Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1953
- Nomor
- 18
- Tahun
- 1953
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 28
MEMUTUSKAN: Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut: PERATURAN TENTANG PELAKSANAAN PENYERAHAN SEBAGIAN DARI URUSAN PEMERINTAH PUSAT MENGENAI PEKERJAAN UMUM KEPADA PROPINSI DAN PENEGASAN TUGAS MENGENAI PEKERJAAN UMUM DARI KABUPATEN, KOTA BESAR DAN KOTA KECIL DI JAWA.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan istilah "propinsi" ialah: Propinsi-propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Tengah, Sumatera Utara dan Daerah Istimewa Yogyakarta, sedang yang dimaksud dengan istilah "daerah otonoom bawahan" ialah. Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, yang sudah dibentuk berdasarkan Undang-undang RI No. 22 tahun 1948. BAB II TENTANG TUGAS YANG BERSANGKUTAN DENGAN PEKERJAAN UMUM
BAB II
Urusan-urusan lain mengenai pekerjaan umum dengan mengingat keadaan, akan diserahkan berangsur-angsur kepada propinsi atau daerah otonoom bawahan dengan keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga setelah mendengar pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
Penyerahan urusan-urusan tersebut dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 dan pasal 9 tidak mengurangi hak Menteri Pekerjaan Umum dan Tenaga, untuk mengadakan pengawasan atas urusan-urusan tersebut serta merencanakan dan menyelenggarakan pekerjaan-pekerjaan dalam lingkungan daerah Propinsi atau daerah-daerah otonoom bawahan guna kemakmuran umum, tentang hal-hal mana Menteri Pekerjaan Umum dan Tena, dapat mengadakan peraturannya.
BAB III TENTANG PENYERAHAN TANAH, BANGUNAN-BANGUNAN DAN BARANG-BARANG LAIN
BAB III
BAB IV TENTANG PENYERAHAN KEPADA DAERAH OTONOOM BAWAHAN
BAB IV
Bilamana hal-hal termaksud pada Pasal 7 diserahkan kepada pemerintah daerah otonoom bawahan, maka ketentuan-ketentuan termaksud pada Pasal 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 10 s/d Pasal 12 mutatis-mutandis berlaku juga bagi daerah otonoom bawahan itu.
Mengingat ketentuan yang termaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Undang-undang Pembentukan Kabupaten, Kota Besar dan Kota Kecil, di Jawa (Undang-undang No. 12, 13, 14, 15, 16 dan 17 tahun 1950), maka hal-hal yang berikut:
hal-hal mana yang telah diurus dan diatur oleh daerah-daerah otonoom bawahan tersebut di atas, tetap dijalankan oleh dan sebagai urusan daerah-daerah otonoom bawahan itu. BAB V TENTANG KERJA SAMA ANTARA PROPINSI DAN PEMERINTAH PUSAT DAN ANTARA PROPINSI DAN DAERAH OTONOOM BAWAHAN
BAB V
BAB VI TENTANG SUSUNAN URUSAN (JAWATAN) PEKERJAAN UMUM PROPINSI DAN DAERAH OTONOOM BAWAHAN DAN HUBUNGAN ANTARA KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN TENAGA DENGAN DAERAH-DAERAH OTONOOM TERSEBUT
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)