DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1980

Nomor: 4
Tahun: 1980
Ditetapkan: 28 Januari 1980
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM DOK DAN GALANGAN KAPAL MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB I

PENGALIHAN BENTUK DAN PERUBAHAN

Pasal 1

(1)Perusahaan Umum DOK DAN GALANGAN KAPAL, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERUM PAL yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1978 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 16) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara, Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).
(2)Dengan dialihkannya bentuk PERUM PAL menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PERUM PAL dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut.
(3)Semua hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran PERUM PAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MODAL PERUSAHAAN

Pasal 2

(1)Modal dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam PERUM PAL sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penilaian yang dilakukan bersama antara Departemen Pertahanan-Keamanan dengan Departemen Keuangan.
(2)Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbagi atas saham prioritas dan saham biasa, dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut seluruhnya sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
(3)Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 3

Pelaksanaan pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal 1 dilakukan menurut ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 (Lembaran Negara Tahun 1971 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2959) dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894),

Pasal 4

(1)Penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
(2)Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) dengan disertai hak substitusi kepada Menteri Departemen Teknis yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
(3)Kepada Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894).

Pasal 5

Terhitung mulai saat berdirinya Perusahaan Perseroan (PERSERO) serta dibubarkannya PERUM PAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal 1, Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1978 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 16) dan semua peraturan pelaksanaannya dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Pasal 7

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 1980 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 28 Januari 1980 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA SUHDARMONO, SH

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM DOK DAN GALANGAN KAPAL MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO).

BAB I

PENGALIHAN BENTUK DAN PERUBAHAN

Pasal 1

(1)Perusahaan Umum DOK DAN GALANGAN KAPAL, selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah ini disebut PERUM PAL yang didirikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1978 (Lembaran Negara Tahun 1978 Nomor 16) dialihkan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 (Lembaran Negara, Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904).
(2)Dengan dialihkannya bentuk PERUM PAL menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) PERUM PAL dinyatakan bubar pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut.
(3)Semua hal yang bertalian dengan pelaksanaan pembubaran PERUM PAL sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur lebih lanjut oleh Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

MODAL PERUSAHAAN

Pasal 2

(1)Modal dari Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat
(1)Pasal 1 berasal dari kekayaan Negara yang tertanam sebagai modal dalam PERUM PAL sampai saat pembubarannya, yang jumlahnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan penilaian yang dilakukan bersama antara Departemen Pertahanan-Keamanan dengan Departemen Keuangan.
(2)Modal Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbagi atas saham prioritas dan saham biasa, dengan ketentuan bahwa pada saat pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut seluruhnya sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia.
(3)Neraca Pembukaan Perusahaan Perseroan (PERSERO) ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB III

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 3

Pasal 4

(1)Penyelesaian pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikuasakan kepada Menteri Keuangan.
(2)Menteri Keuangan dapat menyerahkan kekuasaan tersebut pada ayat (1) dengan disertai hak substitusi kepada Menteri Departemen Teknis yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa Rancangan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri Keuangan.
(3)Kepada Menteri Pertahanan-Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia diberikan kekuasaan untuk menunjuk seseorang untuk ikut serta mendirikan Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut, sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2894).

Pasal 5

Pasal 6

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur tersendiri.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1980

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

PENGALIHAN BENTUK DAN PERUBAHAN

Pasal 1

MODAL PERUSAHAAN

Pasal 2

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1998

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

PENGALIHAN BENTUK DAN PERUBAHAN

Pasal 1

MODAL PERUSAHAAN

Pasal 2

PELAKSANAAN PENDIRIAN PERUSAHAAN

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 30 Tahun 1998