Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1962
- Nomor
- 14
- Tahun
- 1962
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 3
Mengingat :
59); Mendengar: Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 26 Juni 1962;
Memutuskan : Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini. Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Gaji Pegawai Perusahaan Negara. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1.
Pasal 2. Dengan suatu Keputusan Presiden, Peraturan Pemerintah ini dapat dinyatakan berlaku bagi sesuatu badan lain yang didirikan dengan suatu Undang-undang. Pasal 3. Gaji pegawai Perusahaan diatur oleh Menteri menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini. BAB II. GAJI DAN JABATAN. Pasal 4. Kepada pegawai diberikan gaji pokok serendah-rendahnya Rp. 200,- (dua ratus rupiah) dan setinggi-tingginya Rp. 4000,- (empat ribu rupiah) sebulan. Pasal 5. Jabatan-jabatan dalam suatu Perusahaan dibagi dalam golongan I, golongan II dan golongan III. Pasal 6.
Pasal 7. Tiap golongan dibagi dalam ruang-ruang menurut kebutuhan Perusahaan yang bersangkutan. Pasal 8. Tiap golongan tersebut dalam pasal 5 mempunyai gaji pokok terendah dan tertinggi menurut ketetapan Menteri. Pasal 9. Pembagian dalam golongan dan ruang tersebut dalam pasal- pasal 5 dan 7 diatas ditetapkan oleh Menteri. Pasal 10. Gaji pegawai yang ditempatkan diluar negeri ditetapkan oleh Menteri Pertama atas usul Menteri. BAB III. HAK PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN. Pasal 11.
BAB IV. SUSUNAN PEGAWAI. Pasal 12. Susunan pegawai dalam suatu Perusahaan disesuaikan dengan anggaran Perusahaan dan disahkan oleh Menteri. BAB V. TUNJANGAN Pasal 13. Kepada pegawai diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan umum, tunjangan perusahaan, tunjangan perusahaan tambahan dan tunjangan lain menurut ketentuan-ketentuan dalam pasal 14 sampai dengan pasal 17 peraturan ini. Pasal 14. Tunjangan keluarga.
Pasal 15. Tunjangan kemahalan umum. Kepada pegawai diberikan tunjangan kemahalan umum sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah gaji pokok dan tunjangan keluarga. Pasal 16. Tunjangan perusahaan. Kepada pegawai diberikan tunjangan perusahaan sebesar 100% (seratus perseratus) dari gaji pokok sebulan. Pasal 17. Tunjangan perusahaan tambahan. Berhubung dengan pentingnya Perusahaan, kedudukan serta tugas dalam Perusahaan maka kepada pegawai tertentu dapat diberikan tunjangan perusahaan tambahan yang jumlahnya tiap bulan tidak boleh melebihi 150% (seratus lima puluh perseratus) dari gaji pokok dan yang diatur oleh Menteri Pertama atas usul Menteri. BAB VI. KETENTUAN KHUSUS. Pasal 18. Kepada pegawai tertentu dapat diberikan emolumen-emolumen dan penghargaan- penghargaan lain yang diatur oleh Menteri Pertama atas usul Menteri. Pasal 19. Direksi dengan persetujuan Menteri dan setelah mendengar pendapat Menteri Perburuhan dapat mengadakan peraturan upah, yang tidak merupakan gaji tetap. Pasal 20. Kepada pegawai diberikan hak pensiun atau hak tunjangan yang bersifat pensiun yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah. BAB VII. KETENTUAN PERALIHAN. Pasal 21. Kepada pegawai yang menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah ini mendapat gaji kurang dari yang diterimanya sekarang diberikan gaji peralihan yang sama jumlahnya dengan gajinya sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku. Waktu peralihan tidak boleh melebihi waktu 2 tahun. Pasal 22. Dalam waktu peralihan itu persoalan gaji peralihan dan pembayaran pajak oleh pegawai diatur oleh Menteri Pertama atas usul Menteri. Pasal 23. Dalam waktu peralihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 Menteri Pertama atas usul Menteri mengatur penyesuaian gaji dari Perusahaan-perusahaan Negara yang dahulunya merupakan jawatan/badan perusahaan I.B.W atau I.C.W. dengan ketentuan- ketentuan pokok gaji Perusahaan Negara ini. BAB VIII. PENUTUP. Pasal 24. Peraturan ini disebut Peraturan Pokok Gaji Perusahaan Negara dan berlaku pada tanggal 1 Juli 1962. Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1962 Presiden Republik Indonesia, SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1985 Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No. 14 TAHUN 1962 tentang KETENTUAN-KETENTUAN POKOK GAJI PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA. UMUM.
II/MPRS/1960.
Berhubung dengan ini maka sudah sepantasnya, jika peraturan gaji pegawai Perusahaan Negara empunyai azas-azas persamaan dengan peraturan gaji pegawai negeri yang berlaku. Persamaan ini diwujudkan dalam penentuan gaji pokok terendah sebesar Rp. 2.00,- dan tertinggi sebesar Rp. 4.000,- jadi dengan imbangan 1 : 20 dan pemberian tunjangan keluarga dan kemahalan, segala sesuatu dalam batas kemampuan perusahaan yang bersangkutan.
PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Ayat (1). Perusahaan-perusahaan milik Negara yang terdapat di Indonesia dapat dibagi dalam:
Adapun yang akan diatur ialah peraturan pokok mengenai gaji pegawai Perusahaan Negara sebagai dimaksud dalam ayat a diatas satu dan lain berhubung dengan pasal 19 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 yang menentukan, bahwa kedudukan hukum, gaji, pensiun dan sokongan serta penghasilan-penghasilan lain Direksi dan pegawai/pekerja Perusahaan Negara diatur dengan Peraturan Pemerintah. Pasal 2. Pasal ini memungkinkan untuk memperlakukan Peraturan Pemerintah ini bagi Badan Negara lain, yang dibentuk oleh sesuatu undang-undang seperti umpamanya Bank Indonesia. (Undang-undang No. 11 tahun 1962), Bank Dagang Negara, Bank Umum Negara, B.K.T.N., Bapindo dan sebagainya. Pasal 3. Menteri yang bersangkutan mengatur gaji dari perusahaan- perusahaan didalam lingkungan kekuasaannya. Pasal 4. Gaji pokok terendah adalah Rp. 200,- sedang gaji pokok tertinggi yang dapat diberikan berjumlah Rp. 4.000,-. Pasal 5. Cukup jelas, Pasal 6. Ayat (2). Yang dimaksud dengan sekolah menengah ialah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Ayat (4). Ketentuan dalam ayat ini membuka kemungkinan untuk memberi penghargaan kepada pegawai tertentu diantaranya "manualworkers", petugas-petugas yang kewajibannya merupakan pekerjaan yang vital bagi perusahaan atau bekerja ditempat terpencil. Pasal 7. Pasal ini adalah suatu bukti dari flexibilitet dari peraturan ini. Jumlah ruang tergantung dari sifat perusahaan. Pasal 8. Gaji pokok terendah dan tertinggi adalah sesuai dengan pasal 4 berturut-turut Rp. 200,- dan Rp. 4.000,- . Ini berarti bahwa gaji pokok tertinggi Rp. 4.000,- hanya diberikan kepada pegawai tertinggi suatu perusahaan yang terbesar, sehingga gaji pokok tertinggi suatu perusahaan dapat berbeda dengan perusahaan lain. Pasal 9. Pembagian dalam golongan dan ruang termaksud dalam pasal 5 dan pasal 7 diatas ditetapkan oleh Menteri. Pasal 10. Cukup jelas. Pasal 11. Ayat (1). Pegawai dari golongan III yang termaksud Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, sedang lainnya oleh Menteri atau Badan/pejabat yang dikuasakan untuk itu oleh Menteri. Pasal 12. Susunan pegawai didasarkan atas anggaran perusahaan yang berarti, bahwa prinsip- prinsip bedfijfs-economisch tidak boleh ditinggalkan. Pasal 13. Cukup jelas. Pasal 14. Ayat (2).Yang dimaksud dengan : 1.anak adalah anak yang syah/disyahkan dan anak tiri, 2.anak angkat adalah bukan anak sendiri yang diangkat menurut hukum adopsi bagi keturunan Tionghoa atau yang diangkat menurut putusan Pengadilan Negeri. Pasal 15. Tunjangan kemahalan umum dihitung atas dasar jumlah gaji pokok sebulan dengan tunjangan keluarga. Pasal 16. Tunjangan Perusahaan diberikan kepada tiap-tiap pegawai dan besarnya adalah 100% dari gaji pokok sebulan. Pasal 17. Tidak dapat disangkal bahwa ada perbedaan antara satu Perusahaan Negara dengan yang lain. Untuk menjaga keseimbangan maka kepada Menteri Pertama diberi wewenang untuk mengatur penghargaan terhadap pegawai-pegawai tertentu berupa tunjangan perusahaan tambahan. Tunjangan ini diberikan kepada pegawai-pegawai tertentu berhubung dengan sifat pekerjaannya yang istimewa/khusus dan pula diadakan diperusahaan-perusahaan yang vital/penting bagi negara. Pasal 18. Untuk mengadakan keseragaman dalam hal emolumen dan penghargaan-penghargaan seperti rumah dinas, mobil dinas dan tunjangan penerbangan maka perlu diadakan ketentuan Pasal ini. Dalam emolumen juga termaksud distribusi beras, dan lain- lain bahan keperluan hidup dengan murah. Pasal 19. Direksi dengan persetujuan Menteri Pertama dan setelah mendengar pendapat Menteri Perhubungan dapat mengadakan peraturan upah yang tidak merupakan gaji tetap seperti upah borong, upah musim dan sebagainya. Pasal 20. Cukup jelas. Pasal 21. Sesudah peraturan pokok ini dikeluarkan, maka oleh Menteri yang bersangkutan dibuat peraturan gaji, sehingga mulai tanggal 1 Januari 1963 semua perusahaan sudah tunduk pada peraturan pokok ini secara effektif. Pasal 22. Cukup jelas. Pasal 23. Berhubung persoalan gaji banyak sangkut-pautnya dengan status dan ketentuan- ketentuan kepegawaian lainnya seperti pensiun, pemberhentian dan sebagainya maka penyesuaian gaji pegawai dari Jawatan dan Badan-badan perusahaan I.B.W. atau I.C.W. dengan ketentuan-ketentuan pokok gaji pegawai Perusahaan Negara perlu diatur dalam hubungan dengan aspek kepegawaian dalam keseluruhannya dengan memegang prinsip bahwa perubahan keadaan tidak boleh merugikan kedudukan keuangan seseorang pegawai/pekerja. Oleh sebab itu maka Menteri Pertama yang juga mempunyai kedudukan sebagai Menteri yang diserahi Urusan Pegawai diberi wewenang untuk mengatur penyesuaian itu dengan bersandar atas usul-usul dari Menteri yang bersangkutan. Pasal 24. Cukup jelas. Diketahui : Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1962/55; TLN NO. 2487
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)