Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1955
- Nomor
- 11
- Tahun
- 1955
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 11
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG GABUNGAN KEPALA-KEPALA STAF Pasal 1.
Pasal 2.
Pasal 3.
Pasal 4.
Pasal 5.
Pasal 6. Untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas Gabungan Kepala-kepala Staf, dapat dibentuk panitia-panitia ad hoc yang untuk pekerjaannya bertanggung jawab kepada Gabungan Kepala-kepala Staf. Panitia-panitia tersebut dibentuk oleh Menteri Pertahanan atas usul Ketua Gabungan Kepala-kepala Staf. Pasal 7. Segala sesuatu tentang Gabungan Kepala-kepala Staf yang membutuhkan ketertiban lebih lanjut diserahkan kepada Menteri Pertahanan. Pasal 8. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1955. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO Menteri Pertahanan, ttd. IWA KUSUMASUMANTRI Diundangkan pada tanggal 17 Maret 1955. Menteri Kehakiman, ttd. DJODY GONDOKUSUMO PENJELASAN UMUM Sebagaimana termaktub pada pasal 15 Undang-undang No. 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia, Menteri Pertahanan: "menetapkan kebijaksanaan dan rencana-rencana berdasarkan kebijaksanaan umum dalam lapangan pertahanan, mengawasi penyelenggaraanya dan bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tentang hal-hal itu". Untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya itu, Menteri Pertahanan dibantu oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan, yang menurut bunyi pasal 18 ayat 4 Undang-undang No. 29 tahun 1954 tersebut di atas : "adalah penasehat utama bagi Menteri Pertahanan mengenai penciptaan, pemeliharaan dan pemakaian Angkatannya dan menjadi pelaksana rencana-rencana mengenai penciptaan, pemeliharaan dan pemakaian itu yang ditetapkan oleh Menteri Pertahanan".
Undang-undang No. 29 tahun 1954 menyebutkan, bahwa: Angkatan Perang terdiri dari
Ketentuan ini berarti, bahwa Angkatan masing-masing itu berdiri sendiri-sendiri. Untuk memperoleh efisiensi yang sebesar-besarnya, baik dalam pemakaian maupun dalam mempergunakan segala syarat yang tersedia untuk penciptaan dan pemeliharaan seluruh Angkatan Perang, Menteri Pertahanan harus memperhatikan bahwa, walaupun masing-masing berdiri sendiri, Angkatan-angkatan itu bersama harus merupakan suatu satuan yang harmonis. Untuk itu maka Menteri Pertahanan memerlukan adanya Badan, yang dapat mengajukan pertimbangan-pertimbangan dalam ujud usul- usul dan rencana-rencana yang bersifat integral dan yang meliputi penciptaan, dan pemeliharaan ketiga Angkatan itu yang selaras, serta pemakaian bersama yang efektif. Hanya dengan usaha perencanaan yang mempunyai sifat koordinatif itu, akan dapat terjamin adanya keselarasan dan keseimbangan, dan dapat dihindarkan adanya pertumbuhan Angkatan-angkatan itu masing-masing yang bersimpang siur.
Undang-undang No. 29 tahun 1954, menetapkan adanya Badan itu dalam bentuk Gabungan Kepala-kepala Staf, selanjutnya disingkat GKS. Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 1955 tentang GKS ini, mengatur lebih lanjut ketentuan-ketentuan tentang hal-hal sebagai berikut.
Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Ketentuan termaktub pada ayat 2 ini dimaksud untuk menegaskan, bahwa GKS hanya mempunyai garis hubungan kerja dan pertanggungan jawab terhadap Menteri Pertahanan. Ketentuan ini berlainan dengan ketentuan yang berlaku bagi misalnya Joint Chief of Staff di Amerika Serikat, yang merupakan Badan serupa GKS itu. Di dalam sistem yang berlaku di Amerika Serikat itu, Joint Chiefs of Staff merupakan Badan penasehat, selain bagi Menteri Pertahanan, juga bagi antara lain Presiden/Commander in Chief, yang dalam hierarchie merupakan instansi yang berkedudukan lebih tinggi dari Menteri Pertahanan. Keadaan yang demikian itu dianggap sebagai suatu keadaan yang dapat menyinggung integriteit dan pertanggungan jawab Menteri Pertahanan, sesuai bunyi pasal 15 Undang-undang No. 29 tahun 1954. Segala bahan yang sekiranya diperlukan oleh instansi-instansi lain di luar Menteri Pertahanan (Dewan Keamanan dan sebagainya) dan yang pengolahannya terutama menjadi tugas GKS, hanya dapat diperoleh setelah mendapat persetujuan dan pengesahan Menteri Pertahanan. Selanjutnya GKS tidak diberi kekuasaan Komando, sehingga rencana-rencana yang telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Pertahanan dan yang diajukan oleh GKS, untuk pelaksanaannya oleh Angkatan- angkatan, instruksi-instruksinya dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan. Demikian pula GKS tidak mempunyai pertanggungan jawab terhadap pelaksanaan rencana-rencana tersebut dan pengawasannya. Kedudukan GKS dalam masa perang tidak berbeda daripada masa damai berhubung dengan sifatnya GKS sebagai penasehat utama dalam lapangan pertahanan dan pembelaan negara, tetapi oleh karena peralihan-peralihan kekuasaan dalam masa perang, GKS menjadi penasehat Dewan Pertahanan.
Ayat 1 Fungsi GKS telah cukup jelas dimuat dalam penjelasan mengenai kedudukan GKS dalam Pasal 1 ayat 2 tersebut di atas. Tugas GKS hanya meliputi lapangan perencanaan strategis dan militer teknis, dan GKS sekali-kali tidak mencampuri tugas-tugas dalam lapangan administratif yang menjadi kewajiban Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan. Ayat 2 a. rencana-rencana strategis sebagaimana tercantum pada a ini meliputi antara lain rencana-rencana strategis militer dalam lapangan pertahanan dan pembelaan negara dan penentuan tugas masing-masing Angkatan serta perencanaan pada lapangan organisasi.
Untuk hal-hal tersebut Menteri dapat mempergunakan GKS itu.
Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Cukup jelas. Ayat 3 Cukup jelas.
Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Cukup jelas. Ayat 3 a. cukup jelas.
Untuk seorang Menteri Pertahanan, yang bukan militer, adalah sulit untuk dapat memberikan keputusannya sendiri, mengenai soal-soal yang khusus bersifat teknis, lebih-lebih karena Menteri Pertahanan itu tidak mempunyai penasehat yang berkompeten di atas GKS. Oleh karena itu, maka guna memudahkan Menteri Pertahanan untuk mengambil keputusan- keputusannya, diberi hak kepada Ketua GKS untuk menyampaikan pertimbangan- pertimbangannya, selaku Ketua.
Ayat 1 Cukup jelas. Ayat 2 Berhubung dengan sangat beratnya tugas yang harus dipikul oleh Ketua dan anggota-anggota GKS yang tetap merangkap sebagaimana Kepala Staf Angkatannya masing-masing, maka mereka itu memerlukan bantuan yang sebaik-baiknya dari Sekretaris dan Sekretariat berikut anggota-anggota Sekretariat seluruhnya. Bantuan yang diperlukan itu sebaik-baiknya diselenggarakan oleh pejabat- pejabat yang telah mendapat kepercayaan anggota- anggota dan Ketua GKS sepenuhnya. Oleh karena itu sudah selayaknya, bahwa Ketua dan anggota-anggota GKS itu dapat kesempatan untuk turut memilih dan mengusulkan pengangkatan Sekretaris dan penetapan Susunan keanggotaan Sekretariat GKS. Ayat 3 Cukupjelas. Ayat 4 Cukupjelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NOMOR 14 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 776
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)