(1)Laporan tahunan RRI dan TVRI ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada Presiden dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia dan Menteri.
(21 Laporan tahunan Lembaga Penyiaran Publik Lokal ditandatangani oleh Dewan Direksi dan Dewan Pengawas untuk disampaikan kepada gubernur, bupati/wali kota dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Ralryat Daerah.
(3)Anggota Dewan Direksi atau Dewan Pengawas yang tidak menandatangani laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib membuat alasan tertulis.
Pasal II Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar... REPUBLII( INDONESIA Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintatr ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2024 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2024 MENTERI SEKRETARIS NEGARA PRATIKNO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 67 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang-undangan dan Hukurn, ttd. Djaman REPUBLI'( INDONESIA PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 17 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 11 TAHUN 2OO5 TENTANG PENYELENGGARAAN PENYIARAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK I. UMUM Lembaga Penyiaran Rrblik di tingkat nasional terdiri atas RRI dan TVRI, sedangkan di daerah adalah L€mbaga Penyiaran Publik Lokal. RRI dan TVRI merupakan lembaga yang dalam menjalankan tugasnya bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun. Penyelenggaraan Penyiaran publik yang selama ini diselenggarakan oleh RRI, TVRI, dan kmbaga Penyiaran Publik Lokal berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, perekat sosial, diplomasi, ekonomi, dan pelestari budaya serta sebagai alat pertahanan dan keamanan negara di bidang informasi dan komunikasi melalui pelayanan Siaran kepada selumh lapisan masyarakat di selunrh wilayah Indonesia untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Siaran lnternasional untuk membangun citra positif bangsa, Keberadaan RR[, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal sangat penting bagi negara, hal ini dikarenakan RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran tublik Lokal sebagai media informasi dan juga sebagai alat untuk mempersatu bangsa. Mengingat betapa pentingnya peranan RRI, TVRI, dan kmbaga Penyiaran Publik Lokal maka perlu dilakukan penyempurnaan regulasi yang memadai dalam rangka mengembangkan dan menumbuhkembangkan RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik Lokal melalui perbaikan kelembagaan untuk pengelolaan secara optimal dan profesional. Melalui pembahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2OO5 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran h.rblik, dilakukan beberapa penyempurnaan ketentuan terkait RRI, TVRI, dan Lembaga Penyiaran Publik L,okal, menyangkut aspek pengelolaan anggaran dan pelaporan serta penyelenggara€rn Penyiaran khususnya yang terkait dengan Programa Siaran dan penggunaan frekuensi radio untuk penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik. II.PASAL,.. il. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1