DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 1983

Nomor: 18
Tahun: 1983
Ditetapkan: 30 April 1983
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 37

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan unit pengerukan yang semula merupakan satuan kerja dari PN. Pelabuhan I sampai dengan IX pada dewasa ini telah menunjukkan kemampuan untuk ditingkatkan sebagai Badan Usaha yang berdiri sendiri;
c.bahwa oleh karena itu unit-unit pengerukan tersebut ditetapkan status usahanya sebagai Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4.Reglement-reglement tentang Kepelabuhanan dan Tertib Bandar;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3251);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM PENGERUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan www.djpp.depkumham.go.id

a.Pemerintahadalah Pemerintah Republik Indonesia;
b.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
c.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan laut;
d.Perusahaan adalah Perusahaan Umum Pengerukan;
e.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Pengerukan;
f.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Pengerukan;
g.Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Pengerukan;

BAB II

PENETAPAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 2

(1)Unit-unit pengerukan yang semula merupakan satuan kerja dari PN. Pelabuhan I sampai dengan IX yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 sampai dengan Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pembentukan Perum Pelabuhan I sampai dengan IV dipisahkan, disatukan dan ditetapkan status dan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum Pengerukan, disingkat dengan Perum Pengerukan.
(2)Perum Pengerukan berada dalam lingkungan Departemen Perhubungan.
(3)Sebagai Perusahaan yang memberikan jasa pengerukan Perum Pengerukan wajib mengindahkan peraturan-peraturan tentang keselamatan pelayaran dan tertib bandar atau peraturan-peraturan lainnya.

BAB III

ANGGARAN DASAR

Pasal 3

(1)Perusahaan adalah badan hukum yang diserahi tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan usaha pengerukan alur-alur pelayaran, kolam-kolam pelabuhan, dan reklamasi serta pekerjaan pengerukan lainnya.
(2)Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Pasal 4

(1)Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Pusat Jakarta.
(2)Perubahan tempat kedudukan dan Kantor Pusat Perusahaan ditetapkan oleh Menteri. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah mengusahakan jasa pengerukan dalam rangka menunjang terselenggaranya kelancaran angkutan laut dan pembangunan lainnya.

Pasal 6

Dengan mengindahkan asas-asas ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara, Perusahaan mengusahakan :

a.pengerukan alur-alur pelayaran, kolam-kolam pelabuhan dan pengerukan serta reklamasi untuk pembangunan lainnya dengan menggunakan sarana dan fasilitas baik yang dimilikinya maupun milik pihak ketiga;
b.jasa penelitian dan jasa pengawasan di bidang pengerukan dan reklamasi;
c.usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan persetujuan Menteri.

Pasal 7

Perusahaan memperoleh pendapatan dari jasa pengerukan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Besarnya modal awal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan negara yang tertanam dalam Unit Pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan secara bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan.
(3)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah ini.
(5)Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dan cadangan penyusutan yang pengurusannya ditetapkan oleh Menteri.
(6)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
(7)Semua alat-alat likuid (liquid) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari :
1. a.dana intern Perusahaan; www.djpp.depkumham.go.id
2. b.penyertaan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. c.pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri;
4. d.sumber-sumber lainnya yang sah.
(2)Anggaran investasi diajukan bersama dengan Anggaran Perusahaan, sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang sedang berjalan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah ini.

Isi peraturan

Teks37PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa kegiatan unit pengerukan yang semula merupakan satuan kerja dari PN. Pelabuhan I sampai dengan IX pada dewasa ini telah menunjukkan kemampuan untuk ditingkatkan sebagai Badan Usaha yang berdiri sendiri;
c.bahwa oleh karena itu unit-unit pengerukan tersebut ditetapkan status usahanya sebagai Perusahaan Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969; Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1989);
3.Undang-undang Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1969 (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904);
4.Reglement-reglement tentang Kepelabuhanan dan Tertib Bandar;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pembinaan Kepelabuhanan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3251);

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM PENGERUKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan www.djpp.depkumham.go.id

a.Pemerintahadalah Pemerintah Republik Indonesia;
b.Presiden adalah Presiden Republik Indonesia;
c.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perhubungan laut;
d.Perusahaan adalah Perusahaan Umum Pengerukan;
e.Direksi adalah Direksi Perusahaan Umum Pengerukan;
f.Direktur Utama adalah Direktur Utama Perusahaan Umum Pengerukan;
g.Pegawai adalah pegawai Perusahaan Umum Pengerukan;

BAB II

PENETAPAN STATUS PERUSAHAAN

Pasal 2

(1)Unit-unit pengerukan yang semula merupakan satuan kerja dari PN. Pelabuhan I sampai dengan IX yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 sampai dengan Nomor 17 Tahun 1983 tentang Pembentukan Perum Pelabuhan I sampai dengan IV dipisahkan, disatukan dan ditetapkan status dan bentuk usahanya menjadi Perusahaan Umum Pengerukan, disingkat dengan Perum Pengerukan.
(2)Perum Pengerukan berada dalam lingkungan Departemen Perhubungan.
(3)Sebagai Perusahaan yang memberikan jasa pengerukan Perum Pengerukan wajib mengindahkan peraturan-peraturan tentang keselamatan pelayaran dan tertib bandar atau peraturan-peraturan lainnya.

BAB III

ANGGARAN DASAR

Pasal 3

(1)Perusahaan adalah badan hukum yang diserahi tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan usaha pengerukan alur-alur pelayaran, kolam-kolam pelabuhan, dan reklamasi serta pekerjaan pengerukan lainnya.
(2)Perusahaan melakukan usaha-usahanya berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya.
(3)Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, terhadap perusahaan berlaku hukum Indonesia.

Pasal 4

(1)Perusahaan berkedudukan dan berkantor di Pusat Jakarta.
(2)Perubahan tempat kedudukan dan Kantor Pusat Perusahaan ditetapkan oleh Menteri. www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 5

Tujuan Perusahaan ialah mengusahakan jasa pengerukan dalam rangka menunjang terselenggaranya kelancaran angkutan laut dan pembangunan lainnya.

Pasal 6

Dengan mengindahkan asas-asas ekonomi serta terjaminnya keselamatan kekayaan negara, Perusahaan mengusahakan :

a.pengerukan alur-alur pelayaran, kolam-kolam pelabuhan dan pengerukan serta reklamasi untuk pembangunan lainnya dengan menggunakan sarana dan fasilitas baik yang dimilikinya maupun milik pihak ketiga;
b.jasa penelitian dan jasa pengawasan di bidang pengerukan dan reklamasi;
c.usaha-usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini ditetapkan dengan persetujuan Menteri.

Pasal 7

Perusahaan memperoleh pendapatan dari jasa pengerukan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 8

(1)Modal Perusahaan adalah kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan tidak terbagi atas saham-saham.
(2)Besarnya modal awal Perusahaan adalah sama dengan nilai seluruh kekayaan negara yang tertanam dalam Unit Pengerukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah ini berdasarkan penetapan Menteri Keuangan sesuai dengan hasil perhitungan yang dilakukan secara bersama oleh Departemen Keuangan dan Departemen Perhubungan.
(3)Setiap penambahan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dilakukan dengan Peraturan Pemerintah.
(4)Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan Pasal 30 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah ini.
(5)Perusahaan mempunyai cadangan tujuan yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan pasal 30 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini dan cadangan penyusutan yang pengurusannya ditetapkan oleh Menteri.
(6)Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.
(7)Semua alat-alat likuid (liquid) yang tidak segera diperlukan oleh Perusahaan disimpan dalam Bank milik Negara yang ditunjuk oleh Menteri.

Pasal 9

(1)Pembelanjaan untuk investasi yang dilaksanakan Perusahaan dapat berasal dari :
1. a.dana intern Perusahaan; www.djpp.depkumham.go.id
2. b.penyertaan negara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. c.pinjaman dari dalam dan/atau luar negeri;
4. d.sumber-sumber lainnya yang sah.
(2)Anggaran investasi diajukan bersama dengan Anggaran Perusahaan, sedangkan bilamana anggaran investasi diajukan pada masa tahun buku yang sedang berjalan, maka anggaran investasi diajukan bersamaan dengan anggaran tambahan atau perubahan anggaran Perusahaan yang pengajuannya dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah ini.

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1983

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1969

Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1983