DokumenPeraturan Menteri (Permen)Berlaku

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.05/2018

Nomor: 56/PMK.05/2018
Tahun: 2018
Ditetapkan: 25 Mei 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Kementerian Keuangan Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, clan Penerima Tunjangan, antara lain diatur pemberian tunjangan hari raya bagi pegawai lainnya pada badan layanan, . umum;
b.bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum, ketentuan mengenai pemberian tunjangan hari raya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari www.jdih.kemenkeu.go.id Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, . Anggota Kepolisian Negara. Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, tatacara pembayaran tunjangan hari raya pegawai lainnya pada badan layanan umum diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum;

1.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701) ;
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri SipU, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepohsian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 679); tJI www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang climaksucl clengan:

1.Baclan Layanan Umum yang selanjutnya clisebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah.yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang clijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya cliclasarkan pada prinsip efisiensi dan procluktivitas.
2.Pejabat Pengelola BLU yang selanjutnya clisebut Pejabat Pengelola aclalah pegawai negeri sipil dan/c:ttau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLU, yang terdiri clari pemimpin, pejabat keuangan, clan pejabat teknis, yang sebutannya clapat clisesuaikan clengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang bersangkutan.
3.Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan clan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU clalam menjalankan pengelolaan BLU.
4.Sekretaris Dewan Pengawas BLU yang selanjut;nya clisebut Sekretaris Dewan Pengawas aclalah orang perseorangan yang cliangkat. oleh Pemimpin BLU atas persetujuan Dewan Pengawas untuk mendukung tugas Dewan Pengawas.
5.Pegawai BLU yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri .sipil yang mendukung kinerja BLU sesuai dengan kebutuhan BLU. "' www.jdih.kemenkeu.go.id
6.Pegawai Negeri · Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebaga:mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan hari raya dalam . Tahun Anggaran 2018 dalam Peraturan Menteri ini diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris · Dewan Pengawas, dan Pegawai.
(2)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerint�h.

Pasal 3

Pemberian tunjangan hari raya kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai yang berasal dari PNS dan tenaga pr_ofesional non-PNS dilaksanakan pada BLU yang telal: memiliki penetapan remunerasi oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

(1)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling tinggi sejesar remunerasi pada bulan Mei 2018 dengan capaian Key Performance Indicator (KPI) 100% (seratus persen) .
(2)Dalam hal remunerasi pada bulan Mei 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan sebesar yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan dapat diberikan selisih kekurangan tunjangan hari raya.
(3)Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.gaji dan insentif untuk pemberian tunjangan hari raya kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai; dan c;&.. www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.honorarium dan insentif untuk pemberian tunjangan hari raya kepada Dewan Pengawas da� Sekretaris Dewan Pengawas.

Pasal 5

(1)Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan hari raya bersumber dari:
1. a.Rupiah Murni dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari PNS; dan
2. b.Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional non-PNS, serta Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
(2)Pembayaran tunjangan hari raya dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLU.
(3)Pembayaran tunjangan hari raya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLU Tahun Anggaran 2018.
(4)Untuk pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLU dapat menggqnakan saldo BLU melalui revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 6

(1)Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai dilarang menerima lebih dari satu tunjangan hari raya yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Dalam hal Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari satu penghasilan, tunjangan hari raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
(3)Apabila Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai menerima lebih dari satu tunjangan hari raya, kelebihan pembayaran tersebut www.jdih.kemenkeu.go.id merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada BLU sesuai dengan ketentuan peratura1?- perundang-undangan.

Pasal 7

Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dibayarkan dari Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU merupakan objek pajak penghasilan yang ditanggung oleh Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai.

Pasal 8

(1)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan pada bulan Juni 2018.
(2)Dalam hal tunjangan hari raya belum dapat dibayarkan pada bulan Juni 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat .
(1), pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Pasal 9

Pertanggungjawaban pembayaran tunjangan hari raya Tahun Anggaran 2018 kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai dilakukan secara terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran remunerasi bulanan.

Pasal 10

Ketentuan lebih ·Ianjut mengena1 teknis pelaksanaan pemberian tunjangan hari raya Tahun Anggaran 2018 kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawq.s, dan Pegawai ditetapkan dengan Keputusan Pemimpin BLU dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dan Keputusan · Menteri Keuangan mengenai penetapan remunerasi pada masing-masing BLU. www.jdih.kemenkeu.go.id

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, clan Penerima Tunjangan, antara lain diatur pemberian tunjangan hari raya bagi pegawai lainnya pada badan layanan, . umum;
b.bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum, ketentuan mengenai pemberian tunjangan hari raya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari www.jdih.kemenkeu.go.id Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, . Anggota Kepolisian Negara. Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan, tatacara pembayaran tunjangan hari raya pegawai lainnya pada badan layanan umum diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

1.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6208);
2.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.05/2017 tentang Pedoman Remunerasi Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1701) ;
3.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54/PMK.05/2018 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2018 kepada Pegawai Negeri SipU, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepohsian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 679); tJI www.jdih.kemenkeu.go.id MEMUTUSKAN: PERATURAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2018 KEPADA PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, SEKRETARIS DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang climaksucl clengan:

1.Baclan Layanan Umum yang selanjutnya clisebut BLU adalah instansi di lingkungan Pemerintah.yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang clijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya cliclasarkan pada prinsip efisiensi dan procluktivitas.
2.Pejabat Pengelola BLU yang selanjutnya clisebut Pejabat Pengelola aclalah pegawai negeri sipil dan/c:ttau tenaga profesional non-pegawai negeri sipil yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLU, yang terdiri clari pemimpin, pejabat keuangan, clan pejabat teknis, yang sebutannya clapat clisesuaikan clengan nomenklatur yang berlaku pada BLU yang bersangkutan.
3.Dewan Pengawas BLU yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan clan memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola BLU clalam menjalankan pengelolaan BLU.
4.Sekretaris Dewan Pengawas BLU yang selanjut;nya clisebut Sekretaris Dewan Pengawas aclalah orang perseorangan yang cliangkat. oleh Pemimpin BLU atas persetujuan Dewan Pengawas untuk mendukung tugas Dewan Pengawas.
5.Pegawai BLU yang selanjutnya disebut Pegawai adalah pegawai negeri sipil dan/atau tenaga profesional non pegawai negeri .sipil yang mendukung kinerja BLU sesuai dengan kebutuhan BLU. "' www.jdih.kemenkeu.go.id
6.Pegawai Negeri · Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai negeri sipil sebaga:mana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Pasal 2

(1)Pemberian tunjangan hari raya dalam . Tahun Anggaran 2018 dalam Peraturan Menteri ini diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris · Dewan Pengawas, dan Pegawai.
(2)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai yang sedang menjalani cuti di luar tanggungan negara atau yang diperbantukan di luar Instansi Pemerint�h.

Pasal 3

Pasal 4

(1)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan paling tinggi sejesar remunerasi pada bulan Mei 2018 dengan capaian Key Performance Indicator (KPI) 100% (seratus persen) .
(2)Dalam hal remunerasi pada bulan Mei 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan sebesar yang seharusnya diterima, kepada yang bersangkutan dapat diberikan selisih kekurangan tunjangan hari raya.
(3)Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.gaji dan insentif untuk pemberian tunjangan hari raya kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai; dan c;&.. www.jdih.kemenkeu.go.id
2. b.honorarium dan insentif untuk pemberian tunjangan hari raya kepada Dewan Pengawas da� Sekretaris Dewan Pengawas.

Pasal 5

(1)Anggaran yang diperlukan untuk pembayaran tunjangan hari raya bersumber dari:
1. a.Rupiah Murni dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari PNS; dan
2. b.Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk Pejabat Pengelola dan Pegawai yang berasal dari tenaga profesional non-PNS, serta Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas.
(2)Pembayaran tunjangan hari raya dilaksanakan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLU.
(3)Pembayaran tunjangan hari raya dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLU Tahun Anggaran 2018.
(4)Untuk pembayaran tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLU dapat menggqnakan saldo BLU melalui revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Pasal 6

(1)Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai dilarang menerima lebih dari satu tunjangan hari raya yang dananya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)Dalam hal Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerima lebih dari satu penghasilan, tunjangan hari raya diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar.
(3)Apabila Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, Sekretaris Dewan Pengawas, dan Pegawai menerima lebih dari satu tunjangan hari raya, kelebihan pembayaran tersebut www.jdih.kemenkeu.go.id merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada BLU sesuai dengan ketentuan peratura1?- perundang-undangan.

Pasal 7

Pasal 8

(1)Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan pada bulan Juni 2018.
(2)Dalam hal tunjangan hari raya belum dapat dibayarkan pada bulan Juni 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat .
(1), pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 56/PMK.05/2018

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.05/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.05/2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2018

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 176/PMK.05/2017

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 54/PMK.05/2018