DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1983

Nomor: 15
Tahun: 1983
Ditetapkan: 30 April 1983
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 40

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk itu pengusahaan jasa kepelabuhanan perlu disusun dan ditata pengelompokannya ke dalam beberapa Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas beberapa pelabuhan tertentu pengusahaannya perlu diselenggarakan dalam Perusahaan Umum Pelabuhan II; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4.Reglement-reglement tentang Kepelabuhanan dan Tertib Bandar;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3251);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM PELABUHAN II. www.djpp.depkumham.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
b.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia-,
c.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan laut;
d.Perusaha andalah Perusahaan Umum Pelabuhan II;
e.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Pelabuhan II;
f.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Pelabuhan II;
g.Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Pelabuhan II;

BAB II

PENETAPAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 2

(1)Pelabuhan-pelabuhan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini beserta pelabuhan-pelabuhan yang pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pengusahaannya merupakan bagian dari pelabuhan-pelabuhan yang bersangkutan, ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum Pelabuhan II disingkat PERUM PELABUHAN II.
(2)Perum Pelabuhan II berada dalam lingkungan Departemen Perhubungan.
(3)Sebagai Perusahaan yang memberikan jasa kepelabuhanan, Perum Pelabuhan II wajib melaksanakan peraturan-peraturan tentang kepelabuhanan, tertib bandar dan angkutan laut dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III

ANGGARAN DASAR

Pasal 3

(1)Perusahaan adalah badan hukum yang ditetapkan untuk mengusahakan pelabuhan-pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
(2)Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap perusahaan berlaku hukum Indonesia. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 4

(1)Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta.
(2)Perubahan tempat kedudukan dan Kantor Pusat Perusahaan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

(1)Tujuan Perusahaan ialah mengusahakan jasa kepelabuhanan dari pelabuhan-pelabuhan tersebut pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dalam rangka menunjang terselenggaranya kelancaran angkutan laut.
(2)Perusahaan berusaha di bidang penyediaan jasa kepelabuhanan dan usaha lainnya yang berkaitan dengan pengusahaan jasa kepelabuhanan setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 6

Dengan mengindahkan asas-asas ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara, Perusahaan menyediakan dan mengusahakan :

a.kolam-kolam pelabuhan dan luas perairan untuk lalu lintas pelayaran dan tempat kapal berlabuh;
b.jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal-kapal (pilotage) dan pemberian jasa penundaan kapal laut;
c.dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
d.gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan,
e.tanah untuk pelbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;
f.jaring-jaring jalan dan jembatan, saluran pembuangan air, saluran listrik, saluran air minum, pemadam kebakaran dan lain-lain;
g.jasa terminal;
h.usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan persetujuan Menteri.

Pasal 7

Perusahaan mempunyai hak dan wewenang:

a.menetapkan tata guna dan pengelolaan tanah dan perairan dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; www.djpp.depkumham.go.id
b.untuk didengar pendapatnya terhadap pemberian izin bangunan bagi bangunan yang akan didirikan di dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
c.mengajukan saran mengenai kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan.

Pasal 8

Perusahaan dapat ditugaskan oleh Menteri untuk melaksanakan pengawasan penggunaan dan pengoperasian pelabuhan khusus.

Pasal 9

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Besarnya modal awal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan negara yang tertanam dalam Pelabuhan-pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan secara bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan.
(3)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah ini.
(5)Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dan cadangan penyusutan yang pengurusannya ditetapkan oleh Menteri.
(6)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
(7)Semua alat-alat likuid (liquid) yang tidak segera diperlukan oleh perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Isi peraturan

Teks40PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk itu pengusahaan jasa kepelabuhanan perlu disusun dan ditata pengelompokannya ke dalam beberapa Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas beberapa pelabuhan tertentu pengusahaannya perlu diselenggarakan dalam Perusahaan Umum Pelabuhan II; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4.Reglement-reglement tentang Kepelabuhanan dan Tertib Bandar;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3251);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM PELABUHAN II. www.djpp.depkumham.go.id

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

a.Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia;
b.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia-,
c.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan laut;
d.Perusaha andalah Perusahaan Umum Pelabuhan II;
e.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Pelabuhan II;
f.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Pelabuhan II;
g.Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Pelabuhan II;

BAB II

PENETAPAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 2

(1)Pelabuhan-pelabuhan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini beserta pelabuhan-pelabuhan yang pada saat Peraturan Pemerintah ini ditetapkan pengusahaannya merupakan bagian dari pelabuhan-pelabuhan yang bersangkutan, ditetapkan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum Pelabuhan II disingkat PERUM PELABUHAN II.
(2)Perum Pelabuhan II berada dalam lingkungan Departemen Perhubungan.
(3)Sebagai Perusahaan yang memberikan jasa kepelabuhanan, Perum Pelabuhan II wajib melaksanakan peraturan-peraturan tentang kepelabuhanan, tertib bandar dan angkutan laut dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB III

ANGGARAN DASAR

Pasal 3

(1)Perusahaan adalah badan hukum yang ditetapkan untuk mengusahakan pelabuhan-pelabuhan sebagaimana tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
(2)Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap perusahaan berlaku hukum Indonesia. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 4

(1)Perusahaan berkedudukan dan berkantor Pusat di Jakarta.
(2)Perubahan tempat kedudukan dan Kantor Pusat Perusahaan ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 5

(1)Tujuan Perusahaan ialah mengusahakan jasa kepelabuhanan dari pelabuhan-pelabuhan tersebut pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dalam rangka menunjang terselenggaranya kelancaran angkutan laut.
(2)Perusahaan berusaha di bidang penyediaan jasa kepelabuhanan dan usaha lainnya yang berkaitan dengan pengusahaan jasa kepelabuhanan setelah mendapatkan persetujuan Menteri.

Pasal 6

Dengan mengindahkan asas-asas ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara, Perusahaan menyediakan dan mengusahakan :

a.kolam-kolam pelabuhan dan luas perairan untuk lalu lintas pelayaran dan tempat kapal berlabuh;
b.jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal-kapal (pilotage) dan pemberian jasa penundaan kapal laut;
c.dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
d.gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang angkutan bandar, alat bongkar muat, serta peralatan pelabuhan,
e.tanah untuk pelbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;
f.jaring-jaring jalan dan jembatan, saluran pembuangan air, saluran listrik, saluran air minum, pemadam kebakaran dan lain-lain;
g.jasa terminal;
h.usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan persetujuan Menteri.

Pasal 7

Perusahaan mempunyai hak dan wewenang:

a.menetapkan tata guna dan pengelolaan tanah dan perairan dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; www.djpp.depkumham.go.id
b.untuk didengar pendapatnya terhadap pemberian izin bangunan bagi bangunan yang akan didirikan di dalam daerah lingkungan kepentingan pelabuhan;
c.mengajukan saran mengenai kebijaksanaan di bidang kepelabuhanan.

Pasal 8

Perusahaan dapat ditugaskan oleh Menteri untuk melaksanakan pengawasan penggunaan dan pengoperasian pelabuhan khusus.

Pasal 9

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Besarnya modal awal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan negara yang tertanam dalam Pelabuhan-pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan secara bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan.
(3)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah ini.
(5)Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dan cadangan penyusutan yang pengurusannya ditetapkan oleh Menteri.
(6)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
(7)Semua alat-alat likuid (liquid) yang tidak segera diperlukan oleh perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1983

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (5)

Undang-Undang Dasar

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1983