DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 6 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2Ol2 teatang Sistem Peradilan Pidana Anak (Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 153, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2.Koordinasi adalah kegiatan mengintegrasikan dan menyinkronisasikan rumus€Ln kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak.
3.Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh lembaga terkait.
4.Evaluasi adalah kegiatan menganalisis hasil Pemantauan pelaksanaan Sistem Peradilan Pid.ana Anak.
5.Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil Pemantauan, dan Evaluasi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.
7.Komisi adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

BAB II

PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 2

Koordinasi dimaksudkan sebagai upaya untuk sinkronisasi perumusan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak. Sinkronisasi perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai langkah:

a.pelaksanaan pencegahan;

(1)(21
1. b.penyelesaian . . #ffi *ffigpr-1ffi PRES IDEhI l-{Elf, UBLII( ll\DOl.lESlA.
2. b.penyelesaian administrasi perkara;
3. c.pelaksanaan rehabilitasi; dan
4. d.pelaksanaan reintegrasi sosial.

Pasal 3

(1)Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Menteri secara lintas sektoral dengan lembaga terkait.
(2)Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Mahkamah Agung;
2. b.Kejaksaan Republik Indonesia;
3. c.Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. d.Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
5. e.Kementerian yar:.g menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeil
6. f.Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
7. g.Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
8. h.Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
9. i.Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
10. j.kementerian/lembaga terkait lainnya.
(3)Dalam rangka pelaksanaan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat membentuk tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

Koordinasi dapat dilaksanakan dalam bentu<:

a.rapat Koordinasi; daa/atau b.permintaan... ffi,r -#hq+p.-<4#'r l.-r11l:s lDEl'l l{ lIFiLl til-l li I I'i D0fl E:ilA
b.permintaan dan penyampaian data dan informasi.

Pasal 5

(1)Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(2)Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemerintah daerah.

Pasal 6

(1)Menteri dapat meminta sebagaimana dimaksud dalam pimpinan lembaga terkait. data dan informasi Pasal 4 hurufb kepada (21 Pimpinan lembaga terkait sebagaimana Cimaksud pada ayat (1) memberikan data dan informasi yang diminta oleh Menteri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak di daerah, gubernur dan bupati/walikota berkoordinasi dengan lembaga terkait.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

Menteri dan Komisi melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Dalam melakukan Pemantauan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, Menteri dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait dan pemerintah daerah.
(2)Pemantauan oad.q.s^'*fu\, $d^@# -#frpr1$ir if i:{E-i lD|:t I i{i'-i:rtJ [jLl f. I I I DC,r I I E1i lA (21 Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.pengumpulan data dan informasi;
2. b.melakukan kuqfungan; dan/atau
3. c.rapat kerja.

Pasal 10

(1)Komisi melakukan Pemantauan pelaksanaan Sistem Peradilan Fidana Anak dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. (21 Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.kunjungan rutin;
2. b.kunjungan tanpa pemberitahuan; dan/atau
3. c.melakukan wawancara dengan anak secara tertutup.

Pasal 11

Dalam melakukan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Komisi berkoordinasi dengan lembaga yang terkait dengan anak. Lembaga yang terkait dengan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan akses kepada Komisi untuk:

a.mengetahui tempat anak dirawat atau dibina; dan
b.mendapatkan data dan informasi mengenai pelayanan, penanganan, dan pembinaan anak. Tata cara pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal L2

(1)Menteri melaksanakan Evaluasi hasil Pemantauan atas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.
(1)(21
(3)
(2)Hasil ... ,*$%aq*uo *w,$$l ffi %*.1r"*:, PRE:-,lDEl.l t'{EPLI lf Ll lr. I l'.1 DO lrl ti':-l I A
(2)Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bahan pelaporan atas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 1l Tahun 2Ol2 teatang Sistem Peradilan Pidana Anak (Irembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 153, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana.
2.Koordinasi adalah kegiatan mengintegrasikan dan menyinkronisasikan rumus€Ln kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak.
3.Pemantauan adalah kegiatan mengamati, mengidentifikasi, dan mencatat pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh lembaga terkait.
4.Evaluasi adalah kegiatan menganalisis hasil Pemantauan pelaksanaan Sistem Peradilan Pid.ana Anak.
5.Pelaporan adalah kegiatan menyusun dan menyampaikan hasil Pemantauan, dan Evaluasi pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.
6.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan anak.
7.Komisi adalah Komisi Perlindungan Anak Indonesia.

BAB II

PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 2

Koordinasi dimaksudkan sebagai upaya untuk sinkronisasi perumusan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak. Sinkronisasi perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai langkah:

a.pelaksanaan pencegahan;

(1)(21
1. b.penyelesaian . . #ffi *ffigpr-1ffi PRES IDEhI l-{Elf, UBLII( ll\DOl.lESlA.
2. b.penyelesaian administrasi perkara;
3. c.pelaksanaan rehabilitasi; dan
4. d.pelaksanaan reintegrasi sosial.

Pasal 3

(1)Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Menteri secara lintas sektoral dengan lembaga terkait.
(2)Lembaga terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Mahkamah Agung;
2. b.Kejaksaan Republik Indonesia;
3. c.Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. d.Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
5. e.Kementerian yar:.g menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeil
6. f.Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
7. g.Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
8. h.Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
9. i.Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan
10. j.kementerian/lembaga terkait lainnya.
(3)Dalam rangka pelaksanaan Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat membentuk tim Koordinasi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Pasal 4

Koordinasi dapat dilaksanakan dalam bentu<:

a.rapat Koordinasi; daa/atau b.permintaan... ffi,r -#hq+p.-<4#'r l.-r11l:s lDEl'l l{ lIFiLl til-l li I I'i D0fl E:ilA
b.permintaan dan penyampaian data dan informasi.

Pasal 5

(1)Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.
(2)Rapat Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemerintah daerah.

Pasal 6

(1)Menteri dapat meminta sebagaimana dimaksud dalam pimpinan lembaga terkait. data dan informasi Pasal 4 hurufb kepada (21 Pimpinan lembaga terkait sebagaimana Cimaksud pada ayat (1) memberikan data dan informasi yang diminta oleh Menteri.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak di daerah, gubernur dan bupati/walikota berkoordinasi dengan lembaga terkait.

BAB III

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

Menteri dan Komisi melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Dalam melakukan Pemantauan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak, Menteri dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait dan pemerintah daerah.
(2)Pemantauan oad.q.s^'*fu\, $d^@# -#frpr1$ir if i:{E-i lD|:t I i{i'-i:rtJ [jLl f. I I I DC,r I I E1i lA (21 Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara:
1. a.pengumpulan data dan informasi;
2. b.melakukan kuqfungan; dan/atau
3. c.rapat kerja.

Pasal 10

(1)Komisi melakukan Pemantauan pelaksanaan Sistem Peradilan Fidana Anak dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. (21 Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
1. a.kunjungan rutin;
2. b.kunjungan tanpa pemberitahuan; dan/atau
3. c.melakukan wawancara dengan anak secara tertutup.

Pasal 11

a.mengetahui tempat anak dirawat atau dibina; dan
b.mendapatkan data dan informasi mengenai pelayanan, penanganan, dan pembinaan anak. Tata cara pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal L2

(1)Menteri melaksanakan Evaluasi hasil Pemantauan atas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.
(1)(21
(3)
(2)Hasil ... ,*$%aq*uo *w,$$l ffi %*.1r"*:, PRE:-,lDEl.l t'{EPLI lf Ll lr. I l'.1 DO lrl ti':-l I A
(2)Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai bahan pelaporan atas pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2017

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PELAKSANAAN KOORDINASI

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun 2017