DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1951

Nomor: 21
Tahun: 1951
Ditetapkan: 17 Maret 1951
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA BEKAS MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH MELETAKKAN JABATAN. Pasal 1. Untuk menjalankan peraturan ini, maka yang dimaksudkan :

1."Masa-jabatan" ialah masa di antara hari-bulan pertama dalam bulan berikutnya bulan seseorang diangkat dengan resmi menjadi Menteri dan hari pertama dalam bulan berikutnya bulan ia meletakkan jabatan itu dengan resmi pula;
2."Dasar tunjangan" ialah jumlah yang sama dengan penghasilan- tetap bulanan;
3."Penghasilan-tetap bulanan" ialah penghasilan bersih menurut peraturan yang berlaku dengan tidak ditambah dengan tunjangan-tunjangan dan penghasilan lain yang sifatnya dapat dianggap sama dengan tunjangan;
4.Menteri ialah Menteri Negara termasuk yang tidak mempunyai portefuille dan (Wakil)-Perdana Menteri. Pasal 2. Kepada Menteri Negara Republik Indonesia yang telah meletakkan jabatan diberi tunjangan bulanan yang memberatkan anggaran belanja Negara menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini. Pasal 3.

(1)Tunjangan termaksud dalam pasal 2 di atas ini diberikan atas dasar lamanya masa-jabatan;
(2)Jumlah tunjangan ini ialah untuk tiap-tiap satu bulan masa- jabatan 1 % (satu persen) dari dasar tunjangan dengan ketentuan bahwa sedikit-dikitnya diberikan 6% (enam persen) dari dasar tunjangan;
(3)Jumlah tunjangan termaksud dalam peraturan ini tidak boleh lebih dari pada f. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah). Pasal 4.
(1)Tunjangan ini diberikan oleh Presiden dengan surat putusan;
(2)Untuk mendapat tunjangan menurut peraturan ini, maka Sekretaris Dewan Menteri harus mengajukan permohonan dengan tertulis untuk para Menteri yang berkepentingan kepada Presiden dengan perantaraan Kepala Kantor Urusan Pegawai dengan disertai salinan surat pengangkatan dan pemberhentian.

Pasal 5

Tunjangan ini mulai dibayarkan untuk bulan berikutnya bulan seorang Menteri meletakkan,jabatan dengan resmi. Pasal 6. Pembayaran tunjangan berakhir :

a.Pada penghabisan bulan berikutnya bulan penerima tunjangan meninggal dunia;
b.Pada penghabisan bulan terjadinya sebab-sebab pemberhentian pembayaran itu seperti termaksud dalam pasal 7 dan 8 di bawah ini. Pasal 7.

(1)Tunjangan termaksud dalam peraturan ini diperhentikan pemberiannya apabila penerima tunjangan diangkat lagi menjadi Menteri,
(2)Dalam hal ia meletakkan jabatan lagi, maka kepadanya diberi tunjangan baru. Untuk perhitungan tunjangan baru ini, maka masa-masa jabatan sebagai Menteri dijumlahkan semuanya hingga merupakan satu masa-jabatan yang berlangsung, dengan ketentuan bahwa yang ditetapkan termaksud dalam pasal 3 ayat 3 di atas tadi baru dilakukan setelah terjadi penjumlahan ini. Pasal 8.
(1)Pemberian tunjangan dapat diperhentikan apabila dianggap perlu berhubung dengan kepentingan Negara.
(2)Keputusan ini diambil setelah ada pertimbangan Dewan Menteri. Pasal 9.
(1)Pasal 7 ayat 1 berlaku pula terhadap penerima tunjangan yang diangkat menjadi (Wakil)-Presiden.
(2)Apabila ia setelah meletakkan jabatan (Wakil)-Presiden mendapat tunjangan yang telah ditetapkan untuk bekas (Wakil)- Presiden maka kedua macam tunjangan itu dapat diberikan bersamaan kepadanya, asal saja jumlah kedua macam tunjangan itu tidak melebihi tunjangan tertinggi yang telah ditetapkan untuk bekas (Wakil)-Presiden. Pasal 10. Tunjangan termaksud dalam peraturan ini dapat dibayarkan pula di samping pensiun yang mungkin diterima oleh yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan pensiun bagi pegawai negeri. Pasal 11.
(1)Apabila penerima tunjangan termaksud dalam peraturan ini meninggal dunia, maka kepada isterinya yang sah diberi tunjangan sebanyak separoh dari pada tunjangan yang ditetapkan menurut peraturan ini.
(2)Apabila isteri yang ditinggalkan itu kawin lagi atau meninggal dunia, maka mulai dari bulan berikutnya bulan hal ini terjadi tunjangan itu tidak dibayarkan. Pasal 12.
(1)Dalam hal isteri penerima tunjangan tersebut dalam pasal II di atas telah meninggal dunia, maka kepada anak-piatunya diberikan tunjangan sebanyak separoh dari pada tunjangan yang telah ditetapkan bagi bekas Menteri.
(2)Apabila anak termaksud dalam ayat di atas ini telah bekerja atau mencapai umur 21 tahun, kawin ataupun meninggal dunia, maka tunjangan termaksud tidak dibayarkan lagi mulai dari bulan hal itu terjadi. Pasal 13. Peraturan tunjangan kemahalan dari keluarga yang berlaku bagi pegawai Negeri berlaku pula terhadap penerima tunjangan termaksud dalam peraturan ini. Pasal 14.
(1)Peraturan tunjangan kepada bekas Menteri seperti termaksud dalam Peraturan Pemerintah tanggal 31 Mei 1950 No. 22 masih tetap berlaku terhadap mereka yang sejak tanggal 27 Desember 1949 tidak mempunyai kedudukan Menteri Negara Republik Indonesia Serikat atau Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Terhadap mereka yang telah menerima tunjangan menurut ketentuan termaksud dalam ayat 1, dan setelah tanggal 27 Desember 1949 diangkat menjadi Menteri Republik Indonesia Serikat atau Negara Kesatuan, berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 peraturan ini.
(3)Jumlah tunjangan yang mungkin diberikan menurut Peraturan Pemerintah tanggal 31 Mei 1950 No. 22 Republik Indonesia dahulu jo. pasal 7 peraturan ini, tidak boleh melebihi jumlah termaksud dalam pasal 3 ayat 3 peraturan ini. Pasal 15. Peraturan ini dapat disebut "PERATURAN TUNJANGAN BEKAS MENTERI" dan mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga tanggal 27 Desember 1949. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Maret 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO PERDANA MENTERI, MOHAMMAD NATSIR MENTERI KEUANGAN, SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA Diundangkan Pada tanggal 19 Maret 1951. MENTERI KEHAKIMAN, WONGSONEGORO PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1951 MENGENAI PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA BEKAS MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH MELETAKKAN JABATAN. Berhubung dengan hal, bahwa beberapa bekas Menteri hingga saat ini belum menerima sesuatu tunjangan, maka dipandang perlu untuk mengadakan peraturan sementara tentang pemberian tunjangan itu, sebelum hal ini dapat diatur dalam suatu Undang-undang. Peraturan ini akan berlaku untuk pertama kali bagi para anggauta Kabinet Republik Indonesia Serikat dahulu dan selanjutnya bagi para Kabinet-kabinet Negara Kesatuan. Sebagai dasar diambil peraturan pemberian tunjangan kepada bekas Presiden dan bekas penjabat-penjabat lain Republik Indonesia dahulu (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 22 tahun 1950). Perbedaan terdapat pada pasal-pasal yang diterangkan lebih lanjut di bawah ini, mengenai hal-hal yang perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang.

Pasal 3

: Jumlah-jumlah pensiun telah disesuaikan dengan gaji-gaji dan keadaan lain pada dewasa ini. Dirasa bahwa jumlah-jumlah itu adalah sepantasnya dan tidak perlu mendapat keterangan lebih lanjut.

Pasal 7

: Dalam pasal ini ditentukan bahwa bekas penjabat termaksud tidak akan menerima tunjangan, jika ia diangkat lagi menjadi Menteri.

Pasal 10

: Dengan pasal ini ditentukan, bahwa tunjangan ini dapat diberikan disamping pensiun yang mungkin diberikan pula kepadanya sebagai bekas pegawai Negeri, oleh karena pensiun itu adalah suatu hak yang berhubungan dengan pekerjaan dan masa-kerja yang harus dipandang sebagai telah diselesaikan seluruhnya.

Pasal 14

: Seperti diterangkan di atas, maka peraturan ini akan berlaku untuk pertama kalinya bagi para anggauta Kabinet Republik Indonesia Serikat dahulu dan Republik Indonesia Kesatuan, sedang para anggauta bekas Kabinet Republik Indonesia dahulu yang telah menerima tunjangan menurut Peraturan Republik Indonesia lama akan tetap menerima tunjangan menurut peraturan itu, kecuali jika mereka telah diangkat lagi dalam jabatannya pada Negara Republik Indonesia Serikat dan Republik Indonesia kesatuan secara berturut- turut. Dalam hal ini, maka masa-kerja untuk penetapan jumlah tunjangannya, dipandang mulai berlaku pada waktu yang bersangkutan mulai bekerja dalam jabatannya pada Pemerintah Republik Indonesia dahulu. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1951 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber : LN 1951/33; TLN NO. 96

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

1."Masa-jabatan" ialah masa di antara hari-bulan pertama dalam bulan berikutnya bulan seseorang diangkat dengan resmi menjadi Menteri dan hari pertama dalam bulan berikutnya bulan ia meletakkan jabatan itu dengan resmi pula;
2."Dasar tunjangan" ialah jumlah yang sama dengan penghasilan- tetap bulanan;
3."Penghasilan-tetap bulanan" ialah penghasilan bersih menurut peraturan yang berlaku dengan tidak ditambah dengan tunjangan-tunjangan dan penghasilan lain yang sifatnya dapat dianggap sama dengan tunjangan;
4.Menteri ialah Menteri Negara termasuk yang tidak mempunyai portefuille dan (Wakil)-Perdana Menteri. Pasal 2. Kepada Menteri Negara Republik Indonesia yang telah meletakkan jabatan diberi tunjangan bulanan yang memberatkan anggaran belanja Negara menurut ketentuan-ketentuan tersebut dalam pasal-pasal di bawah ini. Pasal 3.

(1)Tunjangan termaksud dalam pasal 2 di atas ini diberikan atas dasar lamanya masa-jabatan;
(2)Jumlah tunjangan ini ialah untuk tiap-tiap satu bulan masa- jabatan 1 % (satu persen) dari dasar tunjangan dengan ketentuan bahwa sedikit-dikitnya diberikan 6% (enam persen) dari dasar tunjangan;
(3)Jumlah tunjangan termaksud dalam peraturan ini tidak boleh lebih dari pada f. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah). Pasal 4.
(1)Tunjangan ini diberikan oleh Presiden dengan surat putusan;
(2)Untuk mendapat tunjangan menurut peraturan ini, maka Sekretaris Dewan Menteri harus mengajukan permohonan dengan tertulis untuk para Menteri yang berkepentingan kepada Presiden dengan perantaraan Kepala Kantor Urusan Pegawai dengan disertai salinan surat pengangkatan dan pemberhentian.

Pasal 5

Tunjangan ini mulai dibayarkan untuk bulan berikutnya bulan seorang Menteri meletakkan,jabatan dengan resmi. Pasal 6. Pembayaran tunjangan berakhir :

a.Pada penghabisan bulan berikutnya bulan penerima tunjangan meninggal dunia;
b.Pada penghabisan bulan terjadinya sebab-sebab pemberhentian pembayaran itu seperti termaksud dalam pasal 7 dan 8 di bawah ini. Pasal 7.

(1)Tunjangan termaksud dalam peraturan ini diperhentikan pemberiannya apabila penerima tunjangan diangkat lagi menjadi Menteri,
(2)Dalam hal ia meletakkan jabatan lagi, maka kepadanya diberi tunjangan baru. Untuk perhitungan tunjangan baru ini, maka masa-masa jabatan sebagai Menteri dijumlahkan semuanya hingga merupakan satu masa-jabatan yang berlangsung, dengan ketentuan bahwa yang ditetapkan termaksud dalam pasal 3 ayat 3 di atas tadi baru dilakukan setelah terjadi penjumlahan ini. Pasal 8.
(1)Pemberian tunjangan dapat diperhentikan apabila dianggap perlu berhubung dengan kepentingan Negara.
(2)Keputusan ini diambil setelah ada pertimbangan Dewan Menteri. Pasal 9.
(1)Pasal 7 ayat 1 berlaku pula terhadap penerima tunjangan yang diangkat menjadi (Wakil)-Presiden.
(2)Apabila ia setelah meletakkan jabatan (Wakil)-Presiden mendapat tunjangan yang telah ditetapkan untuk bekas (Wakil)- Presiden maka kedua macam tunjangan itu dapat diberikan bersamaan kepadanya, asal saja jumlah kedua macam tunjangan itu tidak melebihi tunjangan tertinggi yang telah ditetapkan untuk bekas (Wakil)-Presiden. Pasal 10. Tunjangan termaksud dalam peraturan ini dapat dibayarkan pula di samping pensiun yang mungkin diterima oleh yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan pensiun bagi pegawai negeri. Pasal 11.
(1)Apabila penerima tunjangan termaksud dalam peraturan ini meninggal dunia, maka kepada isterinya yang sah diberi tunjangan sebanyak separoh dari pada tunjangan yang ditetapkan menurut peraturan ini.
(2)Apabila isteri yang ditinggalkan itu kawin lagi atau meninggal dunia, maka mulai dari bulan berikutnya bulan hal ini terjadi tunjangan itu tidak dibayarkan. Pasal 12.
(1)Dalam hal isteri penerima tunjangan tersebut dalam pasal II di atas telah meninggal dunia, maka kepada anak-piatunya diberikan tunjangan sebanyak separoh dari pada tunjangan yang telah ditetapkan bagi bekas Menteri.
(2)Apabila anak termaksud dalam ayat di atas ini telah bekerja atau mencapai umur 21 tahun, kawin ataupun meninggal dunia, maka tunjangan termaksud tidak dibayarkan lagi mulai dari bulan hal itu terjadi. Pasal 13. Peraturan tunjangan kemahalan dari keluarga yang berlaku bagi pegawai Negeri berlaku pula terhadap penerima tunjangan termaksud dalam peraturan ini. Pasal 14.
(1)Peraturan tunjangan kepada bekas Menteri seperti termaksud dalam Peraturan Pemerintah tanggal 31 Mei 1950 No. 22 masih tetap berlaku terhadap mereka yang sejak tanggal 27 Desember 1949 tidak mempunyai kedudukan Menteri Negara Republik Indonesia Serikat atau Menteri Negara Kesatuan Republik Indonesia.
(2)Terhadap mereka yang telah menerima tunjangan menurut ketentuan termaksud dalam ayat 1, dan setelah tanggal 27 Desember 1949 diangkat menjadi Menteri Republik Indonesia Serikat atau Negara Kesatuan, berlaku ketentuan-ketentuan dalam pasal 7 peraturan ini.
(3)Jumlah tunjangan yang mungkin diberikan menurut Peraturan Pemerintah tanggal 31 Mei 1950 No. 22 Republik Indonesia dahulu jo. pasal 7 peraturan ini, tidak boleh melebihi jumlah termaksud dalam pasal 3 ayat 3 peraturan ini. Pasal 15. Peraturan ini dapat disebut "PERATURAN TUNJANGAN BEKAS MENTERI" dan mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut hingga tanggal 27 Desember 1949. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Maret 1951. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEKARNO PERDANA MENTERI, MOHAMMAD NATSIR MENTERI KEUANGAN, SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA Diundangkan Pada tanggal 19 Maret 1951. MENTERI KEHAKIMAN, WONGSONEGORO PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 1951 MENGENAI PERATURAN SEMENTARA TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KEPADA BEKAS MENTERI NEGARA REPUBLIK INDONESIA YANG TELAH MELETAKKAN JABATAN. Berhubung dengan hal, bahwa beberapa bekas Menteri hingga saat ini belum menerima sesuatu tunjangan, maka dipandang perlu untuk mengadakan peraturan sementara tentang pemberian tunjangan itu, sebelum hal ini dapat diatur dalam suatu Undang-undang. Peraturan ini akan berlaku untuk pertama kali bagi para anggauta Kabinet Republik Indonesia Serikat dahulu dan selanjutnya bagi para Kabinet-kabinet Negara Kesatuan. Sebagai dasar diambil peraturan pemberian tunjangan kepada bekas Presiden dan bekas penjabat-penjabat lain Republik Indonesia dahulu (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia dahulu No. 22 tahun 1950). Perbedaan terdapat pada pasal-pasal yang diterangkan lebih lanjut di bawah ini, mengenai hal-hal yang perlu disesuaikan dengan keadaan sekarang.

Pasal 3

: Jumlah-jumlah pensiun telah disesuaikan dengan gaji-gaji dan keadaan lain pada dewasa ini. Dirasa bahwa jumlah-jumlah itu adalah sepantasnya dan tidak perlu mendapat keterangan lebih lanjut.

Pasal 7

: Dalam pasal ini ditentukan bahwa bekas penjabat termaksud tidak akan menerima tunjangan, jika ia diangkat lagi menjadi Menteri.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1951

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1968

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 3

Pasal 7

Pasal 10

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1968