Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 140 Tahun 1961
- Nomor
- 140
- Tahun
- 1961
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 10
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENYALURAN BARANG-BARANG DAN BAHAN-BAHAN POKOK KEPERLUAN RAKYAT.
BAB I
Yang dimaksudkan dalam peraturan ini dengan :
BAB II
Barang-barang dan bahan-bahan pokok keperluan rakyat yang disalurkan oleh perkumpulan koperasi dan badan, perkumpulan atau perusahaan sebagai termaksud dalam ayat (2) Pasal 2 ditentukan untuk umum.
Barang-barang yang bukan barang-barang dan bahan-bahan pokok keperluan rakyat serta barang-barang bahan untuk produksi dapat disalurkan melalui perkumpulan koperasi yang ditetapkan sebagai penyalur berdasarkan pesanan-pesanan menurut peraturan yang berlaku.
Penentuan tentang jenis dan jumlah dari barang-barang dan bahan- bahan pokok keperluan rakyat termaksud dalam Pasal 1 huruf b untuk masing-masing daerah dilakukan oleh Menteri Perdagangan atas usul Gubernur Kepala Daerah dan didasarkan pada persediaan barang-barang tersebut dan perimbangan keperluan didaerah. BAB III Persentasi pembayaran dan jangka waktu penebusan barang
BAB III
Barang-barang yang termaksud dalam pasal 6 ayat (1) yang tidak ditebus oleh perkumpulan koperasi di dalam jangka waktu yang telah ditentukan, penyalurannya menjadi wewenang Instansi yang bersangkutan dengan mengingat peraturan dari Departemen yang bersangkutan.
Penyalur melakukan pembayaran secara tunai pada waktu pengambilan barang-barang dan bahan-bahan pokok keperluan rakyat. BAB IV Ketentuan Peralihan. Pasal 9. (1)Semua ketentuan tentang penyaluran barang-barang dan bahan-bahan pokok keperluan rakyat yang telah ada disesuaikan dengan peraturan ini. (2)Pelaksanaan dari pada peraturan ini dijalankan dengan suatu keputusan bersama dari Menteri Perdagangan dan Menteri Transkopemada. BAB V Ketentuan Penutup. Pasal 10. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 April 1961 PEJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA DJUANDA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 April 1961 PEJABAT SEKRETARIS NEGARA SANTOSO PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 140 TAHUN 1961 tentang PENYALURAN BARANG-BARANG DAN BAHAN-BAHAN POKOK KEPERLUAN RAKYAT UMUM. Dalam rangka pelaksanaan ekonomi terpimpin menuju terlaksananya Sosialisme Indonesia, penyaluran barang-barang dan bahan-bahan pokok keperluan sehari-hari, perlu diatur demikian rupa sehingga jalannya peredaran dan perlengkapan barang-barang keperluan hidup rakyat dapat terselenggara sebaik- baiknya. Karena koperasi pada umumnya telah mengambil peranan yang penting sebagai sendi kehidupan ekonomi bangsa Indonesia dan sebagai dasar untuk mengatur perekonomian rakyat maka sudah sewajarnyalah dalam Peraturan Pemerintah ini koperasi diberikan tempat utama sebagai penyalur barang-barang dan bahan-bahan pokok keperluan rakyat guna mencapai taraf hidup yang layak dalam susunan masyarakat adil dan makmur yang demokratis. PASAL DEMI PASAL Pasal 1 sampai dengan pasal 6. Cukup jelas.
BAB V
Ketentuan pasal ini tidak akan mengabaikan tujuan pokok (hoofdmotief) dari pada Peraturan Pemerintah ini yakni memberi jalan yang konkrit dalam rangka memperluas, mengembangkan. memupuk, membimbing dan memelihara koperasi dan ketentuan ini diadakan agar fasilitet yang diberikan kepada koperasi itu mempunyai sifat edukatif dalam kwalitetnya sebagai kesatuan perusahaan. Pangkal haluan dalam menghadapi kenyataan bahwa koperasi belum sempurna baik dalam bidang organisasi, modal dan skill haruslah didasarkan pada pikiran membimbing untuk membuat koperasi yang masih dalam taraf perkembangan sedemikian itu, mampu melaksanakan tugasnya sebagaimana digariskan dalam ketetapan MPRS. Nomor II/MPRS./ 1960 khususnya pasal 6 ayat (1) dan (2) dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dengan bimbingan dari segenap instansi yang bersangkutan. Sekali-kali bukan dimaksudkan dan tidak dibenarkan apabila Departemen yang bersangkutan membiarkan koperasi bersaing dengan pedagang perseorangan dan atau badan-badan swasta lain yang bukan koperasi dan menggunakan prinsip "siapa mampu" sebagai pangkalan haluan, sebagaimana dikenal dalam dunia kapitalisme. Akan tetapi pasal ini menegaskan ketentuan tentang jangka waktu penebusan ini diperlukan semata-mata bukanlah untuk menghalangi perkembangan koperasi melainkan untuk memelihara kelancaran lalu-lintas uang. Pasal 8 sampai dengan pasal 10 Cukup jelas. CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK ULANG SUMBER : LN 1961/165; TLN NO. 2228
Membuka PDF…
Peraturan Presiden (Perpres)