Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 1963
- Nomor
- 17
- Tahun
- 1963
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
Memutuskan : Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Pokok-pokok pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Perumahan. Pasal 1.
Pasal 2. Kepala Daerah yang bersangkutan memberi ijin membangun serta fasilitas-fasilitas yang diperlukan bagi pembangunan perumahan menurut peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Sosial. Pasal 3. Kepala Daerah tingkat I menetapkan harga sewa yang layak untuk daerahnya dengan mendengar pertimbangan Panitya Perumahan Setempat sesuai dengan pedoman yang akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 4.
139). Pasal 5.
1949 No. 338);
Pasal 6. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundang kan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 26 April 1963. Presiden Republik Indonesia, SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 26 April 1963. Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No.17 TAHUN 1963 tentang POKOK-POKOK PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG PERUMAHAN. UMUM. Pemerintah menginsyafi sedalam-dalamnya, bahwa salah satu cara untuk mengatasi kesulitan perumahan dewasa ini ialah menambah jumlah perumahan yang ada dengan membuka kesempatan membangun seluas-luasnya bagi setiap warga-negara dan badan badan swasta disamping pembangunan yang diselenggarakan Pemerintah, serta memberikan kebebasan kepada sipemilik urtuk menempati/mempergunakan rumah yang dibangun itu baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Pemerintah Pusat maupun Daerah membatasi diri untuk sedikit mungkin mencampuri penunjukan/pemakaian perumahan tersebut karena Pemerintah berpendapat bahwa selayaknyalah kepada sipembangun/ sipemilik diberikan prioritas penempatannya, karena mereka ini dianggap turut membantu Pemerintah dalam usaha menyelesaikan persoalan dibidang perumahan dengan menambah jumlah perumahan yang tersedia. Pemerintah berusaha meniadakan sistim pemberian Surat Ijin Perumahan yang terkenal dengan sebutan S.I.P. Disamping mendekati tujuan melipat-gandakan jumlah perumahan sehingga persediaan kebutuhan akan perumahan menjadi seimbang, Kepala Daerah secara berangsur-angsur menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul akibat dipergunakannya sistim S.I.P. Mereka yang menempati perumahan dengan mempergunakan S.I.P. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Perumahan Setempat dan untuk ini telah memperoleh persetujuan dan mengadakan hubungan sewa-menyewa dengan sipemilik dapat terus menempati perumahan tersebut sampai ditinggalkannya. Ini berarti bahwa ia tidak dapat diusir sewenang-wenang oleh sipemilik tetapi tidak pula berarti bahwa ia berhak menyerahkan pemakaian rumah yang didiaminya itu kepada orang lain tanpa persetujuan sipemilik. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Maksud Pemerintah mengumumkan secara luas rencana pembangunan kota dan desa serta menunjuk tanah-tanah kosong yang disediakan untuk pembangunan perumahan ialah agar setiap warga-negara yang ingin membangun dapat memilih sendiri tanah kosong mana yang dikehendaki sesuai dengan rencana pembagian tanah yang tersedia sehingga dengan demikian sedapat mungkin dihindarkan pembangunan rumah-rumah liar diatas tanah-tanah sipembangun itu sendiri. Pasal 2. Dengan tidak mengurangi wewenang yang ada pada Daerah-daerah Swatantra, maka pemberian ijin membangun dan lain-lain harus didasarkan pada peraturan yang dimaksud dalam Pasal ini. Pasal 3. Dalam menetapkan harga sewa yang layak itu, Kepala Daerah mendasarkan pada Peraturan Pemerintah yang dimaksud dalam pasal-pasal Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Perumahan dengan memperhatikan kepentingan pemilik dan penyewa. Pasal 4. Peraturan Pemerintah ini tidak merobah hak dan wewenang Pemerintah Daerah yang telah menerima penyerahan tugas urusan perumahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Perumahan No.6 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No.10), dan dengan demikian Pemerintah Daerah dapat segera menyelesaikan segala persoalan perumahan dalam daerahnya sesuai dengan isi dan jiwa dari peraturan-peraturan baru ini. Pasal 5. Penguasaan Kepala Daerah ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada para penyewa yang mendiami perumahan dengan mempergunakan S.I.P secara sah terhadap tindakan sewenang-wenang. Untuk memberikan perlindungan kepada para penyewa yang ekonomis lemah, Kepala Daerah mengadakan penelitian tentang perlu tidaknya kelangsungan penggunaan S.I.P. dengan memperhatikan petunjuk-petunjuk Menteri Sosial. Termasuk dalam Lembaran-Negara tahun 1963 No.25. Diketahui: Menteri/Pejabat Sekretaris Negara, A.W.SURJOADININGRAT (S.H.). -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1963 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 25/1963; TLN NO. 2534
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)