DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018

Nomor: 12
Tahun: 2018
Ditetapkan: 12 April 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 231

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pembagial tugas antara ketua dan wakil ketua;

d.melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
e.mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
f.menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
g.mewakili DPRD di pengadilan;
h.melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i.menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripuma yang khusus diadakan untuk itu'

Pasal 34

(i) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

(2)Dalam . PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA (21 Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
(3)Pimpinan sementara DPRD bertugas:
1. a.memimpin rapat DPRD;
2. b.memfasilitasi pembentukan Fraksi;
3. c.memfasilitasi penrusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
4. d.memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 35

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 36

(1)Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD. (21 Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
3. c.diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan; atau
4. d.diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
(3)Pimpinan .
(3)PRES IDEN Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
1. a.terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
2. b.partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ketua DPRD berhenti darijabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti defrnitif. Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 37

Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna. Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna. Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

(4)(s)
(1)(21
(3)Pasal 38...
(1)t2t
(3)
(4)(s) PRES IOEN

Pasal 38

Pimpinan DPRD provinsi menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan keputusan DPRD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri paling lambat 7 (tqiuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD provinsi. Pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna. Bupati/wali kota menyampaikan keputusan DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat pding lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD kabupaten/ kota. Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 39

(1)l2t REPUBLIK INOONESIA

Pasal 39

Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti. Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Pimpinan DPRD provinsi mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD provinsi kepada Menteri melalui gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat. Pimpinan DPRD kabupaten/kota mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kabupaten/kota kepada gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota.

Pasal 40

Dalam hal ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetaPkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.

(3)
(4)
(1)(2t
(3)Pimpinan .
(3)
(1)(2t
(1)Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 41

Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) Hari, pimpinan partai potitik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seor.rng Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjatani masa tahanan atau berhalangan sementara. Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripuma dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 42

Dalam hal selunrh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

(2)Usulan . (2t PRES ID EN Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan daLam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD. Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda. Paling lambat 7 (tqiuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan:
1. a.kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD provinsi;
2. b.kepada gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas kabupaten/kota. Pimpinan DPRD Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Menteri terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD. Bupati/wali kota menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD. (gt
(4)(s)
(6)(7t Pasal 43. . . m

Pasal 43

(1)Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. (21 Pelaksana tugas Pimpinan DPRD provinsi ditetapkan dengan keputusan Menteri.
(3)Pelaksana tugas Pimpinan DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(4)Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks231PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pembagial tugas antara ketua dan wakil ketua;

d.melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
e.mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
f.menyelenggarakan konsultasi dengan Kepala Daerah dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
g.mewakili DPRD di pengadilan;
h.melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
i.menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripuma yang khusus diadakan untuk itu'

Pasal 34

(i) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

(2)Dalam . PRESIOEN REPUBLIK INOONESIA (21 Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
(3)Pimpinan sementara DPRD bertugas:
1. a.memimpin rapat DPRD;
2. b.memfasilitasi pembentukan Fraksi;
3. c.memfasilitasi penrusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
4. d.memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.

Pasal 35

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 36

(1)Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD. (21 Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
3. c.diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang- undangan; atau
4. d.diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
(3)Pimpinan .
(3)PRES IDEN Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
1. a.terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
2. b.partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ketua DPRD berhenti darijabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti defrnitif. Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti definitif.

Pasal 37

(4)(s)
(1)(21
(3)Pasal 38...
(1)t2t
(3)
(4)(s) PRES IOEN

Pasal 38

Pasal 39

(1)l2t REPUBLIK INOONESIA

Pasal 39

Pasal 40

(3)
(4)
(1)(2t
(3)Pimpinan .
(3)
(1)(2t
(1)Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 41

Pasal 42

(2)Usulan . (2t PRES ID EN Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan daLam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD. Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda. Paling lambat 7 (tqiuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan:
1. a.kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas Pimpinan DPRD provinsi;
2. b.kepada gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui bupati/wali kota oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas kabupaten/kota. Pimpinan DPRD Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada Menteri terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD. Bupati/wali kota menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) Hari kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD. (gt
(4)(s)
(6)(7t Pasal 43. . . m

Pasal 43

(1)Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33. (21 Pelaksana tugas Pimpinan DPRD provinsi ditetapkan dengan keputusan Menteri.
(3)Pelaksana tugas Pimpinan DPRD kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
(4)Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

Pasal 39

Pasal 39

Pasal 40

Pasal 41

Pasal 42

Pasal 43

Peraturan turunan (4)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 5 Tahun 2018

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Magelang Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Ciamis Nomor 4 Tahun 2018