Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 2020
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 8
menetapkan Peraturan Pcmerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuran sian ; Mengingat l. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945;
3.Peraturan...
6200); MEMUTUSKAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG KEPEMILIKAN ASING PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2Ol8 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6200) diubah sebagai berikut: Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 dihapus, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
(2\ Dalam hal Perusahaan Perasuransian sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) melakukan penambahan modal disetor, persentase Kepemilikan Asing setelah penambahan modal disetor dilarang melebihi persentase Kepemilikan Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
1 (2a) Dalam hal Perusahaan Perasuransian yang melakukan penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memperoleh porsi penambahan modal dari Badan Hukum Indonesia dan/atau Warga Negara Indonesia sesuai persentase tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penambahan modal disetor tersebut harus dilakukan melalui penawaran umum perdana saham di Indonesia. Dihapus. Dihapus. (3) (4)
(21 Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh OJK berupa:
Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar. . . Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 16 Januari 2O2O PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 2O Januari 2O2O MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2O2O NOMOR 7 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Bidang Hukum dan undangan, ttd Djaman PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2O2O TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 14 TAHUN 2018 TENTANG KEPEMILIKAN ASING PADA PERUSAHAAN PERASURANSIAN I. UMUM Pengembangan potensi pasar industri perasuransian di Indonesia, tidak dapat dilakukan hanya dengan mengandalkan peran perusahaan asuransi lokal atau pemodal domestik, namun juga memerlukan peran perusahaan asuransi asing atau pemodal asing yang memiliki modal, pengalaman, dan teknologi dalam mengembangkan industri perasuransian. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian telah mengatur bahwa pemodal asing dapat berpartisipasi dalam bisnis perasuransian paling banyak sebesar 8O%o (delapan puluh persen) dari modal disetor. Batasan Kepemilikan Asing tersebut tidak berlaku bagi Perusahaan Perasuransian yang berbentuk perseroan terbuka dan bagi Perusahaan Perasuransian yang persentase kepemilikan asingnya telah melebihi 8Oo/o pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2OI8 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian, dalam hal Perusahaan Perasuransian yang persentase kepemilikan saham asingnya telah melebihi 80% (delapan puluh persen) pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian akan melakukan penambahan modal, paling sedikit 2Oo/o (dua puluh persen) penambahan modal wajib diperoleh dari pemodal domestik. Namun demikian, dengan memperhatikan kemampuan pemodal domestik, pengaturan penambahan modal ini berpotensi memperlambat pertumbuhan industri perasuransian itu sendiri. Dalam . . . REFUBLIK INDONESIA Dalam rangka mendukung upaya pengembangan dan peningkatan pertumbuhan industri perasuransian di Indonesia, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap pengaturan penambahan modal bagi Perusahaan Perasuransian yang persentase kepemilikan saham asingnya telah melebihi 80% (delapan puluh persen) pada saat diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian. Di samping itu, Pasal 87 Undang- Undang Nomor 40 Tahun 2Ol4 tentang Perasuransian mewajibkan perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah untuk melakukan pemisahan (spin-offi atas unit syariah yang dimilikinya. Dalam rangka mendukung proses pemisahan unit syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi induk sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, perlu adanya pemberian pengecualian batasan Kepemilikan Asing bagi pemegang saham asing pada perusahaan asuransi syariah dan perusahaan reasuransi syariah hasil pemisahan unit syariah dari perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi induk yang telah diberikan pengecualian batasan Kepemilikan Asing. Penyempurnaan pengaturan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2Ol8 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini menjadi dasar hukum dalam penerapan dan pengawasan Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian di Indonesia. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I
Ayat (1) Pelaksanaan ketentuan ini diiakukan sepanjang persentase Kepeinrlikan Asing masih melampaui 80% (delapan puluh persen) dalam Perusahaan Perasuransian dan Perusahaan Perasuransian tersebut bukan merupakan perseroan terbuka. Huruf a Pengecualian batasan Kepemilikan Asing Perusahaan Perasuransian dilakukan dengan tetap memenuhi ketentuan mengenai persyaratan kepemilikan Perusahaan Perasuransian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pernerintah ini. Huruf b. . . Huruf b Sebagai contoh, Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian yang bukan merupakan perseroan terbuka pada saat Peraturan Pemerintah ini diundangkan adalah 88o/o (delapan puluh delapan persen) maka Kepemilikan Asing tersebut dilarang melebihi 88% (delapan puluh delapan persen) sepanjang masih terjadi pelampauan di atas 8O7o (delapan puluh persen). Apabila Kepemilikan Asing tersebut turun menjadi misalnya 84o/o (delapan puluh empat persen) maka persentase tersebut menjadi batas atas baru dan Kepemilikan Asing dilarang melebihi 84o/o (delapan puluh empat persen), sepanjang masih terjadi pelampauan di atas 807o (delapan puluh persen). Ayat (2) Ayat (2al Penambahan terhadap modal disetor dapat dilakukan baik dalam rangka pengembangan usaha (ekspansi) maupun untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk mengenai tingkat kesehatan Dengan adanya ketentuan ini, persentase kepemilikan asing sebagai akibat dari penambahan modal disetor bagi perusahaan perasuransian yang telah memperoleh pengecualian batas maksimum Kepemilikan Asing, dilarang melebihi persentase Kepemilikan Asing sesuai ketentuan ayat (1). Sebagai contoh, suatu Perusahaan Perasuransian yang memiliki persentase Kepemilikan Asing sesuai ketentuan ayat (1) sebesar 90%o (sembilan puluh persen) berencana melakukan penambahan modal disetor sejumlah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) maka dengan ketentuan ini, paling banyak Rp90.OOO.OOO.OOO,0O (sembilan puluh miliar rupiah) diperoleh dari Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3) Dihapus. Ayat (a) Dihapus.
Ayat (1) Ayat (2) Batasan Kepemilikan Asing pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah yang dikecualikan dari batasan Kepemilikan Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), berlaku juga terhadap perusahraan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah hasil pemisahan unit syariah. Batasan yang diberikan dimaksud menjadi batasan awal pada saat pendirian perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah dimaksud. Sebagai contoh, pada saat pendirian perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah, jika Kepemilikan Asing pada perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi yang memiliki unit syariah dan telah memperoleh pengecualian batasan Kepemilikan Asing sebesar 88% (delapan puluh delapan persen) maka batasan Kepemilikan Asing pada perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah hasil pemisahan unit syariah paling tinggi sebesar 88% (delapan puluh delapan persen). Apabila Kepemilikan Asing tersebut turun menjadi misalnya 84oh (delapan puluh empat persen) maka persentase tersebut menjadi batas atas baru dan Kepemilikan Asing dilarang melebihi 84o/o (delapan puluh empar persen), sepanjang masih terjadi pelampauan di atas 80%o (delapan puluh persen). Cukup jelas Ayat (3) Ayat (3) Penambahan terhadap modal disetor dapat dilakukan dalam rangka pengembangan usaha (ekspansi) maupun untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang- undangan, termasuk mengenai tingkat kesehatan. Dengan adanya ketentuan ini, persentase Kepemilikan Asing sebagai akibat dari penambahan modal disetor bagi perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah hasil pemisahan unit syariah yang telah memperoleh pengecualian batas maksimum Kepemilikan Asing dilarang melebihi persentase Kepemilikan Asing sesuai ketentuan ayat (1). Sebagai contoh, suatu perusahaan asuransi syariah atau perusahaan reasuransi syariah hasil pemisahan unit syariah yang memiliki persentase Kepemilikan Asing sesuai ketentuan ayat (1) sebesar 90%o (sembilan puluh persen) berencana melakukan penambahan modal disetor sejumlah Rp 1OO.OOO.OO0.OOO,0O (seratus miliar rupiah) maka dengan ketentuan ini, paling banyak Rp90.000.000.000,00 (sembilan puiuh miliar rupiah) diperoleh dari Warga Negara Asing atau Badan Hukum Asing yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini. Ayat (a) Cukup jelas
Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6456
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)