Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1953
- Nomor
- 17
- Tahun
- 1953
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 1
MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 22 TAHUN 1950 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1951, MENGENAI JUMLAH TUNJANGAN TERTINGGI YANG DAPAT MIBERIKAN BERTURUT-TURUT KEPADA BEKAS PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN DAN MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Pasal 1. Jumlah "Rp. 750,-" dalam Pasal 2, ayat 1, garis terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu :Nomor 22 tahun 1950 dan jumlah serta kata-kata "Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah)" dalam pasal 3 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1951, diganti menjadi: "50% dari gaji pokok yang diterima terakhir sebulan". Pasal 2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1953. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 April 1953. Presiden Republik Indonesia, Ttd. SOEKARNO. Menteri Urusan Pegawai, Ttd. SOEROSO Diundangkan pada tanggal 17 April 1953. Menteri Kehakiman, Ttd. LOEKMAN WIRIADINATA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1953 UNTUK MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA DAHULU NOMOR 22 TAHUN 1950 DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1951, MENGENAI JUMLAH TUNJANGAN TERTINGGI YANG DAPAT MIBERIKAN BERTURUT-TURUT KEPADA BEKAS PRESIDEN-WAKIL PRESIDEN DAN MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Jumlah maksimum tunjangan untuk bekas Menteri dan (Wakil) Perdana Menteri sebesar Rp. 750,- sebulan termuat dalam pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 33 tahun 1951) telah ditetapkan sebesar 50% dari gaji Menteri pada waktu itu, yaitu Rp. 1500,- sebulan menurut pasal 1 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1950 (Lembaran Negara Nomor 15 tahun 1950). Maka, agar jumlah maksimum tunjangan yang diberikan kepada bekas Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan Menteri dapat selalu sesuai dengan perhitungan dimaksudkan, dianggap perlu untuk menetapkan jumlah maksimum itu sebesar 50% dari gaji terakhir yang diterima oleh penjabat yang bersangkutan. Dalam menentukan maksimum tunjangan untuk bekas Presiden/Wakil Presiden sudah seadilnya, jika didasarkan pula atas perhitungan yang sama sebagai dimaksud di atas. Perubahan ini merupakan penetapan sementara menunggu penetapan dengan Undang-undang. Termasuk Lembaran Negara Nomor 30 tahun 1953. Diketahui: Menteri Kehakiman, Ttd. LOEKMAN WIRIADINATA. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1953 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1953/30; TLN NO. 394
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)