DokumenUndang-UndangBerlaku

Undang-undang (UU) No. 10 Tahun 1995

Nomor: 10
Tahun: 1995
Ditetapkan: 30 Desember 1995
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 188

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan seperti tersebut di atas dapat berjalan sesuai dengan kebijaksanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam garis-garis besar daripada haluan Negara dan lebih dapat diciptakan kepastian hukum dan kemudahan administrasi berkaitan dengan aspek Kepabeanan bagi bentuk-bentuk dan praktek penyelenggaraan kegiatan perdagangan internasional yang terus berkembang serta dalam rangka antisipasi atas globalisasi ekonomi, diperlukan langkah-langkah pembaruan;
c.bahwa peraturan perundang-undangan Kepabeanan yang selama ini berlaku sudah tidak dapat mengikuti perkembangan perekonomian nasional dalam hubungannya dengan perdagangan internasional;
d.bahwa untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Undang-undang tentang Kepabeanan yang dapat memenuhi perkembangan keadaan dan kebutuhan pelayanan Kepabeanan yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; Mengingat… Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945; Dengan Persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG KEPABEANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1.Kepabeanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar Daerah Pabean dan pemungutan Bea Masuk.
2.Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di Zona Ekonomi Eksklusif dan Landas Kontinen yang di dalamnya berlaku Undang-undang ini.
3.Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu-lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
4.Kantor…
4.Kantor Pabean adalah kantor dalam lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai tempat dipenuhinya Kewajiban Pabean sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini.
5.Pos Pengawasan Pabean adalah tempat yang digunakan oleh Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan terhadap lalu-lintas impor dan ekspor.
6.Kewajiban Pabean adalah semua kegiatan di bidang Kepabeanan yang wajib dilakukan untuk memenuhi ketentuan dalam Undang-undang ini.
7.Pemberitahuan Pabean adalah pernyataan yang dibuat oleh Orang dalam rangka melaksanakan Kewajiban Pabean dalam bentuk dan syarat yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.
8.Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
9.Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
10.Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah unsur pelaksana tugas pokok dan fungsi Departemen Keuangan di bidang Kepabeanan dan Cukai.
11.Pejabat Bea dan Cukai adalah pegawai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang ditunjuk dalam jabatan tertentu untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-undang ini.
12.Orang adalah orang perseorangan atau badan hukum.
13.Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
14.Ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari Daerah Pabean.
15.Bea Masuk adalah pungutan negara berdasarkan Undang-undang ini yang dikenakan terhadap barang yang diimpor.
16.Tempat…
16.Tempat Penimbunan Sementara adalah bangunan dan.atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang sementara menunggu pemuatan atau pengeluarannya.
17.Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu yang digunakan untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan/atau menyediakan barang untuk dijual dengan mendapatkan penangguhan Bea Masuk.
18.Tempat Penimbunan Pabean adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu yang disediakan oleh Pemerintah di Kantor Pabean yang berada dibawah pengelolaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk menyimpan barang yang dinyatakan tidak dikuasai, barang yang dikuasai negara, dan barang yang menjadi milik negara berdasarkan Undang-undang ini.

Pasal 2

(1)Barang yang dimasukkan ke dalam Daerah Pabean diperlakukan sebagai barang impor dan terutang Bea Masuk.
(2)Barang yang telah dimuat atau akan dimuat di sarana pengangkut untuk dikeluarkan dari Daerah Pabean dianggap telah diekspor dan diperlakukan sebagai barang ekspor.
(3)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan merupakan barang ekspor dalam hal dapat dibuktikan bahwa barang tersebut ditujukan untuk dibongkar di suatu tempat dalam Daerah Pabean.

Pasal 3

(1)Terhadap barang impor dilakukan pemeriksaan pabean.
(2)Pemeriksaan...
(2)Pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan pemeriksaan fisik barang.
(3)Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif.
(4)Tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 4

(1)Terhadap barang ekspor dilakukan penelitian dokumen.
(2)Dalam hal tertentu, dapat dilakukan pemeriksaan fisik atas barang ekspor.
(3)Tata cara pemeriksaan pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 5

(1)Pemenuhan Kewajiban Pabean dilakukan di Kantor Pabean atau tempat lain yang disamakan dengan Kantor Pabean dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.
(2)Pemberitahuan Pabean diserahkan kepada Pejabat Bea dan Cukai di Kantor Pabean atau tempat laun yang disamakan dengan Kantor Pabean dalam bentuk formulir atau melalui media elektronik.
(3)Untuk pelaksanaan dan pengawasan pemenuhan Kewajiban Pabean, ditetapkan Kawasan Pabean dan Pos Pengawasan Pabean.
(4)Penetapan Kawasan Pabean, Kantor Pabean, dan Pos Pengawasan Pabean dilakukan oleh Manteri. Pasal 6…

Pasal 6

Terhadap barang yang diimpor atau diekspor, berlaku segala ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.

BAB II

IMPOR DAN EKSPOR

Pasal 7

(1)Barang impor harus dibawa ke Kantor Pabean tujuan pertama melalui jalur yang ditetapkan dan kedatangan tersebut wajib diberitahukan oleh pengangkutnya.
(2)Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, dengan tanpa memenuhi ketentuan pada ayat (1), pengangkut dapat membongkar barang impor terlebih dahulu, kemudian wajib melaporkan hal tersebut ke Kantor Pabean terdekat.
(3)Pengangkut yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling sedikit Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
(4)Pengangkut...
(4)Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) tetapi jumlah barang yang dibongkar kurang dari yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dan tidak dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi diluar kemampuannya, disamping wajib membayar Bea Masuk atas barang yang kurang dibongkar, dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(5)Pengangkut yang telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), tetapi jumlah barang yang dibongkar lebih banyak dari yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Pabean dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling sedikit Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(6)Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sementara menunggu pengeluarannya dari Kawasan Pabean, dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara.
(7)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan dari Kawasan Pabean setelah dipenuhinya Kewajiban Pabean untuk :
1. a.diimpor untuk dipakai;
2. b.diimpor sementara;
3. c.ditimbun di Tempat Penimbunan Berikat;
4. d.diangkut ke Tempat Penimbunan Sementara di Kawasan Pabean lainnya;
5. e.diangkut terus atau diangkut lanjut; atau
6. f.diekspor kembali.
(8)Barangsiapa...
(8)Barangsiapa yang mengeluarkan barang dari Kawasan Pabean sebelum diberikan persetujuan oleh Pejabat Bea dan Cukai dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(9)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (6), dan ayat (7) diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

(1)Impor untuk dipakai adalah :
1. a.memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean dengan tujuan untuk dipakai; atau
2. b.memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean untuk dimiliki atau dikuasai oleh Orang yang berdomisili di Indonesia.
(2)Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor untuk dipakai :
1. a.setelah diserahkan Pemberitahuan Pabean dan dilunasi Bea Masuknya;
2. b.setelah diserahkan Pemberitahuan Pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; atau
3. c.setelah diserahkan dokumen pelengkap pabean dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42.
(3)Barang...
(3)Barang impor yang dibawa oleh penumpang, awak sarana pengangkut, dan pelintas batas ke Daerah Pabean pada saat kedatangan wajib diberitahukan oleh pembawanya kepada Pejabat Bea dan Cukai.
(4)Barang impor yang dikirim melalui yang dikirim melalui pos atau jasa titipan hanya dapat dikeluarkan atas persetujuan Pejabat Bea dan Cukai.
(5)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri.
(6)Importir yang tidak melunasi Bea Masuk atas barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau huruf c dalam jangka waktu yang ditetapkan menurut Undang-undang ini dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar sepuluh persen dari Bea Masuk yang wajib dilunasinya.

Pasal 9

(1)Barang impor dapat dikeluarkan sebagai barang impor sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimaksudkan untuk diekspor kembali.
(2)Barang impor sementara sampai saat diekspor kembali berada dalam pengawasan pabean.
(3)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta penentuan jangka waktu sementara diatur lebih lanjut oleh Menteri.
(4)Barangsiapa...
(4)Barangsiapa yang tidak mengekspor kembali barang impor sementara dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administrasi berupa denda seratus persen dari Bea Masuk yang seharusnya dibayar.

Pasal 10

(1)Barang yang akan diekspor wajib diberitahukan dengan menggunakan Pemberitahuan Pabean.
(2)Pemberitahuan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan atas barang pribadi penumpang, awak pengangkut, pelintas batas, dan barang kiriman sampai batas nilai pabean dan atau jumlah tertentu.
(3)Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor, sementara menunggu pemuatannya dapat ditimbun di Tempat Penimbunan Sementara.
(4)Barang yang telah diberitahukan untuk diekspor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika dibatalkan harus dilaporkan kepada Pejabat Bea dan Cukai.
(5)Eksportir yang tidak melaporkan pembatalan ekspornya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenai saksi administrasi berupa denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut oleh Menteri. Bagian…

Isi peraturan

Teks188PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang Dasar

Peraturan turunan (132)

Undang-undang (UU) No. 45 Tahun 2007

Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 2008

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 2007

Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 85 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1996

Peraturan Pemerintah (PP) No. 32 Tahun 2009

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 57 Tahun 2008

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 54 Tahun 2002

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 180 Tahun 2014

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 58 Tahun 2004

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 132/PMK.010/2015

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/7/2016 Tahun 2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.011/2009

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84/PMK.04/2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 72/PMK.04/2021

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 202/PMK.04/2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 256/PMK.04/2016

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 142/PMK.04/2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.011/2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 167/PMK.04/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 106/PMK.04/2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.04/2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 102/PMK.04/2019

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 122/M-DAG/PER/12/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 221/PMK.010/2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 227/PMK.010/2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.04/2010

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.010/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.04/2021

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 200/PMK.04/2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 177/PMK.04/2013

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 97/PMK.04/2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.011/2010

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 97/M-DAG/PER/11/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 174/PMK.011/2011

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.05/1998

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 131/PMK.04/2018

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 129/PMK.010/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 109/PMK.04/2020

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/3/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 90/PMK.011/2011

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 29/PMK.04/2008

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 1/PMK.010/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 224/PMK.04/2015

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153 Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 26/PMK.011/2013

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147 Tahun 2023

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 165/PMK.010/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 144/PMK.04/2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 115/PMK.010/2019

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 141/PMK.04/2020

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 155/PMK.010/2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.04/2022

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71/M-DAG/PER/9/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 145/PMK.04/2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70 Tahun 2024

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 100/M-DAG/PER/11/2015 Tahun 2015

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 209/PMK.011/2012

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 46 Tahun 2023

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 101/KMK.05/1997 Tahun 1997