Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 1952
- Nomor
- 20
- Tahun
- 1952
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Memutuskan : Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, No. 41 tahun 1948, Peraturan tentang Susunan dan Pimpinan Kementerian. Menetapkan: PERATURAN TENTANG SUSUNAN DAN PIMPINAN KEMENTERIAN-KEMENTERIAN Susunan Kementerian. Pasal 1. Susunan Kementerian ditetapkan dengan persetujuan Dewan Menteri oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan, berdasarkan peraturan ini sebagai pedoman. Pasal 2. Kementerian terdiri dari : A. Pusat Kementerian, dan menurut luas tugas kewajibannya. B. Jawatan-jawatan dan organisasi-organisasi lain yang berdiri sendiri. Pusat Kementerian. Pasal 3.
Organisasi-organisasi dalam Kementerian. Pasal 4.
Susunan Jawatan-jawatan. Pasal 5.
Pasal 6. Susunan vertikal dari suatu Jawatan ditetapkan oleh Menteri yang bersangkutan dengan persetujuan Dewan Menteri. Susunan vertikal itu hanya diadakan jika ternyata bahwa tugas yang harus diselenggarakan di daerah itu tidak dapat diserahkan kepada instansi yang telah ada di daerah itu, walaupun dengan memperkuat instansi itu dengan tenaga-tenaga khusus yang dipandang perlu. Pasal 7. Menteri Dalam Negeri mengatur agar nama-nama yang dipergunakan dalam susunan Kementerian-kementerian tersebut di atas (misalnya nama "jawatan") tidak dipergunakan oleh daerah otonom. Pimpinan. Pasal 8.
Peraturan peralihan. Pasal 9. Tiap-tiap Menteri wajib menyampaikan rancangan Keputusan Presiden kepada Dewan Menteri untuk menyesuaikan susunan Kementeriannya dengan Peraturan Pemerintah ini. Pasal 10. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pemerintah ini atau yang perlu menyimpang dari peraturan itu, dapat diputus oleh Dewan Menteri. Pasal 11. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta, pada tanggal 22 Pebruari 1952. Presiden Republik Indonesia, Ttd. SOEKARNO. Perdana Menteri, Ttd. SUKIMAN WIRJOSANDJOJO. Diundangkan pada tanggal 4 Maret 1952. Menteri Kehakiman, Ttd. MOEHAMMAD NASROEN. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 20 TAHUN 1952 TENTANG SUSUNAN DAN PIMPINAN KEMENTERIAN-KEMENTERIAN REPUBLIK INDONESIA. PENJELASAN UMUM.
"Kepala Jawatan", ialah kepala dari suatu bagian dari Kementerian, yang berkedudukan di Pusat. Nama ini tidak boleh dipergunakan di lain tingkatan. Dalam hubungan ini harus dijaga, jangan sampai ada doublure tentang pemakaian nama-nama itu dengan daerah otonom.
bagian-bagian Tata-Usaha dan bagian-bagian lainnya, yang diserahi pekerjaan yang khusus mengenai lapangan pekerjaan Kementerian masing-masing.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL. Pasal 1. Susunan Kementerian harus diatur menurut dasar yang seragam (uniform). Dasar tersebut termuat dalam peraturan ini. Walaupun susunan sudah diatur menurut dasar yang seragam, perlu adanya kontinuiteit, jangan sampai tiap-tiap kali ada pergantian Menteri berobah. Berhubung dengan itu, susunan itu harus ditetapkan dalam Keputusan Presiden. Adanya koordinasi dalam mengatur susunan di antara suatu Kementerian dengan lain Kementerian perlu juga untuk mencegah jangan sampai tugas dari suatu jawatan dari suatu Kementerian sebagian meliputi tugas diri suatu jawatan dari lain Kementerian (overkappen). Dari itu diperlukan persetujuan (koordinasi dari) Dewan Menteri. Pasal 2. Cukup jelas. Pasal 3. Apakah kepada Sekretaris-Jenderal dapat diperbantukan seorang Sekretaris-Kementerian atau tidak, tergantung dari luas atau tidak luas pekerjaan sesuatu Kementerian. Pasal 4. Perbedaan antara Jawatan dan Organisasi lain termaksud pada Pasal 4 tidak mempengaruhi kedudukan Kepalanya masing-masing. Pasal 5. Dalam Bagian Tata-Usaha diadakan pembagian pekerjaan antara pegawai-pegawainya dengan tiada mengadakan bagian-bagian kecil. [Catatan Penyunting: Didalam dokumen ini terdapat format gambar. Untuk dapat menampilkan format gambar tersebut, tekanlah TAB dan kemudian tekan ENTER] Pasal 7. Oleh karena daerah-daerah otonom ada dalam pengawasan Menteri Dalam Negeri, maka Menteri inilah yang harus menjaga, jangan sampai ada doublure dalam pemakaian nama-nama, misalnya nama "Jawatan", "inspeksi". Pasal 8. Dengan peraturan ini, menjadi tegaslah kedudukan Sekretaris- Jenderal dalam pimpinan Kementerian. Ketegasan ini perlu, agar misalnya dalam masa Kabinet demisionir, pimpinan harian dapat berlangsung sebagai biasa dan tidak terjadi bahwa jalannya pekerjaan sehari-hari terganggu. Dengan memberi kedudukan pimpnan harian-harian kepada Sekretaris-hidup Kepala-kepala berbagai bagian dari Kementerian. Pada dasarnya Kementerian-kementerian tidak perlu mempunyai Sekretaris Kementerian. Hanya dalam Kementerian-kementerian yang besar dapat ditempatkan seorang Sekretaris Kementerian untuk membantu pekerjaan Sekretaris-Jenderal.
s/d 11. Cukup jelas. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1952 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1952/26; TLN NO. 213
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)