Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 2018
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 19
Dalam Peraturan Pemerintah ini, yang dimaksud dengan: J. Kepemilikan Asing adalah kepemilikan Warga Negara Asing dan/atau Badan Hukum Asing pada Perusahaan Perasuransian.
4. Warga Negara Indonesia adalah Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia. Warga Negara Asing adalah setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Kewarganegaraan Republik Indonesia.
7. Badan Hukum Asing adalah badan yang tercatat atau terdaftar pada otoritas negara lain sebagai suatu badan hukum. Otoritas Jasa Keuangan yang seianjutnya disingkat OJK adalah lembaga pengatur dan pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Otoritas Jasa Keuangan. BAB II RUANG LINGKUP KEPEMILIKAN ASING
BAB II
Perusahaan Perasuransian hanya dapat dimiliki oleh:
6.
pada Perusahaan (1)
BAB III KRITERIA BADAN HUKUM ASING
BAB III
Badan Hukum Asing yang memiliki Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b wajib memenuhi kriteria:
dan
Ketentuan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Badan Hukum Asing yang memiliki Perrrsahaan Perasuransian melalui:
(2)
BAB IV BATASAN KEPEMILIKAN ASING
BAB IV
Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian dilarang melebihi 80olo (delapan puluh persen) dari modal disetor Perusahaan Perasuransian. Batasan Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Perusahaan Perasuransian yang merupakan perseroan terbuka.
Dalam hal Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan perseroan terbuka telah melampaui 80% (delapan puluh persen) pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku:
dilarang
(1)
Badan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (21 huruf a wajib merupakan Badan Hukum Indonesia yang secara langsung atau tidak langsung sepenuhnya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi penambahan terhadap modal disetor yang berasal dari penyetoran modal secara tunai.
Perusahaan Perasuransian wajib mengidentifikasi dan melaporkan Kepemilikan Asing dan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud daiam pasal 4 ayat (l) kepada OJK. Ketentuan mengenai pelaporan Kepemilikan Asing dan pemenuhan kriteria pada perusahaan perasuransian dilaksanakan sesuai dengan peraturan OJK. BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF
BAB VI
Perusahaan Perasuransian wajib memastikan pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal S ayat (1), pasal 6 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 8 ayat (1). Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentrran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oteh OJK berupa:
BAB V PENGAWASAN DAN PELAPORAN
BAB V
OJK melakukan pengawasan atas Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian.
(1) (2)
KETENTUAN PENUTUP
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 terrtarrg penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah beberapa kaii diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun lg92 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4954), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar PRES I DEN Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2Ol8 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 April 2OLB MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2OT8 NOMOR 66 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI Hukum dan Perundang-undangan, ilvanna Djaman PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG KEPEMILIKAN ASING PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN
Dalam rangka menciptakan industri perasuransian yang sehat, dapat diandalkan, amanah, dan kompetitif serta mengingat pentingnya peranan industri perasuransian bagi perekonomian nasional sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, pengaturan mengenai batasan Kepemilikan Asing sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun L992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana teiah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49541, perlu disesuaikan guna mengikuti perkembangan industri perasuransian dan meningkatkan partisipasi pemodal domestik. Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengamanatkan perlunya pengaturan mengenaikriteria Badan Hukum Asing, kepemilikan Badan Hukum Asing, dan kepemilikan Warga Negara Asing dengan Peraturan Pemerintah. Pembatasan Kepemilikan Asing dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif. Pembatasan Pembatasan secara kualitatif dilakukan dengan mempersyaratkan bahwa pihak asing yang dapat menjadi pemilik adalah badan hukum asing yang memiliki usaha perasuransian yang sejenis atau perusahaan induk yang salah satu anak perusahaannya bergerak di bidang usaha perasuransian yang sejenis. Persyaratan Badan Hukum Asing harus mempunyai usaha perasuransian yang sejenis dimaksudkan agar mitra asing yang akan menjadi salah satu pemilik Perusahaan Perasuransian di Indonesia tersebut merupakan Perusahaan Perasuransian yang benar-benar mempunyai pengalaman usaha di bidangnya, sehingga diharapkan terjadi transfer modal dan transfer pengetahuan dan teknologi kepada pihak Indonesia. Sedangkan pembatasan kuantitatif dilakukan dengan memberikan batasan persentase maksimum kepemilikan asing. Perusahaan Perasuransian yang telah melakukan penawaran umum saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dikecualikan dari batasan Kepemilikan Asing Perusahaan Perasuransian. Pengaturan ini merupakan upaya Pemerintah dalam mendukung Perusahaan Perasuransian menjadi perseroan terbuka dengan tata kelola dan pengawasan yang lebih baik. Di sisi iain, kebijakan ini juga sejalan dengan upaya pendalaman pasar keuangan melalui pasar modal dengan memberikan tambahan alternatif instrumen dan upaya pemberian kesempatan yang lebih besar bagi partisipasi pemodal domestik, khususnya pada industri perasuransian. Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan perseroan terbuka dengan Kepemilikan Asing telah melampaui 80% (delapan puluh persen), yang berdasarkan pengaturan sebelumnya dimungkinkan untuk dilakukan, dikecualikan dari batasan Kepemilikan Asing Perusahaan Perasuransian. Pengecualian tersebut dilakukan mengingat pihak asing yang bersangkutan telah menunjukkan komitmen untuk tetap melanjutkan bisnisnya di Indonesia pada masa krisis, serta untuk memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha perasuransian di Indonesia. Dalam rangka mendorong partisipasi Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia, memperdalam pasar modal Indonesia, dan memberikan pengaturan yang adil bagi pelaku usaha perasuransian maka penambahan terhadap modal disetor perusahaan perasuransian harus mengikutsertakan partisipasi dari Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia, atau melalui penawaran umum perdana saham di Indonesia. II. PASAL. . . II. PASAL DEMI PASAL
Cukup jelas.
Membuka PDF…