Memutuskan : Menetapkan sebagai berikut : PERATURAN TENTANG DEWAN DAN MAJELIS-MAJELIS PERNIAGAAN DAN PERUSAHAAN. BAB I. DEWAN PERNIAGAAN DAN PERUSAHAAN. Pasal 1. Berdasarkan Peraturan ini maka diadakan Dewan Perniagaan dan Perusahaan yang bertempat-kedudukan di Jakarta. Pasal 2.
1.Dewan Perniagaan dan Perusahaan, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut "Dewan", terdiri dari sedikit-dikitnya 15 dan sebanyak-banyaknya 50 orang anggota.
2.Jumlah-jumlah anggota yang akan duduk dalam Dewan untuk tiap cabang-usaha ditetapkan oleh Menteri Perekonomian setelah mendengar Dewan dan Menteri yang lapangan tugasnya meliputi juga urusan cabang-usaha yang bersangkutan.
Pasal 3.
1.Dengan memperhatikan ketentuan termaksud pada pasal 33, maka anggota-anggota Dewan dipilih oleh Dewan atas usul Badan Pengurus Dewan. Usul tersebut harus menyebutkan paling sedikit dua nama orang calon, antara mana sekurang-kurangnya satu nama seorang calon bukan anggota yang baru meletakkan keanggotaannya.
2.Sebelum memajukan usul termaksud pada ayat 1 pasal 1 maka Badan Pengurus Dewan diwajibkan mendengar organisasi- organisasi perusahaan yang bersangkutan yang ditunjuk oleh Menteri Perekonomian.
3.Anggota-anggota Dewan dipilih untuk jangka-waktu empat tahun, dengan ketentuan bahwa separoh dari jumlah anggota-anggota itu akan meletakkan keanggotaannya sesudah dua tahun.
4.Siapa yang diwajibkan meletakkan keanggotaannya berdasarkan ayat 3 pasal ini akan ditentukan untuk pertama kali dengan undian.
5.Anggota-anggota yang meletakkan keanggotaannya karena jangka waktunya berakhir, dapat dipilih kembali.
6.Tiap anggota dapat meletakkan keanggotaannya pada tiap waktu, dalam hal mana ia diwajibkan terlebih dahulu memberi tahukan maksud itu dengan surat kepada Badan Pengurus Dewan. Seorang anggota yang tidak dapat dianggap lagi duduk dalam Dewan untuk cabang-usaha untuk mana ia dipilih harus meletakkan keanggotaannya.
7.Anggota-anggota yang melakukan-diri bertentangan dengan kepentingan Dewan dapat diperhentikan oleh Dewan.
8.Pengangkatan seorang anggota untuk memenuhi suatu lowongan hanya berlaku sampai waktu pada mana anggota yang diganti seharusnya meletakkan keanggotaannya karena jangka-waktunya berakhir.
Pasal 4. Untuk dapat menjadi anggota Dewan maka yang berkepentingan harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
a.berwarganegara Indonesia,
b.berumur sedikit-dikitnya dua puluh lima tahun;
c.bertempat-kedudukan di Indonesia;
d.bukan orang yang tidak diperkenankan serta dalam atau menjalankan hak-pilih ataupun orang yang haknya untuk dipilih telah dicabut;
e.tidak berada dalam keadaan faillisemen atau secara lain telah hilang haknya untuk menguasai kekayaanya;
f.tidak dicabut haknya untuk memangku jabatan-jabatan tertentu atau menjalankan pencarian-pencarian tertentu.
Pasal 5.
1.Dewan dipimpin oleh Badan Pengurus Dewan yang terdiri dari seorang Ketua dan dua atau lebih dari dua orang Wakil-Ketua.
2.Ketua dan Wakil-wakil Ketua diangkat oleh Menteri Perekonomian atas usul terikat dari Dewan, usul mana harus menyebutkan dua nama orang calon untuk tiap jabatan.
3.Pengangkatan Ketua dan Wakil-wakil Ketua diadakan untuk waktu empat tahun.
Pasal 6.
1.Ketua mewakili Dewan di dalam dan di luar pengadilan.
2.Dalam hal Ketua berhalangan, maka ia diwakili oleh Wakilnya menurut peraturan yang diadakan oleh Badan Pengurus Dewan.
3.Untuk menjalankan jabatannya maka Ketua Dewan dan Wakil-wakil Ketua tidak menerima gaji.
Pasal 7.
1.Pada Dewan diadakan Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang dapat dibantu oleh satu atau lebih dari satu orang Sekretaris-Muda.
2.Sekretaris dan Sekretaris-Muda dan begitu pula pegawai-pegawai Sekretariat lainnya diangkat dan diperhentikan oleh Dewan. Kecuali Sekretaris-Muda, maka mengangkat dan memberhentikan pegawai-pegawai Sekretariat dapat diserahkan kepada Badan Pengurus Dewan.
3.Selambat-lambatnya satu tahun sesudah didirikannya Dewan, maka Dewan mengadakan peraturan kepegawaian dan gaji guna pegawai-pegawai-Sekretariat termasuk pula Sekretaris dan Sekretaris-Muda.
Pasal 8.
1.Sekretaris Dewan tidak dapat menjadi Anggota-Dewan. Dalam rapat-rapat Dewan dan rapat-rapat-Badan Pengurus Dewan maka Sekretaris mempunyai suara-nasehat.
2.Untuk memangku jabatan-jabatan di luar Dewan dan menjalankan pekerjaan-pekerjaan apapun guna pihak ketiga, maka Sekretaris dan Sekretaris-Muda memerlukan izin Dewan, sedang untuk itu maka pegawai-pegawai-Sekretariat lainnya memerlukan izin Badan Pengurus Dewan.
Pasal 9.
1.Dewan bertugas memperhatikan kepentingan perniagaan dan perusahaan untuk seluruh Indonesia.
2.Tugas tersebut dijalankan antara lain sebagai berikut :
a.bertindak sebagai badan-representatif Indonesia untuk perniagaan dan perusahaan Indonesia baik terhadap Pemerintah, maupun terhadap umum baik di dalam maupun di luar negeri;
b.mendirikan Majelis-majelis Perniagaan dan Perusahaan di Indonesia sebagai termaksud pada Bab II Peraturan ini;
c.mendirikan dan mengurus badan-badan lain guna perniagaan dan perusahaan;
d.mengurus badan-badan perniagaan dan perusahaan yang didirikan oleh pihak lain, atas permintaan yang berkepentingan;
e.memberi penerangan umum mengenai perniagaan dan perusahaan;
f.memberi bantuan secara apapun, termasuk juga bantuan dalam bentuk subsidi, kepada badan-badan yang bertujuan memajukan kepentingan umum perniagaan dan perusahaan.
Pasal 10.
1.Dewan berwajib :
a.mempersiapkan didirikannya Majelis-majelis perniagaan dan Perusahaan sebagai termaksud pada Bab II Peraturan ini,
b.mempersiapkan, memperhatikan dan dimana perlu, menjalankan sendiri pendaftaran perusahaan-perusahaan, segala sesuatu menurut peraturan-peraturan yang diadakan oleh Pemerintah;
c.menjalankan tugas-tugas dan menuruti petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh atau atas nama Menteri Perekonomian dalam lapangan Perniagaan dan Perusahaan.
2.Dewan memberi nasehat kepada instansi-instansi Pemerintah baik atas permintaan instansi-instansi itu, maupun dalam hal tidak diminta.
Pasal 11. Dewan berkuasa :
a.mengadakan pemungutan atas jasa-jasa yang dilaksanakan olehnya atau oleh badan-badan yang dikuasainya;
b.mengeluarkan sertifikat-sertifikat-asal dan keterangan-keterangan lain guna perniagaan dan perusahaan;
c.menglegalisasikan tanda-tanda-tangan orang-orang yang bersangkut-paut dengan perniagaan dan perusahaan;
d.menyumpah orang-orang yang bekerja dalam lapangan perniagaan dan perusahaan, misalnya pengukur-pengukur, penimbang-penimbang, penghitung-penghitung, taxateur-taxateur, ijker-ijker, dan sebagainya, seberapa jauh cara menyumpah orang-orang itu tidak diatur secara lain dengan peraturan-peraturan lain;
e.mengumpulkan segala keterangan-keterangan dan angka-angka statistik guna perniagaan dan perusahaan;
f.meminta segala keterangan-keterangan dan angka-angka yang diperlukan untuk laporan-laporannya dan statistiknya, dan yang diperlukan berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan yang ditugaskan oleh pihak Penguasa, segala sesuatu dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk dan peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian.
Pasal 12. Keuangan Dewan terdiri dari :
a.pendapatan-pendapatan termaksud pada pasal 11 sub a;
b.jumlah-jumlah dan bantuan-keuangan yang diserahkan atau diberikan kepadanya berhubung dengan pelaksanaan tugas-tugas istimewa yang diberikan oleh pihak Penguasa;
c.pendapatan-pendapatan sebagai hasil-modalnya;
d.pendapatan-pendapatan lain.
Pasal 13.
1.Tiap tahun sebelum 1 Oktober maka Dewan menyampaikan kepada Menteri Perekonomian untuk disetujuinya, Anggaran-Belanja mengenai tahun almanak berikut.
2.Sesudah disampaikan kepada Menteri Perekonomian, maka Anggaran-Belanja termaksud pada ayat 1 pasal ini diletakkan pada Kantor Sekretariat Dewan untuk dapat dibaca oleh umum.
Salinan Anggaran-Belanja itu harus terdapat dengan pembayaran. Pasal 14.
1.Tiap tahun sebelum 1 Juli maka Dewan menyampaikan kepada Menteri Perekonomian Laporan-Tahunan mengenai keuangan tahun yang lampau, begitu pula Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran-pengeluaran yang disertai laporan-akuntan.
2.Keputusan termaksud pada ayat 2 pasal 13 mengenai Anggaran-Belanja berlaku pula terhadap Perhitungan Pendapatan dan Pengeluaran.
Pasal 15.
1.Tiap tahun sebelum 1 Juli maka Dewan menyampaikan kepada Menteri Perekonomian Laporan-Tahunan mengenai pekerjaan Dewan dan keadaan-keadaan perniagaan dan perusahaan Indonesia dalam tahun yang lampau.
2.Dengan tidak mengurangi ketentuan termaksud pada ayat 1 pasal ini maka Dewan berwajib memberi segala keterangan mengenai pekerjaannya yang diminta oleh Menteri Perekonomian.
Pasal 16.
1.Dalam selambat-lambatnya satu tahun sesudah didirikannya Dewan, maka oleh Dewan ditetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Tata-Usaha, atas Anggaran-anggaran mana telah diminta pengesahan-Pemerintah kepada yang berwajib untuk mendapat kedudukan sebagai badan-hukum.
2.Anggaran-Dasar dan Anggaran Tata-Usaha tidak dapat memuat ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini.