Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1964
- Nomor
- 18
- Tahun
- 1964
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat : 1. pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;
Memutuskan: Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1962 tentang pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-proyek Industri dasar (Lembaran- Negara tahun 1962 No. 94). Pasal 1. Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar (Lembaran-Negara tahun 1962 No. 94) diubah dan ditambah sebagai berikut:
"(2) Perusahaan sebagai dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, melakukan serta bertanggung jawab kepada Menteri melalui Pejabat yang ditunjuk olehnya mengenai pelaksanaan pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar".
"Pasal 4. Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor-cabang, kantor- perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri dan diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah".
"(2) Perusahaan adalah suatu satuan produksi yang bersifat menyelenggarakan/melakukan pelaksanaan pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar sebagai dimaksudkan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini".
"(3) Membina keakhlian dalam bidang Industrial Project & Construction Engineering".
"Pasal 6. Perusahaan berusaha dalam lapangan pelaksanaan pembangunan Industri Dasar yang meliputi:
"(2) Direksi… "(2) Direksi bertanggung jawab kepada Menteri melalui Pejabat yang ditunjuk olehnya". "(3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri setelah mendengar pendapat dari Pejabat yang ditunjuk olehnya dengan mengingat peraturan-peraturan yang berlaku".
"(1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan secara musyawarah setelah mendapat persetujuan Menteri melalui Pejabat yang ditunjuk olehnya".
"(1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi dikirimkan perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditentukan dengan peraturan Menteri". "(2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan". "(3) Jika dalam waktu yang ditentukan dalam peraturan Menteri tersebut tidak diajukan keberatan tertulis oleh Menteri, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan". "(4) Perhitungan tahunan termaksud pada ayat (1) pasal ini disahkan oleh Menteri dan pengesahan termaksud memberikan pembebasan kepada Direksi terhadap segala sesuatu yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut". Pasal 2… Pasal 2. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Pebruari 1964. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta. pada tangal 30 April 1964. Presiden Republik Indonesia, ttd SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 30 April 1964. Wakil Sekretaris Negara, ttd SANTOSO S.H. Brig.Jend. T.N.I. LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NOMOR 40 PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No. 18 TAHUN 1964 TENTANG PERUBAHAN DAN TAMBAHAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 36 TAHUN 1962 TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK-PROYEK INDUSTRI DASAR (LEMBARAN-NEGARA TAHUN 1962 No. 94) UMUM.
Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Ekonomi Terpimpin untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan Manifesto Politik Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1959 yang telah ditetapkan sebagai Garis-garis Besar Haluan Negara, dianggap perlu untuk mendirikan suatu Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar untuk selanjutnya disebut P.N. PERRIDA - untuk menyelenggarakan/ melakukan pelaksanaan, pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar yang, telah digariskan dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II MPRS 1960. Proyek-proyek Industri Dasar tersebut penting, artinya sebagai investasi serta untuk memenuhi kebutuhan rakyat dalam mencapai suatu Masyarakat yang adil dan Makmur. Di samping itu untuk memenuhi efisiensi kerja maka P.N. PEPRIDA mempunyai kedudukan yang berbeda daripada Perusahaan Negara lainnya. Dalam menyelenggarakan/melakukan pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar, P.N. PEPRIDA bertanggung jawab kepada Menteri dan langsung ada di bawah pengawasan Menteri melalui Pejabat yang ditunjuk olehya yang bertindak untuk dan atas nama Menteri. Di samping itu dibentuk suatu Badan yang diberi tugas untuk mengawasi dan menyelenggarakan Proyek-proyek Industri Dasar. Dengan… Dengan adanya pengawasan langsung oleh Menteri, maka dapatlah diusahakan agar segala kegiatan P.N. PEPRIDA dapat mempercepat pembangunan Ekonomi Negara,
P.N. PEPRIDA sebagai suatu satuan produksi yang berusaha dalam bidang Industri Project & Construction Engineering mempunyai ciri-ciri organisasi sebagai berikut : I. Spesialisasi dibidang design/process, methods Construction Engineering. II. Adanya integrasi antara dua prinsip organisasi, yaitu
menghendaki pemupukan keahlian dalam bidang khusus (spesifik) misalnya: - Chemical Engineering (keakhlian teknologi), - Metallugical Enginering, - Civil Engineering. - Industrial Building Architecture, - Techno-economics. sehingga dikehendaki karya-karya unit fungsionil yang mengadakan spesialisasi dalam masing-masing bidang.
menghendaki pembentukan team-team pelaksana pembangunan proyek- proyek Industri Dasar yang terdiri dari para tenaga akhli yang mempunyai spesialisasi dalam masing-masing dibidang, tapi yang satu sama lain harus mampu bekerja dalam suatu hubungan kerja yang effisien. Untuk menjamin kelangsungan/kontinuitas perkembangan proses pelaksanaan pembangunan proyek-proyek Industri Dasar sesuai dengan rencana yang ditetapkan, diperlukan koordinasi sebaik-baiknya diantara team-team pelaksanaannya. Diperlukan pula adanya suatu managerial policy tertentu dan uniformitas dalam proses pelaksanaan pembangunan proyek-proyek Industri Dasar. Kontinuitas… Kontinuitas dalam policy ini terjamin dengan diusulkannya oleh Menteri seorang pegawai tinggi Departemen Perindustrian Dasar/Pertambangan yang diserahi tugas dalam bidang Industrialisasi sebagai Presiden Direktur untuk jangka waktu lima tahun, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 11 Peraturan Peme-rintah No. 30 tahun 1962.
Salah satu usaha penting P.N. PEPRIDA adalah untuk mencapai taraf kelengkapan kemampuan sedemikian rupa, sehingga pada waktunya nanti akan dapat melayani Pemerintah dalam pembelian pabrik-pabrik secara lengkap, langsung dari manufatures dan tidak lagi dengan perantaraan kontraktor-kontraktor luar negeri. Dengan demikian akan dapat diadakan penghematan devisa rata-rata sebanyak 15% s/d 30% dari harga pabrik dewasa ini. Setiap usaha perusahaan membawa risiko, sehingga perlu dicantumkan ketentuan tentang cadangan. Dalam hubungan dengan sistim penyaluran kredit-kredit dari Bank Pembangunan Indonesia dapat disimpulkan, bahwa;
Harus diberikan status kepegawaian kepada tenaga-tenaga pelaksana guna menjamin adanya ketenteraman, ketekunan, kegembiraan dan effisiensi kerja. Untuk itu telah dirumuskan ketentuan-ketentuan tentang Pokok-pokok Kepegawaian, peraturan gaji dan jaminan sosial. Di samping itu penyerahan dan pendidikan kader-kader industri yang mampu dan berwatak merupakan tujuan utama dalam usaha dibidang personalia. PASAL DEMI PASAL
Angka-angka 1, dan 2 dan 3. Cukup jelas Angka 4: Dalam rangka pembinaan keakhlian dalam bidang Industrial Project & Construction Engineering untuk mencapai tujuan jangka pendek maupun jangka panjang harus diciptakan tenaga penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan bermacam- macam industri dikalangan Bangsa Indonesia. Angka 5: Yang dimaksud dengan: A. Perancangan (designing). Keakhlian teknik dalam menyusun dan memberikan bentuk arsitektur pada bangunan-bangunan tekhnik disegala bidang, terutama dibidang pembangunan industri serta menjamin kekuatan dan kesempurnaannya. Termasuk dalam bidang perancangan adalah antara lain:
B. Konstruksi (Construction). Keakhlian tekhnik dalam menyelenggarakan pekerjaan- pekerjaan bangunan teknik dalam segala bidang terutama dalam bidang pembangunan industri. Dalam bidang Konstruksi termasuk pekerjaan-pekerjaan:
C. Instalasi. Keakhlian teknik dalam bidang pemasangan:
D. Project… D. Project Engineering. Keakhlian teknis dalam menyusun rencana/rancangan lengkap dari proyek-proyek Industri Dasar berdasarkan hasil-hasil:
Dalam Project Engineering harus diperhitungkan perancangannya. Angka-angka 6 dan 7. Cukup jelas. Angka 8: Perhitungan tahunan digunakan sebagai dasar bagi Menteri untuk memberikan pengesahan atas tindakan menguasai dan mengurus oleh Direksi selama masa jabatannya. Penilaian pos-pos pada perhitungan tahunan dilakukan menurut cara yang lazim disebut "goed koepmans gebruik" artinya menurut Sistim harga beli, atau harga pengganti atau persediaan besi dan sebagainya, yang menghasilkan perhitungan laba yang besar dalam arti ekonomi perusahaan. Kesalahan dalam kebijaksanaan yang kemudian diketemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu sesudah perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri menjadi tanggungan Menteri.Kesalahan lainnya, yaitu yang bukan kesalahan kebijaksanaan dan dapat dinyatakan dalam uang, menjadi tanggungan pegawai termasuk Direksi yang melakukan kesalahan itu, segala sesuatu setelah dibuktikan sebagaimana mestinya. TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2644
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)