DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mesuji Nomor 7 Tahun 2017

Nomor: 7
Tahun: 2017
Ditetapkan: 5 September 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Mesuji

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan lebih lanjut ketentuan Pasal 48, Pasal 50 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu mengatur tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu di susun Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa. Mengingat : 1. Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ((Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

Mengingat

3.Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji Di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4933);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-UndangNomor 6 Tahun 2014 tentangDesa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-UndangNomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administarsi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2017 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
10.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 199);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
13.Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MESUJI dan BUPATI MESUJI

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2.Bupati adalah Bupati Mesuji.
3.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Mesuji.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.
6.Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
7.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9.Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

BAB II

PEMERINTAH DESA

Pasal 2

(1)Pemerintahan Desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
(2)Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

Pasal 3

Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (3) terdiri dari:

a.Sekretaris Desa;
b.Pelaksana Teknis Lapangan seperti Kasi Pemerintahan, Kasi Kesejahteraan, dan Kasi Pelayanan;
c.Unsur kewilayahan yaitu Ketua Rukun Keluarga;
d.Bendahara Desa sebagaimana bertugas untuk penata usaha keuangan Desa.

BAB III

PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 4

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan.
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
2. b.Berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun; dan
3. c.Memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.

Pasal 5

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf c, antara lain terdiri atas:

a.Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk Desa setempat;
b.Surat Pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
c.Surat Pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup;
d.Foto Copy Ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir, Sekolah Menengah Atas atau sederajat yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
e.Foto Copy Akte Kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
f.Surat Keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
g.Surat Permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan bermaterai cukup.

Pasal 6

(1)Dalam hal tidak terdapat bakal calon atau kurangnya bakal calon yang berijazah sekolah menengah atas atau sederajat setelah jangka waktu penjaringan dan penyaringan berakhir dikarenakan tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf d, maka jangka waktu penjaringan dan penyaringan diperpanjang selama 10 (sepuluh) hari kerja dan apabila dalam jangka waktu perpanjangan ini bakal calon yang berijazah sekolah menengah atas atau sederajat tidak ada maka dapat menerima bakal calon yang berpendidikan sekolah menengah pertama atau sederajat.
(2)Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah ditetapkan sebagai perangkat desa wajib mengikuti pendidikan penyetaraan setingkat sekolah menengah atas.
(3)Ijazah pendidikan penyataraan setingkat sekolah menengah atas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sudah diperoleh paling lama 3 (tiga) tahun sejak diangkat menjadi perangkat desa.
(4)Bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan surat pernyataan sanggup mengikuti dan lulus pendidikan penyetaraan setingkat sekolah menengah atas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi, perangkat desa diberhentikan.

Pasal 7

(1)Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa dapat membentuk Tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan minimal seorang anggota;
2. b.Keanggotaan Tim penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa terdiri dari unsur perangkat desa,lembaga kemasyarakatan desa dan unsur tokoh masyarakat desa;
3. c.Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa yang dilakukan oleh Tim;
4. d.Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan;
5. e.Hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon Perangkat Desa sekurang-kurangnya 2 (dua) orang calon dikonsultasikan oleh Kepala Desa kepada Camat;
6. f.Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja;
7. g.Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan;
8. h.Dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan
9. i.Dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa.
(2)Tahapan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Desa dilakukan oleh Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa meliputi :
1. a.pengumuman lowongan calon perangkat Desa sesuai dengan kualifikasinya yang dibutuhkan;
2. b.seleksi administrasi persyaratan calon perangkat Desa; dan
3. c.rangkaian seleksi lain yang telah ditentukan oleh panitia.
(3)Dalam melaksanakan seleksi administrasi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b panitia melakukan seleksi dengan menggunakan kriteria tingkat pendidikan formal, pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan desa atau pengalaman menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan desa dan persyaratan lain yang ditetapkan Panitia.
(4)Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa menetapkan hasil penyaringan atau seleksi.
(5)Keputusan Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa atas hasil penyaringan atau seleksi bersifat final dan mengikat.
(6)Panitia Seleksi Calon Perangkat Desa menyampaikan keputusan hasil penyaringan atau seleksi kepada Kepala Desa.

Pasal 8

(1)Kepala Desa mengusulkan calon perangkat desa Kepada Camat.
(2)Camat memberikan rekomendasi tertulis pengangkatan calon Perangkat Desa.
(3)Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa.
(4)Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa disampaikan kepada Perangkat Desa yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Mesuji.

BAB IV

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal 9

(1)Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
(2)Perangkat Desa berhenti karena:
1. a.Meninggal dunia;
2. b.Permintaan sendiri; dan
3. c.Diberhentikan.
(3)Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
1. a.usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
2. b.dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. c.berhalangan tetap;
4. d.tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
5. e.melanggar larangan sebagai perangkat desa.
(4)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
(5)Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
(6)Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 49 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (15)

Undang-undang (UU) No. 49 Tahun 2008

Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2011

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2017

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 87 Tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 80 Tahun 2015

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017

Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016