DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1978

Nomor: 14
Tahun: 1978
Ditetapkan: 29 Maret 1978
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 28

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam tahap permulaan usahanya yang merupakan tahap konsolidasi, maka bentuk yang sesuai dengan badan usaha dimaksud pada huruf a adalah Perusahaan umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 ;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960, perlu dikeluarkan satu Peraturan Pemerintah yang mengatur pendirian Perusahaan Umum dimaksud Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989) ;
3.Undang-…
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DOK DAN GALANGAN KAPAL.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

(1)Dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dengan nama Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal selanjutnya disingkat PERUM PAL.
(2)Unit Graving Dock dan Penataran TNI Angkatan Laut yang berkedudukan di Surabaya yang berada dibawah pengurusan dan bimbingan TNI Angkatan Laut, dilebur ke dalam dan dijadikan unit produksi dari PERUM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Semua...
(3)Semua kekayaan Negara yang tertanam dalam Graving Dock dan Penataran TNI Angkatan Laut di Surabaya sampai saat pembubarannya dinyatakan sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dan ditetapkan sebagai modal dari PERUM PAL.
(4)Segala hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (2) diatur oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1."Presiden" adalah Presiden Republik Indonesia ;
2."Menteri" adalah Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata;
3."Perusahaan" adalah Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal ;
4."Direksi" adalah Direksi Perusahaan ;
5."Direktur Utama" adalah Direktur Utama Perusahaan ;
6."Direktur" adalah Direktur Perusahaan.

BAB III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 3

(1)Perusahaan adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha- usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan-peraturan umum lainnya.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia. Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 4

(1)Dalam rangka ikut serta membangun ekonomi dan ketahanan nasional Perusahaan bertujuan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang pengurusan dan pengusahaan Dok dan Galangan, terutama untuk keperluan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
(2)Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perusahaan bergerak dalam bidang :
1. a.Membangun (Manufacturing), memperbaiki, dan memelihara kapal-kapal dan alat-alat apung lainnya beserta peralatannya ;
2. b.Memeriksa, memperbaiki, merakit (assembling), dan membuat mesin-mesin beserta peralatannya ;
3. c.Melakukan...
4. c.Melakukan pekerjaan bangunan mesin (engineering) pada umumnya, yang dimungkinkan oleh fasilitas-fasilitas alat produksi yang tersedia;
5. d.Mengusahakan pengadaan barang-barang/peralatan-peralatan dari dalam/luar negeri untuk keperluan industri sendiri maupun untuk industri perkapalan lainnya ;
6. e.Menyelenggarakan usaha-usaha lainnya atas persetujuan Menteri, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang rasionil.
(3)Perusahaan membuka kesempatan kerja bagi warganegara Indonesia agar dapat memberikan darma bakti dan karyanya dalam lapangan Dok dan Galangan yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya, dengan memperhatikan formasi dan effisiensi perusahan.

Pasal 5

(1)Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya.
(2)Perusahaan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan maupun kantor cabang di dalam negeri menurut kebutuhan yang masing- masing ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri. Bagian…

Pasal 6

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Jumlah modal Perusahaan adalah senilai dengan kekayaan Negara yang tertanam dalam Unit Graving Dock dan Penataran TNI Angkatan Laut di Surabaya per 1 Januari 1977 serta kekayaan Negara yang dipisahkan, yang telah diadakan penelitian dan dapat diusahakan bagi kepentingan efektivitas dan efisiensi secara perusahaan, yang besarnya akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Keuangan.
(3)Modal Perusahaan tidak terbagi-bagi atas saham.
(4)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(5)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b, dan cadangan penyusutan serta cadangan tujuan yang pembentukan, pengurusan, dan penggunaannya ditentukan oleh Menteri.
(6)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
(7)Semua alat liquid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri. Pasal 7…

Pasal 7

(1)Pembelanjaan untuk investasi serta pengembangan usaha yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari :
1. a.Dana Intern Perusahaan ;
2. b.Penyertaan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. c.Pinjaman dari dalam dan luar negeri dengan persetujuan Menteri ;
4. d.Sumber-sumber lainnya yang sah.
(2)Anggaran investasi diajukan di dalam Anggaran Perusahaan, sedangkan apabila anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang sedang berjalan, maka anggaran investasi diajukan bersama dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan, yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 19.

Pasal 8

(1)Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Perindustrian dan Menteri Perhubungan menetapkan kebijaksanaan umum mengenai tujuan dan lapangan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Menteri...
(2)Menteri menunjuk Kepala Staf Administrasi Departemen Pertahanan-Keamanan untuk menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan atas jalannya Perusahaan.
(3)Dalam melaksanakan bimbingan dan pengawasan sehari-hari atas jalannya Perusahaan, Menteri dibantu oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan tenaga-tenaga ahli yang diperlukan.
(4)Tata kerja pelaksanaan bimbingan dan pengawasan tersebut dalam Pasal ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur sesuai dengan bidang yang dilolanya.
(2)Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk- petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
(3)Gaji dan penghasilan lain dari Anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pasal 10…

Isi peraturan

Teks28PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam tahap permulaan usahanya yang merupakan tahap konsolidasi, maka bentuk yang sesuai dengan badan usaha dimaksud pada huruf a adalah Perusahaan umum (PERUM) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 ;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan yang termaksud dalam Pasal 2 ayat

(2)Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1969 jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960, perlu dikeluarkan satu Peraturan Pemerintah yang mengatur pendirian Perusahaan Umum dimaksud Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989) ;
3.Undang-…
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904) ;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN UMUM DOK DAN GALANGAN KAPAL.

BAB I

PENDIRIAN

Pasal 1

(1)Dengan Peraturan Pemerintah ini didirikan suatu Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Prp. Tahun 1960 dengan nama Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal selanjutnya disingkat PERUM PAL.
(2)Unit Graving Dock dan Penataran TNI Angkatan Laut yang berkedudukan di Surabaya yang berada dibawah pengurusan dan bimbingan TNI Angkatan Laut, dilebur ke dalam dan dijadikan unit produksi dari PERUM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
(3)Semua...
(3)Semua kekayaan Negara yang tertanam dalam Graving Dock dan Penataran TNI Angkatan Laut di Surabaya sampai saat pembubarannya dinyatakan sebagai kekayaan Negara yang dipisahkan dan ditetapkan sebagai modal dari PERUM PAL.
(4)Segala hal yang timbul dari dan yang berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan tersebut dalam ayat (2) diatur oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

1."Presiden" adalah Presiden Republik Indonesia ;
2."Menteri" adalah Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata;
3."Perusahaan" adalah Perusahaan Umum Dok dan Galangan Kapal ;
4."Direksi" adalah Direksi Perusahaan ;
5."Direktur Utama" adalah Direktur Utama Perusahaan ;
6."Direktur" adalah Direktur Perusahaan.

BAB III

ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 3

(1)Perusahaan adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha- usaha berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan-peraturan umum lainnya.
(2)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap Perusahaan berlaku Hukum Indonesia. Tujuan dan Lapangan Usaha

Pasal 4

(1)Dalam rangka ikut serta membangun ekonomi dan ketahanan nasional Perusahaan bertujuan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan dalam bidang pengurusan dan pengusahaan Dok dan Galangan, terutama untuk keperluan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
(2)Untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) perusahaan bergerak dalam bidang :
1. a.Membangun (Manufacturing), memperbaiki, dan memelihara kapal-kapal dan alat-alat apung lainnya beserta peralatannya ;
2. b.Memeriksa, memperbaiki, merakit (assembling), dan membuat mesin-mesin beserta peralatannya ;
3. c.Melakukan...
4. c.Melakukan pekerjaan bangunan mesin (engineering) pada umumnya, yang dimungkinkan oleh fasilitas-fasilitas alat produksi yang tersedia;
5. d.Mengusahakan pengadaan barang-barang/peralatan-peralatan dari dalam/luar negeri untuk keperluan industri sendiri maupun untuk industri perkapalan lainnya ;
6. e.Menyelenggarakan usaha-usaha lainnya atas persetujuan Menteri, dengan berpedoman kepada prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang rasionil.
(3)Perusahaan membuka kesempatan kerja bagi warganegara Indonesia agar dapat memberikan darma bakti dan karyanya dalam lapangan Dok dan Galangan yang sesuai dengan kecakapan dan kemampuannya, dengan memperhatikan formasi dan effisiensi perusahan.

Pasal 5

(1)Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Surabaya.
(2)Perusahaan dapat mempunyai perwakilan-perwakilan maupun kantor cabang di dalam negeri menurut kebutuhan yang masing- masing ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri. Bagian…

Pasal 6

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan Negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
(2)Jumlah modal Perusahaan adalah senilai dengan kekayaan Negara yang tertanam dalam Unit Graving Dock dan Penataran TNI Angkatan Laut di Surabaya per 1 Januari 1977 serta kekayaan Negara yang dipisahkan, yang telah diadakan penelitian dan dapat diusahakan bagi kepentingan efektivitas dan efisiensi secara perusahaan, yang besarnya akan ditetapkan kemudian oleh Menteri Keuangan.
(3)Modal Perusahaan tidak terbagi-bagi atas saham.
(4)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(5)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Pasal 22 ayat (1) huruf b, dan cadangan penyusutan serta cadangan tujuan yang pembentukan, pengurusan, dan penggunaannya ditentukan oleh Menteri.
(6)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam atau cadangan rahasia.
(7)Semua alat liquid yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri. Pasal 7…

Pasal 7

(1)Pembelanjaan untuk investasi serta pengembangan usaha yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari :
1. a.Dana Intern Perusahaan ;
2. b.Penyertaan Negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
3. c.Pinjaman dari dalam dan luar negeri dengan persetujuan Menteri ;
4. d.Sumber-sumber lainnya yang sah.
(2)Anggaran investasi diajukan di dalam Anggaran Perusahaan, sedangkan apabila anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang sedang berjalan, maka anggaran investasi diajukan bersama dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan, yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 19.

Pasal 8

(1)Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Perindustrian dan Menteri Perhubungan menetapkan kebijaksanaan umum mengenai tujuan dan lapangan usaha Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2)Menteri...
(2)Menteri menunjuk Kepala Staf Administrasi Departemen Pertahanan-Keamanan untuk menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan atas jalannya Perusahaan.
(3)Dalam melaksanakan bimbingan dan pengawasan sehari-hari atas jalannya Perusahaan, Menteri dibantu oleh Kepala Staf TNI Angkatan Laut dan tenaga-tenaga ahli yang diperlukan.
(4)Tata kerja pelaksanaan bimbingan dan pengawasan tersebut dalam Pasal ini ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Perusahaan dipimpin dan diurus oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang Direktur sesuai dengan bidang yang dilolanya.
(2)Direktur Utama untuk dan atas nama Direksi menerima petunjuk- petunjuk dari dan bertanggungjawab kepada Menteri tentang kebijaksanaan umum untuk menjalankan tugas-tugas pokok Perusahaan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
(3)Gaji dan penghasilan lain dari Anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku. Pasal 10…

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (2)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969