Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1951
- Nomor
- 15
- Tahun
- 1951
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 15
Mengingat : Pasal 98 Konstitusi Sementara Republik Indonesia.
MEMUTUSKAN Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini, Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut : PERATURAN YANG MENGATUR PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI WARGA NEGARA YANG TIDAK ATAS KEMAUAN SENDIRI DIPERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI PEKERJAANNYA. Pasal 1.
Pasal 2. Pegawai Negeri tetap menurut peraturan ini ialah :
209 setelah ditambah dan diubah kemudian). Pasal 3.
Pasal 4. Uang-tunggu diberikan mulai bulan berikutnya bulan Pegawai Negeri diperhentikan dari pekerjaan. Pasal 5.
Pasal 6. Pecahan rupiah dari jumiah uang-tunggu dibulatkan menjadi satu rupiah. Pasal 7. Pegawai Negeri yang menerima uang-tunggu, mendapat tunjangan keluarga dan tunjangan kemahalan menurut peraturan yang berlaku. Pasal 8. Pegawai Negeri yang menerima uang-tunggu diwajibkan :
Pasal 9.
Pasal 10.
(3). Dalam hal termaksud dalam ayat (2) huruf b, uang-tunggu diubah menjadi uang-tunggu menurut pasal 3 huruf a, mulai bulan berikutnya bulan ia menerima surat keterangan dari Majelis Pemeriksa Kesehatan yang menyatakan bahwa ia belum dapat dipekerjakan kembali.
Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 10, ayat (1) dan (2), maka uang-tunggu tidak diberikan bilamana Pegawai Negeri yang telah diberitahukan lebih dahulu akan pemberhentiannya dari pekerjaan menolak pekerjaan yang lain yang diberikan kepadanya. Pasal 12. Uang-tunggu diberikan dan dicabut oleh Pembesar yang berhak mengangkat, serendah-rendahnya oleh Kepala Jawatan. Pasal 13. Terhadap putusan yang diambil oleh yang berwajib untuk mencabut atau tidak memberikan uang-tunggu, Pegawai Negeri yang berkepentingan dapat memajukan keberatannya dengan tertulis kepada Pembesar yang lebih atas. Pasal 14. Biaya perjalanan dari Pegawai Negeri Yang harus diperiksa oleh Majelis Pemeriksa Kesehatan, dipikul oleh Negeri menurut peraturan perjalanan dinas yang berlaku. Pasal 15.
Pasal 16.
1948;
1948;
Pasal 17. Hal-hal yang tidak ditetapkan dalam peraturan ini, akan diputus oleh Kepala Urusan Pegawai setelah mendapat persetujuan Menteri Keuangan. Pasal 18. Peraturan ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri tetap yang telah diperhentikan dari pekerjaan sebelum tanggal peraturan ini mulai berlaku. Pasal 19. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 September 1950 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 1 Maret 1951. WAKIL PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, MOHAMMAD HATTA PERDANA MENTERI, MOHAMMAD NATSIR MENTERI KEUANGAN, SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA Diundangkan Pada tanggal 3 Maret 1951. MENTERI KEHAKIMAN, WONGSONEGORO PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 15 TAHUN 1951 YANG MENGATUR PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI WARGA NEGARA YANG TIDAK ATAS KEMAUAN SENDIRI DIPERHENTIKAN DENGAN HORMAT DARI PEKERJAANNYA. PENJELASAN UMUM. Peraturan ini bermaksud untuk mempersatukan peraturan-peraturan yang berlainan dan masih berlaku hingga dewasa ini mengenai :
Karena pada azasnya kepada bekas Pegawai Negeri tetap termaksud seharusnya diberikanlah kesempatan pertama untuk dengan segera ditempatkan kembali pada suatu jabatan Negeri lain, maka pada tempatnyalah untuk memberikan kepadanya penghasilan (uang-tunggu) selama waktu menunggu penempatan kembali itu. Dalam hal ini dapat dianggap, bahwa hubungan- kerja antara pegawai dan jabatannya masih dapat berlangsung terus selama masa menunggu tersebut; sesuai dengan penetapan yang berlaku hingga sekarang, maka juga dalam peraturan ini ditetapkan masa tunggu paling lama 5 tahun. Berlainan dengan hal yang diterangkan di atas mengenai pegawai Negeri tetap, maka bagi Pegawai Negeri tidak tetap berakhirlah hubungan-kerja (dienstbetrekking) dengan jabatan Negeri di mana ia bekerja pada saat ia diperhentikan dari jabatan itu. Mengingat, bahwa pegawai yang bersangkutan memperlukan ketika untuk menyesuaikan diri dengan pemberhentiannya itu dan sekedar sebagai tambahan penghargaan atas tenaga yang telah diberikan selama ia bekerja dalam jabatan Negeri, maka dianggap selayaknya untuk memberikan uang-lepas kepadanya. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
: Dalam pasal ini dimuat alasan-alasan pemberhentian yang bukan kesalahan atau kemauan pegawai Negeri sendiri.
: Ketentuan "Pegawai Negeri tetap" dalam peraturan ini, tidak mengubah kedudukan sebagai "Pegawai Negeri tetap" yang telah dimiliki oleh pegawai masing-masing berdasarkan peraturan- peraturan lain.
dan 4 : Cukup jelas.
: ayat (1) dan (2): Pada umumnya uang-tunggu diberikan hingga jumlah-jumlah tersebut dalam ayat (1) pasal ini. Hanya dalam satu dua hal, jika terhadap seorang pegawai yang diperhentikan menurut pasal 1 peraturan ini, pada saat pemberhentiannya dapat dinyatakan dengan tegas, bahwa mengingat akan keahlian, pengalaman, didikan dan kecakapan besar kemungkinannya ia segera dapat dipekerjakan kembali dalam suatu jabatan Negeri lain, maka dibuka kemungkinan untuk memberikan kepadanya uang-tunggu yang lebih tinggi menurut penetapan- penetapan dalam ayat (2) pasal ini. ayat (3) : Jika untuk tahun pertama dianggap pada tempatnya untuk menyesuaikan jumlah uang-tunggu dengan jumlah minimum penghasilan yang dapat diberikan menurut peraturan gaji yang berlaku, maka untuk tahun-tahun selanjutnya jumlah uang-tunggu ditetapkan lebih rendah dari pada penghasilan minimum bagi seorang yang bekerja aktip. Ayat (4) dan (5) : Cukup jelas.
dan 7 : Cukup jelas.
: Berhubung dengan penetapan dalam pasal ini, maka apabila suatu jawatan Negeri membutuhkan tambahan pegawai-pegawai lagi, haruslah kebutuhan itu dicukupi dengan menempatkan kembali pegawai-pegawai yang masih menerima uang-tunggu terlebih dahulu.
: Pembatasan penghasilan ditetapkan dalam pasal ini, karena tidak dimaksudkan bahwa peraturan ini akan membuka kemungkinan, bahwa seorang pegawai yang telah menerima uang- tunggu, menerima pula penghasilan-penghasilan, lain dalam waktu menunggu ("non-aktip"), sehingga jumlah semua pendapatan menjadi lebih besar dari pada penghasilan yang mungkin ia terima jika ia bekerja aktip terus.
: Tidak memerlukan penjelasan. Pasal 11, 12, 13 dan 14 Cukup jelas.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)