Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1962
- Nomor
- 36
- Tahun
- 1962
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 14
Mengingat :
II/MPRS/1960 ;
Mendengar : Wakil Menteri Pertama I, Wakil Menteri Pertama Bidang Produksi dan Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan;
Memutuskan : Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek- Proyek Industri Dasar. BAB I. PENDIRIAN Pasal 1.
BAB II
a."Pemerintah" ialah presiden Republik Indonesia ; b."Menteri" ialah Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan ; c."Perusahaan" ialah P.N. Peprida ; d."Direksi" ialah Direksi P.N. Peprida ; e."Proyek atau "Proyek Industri" ialah Proyek-proyek sebagai dimaksudkan dalam pasal 1 ayat (2). Pasal 3. Dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Peraturan Pmerintah ini maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum yang berlaku di Indonesia. Tempat kedudukan.
Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mendirikan kantor- kantor cabang, kantor-kantor proyek, kantor-kantor perwakilan atau koresponden di dalam negeri dengan persetujuan Menteri, dan diluar negeri dengan persetujuan Pemerintah. Pasal 5.
Pasal 6.
Modal. Pasal 7.
Pimpinan Pasal 8.
Pasal 9.
Pasal 10.
Pasal 11.
a.atas permintaan sendiri ; b.karena tindakan yang merugikan Perusahaan ; c.karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan Negara; d.karena meninggal dunia.
Anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.
Pasal 12.
Tanggung jawab dan tuntutan ganti rugi pegawai. Pasal 14.
Pepegawaian. Pasal 15. Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian, yang disetujui oleh Menteri berdasarkan peraturan pokok kepegawaian yang ditetapkan oleh Pemerintah. Tahun Buku.
Tahun Buku Perusahaan ialah tahun takwim. Anggaran belanja Perusahaan.
Selambat-lambatnya 3 bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran belanja Perusahaan untuk dimintakan persetujuan terlebih dahulu dari Menteri. Laporan Berkala tentang keuangan/kegiatan Perusahaan.
Laporan berkala tentang keuangan/kegiatan Perusahaan dengan disertai perhitungan nya dikirimkan oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri. Laporan Perhitungan Tahunan.
- dari proyek-proyek yang akan segera selesai.
(5 )Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima laporan perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan itu dianggap telah disahkan. Pembubaran
KETENTUAN PENUTUP
Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini ditetapkan oleh Menteri. Pasal 22. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya. Agar supaya setiap orang mengetahui nya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembara-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1962 Pd. Presiden Republik Indonesia, DJUANDA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Nopember 1962 Pd. Sekretaris Negara, A.W. SURJOADININGRAT S.H. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No. 36 TAHUN 1962 tentang PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PROYEK-PROYEK INDUSTRI DASAR. UMUM.
Proyek-proyek ini adalah penting artinya sebagai investasi dan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dalam menuju masyarakat yang adil dan makmur. Dan juga untuk memenuhi efficiency kerja maka P.N. Peprida adalah berlainan kedudukannya dari pada Perusahaan Negara yang telah ada,juga dari B.P.U. yang telah ada. Selama proyek-proyek industri yang berada dibawah P.N. Peprida ini masih dalam penyelenggaraan, maka proyek-proyek ini tetap dibawah P. N. Peprida tersebut.Tetapi jika proyek-proyek itu telah mulai memprodusir hasilnya, segera kepada proyek-proyek itu akan diberi kedudukan hukum sebagai Perusahaan Negara dan Perusahaan Negara tersebut segera pula diserahkan oleh Menteri Kepada B.P.U. yang menguasai bidang proyek itu. Untuk mengingat waktu dan sesuai dengan pembangunan semesta berencana maka P.N. Peprida berada langsung dibawah pengawasan Menteri. Dengan adanya pengawasan yang langsung dari Menteri, maka dapatlah diusahakan agar segala kegiatan dari P.N. Peprida ini disesuaikan dengan politik Ekonomi Negara, 2.Organisasi : Tarap pelaksanaan pembangunan Proyek-proyek Industri Dasar/Berat (Project Engineering) dewasa ini telah sampai pada suatu titik dimana harus diadakan opzet/struktur organisasi yang seefektif dan seefisien-efisiennya. Oleh Kepala Biro Industrialisasi dalam hubungan ini telah dibentuk Badan Penyelenggara Pelaksanaan Proyek-proyek Industri Birin yang bekerja atas dasar organisasi teknik dan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan. Ciri-ciri suatu organisasi teknik yang usahanya meliputi bidang proyek engineering ialah antara lain sebagai berikut :
ad. a. Prinsip fungsional/spesialisasi : menghendaki pemupukan keahlian dibidang yang spesifik, misalnya : keahlian semen, physical metallurgical engineering, civil engineering, industrial building architecture, techno economics etc., sehingga dikehendaki kreasi-kreasi unit fungsionil yang mengadakan spesialisasi dibidang masing-masing. ad. b. Prinsip purpose/project-orientation : menghendaki pem-bentukan team-team Pelaksanaan Pembangunan Proyek-proyek yang terdiri dari ahli-ahli yang mempunyai spesialisasi dibidang masing-masing tetapi yang harus mampu bekerja dalam suatu team-verband. Kombinasi struktur organisasi BIRIN-Badan Penyelenggara Pelaksanaan Proyek- proyek Industri (incl. : unit-unit/bagian-bagian) yang telah dibentuk dibidang pembangunan proyek-proyek jelas menggambarkan adanya usaha-usaha mengadakan integrasi antara 2 prinsip tersebut diatas. Perlu mendapat perhatian, bahwa walaupun suatu proyek telah mencapai taraf pelaksanaannya yang konkrit, masih sangat perlu diselenggarakan checking & rechecking antara pimpinan team pelaksanaan dan perencanaan (BIRIN) : sehingga disini dirasakan kemutlakan adanya jaminan kontinuitet perkembangan process proyek dari taraf perencanaannya ketaraf pelaksanaannya dan seterusnya sampai pabrik selesai dibangun. Dengan demikian tampak penting adanya suatu managerical policy yang tertentu dan yang harus iniform meliputi baik bidang perencanaan maupun bidang pelaksanaan. Kontinuitet dalam policy ini terjamin dengan diusulkannya oleh Menteri seorang pegawai tinggi dari Departemen yang diserahi tugas dibidang industrialisasi sebagai Presiden Direktur, untuk masa selama pegawai tersebut memegang jabatannya, tetapi tidak melampaui jangka waktu 5 tahun sebagai tersebut dalam pasal 11 ayat (1).
Suatu P.N. yang berusaha dibidang Industrialisasi (Proyek Engineering) tidak memprodusir barang (finished product) tetapi memprodusir jasa dan pabrik, sehingga mengenai pendapatannya (inc.: laba) masih memerlukan perumusan dan ketentuan lebih lanjut dari pihak Pemerintah dibidang ini. Salah satu usaha penting dari pada P.N. Peprida (Pelaksanaan Pembangunan Proyek- proyek Industri Dasar) ini ialah untuk mencapai taraf kelengkapan kemampuan sedemikian rupa, sehingga pada waktunya nanti akan dapatmelayani Pemerintah dalam pembelian-pembelian pabrik-pabrik lengkap, langsung dari Manufactures (tidak lagi via kontraktor-kontraktor luar negeri). Sehingga akan dapat diadakan penghematan devisen rata-rata sebanyak 45% dari rata-rata harga pabrik dewasa ini. Setiap usaha perusahaan membawa risiko sehingga perlu dicantumkan pasal mengenai cadangan. Dalam hubungan ini sistem penyaluran kredit dari Bank Pembangunan dapat disimpulkan bahwa :
Status kepegawaian harus diberikan kepada tenaga-tenaga pelaksana guna menjamin adanya ketenteraman, ketekunan, kegembiraan dan efficiency kerja. Untuk itu telah dirumuskan konsep-konsep Peraturan Pokok Kepegawaian, Peraturan Gaji dan Jaminan Sosial. Disamping itu pengerahan dan pendidikan kader-kader industri yang mampu dan berwatak merupakan topic utama dalam usaha-usaha dibidang personalia. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Ayat 1. Cukup jelas. Ayat 2.Maksud dari ayat 2 ini selain dari pada Proyek-proyek Industri Dasar yang telah ditegaskan dengan Surat keputusan Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan No. 2341/M/Perdatam/61, tanggal 2 Agustus 1961, juga dimaksudkan Proyek-proyek Industri lain yang belum atau masih dalam Perencanaan sekarang sesudah nantinya ditunjuk oleh Menteri Perindustrian Dasar dan Pertambangan dalam surat Keputusan khusus untuk itu.
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)