DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1983

Nomor: 11
Tahun: 1983
Ditetapkan: 25 April 1983
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 52

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, perlu mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969 dan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Kepelabuhanan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Indische Scheepvaartswet, Staatsblad Tahun 1936 Nomor 700;
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4.Reglement-reglement tentang Kepelabuhanan dan Tertib Bandar; MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 1969 tentang Susunan dan Tata. Kerja Kepelabuhanan dan Daerah Pelayaran; Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN KEPELABUHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh dan/atau tempat bertambahnya kapal laut serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang dan hewan, serta merupakan daerah lingkungan kerja kegiatan ekonomi;
b.Pelabuhan …
b.Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang penggunaannya khusus untuk kegiatan sektor perindustrian, pertambangan, atau pertanian yang pembangunan dan pengoperasiannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan untuk bongkar muat bahan baku dan hasil produksinya yang tidak dapat ditampung oleh pelabuhan yang dibuka untuk umum;
c.Administrator Pelabuhan adalah koordinator bidang perhubungan laut yang berfungsi mengkoordinasikan unit pelaksana Badan Usaha Pelabuhan, instansi- instansi pemerintah bidang perhubungan laut dan instansi-instansi pemerintah lainnya untuk kelancaran tugas kepelabuhanan di pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
d.Kepala Pelabuhan adalah kepala tim pelaksana teknis instansi pemerintah bidang perhubungan laut yang melaksanakan pengelolaan jasa kepelabuhanan dan mengkoordinasikan instansi-instansi pemerintah bidang perhubungan laut dan instansi-instansi pemerintah lainnya untuk kelancaran tugas kepelabuhanan di pelabuhan yang tidak diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
e.Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan;
f.Unit Pelaksana Badan Usaha Pelabuhan adalah unit organisasi Badan Usaha Pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengusahaan jasa kepelabuhanan di pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
g.Kepala Pelaksana Pelabuhan Khusus adalah pejabat instansi yang bersangkutan yang bertugas melakukan pengoperasian pelabuhan khusus;
h.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan laut.

Pasal 2

(1)Daerah lingkungan kerja pelabuhan meliputi wilayah perairan dan daratan dengan bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas teknis lainnya yang diperlukan untuk pelayanan kapal laut dan kendaraan air lainnya serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan angkutan laut.
(2)Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan merupakan kawasan di sekeliling daerah lingkungan kerja pelabuhan yang izin penggunaan tanah dan pembangunan gedung-gedungnya serta lain-lain bangunannya diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau pejabat yang ditunjuknya setelah terlebih dahulu mendengar pendapat dari Kepala Unit Pelaksana Badan Usaha Pelabuhan/Kepala Pelabuhan.
(3)Batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan batas daerah lingkungan kepentingan pelabuhan ditetapkan dalam peraturan-peraturan untuk masing-masing pelabuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

STATUS, FUNGSI DAN PEMBlNAAN

Pasal 3

Pelabuhan dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh Pemerintah.

Pasal 4

(1)Pelabuhan sebagai tumpuan tatanan kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintahan merupakan sarana untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan dalam menunjang penyelenggaraan angkutan laut.
(2)Pembinaan kepelabuhanan disusun dalam sistem kepelabuhanan nasional yang merupakan bagian dari sistem perhubungan laut yang mampu menunjang pembangunan nasional.

Pasal 5

(1)Menteri melakukan pembinaan kepelabuhanan baik mengenai pembangunan, pendayagunaan maupun pengembangannya.
(2)Pembinaan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengembangan fasilitas-fasilitas kepelabuhanan untuk :
1. a.kapal laut dan kendaraan air lainnya, penumpang, barang, dan hewan;
2. b.pemeriksaan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan-peraturan angkutan laut, keselamatan pelayaran dan tertib bandar;
3. c.pemeriksaan terhadap lalu lintas penumpang, barang dan hewan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan-peraturan di bidang tugas-tugas pemerintahan;
4. d.penyelenggaraan ketertiban dan keamanan intern pelabuhan.

Pasal 6

(1)Penetapan suatu tempat sebagai pelabuhan dilakukan oleh Menteri.
(2)Penetapan suatu pelabuhan sebagai pelabuhan untuk keperluan perdagangan luar negeri dilakukan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan.
(3)Penetapan suatu pelabuhan sebagai pelabuhan khusus termasuk penetapan penggunaan dan pengoperasiannya dilakukan sesuai dengan persyaratan- persyaratan yang ditetapkan Menteri.

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Pengusahaan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan meliputi.:
1. a.penyediaan dan pengusahaan kolam-kolam pelabuhan dan luas perairan untuk lalu lintas pelayaran dan tempat kapal berlabuh;
2. b.pengusahaan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal- kapal (pilotage) dan pemberian jasa penundaan kapal
3. c.penyediaan dan pengusahaan dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
4. d.penyediaan dan pengusahaan gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
5. e.penyediaan dan pengusahaan tanah untuk pelbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;
6. f.penyediaan jaring-jaring jalan dan jembatan, saluran pembuangan air, saluran listrik, saluran air minum, pemadam kebakaran dan lain-lain;
7. g.pengusahaan jasa terminal;
8. h.usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang pengusahaan jasa kepelabuhanan yang ditetapkan Menteri.
(2)Badan Usaha Pelabuhan menetapkan tata guna dan pengelolaan tanah dan perairan dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Pelabuhan khusus sebagai sarana kegiatan instansi yang bersangkutan disediakan khusus untuk kegiatan bongkar muat bahan baku dan hasil produksi instansi tersebut.
(2)Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini Menteri bersama-sama Menteri yang bertanggung jawab atas kegiatan sektor perindustrian, pertambangan, atau pertanian tersebut mengatur ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan jasa kepelabuhanan dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan yang ada di pelabuhan khusus.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 9

(1)Unsur-unsur pelaksana di pelabuhan terdiri dari instansi-instansi dan unit-unit kerja yang tugasnya berkaitan dengan lalu lintas kapal, penumpang, barang, dan hewan di pelabuhan.
(2)Instansi …
(2)Instansi dan unit kerja tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, antara lain:
1. a.unit pelaksana Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
2. b.unit pelaksana teknis pelabuhan di pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
3. c.unit-unit pelaksana teknis instansi Pemerintah bidang perhubungan laut selain tersebut dalam huruf a dan huruf b;
4. d.Instansi-instansi Pemerintah lainnya;
5. e.Badan Usaha Milik Negara dan/atau swasta lainnya;
6. f.Administrator Pelabuhan di pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Isi peraturan

Teks52PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, perlu mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1969 dan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pembinaan Kepelabuhanan; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2.Indische Scheepvaartswet, Staatsblad Tahun 1936 Nomor 700;
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4.Reglement-reglement tentang Kepelabuhanan dan Tertib Bandar; MEMUTUSKAN : Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor I Tahun 1969 tentang Susunan dan Tata. Kerja Kepelabuhanan dan Daerah Pelayaran; Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBINAAN KEPELABUHANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

a.Pelabuhan adalah daerah tempat berlabuh dan/atau tempat bertambahnya kapal laut serta kendaraan air lainnya untuk menaikkan dan menurunkan penumpang, bongkar muat barang dan hewan, serta merupakan daerah lingkungan kerja kegiatan ekonomi;
b.Pelabuhan …
b.Pelabuhan Khusus adalah pelabuhan yang penggunaannya khusus untuk kegiatan sektor perindustrian, pertambangan, atau pertanian yang pembangunan dan pengoperasiannya dilakukan oleh instansi yang bersangkutan untuk bongkar muat bahan baku dan hasil produksinya yang tidak dapat ditampung oleh pelabuhan yang dibuka untuk umum;
c.Administrator Pelabuhan adalah koordinator bidang perhubungan laut yang berfungsi mengkoordinasikan unit pelaksana Badan Usaha Pelabuhan, instansi- instansi pemerintah bidang perhubungan laut dan instansi-instansi pemerintah lainnya untuk kelancaran tugas kepelabuhanan di pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
d.Kepala Pelabuhan adalah kepala tim pelaksana teknis instansi pemerintah bidang perhubungan laut yang melaksanakan pengelolaan jasa kepelabuhanan dan mengkoordinasikan instansi-instansi pemerintah bidang perhubungan laut dan instansi-instansi pemerintah lainnya untuk kelancaran tugas kepelabuhanan di pelabuhan yang tidak diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
e.Badan Usaha Pelabuhan adalah badan usaha milik negara yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk untuk mengusahakan jasa kepelabuhanan;
f.Unit Pelaksana Badan Usaha Pelabuhan adalah unit organisasi Badan Usaha Pelabuhan yang mempunyai tugas melaksanakan pengusahaan jasa kepelabuhanan di pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
g.Kepala Pelaksana Pelabuhan Khusus adalah pejabat instansi yang bersangkutan yang bertugas melakukan pengoperasian pelabuhan khusus;
h.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan laut.

Pasal 2

(1)Daerah lingkungan kerja pelabuhan meliputi wilayah perairan dan daratan dengan bangunan-bangunan dan fasilitas-fasilitas teknis lainnya yang diperlukan untuk pelayanan kapal laut dan kendaraan air lainnya serta kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan angkutan laut.
(2)Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan merupakan kawasan di sekeliling daerah lingkungan kerja pelabuhan yang izin penggunaan tanah dan pembangunan gedung-gedungnya serta lain-lain bangunannya diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atau pejabat yang ditunjuknya setelah terlebih dahulu mendengar pendapat dari Kepala Unit Pelaksana Badan Usaha Pelabuhan/Kepala Pelabuhan.
(3)Batas daerah lingkungan kerja pelabuhan dan batas daerah lingkungan kepentingan pelabuhan ditetapkan dalam peraturan-peraturan untuk masing-masing pelabuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II

STATUS, FUNGSI DAN PEMBlNAAN

Pasal 3

Pelabuhan dikuasai, diselenggarakan dan diatur oleh Pemerintah.

Pasal 4

(1)Pelabuhan sebagai tumpuan tatanan kegiatan ekonomi dan kegiatan pemerintahan merupakan sarana untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan dalam menunjang penyelenggaraan angkutan laut.
(2)Pembinaan kepelabuhanan disusun dalam sistem kepelabuhanan nasional yang merupakan bagian dari sistem perhubungan laut yang mampu menunjang pembangunan nasional.

Pasal 5

(1)Menteri melakukan pembinaan kepelabuhanan baik mengenai pembangunan, pendayagunaan maupun pengembangannya.
(2)Pembinaan kepelabuhanan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, meliputi perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengembangan fasilitas-fasilitas kepelabuhanan untuk :
1. a.kapal laut dan kendaraan air lainnya, penumpang, barang, dan hewan;
2. b.pemeriksaan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan-peraturan angkutan laut, keselamatan pelayaran dan tertib bandar;
3. c.pemeriksaan terhadap lalu lintas penumpang, barang dan hewan yang berkaitan dengan pelaksanaan peraturan-peraturan di bidang tugas-tugas pemerintahan;
4. d.penyelenggaraan ketertiban dan keamanan intern pelabuhan.

Pasal 6

(1)Penetapan suatu tempat sebagai pelabuhan dilakukan oleh Menteri.
(2)Penetapan suatu pelabuhan sebagai pelabuhan untuk keperluan perdagangan luar negeri dilakukan oleh Menteri setelah mendengar pertimbangan Menteri Perdagangan dan Menteri Keuangan.
(3)Penetapan suatu pelabuhan sebagai pelabuhan khusus termasuk penetapan penggunaan dan pengoperasiannya dilakukan sesuai dengan persyaratan- persyaratan yang ditetapkan Menteri.

Pasal 7

…

Pasal 7

(1)Pengusahaan jasa kepelabuhanan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Pelabuhan meliputi.:
1. a.penyediaan dan pengusahaan kolam-kolam pelabuhan dan luas perairan untuk lalu lintas pelayaran dan tempat kapal berlabuh;
2. b.pengusahaan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal- kapal (pilotage) dan pemberian jasa penundaan kapal
3. c.penyediaan dan pengusahaan dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang;
4. d.penyediaan dan pengusahaan gudang-gudang dan tempat penimbunan barang-barang, angkutan bandar, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
5. e.penyediaan dan pengusahaan tanah untuk pelbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;
6. f.penyediaan jaring-jaring jalan dan jembatan, saluran pembuangan air, saluran listrik, saluran air minum, pemadam kebakaran dan lain-lain;
7. g.pengusahaan jasa terminal;
8. h.usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang pengusahaan jasa kepelabuhanan yang ditetapkan Menteri.
(2)Badan Usaha Pelabuhan menetapkan tata guna dan pengelolaan tanah dan perairan dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 8

(1)Pelabuhan khusus sebagai sarana kegiatan instansi yang bersangkutan disediakan khusus untuk kegiatan bongkar muat bahan baku dan hasil produksi instansi tersebut.
(2)Berdasarkan Peraturan Pemerintah ini Menteri bersama-sama Menteri yang bertanggung jawab atas kegiatan sektor perindustrian, pertambangan, atau pertanian tersebut mengatur ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan jasa kepelabuhanan dan pemanfaatan fasilitas pelabuhan yang ada di pelabuhan khusus.

BAB III

ORGANISASI

Pasal 9

(1)Unsur-unsur pelaksana di pelabuhan terdiri dari instansi-instansi dan unit-unit kerja yang tugasnya berkaitan dengan lalu lintas kapal, penumpang, barang, dan hewan di pelabuhan.
(2)Instansi …
(2)Instansi dan unit kerja tersebut dalam ayat (1) Pasal ini, antara lain:
1. a.unit pelaksana Badan Usaha Pelabuhan di pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
2. b.unit pelaksana teknis pelabuhan di pelabuhan-pelabuhan yang tidak diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan;
3. c.unit-unit pelaksana teknis instansi Pemerintah bidang perhubungan laut selain tersebut dalam huruf a dan huruf b;
4. d.Instansi-instansi Pemerintah lainnya;
5. e.Badan Usaha Milik Negara dan/atau swasta lainnya;
6. f.Administrator Pelabuhan di pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan oleh Badan Usaha Pelabuhan.

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (6)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1985

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1987

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 46 Tahun 1985

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Peraturan turunan (6)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1983

Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1985

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 52 Tahun 1987

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 46 Tahun 1985