Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1967
- Nomor
- 2
- Tahun
- 1967
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
Memutuskan: Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 1966 (Lembaran- Negara Nomor 15 tahun 1966); Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang Tarip Uang Tera. VIII. Timbangan untuk menimbang biasa dengan kekuatan menimbang lebih dari 3000 kg: Pengesahan dan pembatalan pada tera Rp 30,- tiap 1000 kg. Pengesahan pada tera-ulangan Rp 15,- tiap 1000 kg, dengan pengertian bahwa bagian-bagian dari 1000 kg dihitung 1000 kg baik untuk tera maupun tera-ulangan. Untuk menjustir Rp 50,- tiap pesawat. IX. Timbangan dengan dua skala atau lebih yang masing- masing skala harus diperiksa tersendiri, tiap skala dikenakan pembayaran.
X. Meter minyak (bensin/Kerosin/minyak diesel:
Pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera ulangan Rp 50 untuk tiap pesawat dengan pengertian bahwa mengenai badan ukur, alat penghitung dan keran pistol yang merupakan bahagian dari meter minyak dan dimaksudkan dipergunakan untuk mengganti yang sudah usang bila bahagian-bahagian itu diperiksa tersendiri dan terpisah dari bahagian-bahagian lain dari sesuatu meter minyak dalam bentuk keseluruhannya atau terpisah yang satu dari yang lain dihitung masing-masing Rp 25,-, Rp 20,- dan Rp 5,- tiap bahagian.
Pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera-ulangan untuk meter minyak yang pemeriksaannya dikumpulkan Rp 35,- untuk tiap pesawat.
XI. Wagon/mobil/cikar/kapal/tongkang tangki:
XII. Gelas takar:
XIII. Pemeriksaan khusus:
Pasal 2, Tarip termaksud pada pasal 1 angka-angka Romawi VI, VIII dan IXa pada tera dan tera-ulangan ditambah:
26 kg atau lebih dengan Rp 40,- tiap pesawat; 25 kg atau kurang dengan Rp 20,- tiap pesawat;
26 kg atau lebih dengan Rp 70,- tiap pesawat; 25 kg atau kurang dengan Rp 35,- tiap pesawat. Pasal 3. Untuk pemeriksaan setempat, di luar Kantor Inspeksi Metrologi selain biaya yang dimaksud dalam pasal 1 dan pasal 2 berlaku penggantian ongkos tambahan sebagai berikut:
Biaya sebagai yang dimaksudkan di dalam pasal-pasal 1, 2 dan 3 harus dipenuhi sebelum benda atau pesawat yang diperiksa dikembalikan kepada si penyerah. Pasal 5. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku surut 1 Januari 1967. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Pebruari 1967. Presiden Republik Indonesia, SUKARNO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Pebruari 1967 Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH Nomor 2 TAHAHUN 1967 tentang TARIP UANG TERA. I. UMUM. Akhir-akhir ini harga alat-alat ukur, takar dan timbang sudah demikian tingginya, sehingga perbandingan harga dan uang retribusi atas pemeriksaannya sangat jauh. Perbedaan yang sangat jauh ini akan berakibat timbulnya penilaian bahwa pemeriksaan tera/tera-ulangan tidak sebanding dengan harga dari alat-alat ukur, takar dan timbang tersebut. Lain dari pada itu untuk mengimbangi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah, yang berkenaan dengan pelaksanaan Undang- undang tera sudah sebegitu meningkatnya, maka dipandang perlu untuk meninjau kembali tarip uang tera yang sebelum ini berlaku. II. PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Tarip ini disusun menurut kekuatan/kapasitas alat-alat ukur, takar dan timbang dan juga mengingat akan harga alat-alat tersebut. Demikian pula pada tarip ini dicantumkan uang retribusi terhadap alat-alat ukur, takar dan timbang yang dibatalkan adalah untuk menjamin terhadap barang-barang yang ditera itu dikerjakan sungguh-sungguh oleh para pengusaha alat-alat ukur, takar dan timbang yang selanjutnya akan menjamin pula kelancaran dalam pemeriksaan alat-alat itu. Untuk pemeriksaan alat-alat keperluan khusus tidak tersusun tarip uang tera tertentu, maka penghitungannya didasarkan atas banyaknya waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan itu. Pasal 2. Bahwasannya untuk timbangan majemuk uang tera/teraulangan ditambah, dapat dimengerti karena untuk pemeriksaan pesawat semacam itu diperlukan lebih banyak waktu dari pada pemeriksaan timbangan tunggal dengan kekuatan yang sama. Dalam hal ini dibeda-bedakan antara timbangan-timbangan: a.majemuk yang dalam penggunaannya harus memakai perlengkapan tambahan anak-anak timbangan, b.bobot ingsut yang dalam penggunaannya tidak mempergunakan anak- anak timbangan lagi dan timbangan pegas, c.cepat (timbangan kwadran majemuk). Yang disebut pada b, tambahannya lebih banyak daripada yang disebut pada a, disebabkan karena apa yang disebut pada a, itu anak-anak timbangan pelengkapnya sudah dikenakan retribusi menurut pasal 1. Tambahan yang disebut pada c, lebih banyak lagi daripada tambahan yang dikenakan terhadap b, disebabkan karena kontruksi timbangan cepat lebih rumit daripada apa yang disebut pada b, sehingga pemeriksaannya lebih memakan banyak waktu. Pasal 3, 4 dan 5. Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1967 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1967/4; TLN Nomor 2820
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)