Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 1962
- Nomor
- 23
- Tahun
- 1962
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 4
Mengingat:
Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 7);
Mendengar: Musyawarah Kabinet Kerja 10 Januari 1962;
Memutuskan : Dengan menyatakan tidak berlaku lagi:
Menetapkan: Peraturan Pemerintah tentang penyerahan tugas dan wewenang serta penyerahan Perusahaan tertentu Departemen Perindustrian Rakyat kepada Daerah Tingkat 1. BAB I. KETENTUAN UMUM. Pasal 1. Yang dimaksudkan dengan :
BAB II. URUSAN - URUSAN YANG DISERAHKAN. Pasal 2.
a.urusan yang mempunyai sifat dan tingkat nasional dan antar Negara; b.urusan-urusan mengenai perusahaan-perusahaan yang dikuasai, diatur atau didirikan oleh Pemerintah Pusat. Pasal 3.
Pasal 4. Daerah dapat mengadakan usaha-usaha pendidikan untuk kepentingan perkembangan perindustrian rakyat dalam wilayahnya. Pasal 5.
BAB III. DINAS PERINDUSTRIAN RAKYAT DAERAH. Pasal 6. Daerah, begitu pula Daerah Tingkat II yang diserahi tugas menurut pasal 3, dengan persetujuan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah membentuk dinas perindustrian rakyat sesuai dengan petunjuk-petunjuk Menteri. BAB IV. HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I DAN PEMERINTAH DAERAH TINGKAT II. Pasal 7. Dalam menyelenggarakan urusan tersebut dalam ayat (1) pasal 2 Daerah mentaati peraturan perundangan dan kebijaksanaan Pemerintah Pusat seperti tercantum dalam peraturan- peraturan, instruksi-instruksi, pedoman-pedoman atau surat-surat edaran, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat umumnya, khususnya oleh Menteri. Pasal 8.
Pasal 9.
BAB V. BANGUNAN-BANGUNAN TANAH DAN ALAT-ALAT LAIN. Pasal 10.
BAB VI. PENJERAHAN PEGAWAI. Pasal 11.
Pasal 12. Daerah wajib menerima semua pegawai yang diserahkan menurut pasal 11. Pasal 13. Atas permintaan Daerah Menteri dapat mempekerjakan pegawai-pegawai yang dikecualikan dalam pasal 11 kepada daerah. BAB VII. BANTUAN DAERAH. Pasal 14. Dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang tentang urusan yang tidak diserahkan sebagaimana tersebut pada ayat (3) pasal 2, daerah wajib membantu serta memberikan keterangan-keterangan yang diminta oleh atau atas nama Menteri. BAB VIII. KEUANGAN DAN JATAH DEVISEN. Pasal 15. Untuk pelaksanaan urusan perkembangan dan perluasan perindustrian rakyat oleh daerah untuk tahun dinas penyerahan dan tahun dinas berikutnya diserahkan kepada daerah semua biaya yang dimuat dalam anggaran belanja dan pendapatan departemen untuk urusan yang bersangkutan berdasarkan peraturan yang berlaku. Pasal 16.
BAB IX. PENJERAHAN PERUSAHAAN JANG DIKUASAI OLEH DEPARTEMEN. Pasal 17. Dengan mengingat ketentuan pada ayat (3) pasal 2 dari Peraturan Pemerintah ini oleh Menteri dapat diserahkan kepada Daerah perusahaan-perusahaan yang diselenggarakan, dikuasai dan diatur oleh Departemen kecuali perusahaan-perusahaan industri rakyat yang berfunksi nasional. BAB X. ATURAN PELAKSANAAN DAN PERALIHAN. Pasal 18.
BAB XI. PENUTUP. Pasal 19. Sejak mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka segala peraturan perundangan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 20. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkannya. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 1962. Presiden Republik Indonesia, SUKARNO. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Oktober 1962. Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH No. 23 TAHUN 1962 tentang PENYERAHAN TUGAS DAN WEWENANG SERTA PENYERAHAN PERUSAHAAN TERTENTU DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN RAKYAT KEPADA DAERAH TINGKAT I. UMUM. Bahwa untuk pengisian otonomi daerah dalam rangka Ketetapan M.P.R.S. No. II/MPRS/1960 serta sesuai dengan ketentuan pasal 18 Undang-undang Dasar perlu kepada Daerah diserahkan tugas dan wewenang dari pada Departemen Perindustrian Rakyat sehingga dengan demikian otonomi daerah dapatlah diperkem- bangkan dengan lancar dan cepat. Untuk keperluan ini, dengan tidak mengurangi hak-hak yang telah dimiliki oleh Daerah berdasarkan peraturan perundangan yang ada, maka dengan Peraturan Pemerintah ini tugas dan wewenang Daerah diperluas lagi dengan menyerahkan kepadanya pelaksanaan urusan perkembangan dan perluasan urusan perindustrian rakyat dalam daerahnya seperti soal perizinan dan penjatahan, dengan ketentuan bahwa urusan-urusan yang mempunyai sifat dan tingkat nasional adalah tetap merupakan tugas dan wewenang Pemerintah Pusat. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas dan wewenang mengenai urusan perkembangan dan perluasan perindustrian rakyat oleh daerah, maka oleh Menteri akan turut diserahkan pula perusahaan tertentu yang hingga kini berada dalam pengurusan Departemen Perindustrian Rakyat dan segala sesuatu yang bersangkutan, begitu pula ikut diserahkan sejumlah uang kepada Daerah serta disamping itu akan diberitahukan secepat-cepatnya kepada Daerah berapa jatah devisen yang akan diperuntukkan bagi Daerah-daerah masing-masing, dengan pengecualian, jatah devisen yang akan diperuntukkan bagi :
Mengingat Republik Indonesia adalah negara kesatuan politis dan juga ekonomis, maka kebijaksanaan umum berada ditangan Pemerintah Pusat yang harus ditaati oleh Daerah dan selain dari itu, Menteri menyelenggarakan bimbingan, pembinaan dan pengawasan, serta tidak mengurangi hak daerah mengadakan perencanaan sendiri yang bersifat sedaerah dan tidak bertentangan dengan kebijaksanaan dan perencanaan umum dan bimbingan serta pengawasan Pemerintah Pusat i.c. Menteri, terhadap urusan-urusan perindustrian rakyat yang pelaksanaannya diserahkan kepada Daerah, agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik. Untuk keperluan termaksud Menteri dapat membentuk perwakilan-perwakilan didaerah- daerah yang dianggap perlu, yang dasar-dasar hubungan kerjanya dengan Daerah diatur oleh Menteri dan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah sesuai dengan pasal 14 ayat (2) huruf b Penetapan Presiden No. 6/1969 (disempurnakan). Dalam menyelenggarakan urusan perindustrian Daerah dalam hal teknis bertanggung- jawab kepada Menteri dan dalam hal-hal lain kepada Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, kecuali untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta Raya. Pegawai-pegawai negeri Departemen yang bekerja pada dinas- dinas perindustrian didaerah-daerah diserahkan kepada Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 11 jis pasal 12 dan 13 dari pada Peraturan Pemerintah ini kecuali jika Menteri memandang perlu pegawai negeri tersebut tetap menjadi pegawai negeri pada Departemen, namun atas permintaan Daerah Menteri dapat memperbantukan pegawai-pegawai Departemen tadi kepada yang bersangkutan. Pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur daerah demi daerah mengingat pula kesanggupan dan kemampuan daerah masing- masing yang akan diatur oleh Menteri bersama- sama dengan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah. Kemudian kepada Daerah akan diserahkan pula perusahaan- perusahaan yang dewasa ini diselenggarakan, dikuasai dan diatur oleh Departemen kecuali perusahaan-perusahaan industri rakyat yang berfungsi nasional. PASAL DEMI PASAL.
. Cukup jelas. Pasal 2. Dengan Peraturan Pemerintah ini kepada Daerah diserahkan segi-segi pelaksanaan pengorganisasian dari pada aktivitas-aktivitas perkembangan dan perluasan industri rakyat yang sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dipegang oleh Pemerintah Pusat, kecuali pelaksanaan dari pada urusan-urusan mengenai perusahaan yang dikuasai, diatur, didirikan oleh Pemerintah Pusat. Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini Pemerintah Pusat tetap memegang segi kebijaksanaan umum terhadap aktivitas-aktivitas perkembangan dan perluasan industri rakyat. Disamping itu Pemerintah Pusat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap daerah dalam menjalankan segi pelaksanaan, pengorganisasian dari pada aktivitas-aktivitas perkembangan dan perluasan industri rakyat. Kekuasaan yang telah diserahkan kepada Daerah sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini dibidang perizinan perusahaan, ialah mengenai jenis-jenis industri seperti tersebut dibawah ini :
Pasal 3. Berdasarkan kesanggupan suatu Daerah Tingkat II maka Daerah Tingkat I dengan persetujuan Menteri dapat menyerahkan sebagian urusan-urusan yang telah diserahkan kepada Daerah Tingkat I tersebut kepada Daerah Tingkat II itu. Pasal 4 sampai dengan 7. Cukup jelas. Pasal 8. Mengingat Republik Indonesia adalah negara kesatuan termasuk arti kesatuan ekonomi, maka penyelenggaraan perencanaan umum diselenggarakan oleh Menteri. Daerah menyelenggarakan perencanaan yang bersifat sedaerah untuk wilayahnya serta selanjutnya melaksanakan rencana-rencana hasil perencanaan yang bersifat sedaerah dengan ketentuan bahwa perencanaan dan rencana-rencana tersebut haruslah sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan rencana-rencana serta kebijaksanaan Pemerintah Pusat. Pasal 9 sampai dengan 20. Cukup jelas. Termasuk Lembaran-Negara tahun 1962 No. 74. Diketahui : Sekretaris Negara, MOHD. ICHSAN. -------------------------------- CATATAN Kutipan: LEMBARAN NEGARA DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1962 YANG TELAH DICETAK ULANG Sumber: LN 1962/74; TLN NO. 2503
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Dokumen