(1)Badan usaha milik negara atau pelaku usaha lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (71 dikenai sanksi administratif.
(21 Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a.peringatan / teguran tertulis;
b.penarikan barang dari distribusi;
c.penghentian sementara kegiatan usaha; dan/atau
d.pencabutan perizinan berusaha.
(3)Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal II Peraturan Pemerintah ini diundangkan. mulai berlaku pada tanggal Agar REPIJBLIK INDONESIA Aga setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam lembaran Negara Republikpenempatannya Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari 2O22 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Februari2022 MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 52 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang-undangan dan trasi Hukum, ttd ttd Djaman PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR ll TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG PEMASUKAN TERNAK DAN/ATAU PRODUK HEWAN DALAM HAL TERTENTU YANG BERASAL DARI NEGARA ATAU ZONA DALAM SUATU NEGARA ASAL PEMASUKAN I, UMUM Indonesia sebagai negara kepulauan dan anggota organisasi perdagangan drmia (World Tlade Organizationl dan organisasi kesehatan hewan dunia (Offie Internationale des Epizootichae) memiliki arti yang strategis dalam menjaga status kesehatan hewan dunia. Indonesia sampai saat ini masih dinyatakan sebagai negara dengan status bebas penyakit mulut dan kuku, dan Indonesia hanya memasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan yang berasal dari negara atau zorLa dalam suatu negara yang telah memenuhi persyaratan dan tata cara pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional. Untuk menjamin kestabilan stok/pasokan dan harga Ternak danlatatt Produk Hewan di pasar dalam negeri, segera diperlukan pemenuhan kebutuhan Ternak dan/ atau Produk Hewan dari luar negeri. Pemasukan Ternak dan/atau Produk Hewan tersebut saat ini dilakukan oleh badan usaha milik negara yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah. Penugasan kepada badan usaha milik negara untuk melakukan pemasukan Ternak dan/ atau Produk Hewan saat ini belum optimal karena masih terjadi gejolak pasokan dan tidak stabilnya harga Ternak dan/atau Produk Hewan di pasar dalam negeri, sehingga perlu ditambahkan pelaku usaha lainnya yang dapat melakukan pemasukan Produk Hewan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, setelah memenuhi persyaratan tertentu. Berdasarkan . . . REPIJBLIK INDONESIA Berdasarkan hal tersebut di atas, diperlukan kebijakan pemasukan Produk Hewan dalam hal tertentu yang berasal dari negara atau zor.a dalam suatu negara asal pemasukan oleh pelaku usaha lainnya dalam Peraturan Pemerintah. il. PASALDEMI PASAL Pasal I Angka 1