MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN SEMENTARA TENTANG GAJI, BIAYA PERJALANAN, BIAYA PENGINAPAN DAN LAIN-LAIN TUNJANGAN BAGI PRESIDEN, PERDANA MENTERI DAN MENTERI-MENTERI REPUBLIK INDONESIA SERIKAT. Pasal 1.
(1)Gaji Presiden Republik Indonesia Serikat berjumlah f 3000.- (tiga ribu rupiah) sebulan.
(2)Gaji Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat berjumlah f 2000.- (dua ribu rupiah) sebulan.
(3)Gaji tiap-tiap Menteri Republik Indonesia Serikat berjumlah f 1500 (seribu lima ratus rupiah) sebulan.
(4)Di samping gaji-gaji tersebut dalam ayat 1 sampai dengan 3 dari pasal ini, diberikan tunjangan-kemahalan dan tunjangan-keluarga menurut aturan-aturan yang ditetapkan buat pegawai-pegawai Republik Indonesia Serikat. Pasal 2.
(1)Selama masa memangku jabatannya, untuk Presiden disediakan gedung-gedung kediaman, kepunyaan Pemerintah beserta perlengkapannya dan sebuah atau lebih kendaraan-mobil dengan pengemudinya, atas tanggungan Negeri. Buat melayani dan memelihara gedung-gedung kediaman dan pekarangannya, dipekerjakan atas tanggungan Negeri pegawai-pegawai secukupnya.
(2)Untuk Perdana Menteri dan tiap-tiap Menteri Republik Indonesia Serikat disediakan sebuah rumah-negeri beserta perobat- rumah (meubilair) dan sebuah kendaraan-mobil dan pengemudinya. Ongkos-ongkos pemakaian untuk keperluan dinas, pemeliharaan dan perawatan kendaraan-mobil itu ditanggung oleh Negeri.
(3)Untuk Perdana Menteri dan tiap-tiap Menteri Republik Indonesia Serikat diberikan tunjangan, banyaknya tergantung dari besarnya rumah dan pekarangannya, untuk menutupi ongkos-ongkos pelayanan dan pemeliharaan rumah itu, yang dasar-dasarnya ditentukan oleh Menteri Keuangan dan Menteri Perhubungan, Tenaga dan Pekerjaan Umum. Pasal 3.
(1)Untuk keperluan Presiden Republik Indonesia Serikat disediakan sejumlah uang guna membiayai segala perongkosan yang perlu untuk menjalankan kewajiban-kewajibannya, termasuk juga ongkos perjalanan dan ongkos penginapan. Dari persediaan uang itu tiap-tiap bulan dibuat perhitungannya.
(2)Kepada Perdana Menteri Republik Indonesia Serikat diberikan tunjangan jabatan sejumlah f 1000 (seribu rupiah) sebulan. Jika Perdana Menteri merangkap menjadi kepala suatu kementerian, maka kepadanya diberikan tunjangan-jabatan sejumlah f 1300 (seribu tiga ratus rupiah) sebulan.
(3)Kepada tiap-tiap Menteri Republik Indonesia Serikat diberikan tunjangan-jabatan sejumlah f 300 (tiga ratus rupiah) sebulan.
(4)Jika pemegang-pemegang jabatan termaksud dalam ayat 2 dan 3 Pasal ini terpaksa mengeluarkan ongkos representasi yang selayaknya tidak dapat dicukupi dari jumlah tunjangan-jabatan yang diberikannya, dapatlah yang berkepentingan tiap-tiap bulan memajukan pertelaan pengeluaran ongkos-ongkos itu kepada Menteri Keuangan untuk disetujuinya.
(5)Ongkos perjalanan dan ongkos penginapan dari pemegang- pemegang jabatan tersebut dalam ayat 2 dan 3 dari pasal ini dapat diganti menurut peraturan ongkos-perjalanan yang berlaku (Reisreglement). Perdana Menteri dan Menteri tidak terbatas dalam memilih alat perjalanan. Jika oleh mereka dalam perjalanan dinas telah dikeluarkan lebih banyak daripada apa yang dapat digantikan menurut peraturan ongkos perjalanan tersebut, maka kelebihannya itu dapat dimajukan dengan pertelaan tersendiri kepada Jawatan Urusan Perjalanan. Pasal 4. Peraturan ini berlaku terhitung mulai tanggal 27 Desember 1949 dan akan tetap berlaku berlaku hingga waktu gaji-gaji, biaya perjalanan dan biaya penginapan c.q. tunjangan-tunjangan lain buat Presiden, Perdana Menteri dan Menteri-menteri Republik Indonesia Serikat ditetapkan oleh Undang-undang federal. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia Serikat. Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 17 Pebruari 1950. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT, SOEKARNO. PERDANA MENTERI, MOHAMMAD HATTA. Diumumkan pada tanggal 28 Pebruari 1950. MENTERI KEHAKIMAN, SOEPOMO. MENTERI KEUANGAN, SJAFRUDDIN PRAWIRANEGARA. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1950 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1950/15