Peraturan Pemerintah (PP) No. 31 Tahun 1969
- Nomor
- 31
- Tahun
- 1969
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 1
MEMUTUSKAN: Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1967 (Lembaran-Negara tahun 1967 Nomor 4, Tambahan Lembaran-Negara Nomor 2820); Menetapkan : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Tarip Uang Tera. VIII. Timbangan untuk menimbang biasa dengan kekuatan menimbang lebih dari 3000 kilogram: Pengesahan dan pembatalan pada tera Rp. 60- tiap 1000 kilogram Pengesahan pada tera ulangan Rp. 30,- tiap 1000 kilogram dengan pengertian bahwa bagian-bagian dari 1000 kilogram dihitung 1000 kilogram baik untuk tera maupun tera ulangan Untuk menjustir Rp. 100.- tiap pesawat. IX. a. Timbangan dengan dua skala atau lebih yang masing- masing skala harus diperiksa tersendiri, tiap skala dikenakan pembayaran.
X. Meter Minyak (bensin/kerosin/minyak diesel):
pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera ulangan 100,- untuk tiap pesawat, dengan pengertian bahwa mengenai badan ukur, alat penghitung dan keran pistol yang merupakan bahagian dari meter minyak dan dimaksudkan dipergunakan untuk mengganti yang sudah usang bila dari bahagian-bahagian lain dari sesuatu meter minyak dalam bentuk keseluruhan atau terpisah yang satu dari yang lain, dihitung masing-masing Rp. 50,-, Rp. 40,- dan Rp. 10,- tiap bahagian.
Pengesahan dan pembatalan pada tera dan tera ulangan untuk meter minyak yang pemeriksaannya dikumpulkan Rp. 70,- untuk tiap pesawat.
100,- untuk tiap-tiap 1000 liter (literton) dan bagian- bagian literton dihitung satu literton dan minumum Rp. 200,- tiap tangkai.
XII. Gelas takar:
XIII. Pemeriksaan khusus:
Pasal 2. Tarip termaksud pada pasal 1 angka-angka Romawi VI, VIII dan IXa Peraturan Pemerintah ini, pada tera dan tera ulangan ditambah:
26 kilogram atau lebih dengan Rp. 80,- tiap pesawat; 25 kilogram atau kurang dengan Rp.40,- tiap pesawat;
26 kilogram atau lebih dengan Rp. 140,- tiap pesawat; 25 kilogram atau kurang dengan Rp. 70,- tiap pesawat; Pasal 3. Untuk pemeriksaan setempat diluar Kantor Metrologi selain biaya sebagaimana yang dimaksud dalam pasal-pasal 1 dan 2 Peraturan Pemerintah ini berlaku penggantian ongkos tambahan sebagai berikut:
Tetapi apabila terdapat sedikitnya 5 pesawat yang dapat dipindahkan, dapat juga dilakukan pemeriksaan setempat dengan ketentuan bahwa untuk pemeriksaan itu dipungut pembayaran pemeriksaan setempat sebesar Rp. 1000,- Pasal 4. Biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal 1, 2 dan 3 Peraturan Pemerintah ini harus dipenuhi sebelum benda atau pesawat yang diperiksa dikembalikan kepada sipenyerah. Pasal 5. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini, segala bentuk pungutan lain dibidang kemetrologian dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 6. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sampai tanggal 1 Januari 1969. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 8 Desember 1969. Presiden Republik Indonesia. SOEHARTO. Jenderal T.N.I. Diundangkan di Jakarta. pada tanggal 8 Desember 1969. SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, ALAMSYAH. Mayor Jenderal T.N.I. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 1969 TENTANG TARIP UANG TERA. PENJELASAN UMUM: Pengeluaran-pengeluaran Pemerintah yang berkenaan dengan pelaksanaan Undang-undang Tera sejak berlakunya tarip uang tera lama berdasarkan Peraturan Pemrintah Nomor 2 tahun 1967 hingga sekarang telah meningkat. Selanjutnya untuk mengimbangi pengeluaran-pengeluaran Pemerintah tersebut dipandang perlu untuk meninjau kembali tarip uang tera yang sebelum ini berlaku. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL: Pasal 1. Tarip ini disusun menurut kekuatan/kapasitas, alat-alat ukur, takar dan timbang dan juga mengingat akan harga alat-alat tersebut. Demikian pula pada tarip ini dicantumkan uang retribusi terhadap alat-alat ukur, takar dan timbang yang dibatalkan adalah untuk menjamin terhadap barang-barang yang ditera itu dikerjakan sungguh-sungguh oleh para pengusaha alat-alat ukur, takar dan timbang yang selanjutnya akan menjamin pula kelancaran dalam pemeriksaan alat-alat itu. Untuk pemeriksaan alat-alat keperluan khusus tidak tersusun tarip uang tera tertentu, maka perhitungannya didasarkan atas banyaknya waktu yang diperlukan untuk pemeriksaan itu. Pasal 2. Bahwasanya untuk timbangan majemuk uang tera/tera ulangan ditambah, dapat dimengerti karena untuk pemeriksaan pesawat semacam itu diperlukan lebih banyak waktu dari pada pemeriksaan timbangan tunggal dengan kekuatan yang sama. Dalam hal ini dibedakan antara timbangan-timbangan: a.Majemuk yang dalam penggunaannya harus memakai perlengkapan tambahan anak-anak timbangan. b.Bobot ingsut yang dalam penggunaannya tidak mempergunakan anak- anak timbangan lagi dan timbangan pegas. c.Cepat (timbangan kwadran majemuk). Tambahan yang disebut pada huruf b lebih banyak dari pada yang disebut pada huruf a, karena anak-anak timbangan pelengkap dari timbangan majemuk sudah dikenakan retribusi menurut pasal 1. Tambahan yang disebut pada huruf c lebih banyak lagi dari pada tambahan yang dikenakan terhadap b, karena konstruksi timbangan cepat lebih rumit dari pada timbangan bobot ingsut sehingga pemeriksaannya lebih banyak memerlukan waktu. Pasal 3. Cukup jelas. Pasal 4. Cukup jelas. Pasal 5. Cukup jelas. Pasal 6. Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Kutipan:LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber:LN 1969/57; TLN Nomor 2913
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Daerah (Perda)