Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1955
- Nomor
- 23
- Tahun
- 1955
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 23
MEMUTUSKAN : Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut : PERATURAN TENTANG GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL REPUBLIK INDONESIA, GAJI Pasal 1. Untuk pangkat-pangkat tersebut dalam lampiran A dari peraturan ini, diberikan gaji pokok yang termuat dalam susunan gaji pada pelbagai golongan-gaji lampiran tersebut, serta penghasilan dan/atau keuntungan resmi lainnya yang bersangkutan dengan pangkat-pangkat itu. FORMASI. Pasal 2.
Jumlah pegawai diperbantukan di tentukan dalam formasi anggaran-belanja.
SYARAT PENGANGKATAN. Pasal 3.
GAJI PERMULAAN. Pasal 4. Kepada mereka yang diangkat dalam sesuatu pangkat menurut peraturan ini, diberikan gaji-permulaan yang ditentukan untuk pangkat itu, kecuali dalam hal-hal yang dimaksudkan pada pasal- Pasal 5, 6, 7, 8, 9 dan 10. PENETAPAN GAJI PADA WAKTU PENGANGKATAN DALAM PANGKAT MENURUT GOLONGAN-GAJI YANG SAMA. Pasal 5.
PENETAPAN GAJI PADA WAKTU PENGANGKATAN DALAM PANGKAT TERMASUK GOLONGAN-GAJI YANG LEBIH TINGGI. Pasal 6.
PENETAPAN GAJI PADA WAKTU PENGANGKATAN DALAM PANGKAT MENURUT RUANG ATAU GOLONGAN-GAJI YANG LEBIH RENDAH. Pasal 7. Kepada pegawai yang diangkat dalam sesuatu pangkat termasuk golongan-gaji yang lebih rendah dari pada ruang/golongan-gaji menurut pangkat-lama, diberikan gaji pokok dan masa-kerja golongan dalam ruang/golongan-gaji baru, yang akan diperolehnya dalam pangkat baru itu, seandainya ia terus memangku pangkat baru itu. PENETAPAN GAJI DALAM HAL-HAL LAIN. Pasal 8.
MASA-KERJA-GOLONGAN. Pasal 9. Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan pada pasal- Pasal 10 dan 11, sebagai masa-kerja-golongan untuk menetapkan gaji menurut peraturan ini, dihitung : I. PENUH, masa sebagai pegawai Negeri :
II. SEPARUH, masa sebagai pegawai Negeri :
MASA-KERJA-TAMBAHAN. Pasal 10.
KENAIKAN GAJI BERKALA. Pasal 11.
KENAIKAN GAJI LANJUTAN. Pasal 12.
HADIAH DAN KENAIKAN GAJI ISTIMEWA. Pasal 13.
TUNJANGAN-KELUARGA. Pasal 14.
TUNJANGAN-ANAK. Pasal 15.
TUNJANGAN-KEMAHALAN-SETEMPAT. Pasal 16. Kepada seorang pegawai yang bekerja di sesuatu tempat dengan ongkos penghidupan tinggi, diberikan tunjangan-kemahalan- setempat menurut peraturan khusus. TUNJANGAN-KEMAHALAN-UMUM. Pasal 17. Jika harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari sangat tinggi berhubung dengan keadaan konjungtur yang meliputi seluruh Indonesia, kepada pegawai diberikan tunjangan-kemahalan-umum menurut peraturan khusus. TUNJANGAN-TANGGUNG-JAWAB-KEUANGAN. Pasal 18. Kepada seorang pegawai yang diwajibkan dengan surat- keputusan mewakili jabatan yang bersangkutan dengan pekerjaan praktek dalam hal keuangan dan besar pertanggungan-jawabnya, sedang dalam pangkatnya sendiri ia tidak dapat dianggap mempunyai pertanggungan-jawab itu, diberikan tunjangan-tanggung- jawab keuangan menurut peraturan khusus. TUNJANGAN-PERWAKILAN. Pasal 19. Kepada seorang pegawai yang sekurang-kurangnya selama 1 bulan dengan surat-keputusan diwajibkan untuk mewakili seorang penjabat yang menduduki suatu pangkat organik-spesifik atau yang bersifat spesifik yang lebih tinggi dari pada pangkat pegawai yang bersangkutan, diberikan tunjangan-perwakilan sebesar 75% dari selisih antara gaji-pokoknya dan gaji-pokok menurut ruang/golongan-gaji penjabat yang diwakilinya, yang segaris dengan gaji-pokok pegawai yang bersangkutan. TAMBAHAN-GAJI DAN TUNJANGAN BAGI UJIAN-DINAS. Pasal 20. Kepada seorang pegawai Negeri yang :
TUNJANGAN-JABATAN DAN UANG PENGGANTI. Pasal 21.
TUNJANGAN-BAHAYA. Pasal 22. Kepada seorang pegawai yang menjabat pangkat, yang mudah menimbulkan bahaya bagi badan atau jiwanya, diberikan tunjangan- bahaya menurut peraturan khusus. TUNJANGAN-TUNJANGAN-LAIN. Pasal 23. Dalam hal luar biasa atau jika ada alasan-alasan yang kuat, maka selain peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan tentang pemberian tunjangan-tunjangan temaksud pada pasal-pasal 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 dan 22 dapat diadakan peraturan tentang pemberian tunjangan-tunjangan lain menurut peraturan khusus. PENGHASILAN PEGAWAI DALAM HUBUNGAN KERJA SEMENTARA. Pasal 24. (baru, menggantikan pasal-pasal 24 dan 25).
PERATURAN PERALIHAN. GAJI-TAMBAHAN-PERALIHAN. Pasal 25.
PENYESUAIAN GAJI. Pasal 26. Peralihan dari peraturan gaji lama ke peraturan gaji ini diselenggarakan menurut peraturan khusus Menteri yang diserahi Urusan Pegawai. PENETAPAN PERATURAN KHUSUS. Pasal 27. Peraturan khusus termaksud pada pasal 8 ayat (1) huruf a, Pasal 9 huruf-huruf f dan g, pasal-pasal 16, 17, 18, 21, 22, 23 dan 24 ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. TUNJANGAN-KEMAHALAN-DAERAH. Pasal 28. Selama peraturan-peraturan khusus termaksud dalam pasal 16 dan 17 mengenai tunjangan-kemahalan-setempat dan tunjangan- kemahalan-umum belum ditetapkan, maka jika harga barang-barang kebutuhan hidup sehari-hari sangat tinggi kepada pegawai diberikan tunjangan-kemahalan-daerah atas dasar gaji-pokok termasuk tambahan gaji-pokok dan gaji-tambaban-peralihan menurut tingkat kemahalan daerah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran D peraturan ini. LAIN-LAIN. Pasal 29. Hal-hal yang tidak diatur atau kurang adil diaturnya dalam peraturan ini diputuskan oleh Menteri yang diserahi Urusan Pegawai. PEGAWAI DAERAH OTONOM. Pasal 30. Untuk menetapkan peraturan gaji pegawai Daerah Otonom, peraturan ini dipakai sebagai pedoman. PENUTUP. Pasal 31. Peraturan ini dinamakan PERATURAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL 1955 atau disingkat P.G.P.N. 1955 dan mulai berlaku pada hari diundangkan, serta berlaku surut sampai tanggal 1 Juli 1955. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan supaya Peraturan Pemerintah ini diundangkan dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Agustus 1955. Wakil Presiden Republik Indonesia, ttd. MOHAMMAD HATTA Menteri yang diserahi urusan Pegawai/ Menteri Sosial, ttd. SUROSO Menteri Keuangan, ttd. ONG ENG DIE Perdana Menteri, ttd. ALI SASTROAMIDJOJO Diundangkan pada tanggal 11 Agustus 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO PENJELASAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 1955 TENTANG PERATURAN TENTANG GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL
Dasar-dasar pokok. Peraturan Gaji Pegawai Negeri seharusnya ditentukan dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang seperti dimaksudkan dalam pasal 119, ayat (1) Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Oleh karena keadaan mendesak, maka mendahului penetapan Undang-undang yang dimaksud, untuk sementara waktu diikuti dasar-dasar pokok "PGP 1948", dengan mengindahkan pula saran- saran yang diajukan oleh Panitya Perancang Peraturan Gaji Pegawai Negeri, antara lain seperti yang tersebut di bawah ini:
Walaupun demikian, masih dipandang perlu, untuk sementara waktu, melangsungkan pemberian gaji atas dasar "B.B.L. 1938" jucto "BAG 1949" serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan kedua peraturan gaji tersebut bagi pegawai Negeri bukan warga negara yang termasuk tenaga ahli menurut Peraturan Pemerintah No. 10 dan No. 62 tahun 1951;
II. Penjelasan pasal demi pasal. Pasal 1. Angka-angka gaji dalam golongan gaji, adalah gaji pokok bulanan, sedang dengan penghasilan dan/atau keuntungan resmi lainnya dimaksudkan hak-hak pegawai yang ditentukan dalam salah satu peraturan kepegawaian. Pasal 2. Ayat 1. Menurut ketentuan pada ayat 1, banyaknya pegawai tidak boleh melebihi jumlah yang ditentukan untuk tiap-tiap pangkat dalam anggaran belanja Negara. Menurut pasal 113 Undang-Undang Dasar Sementara, anggaran belanja, termasuk pengeluaran untuk pegawai, harus ditetapkan dengan Undang-undang. Jumlah-jumlah pegawai bagi tiap-tiap pangkat itu merupakan jumlah-jumlah maximum yang masing-masing tidak boleh dilampaui. Huruf a. Pada umumnya lowongan diisi dengan jalan menaikkan pangkat pegawai yang memenuhi syarat-syarat untuk pangkat yang lowong itu. Menurut keadaan dan kebutuhan, pengisian lowongan dapat pula dilakukan dengan jalan penerimaan pegawai baru yang memenuhi syarat- syarat. Kalau tidak mungkin mengisi lowongan yang terbuka, maka lowongan itu sementara tidak diisi, akan tetapi lowongan itu boleh dipergunakan untuk mengangkat pegawai dalam pangkat rendahan yang sejenis, sejumlah lowongan yang terbuka. Dengan demikian lowongan pangkat pegawai tehnik tidak boleh dipergunakan untuk mengangkat pegawai administrasi dan sebaliknya. Huruf b. Dalam "Aturan khusus" yang tercantum pada daftar pangkat, dimuat beberapa ketentuan bahwa kenaikan pangkat seorang penjabat dapat ditetapkan dengan tidak bergantung dari adanya lowongan, yaitu peralihan dari ruang I ke ruang II dalam tiap-tiap golongan-gaji; dalam hal ini jumlah pemangku pangkat menurut ruang I dan menurut ruang II tidak boleh dilampaui. Ayat 2. Tidak memerlukan penjelasan. Ayat 3. Pada umumnya pengangkatan sebagai "Pegawai diperbantukan" tidak diperkenankan; ketentuan dalam ayat ini memberi kemungkinan untuk mengadakan perkecualian, dengan ketentuan, bahwa adanya pangkat itu harus ditetapkan dulu dalam formasi anggaran belanja, dimana ditentukan pula ruang/golongan gajinya, setinggi-tingginya menurut golongan/ruang gaji F VI. Ayat 4. Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 3. Ayat 1. Syarat-syarat pengangkatan pertama untuk tiap-tiap pangkat ditentukan dalam golongan gaji, termuat dalam lampiran A. Selanjutnya dalam "Aturan khusus" pada daftar-daftar pangkat dimuat juga syarat-syarat lain bagi berbagai pangkat yang harus dipenuhi. Ayat 2. Tidak memerlukan penjelasan. Ayat 3. Apabila untuk kepentingan pekerjaan diperlukan, dapat diadakan ujian dinas. Ayat 4. Ijazah-ijazah yang didalam peraturan ini ditentukan sebagai syarat pengangkatan, adalah pada azasnya ijazah-ijazah yang dikeluarkan/disahkan oleh Pemerintah. Ijazah- ijazah lainnya dapat dipersamakan dengan ijazah- ijazah termaksud di atas oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 5. Ayat 1. Dalam hal pengangkatan dalam suatu pangkat yang termasuk ruang dan golongan gaji yang sama dengan pangkat semula, diberikan gaji pokok dalam pangkat baru yang sesuai dengan masa kerja dalam pangkat lama. Dalam hal pengangkatan dalam suatu pangkat yang termasuk dalam ruang gaji yang lebih tinggi menurut golongan gaji yang sama, diberikan gaji pokok dan masa kerja dalam pangkat baru yang segaris dengan masa kerja dalam pangkat lama. Ayat 2. Ketentuan ini pada galibnya hanya berlaku bagi kenaikan pangkat menurut golongan/ruang gaji F/IV ke atas. Pasal 6. Tidak memerlukan penjelasan.
Pasal ini tidak hanya mengatur penetapan gaji pada terjadinya penurunan pangkat, yaitu pengangkatan seorang pegawai dalam pangkat yang sejenis yang lebih rendah, melainkan berkenaan juga dengan pengangkatan seorang penjabat dalam sesuatu pangkat lain yang dihargai menurut golongan (ruang) gaji yang lebih rendah daripada yang telah dimilikinya. Dalam hal tersebut belakangan, maka karenanya masa kerja (pengalaman kerja) perlu diperhitungkan dan ditetapkan kembar atas dasar pangkal golongan gaji yang baru pula, umpamanya jika seorang pegawai tehnik diangkat dalam jabatan administrasi dalam golongan (ruang) gaji yang lebih rendah, lebih-lebih jika dalam pangkat lama telah diperoleh masa kerja tambahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 10. Pasal 8. Ayat 1 Memuat kemungkinan untuk menyimpang dari ketentuan pada pasal 4. Huruf a. Pengangkatan seorang yang berpengalaman menjadi pegawai Negeri dengan memberi penghargaan pengalaman bekerja hanya dilakukan jika tenaga itu sungguh-sungguh diperlukan. Penghargaan pengalaman bekerja, hingga ada ketentuan lain, diatur menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 22 tahun 1948. Huruf b Penerima pensiun pada azasnya dipekerjakan kembali jika tenaganya sungguh-sungguh dibutuhkan, dalam hal dapat diduga bahwa pekerjaan yang akan diserahkan kepada tenaga pensiunan itu akan dapat diselesaikan dalam waktu yang tidak lama. Dalam menentukan gaji bulanan atau gaji harian yang dibebankan kepada mata anggaran "Belanja Pegawai", harus diindahkan ketentuan tentang pembatasan penghargaan pengalaman bekerja termaktub dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah tersebut di atas. Penetapan gaji bulanan/harian dilakukan dengan tidak memperhitungkan pensiun/tunjangan yang bersifat pensiun. Huruf c. Tenaga pensiunan yang dipekerjakan kembali dan memenuhi syarat-syaratnya, dapat diangkat kembali menjadi Pegawai Negeri, dan sesuai dengan ketentuan dalam "Undang-undang Pensiun" pensiunnya dicabut kembali. Penetapan gajinya dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi Pegawai Negeri pada umumnya. Seorang janda penerima pensiun janda tidak termasuk pengertian "seorang yang mendapat pensiun atau tunjangan" termaksud huruf b dan
Huruf d. Tidak memerlukan penjelasan. Ayat 2. Tidak memerlukan penjelasan.
Dalam pasal ini dicantumkan secara nominatip dalam hal- hal mana masa sebagai pegawai Negeri dihitung penuh atau separoh sebagai masa kerja golongan untuk menetapkan gaji. Masa yang tidak tercantum di dalamnya, tidak dihitung kecuali jika ada alasan untuk menetapkan lain dengan mempergunakan ketentuan dalam pasal 29. Pasal 10. Ayat 1. Kepada beberapa pemangku pangkat yang bagi pengangkatannya disaratkan berijazah Sekolah kejuruan (vak), diberikan masa kerja tambahan 1 tahun. Ayat 2. Masa kerja tambahan yang dimaksud dalam ayat 2 sub a dan b diberikan kepada mereka yang lulus dalam ujian penghabisan suatu sekolah dan kepada mereka yang telah mengikuti suatu pendidikan yang dianggap sederajat dengan pendidikan termaksud pertama, apabila ia diangkat dalam suatu pangkat yang termasuk golongan gaji yang disediakan untuk pendidikan yang lebih rendah. Umpama: seorang pemegang ijazah SLTA (golongan D) yang diangkat dalam suatu pangkat yang termasuk golongan gaji C (SLTP). Huruf a dan huruf b ayat ini menentukan dalam hal- hal mana diberikan masa kerja tambahan sebesar selisih penuh atau separoh antara masa pendidikan dari golongan gaji yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Ayat 3 Seperti ayat 2, bedanya ialah bahwa ayat 3 ini, mengenai hal seseorang yang tidak mengakhiri seluruh pendidikan atau tidak lulus ujian penghabisan. Ayat 4 Yang dimaksud dengan tiap-tiap "tahun pelajaran yang diakhiri sampai tamat" ialah mengakhiri tahun pelajaran dengan hasil baik, yaitu naik kelas. Ayat 5 Tidak memerlukan penjelasan.
Ayat 1 Arti "kecakapan" harus ditapsirkan secara luas; yang bersangkutan harus juga bekerja rajin dan memenuhi kewajibannya dengan baik. Ayat 2 Tidak memerlukan penjelasan. Ayat 3 Ketentuan dalam ayat ini tidak mengurangi kemungkinan menunda kenaikan gaji berkala yang bersifat hukuman jabatan menurut Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1952. Ayat 4 Tidak memerlukan penjelasan. Ayat 5 Tidak memerlukan penjelasan.
Ayat 1 Ayat ini membuka kemungkinan untuk mendapat kenaikan gaji lanjutan sebesar satu kenaikan gaji berkala terakhir bagi pegawai yang sudah mencapai gaji tertinggi dalam pangkatnya sekurang-kurangnya dua tahun lamanya. Syarat utama untuk mendapat kenaikan gaji lanjutan ini adalah sudah satu tahun dinyatakan cakap (menurut daftar pernyataan kecakapan) untuk pangkat yang setingkat lebih tinggi dan dalam waktu satu tahun itu tidak dilampaui dalam kenaikan pangkatnya oleh rekannya yang terdaftar lebih rendah menurut daftar susunan pangkat (ranglijst), kecuali jika ada pertimbangan luar biasa yang menyebabkan pegawai yang bersangkutan dilampaui. Kenaikan gaji lanjutan ini tidak diberikan kepada pegawai yang telah memangku pangkat tertinggi dalam rangkaian pangkat masing-masing. Ayat 2 Disamakan dengan pangkat menurut golongan gaji VI ialah pangkat-pangkat:
Tidak memerlukan penjelasan.
Ayat 1 Ketentuan ini hanya berlaku bagi pegawai pencari nafkah yang mempunyai gaji pokok (terhitung tambahan gaji pokok dan gaji tambahan peralihan) kurang dari Rp. 126,- (Seratus dua puluh enam rupiah) sebulan. Jika suami-isteri kedua-duanya mempunyai penghasilan sendiri, karena kedua-duanya bekerja sebagai pegawai Negeri/daerah Otonom; ataupun salah seorang bekerja sebagai sebagai pegawai Negeri/daerah Otonom dan yang lain bekerja dalam lapangan pertikulir atau mempunyai usaha sendiri, maka sebagai pencari nafkah dianggap suami atau isteri yang mempunyai penghasilan bersih sebulan yang lebih besar. Jika suami-isteri kedua-duanya menjadi pegawai Negeri/daerah Otonom dan gaji pokok masing-masing sama jumlahnya, maka yang dianggap sebagai pencari nafkah ialah suaminya.
Ayat 1 Anak yang diangkat menurut hukum, ialah anak angkat (adoptie) bagi anak keturunan Tionghoa yang harus dinyatakan dengan bukti-bukti yang sah. Anak angkat lainnya, ialah anak yatim-piatu atau anak yatim yang menjadi tanggungan sepenuhnya dari dan menurut keterangan pegawai yang bersangkutan yang diberikan di bawah sumpah/janji telah diangkat dan diperlakukan dalam segala-galanya sebagai anak pegawai itu sendiri.
Dimaksudkan disini tunjangan kemahalan setempat untuk tempat-tempat yang lebih tinggi tingkat penghidupannya, jika dibandingkan dengan tempat-tempat lain. Tiap-tiap 6 bulan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai diminta dari Kantor Pusat Statistik laporan tentang perubahan- perubahan harga-harga bahan kebutuhan hidup di beberapa tempat, untuk mempertimbangkan kemungkinan perubahan tarip-tarip tunjangan kemahalan tempat.
Tunjangan kemahalan umum ini diberikan, berhubung dengan kenaikan harga-harga keperluan hidup karena keadaan konjungtur, yang meliputi seluruh Indonesia.
Mengenai pegawai, yang diwajibkan mewakili pangkat dengan risiko keuangan yang besar, pada hal pertanggungan jawabnya tidak seimbang dengan pangkat yang dipangku. Dalam arti pangkat yang bersangkutan dengan keuangan, termasuk juga pangkat-pangkat, yang mempunyai tugas menguasai barang-barang (materieebeheer) dan lazimnya hanya dipangku oleh Bendaharawan (komptabelambtenaar) yang bertanggung jawab langsung kepada negara.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)