DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2015

Nomor: 85
Tahun: 2015
Ditetapkan: 25 November 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan berkembangnya praktik-praktik perdagangan internasional dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat distribusi logistik nasional dan/atau internasional yang bertujuan untuk mendukung distribusi logistik yang murah dan efisien, serta mendukung pertumbuhan industri dalam negeri;
c.bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pendirian penyelenggaraan, pengusahaan, dan perubahan bentuk Tempat Penimbunan Berikat dalam Peraturan Pemerintah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat; Mengingat . . . Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT. Pasal I . . . Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
2.Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang- barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
3.Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
4.Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan.
5.Toko Bebas Bea adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
6.Tempat . . .
6.Tempat Lelang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu untuk dijual secara lelang.
7.Kawasan Daur Ulang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan daur ulang limbah asal impor dan/atau asal Daerah Pabean sehingga menjadi produk yang mempunyai nilai tambah serta nilai ekonomi yang lebih tinggi.
8.Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
9.Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang berisi upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
10.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanan.
11.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
12.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
13.Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22.
14.Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
15.Kawasan . . .
15.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Cukai.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Tempat Penimbunan Berikat dapat berbentuk:
1. a.Gudang Berikat;
2. b.Kawasan Berikat;
3. c.Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
4. d.Toko Bebas Bea;
5. e.Tempat Lelang Berikat;
6. f.Kawasan Daur Ulang Berikat; atau
7. g.Pusat Logistik Berikat.
(2)Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pemasukan barang ke Tempat Penimbunan Berikat dapat berasal dari:
1. a.luar Daerah Pabean;
2. b.Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
3. c.tempat lain dalam daerah pabean;
4. d.KEK;
5. e.Kawasan Bebas; dan/atau
6. f.Kawasan . . .
7. f.Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang- undangan.
(2)Penyerahan jasa kena pajak dalam, ke, atau dari Tempat Penimbunan Berikat dikenakan dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3)Atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di Tempat Penimbunan Berikat dikenakan dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dapat dikeluarkan ke:
1. a.luar Daerah Pabean;
2. b.Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
3. c.tempat lain dalam daerah pabean;
4. d.KEK;
5. e.Kawasan Bebas; dan/atau
6. f.Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang- undangan.
(2)Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
(3)Atas penyerahan barang kena pajak dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
(4)Atas . . .
(4)Atas penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibuatkan faktur pajak oleh pengusaha.
(5)Pengeluaran barang asal impor dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku ketentuan kepabeanan di bidang impor.
(6)Atas pengeluaran barang asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean impor yang disampaikan oleh pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dan/atau importir.
(7)Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan ke KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut oleh Menteri.

5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Gudang Berikat:
1. a.diberikan penangguhan Bea Masuk;
2. b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; dan/atau
3. c.diberikan pembebasan Cukai.
(2)Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Gudang Berikat yang merupakan barang retur dan/atau rijek:
1. a.diberikan penangguhan Bea Masuk;
2. b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; dan/atau
3. c.diberikan . . .
4. c.diberikan pembebasan Cukai.
(3)Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) asal impor dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha Gudang Berikat atau pengusaha di Gudang Berikat wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.
(4)Atas penyerahan barang dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Gudang Berikat dan pengusaha di Gudang Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(5)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Gudang Berikat yang bersangkutan.

6.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Barang impor yang ditimbun di Gudang Berikat dapat dikeluarkan untuk:

a.mendukung kegiatan industri di Kawasan Berikat, KEK, Kawasan Bebas, Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau tempat lain dalam daerah pabean;
b.dimasukkan ke Gudang Berikat lainnya dan/atau Toko Bebas Bea;
c.diekspor; dan/atau
d.mendukung kegiatan industri yang mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor, dan/atau pengembalian Bea Masuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.
1. 7.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (8) Pasal 14 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan satu ayat yaitu ayat (4a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

. . .

Pasal 14

(1)Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Berikat:
1. a.diberikan penangguhan bea masuk;
2. b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; dan/atau
3. c.diberikan pembebasan cukai.
(2)Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Berikat berupa:
1. a.barang asal luar daerah pabean:
  1. 1.diberikan penangguhan Bea Masuk;
  2. 2.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor;
  3. 3.diberikan pembebasan Cukai; dan/atau
  4. 4.tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah;
2. b.barang asal tempat lain dalam daerah pabean, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
(3)Terhadap pemasukan barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Berikat, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut.
(4)Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
(4a)Barang yang dimasukkan dari KEK, Kawasan Bebas, atau Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan ke Kawasan Berikat berupa:
1. a.barang asal luar daerah pabean:
  1. 1.diberikan penangguhan Bea Masuk;
  2. 2.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor;
  3. 3.diberikan . . .
  4. 3.diberikan pembebasan Cukai; dan/atau
  5. 4.tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah;
2. b.barang asal tempat lain dalam daerah pabean, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
(5)Terhadap pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat, pengusaha di tempat lain dalam daerah pabean wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut.
(6)Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) asal impor dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.
(7)Atas penyerahan barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(8)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (4a), bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat yang bersangkutan.

8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat:
1. a.diberikan penangguhan Bea Masuk;
2. b.tidak . . .
3. b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; dan/atau
4. c.diberikan pembebasan cukai.
(2)Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat:
1. a.diberikan penangguhan Bea Masuk;
2. b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; dan/atau
3. c.diberikan pembebasan cukai.
(3)Terhadap pemasukan barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut.
(4)Barang kena pajak berupa barang pameran yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
(5)Terhadap pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, pengusaha di tempat lain dalam daerah pabean wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut.
(6)Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dikeluarkan kembali kepada pengusaha di tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat atau pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat wajib membuat faktur pajak dan atas penyerahan barang tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(7)Dalam . . .
(7)Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) asal impor dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat atau pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.
(8)Atas penyerahan barang dari Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat atau pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(9)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat yang bersangkutan.

9.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Toko Bebas Bea dapat berlokasi di:

a.terminal keberangkatan bandar udara internasional di kawasan pabean;
b.pelabuhan utama di kawasan pabean;
c.tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di kawasan pabean;
d.pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di kawasan pabean;
e.dalam kota; atau
f.terminal kedatangan bandar udara internasional di kawasan pabean.
1. 10.Ketentuan . . .
2. 10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa seiring dengan berkembangnya praktik-praktik perdagangan internasional dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat, sehingga dapat menjadikan Indonesia sebagai pusat distribusi logistik nasional dan/atau internasional yang bertujuan untuk mendukung distribusi logistik yang murah dan efisien, serta mendukung pertumbuhan industri dalam negeri;
c.bahwa ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan mendelegasikan kewenangan pengaturan lebih lanjut mengenai persyaratan, tata cara pendirian penyelenggaraan, pengusahaan, dan perubahan bentuk Tempat Penimbunan Berikat dalam Peraturan Pemerintah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT. Pasal I . . . Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat, atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun barang dengan tujuan tertentu dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
2.Gudang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan berupa pengemasan/pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan (kitting), pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang- barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
3.Kawasan Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
4.Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu, dengan atau tanpa barang dari dalam Daerah Pabean untuk dipamerkan.
5.Toko Bebas Bea adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal impor dan/atau barang asal Daerah Pabean untuk dijual kepada orang tertentu.
6.Tempat . . .
6.Tempat Lelang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu untuk dijual secara lelang.
7.Kawasan Daur Ulang Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang impor dalam jangka waktu tertentu yang di dalamnya dilakukan kegiatan daur ulang limbah asal impor dan/atau asal Daerah Pabean sehingga menjadi produk yang mempunyai nilai tambah serta nilai ekonomi yang lebih tinggi.
8.Pusat Logistik Berikat adalah Tempat Penimbunan Berikat untuk menimbun barang asal luar daerah pabean dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean, dapat disertai 1 (satu) atau lebih kegiatan sederhana dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.
9.Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang berisi upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari dokumen analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup.
10.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-Undang tentang Kepabeanan.
11.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
12.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
13.Pajak Dalam Rangka Impor adalah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 22.
14.Kawasan Ekonomi Khusus, yang selanjutnya disebut KEK, adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
15.Kawasan . . .
15.Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Kawasan Bebas, adalah suatu kawasan yang berada dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terpisah dari daerah pabean, sehingga bebas dari pengenaan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan Cukai.
2.Ketentuan ayat (1) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1)Tempat Penimbunan Berikat dapat berbentuk:
1. a.Gudang Berikat;
2. b.Kawasan Berikat;
3. c.Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat;
4. d.Toko Bebas Bea;
5. e.Tempat Lelang Berikat;
6. f.Kawasan Daur Ulang Berikat; atau
7. g.Pusat Logistik Berikat.
(2)Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

3.Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1)Pemasukan barang ke Tempat Penimbunan Berikat dapat berasal dari:
1. a.luar Daerah Pabean;
2. b.Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
3. c.tempat lain dalam daerah pabean;
4. d.KEK;
5. e.Kawasan Bebas; dan/atau
6. f.Kawasan . . .
7. f.Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang- undangan.
(2)Penyerahan jasa kena pajak dalam, ke, atau dari Tempat Penimbunan Berikat dikenakan dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(3)Atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan/atau jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di Tempat Penimbunan Berikat dikenakan dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

4.Ketentuan ayat (1) Pasal 4 diubah, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (7) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1)Barang dari Tempat Penimbunan Berikat dapat dikeluarkan ke:
1. a.luar Daerah Pabean;
2. b.Tempat Penimbunan Berikat lainnya;
3. c.tempat lain dalam daerah pabean;
4. d.KEK;
5. e.Kawasan Bebas; dan/atau
6. f.Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang- undangan.
(2)Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan ke luar Daerah Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berlaku ketentuan kepabeanan di bidang ekspor.
(3)Atas penyerahan barang kena pajak dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terutang Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
(4)Atas . . .
(4)Atas penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dibuatkan faktur pajak oleh pengusaha.
(5)Pengeluaran barang asal impor dari Tempat Penimbunan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berlaku ketentuan kepabeanan di bidang impor.
(6)Atas pengeluaran barang asal impor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dilakukan dengan menggunakan pemberitahuan pabean impor yang disampaikan oleh pengusaha Tempat Penimbunan Berikat dan/atau importir.
(7)Pengeluaran barang dari Tempat Penimbunan Berikat dengan tujuan ke KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dan Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f diatur lebih lanjut oleh Menteri.

5.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Gudang Berikat:
1. a.diberikan penangguhan Bea Masuk;
2. b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; dan/atau
3. c.diberikan pembebasan Cukai.
(2)Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Gudang Berikat yang merupakan barang retur dan/atau rijek:
1. a.diberikan penangguhan Bea Masuk;
2. b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; dan/atau
3. c.diberikan . . .
4. c.diberikan pembebasan Cukai.
(3)Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) asal impor dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha Gudang Berikat atau pengusaha di Gudang Berikat wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.
(4)Atas penyerahan barang dari Gudang Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Gudang Berikat dan pengusaha di Gudang Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(5)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2), bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Gudang Berikat yang bersangkutan.

6.Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Barang impor yang ditimbun di Gudang Berikat dapat dikeluarkan untuk:

a.mendukung kegiatan industri di Kawasan Berikat, KEK, Kawasan Bebas, Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah dan/atau tempat lain dalam daerah pabean;
b.dimasukkan ke Gudang Berikat lainnya dan/atau Toko Bebas Bea;
c.diekspor; dan/atau
d.mendukung kegiatan industri yang mendapat fasilitas pembebasan Bea Masuk, tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor, dan/atau pengembalian Bea Masuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang Kepabeanan.
1. 7.Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (8) Pasal 14 diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan satu ayat yaitu ayat (4a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

. . .

Pasal 14

(1)Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Kawasan Berikat:
1. a.diberikan penangguhan bea masuk;
2. b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; dan/atau
3. c.diberikan pembebasan cukai.
(2)Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Berikat berupa:
1. a.barang asal luar daerah pabean:
  1. 1.diberikan penangguhan Bea Masuk;
  2. 2.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor;
  3. 3.diberikan pembebasan Cukai; dan/atau
  4. 4.tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah;
2. b.barang asal tempat lain dalam daerah pabean, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
(3)Terhadap pemasukan barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Kawasan Berikat, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut.
(4)Barang yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
(4a)Barang yang dimasukkan dari KEK, Kawasan Bebas, atau Kawasan ekonomi lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah sesuai ketentuan perundang-undangan ke Kawasan Berikat berupa:
1. a.barang asal luar daerah pabean:
  1. 1.diberikan penangguhan Bea Masuk;
  2. 2.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor;
  3. 3.diberikan . . .
  4. 3.diberikan pembebasan Cukai; dan/atau
  5. 4.tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas barang Mewah;
2. b.barang asal tempat lain dalam daerah pabean, tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
(5)Terhadap pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Kawasan Berikat, pengusaha di tempat lain dalam daerah pabean wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut.
(6)Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) asal impor dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.
(7)Atas penyerahan barang dari Kawasan Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Kawasan Berikat atau pengusaha di Kawasan Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(8)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (4), dan ayat (4a), bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Kawasan Berikat yang bersangkutan.

8.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Barang yang dimasukkan dari luar Daerah Pabean ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat:
1. a.diberikan penangguhan Bea Masuk;
2. b.tidak . . .
3. b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; dan/atau
4. c.diberikan pembebasan cukai.
(2)Barang yang dimasukkan dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat:
1. a.diberikan penangguhan Bea Masuk;
2. b.tidak dipungut Pajak Dalam Rangka Impor; dan/atau
3. c.diberikan pembebasan cukai.
(3)Terhadap pemasukan barang dari Tempat Penimbunan Berikat ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, pengusaha Tempat Penimbunan Berikat wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut.
(4)Barang kena pajak berupa barang pameran yang dimasukkan dari tempat lain dalam daerah pabean ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
(5)Terhadap pemasukan barang dari tempat lain dalam daerah pabean ke Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, pengusaha di tempat lain dalam daerah pabean wajib membuat faktur pajak yang dibubuhi cap Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah tidak dipungut.
(6)Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(4)dikeluarkan kembali kepada pengusaha di tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat atau pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat wajib membuat faktur pajak dan atas penyerahan barang tersebut dikenakan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(7)Dalam . . .
(7)Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) asal impor dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai, pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat atau pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat, wajib melunasi Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor.
(8)Atas penyerahan barang dari Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat ke tempat lain dalam daerah pabean, pengusaha Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat atau pengusaha di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat wajib membuat faktur pajak dan memungut Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
(9)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), bukan merupakan barang untuk dikonsumsi di Tempat Penyelenggaraan Pameran Berikat yang bersangkutan.

9.Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Toko Bebas Bea dapat berlokasi di:

a.terminal keberangkatan bandar udara internasional di kawasan pabean;
b.pelabuhan utama di kawasan pabean;
c.tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di kawasan pabean;
d.pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di kawasan pabean;
e.dalam kota; atau
f.terminal kedatangan bandar udara internasional di kawasan pabean.
1. 10.Ketentuan . . .
2. 10.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2015

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 14

Pasal 24

Pasal 29

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2009

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 11

Pasal 14

Pasal 14

Pasal 24

Pasal 29

Dasar hukum (2)

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2009