Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018
- Nomor
- 19
- Tahun
- 2018
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 21
menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pemberian T\.rnjangan Hari Raya Dalam Tahun Anggaran 2O18 Kepada Pegawai Negeri Sipil, Pra-iurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima T\rnjangan; b. Mengingat: Mengingat : 1. 2. Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OL7 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6138); PEMBERIAN MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATUMN PEMERINTAH TENTANG TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRA"IURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PE.IABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN.
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
Pejabat Negara adalah:
Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan;
dan
Penerima Pensiun adalah:
o 5.
6. PRESIOEN
Penerima T\rnj angan adalah:
.
PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan diberikan T\.rnjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018. PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:
PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PNS, Prajurit TNI, dan Anggota POLRI yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerintah.
T\rnjangan Hari Raya bagi PNS, Pra.iurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima T\rnjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 diberikan sebesar penghasilan pada bulan Mei. Dalam hal penghasilan pada bulan Mei sebagaimana dimaksud ayat (1) belum dapat dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya. (3) (1) (2)
Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat
Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.
Pemberian T\rnjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan bulan Juni.
(6) (1)
PNS, Pr4iurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima T\rnjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dilarang menerima lebih dari 1 (satu) Tunjangan Hari Raya yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam hal PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan menerima lebih dari 1 (satu) penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tunjangan Hari Raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar. Apabila PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima T\rnjangan menerima lebih dari 1 (satu) T\rnjangan Hari Raya maka kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penerima gaji terusan dari PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara yang meninggal dunia atau tewas diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan gaji terusan yang diterima pada bulan Mei. Penerima gqii dari PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, dan Pejabat Negara yang dinyatakan hilang diberikan T\rnjangan Hari Raya sebesar penghasilan yang diterima pada bulan Mei.
(3) (1) (2)
pasal 8 Ketentuan pemberian T\rnjangan Hari Raya dalam Peraturan Pemerintah ini berlaku juga bagi:
Wakil Menteri atau jabatan setingkat wakil menteri; Staf Khusus di lingkungan kementerian; Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Hakim Ad tnq dan Pegawai lainnya yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian/pejabat yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b. c. d. e. f.
Anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan peraturan Pemerintah ini dibebankan pada:
dan
dan
Pasal l0 Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Pasal I I Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar . . Hlru *#lyr@ FR ESID E N EPUBLII( INIDONESIA orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2OL8 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI ?EPUBLIK INDONESIA, Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Mei 2018 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, trd. JOKO WIDODO MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 78 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Asisten Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi Bidang Hukum dan PENJELASAN ATAS PERATUMN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19TAHUN 2018 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PRA"'URIT TENTARA NASIONAL INDONESIA, ANGGOTA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, PE"IABAT NEGARA, PENERIMA PENSIUN, DAN PENERIMA TUNJANGAN I. UMUM Dalam rangka usaha pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meringankan biaya hidup PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Ttrnjangan, pada saat hari raya dalam tahun 2018, perlu memberikan tambahan penghasilan berupa T\rnjangan Hari Raya. Pemberian T\rnjangan Hari Raya diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara, sehingga kebijakan besaran Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Pra.jurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima 'I\rnjangan diberikan sebesar penghasilan pada bulan Mei. Penetapan Peraturan Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagt pelaksanaan pemberian Tunjangan Hari Raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota POLRI, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima T\:njangan sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2Ol7 tefiang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2O18. II. PASAL U. PASALDEMI PASAL
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Membuka PDF…
Peraturan Menteri (Permen)
Peraturan Daerah (Perda)