Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2017
- Nomor
- 8
- Tahun
- 2017
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 32
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Sistem Peradilan Pidana Anak; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KOORDINASI, PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
BAB II PELAKSANAAN KOORDINASI
BAB II
Koordinasi dimaksudkan sebagai upaya untuk sinkronisasi perumusan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak. Sinkronisasi perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengenai langkah:
#ffi *ffigpr-1ffi PRES IDEhI l-{Elf, UBLII( ll\DOl.lESlA.
Koordinasi dapat dilaksanakan dalam bentu<:
ffi,r -#hq+p.-<4#'r l.-r11l:s lDEl'l l{ lIFiLl til-l li I I'i D0fl E:ilA
data dan informasi Pasal 4 hurufb kepada (21 Pimpinan lembaga terkait sebagaimana Cimaksud pada ayat (1) memberikan data dan informasi yang diminta oleh Menteri.
Dalam melaksanakan kebijakan Sistem Peradilan Pidana Anak di daerah, gubernur dan bupati/walikota berkoordinasi dengan lembaga terkait. BAB III PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN
BAB III
Menteri dan Komisi melakukan Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilakukan oleh lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(21 Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
Dalam melakukan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Komisi berkoordinasi dengan lembaga yang terkait dengan anak. Lembaga yang terkait dengan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan akses kepada Komisi untuk:
Tata cara pemberian akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal L2
(3)
,*$%aq*uo *w,$$l ffi %*.1r"*:, PRE:-,lDEl.l t'{EPLI lf Ll lr. I l'.1 DO lrl ti':-l I A
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)