DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1976

Nomor: 14
Tahun: 1976
Ditetapkan: 19 April 1976
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan dan kemajuan sebagian wilayah Jember, sebagian wilayah Kecamatan Mangli, sebagian wilayah Kecamatan Wirolegi dan sebagian wilayah Kecamatan Arjasa telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahannya secara khusus;
c.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan Di Daerah, Pembentukan suatu Kota Administratip perlu ditetetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 jo. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur;
3.Undang- …
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIP JEMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
b.Wilayah Administratip adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Bagian Pertama Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
c.Wilayah Kecamatan Jember, wilayah Kecamatan Mangli, wilayah Kecamatan Wirolegi, wilayah Kecamatan Arjasa, wilayah Kecamatan Jenggawah, dan wilayah Kecamatan Kalisat adalah sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran surat Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 21 Pebruari 1941 Nomor 13 (Stbl. 1941 Nomor 46).

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan Kota Administratip Jember adalah untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan secara berhasilguna dan berdayaguna dan merupakan sarana utama bagi pembinaan wilayah serta merupakan unsur pendorong yang kuat bagi usaha peningkatan laju pembangunan.

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS, DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Kota Administratip Jember bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.
(2)lbukota Kabupaten Daerah Tingkat II Jember tetap berkedudukan di Kota Administratip Jember.
(3)Dalam rangka memperlaku pengembangan wilayah Kota Administratip Jember, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratip Jember.

Pasal 4

Kota Administratip Jember menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a.meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
b.membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
c.Mendukung …
c.Mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah pembangunan dataran rendah bagian timur Propinsi Jawa Timur pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II pada khususnya.

Pasal 5

(1)Wilayah Kota Administratip Jember meliputi :
1. a.sebagian wilayah Kecamatan Jember, yang terdiri dari :
  1. 1.Desa Jemberlor
  2. 2.Dewa Jemberkidul
  3. 3.Desa Patrang
  4. 4.Desa Kaliwates
  5. 5.Desa Gebang
  6. 6.Desa Slawu
  7. 7.Desa Kebon Agung
  8. 8.Desa Jumerto
  9. 9.Desa Banjarsengon;
2. b.Sebagian wilayah Kecamatan Mangli, yang terdiri dari :
  1. 1.Desa Mangli
  2. 2.Desa Sempusari;
3. c.Sebagian wilayah Kecamatan Wirolegi. yang terdiri dari:
  1. 1.Desa Sumbersari
  2. 2.Desa Kebonsari
  3. 3.Desa Wirolegi
  4. 4.Desa Tegalbesar
  5. 5.Desa Kranjingan
  6. 6.Desa Tegalgede
  7. 7.Desa Antirogo;
4. d.Sebagian Wilayah Kecamatan Adasa, yang terdiri dari :
  1. 1.Desa Baratan
  2. 2.Desa Bintoro.
(2)Kecamatan …
(2)Kecamatan Mangli dan Kecamatan Jember dihapuskan dan :
1. a.Sebagian wilayah bekas Kecamatan Mangli yang terdiri dari :
  1. 1.Desa Jubung
  2. 2.Desa Dukuhmencek
  3. 3.Desa Sukorambi;
2. b.Sebagian wilayah bekas Kecamatan Jember yang terdiri dari :
  1. 1.Desa Karangpring
  2. 2.Desa Klungkung; digabungkan dan membentuk Kecamatan Sukorambi, berkedudukan di Sukorambi.
(3)Sebagian wilayah bekas Kecamatan Mangli, yang terdiri dari :
1. a.Desa Ajung
2. b.Desa Klompangan; dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Jenggawah.
(4)Kecamatan Wirolegi dihapuskan, dan :
1. a.Sebagian wilayah bekas Kecamatan Wirolegi, terdiri dari:
  1. 1.Desa Pakusari
  2. 2.Desa Kertosari
  3. 3.Desa Sumberpinang
  4. 4.Desa Bedadung;
2. b.Sebagian wilayah Kecamatan Arjasa, terdiri dari : Desa Patemon ;
3. c.Sebagian wilayah Kecamatan Kalisat, terdiri :
  1. 1.Desa Subo
  2. 2.Desa jatian; digabungkan dan membentuk Kecamatan Pakusari, berkedudukan di Pakusari.
(5)Sebagian wilayah bekas Kecamatan Wirolegi, terdiri dari Desa Wirowongso dimasukkan kedalam wilayah Kecamatan Jenggawah.
(6)Wilayah Kecamatan Jenggawah diperluas dengan Desa-desa sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) dan ayat (5).
(7)Wilayah …
(7)Wilayah Kecamatan Arjasa dikurangi dengan Desa-desa sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf d dan ayat (4) huruf b.
(8)Wilayah Kecamatan Kalisat dikurangi dengan Desa-desa sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) huruf c.

Pasal 6

Untuk terwujudnya tertib Pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayali Kota Administratip Jember terbagi atas 3 (tiga) Kecamatan, yakni:

a.Wilayah Kecamatan Kaliwates, terdiri dari :
1. 1.Desa Mangli
2. 2.Desa Sempusari
3. 3.Desa Kaliwates
4. 4.Desa Jemberkidul
5. 5.Desa Tegalbesar
6. 6.Desa Kebonagung;
b.Wilayah Kecamatan Sumbersari, terdiri dari :
1. 1.Desa Sumbersari
2. 2.Desa Wirolegi
3. 3.Desa Kranjingan
4. 4.Desa Antirogo
5. 5.Desa Tegalgede
6. 6.Desa Kebonsari;
c.Wilayah Kecamatan Patrang, terdiri dari:
1. 1.Desa Baratan
2. 2.Desa Patrang
3. 3.Desa Jemberlor
4. 4.Desa Slawu
5. 5.Desa Gebang
6. 6.Desa Bintoro
7. 7.Desa …
8. 7.Desa Jumerto
9. 8.Desa Banjarsengon.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

(1)Pusat Pemerintahan Kota Administratip Jember berkedudukan di Kota Jember.
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Kaliwates berkedudukan di Kaliwates.
(3)Pusat Pemerintahan Kecamatan Sumbersari berkedudukan di Sumbersari.
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Patrang berkedudukan di Patrang.

Pasal 8

Perincian Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Administratip Jember ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi kota yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan waktu berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kota Administratip Jember.
(2)Segala …
(2)Segala Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Pemerintah Daerah yang berlaku bagi Pemerintah Wilayah Kecamatan Jember, Wilayah Kecamatan Mangli, Wilayah Kecamatan Wirolegi, dan Wilayah Kecamatan Adasa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kota Administratip Jember.
(3)Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status wilayah dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perkembangan dan kemajuan sebagian wilayah Jember, sebagian wilayah Kecamatan Mangli, sebagian wilayah Kecamatan Wirolegi dan sebagian wilayah Kecamatan Arjasa telah menunjukkan ciri dan sifat penghidupan perkotaan yang memerlukan pembinaan serta pengaturan penyelenggaraan pemerintahannya secara khusus;
c.bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan Di Daerah, Pembentukan suatu Kota Administratip perlu ditetetapkan dengan Peraturan Pemerintah; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 jo. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur;
3.Undang- …
3.Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur;
4.Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIP JEMBER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Daerah adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud dalam Bab III Bagian Pertama Pasal 3 sampai dengan Pasal 6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
b.Wilayah Administratip adalah wilayah sebagaimana dimaksud dalam Bab IV Bagian Pertama Pasal 72 sampai dengan Pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974;
c.Wilayah Kecamatan Jember, wilayah Kecamatan Mangli, wilayah Kecamatan Wirolegi, wilayah Kecamatan Arjasa, wilayah Kecamatan Jenggawah, dan wilayah Kecamatan Kalisat adalah sebagaimana dimaksud dalam daftar lampiran surat Keputusan Gubernur Jendral Hindia Belanda tanggal 21 Pebruari 1941 Nomor 13 (Stbl. 1941 Nomor 46).

BAB II

TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

BAB III

KEDUDUKAN, FUNGSI, LUAS, DAN PEMBAGIAN WILAYAH

Pasal 3

(1)Pemerintah Kota Administratip Jember bertanggungjawab kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Jember.
(2)lbukota Kabupaten Daerah Tingkat II Jember tetap berkedudukan di Kota Administratip Jember.
(3)Dalam rangka memperlaku pengembangan wilayah Kota Administratip Jember, maka apabila dianggap perlu Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dapat menyelenggarakan pembinaan secara langsung terhadap Kota Administratip Jember.

Pasal 4

Kota Administratip Jember menyelenggarakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

a.meningkatkan dan menyesuaikan penyelenggaraan pemerintahan dengan perkembangan kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya perkotaan;
b.membina dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan perkembangan sosial ekonomi serta fisik perkotaan;
c.Mendukung …
c.Mendukung dan merangsang secara timbal balik perkembangan wilayah pembangunan dataran rendah bagian timur Propinsi Jawa Timur pada umumnya dan wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II pada khususnya.

Pasal 5

(1)Wilayah Kota Administratip Jember meliputi :
1. a.sebagian wilayah Kecamatan Jember, yang terdiri dari :
  1. 1.Desa Jemberlor
  2. 2.Dewa Jemberkidul
  3. 3.Desa Patrang
  4. 4.Desa Kaliwates
  5. 5.Desa Gebang
  6. 6.Desa Slawu
  7. 7.Desa Kebon Agung
  8. 8.Desa Jumerto
  9. 9.Desa Banjarsengon;
2. b.Sebagian wilayah Kecamatan Mangli, yang terdiri dari :
  1. 1.Desa Mangli
  2. 2.Desa Sempusari;
3. c.Sebagian wilayah Kecamatan Wirolegi. yang terdiri dari:
  1. 1.Desa Sumbersari
  2. 2.Desa Kebonsari
  3. 3.Desa Wirolegi
  4. 4.Desa Tegalbesar
  5. 5.Desa Kranjingan
  6. 6.Desa Tegalgede
  7. 7.Desa Antirogo;
4. d.Sebagian Wilayah Kecamatan Adasa, yang terdiri dari :
  1. 1.Desa Baratan
  2. 2.Desa Bintoro.
(2)Kecamatan …
(2)Kecamatan Mangli dan Kecamatan Jember dihapuskan dan :
1. a.Sebagian wilayah bekas Kecamatan Mangli yang terdiri dari :
  1. 1.Desa Jubung
  2. 2.Desa Dukuhmencek
  3. 3.Desa Sukorambi;
2. b.Sebagian wilayah bekas Kecamatan Jember yang terdiri dari :
  1. 1.Desa Karangpring
  2. 2.Desa Klungkung; digabungkan dan membentuk Kecamatan Sukorambi, berkedudukan di Sukorambi.
(3)Sebagian wilayah bekas Kecamatan Mangli, yang terdiri dari :
1. a.Desa Ajung
2. b.Desa Klompangan; dimasukkan ke dalam wilayah Kecamatan Jenggawah.
(4)Kecamatan Wirolegi dihapuskan, dan :
1. a.Sebagian wilayah bekas Kecamatan Wirolegi, terdiri dari:
  1. 1.Desa Pakusari
  2. 2.Desa Kertosari
  3. 3.Desa Sumberpinang
  4. 4.Desa Bedadung;
2. b.Sebagian wilayah Kecamatan Arjasa, terdiri dari : Desa Patemon ;
3. c.Sebagian wilayah Kecamatan Kalisat, terdiri :
  1. 1.Desa Subo
  2. 2.Desa jatian; digabungkan dan membentuk Kecamatan Pakusari, berkedudukan di Pakusari.
(5)Sebagian wilayah bekas Kecamatan Wirolegi, terdiri dari Desa Wirowongso dimasukkan kedalam wilayah Kecamatan Jenggawah.
(6)Wilayah Kecamatan Jenggawah diperluas dengan Desa-desa sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (3) dan ayat (5).
(7)Wilayah …
(7)Wilayah Kecamatan Arjasa dikurangi dengan Desa-desa sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1) huruf d dan ayat (4) huruf b.
(8)Wilayah Kecamatan Kalisat dikurangi dengan Desa-desa sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (4) huruf c.

Pasal 6

Untuk terwujudnya tertib Pemerintahan serta pembinaan wilayah, maka wilayali Kota Administratip Jember terbagi atas 3 (tiga) Kecamatan, yakni:

a.Wilayah Kecamatan Kaliwates, terdiri dari :
1. 1.Desa Mangli
2. 2.Desa Sempusari
3. 3.Desa Kaliwates
4. 4.Desa Jemberkidul
5. 5.Desa Tegalbesar
6. 6.Desa Kebonagung;
b.Wilayah Kecamatan Sumbersari, terdiri dari :
1. 1.Desa Sumbersari
2. 2.Desa Wirolegi
3. 3.Desa Kranjingan
4. 4.Desa Antirogo
5. 5.Desa Tegalgede
6. 6.Desa Kebonsari;
c.Wilayah Kecamatan Patrang, terdiri dari:
1. 1.Desa Baratan
2. 2.Desa Patrang
3. 3.Desa Jemberlor
4. 4.Desa Slawu
5. 5.Desa Gebang
6. 6.Desa Bintoro
7. 7.Desa …
8. 7.Desa Jumerto
9. 8.Desa Banjarsengon.

BAB IV

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7

(1)Pusat Pemerintahan Kota Administratip Jember berkedudukan di Kota Jember.
(2)Pusat Pemerintahan Kecamatan Kaliwates berkedudukan di Kaliwates.
(3)Pusat Pemerintahan Kecamatan Sumbersari berkedudukan di Sumbersari.
(4)Pusat Pemerintahan Kecamatan Patrang berkedudukan di Patrang.

Pasal 8

Perincian Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Administratip Jember ditentukan lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri dengan memperhatikan kebutuhan dan kondisi serta situasi kota yang bersangkutan.

Pasal 9

(1)Struktur Organisasi Pemerintahan Wilayah Kecamatan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku sampai dengan waktu berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang Pola Organisasi Pemerintahan Wilayah Kota Administratip Jember.
(2)Segala …
(2)Segala Peraturan Daerah dan Keputusan-keputusan Pemerintah Daerah yang berlaku bagi Pemerintah Wilayah Kecamatan Jember, Wilayah Kecamatan Mangli, Wilayah Kecamatan Wirolegi, dan Wilayah Kecamatan Adasa sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini tetap berlaku bagi Pemerintahan Wilayah Kota Administratip Jember.
(3)Masalah-masalah yang menyangkut bidang kepegawaian, keuangan, materiil dan lain-lain yang timbul sebagai akibat perubahan status wilayah dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diselesaikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jember atas nama Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (6)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 18 Tahun 1950

Undang-undang Darurat No. 2 Tahun 1950

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1974