DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 125 Tahun 1961

Nomor: 125
Tahun: 1961
Ditetapkan: 17 April 1961
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 25

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59) terhadap perusahaan milik Negara yang berada di bawah lingkungan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan;
b.bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perindustrian dasar; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59);
3.Undang-undang Nomor 10 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 31); Mendengar: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA BARATA.

BAB I

PENDIRIAN.

Pasal 1

(1)Dengan nama Perusahaan Negara (P. N.) BARATA didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960. (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59).
(2)Perusahaan milik negara BAPPIT Pusat BARATA yang ditunjuk sebagai perusahaan milik negara dalam arti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1959 tanggal 14 Oktober 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 121) tentang penentuan perusahaan Perindustrian Dasar/Pertambangan milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi dan berkedudukan di Surabaya dengan ini di serahkan kepada PN BARATA termaksud dalam ayat (1) di atas.
(3)Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari BAPPIT Pusat BARATA beralih kepada PN BARATA.
(4)Pelaksanaan penyerahan termaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan.

BAB II

ANGGARAN DASAR Ketentuan Umum

Pasal 2

(1)PN BARATA adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini,
(2)Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan
1. a."Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
2. b."Menteri" ialah Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan;
3. c."Perusahaan" ialah PN BARATA;
4. d.'Direksi" ialah Direksi Perusahaan;
5. e."BPU" ialah BPU Industri Mesin dan Alat Listrik.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini maka terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia. Tempat Kedudukan

Pasal 4

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor cabang, kantor perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri, di luar negeri dengan persetujuan Pemerintah. Tujuan dan Lapangan Usaha,

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi Nasional khususnya dalam industri dasar dan berat, sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman serta kesenangan kerja dalam Perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituil.

Pasal 6

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan:

1.membuat segala macam konstruksi baja:

a.bangunan konstruksi;
b.jembatan;
c.tiang tekanan tinggi;
d.menara air;
e.gerbong kereta api;
f.dan lain-lain.
1. 2.membuat mesin dan alat untuk keperluan:
a.mesin industri gula;
b.mesin perusahaan perkebunan;
c.mesin industri lainnya;
d.betonmolen;
e.mesin gilas Jalan;
f.dan lain-lain.
1. 3.membuat alat dari pelat untuk keperluan:
a.tangki penimbun;
b.tangki di atas kereta/truk;
c.barang pelat untuk keperluan industri;
d.dan lain-lain.
1. 4.membuat barang tuangan seperti:
a.besi cor;
b.baja cor;
c.logam lainnya.
1. 5.memberi jasa dalam pembangunan proyek industri mesin dan konstruksi, reparasi dan pemeliharaan pada umumnya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut di atas;
2. 6.melakukan pekerjaan dalam arti kata seluas-luasnya yang bersangkutan dengan lapangan usaha Perusahaan. Modal

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan ditetapkan 7 (tujuh) juta rupiah.
(2)Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
(3)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
(4)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia. Pimpinan

Pasal 8

(1)Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1961 tentang pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Mesin dan Alat Listrik, Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggungjawab kepada Presiden Direktur.
(3)Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang. Pasal 9.
(1)Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.
(2)Anggota Direksi harus bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan. Pasal 10.
(1)Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali diijinkan oleh Pemerintah.
(2)Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
(3)Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan yang berusaha di lapangan lain yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11

(1)Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama- lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
(2)Dalam hal-hal di bawah ini, Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir :
1. a.atas permintaan sendiri;
2. b.karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
3. c.karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
4. d.karena meninggal dunia.
(3)Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat;
(4)Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
(5)Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pasal 12.
(1)Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
(2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Isi peraturan

Teks25PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59) terhadap perusahaan milik Negara yang berada di bawah lingkungan Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan;
b.bahwa berhubung dengan itu perlu didirikan suatu Perusahaan Negara yang berusaha dalam lapangan perindustrian dasar; Mengingat:

Mengingat

1.Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
2.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59);
3.Undang-undang Nomor 10 Prp Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 31); Mendengar: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 6 Oktober 1960;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA BARATA.

BAB I

PENDIRIAN.

Pasal 1

(1)Dengan nama Perusahaan Negara (P. N.) BARATA didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud pada Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp tahun 1960. (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 59).
(2)Perusahaan milik negara BAPPIT Pusat BARATA yang ditunjuk sebagai perusahaan milik negara dalam arti Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1959 tanggal 14 Oktober 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 121) tentang penentuan perusahaan Perindustrian Dasar/Pertambangan milik Belanda yang dikenakan Nasionalisasi dan berkedudukan di Surabaya dengan ini di serahkan kepada PN BARATA termaksud dalam ayat (1) di atas.
(3)Segala hak dan kewajiban, perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari BAPPIT Pusat BARATA beralih kepada PN BARATA.
(4)Pelaksanaan penyerahan termaksud dalam ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan.

BAB II

ANGGARAN DASAR Ketentuan Umum

Pasal 2

(1)PN BARATA adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini,
(2)Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan
1. a."Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
2. b."Menteri" ialah Menteri Perindustrian Dasar/Pertambangan;
3. c."Perusahaan" ialah PN BARATA;
4. d.'Direksi" ialah Direksi Perusahaan;
5. e."BPU" ialah BPU Industri Mesin dan Alat Listrik.

Pasal 3

Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini maka terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia. Tempat Kedudukan

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan:

1.membuat segala macam konstruksi baja:

a.bangunan konstruksi;
b.jembatan;
c.tiang tekanan tinggi;
d.menara air;
e.gerbong kereta api;
f.dan lain-lain.
1. 2.membuat mesin dan alat untuk keperluan:
a.mesin industri gula;
b.mesin perusahaan perkebunan;
c.mesin industri lainnya;
d.betonmolen;
e.mesin gilas Jalan;
f.dan lain-lain.
1. 3.membuat alat dari pelat untuk keperluan:
a.tangki penimbun;
b.tangki di atas kereta/truk;
c.barang pelat untuk keperluan industri;
d.dan lain-lain.
1. 4.membuat barang tuangan seperti:
a.besi cor;
b.baja cor;
c.logam lainnya.
1. 5.memberi jasa dalam pembangunan proyek industri mesin dan konstruksi, reparasi dan pemeliharaan pada umumnya yang berhubungan dengan pekerjaan tersebut di atas;
2. 6.melakukan pekerjaan dalam arti kata seluas-luasnya yang bersangkutan dengan lapangan usaha Perusahaan. Modal

Pasal 7

(1)Modal Perusahaan ditetapkan 7 (tujuh) juta rupiah.
(2)Modal ini dapat ditambah dengan ketentuan Peraturan Pemerintah.
(3)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
(4)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia. Pimpinan

Pasal 8

(1)Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Presiden Direktur dan dibantu oleh 2 (dua) orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) dari Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 1961 tentang pendirian Badan Pimpinan Umum Industri Mesin dan Alat Listrik, Presiden Direktur bertanggung jawab kepada Menteri dan para Direktur bertanggungjawab kepada Presiden Direktur.
(3)Gaji dan penghasilan lain anggota-anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Undang-undang. Pasal 9.
(1)Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.
(2)Anggota Direksi harus bertempat tinggal di tempat kedudukan Perusahaan. Pasal 10.
(1)Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar, kecuali diijinkan oleh Pemerintah.
(2)Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan ijin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.
(3)Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada perkumpulan/perusahaan yang berusaha di lapangan lain yang bertujuan mencari laba.

Pasal 11

(1)Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama- lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
(2)Dalam hal-hal di bawah ini, Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi, meskipun waktu tersebut dalam ayat (1) belum berakhir :
1. a.atas permintaan sendiri;
2. b.karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
3. c.karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara;
4. d.karena meninggal dunia.
(3)Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) sub b dan sub c jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat;
(4)Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut dalam ayat (2) sub b dan sub c dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilakukan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
(5)Selama persoalan tersebut dalam ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan. Pasal 12.
(1)Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
(2)Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut dalam ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 125 Tahun 1961

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PENDIRIAN.

Pasal 1

ANGGARAN DASAR Ketentuan Umum

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1971

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PENDIRIAN.

Pasal 1

ANGGARAN DASAR Ketentuan Umum

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 11

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1971