Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1951
- Nomor
- 21
- Tahun
- 1951
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 6
MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA BEKAS MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH MELETAKKAN JABATAN. Pasal 1. Untuk menjalankan peraturan ini, maka yang dimaksudkan :
Pasal 2. Kepada Menteri Negara Republik Indonesia yang telah meletakkan jabatan diberi tunjangan bulanan yang memberatkan anggaran belanja Negara menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini. Pasal 3.
Pasal 4.
Tunjangan ini mulai dibayarkan untuk bulan berikutnya bulan seorang Menteri meletakkan,jabatan dengan resmi. Pasal 6. Pembayaran tunjangan berakhir :
Pasal 7.
Pasal 8.
Pasal 9.
Pasal 10. Tunjangan termaksud dalam peraturan ini dapat dibayarkan pula di samping pensiun yang mungkin diterima oleh yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan pensiun bagi pegawai negeri. Pasal 11.
Pasal 12.
Pasal 13. Peraturan tunjangan kemahalan dari keluarga yang berlaku bagi pegawai Negeri berlaku pula terhadap penerima tunjangan termaksud dalam peraturan ini. Pasal 14.
Pasal 15. Peraturan ini dapat disebut "PERATURAN TUNJANGAN BEKAS MENTERI" dan mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga tanggal 27 Desember 1949. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Maret 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO PERDANA MENTERI, MOHAMMAD NATSIR MENTERI KEUANGAN, SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA Diundangkan Pada tanggal 19 Maret 1951. MENTERI KEHAKIMAN, WONGSONEGORO PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1951 MENGENAI PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA BEKAS MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH MELETAKKAN JABATAN. Berhubung dengan hal, bahwa beberapa bekas Menteri hingga saat ini belum menerima sesuatu tunjangan, maka dipandang perlu untuk mengadakan peraturan sementara tentang pemberian tunjangan itu, sebelum hal ini dapat diatur dalam suatu Undang-undang. Peraturan ini akan berlaku untuk pertama kali bagi para anggauta Kabinet Republik Indonesia Serikat dahulu dan selanjutnya bagi para Kabinet-kabinet Negara Kesatuan. Sebagai dasar diambil peraturan pemberian tunjangan kepada bekas Presiden dan bekas penjabat-penjabat lain Republik Indonesia dahulu (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 22 tahun 1950). Perbedaan terdapat pada pasal-pasal yang diterangkan lebih lanjut di bawah ini, mengenai hal-hal yang perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang.
: Jumlah-jumlah pensiun telah disesuaikan dengan gaji-gaji dan keadaan lain pada dewasa ini. Dirasa bahwa jumlah-jumlah itu adalah sepantasnya dan tidak perlu mendapat keterangan lebih lanjut.
: Dalam pasal ini ditentukan bahwa bekas penjabat termaksud tidak akan menerima tunjangan, jika ia diangkat lagi menjadi Menteri.
: Dengan pasal ini ditentukan, bahwa tunjangan ini dapat diberikan disamping pensiun yang mungkin diberikan pula kepadanya sebagai bekas pegawai Negeri, oleh karena pensiun itu adalah suatu hak yang berhubungan dengan pekerjaan dan masa-kerja yang harus dipandang sebagai telah diselesaikan seluruhnya.
: Seperti diterangkan di atas, maka peraturan ini akan berlaku untuk pertama kalinya bagi para anggauta Kabinet Republik Indonesia Serikat dahulu dan Republik Indonesia Kesatuan, sedang para anggauta bekas Kabinet Republik Indonesia dahulu yang telah menerima tunjangan menurut Peraturan Republik Indonesia lama akan tetap menerima tunjangan menurut peraturan itu, kecuali jika mereka telah diangkat lagi dalam jabatannya pada Negara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia kesatuan secara berturut- turut. Dalam hal ini, maka masa-kerja untuk penetapan jumlah tunjangannya, dipandang mulai berlaku pada waktu yang bersangkutan mulai bekerja dalam jabatannya pada Pemerintah Republik Indonesia dahulu. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber : LN 1951/33; TLN NO. 96
Membuka PDF…