DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2019

Nomor: 23
Tahun: 2019
Ditetapkan: 19 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 157

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia;

1.Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tcntang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2OI4 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55OO);
4.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126l; MEMUTUSKAN PRES I DEN MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Universitas Islam Internasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat UIII adalah perguruan tinggi negeri badan hukum berstandar internasional yang berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
2.Statuta UIII adalah peraturan dasar pengelolaan UIII yang digunakan sebagai landasan pen5rusunan peraturan dan prosedur operasional di UIII.
3.Fakultas adalah himpunan surnber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan dikelompokkan menurut program studi.
4.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik.
5.Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UIII yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan Llmrlm, dan pelaksanaan pengawasan di bidang nonakademik.
6.Rektor adalah organ UIII yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UIII.
7.Senat. . . PRES I DEN
7.Senat Akademik, yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UIII yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
8.Komite Audit adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan UIIL
9.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
10.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan magister dan doktor pada UIII. 1 1. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UIII.
12.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama penunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIII.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama

Pasal 2

UIII mempunyai visi terwujudnya dunia yang lebih baik melalui pendidikan pascasarjana dan riset unggulan.

Pasal 3

UIII mempunyai misi:

a.menyelenggarakan pendidikan tingkat pascasarjana yang unggul;
b.mengembangkan penelitian yang inovatif dan berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat; dan C memajukan C PRES I DEN memajukan kebudayaan Islam Indonesia salah satu bagian dari peradaban dunia. sebagai

Pasal 4

UIII mempunyai tujuan:

a.menghasilkan magister dan doktor yang memiliki kompetensi dan integritas dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b.menghasilkan riset yang berkualitas mengenai Islam dan masyarakat muslim dunia; dan
c.mempromosikan Islam Indonesia yang moderat kepada masyarakat dunia.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 5

Perguruan tinggi negeri badan hukum dalam Statuta UIII ini bernama Universitas Islam Internasional Indonesia dan bernama singkat UIII yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Pasal 6

UIII berkedudukan di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia.

Pasal 7

(1)UIII merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia.
(2)Tanggal PRES I DEN
(2)Tanggal 29 Jum 2016 merupakan hari jadi atau dles natalis UIil.

Pasal 8

( 1) UIII mempunyai lambang, himne, bendera, dan busana UIIL

(2)Lambang, himne, dan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9

(1)Busana UIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
1. a.busana akademik; dan
2. b.busana almamater.
(2)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dikenakan oleh pimpinan UIII, profesor, anggota SA, dan wisudawan.
(3)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat terdiri atas toga, kalung jabatan, dan samir.
(4)Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaket berwarna dan di bagian dada kiri terdapat lambang.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang, himne, bendera, dan busana UIII diatur dengan Peraturan Rektor.

(1)UIII menyelenggarakan pendidikan akademik.
(2)Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, kompetensi, tantangan regional, tantangan global, dan paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 12

(1)UIII menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
(2)Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika pada UIII untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
(3)Kebebasan PRES IDEN
(3)Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
(4)Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
(5)Pimpinan UIII wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Isi peraturan

Teks157PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Statuta Universitas Islam Internasional Indonesia;

1.Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tcntang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol2 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2OI4 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55OO);
4.Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 126l; MEMUTUSKAN PRES I DEN MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG STATUTA UNIVERSITAS ISLAM INTERNASIONAL INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1.Universitas Islam Internasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat UIII adalah perguruan tinggi negeri badan hukum berstandar internasional yang berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
2.Statuta UIII adalah peraturan dasar pengelolaan UIII yang digunakan sebagai landasan pen5rusunan peraturan dan prosedur operasional di UIII.
3.Fakultas adalah himpunan surnber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan dikelompokkan menurut program studi.
4.Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik.
5.Majelis Wali Amanat, yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UIII yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan Llmrlm, dan pelaksanaan pengawasan di bidang nonakademik.
6.Rektor adalah organ UIII yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UIII.
7.Senat. . . PRES I DEN
7.Senat Akademik, yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UIII yang menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
8.Komite Audit adalah perangkat MWA yang melakukan pengawasan di bidang nonakademik terhadap penyelenggaraan UIIL
9.Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat.
10.Mahasiswa adalah peserta didik pada jenjang pendidikan magister dan doktor pada UIII. 1 1. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas Dosen dan Mahasiswa UIII.
12.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama penunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UIII.
13.Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama

Pasal 2

UIII mempunyai visi terwujudnya dunia yang lebih baik melalui pendidikan pascasarjana dan riset unggulan.

Pasal 3

UIII mempunyai misi:

a.menyelenggarakan pendidikan tingkat pascasarjana yang unggul;
b.mengembangkan penelitian yang inovatif dan berkontribusi kepada pengembangan ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat; dan C memajukan C PRES I DEN memajukan kebudayaan Islam Indonesia salah satu bagian dari peradaban dunia. sebagai

Pasal 4

UIII mempunyai tujuan:

a.menghasilkan magister dan doktor yang memiliki kompetensi dan integritas dalam memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi;
b.menghasilkan riset yang berkualitas mengenai Islam dan masyarakat muslim dunia; dan
c.mempromosikan Islam Indonesia yang moderat kepada masyarakat dunia.

BAB II

IDENTITAS

Pasal 5

Perguruan tinggi negeri badan hukum dalam Statuta UIII ini bernama Universitas Islam Internasional Indonesia dan bernama singkat UIII yang mengelola bidang akademik dan nonakademik secara otonom.

Pasal 6

UIII berkedudukan di Kota Depok, Jawa Barat, Indonesia.

Pasal 7

(1)UIII merupakan perguruan tinggi negeri badan hukum yang didirikan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pendirian Universitas Islam Internasional Indonesia.
(2)Tanggal PRES I DEN
(2)Tanggal 29 Jum 2016 merupakan hari jadi atau dles natalis UIil.

Pasal 8

( 1) UIII mempunyai lambang, himne, bendera, dan busana UIIL

(2)Lambang, himne, dan bendera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 9

(1)Busana UIII sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri atas:
1. a.busana akademik; dan
2. b.busana almamater.
(2)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a dikenakan oleh pimpinan UIII, profesor, anggota SA, dan wisudawan.
(3)Busana akademik sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)dapat terdiri atas toga, kalung jabatan, dan samir.
(4)Busana almamater sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaket berwarna dan di bagian dada kiri terdapat lambang.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan lambang, himne, bendera, dan busana UIII diatur dengan Peraturan Rektor.

(1)UIII menyelenggarakan pendidikan akademik.
(2)Pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan kurikulum yang disusun dan dikembangkan berdasarkan tujuan pendidikan, tujuan Program Studi, lingkup keilmuan Program Studi, kompetensi, tantangan regional, tantangan global, dan paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.

BAB III

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 12

(1)UIII menjunjung tinggi kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan.
(2)Kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebebasan Sivitas Akademika pada UIII untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
(3)Kebebasan PRES IDEN
(3)Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/atau Dosen untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
(4)Otonomi keilmuan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)merupakan otonomi Sivitas Akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
(5)Pimpinan UIII wajib mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota Sivitas Akademika melaksanakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan secara bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilandasi oleh etika dan norma/kaidah keilmuan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2019

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

IDENTITAS

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

IDENTITAS

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI

Pasal 12

Peraturan turunan (1)

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021