Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1959
- Nomor
- 14
- Tahun
- 1959
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat:
32 tahun 1956, Lembaran-Negara 1956 No. 77);
Mendengar:
Memutuskan Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang penetapan persentasi dari beberapa penerimaan Negara untuk Daerah. Pasal 1.
21 tahun 1957, Lembaran-Negara 1957 No. 41) seperti: dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf a "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957", sepanjang mengenai ketetapan besar, ditetapkan sebesar:
Daerah tingkat II.
Daerah tingkat II:
Pasal 2.
Daerah tingkat II:
Daerah tingkat II: B (Kebupaten lama):
Pasal 3.
Pasal 4.
Pasal 5.
Pasal 6.
Pasal 7.
Pasal 8.
Pasal 9. Pelaksanaan selanjutnya serta penyelesaian persoalan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dalam instruksi bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Pasal 10. Peraturan ini berlaku untuk tahun anggaran 1959. Pasal 11. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai 1 Januari 1959. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 1959. Presiden Republik Indonesia, ttd. SOEKARNO. Menteri Keuangan, ttd. SOETIKNO SLAMET. Menteri Dalam Negeri ttd. SANOESI HARDJADINATA. Diundangkan pada tanggal 25 April 1959, Menteri Kehakiman, ttd. G. A. MAENGKOM. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMEINTAH No. 14 TAHUN 1959 tentang PENETAPAN PERSENTASI DARI BEBERAPA PENERIMAAN NEGARA UNTUK DAERAH. I. UMUM.
12 tahun 1958:
Daerah tingkat II (Kotapraja dan Kabupaten lama), yang tidak sama dengan bagian beberapa pajak Negara untuk Daerah-daerah yang bersamaan. Penetapan ini dianggap perlu diadakan. karena pada dasarnya perimbangan keuangan bertujuan antara lain untuk menggantikan pemberian tunjangan (subsidi dahulu) dengan sistim penyerahan sumber- sumber penghasilan Negara, yang menjadi endapat pokok dan tulang punggung dari keuangan Negara, sehingga dengan demikian daerah tidak lagi menggantungkan iri kepada Pemerintah Pusat dan dapat menuju kearah "self-suppporting" dengan mengintensivir sumber pendapatan daerah dan mengadakan sumber-sumber baru.
II. PASAL DEMI PASAL.
Istilah yang dipakai sekarang ialah "pajak pendapatan" oleh karena istilah "pajak peralihan" sebagai tercantum dalam Ordonansi pajak peralihan 1944 (Staatsblad 1944 No. 17) sudah diganti dengan istilah "pajak pendapatan" sebagai termaktub dalam Undang-undang No. 21 tahun 1957 (Lembaran-Negara 1957 No 41). Adanya perbedaan mengenai sifat dan pajak pendapatan dalam pajak pendapatan ketetapan besar dan ketetapan kecil oleh Kepala Desa dibawah penilikan Pamongpraja. Inilah yang menjadi alasan untuk menetapkan pajak penapatan ketetapan kecil sebagai pajak, yang 90% dari penerimaannya diserahkan kepada Daerah-daerah tingkat II. Pasal 2. Pada dasarnya penerimaan pajak upah (Ordonanasi pajak upah 1934, Staatsblad 1934 No. 611) hanya diberikan sebagian kepada Daerah-daerah tingkat II, akan tetapi oleh karena dalam Kotapraja Jakarta Raya tidak terdapat Daerah-daerah tingkat II, maka dianggap perlu dan sudah pada tempatnya, bahwa sebagian dari pajak upah dimaksud diberikan pula kepada Daerah tingkat I Jakarta Raya. Pasal 3. Bagian dari penerimaan pajak meterai (Peraturan bea meterai 1921. Staatsblad 1921 No. 498) ditetapkan hanya untuk Daerah tingkat I, karena sukar diketahui dimana tempat kediaman sebenarnya dari pemakai meterai itu. Pasal 4. Berhubung dengan kenyataan, bahwa pajak kekayaan (Ordonansi pajak kekayaan 1932, Staatsblad 1932 No. 405) dan pajak perseroan. (Ordonansi pajak perseroan 1925, Staatsblad 1925 No. 319) selalu ditetapkan berdasarkan alasan-alasan yang senantiasa terdapat dalam lingkungan Daerah tingkat I. maka karena itulah sebagian dari penerimaan kedua pajak tersebut diserahkan kepada Daerah-daerah tingkat I. Pasal 5. Pada dasarnya penetapan bagian dari penerimaan bea keluar masuk diperuntukkan bagi Daerah-daerah tingkat I, karena penerimaan terebut merupakan hasil dari pada pemakaian serta pengeluaran barangbarang dari seluruh Daerah tingkat I yang bersangkutan. Didalam hal ini Daerah tingkat I Jakarta Raya, dengan adanya pelabuhan ekspor dan impor yang terpenting diwilayahnya dan yang dipergunakan untuk kepentingan seluruh Indonesia, memperoleh pula sebagian dari penerimaan bea keluar/masuk tersebut. Pasal 6. Ketentuan dalam pasal 6 ini merupakan pelaksanaan lanjutan dari pada perimbangan keuangan antara Pusat dan daerah untuk dapat memberikan jaminan terhadap sumber-sumber keuangan daerah seperti yang dimaksudkan dalam "Undang-undang Perimbangan Keuangan 1957". Seperti halnya tercantum dalam penjelasan dari pada pasal 5, maka bagian dari cukai ini ditetapkan untuk Daerahdaerah tingkat I, dalam wilayah mana cukai itu dipungut. Dalam ayat 3 diadakan ketentuan, bahwa mengenai cukai minyak tanah pemberian bagian didasarkan tas pemakaian. Hal ini disebabkan, karena pembayaran cukai minyak tanah itu dilakukan seluruhnya oleh Kantor Besar perusahaan-perusahaan minyak dan tidak oleh perusahaanperusahaan minyak setempat. Pasal 7. Cukup jelas. Pasal 8. Cukup jelas. Pasal 9. Cukup jelas. Pasal 10. Cukup jelas. Diketahui: Menteri Kehakiman, ttd. G. A. MAENGKOM. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1959 NOMOR 26 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1760
Membuka PDF…
Undang-Undang
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)