DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 1957

Nomor: 7
Tahun: 1957
Ditetapkan: 30 Januari 1957
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perlu mengadakan peraturan baru tentang susunan Kementerian Pertahanan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 65), berhubung dengan berlakunya Undang-undang Pertahanan Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Gabungan Kepala-kepala Staf;
b.bahwa peraturan mengenai susunan Kementerian Pertahanan perlu menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1952 tentang susunan dan pimpinan kementerian-kementerian pada umumnya; Mengingat :

Mengingat

1.Undang-undang Nomor 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 84);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1955 tentang Gabungan Kepala-kepala Staf (Lembaran Negara tahun 1955 Nomor 14);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1953 tentang susunan dan pimpinan Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 65); Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya ke-54 pada tanggal 18 Januari 1957;

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1953 tentang susunan dan pimpinan Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 65) dan, Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1955 tentang Gabungan Kepala-kepala Staf (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 14); Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG SUSUNAN KEMENTERIAN PERTAHANAN.

BAB I

KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pasal 1

(1)Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Menteri Pertahanan.
(2)Kementerian Pertahanan terdiri atas:
1. a.Badan-badan urusan kebijaksanaan Menteri Pertahanan : Kabinet Menteri Pertahanan. Gabungan Kepala-kepala Staf.
2. b.Badan-badan urusan Administrasi: Sekretariat Jenderal. Departemen Angkatan Darat. Departemen Angkatan Laut. Departemen Angkatan Udara.
3. c.Badan-badan pelaksana yang tugasnya bersifat antar- Angkatan

BAB II

MENTERI PERTAHANAN

Pasal 2

Menteri Pertahanan menetapkan kebijaksanaan dan rencana- rencana berdasarkan kebijaksanaan umum dalam lapangan pertahanan mengawasi penyelenggaraannya dan bertanggung jawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat tentang hal-hal itu.

BAB III

KABINET MENTERI PERTAHANAN

Pasal 3

Kabinet Menteri Pertahanan adalah badan yang membantu Menteri Pertahanan dalam menetapkan prinsip-prinsip yang terletak pada tingkat kebijaksanaan umum Menteri Pertahanan.

Pasal 4

(1)Sidang-sidang Kabinet Menteri Pertahanan diketuai oleh Menteri Pertahanan dan dihadiri sebagai anggota-anggota tetap oleh:
1. a.Sekretaris Jenderal;
2. b.Kepala Staf Angkatan Darat;
3. c.Kepala Staf Angkatan Laut;
4. d.Kepala Staf Angkatan Udara.
(2)Terkecuali anggota yang tersebut di atas, maka sebagai penasehat ahli dapat pula didengar penjabat lain dari Kementerian Pertahanan/Angkatan yang dipandang perlu oleh Menteri Pertahanan atau oleh Kepala Staf Angkatan dengan izin Menteri Pertahanan.
(3)Tata cara persidangan dan kerja (prosedure) Kabinet Menteri Pertahanan beserta ketentuan-ketentuan lainnya yang dianggap perlu diatur lebih lanjut oleh suatu peraturan Menteri Pertahanan.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, merupakan badan pembantu bagi Menteri Pertahanan yang mempunyai fungsi sebagai badan perencana dan pelaksana mengenai tugas-tugas koordinasi dan pengawasan dalam lapangan pengurusan dan pemeliharaan serta pekerjaan-pekerjaan administrasi lainnya, pada tingkat Kementerian Pertahanan.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan dan terdiri dari bagian-bagian, yang lapangan tugasnya meliputi urusan-urusan personalia, keuangan materiil, hukum dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang bersifat administratief.

Pasal 6

(1)Sekretariat Jenderal dijabat oleh seorang pegawai sipil.
(2)Sekretariat Jenderal berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan.
(3)Dalam hal-hal Sekretaris Jenderal berhalangan, maka ia diwakili oleh penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan khusus untuk perwakilan termaksud.

Pasal 7

Tata cara kerja Sekretariat Jenderal serta susunan dan tugas dari bagian-bagian yang terdapat di Sekretariat Jenderal akan ditetapkan dari peraturan Menteri Pertahanan.

Pasal 8

Untuk soal-soal tertentu yang akan ditetapkan dalam peraturan Menteri Pertahanan, Sekretaris Jenderal mewakili Menteri Pertahanan apabila yang akhir ini berhalangan.

BAB V

GABUNGAN KEPALA KEPALA STAF

Pasal 9

Gabungan-Kepala-kepala Staf adalah badan penasehat dan perencana utama bagi Menteri Pertahanan untuk penetapan kebijaksanaan penyelenggaraan koordinasi dalam lapangan strategis militer serta operasi dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perlu mengadakan peraturan baru tentang susunan Kementerian Pertahanan untuk menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 65), berhubung dengan berlakunya Undang-undang Pertahanan Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Gabungan Kepala-kepala Staf;
b.bahwa peraturan mengenai susunan Kementerian Pertahanan perlu menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1952 tentang susunan dan pimpinan kementerian-kementerian pada umumnya; Mengingat :

Mengingat

1.Undang-undang Nomor 29 tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 84);
2.Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 1955 tentang Gabungan Kepala-kepala Staf (Lembaran Negara tahun 1955 Nomor 14);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 1953 tentang susunan dan pimpinan Kementerian Pertahanan (Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 65); Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya ke-54 pada tanggal 18 Januari 1957;

Menetapkan

BAB I

KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pasal 1

(1)Kementerian Pertahanan dipimpin oleh Menteri Pertahanan.
(2)Kementerian Pertahanan terdiri atas:
1. a.Badan-badan urusan kebijaksanaan Menteri Pertahanan : Kabinet Menteri Pertahanan. Gabungan Kepala-kepala Staf.
2. b.Badan-badan urusan Administrasi: Sekretariat Jenderal. Departemen Angkatan Darat. Departemen Angkatan Laut. Departemen Angkatan Udara.
3. c.Badan-badan pelaksana yang tugasnya bersifat antar- Angkatan

BAB II

MENTERI PERTAHANAN

Pasal 2

BAB III

KABINET MENTERI PERTAHANAN

Pasal 3

Kabinet Menteri Pertahanan adalah badan yang membantu Menteri Pertahanan dalam menetapkan prinsip-prinsip yang terletak pada tingkat kebijaksanaan umum Menteri Pertahanan.

Pasal 4

(1)Sidang-sidang Kabinet Menteri Pertahanan diketuai oleh Menteri Pertahanan dan dihadiri sebagai anggota-anggota tetap oleh:
1. a.Sekretaris Jenderal;
2. b.Kepala Staf Angkatan Darat;
3. c.Kepala Staf Angkatan Laut;
4. d.Kepala Staf Angkatan Udara.
(2)Terkecuali anggota yang tersebut di atas, maka sebagai penasehat ahli dapat pula didengar penjabat lain dari Kementerian Pertahanan/Angkatan yang dipandang perlu oleh Menteri Pertahanan atau oleh Kepala Staf Angkatan dengan izin Menteri Pertahanan.
(3)Tata cara persidangan dan kerja (prosedure) Kabinet Menteri Pertahanan beserta ketentuan-ketentuan lainnya yang dianggap perlu diatur lebih lanjut oleh suatu peraturan Menteri Pertahanan.

BAB IV

SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN PERTAHANAN

Pasal 5

(1)Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan, merupakan badan pembantu bagi Menteri Pertahanan yang mempunyai fungsi sebagai badan perencana dan pelaksana mengenai tugas-tugas koordinasi dan pengawasan dalam lapangan pengurusan dan pemeliharaan serta pekerjaan-pekerjaan administrasi lainnya, pada tingkat Kementerian Pertahanan.
(2)Sekretariat Jenderal dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan dan terdiri dari bagian-bagian, yang lapangan tugasnya meliputi urusan-urusan personalia, keuangan materiil, hukum dan pekerjaan-pekerjaan lainnya yang bersifat administratief.

Pasal 6

(1)Sekretariat Jenderal dijabat oleh seorang pegawai sipil.
(2)Sekretariat Jenderal berkedudukan langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Pertahanan.
(3)Dalam hal-hal Sekretaris Jenderal berhalangan, maka ia diwakili oleh penjabat yang ditunjuk oleh Menteri Pertahanan khusus untuk perwakilan termaksud.

Pasal 7

Tata cara kerja Sekretariat Jenderal serta susunan dan tugas dari bagian-bagian yang terdapat di Sekretariat Jenderal akan ditetapkan dari peraturan Menteri Pertahanan.

Pasal 8

Untuk soal-soal tertentu yang akan ditetapkan dalam peraturan Menteri Pertahanan, Sekretaris Jenderal mewakili Menteri Pertahanan apabila yang akhir ini berhalangan.

BAB V

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1954

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1953

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1955

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 29 Tahun 1954

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 1953

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1955