Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 1964
- Nomor
- 43
- Tahun
- 1964
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat:
Mendengar: Presidium Kabinet Republik Indonesia;
Memutuskan : Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Pensiun Pegawai Perusahaan Negara/Janda dan Tunjangan Anak Yatim Piatu. Ketentuan umum. Pasal 1. Yang dimaksudkan dengan:
Penyesuaian Istilah-istilah, Kata-kata dan Kalimat. Pasal 2. Dalam ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Undang-undang No. 20 tahun 1952, Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 dan Peraturan-peraturan Pemerintah lainnya yang bertalian dengan pensiun pegawai negeri sipil serta pensiun janda dan tunjangan anak yatim piatu pegawai negeri sipil diadakan perubahan, tambahan serta ketentuan-ketentuan khusus seperti yang tersebut dibawah ini:
Masa-kerja. Pasal 3.
Pasal 4.
Ketentuan-ketentuan lain dan penutup. Pasal 5.
Pasal 6. Hak pensiun bagi pegawai yang dipekerjakan untuk melakukan suatu jenis pekerjaan yang berat dan mengandung bahaya masa kerjanya akan ditentukan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tersendiri. Pasal 7. Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam peraturan ini ditetapkan oleh Presidium Kabinet. Pasal 8. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Juli 1962. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1964. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SUKARNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 1964 SEKRETARIS NEGARA, MOHD. ICHSAN PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No. 43 TAHUN 1964 tentang PENSIUN PEGAWAI PERUSAHAAN NEGARA/JANDA DAN TUNJANGAN ANAK YATIM PIATU. UMUM. Peraturan Pensiun bagi pegawai/pekerja Perusahaan Negara sudah lama diharapkan dari Pemerintah agar segera dapat dikeluarkan. Bukan saja semenjak diundangkannya Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, melainkan sudah semenjak tahun 1958, terutama pada waktu itu oleh mereka yang bekerja pada Perusahaan-perusahaan yang baru diambil-alih oleh Pemerintah. Pada umumnya Perusahaan- perusahaan itu tidak mempunyai Peraturan Pensiun dan/atau Peraturan Jaminan Hari Tua dan apabila mempunyainya Peraturan ini hanya berlaku untuk sebahagian kecil pegawai-pegawai tertentu. Demikianlah dalam Surat Keputusan Menteri Pertama No. 559/M.P./1959 tanggal 14 Nopember 1959 (pasal 22) nampaklah suatu ketentuan, bahwa mengenai jaminan hari tua akan diatur lebih lanjut dalam peraturan tersendiri oleh Banas. Oleh karenanya dapatlah dimengerti, apabila Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1962 yang mengatur ketentuan-ketentuan pokok gaji pegawai/pekerja Perusahaan Negara perlu dengan segera disusul dengan Peraturan Pensiun bagi pegawai/pekerja tersebut. Dalam ketentuan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 tanggal 3 Desember 1960 i.c. pasal 3 ayat (2) ditetapkan bahwa setiap warga negara dijamin akan pekerjaan dan penghasilan yang layak guna memenuhi keperluan hidup sehari-hari bagi dirinya sendiri beserta keluarganya, seperti antara lain keperluan sandang-pangan, kesehatan, pendidikan, kebudayaan dan keagamaan serta jaminan untuk hari tua. Atas dasar ketentuan ini sudahlah selayaknya, apabila peraturan pensiun itu tidak hanya terbatas berlaku bagi pegawai/pekerja sendiri, akan tetapi perlu meliputi pula pensiun janda dan anak yatim piatunya. Menurut penjelasan Undang-undang No. 18 tahun 1961 yang mengatur kedudukan pegawai negeri dan yang meliputi kewajiban- kewajiban, hak-hak dan lain sebagainya, berlaku pula bagi anggota-anggota Angkatan Perang, Kepolisian Negara dan Pegawai- pegawai Perusahaan Negara. Oleh karena itu sebagai sesama pengabdi Negara dan Pemerintah dalam masyarakat Sosialis Indonesia dipandang sudahlah selayaknya, apabila bagi pegawai/pekerja Perusahaan Negara pensiun/jaminan hari tua perlu diatur menurut Undang-undang No. 20 tahun 1952 dan Peraturan- peraturan Pemerintah pelaksanaannya tentang pensiun yang berlaku bagi pegawai negeri sipil sedangkan pensiun janda dan tunjangan yatim piatunya diatur menurut Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 1952 dan peraturan-peraturan pelaksanaannya tentang pensiun janda dan tunjangan anak yatim piatu pegawai negeri sipil, dengan catatan, bahwa dalam pelaksanaannya pada ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-undang dan Peraturan-peraturan Pemerintah tersebut perlu diadakan perobahan, tambahan dan lain sebagainya mengingat sifat dari Perusahaan Negara adalah berlainan dengan struktur Pemerintah. PASAL DEMI PASAL.
s/d Pasal 8. Cukup jelas. Mengetahui : Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1964/130; TLN NO. 2716
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)