Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1956
- Nomor
- 22
- Tahun
- 1956
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 2
Lembaran-Negara tahun 1952 No. 30) tidak termuat ketentuan-ketentuan mengenai penggantian biaya perjalanan dari tempat tinggal ke tempat kedudukan bagi Menteri yang baru diangkat dan dari tempat kedudukan ke tempat menetap bagi Menteri yang berhenti;
Menimbang pula : bahwa jumlah-jumlah uang-harian yang termuat dalam daftar-lampiran peraturan tersebut perlu ditinjau kembali. Mengingat : Pasal 142 jo pasal 98 dan pasal 54 Undang-undang Dasar Sementara Mengingat pula : Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran-Negara tahun 1950 No.15) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1953 (Lembaran-Negara tahun 1953 No. 66) dan No. 27 tahun 1955 (Lembaran-Negara tahun 1955 No. 58). Mendengar : Dewan/Menteri dalam rapatnya yang ke-15 pada tanggal 26 Juni 1956.
Memutuskan : I. Dengan mencabut "Peraturan yang mengatur penggantian biaya perjalanan dan biaya penginapan dalam negeri yang harus dikeluarkan oleh Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri dan para Menteri (Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1952, Lembaran Negara tahun 1952 No. 30). II. Menetapkan : Peraturan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Para Menteri. Pasal 1. Yang dimaksudkan dengan Menteri dalam peraturan ini ialah Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri, Menteri, Menteri Negara dan Menteri Muda. Pasal 2. Biaya perjalanan dinas di dalam negeri bagi para Menteri ditanggung oleh Negara menurut ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan ini. Pasal 3.
a.mereka yang diangkat menjadi Menteri: dari tempat tinggalnya ke Ibu-Kota Negara Republik Indonesia; b.mereka yang berhenti sebagai Menteri: dari Ibu-Kota Negara Republik Indonesia ke tempat tinggalnya semula atau ke-suatu tempat lain di dalam Negara Republik Indonesia dimana mereka hendak tinggal tetap. Penggantian biaya perjalanan ini hanya diberikan, jika perjalanan dilakukan dalam waktu enam bulan sesudah tanggal meletakkan jabatan sebagai Menteri.
Pasal 4. Dalam melakukan perjalanan dinas para Menteri diberi kebebasan untuk mempergunakan kendaraan dan tempat penginapan yang dikehendakinya. Pasal 5.
Pasal 6. Untuk perjalanan-pindah termaksud pada pasal 3 ayat (2) peraturan ini diberikan pula penggantian biaya yang sesungguhnya dikeluarkan menurut bukti-bukti yang sah untuk membungkus dan mengangkat perabot rumah tangga kepunyaan sendiri yang semata-mata dipakai untuk keperluan sendiri, termasuk sebuah mobil. Pasal 7.
Pasal 8. Penggantian biaya kendaraan dan uang-harian termaksud pada Pasal 7 ayat (4) peraturan ini diberikan juga untuk isteri Menteri yang menyertai suaminya dalam perjalanan-jabatan untuk menjalankan fungsi-sosial. Pasal 9. Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan ini diputus oleh Perdana Menteri. Pasal 10. Untuk mendapatkan penggantian biaya perjalanan menurut peraturan ini harus diajukan daftar-ongkos-perjalanan disertai bukti-bukti yang sah kepada Jawatan Perjalanan. Pasal 11. Peraturan ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Agustus 1956 Presiden Republik Indonesia., ttd. SOEKARNO Perdana Menteri Ttd. ALI SASTROAMIDJOJO Menteri Keuangan ttd. JUSUF WIBISONO Diundangkan pada tanggal 8 September 1956 Menteri Kehakiman ttd. MULJATNO PENJELASAN Sebagaimana diketahui penggantian biaya perjalanan dinas di dalam negeri bagi para Menteri diatur tersendiri dalam Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1952 (Lembaran Negara tahun 1952 No. 30). Dalam Peraturan Pemerintah tersebut belum dimuat ketentuan-ketentuan mengenai penggantian biaya perjalanan dari tempat tinggal ketempat kedudukan bagi Menteri yang baru diangkat dan dari tempat kedudukan ke tempat menetap bagi Menteri yang berhenti. Lain dari pada itu perlu pula diatur penggantian biaya perjalanan bagi isteri Menteri yang menyertai suaminya dalam perjalanan jabatan untuk menjalankan suatu funksi-sosial, misalnya Menteri dengan isterinya mendapat undangan dari Kepala Daerah untuk menghadiri suatu upacara, atau dalam hal-hal lain menurut pertimbangan Perdana Menteri. Hingga kini biaya perjalanan isteri Menteri untuk keperluan tersebut dibayar berdasarkan surat Perdana Menteri tanggal 11 Juni 1954 No. 15535/54. Selanjutnya jumlah-jumlah uang-harian yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut di atas berhubung dengan keadaan perlu pula ditinjau kembali. Berhubung dengan hal-hal itu maka diadakan Peraturan Pemerintah ini sebagai pengganti Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 1952. Berhubung dengan kenaikan jumlah-jumlah penggantian dalam peraturan baru ini, maka kalimat terakhir dalam ayat (5) pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 1950 (Lembaran Negara tahun 1950 No. 15), yang memungkinkan permintaan penggantian biaya lebih dari jumlah menurut peraturan yang berlaku, kepala Jawatan Perjalanan, harus dicabut. Apabila di dalam suatu hal jumlah pengeluaran melebihi jumlah-jumlah yang ditetapkan itu, maka permintaan penggantian biaya yang lebih itu harus diajukan menurut ketentuan-ketentuan dalam ayat (4) pasal 3 Peraturan Pemerintah tersebut. Termasuk Lembaran-Negara No. 37 tahun 1956. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1956 NOMOR 37 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 1042
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen
Peraturan Pemerintah (PP)