DokumenPeraturan Presiden (Perpres)Berlaku

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 1963

Nomor: 10
Tahun: 1963
Ditetapkan: 13 Mei 1963
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

regulasi_utama

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 perlu mengerahkan segenap potensi nasional, termasuk tenaga pegawai Negeri sebagai golongan karya yang sangat penting dalam pembangunan Negara;
b.bahwa berhubung dengan itu perlu diambil tindakan-tindakan untuk memperbaiki taraf penghidupan pegawai Negeri; Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2.Ketetapan M.P.R.S. No. I dan No. II tahun 1960;
3.Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara 1961 No. 263);
4.Peraturan Pemerintah No. 140 tahun 1961 (Lembaran-Negara 1961 No. 165);
5.Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara 1961 No. 239);
6.Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961 (Lembaran-Negara 1961 No. 241);
7.Peraturan Pemerintah No. 210 tahun 1961 (Lembaran-Negara No. 251);
8.Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1963 (Lembaran-Negara 1963 No. 10); Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi, Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan, Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri, Menteri Urusan Anggaran Negara, Menteri Urusan Bank Sentral Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Dasar & Pertambangan pada tanggal 22 April 1963;

Menetapkan

Memutuskan: Pertama Mencabut:

1.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 375 A tahun 1961;
2.Peraturan bersama Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa dan Menteri Penghubung Organisasi-organisasi Rakyat No.8 tahun 1961; P.I./M/Dispri/61
3.Keputusan Menteri Penghubung Organisasi-organisasi Rakyat No. 1 P/Dispri/61;
4.Segala peraturan yang didasarkan atas Keputusan-keputusan dan peraturan tersebut pada No. 1, No. 2 dan No. 3 diatas; Kedua Menetapkan : Peraturan Presiden tentang distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup bagi Pegawai Negeri sebagai berikut : Pasal 1. Yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri" dalam Peraturan Presiden ini ialah:
1.Pegawai Negeri Sipil yang digaji menurut P.G.P.N. 1961;
2.Anggota Angkatan Kepolisian yang digaji menurut P.G. Pol 1961;
3.Anggota Angkatan Perang yang digaji menurut P.G.M. 1961;
4.Pejabat-pejabat Negara lain yang menerima penghasilan dari Kas Negeri;
5.Pegawai organik Daerah Otonomi;
6.Pegawai harian organik yang digaji berdasarkan P.G.P.N. 1961;
7.Pensiunan pegawai-pegawai tersebut pada No. 1 sampai/dengan No. 5 diatas, termasuk jandanya dan anak yatim piatunya; Pasal 2.

(1)Bagi Pegawai Negeri, isterinya/suaminya dan anaknya/anak-anaknya diadakan distribusi beras dengan harga yang di tetapkan oleh Pemerintah, masing-masing sekurang-kurangnya 8 (delapan) kilogram seorang sebulan.
(2)Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi dengan bantuan Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi dan Wakil Menteri Pertama Bidang Dalam Negeri, dengan mengindahkan ketentuan- ketentuan dalam Peraturan- peraturan Pemerintah No. 140 tahun 1961 dan No. 8 tahun 1963. Pasal 3.
(1)Apabila distribusi beras termaksud pada pasal 2 tidak dapat diselenggarakan, maka kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan diberikan penggantian berupa uang sebesar selisih harga beras dipasar bebas dengan harga beras distribusi Pemerintah yang seharusnya dibayar olehnya.
(2)Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan dengan bantuan Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi. Pasal 4. Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi dengan bantuan Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi mengusahakan agar supaya bagi Pegawai Negeri diselenggarakan distribusi bahan-bahan; barang-barang pokok keperluan hidup lain daripada beras dengan harga Pemerintah terutama :

1.gula pasir,
2.minyak tanah,
3.minyak kelapa, minyak goreng, dan
4.sabun. dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan- peraturan Pemerintah No. 140 tahun 1961 dan No. 8 tahun 1963. Pasal 5. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini tidak berlaku lagi. Pasal 6. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Mei 1963. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1963. Presiden Republik Indonesia, ttd. SUKARNO. Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 13 Mei 1963. Sekretaris Negara, ttd. MOHD. ICHSAN. PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1963 TENTANG DISTRIBUSI BAHAN/BARANG POKOK KEPERLUAN HIDUP BAGI PEGAWAI NEGERI. UMUM. Dalam rangka usaha memperbaiki taraf penghidupan Pegawai Negeri, yang tenaganya diperlukan dalam pembangunan Negara maka Pemerintah memandang perlu untuk menyempurnakan penyelenggaraan distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup, terutama beras, kepada mereka dengan memungkinkan pemberian penggantian berupa uang, apabila distribusi beras itu tidak dapat diselenggarakan. Dengan adanya langkah-langkah tersebut diharapkan agar supaya para pegawai Negeri dapat menunaikan tugasnya dengan lebih sempurna, sehingga dengan demikian tercapailah hasil yang lebih baik. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

(1)Dengan "keluarga" dimaksudkan satu orang istri/suami dan semua anak yang menurut daftar gaji Pegawai Negeri yang berkepentingan.
(2)Ditentukannya beras yang dibagikan kepada Pegawai Negeri didasarkan atas pertimbangan, bahwa bahan tersebut merupakan bahan yang terpenting diantara bahan-bahan/barang-barang pokok keperluan hidup bagi Pegawai Negeri. Jumlah sekurang-kurangnya 8 (delapan) kilogram dipandang sebagai jumlah yang minimal untuk mencukupi keperluan Pegawai Negeri; karena itu tidak dibenarkan adanya pengurangan oleh instansi manapun juga terhadap jumlah yang telah ditetapkan itu.
(3)Distribusi beras kepada Pegawai Negeri selanjutnya dilakukan menurut aturan yang akan ditetapkan oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi.

Pasal 3

Apabila pembagian beras disebabkan oleh sesuatu hal terhalang, maka Pemerintah memberi penggantian berupa uang dengan maksud agar supaya Pegawai Negeri yang bersangkutan tidak diberatkan keadaannya oleh halangan tersebut.

Pasal 4

Distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup lain bagi Pegawai Negeri diatur secara khusus dengan mengingat persediaan akan bahan/barang tersebut.

Pasal 5

dan pasal 6 Cukup jelas. Termasuk Lembaran-Negara tahun 1963 No. 36 Diketahui Pejabat Sekretaris Negara, ttd. SURJOADININGRAT (S.H.). LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1963 NOMOR 36 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2547

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Deklarasi Ekonomi tertanggal 28 Maret 1963 perlu mengerahkan segenap potensi nasional, termasuk tenaga pegawai Negeri sebagai golongan karya yang sangat penting dalam pembangunan Negara;
b.bahwa berhubung dengan itu perlu diambil tindakan-tindakan untuk memperbaiki taraf penghidupan pegawai Negeri; Mengingat :

Mengingat

1.Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2.Ketetapan M.P.R.S. No. I dan No. II tahun 1960;
3.Undang-undang No. 18 tahun 1961 (Lembaran-Negara 1961 No. 263);
4.Peraturan Pemerintah No. 140 tahun 1961 (Lembaran-Negara 1961 No. 165);
5.Peraturan Pemerintah No. 200 tahun 1961 (Lembaran-Negara 1961 No. 239);
6.Peraturan Pemerintah No. 202 tahun 1961 (Lembaran-Negara 1961 No. 241);
7.Peraturan Pemerintah No. 210 tahun 1961 (Lembaran-Negara No. 251);
8.Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 1963 (Lembaran-Negara 1963 No. 10); Mendengar : Menteri Pertama, Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi, Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi, Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan, Wakil Menteri Pertama Bidang Luar Negeri, Menteri Urusan Anggaran Negara, Menteri Urusan Bank Sentral Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian Dasar & Pertambangan pada tanggal 22 April 1963;

Menetapkan

Memutuskan: Pertama Mencabut:

1.Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 375 A tahun 1961;
2.Peraturan bersama Menteri Transmigrasi, Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa dan Menteri Penghubung Organisasi-organisasi Rakyat No.8 tahun 1961; P.I./M/Dispri/61
3.Keputusan Menteri Penghubung Organisasi-organisasi Rakyat No. 1 P/Dispri/61;
4.Segala peraturan yang didasarkan atas Keputusan-keputusan dan peraturan tersebut pada No. 1, No. 2 dan No. 3 diatas; Kedua Menetapkan : Peraturan Presiden tentang distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup bagi Pegawai Negeri sebagai berikut : Pasal 1. Yang dimaksud dengan "Pegawai Negeri" dalam Peraturan Presiden ini ialah:
1.Pegawai Negeri Sipil yang digaji menurut P.G.P.N. 1961;
2.Anggota Angkatan Kepolisian yang digaji menurut P.G. Pol 1961;
3.Anggota Angkatan Perang yang digaji menurut P.G.M. 1961;
4.Pejabat-pejabat Negara lain yang menerima penghasilan dari Kas Negeri;
5.Pegawai organik Daerah Otonomi;
6.Pegawai harian organik yang digaji berdasarkan P.G.P.N. 1961;
7.Pensiunan pegawai-pegawai tersebut pada No. 1 sampai/dengan No. 5 diatas, termasuk jandanya dan anak yatim piatunya; Pasal 2.

(1)Bagi Pegawai Negeri, isterinya/suaminya dan anaknya/anak-anaknya diadakan distribusi beras dengan harga yang di tetapkan oleh Pemerintah, masing-masing sekurang-kurangnya 8 (delapan) kilogram seorang sebulan.
(2)Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi dengan bantuan Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi dan Wakil Menteri Pertama Bidang Dalam Negeri, dengan mengindahkan ketentuan- ketentuan dalam Peraturan- peraturan Pemerintah No. 140 tahun 1961 dan No. 8 tahun 1963. Pasal 3.
(1)Apabila distribusi beras termaksud pada pasal 2 tidak dapat diselenggarakan, maka kepada Pegawai Negeri yang bersangkutan diberikan penggantian berupa uang sebesar selisih harga beras dipasar bebas dengan harga beras distribusi Pemerintah yang seharusnya dibayar olehnya.
(2)Pelaksanaan ketentuan pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Keuangan dengan bantuan Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi. Pasal 4. Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi dengan bantuan Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi mengusahakan agar supaya bagi Pegawai Negeri diselenggarakan distribusi bahan-bahan; barang-barang pokok keperluan hidup lain daripada beras dengan harga Pemerintah terutama :

1.gula pasir,
2.minyak tanah,
3.minyak kelapa, minyak goreng, dan
4.sabun. dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan- peraturan Pemerintah No. 140 tahun 1961 dan No. 8 tahun 1963. Pasal 5. Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini tidak berlaku lagi. Pasal 6. Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Mei 1963. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Mei 1963. Presiden Republik Indonesia, ttd. SUKARNO. Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 13 Mei 1963. Sekretaris Negara, ttd. MOHD. ICHSAN. PENJELASAN ATAS PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 1963 TENTANG DISTRIBUSI BAHAN/BARANG POKOK KEPERLUAN HIDUP BAGI PEGAWAI NEGERI. UMUM. Dalam rangka usaha memperbaiki taraf penghidupan Pegawai Negeri, yang tenaganya diperlukan dalam pembangunan Negara maka Pemerintah memandang perlu untuk menyempurnakan penyelenggaraan distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup, terutama beras, kepada mereka dengan memungkinkan pemberian penggantian berupa uang, apabila distribusi beras itu tidak dapat diselenggarakan. Dengan adanya langkah-langkah tersebut diharapkan agar supaya para pegawai Negeri dapat menunaikan tugasnya dengan lebih sempurna, sehingga dengan demikian tercapailah hasil yang lebih baik. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

(1)Dengan "keluarga" dimaksudkan satu orang istri/suami dan semua anak yang menurut daftar gaji Pegawai Negeri yang berkepentingan.
(2)Ditentukannya beras yang dibagikan kepada Pegawai Negeri didasarkan atas pertimbangan, bahwa bahan tersebut merupakan bahan yang terpenting diantara bahan-bahan/barang-barang pokok keperluan hidup bagi Pegawai Negeri. Jumlah sekurang-kurangnya 8 (delapan) kilogram dipandang sebagai jumlah yang minimal untuk mencukupi keperluan Pegawai Negeri; karena itu tidak dibenarkan adanya pengurangan oleh instansi manapun juga terhadap jumlah yang telah ditetapkan itu.
(3)Distribusi beras kepada Pegawai Negeri selanjutnya dilakukan menurut aturan yang akan ditetapkan oleh Wakil Menteri Pertama Bidang Distribusi.

Pasal 3

Pasal 4

Distribusi bahan/barang pokok keperluan hidup lain bagi Pegawai Negeri diatur secara khusus dengan mengingat persediaan akan bahan/barang tersebut.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 10 Tahun 1963

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (7)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 140 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 200 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 202 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 210 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1963

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Dasar hukum (7)

Undang-undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 140 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 200 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 202 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 210 Tahun 1961

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 1963