Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1987
- Nomor
- 14
- Tahun
- 1987
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 25
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYERAHAN SEBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN DI BIDANG PEKERJAAN UMUM KEPADA DAERAH.
BAB I
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :
Dengan tidak mengurangi tugas dan tanggung jawab Menteri, kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II diserahkan sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini. BAB II JENIS URUSAN YANG DISERAHKAN
BAB II
Sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I meliputi : A. Sebagian Bidang Pengairan yaitu :
B. Sebagian Bidang Bina Marga, yaitu :
C. Sebagian Bidang Cipta Karya :
Sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diserahkan kepada Daerah Tingkat II meliputi : A. Sebagian Bidang Pengairan, yaitu : Penetapan pembentukan dan/atau pengembangan perkumpulan petani pemakai air yang secara organisatoris, teknis dan finansiil mampu untuk diserahi tugas dan kewajiban pembangunan, rehabilitasi, eksploitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi beserta bangunan pelengkapnya dalam petak tersier, kwarter, desa dan subak dengan memperhatikan perkembangan daerah irigasi. B. Sebagian Bidang Bina Marga, yaitu :
c .Jalan sekunder selain yang termasuk dalam kelompok jalan Nasional dan kelompok jalan Propinsi;
C. Sebagian Bidang Cipta Karya :
10.pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana penyediaan air bersih; 11.pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan pembuangan sampah, air limbah dan prasarana drainase daerah pemukiman; 12.pembagunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan Sarana pembuangan air limbah daerah pemukiman; 13.pembangunan, pemeliharaan dan pengelolaan prasarana dan sarana pelayanan kebersihan;
BAB III ORGANISASI
BAB III
BAB IV KEPEGAWAIAN
BAB IV
Masalah kepegawaian yang timbul sebagai akibat penyerahan sebagian urusan di bidang Pekerjaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TEKNIS
BAB V
BAB VI PEMBIAYAAN DAN KEKAYAAN
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)