Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1957
- Nomor
- 10
- Tahun
- 1957
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 16
Mengingat:
Mendengar: Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 22 Pebruari 1957;
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEJURUAN sebagai berikut:
Kepada pegawai Negeri yang dipekerjakan aktif di Indonesia dengan menerima gaji dalam mata-uang Republik Indonesia menurut P.G.P.N. 1955 (Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1955 seperti telah diubah dan ditambah kemudian) yang :
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :
dan lain-lain ijazah kejuruan yang sangat dibutuhkan dalam jabatan pemerintah menurut keputusan Dewan Urusan Pegawai.
Tunjangan kejuruan termaksud Pasal 1 diberikan apabila dan selama peawai yang bersangkutan dipekerjakan dalam suatu jabatan yang memerlukan kejuruan itu.
1) Jumlah tunjangan kejuruan adalah sebesar gaji pokok sebulan dari pegawai yang bersangkutan, dengan ketentuan, bahwa:
2) Jumlah tunjangan kejuruan bagi pemilik ijazah Sekolah Tinggi dalam suatu kejuruan yang sangat diperlukan dalam sesuatu usaha Pemerintah, selama menurut keputusan Dewan Urusan Pegawai jumlah minimum pemilik ijazah Sekolah Tinggi dalam kejuruan itu yang mutlak diperlukan dalam sesuatu usaha Pemerintah belum tercapai, adalah sebesar dua kali gaji-pokok dari pegawai yang bersangkutan dengan ketentuan, bahwa setinggi-tingginya diberikan tunjangan Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebulan.
Tunjangan kejuruan menurut Peraturan ini diberikan oleh pembesar yang berhak mengangkat.
Jumlah tunjangan kejuruan yang dapat diberikan menurut Peraturan ini, dikurangi dengan jumlah tunjangan yang diterima berdasarkan surat-keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 31 Juli 1954 Nomor A.78-1-26/Aw.94-3.
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 1957. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan supaya Peraturan Pemerintah ini diundangkan dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta. pada tanggal 12 Maret 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SOEKARNO PERDANA MENTERI, ttd. ALI SASTROAMIDJOJO MENTERI KEUANGAN a.i., ttd. DJUANDA Diundangkan pada tanggal 16 Maret 1957. MENTERI KEHAKIMAN a.i., ttd. SUNARJO PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 1957 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEJURUAN UMUM Dalam masa pembangunan sekarang dibutuhkan amat banyak tenaga-tenaga yang memiliki pendidikan Sekolah Tinggi dan pendidikan kejuruan, sedang jumlah tersebut masih kurang sekali. Dianggap perlu untuk mengadakan usaha yang memberi kemungkinan untuk dapat mempertahankan dan menambah tenaga- tenaga tersebut, yaitu dengan jalan memberikan tunjangan kejuruan kepada pegawai yang memenuhi syarat-syarat. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Mengingat perkembangan penyelenggaraan pendidikan kejuruan sukarlah untuk menetapkan lapangan kejuruan secara nominatif. Oleh karena itu kepada Dewan Urusan Pegawai diserahkan kekuasaan untuk menetapkan lapangan kejuruan lainnya.
Pegawai yang bersangkutan harus dipekerjakan dalam suatu jabatan yang memerlukan kejuruan itu. Misalnya :seorang dokter yang bekerja dalam kalangan Pamong Praja tidak menerima tunjangan kejuruan.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)