Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2021
- Nomor
- 3
- Tahun
- 2021
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 7
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Nomor 4) diubah sebagai berikut:
Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:
Pasal II … PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 I. UMUM Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah, yang berlaku selama 5 (lima) tahun, dan selaras dengan periode masa bakti kepala daerah dan wakil kepala daerah, sejak dilantik hingga akhir periode kepemimpinan. RPJMD berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. RPJMD merupakan dokumen yang dipedomani dalam penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat perencanaan pembangunan jangka menengah berdasarkan periode waktu perencanaan jangka panjang daerah tahun 2005- 2025. Pemberlakuan RPJMD Tahun 2018-2023 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2013. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 telah diterapkan selama 2 tahun, yaitu tahun 2019-2020. Dalam perjalanannya, terdapat kondisi yang mengharuskan terjadinya perubahan peraturan daerah tersebut, yaitu:
Perubahan kebijakan nasional yang terkait dengan substansi perencanaan pembangunan daerah berupa:
Terjadinya bencana non alam yaitu pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada kinerja pembangunan di Kabupaten Bogor merupakan pertimbangan bagi daerah untuk melakukan perubahan RPJMD. Tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi tersebut menyebabkan terpuruknya kondisi perekonomian daerah yang berdampak signifikan terhadap kemampuan keuangan daerah dalam mendanai pembangunan. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bogor perlu melakukan revisi pada target-target pembangunan sesuai dengan kondisi kemampuan daerah hingga akhir periode tahun 2023. Secara umum, perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 merupakan suatu keharusan yang perlu dilakukan untuk menata kembali perencanaan dan penganggaran tahunan, baik tingkat daerah maupun perangkat daerah hingga akhir periode tahun 2023. II. PASAL … II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1
Cukup jelas. Angka 2
Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Ketentuan pada Ayat ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa rancangan awal RKPD Tahun 2024 dan rancangan awal RKPD Tahun 2025, disusun berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tata cara penyusunan perencanaan pembangunan. RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan pedoman dalam penyusunan RKPD untuk tahun 2019 hingga tahun 2023, dengan tahun dasar 2018. Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1), Penyusunan RKPD diawali dengan tahapan Rancangan Awal RKPD yang dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana. Dalam hal RPJMD Tahun 2018-2023 habis masa berlaku pada tahun 2023, maka RKPD Tahun 2024 disusun berdasarkan Rancangan teknokratik RPJMD. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rancangan teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh pemerintah daerah dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 42 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rancangan teknokratik diselesaikan paling lambat sebelum penetapan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Berdasarkan … Berdasarkan ketentuan Pasal 201 ayat (8) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa Pemungutan suara serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Dengan demikian, terdapat kekosongan RPJMD untuk penyusunan RKPD Tahun 2024 dan Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 147 ayat (2), disebutkan bahwa untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kabupaten/kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD kabupaten/kota dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi. Adapun pada ayat (3), disebutkan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Angka 3 Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR NOMOR 112 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 i PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DAFTAR ISI DAFTAR ISI …………………………………………………………………….. i DAFTAR TABEL ……………………………………………………………….. iv DAFTAR GAMBAR ……………………………………………………………. xi BAB I PENDAHULUAN................................................................. I-1 1.1 Latar Belakang . ....................................................................... I-1 1.2 Dasar Hukum Penyusunan ....................................................... I-5 1.3 Hubungan Antar Dokumen ....................................................... I-13 1.4 Maksud dan Tujuan .................................................................. I-16 1.5 Sistematika Penulisan .............................................................. I-16 BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ............................ II-1 2.1 Aspek Geografi dan Demografi ................................................. II-1 2.1.1 Letak, Luas dan Batas Wilayah ....................................... II-1 2.1.2 Kondisi Topografi ............................................................ II-2 2.1.3 Kondisi Klimatologi ......................................................... II-3 2.1.4 Kondisi Geologi ............................................................... II-5 2.1.5 Kondisi Hidrologi ........................................................... II-7 2.1.6 Kondisi Geografis Lainnya ............................................... II-8 2.1.7 Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup ............................................................................. II-11 2.1.8 Aspek Demografi ............................................................ II-32 2.1.9 Potensi Pengembangan Wilayah ..................................... II-38 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat ............................................. II-68 2.3 Aspek Pelayanan Umum........................................................... II-98 2.3.1 Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar……..…..……….. II-98 2.3.2 Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar.……………. II-112 2.3.3 Layanan Urusan Pilihan………………………………………... II-128 2.4 Aspek Daya Saing Daerah ......................................................... II-133 BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH................................... III-1 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu ..................................................... III-1 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD .............................................. III-2 3.1.2 Neraca Daerah ................................................................. III-9 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu............................ . III-13 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 ii PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 3.2.1 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah............................................................................. III-13 3.2.2 Proporsi Pengunaan Anggaran ......................................... III-24 3.2.3 Analisis Pembiayaan ....................................................... III-25 3.2.4 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya .................... III-30 3.3 Kerangka Pendanaan................................................................ III-31 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja.................................... III-31 3.3.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah................................ ........... III-40 3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan................................ III-41 BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH ...... IV-1 4.1 Permasalahan Pembangunan ................................................... IV-2 4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat..................................... IV-2 4.1.2 Aspek Daya Saing Daerah................................................ IV-4 4.1.3 Aspek Pelayanan Umum.................................................. . IV-5 4.2 Isu-Isu Strategis....................................................................... . IV-20 4.2.1 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 ..................................................................... IV-21 4.2.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Sekitar...................... IV-33 4.2.3 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan............. IV-60 4.2.4 Isu-Isu Strategis Kabupaten Bogor ................................... IV-72 BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN .................................. V-1 5.1 Visi.......................................................................................... . V-1 5.2 Misi........................................................................................... V-3 5.3 Tujuan dan Sasaran ......................................................... ....... V-5 5.4 Keterkaitan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 .......... V-10 5.5 Keterkaitan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat serta Visi dan Misi RPJMN........................................................ V-17 5.5.1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bogor dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat …………………………. V-17 5.5.2 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bogor dengan Visi dan Misi RPJMN …………………………………… V-18 5.6 Program Pembangunan Daerah ................................................ V-20 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 iii PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH .............................................. VI-1 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik- Tematik dan Integratif ........................................................ ..... VI-1 6.1.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kesatu ..................................................... V-12 6.1.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kedua ....................................................... VI-14 6.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga ....................................................... VI-16 6.1.4 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Keempat ................................................... VI-18 6.1.5 Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kelima ...................................................... VI-20 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pendekatan Spasial..................... . VI-33 6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Terkait Pembentukan Daerah................... .................................................................. VI-52 6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ............................................................... VI-54 6.5 Proyek Strategis Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023 .............. VI-55 BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH.................................................... VII-1 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan......................................... VII-1 7.2 Program Perangkat Daerah........................................................ VII-4 BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH.. VIII-1 8.1 Kinerja Makro Daerah .............................................................. VIII-2 8.2 Kinerja Utama Daerah ........................................................ ..... VIII-10 8.3 Kinerja Utama Perangkat Daerah .............................................. VIII-27 BAB IX PENUTUP ....................................................................... IX-1 LAMPIRAN-LAMPIRAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 iv PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 DAFTAR TABEL Tabel 2.1 Luas Berdasarkan Kemiringan Lereng ............................. II-3 Tabel 2.2 Rata-rata Suhu, Kelembaban Udara, dan Curah serta Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bogor, 2020 .... II-4 Tabel 2.3 Luasan Berdasarkan Jenis Batuan di Kabupaten Bogor .............................................................................. II-5 Tabel 2.4 Luasan Berdasarkan Jenis Tanah di Kabupaten Bogor .... II-5 Tabel 2.5 Luas Wilayah Sungai dan DAS ....................................... II-7 Tabel 2.6 Kejadian Bencana di Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 ...................................................................... II-8 Tabel 2.7 Kawasan Rawan Bencana Banjir dan Gunung Api di Kabupaten Bogor ........................................................ II-8 Tabel 2.8 Rawan Bencana Erosi di Kabupaten Bogor...................... II-10 Tabel 2.9 DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kecamatan Tahun 2010 dan Tahun 2020 ...................... II-13 Tabel 2.10 Dinamika Tren Perubahan Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Bogor per Kecamatan Tahun 2010-2020 ..................................................................... II-16 Tabel 2.11 Status DDLH Penyedia Pangan (Tabulasi setiap Kecamatan) ................................................................... II-19 Tabel 2.12 DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Air Kecamatan Tahun 2010 dan Tahun 2020 ....................... II-22 Tabel 2.13 Dinamika Tren Perubahan Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Bogor per Kecamatan Tahun 2010-2020 ..................................................................... II-25 Tabel 2.14 Status DDLH Penyedia Air (Tabulasi setiap kecamatan) .................................................................... II- 28 Tabel 2.15 Rincian Cakupan Pelayanan Sistem Penyedia Air Bersih Kabupaten Bogor ........................................................... II-30 Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, Sex Ratio, Pertumbuhan Penduduk dan Distribusi Tahun 2020 ................................................................... II-33 Tabel 2.17 Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2020 ..... II-37 Tabel 2.18 Zonasi Arah Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten Bogor ........................................................... II-39 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 v PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Tabel 2.19 Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2018-2020 ............. II-39 Tabel 2.20 Komoditas Hortikultura Tahun 2018-2020...................... II-42 Tabel 2.21 Komoditas Perkebunan Tahun 2018-2020 ...................... II-43 Tabel 2.22 Kondisi Pariwisata Kabupaten Bogor Berdasarkan Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2019-2020 .......... II-46 Tabel 2.23 Sebaran Geosite pada Kawasan Pengembangan Geopark di Kabupaten Bogor ........................................................ II-48 Tabel 2.24 Kondisi Koperasi di Kabupaten Bogor Tahun 2020 ......... II-52 Tabel 2.25 Perkembangan Koperasi di Kabupaten Bogor Periode Tahun 2013-2020 .......................................................... II-52 Tabel 2.26 Perkembangan Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Bogor Tahun 2020 ................................... II-54 Tabel 2.27 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bogor Menurut Lapangan Usaha dan Skala Usaha Tahun 2019 (Juta Rupiah) ......................................................... II-56 Tabel 2.28 Jumlah Unit Usaha Menurut Skala Usaha dan Lapangan Usaha Tahun 2019 ......................................................... II-57 Tabel 2.29 Pembagian Kluster Komoditas Unggulan Sekunder UMK Unggulan ........................................................................ II-59 Tabel 2.30 Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Bogor sampai dengan Tahun 2020 ....................................................... II-60 Tabel 2.31 Rekapitulasi Sarana Perdagangan Pasar Tradisional di Kabupaten Bogor ....................................................... II-60 Tabel 2.32 Rekapitulasi Sarana Perdagangan Pasar Desa di Kabupaten Bogor ........................................................... II-61 Tabel 2.33 Data Minimarket di Kabupaten Bogor ............................ II-63 Tabel 2.34 Potensi Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya ...... II-65 Tabel 2.35 Investasi Industri Menengah di Kabupaten Bogor Tahun 2016-2019 .......................................................... II-66 Tabel 2.36 Jumlah Unit Usaha Industri Kecil (Formal) .................... II-66 Tabel 2.37 Jumlah Serapan Tenaga Kerja Industri Kecil (Formal) ..... II-67 Tabel 2.38 Jumlah Unit Usaha Industri Menengah (Formal) ............ II-67 Tabel 2.39 Jumlah Serapan Tenaga Usaha Industri Menengah (Formal) ......................................................................... II-68 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 vi PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Tabel 2.40 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 Atas Dasar Harga Konstan (Triliun) .......................................................................... II-71 Tabel 2.41 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun) .......................................................................... II-73 Tabel 2.42 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2013-2020 (%) ............................................................... II-75 Tabel 2.43 Inflasi Tahun Kalender Gabungan 7 Kota di Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2019 (Tahun 2012=100) .... II-79 Tabel 2.44 Indeks Gini di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 ........ II-81 Tabel 2.45 Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 .......................... II-83 Tabel 2.46 Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 ................................................ II-87 Tabel 2.47 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 ..................................................................... II-88 Tabel 2.48 Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 ............................... II-93 Tabel 2.49 Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 ............................... II-94 Tabel 2.50 Persentase Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018....... II-95 Tabel 2.51 Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 ............................... II-96 Tabel 2.52 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 ............................... II-97 Tabel 2.53 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2019 ................................................. II-97 Tabel 2.54 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2018-2020................. II-98 Tabel 2.55 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2018-2020 .................. II-102 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 vii PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Tabel 2.56 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018-2020 ........................................................... II-107 Tabel 2.57 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018-2020 ...................................... II-108 Tabel 2.58 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2020 .................. II-109 Tabel 2.59 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Sosial Tahun 2018-2020 ........................ II-112 Tabel 2.60 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2020 ............................ II-113 Tabel 2.61 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pangan Tahun 2018-2020 ...................... II-114 Tabel 2.62 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2020 ..... II-118 Tabel 2.63 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2020 ................................. II-119 Tabel 2.64 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perhubungan Tahun 2018-2020 ............. II-121 Tabel 2.65 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018-2020 ........................................................... II-122 Tabel 2.66 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Penanaman Modal Tahun 2018-2020 ..... II-123 Tabel 2.67 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2020 ...................................................................... II-125 Tabel 2.68 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2020 ............... II-126 Tabel 2.69 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2020............. II-127 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 viii PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Tabel 2.70 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pariwisata Tahun 2018-2020 .................. II-128 Tabel 2.71 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pertanian Tahun 2018-2020 ................... II-129 Tabel 2.72 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perdagangan Tahun 2018-2020 ............. II-132 Tabel 2.73 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perikanan Tahun 2018-2020 ................. II-132 Tabel 2.74 Rata-rata Pengeluaran Per-Kapita di Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 .......................................................... II-133 Tabel 2.75 Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 .......................................................... II-134 Tabel 2.76 Gambaran Umum Kinerja Keuangan BUMD Di Kabupaten Bogor ....................................................... II-135 Tabel 2.77 Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2019-2020 ……………………………… ....... II-135 Tabel 2.78 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 ……………………………… .................... II-140 Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 ...... III-5 Tabel 3.2 Neraca Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020........ III-10 Tabel 3.3 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016-2020 ............................................ III-25 Tabel 3.4 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020...................................................................... III-27 Tabel 3.5 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 ................................................. III-28 Tabel 3.6 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 ............................... III-29 Tabel 3.7 Rekapitulasi Penerimaan TJSL Perusahaan Kepada Pemerintah Kabupaten Bogor Periode Tahun 2018-2020.. III-30 Tabel 3.8a Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2020 ................................................ III-31 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 ix PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Tabel 3.8b Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 ................................................ III-32 Tabel 3.9 Proyeksi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bogor Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2021-2023 .............................................. III-40 Tabel 3.10 Realisasi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020................................ III-41 Tabel 3.11 Realisasi dan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023 ........................................................... III-42 Tabel 4.1 Strategi dan Kebijakan RPJMD Daerah Sekitar ............... IV-33 Tabel 4.2 Matriks Integrasi KLHS dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 ............................... IV-63 Tabel 4.3 Keterkaitan Isu-isu Strategis Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bogor ............................................... IV-75 Tabel 4.4 Keterkaitan Isu-isu Strategis Nasional dengan Kabupaten Bogor ........................................................... IV-76 Tabel 5.1 Keterkaitan Isu-isu Strategis Kabupaten Bogor dengan Tujuan dan Sasaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 ............................... V-5 Tabel 5.2 Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023........................................................... V-7 Tabel 5.3 Keterkaitan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023........................................................... V-15 Tabel 5.4 Keterkaitan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dengan Perubahan RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023 ........................................ V-18 Tabel 5.5 Keterkaitan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 ........................................ .................. V-19 Tabel 6.1 Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023................ VI-3 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 x PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Tabel 6.2 Keterkaitan Program Pembangunan Daerah terhadap Visi dan Misi berdasarkan Sasaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 .................. VI-22 Tabel 6.3 Harmonisasi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Strategi dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bogor ....................... VI-39 Tabel 6.4 Pembagian Wilayah Pengembangan…………………………… VI-47 Tabel 6.5 Keselarasan Program Prioritas Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dengan Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 ......... VI-48 Tabel 6.6 Rencana Pemekaran Daerah Kabupaten Bogor................ VI-54 Tabel 6.7 Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2019-2023 ...................................................................... VI-55 Tabel 6.8 Rencana Proyek Strategis Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023 ...................................................................... VI-55 Tabel 7.1a Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2020 ................................................. VII-2 Tabel 7.1b Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 ............................................... VII-3 Tabel 7.2 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2019 ...................................................................... VII-6 Tabel 7.3 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bogor Tahun 2020 .... VII-86 Tabel 7.4 Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 ...................................................................... VII-152 Tabel 8.1 Perbandingan Target IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 ....................... VIII-2 Tabel 8.2 Perbandingan Target Penurunan Angka Kemiskinan Nasional, Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 ..................................................................... VIII-3 Tabel 8.3 Perbandingan Target Angka Pengangguran Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023...... VIII-4 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 xi PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Tabel 8.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023...... VIII-5 Tabel 8.5 Perbandingan Target Pendapatan Perkapita Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 ….. VIII-6 Tabel 8.6 Perbandingan Target Pencapaian Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 ..... VIII-7 Tabel 8.7 Indikator Makro Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 .... VIII-9 Tabel 8.8 Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 ................................ VIII-11 Tabel 8.9a Realisasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2020 ............................... VIII-28 Tabel 8.9b Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023..... VIII-43 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 xi PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen ..................................... I-16 Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor ............ II-1 Gambar 2.2 Peta Morfologi Kabupaten Bogor .............................. II-2 Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bogor ................ II-3 Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kabupaten Bogor ......................... II-4 Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Bogor .................................. II-6 Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bogor .......................... II-6 Gambar 2.7 Peta DAS di Kabupaten Bogor .................................. II-7 Gambar 2.8 Peta Rawan Bencana Banjir dan Gunung Api di Kabupaten Bogor .................................................. II-9 Gambar 2.9 Peta Daerah Peka Erosi di Kabupaten Bogor ............. II-11 Gambar 2.10 Peta DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Tahun 2010 ................................................ II-15 Gambar 2.11 Peta DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Tahun 2020 ................................................ II-15 Gambar 2.12 Peta Perubahan DDDTLH indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kurun Waktu Tahun 2010-2020 ... II-16 Gambar 2.13 Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2051 ........................ II-21 Gambar 2.14 Peta DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Air Tahun 2010 ............................................................ II-24 Gambar 2.15 Peta DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Air Tahun 2020 ............................................................ II-24 Gambar 2.16 Peta Perubahan DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Air Kurun Waktu 2010-2020 .................... II-25 Gambar 2.17 Ketersediaan dan Kebutuhan Air di Kabupaten Bogor Tahun 2021-2051 ........................................... II-30 Gambar 2.18 Cakupan Pelayanan SPAM ...................................... II-31 Gambar 2.19 Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Bogor Tahun 2020 ........ II-34 Gambar 2.20 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan ................................................................. II-38 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 xii PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Gambar 2.21 Sebaran Zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Zonasi Industri Kecil ......................................... II-58 Gambar 2.22 Perkembangan PDRB Kabupaten Bogor ................... II-70 Gambar 2.23 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2013-2020 (%) ......................................................... II-77 Gambar 2.24 Nilai Inflasi Rata-Rata Kabupaten Bogor Tahun 2013-2019 (Jan-Sept) .............................................. II-78 Gambar 2.25 PDRB per Kapita Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 .............................................................. II-80 Gambar 2.26 Indeks Williamson Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 .............................................................. II-82 Gambar 2.27 Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan Tahun 2013-2020 ................................................... II-83 Gambar 2.28 Perubahan Metodologi IPM .................................. II-85 Gambar 2.29 Perkembangan IPM Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2020 ........................... .. II-86 Gambar 2.30 Perkembangan HLS Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2020.............................. II-89 Gambar 2.31 Perkembangan RLS Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2013-2020 ……………...…........ II-90 Gambar 2.32 Perkembangan AHH Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dan Nasional Tahun 2013-2020 .............................. II-91 Gambar 2.33 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bogor 2013-2020.............................................................. II-92 Gambar 6.1 Posisi RPJMD Tahun 2018-2023 dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan Penjabarannya ke RKPD ...... VI-2 Gambar 6.2 Peta Wilayah Pengembangan.................................... VI-48 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 xiii PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 DAFTAR LAMPIRAN Lampiran 1 Cascading Dinas Pendidikan ........................................ 1 Lampiran 2 Cascading Dinas Kesehatan ......................................... 3 Lampiran 3 Cascading Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .......................................................................... 6 Lampiran 4 Cascading Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan ............................................................ 9 Lampiran 5 Cascading Satuan Polisi Pamong Praja ......................... 12 Lampiran 6 Cascading Badan Penanggulangan Bencana Daerah ..... 13 Lampiran 7 Cascading Dinas Pemadam Kebakaran ......................... 14 Lampiran 8 Cascading Dinas Sosial ................................................ 15 Lampiran 9 Cascading Dinas Tenaga Kerja...................................... 16 Lampiran 10 Cascading Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana .................................................... 18 Lampiran 11 Cascading Dinas Ketahanan Pangan ............................ 20 Lampiran 12 Cascading Dinas Lingkungan Hidup ............................. 22 Lampiran 13 Cascading Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 24 Lampiran 14 Cascading Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 26 Lampiran 15 Cascading Dinas Perhubungan ..................................... 28 Lampiran 16 Cascading Dinas Komunikasi dan Informatika ............. 29 Lampiran 17 Cascading Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .................................................................... 31 Lampiran 18 Cascading Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ...................................................... 33 Lampiran 19 Cascading Dinas Pemuda dan Olahraga ....................... 34 Lampiran 20 Cascading Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ............... 36 Lampiran 21 Cascading Dinas Arsip dan Perpustakaan .................... 39 Lampiran 22 Cascading Dinas Perikanan dan Peternakan ................. 41 Lampiran 23 Cascading Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan .................................................................. 44 Lampiran 24 Cascading Dinas Perdagangan dan Perindustrian ......... 46 Lampiran 25 Cascading Sekretariat Daerah ...................................... 49 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 xiv PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Lampiran 26 Cascading Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ......................................................................... 54 Lampiran 27 Cascading Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah .......................... 55 Lampiran 28 Cascading Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ......................................................................... 56 Lampiran 29 Cascading Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah ....... 58 Lampiran 30 Cascading Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia ................................................... 59 Lampiran 31 Cascading Inspektorat .................................................. 61 Lampiran 32 Cascading Kecamatan .................................................. 62 Lampiran 33 Cascading Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ............ 64 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 I-1 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan dokumen rencana pembangunan daerah jangka menengah yang disusun berdasarkan periode jabatan kepala daerah. Sehubungan dengan berakhirnya periode Bupati Bogor Tahun 2013-2018, telah dilakukan pemilihan kepala daerah pada tanggal 27 Juni tahun 2018. Selanjutnya, berdasarkan Berita Acara Penetapan Komisi Pemilihan Umum Daerah Nomor 240/PL.03.7-BA/3201/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 11 Agustus 2018, telah terpilih Ade Yasin dan Iwan Setiawan sebagai pasangan Bupati dan Wakil Bupati Bogor untuk periode tahun 2018-2023, yang kemudian dilantik pada tanggal 30 Desember 2018. Berdasarkan hasil penyempurnaan antara Rancangan Teknokratik RPJMD dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telah disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 berdasarkan tahapan penyusunan RPJMD, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2019. Dokumen RPJMD dimaksud memuat visi dan misi serta program prioritas kepala daerah terpilih yang menjiwai seluruh muatan RPJMD dan harus diimplementasikan oleh seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor, sesuai dengan kewenangannya yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Perangkat Daerah. Pasca 2 (dua) tahun pemberlakuannya, yaitu tahun 2019-2020, terdapat peraturan perundang-undangan baru yang berlaku secara nasional dan mempengaruhi substansi RPJMD Kabupaten Bogor tersebut. Perubahan-perubahan aturan tersebut terutama berkaitan dengan penetapan nomenklatur program-program daerah. Selanjutnya, di awal tahun 2020, Indonesia mengalami pandemi Covid-19 yang berdampak besar pada perekonomian nasional dan daerah. Kondisi- kondisi tersebut melandasi perlunya Kabupaten Bogor melakukan perubahan RPJMD sebagai bentuk penyesuaian terhadap penerapan perubahan-perubahan kebijakan nasional di daerah. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 I-2 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Perlunya melakukan perubahan dokumen perencanaan khususnya dokumen RPJMD, telah difasilitasi dalam Pasal 342 Ayat
Adapun 2 (dua) alasan tersebut diuraikan sebagai berikut :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 I-3 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 I-4 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Berkaitan dengan substansi arah pembangunan, dengan tetap mengacu pada pentahapan pembangunan jangka menengah yang tercantum dalam Perubahan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005- 2025, arah pembangunan Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 adalah mengoptimalkan pembangunan daerah di seluruh bidang/urusan pemerintahan. Hal ini menekankan pada terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, dengan tetap mempertimbangkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan reformasi birokrasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, Perubahan RPJMD tidak hanya meninjau capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2019-2020, melainkan juga melakukan penyesuaian terhadap indikator kinerja dan targetnya sehingga sesuai dengan arah pembangunan, termasuk rencana perwujudan Pancakarsa. Penyesuaian ini perlu dilakukan sebagai implikasi dari upaya percepatan penanganan dan pemulihan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 I-5 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR ekonomi daerah akibat pandemi Covid-19 serta implementasi kebijakan-kebijakan nasional yang baru. Berdasarkan ketentuan Pasal 342 ayat (4) yang menyebutkan bahwa Perubahan RPJMD menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah, maka diharapkan konsistensi dan keselarasan antara perencanaan strategis di Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 dengan perencanaan operasional di perangkat daerah dapat tetap terwujud. 1.2 Dasar Hukum Penyusunan Dasar hukum penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 I-6 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 I-10 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
236);
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 I-12 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 I-13 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 1.3 Hubungan Antar Dokumen Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 tidak terlepas dari dokumen perencanaan pembangunan lainnya, baik di tingkat pusat, di tingkat Provinsi Jawa Barat, serta daerah kabupaten/kota yang berbatasan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ketentuan terkait hubungan antar dokumen perencanaan adalah Pasal 12 ayat (2) menyebutkan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN. Secara mutatis mutandis, penyusunan Perubahan RPJMD tetap mengacu pada tata hubungan antar dokumen sebagaimana ketentuan Pasal 12 ayat (2) tersebut. Hubungan antar dokumen tersebut merupakan bentuk dari sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya sebagaimana ketentuan pasal 159-160 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dengan substansi sebagai berikut :
Secara umum, disamping adanya kewajiban hubungan antar dokumen perencanaan, baik pusat, provinsi Jawa Barat, maupun dengan daerah lainnya, hubungan antar dokumen perencanaan dalam daerah Kabupaten Bogor juga perlu dilakukan, dimana dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 akan dipedomani dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan, yaitu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta dokumen perencanaan perangkat daerah, yaitu Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023 (Renstra). Hubungan antar dokumen disajikan sebagai berikut : Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 I-16 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR SINERGI DOKUMEN PERENCANAAN RPJPD RKPD PROVRPJPD PROV RPJMD RENJA PD RTRW NAS RPJPN RTRW PROV RPJMD PROV RPJMNPUSAT KAB/KOTA PROVINSI RKP RENSTRA K/L RENSTRA PD PROV RENJA PD PROV RTRW KAB/KOTA RENSTRA PD RKPD PROGRAM PRIORITAS NAS Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021 Gambar 1.1 Hubungan Antar Dokumen 1.4 Maksud dan Tujuan Maksud penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah untuk memberikan arahan bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor dengan menyesuaikan terhadap perubahan kebijakan nasional dan perubahan mendasar lainnya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan. Adapun tujuan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah sebagai :
1.5 Sistematika Penulisan Sistematika Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 disusun secara mutatis mutandis sebagaimana penyusunan dokumen RPJMD sebagai berikut : Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 I-17 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BAB I. PENDAHULUAN BAB ini menjelaskan gambaran umum penyusunan Perubahan RPJMD, meliputi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan. BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH BAB ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar- dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH BAB ini menyajikan gambaran hasil pengolahan data dan analisis terhadap pengelolaan keuangan daerah. BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH BAB ini memuat permasalahan pembangunan daerah serta isu strategis yang paling prioritas. BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN BAB ini menyajikan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH BAB ini memuat tentang strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih. Selain itu, bab ini memuat penjelasan hubungan setiap strategi dengan arah dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Adapun program pembangunan daerah memuat program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui strategi yang dipilih. BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH BAB ini memuat kerangka pendanaan dan program perangkat daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah beserta indikator kinerja dan target dan pagu pendanaannya yang bersifat indikatif. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 I-18 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH BAB ini memuat penetapan indikator kinerja daerah berupa gambaran pencapaian indikator makro ekonomi daerah serta ukuran keberhasilan pencapaian visi misi kepala daerah dan wakil kepala daerah melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan IKU perangkat daerah sampai akhir periode RPJMD. BAB IX. PENUTUP Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 1 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH 2.1. Aspek Geografi dan Demografi 2.1.1. Letak, Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Bogor secara geografis terletak di antara 16º21' - 107º13' Bujur Timur dan 6º19' - 6º47' Lintang Selatan. Kabupaten Bogor terdiri dari 40 kecamatan dan 435 desa/kelurahan dengan luas wilayah 298.620,26 Ha. Sumber : RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 Gambar 2.1 Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bogor Secara administratif, Kabupaten Bogor berbatasan dengan wilayah sebagai berikut : sebelah utara : berbatasan dengan Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang Selatan (Provinsi Banten), Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi dan Kota Depok; sebelah timur : berbatasan dengan Kabupaten Karawang, Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Cianjur; sebelah selatan : berbatasan dengan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Sukabumi; Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 2 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR sebelah barat : berbatasan dengan Kabupaten Lebak (Provinsi Banten); sebelah tengah : berbatasan dengan Kota Bogor. 2.1.2. Kondisi Topografi Secara topografi, Kabupaten Bogor memiliki tipe morfologi wilayah yang bervariasi, dari dataran yang relatif rendah di bagian utara hingga dataran tinggi di bagian selatan, yaitu sekitar 29,28 persen berada pada ketinggian 15-100 meter di atas permukaan laut (dpl), 42,62 persen berada pada ketinggian 100-500 meter dpl, 19,53 persen berada pada ketinggian 500- 1.000 meter dpl, 8,43 persen berada pada ketinggian 1.000-2.000 meter dpl dan 0,22 persen berada pada ketinggian 2.000-2.500 meter dpl. Selain itu, kondisi morfologi Kabupaten Bogor sebagian besar berupa dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan dengan batuan penyusunnya didominasi oleh hasil letusan gunung, yang terdiri dari andesit, tufa dan basalt. Gabungan batu tersebut termasuk dalam sifat jenis batuan relatif lulus air dimana kemampuannya meresapkan air hujan tergolong besar. Jenis pelapukan batuan ini relatif rawan terhadap gerakan tanah bila mendapatkan siraman curah hujan yang tinggi. Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol. Oleh karena itu, beberapa wilayah rawan terhadap tanah longsor. Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.2 Peta Morfologi Kabupaten Bogor Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 3 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kemudian mengenai luas berdasarkan kemiringan lereng, bahwa wilayah Kabupaten Bogor berada pada ketinggian lereng yang bervariasi antara 0-8 persen hingga lebih dari 40 persen. Secara keseluruhan, kelas kemiringan 0-8 persen merupakan yang terluas di Kabupaten Bogor yakni 130.320,02 Ha dan yang terkecil pada kelas kemiringan lereng lebih dari 40 persen yakni seluas 9.800,47 Ha. Secara lebih lengkap, data luas Kabupaten Bogor berdasarkan kemiringan lereng disajikan pada tabel dan gambar berikut ini : Tabel 2.1 Luas Berdasarkan Kemiringan Lereng No Kelas Lereng (%) Persentase Luas (Ha) 1 0-8 43,64% 130.320,02 2 8-15 23,38% 69.805,94 3 15-25 17,94% 53.580,48 4 25-40 11,76% 35.113,34 5 > 40 3,28% 9.800,47 Total 100% 298.620,26 Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.3 Peta Kemiringan Lereng Kabupaten Bogor 2.1.3. Kondisi Klimatologi Secara klimatologis, wilayah Kabupaten Bogor termasuk iklim tropis sangat basah di bagian selatan dan iklim tropis basah di bagian utara, dengan rata-rata curah hujan tahunan 2.500–5.000 mm/tahun, kecuali di wilayah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 4 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR bagian utara dan sebagian kecil wilayah timur curah hujan kurang dari 2.500 mm/tahun. Suhu rata-rata di wilayah Kabupaten Bogor adalah 20°- 30°C, dengan rata-rata tahunan sebesar 25°C. Kelembaban udara 70 persen dan kecepatan angin cukup rendah, dengan rata–rata 1,2 m/detik dengan evaporasi di daerah terbuka rata– rata sebesar 146,2 mm/bulan Tabel 2.2 Rata-rata Suhu, Kelembaban Udara, dan Curah serta Hari Hujan Menurut Bulan di Kabupaten Bogor, 2020 Bulan Iklim Kelembaban Udara Curah Hujan Hari Hujan Min Rata-rata Min Rata-rata Januari 21,4 26,2 33,4 86 462 20 Februari 21,5 25,7 33,8 89 469 21 Maret 21,4 26,2 33,4 86 533 21 April 21,3 26,7 33,6 84 378 16 Mei 22,2 26,9 34,1 84 332 13 Juni 22,0 26,7 33,4 83 175 9 Juli 20,4 26,1 33,4 81 112 8 Agustus 19,5 26,5 34,1 78 161 7 September 19,9 26,5 34,4 80 227 12 Oktober 21,2 26,2 33,8 84 410 18 November 21,0 26,6 33,8 83 15 54 Desember 21,4 25,9 33,2 84 233 17 Rata-rata 21,1 26,3 33,7 83 292 18 Sumber : Badan Pusat Statistik Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kabupaten Bogor Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 5 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 2.1.4. Kondisi Geologi Kondisi geologi Kabupaten Bogor terdiri dari jenis batuan batu gamping, yaitu intrusi, batuan tersier, endapan permukaan, gunung api muda dan gunung api tua. Jenis batuan gunung api muda merupakan yang terluas di Kabupaten Bogor. Tabel 2.3 Luasan Berdasarkan Jenis Batuan di Kabupaten Bogor No Jenis Batuan Luas (ha) 1 Batu Gamping 7.223,40 2 Batuan Intrusi 8.615,26 3 Batuan Tersier 19.925,32 4 Endapan Permukaan 71.906,73 5 Gunung Api Muda 141.980,41 6 Gunung Api Tua 48.969,15 Total 298.620,26 Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Selanjutnya, jenis tanah penutup didominasi oleh material vulkanik lepas agak peka dan sangat peka terhadap erosi, antara lain Latosol, Aluvial, Regosol, Podsolik dan Andosol. Oleh karena itu, beberapa wilayah rawan terhadap tanah longsor. Jenis tanah di Kabupaten Bogor terdiri dari 16 jenis yang tersebar di seluruh wilayah. Asosiasi Latosol merah dan latosol coklat kemerahan dengan luas 74.488,48 Ha mendominasi jenis tanah di bagian Utara. Luasan berdasarkan jenis tanah di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.4 Luasan Berdasarkan Jenis Tanah di Kabupaten Bogor No Jenis Tanah Luas (ha) 1 Aluvial 27.915,98 2 Andosol 3.188,24 3 Asosiasi latosol merah latosol coklat kemerahan 74.488,48 4 Asosiasi andosol regosol 3.914,10 5 Asosiasi latosol coklat latosol kekuningan 9.116,70 6 Asosiasi latosol coklat latosol kemerahan 22.175,73 7 Asosiasi latosol coklat regosol 22.311,77 8 Asosiasi podsolik kekuningan hidromof kelabu 1.890,28 9 Gromosol 15.503,31 10 Kompleks latosol merah kekuningan latosol coklat kemerahan dan litosol 45.310,18 11 Kompleks regosol merah kekuningan podsolik merah kekuningan 9.385,37 12 Podsolik merah kekuningan 31.993,87 13 Podsolik kekuningan 11.506,28 14 Podsolik merah 9.890,23 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 6 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Jenis Tanah Luas (ha) 15 Regosol 7.999,74 16 SNG 2.030,02 Total 298.620,26 Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.5 Peta Geologi Kabupaten Bogor Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.6 Peta Jenis Tanah Kabupaten Bogor Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 7 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 2.1.5. Kondisi Hidrologi Sedangkan secara hidrologis, wilayah Kabupaten Bogor terbagi ke dalam 9 (sembilan) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu : (1) DAS Cidurian;
Tabel 2.5 Luas Wilayah Sungai dan DAS No Wilayah Sungai (WS) dan DAS Luas (ha) 1 WS Cidanau - Ciujung – Cidurian 41.505,98 DAS Cibeureum 4.207,46 DAS Ciberang 8.938,77 DAS Cidurian 28.359,75 2 WS Ciliwung – Cisadane 197.572,13 DAS Cileungsi 38.069,83 DAS Ciliwung 25.899,88 DAS Cimanceuri 25.293,48 DAS Cisadane 108.308,94 3 WS Citarum 59.542,14 DAS Cibeet 44.377,92 DAS Cikarang 15.164,23 Total 298.620,26 Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.7 Peta DAS di Kabupaten Bogor Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 8 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 2.1.6. Kondisi Geografis Lainnya Wilayah Kabupaten Bogor yang cukup luas dengan sebagian besar merupakan dataran tinggi, perbukitan dan pegunungan serta memiliki curah hujan tinggi dan dialiri 6 Daerah Aliran Sungai (DAS), sehingga mengindikasikan sebagai daerah rawan bencana terutama tanah longsor, angin puting beliung dan banjir. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana terdapat beberapa jenis bencana yaitu : (1) gempa bumi; (2) tsunami; (3) gunung api; (4) banjir; (5) kekeringan; (6) angin kencang;
Hal tersebut sesuai dengan data kejadian bencana di Kabupaten Bogor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 yang dijelaskan pada tabel berikut ini. Tabel 2.6 Kejadian Bencana di Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 Jenis Bencana 2016 2017 2018 2019 2020 Tanah Longsor 180 215 156 212 428 Banjir 51 47 39 51 175 Kebakaran 137 78 76 - - Angin Kencang 143 205 188 244 375 Lain-Lain 15 39 175 316 359 Total 526 593 634 823 1.337 Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2020 Selain itu dengan memperhatikan wilayah Kabupaten Bogor yang letak geografi dan topografi lahannya yang labil, sehingga dapat berpotensi menyebabkan rawan terjadinya bencana banjir, gunung api 2 dan erosi. Adapun perkiraan luasan untuk bencana tersebut di Kabupaten Bogor adalah sebagai berikut. Tabel 2.7 Kawasan Rawan Bencana Banjir dan Gunung Api di Kabupaten Bogor No Rawan Bencana Luas (ha) 1 Kawasan Bencana Alam Banjir Rendah 212,03 2 Kawasan Bencana Alam Banjir Tinggi 9.192,22 3 Kawasan Gunung Api 2 / Daerah Bahaya 6,90 Total 9.411,15 Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 9 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kawasan rawan banjir, banjir adalah bencana alam kedua yang paling sering terjadi di Kabupaten Bogor. Dari peta di bawah, dapat dilihat, daerah yang rawan terkena banjir di Kabupaten Bogor tidaklah banyak, namun hampir semuanya berlokasi di daerah sekitar sungai, atau yang menjadi bagian dari badan sungai. Kecamatan yang tingkat rawan bencana banjirnya tinggi adalah Kecamatan Jasinga, Leuwisadeng, Jonggol, Klapanunggal, Cariu, dan Tanjungsari, serta sedikit bagian Kecamatan Gunung Putri. Sedangkan untuk potensi rawan bencana rendah berada di Kecamatan Leuwiliang. Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.8 Peta Rawan Bencana Banjir dan Gunung Api di Kabupaten Bogor Kemudian kawasan rawan gempa, Kerentanan tanah atau kerentanan gerakan tanah menunjukkan potensi suatu kawasan mengalami bencana akibat gerakan tanah seperti gempa. Di Kabupaten Bogor, hampir di semua area berpotensi menjadi kawasan rawan gerakan tanah. Beberapa kecamatan yang berpotensi tinggi mengalami gerakan tanah adalah Kecamatan Citeureup, Klapanunggal, Jonggol, Babakan Madang, dan Sukajaya. Sedangkan di wilayah Utara seperti Cibinong, Bojong Gede, Tajurhalang dan Gunung Sindur termasuk yang potensinya sangat rendah. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 10 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Adapun kawasan rawan letusan gunung berapi di Kabupaten Bogor terletak di wilayah berikut ini :
Tabel 2.8 Rawan Bencana Erosi di Kabupaten Bogor No Kawasan Peka Terhadap Erosi Luas (ha) 1 Daerah Peka Erosi Rendah 3.677,44 2 Daerah Peka Erosi Sedang 25.347,62 3 Daerah Peka Erosi Tinggi 54.797,33 Total 83.822,38 Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Kawasan rawan gerakan tanah, bencana longsor adalah bencana ketiga yang paling sering terjadi di Kabupaten Bogor. Jika dianalisis lebih jauh, tingginya frekuensi kejadian longsor salah satunya diakibatkan oleh topografi lahan di Kabupaten Bogor yang berbukit-bukit, serta rusaknya kawasan perbukitan saat ini karena telah banyak menjadi kawasan terbangun dan pembangunan akses (jalan-jalan arteri), seperti di Kecamatan Ciawi, Cisarua dan Megamendung. Selain itu, banyaknya kawasan tambang di kecamatan tertentu menjadi pemicu lain terjadinya longsor. Pengaruh kawasan tambang ini lebih besar terhadap kejadian erosi, sehingga kebanyakan di kawasan tambang seperti di Kecamatan Cigudeg dan Citeureup menjadi daerah peka erosi tinggi. Potensi bencana longsor dapat terlihat salah satunya dari peta peka erosi berikut. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 11 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.9 Peta Daerah Peka Erosi di Kabupaten Bogor 2.1.7. Kapasitas Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa lingkungan hidup adalah manfaat dari ekosistem dan lingkungan hidup bagi manusia dan keberlangsungan kehidupan yang diantaranya mencakup penyediaan sumber daya alam, pengaturan alam dan lingkungan hidup, penyokong proses alam dan pelestarian nilai budaya. Penghitungan kinerja jasa lingkungan hidup dilakukan untuk mengetahui supply (ketersediaan) dari alam. Untuk mengetahui kinerja jasa lingkungan hidup menggunakan 3 (tiga) parameter yaitu karakteristik bentang alam, tipe vegetasi alami dan penutupan lahan. Keterangan : Wba = bobot bentang alam Sba = skor bentang alam Wveg = bobot vegetasi Sveg = skor vegetasi Wpl = bobot penutupan lahan Spl = skor penutupan lahan
Adapun kecamatan yang selama 10 tahun terakhir (2010-2020) mengalami penurunan cukup besar pada kelas sangat tinggi dan tinggi adalah Kecamatan Cigombong seluas 4 Ha, Kecamatan Bojonggede seluas 76 Ha, dan Kecamatan Leuwisadeng seluas 155 Ha, sedangkan Kecamatan yang mengalami peningkatan cukup besar pada kelas sangat tinggi dan tinggi adalah Kecamatan Tenjolaya seluas 6.869 Ha, Kecamatan Ciampea seluas 5.163 Ha, dan Kecamatan Cibungbulang seluas 2.899 Ha. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 13 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.9 DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kecamatan Tahun 2010 dan Tahun 2020 No Kecamatan Sangat Rendah (Ha) Rendah (Ha) Sedang (Ha) Tinggi (Ha) Sangat Tinggi (Ha) 2010 2020 Perubahan 2010 2020 Perubahan 2010 2020 Perubaha n 2010 2020 Perubahan 2010 2020 Perubahan 1 Babakanmadang 543 605 62 1,964 5,977 4,013 5,390 14,828 9,437 1,235 3,536 2,301 85 1,771 1,686 2 Bojonggede - 950 15,098 14,148 - 1,814 5,424 3,610 83 7 - 76 3 Caringin - 376 1,331 955 5,753 13,049 7,296 1,640 3,968 2,328 33 33 4 Cariu 53 83 30 926 963 37 1,763 3,648 1,886 2,823 6,353 3,530 2,879 2,324 - 554 5 Ciampea - 601 1,502 901 106 229 123 639 2,329 1,691 1,962 7,126 5,164 6 Ciawi - 481 1,206 725 3,686 13,201 9,515 532 3,986 3,454 300 300 7 Cibinong - 2,343 13,893 11,550 - 2,204 1,850 - 354 33 37 4 8 Cibungbulang - 450 1,179 729 149 1,928 1,779 394 3,036 2,643 2,859 5,759 2,900 9 Cigombong - 286 1,061 774 3,636 17,322 13,686 813 4,059 3,246 31 26 - 4 10 Cigudeg - 9,994 12,469 2,475 6,323 18,017 11,694 19 19 1,428 2,551 1,123 11 Cijeruk - 91 5,075 4,984 2,765 9,123 6,358 1,876 4,903 3,027 0 12 12 12 Cileungsi - 1,975 10,583 8,608 4,044 1,872 - 2,172 159 390 231 850 2,291 1,441 13 Ciomas - 733 4,578 3,845 11 - 11 720 2,017 1,297 348 1,742 1,394 14 Cisarua 3 3 853 1,669 815 6,033 16,568 10,535 251 759 508 - 15 Ciseeng - 225 5,616 5,391 443 2,159 1,716 2,179 4,353 2,175 1,145 2,081 936 16 Citeureup 192 778 586 2,395 16,334 13,939 3,178 7,390 4,212 922 2,001 1,078 195 277 82 17 Dramaga - 259 5,362 5,103 36 16 - 20 863 2,496 1,633 1,405 3,749 2,344 18 Gunungputri - 3,180 11,328 8,148 626 730 104 1,758 1,575 - 183 525 152 - 373 19 Gunungsindur - 207 12,991 12,784 2,456 1,101 - 1,355 1,017 4,653 3,636 1,225 2,284 1,060 20 Jasinga - 2,505 7,456 4,951 8,991 13,969 4,978 2 68 66 2,343 1,857 - 486 21 Jonggol 32 59 27 3,019 2,219 - 800 3,348 13,599 10,251 1,873 5,539 3,666 5,174 7,287 2,113 22 Kemang - 749 8,991 8,242 429 1,017 588 1,971 5,769 3,799 245 2,112 1,867 23 Klapanunggal 703 1,214 511 3,620 11,632 8,012 3,851 13,460 9,609 429 733 304 947 2,393 1,447 24 Leuwiliang - 1,636 14,789 13,153 5,292 9,209 3,917 423 1,715 1,292 1,889 2,221 332 25 Leuwisadeng - 483 2,781 2,298 2,064 5,635 3,571 314 1,085 771 698 542 - 156 26 Megamendung - 372 1,755 1,384 5,848 15,491 9,643 33 3,492 3,460 1,569 1,569 27 Nanggung - 7,673 15,243 7,570 6,726 9,834 3,109 34 817 783 1,359 3,022 1,663 28 Pamijahan - 564 12,581 12,016 6,629 12,586 5,957 56 1,479 1,422 5,260 7,843 2,582 29 Parung - 437 11,907 11,470 172 - 172 1,573 4,670 3,097 544 1,948 1,405 30 Parungpanjang - 1,773 4,820 3,048 3,123 8,037 4,913 46 46 2,183 2,838 655 31 Rancabungur - 88 510 422 375 1,179 803 1,776 5,922 4,146 19 2,348 2,329 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 14 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Kecamatan Sangat Rendah (Ha) Rendah (Ha) Sedang (Ha) Tinggi (Ha) Sangat Tinggi (Ha) 2010 2020 Perubahan 2010 2020 Perubahan 2010 2020 Perubaha n 2010 2020 Perubahan 2010 2020 Perubahan 32 Rumpin - 4,883 11,446 6,563 6,982 10,398 3,416 171 449 278 1,860 2,044 183 33 Sukajaya - 6,512 12,675 6,163 7,302 12,668 5,365 - 2,734 2,794 59 34 Sukamakmur 19 74 55 2,986 1,806 -1,180 9,580 27,472 17,892 2,001 2,270 268 3,709 3,748 39 35 Sukaraja 268 217 -51 2,841 6,986 4,145 699 2,313 1,613 623 3,152 2,530 2 2,567 2,565 36 Tajurhalang - 216 11,653 11,437 - 2,656 5,013 2,357 225 56 -169 37 Tamansari - 435 4,672 4,237 2,200 7,648 5,448 1,140 2,321 1,181 113 1,930 1,817 38 Tanjungsari 100 5 -95 3,540 4,452 912 3,515 11,197 7,682 2,625 4,806 2,182 4,612 1,249 -3,363 39 Tenjo - 2,402 4,676 2,274 5,423 6,705 1,283 39 39 363 1,305 943 40 Tenjolaya - 68 753 684 1,820 7,690 5,870 98 2,056 1,958 1,655 8,524 6,869 Total 1,910 3,038 1,128 75,090 282,018 206,928 130,767 311,287 180,520 39,637 109,150 69,512 50,987 92,721 41,733 Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 15 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.10 Peta DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Tahun 2010 Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.11 Peta DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Tahun 2020 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 16 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.12 Peta Perubahan DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kurun Waktu Tahun 2010-2020 Selama kurun waktu 1 dekade (2010-2020) terjadi dinamika perubahan DDDTLH indikatif jasa lingkungan penyedia pangan di Kabupaten Bogor. Beberapa Kecamatan yang mengalami peningkatan cukup tinggi, meliputi : Kecamatan Jonggol seluas 3.868 Ha, Kecamatan Klapanunggal seluas 3.246 Ha, dan Kecamatan Cigudeg seluas 2.559 Ha. Sedangkan pada sisi lainnya terdapat beberapa kecamatan yang mengalami penurunan DDDTLH indikatif jasa lingkungan penyedia pangan cukup besar yang meliputi Kecamatan Tenjolaya seluas 221 Ha, Kecamatan Tamansari seluas 335 Ha, dan Kecamatan Sukaraja seluas 409 Ha. Tabel 2.10 Dinamika Tren Perubahan Jasa Lingkungan Penyedia Pangan Kabupaten Bogor per Kecamatan Tahun 2010-2020 Kecamatan Meningkat Menurun Tetap Luas % Luas % Luas % Babakanmadang 1,945.08 5.58 857.23 1.56 6,414.95 3.07 Bojonggede 21.80 0.06 1,026.31 1.87 1,798.03 0.86 Caringin 67.61 0.19 365.20 0.67 7,335.45 3.51 Cariu 979.72 2.81 1,438.45 2.63 6,025.24 2.89 Ciampea 306.17 0.88 611.36 1.12 2,389.55 1.14 Ciawi 206.91 0.59 362.70 0.66 4,129.23 1.98 Cibinong 379.01 1.09 1,196.01 2.18 3,004.69 1.44 Cibungbulang 288.54 0.83 826.07 1.51 2,737.44 1.31 Cigombong 25.35 0.07 358.31 0.65 4,382.71 2.10 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 17 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kecamatan Meningkat Menurun Tetap Luas % Luas % Luas % Cigudeg 2,559.25 7.34 1,846.10 3.37 13,339.79 6.39 Cijeruk 54.34 0.16 381.07 0.70 4,296.04 2.06 Cileungsi 948.52 2.72 2,932.32 5.35 3,147.43 1.51 Ciomas 183.73 0.53 353.41 0.65 1,274.98 0.61 Cisarua 511.65 1.47 765.88 1.40 5,860.48 2.81 Ciseeng 543.38 1.56 1,135.67 2.07 2,313.56 1.11 Citeureup 633.54 1.82 681.64 1.24 5,567.60 2.67 Dramaga 370.25 1.06 628.54 1.15 1,564.85 0.75 Gunungputri 735.71 2.11 1,639.37 2.99 3,713.85 1.78 Gunungsindur 112.53 0.32 3,340.37 6.10 1,451.65 0.70 Jasinga 1,281.89 3.68 3,316.59 6.05 9,243.43 4.43 Jonggol 3,868.60 11.10 1,554.96 2.84 8,021.26 3.84 Kemang 336.05 0.96 690.07 1.26 2,367.74 1.13 Klapanunggal 3,246.93 9.32 1,557.75 2.84 4,744.68 2.27 Leuwiliang 263.34 0.76 1,747.97 3.19 7,228.82 3.46 Leuwisadeng 142.35 0.41 682.44 1.25 2,734.07 1.31 Megamendung 825.15 2.37 451.62 0.82 4,975.44 2.38 Nanggung 1,591.32 4.57 2,476.01 4.52 11,723.95 5.62 Pamijahan 338.07 0.97 2,198.28 4.01 9,973.46 4.78 Parung 400.64 1.15 1,185.62 2.16 1,139.81 0.55 Parungpanjang 1,247.94 3.58 1,952.78 3.56 3,877.82 1.86 Rancabungur 205.37 0.59 769.48 1.40 1,283.67 0.61 Rumpin 2,338.37 6.71 2,668.97 4.87 8,888.51 4.26 Sukajaya 901.36 2.59 1,932.91 3.53 13,714.61 6.57 Sukamakmur 2,437.60 6.99 2,832.86 5.17 13,025.02 6.24 Sukaraja 2,195.16 6.30 409.46 0.75 1,827.91 0.88 Tajurhalang 35.65 0.10 1,211.60 2.21 1,849.93 0.89 Tamansari 180.26 0.52 335.15 0.61 3,373.38 1.62 Tanjungsari 843.25 2.42 4,959.94 9.05 8,588.02 4.11 Tenjo 1,035.49 2.97 889.26 1.62 6,262.29 3.00 Tenjolaya 266.39 0.76 221.01 0.40 3,154.35 1.51 Total 34,854.25 100.00 54,790.74 100.00 208,745.67 100.00 Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023
Dari status DDDTLH penyedia pangan (tabulasi setiap kecamatan) dapat terlihat bahwa sebagian besar wilayah di Kabupaten Bogor sudah melewati batas ambang. Ketersediaan pangan di Kabupaten Bogor sebanyak 2.792.414.284.778,40 kkal, kebutuhan pangan sebanyak Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 18 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 4.881.865.400.500,00 kkal, selisih ketersediaan pangan sebanyak -2.089.451.115.721,60 kkal, ambang batas penduduk (jiwa) sebanyak 3.558.254 jiwa, dan luas yang belum melampaui seluas 90.326,5 hektar atau 30,25 persen. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 19 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.11 Status DDLH Penyedia Pangan (Tabulasi setiap Kecamatan) No Kecamatan Ketersediaan Pangan (kkal) Kebutuhan Pangan (kkal) Selisih Ketersediaan Pangan (kkal) Ambang Batas Penduduk (jiwa) Luas Yang Belum Melampaui (%) 1 Babakan Madang 61.940.203.514,10 151.295.091.500,00 -89.354.887.985,90 78.922,00 24,09 2 Bojong Gede 26.774.876.671,80 120.274.708.750,00 -93.499.832.078,20 34.116,00 - 3 Caringin 58.609.696.486,20 84.552.104.000,00 -25.942.407.513,80 74.681,00 37,76 4 Cariu 67.016.154.062,20 144.168.776.750,00 -77.152.622.687,80 85.395,00 7,68 5 Ciampea 41.333.448.011,80 74.748.222.250,00 -33.414.774.238,20 52.672,00 2,57 6 Ciawi 33.975.822.824,50 77.365.363.500,00 -43.389.540.675,50 43.292,00 35,32 7 Cibinong 36.362.324.597,40 163.836.966.000,00 -127.474.641.402,60 46.338,00 - 8 Cibungbulang 49.351.834.713,10 84.138.540.750,00 -34.786.706.036,90 62.888,00 8,53 9 Cigombong 48.940.974.755,30 66.950.946.250,00 -18.009.971.494,70 62.363,00 24,41 10 Cigudeg 143.005.497.186,00 143.063.848.750,00 -58.369.564,00 182.229,00 60,20 11 Cijeruk 40.004.054.144,70 111.294.029.750,00 -71.289.975.605,30 50.974,00 18,21 12 Cileungsi 93.973.228.818,90 184.086.655.000,00 -90.113.426.181,10 119.748,00 7,43 13 Ciomas 15.084.300.926,20 81.945.949.250,00 -66.861.648.323,80 19.221,00 - 14 Cisarua 67.007.907.290,30 87.842.560.750,00 -20.834.653.459,70 85.383,00 43,99 15 Ciseeng 59.954.990.871,00 72.865.607.000,00 -12.910.616.129,00 764,00 33,41 16 Citeureup 38.309.233.962,10 137.667.907.750,00 -99.358.673.787,90 48.809,00 - 17 Dramaga 28.108.113.678,60 75.253.601.250,00 -47.145.487.562,40 35.815,00 - 18 Gunung Putri 59.963.134.719,40 287.558.296.250,00 -227.595.162.030,60 76.412,00 2,36 19 Gunung Sindur 70.282.924.780,50 101.470.529.250,00 -31.187.604.469,50 89.563,00 43,95 20 Jasinga 121.086.098.604,00 141.844.347.250,00 -20.758.248.646,00 154.273,00 47,36 21 Jonggol 125.086.128.919,00 242.452.436.250,00 -117.366.307.331,00 15.939,00 11,06 22 Kemang 36.948.051.897,10 79.829.478.500,00 -42.881.426.602,90 47.081,00 15,29 23 Klapanunggal 82.683.749.807,60 155.427.585.000,00 -72.743.835.192,40 105.373,00 13,16 24 Leuwiliang 78.667.142.783,60 117.105.888.250,00 -38.438.745.466,40 100.247,00 23,25 25 Leuwisadeng 27.019.090.073,50 48.164.816.000,00 -21.145.725.926,50 34.432,00 7,90 26 Megamendung 50.772.769.296,80 86.816.107.750,00 -36.043.338.453,20 64.697,00 39,17 27 Nanggung 126.351.114.526,00 125.275.920.500,00 -1.075.194.026,00 16.101,00 55,12 28 Pamijahan 116.015.851.181,00 178.476.477.250,00 -62.460.626.069,00 147.842,00 22,66 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 20 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Kecamatan Ketersediaan Pangan (kkal) Kebutuhan Pangan (kkal) Selisih Ketersediaan Pangan (kkal) Ambang Batas Penduduk (jiwa) Luas Yang Belum Melampaui (%) 29 Parung 34.546.178.338,60 70.266.515.000,00 -35.720.336.661,40 44.022,00 29,52 30 Parung Panjang 121.528.215.696,00 117.083.130.500,00 4.445.085.196,00 154.865,00 55,64 31 Ranca Bungur 22.310.333.810,20 31.320.942.000,00 -9.010.608.189,80 28.428,00 36,96 32 Rumpin 190.531.175.403,00 169.227.413.750,00 21.303.761.653,00 242.803,00 64,80 33 Sukajaya 127.207.932.728,00 167.459.372.000,00 -40.251.439.272,00 162.096,00 38,51 34 Sukamakmur 131.990.983.573,00 244.448.840.250,00 -112.457.856.677,00 168.176,00 18,20 35 Sukaraja 34.010.417.049,30 170.859.693.750,00 -136.849.276.700,70 43.341,00 - 36 Tajurhalang 38.660.662.839,30 90.289.411.250,00 -51.628.748.410,70 49.264,00 2,74 37 Tamansari 29.525.442.647,50 66.768.099.500,00 -37.242.656.852,50 37.619,00 23,89 38 Tanjungsari 98.092.020.207,80 171.008.796.250,00 -72.916.776.042,20 124.968,00 24,94 39 Tenjo 121.123.219.016,00 98.392.739.750,00 22.730.479.266,00 154.354,00 72,47 40 Tenjolaya 38.259.002.358,00 58.967.684.500,00 -20.708.682.142,00 48.752,00 34,05 Kab. Bogor 2.792.414.284.778,40 4.881.865.400.500,00 -2.089.451.115.721,60 3.558.254,00 30,25 Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 21 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.13 Peta Selisih Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan di Kabupaten Bogor Tahun 2021 - 2051
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 22 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.12 DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Air Kecamatan Tahun 2010 dan Tahun 2020 No Kecamatan Sangat Rendah (Ha) Rendah (Ha) Sedang (Ha) Tinggi (Ha) Sangat Tinggi (Ha) 2010 2020 Perubahan 2010 2020 Perubahan 2010 2020 Perubahan 2010 2020 Perubahan 2010 2020 Perubahan 1 Babakanmadang 543 605 62 4,660 15,445 10,786 4,010 10,666 6,656 5 - 5 - 2 Bojonggede - 2,094 16,043 13,949 752 4,479 3,727 - 7 7 3 Caringin - 376 1,331 955 7,265 16,441 9,177 128 596 468 12 12 4 Cariu 53 83 30 1,620 3,499 1,880 6,668 9,670 3,002 - 103 119 16 5 Ciampea - 601 1,502 901 2,700 9,632 6,931 - 6 52 46 6 Ciawi - 487 1,219 732 3,969 16,878 12,910 243 596 353 - 7 Cibinong - 2,820 14,097 11,277 1,730 1,646 -83 - 30 37 6 8 Cibungbulang - 453 2,886 2,434 3,327 8,841 5,515 - 72 174 102 9 Cigombong - 286 1,061 774 4,347 20,889 16,543 100 506 406 33 12 -21 10 Cigudeg - 10,475 24,380 13,905 7,270 8,657 1,387 - 19 19 11 Cijeruk - 91 5,075 4,984 4,435 13,547 9,113 206 479 273 12 12 12 Cileungsi - 6,103 12,651 6,548 925 2,431 1,506 - 54 54 13 Ciomas - 733 4,578 3,845 1,079 3,759 2,681 - - 14 Cisarua 10 10 2,105 2,782 677 4,745 15,577 10,832 288 630 342 - 15 Ciseeng - 556 7,628 7,072 3,398 6,354 2,956 - 39 228 189 16 Citeureup 271 803 532 5,735 23,843 18,109 876 2,133 1,257 - 0 - 17 Dramaga - 259 5,362 5,103 2,304 6,215 3,911 - 46 46 18 Gunungputri 53 90 37 4,074 12,581 8,507 1,962 1,114 - 848 - - 19 Gunungsindur - 2,663 14,691 12,028 2,234 6,206 3,972 - 7 132 125 20 Jasinga - 11,126 20,763 9,638 2,714 2,519 - 195 - 2 68 66 21 Jonggol 32 59 27 4,224 14,247 10,022 9,098 14,293 5,195 1 3 2 90 100 10 22 Kemang - 749 9,095 8,346 2,645 8,695 6,050 - 98 98 23 Klapanunggal 790 1,365 575 7,571 25,078 17,507 1,183 2,966 1,784 - 6 23 18 24 Leuwiliang - 6,530 13,994 7,465 2,655 13,790 11,135 - 56 150 95 25 Leuwisadeng - 2,547 8,416 5,869 964 1,505 541 - 48 122 74 26 Megamendung - 2,421 4,470 2,049 3,831 17,838 14,007 - - 27 Nanggung - 9,167 14,255 5,088 6,584 14,582 7,998 - 41 80 40 28 Pamijahan - 2,846 6,699 3,853 9,593 27,402 17,809 49 388 339 22 -22 29 Parung - 698 12,530 11,832 1,957 5,935 3,979 - 71 60 - 11 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 23 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Kecamatan Sangat Rendah (Ha) Rendah (Ha) Sedang (Ha) Tinggi (Ha) Sangat Tinggi (Ha) 2010 2020 Perubahan 2010 2020 Perubahan 2010 2020 Perubahan 2010 2020 Perubahan 2010 2020 Perubahan 30 Parungpanjang - 4,896 12,857 7,961 2,183 2,842 659 - 42 42 31 Rancabungur - 91 519 429 2,142 9,279 7,137 - 26 161 135 32 Rumpin - 9,487 15,895 6,407 4,215 7,927 3,712 - 193 514 321 33 Sukajaya - 8,484 14,376 5,891 8,065 13,761 5,696 - - 34 Sukamakmur 19 74 55 7,413 18,018 10,605 10,851 17,207 6,356 2 3 1 10 69 59 35 Sukaraja 268 217 - 51 3,285 7,533 4,248 880 7,485 6,606 - - 36 Tajurhalang - 885 12,380 11,496 2,185 4,342 2,157 - 27 -27 37 Tamansari - 435 4,672 4,237 3,353 11,481 8,128 100 418 318 - 38 Tanjungsari 100 5 -95 4,250 8,435 4,185 10,027 13,242 3,215 - 14 28 13 39 Tenjo - 7,824 11,381 3,556 363 1,305 943 - 39 39 40 Tenjolaya - 68 753 684 3,512 17,852 14,340 61 418 357 - Total 2,129 3,311 1,182 141,187 407,021 265,835 152,994 381,386 228,392 1,183 4,035 2,852 898 2,459 1,561 Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 24 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.14 Peta DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Air Tahun 2010 Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.15 Peta DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Air Tahun 2020 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 25 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.16 Peta Perubahan DDDTLH Indikatif Jasa Lingkungan Penyedia Air Kurun Waktu Tahun 2010-2020 Selama kurun waktu 1 dekade (2010-2020) terjadi dinamika perubahan DDDTLH indikatif jasa lingkungan penyedia air di Kabupaten Bogor. Beberapa kecamatan yang mengalami peningkatan cukup tinggi meliputi Kecamatan Nanggung seluas 1.816 Ha, Kecamatan Sukaraja seluas 1.665 Ha, dan Kecamatan Babakanmadang seluas 1.330 Ha. Sedangkan pada sisi lainnya terdapat beberapa kecamatan yang mengalami penurunan DDDTLH indikatif jasa lingkungan penyedia air cukup besar yang meliputi Kecamatan Tenjo seluas 68 Ha, Kecamatan Tenjolaya seluas 210 Ha, dan Kecamatan Rancabungur seluas 330 Ha. Tabel 2.13 Dinamika Tren Perubahan Jasa Lingkungan Penyedia Air Kabupaten Bogor per Kecamatan Tahun 2010-2020 Kecamatan Meningkat Menurun Tetap Luas % Luas % Luas % Babakanmadang 1,330.33 7.47 802.00 2.50 7,084.93 2.85 Bojonggede 10.73 0.06 287.57 0.89 2,547.82 1.03 Caringin 56.01 0.31 365.20 1.14 7,347.06 2.96 Cariu 307.63 1.73 539.86 1.68 7,595.91 3.06 Ciampea 247.83 1.39 437.94 1.36 2,621.30 1.06 Ciawi 39.55 0.22 363.78 1.13 4,295.51 1.73 Cibinong 374.76 2.10 856.45 2.66 3,348.50 1.35 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 26 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kecamatan Meningkat Menurun Tetap Luas % Luas % Luas % Cibungbulang 269.75 1.52 413.57 1.29 3,168.73 1.28 Cigombong 16.16 0.09 358.31 1.11 4,391.90 1.77 Cigudeg 590.68 3.32 2,541.89 7.91 14,612.58 5.88 Cijeruk 29.77 0.17 388.02 1.21 4,313.66 1.74 Cileungsi 675.46 3.79 525.54 1.64 5,827.26 2.35 Ciomas 183.07 1.03 350.50 1.09 1,278.55 0.51 Cisarua 600.78 3.37 891.59 2.77 5,645.63 2.27 Ciseeng 107.05 0.60 1,019.76 3.17 2,865.81 1.15 Citeureup 242.87 1.36 352.07 1.10 6,287.84 2.53 Dramaga 141.46 0.79 336.96 1.05 2,085.23 0.84 Gunungputri 17.21 0.10 1,160.48 3.61 4,911.25 1.98 Gunungsindur 29.51 0.17 1,405.01 4.37 3,470.02 1.40 Jasinga 663.12 3.72 1,474.88 4.59 11,703.90 4.71 Jonggol 142.85 0.80 1,292.96 4.02 12,009.01 4.83 Kemang 285.30 1.60 656.16 2.04 2,452.39 0.99 Klapanunggal 384.00 2.16 915.11 2.85 8,250.26 3.32 Leuwiliang 236.67 1.33 690.47 2.15 8,312.98 3.35 Leuwisadeng 90.18 0.51 412.42 1.28 3,056.26 1.23 Megamendung 1,272.85 7.15 436.27 1.36 4,543.09 1.83 Nanggung 1,816.18 10.20 943.89 2.94 13,031.21 5.25 Pamijahan 759.30 4.26 369.97 1.15 11,380.53 4.58 Parung 56.11 0.32 1,024.38 3.19 1,645.57 0.66 Parungpanjang 933.21 5.24 1,232.72 3.84 4,912.61 1.98 Rancabungur 86.20 0.48 330.64 1.03 1,841.68 0.74 Rumpin 946.41 5.32 1,974.18 6.14 10,975.27 4.42 Sukajaya 1,019.68 5.73 1,618.72 5.04 13,910.48 5.60 Sukamakmur 1,039.87 5.84 1,722.41 5.36 15,533.19 6.25 Sukaraja 1,665.75 9.36 356.85 1.11 2,409.93 0.97 Tajurhalang 30.91 0.17 839.58 2.61 2,226.68 0.90 Tamansari 122.91 0.69 332.97 1.04 3,432.91 1.38 Tanjungsari 208.60 1.17 1,841.16 5.73 12,341.45 4.97 Tenjo 723.59 4.06 68.00 0.21 7,395.46 2.98 Tenjolaya 50.04 0.28 210.00 0.65 3,381.72 1.36 TOTAL 17,804.36 100.00 32,140.25 100.00 248,446.05 100.00 Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023
Air mempunyai fungsi yang sangat vital bagi tanaman. Kekurangan atau kelebihan air akan mengganggu pertumbuhan dan produktivitas tanaman serta berpengaruh pada kemampuan dalam menyediakan jasa Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 27 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR lingkungan hidup salah satunya sebagai penyedia pangan. Keterkaitan pengelolaan air dengan produktivitas pangan dapat dianalisis dari konsep siklus hidrologi. Setiap pemangku kepentingan di Kabupaten Bogor memiliki peran dan tanggung jawab melakukan perlindungan dan pengelolaan air untuk menjamin keberlanjutan fungsi jasa lingkungan hidup sebagai penyedia air. Ekosistem alam tetap terjaga hingga mempengaruhi ketersediaan sumber pangan bagi manusia. Air menempati posisi strategis dalam berbagai agenda politik berkaitan dengan frekuensi dan tingkat luasan dampak bencana yang mengancam kehidupan manusia dan peradaban, terutama terkait dengan ketahanan dan kerentanan pangan. Ketersedian air yang cukup dan bersih merupakan tuntutan kebutuhan hidup mendasar. Pentingnya peran air bagi kebutuhan hidup maka pemerintah memiliki tanggung jawab mengatur perlindungan dan pengelolaan air untuk menjamin keberlanjutan ketersediaan air, diantaranya melalui penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional. Secara agregat, DDDT Air di Pulau Jawa diindikasikan telah terlampaui karena minimnya selisih ketersediaan air di masing-masing wilayah dan kecenderungan kinerja jasa lingkungan hidup sebagai pengaturan air kian menurun tiap tahunnya. Ketersediaan air dari keenam provinsi di Pulau Jawa sebanyak 118.901.282.137 m3/tahun diperkirakan mampu mendukung populasi penduduk paling banyak 148.626.602 jiwa, tanpa mempertimbangkan pembangunan dan perubahan lahan. Proporsi pemanfaatan air di Provinsi Jawa Barat tercatat bahwa 1.196.453,33 Ha (31,81 persen) sudah melampaui dan 2.564.412,74 Ha (68,19 persen) masih belum terlampaui. Hasil analisis untuk status DDDTLH penyedia air di Kabupaten Bogor tercatat bahwa ketersediaan air sebanyak 2.373.481.483,85 m3, kebutuhan air sebanyak 2.256.573.575,49 m3, selisih ketersediaan air sebanyak 116.907.908,36 m3, ambang batas penduduk sebanyak 7.574.032 jiwa dan luas wilayah yang belum terlampaui seluas 161.244 Ha atau 54,46 persen. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 28 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.14 Status DDLH Penyedia Air (Tabulasi setiap kecamatan) No Kecamatan Ketersediaan Air (m3) Kebutuhan Air (m3) Selisih Ketersediaan Air (m3) Ambang Batas Penduduk (jiwa) Luas Yang Belum Melampaui (%) 1 Babakan Madang 67.541.719,02 75.158.440,51 -7.616.721,49 104.641 61,60 2 Bojong Gede 10.766.728,46 20.931.942,67 -10.165.214,21 35.612 18,35 3 Caringin 19.795.901,47 30.654.362,38 -10.858.460,91 -1.793 34,46 4 Cariu 79.358.203,71 114.060.528,68 -34.720.324,97 -217.931 38,14 5 Ciampea 7.345.680,23 50.675.206,74 -43.329.526,51 -406.248 2,57 6 Ciawi 20.702.141,00 20.018.481,30 683.659,70 106.501 48,00 7 Cibinong 33.093.597,90 27.249.209,72 5.844.388,17 276.424 92,60 8 Cibungbulang 9.445.823,53 64.154.981,46 -54.709.157,93 -525.991 - 9 Cigombong 31.688.832,41 26.812.713,42 4.876.118,98 141.754 32,25 10 Cigudeg 267.030.475,17 86.649.521,14 180.380.954,02 2.270.044 86,26 11 Cijeruk 10.546.740,27 32.295.773,00 -21.749.032,73 -109.902 16,36 12 Cileungsi 59.449.226,26 57.505.131,08 -1.944.095,18 257.076 74,14 13 Ciomas 3.997.931,95 19.606.394,34 -15.608.462,39 -7.623 - 14 Cisarua 71.979.085,05 33.715.580,34 38.363.504,72 5.548 82,64 15 Ciseeng 8.453.384,24 27.990.075,29 -19.536.691,04 -133.267 - 16 Citeureup 43.435.189,96 44.006.642,33 -571.452,37 168.817 66,28 17 Dramaga 5.523.781,57 37.571.764,23 -32.047.982,66 -275.031 - 18 Gunung Putri 52.683.560,90 46.632.615,03 6.050.945,87 436.467 92,19 19 Gunung Sindur 10.350.837,14 39.664.156,86 -29.313.319,73 -209.971 - 20 Jasinga 166.311.654,42 100.091.831,40 66.219.823,02 947.181 91,62 21 Jonggol 113.221.141,45 187.879.920,51 -74.658.779,07 -555.156 23,48 22 Kemang 7.049.553,87 25.673.958,48 -18.624.404,62 -113.832 - 23 Klapanunggal 61.275.727,92 76.588.922,52 -15.313.194,60 20.827 34,24 24 Leuwiliang 22.044.921,06 63.435.658,70 -41.390.737,64 -329.836 11,16 25 Leuwisadeng 6.872.838,26 22.888.775,86 -16.015.937,60 -123.992 5,25 26 Megamendung 46.204.322,53 42.453.947,25 3.750.375,28 154.034 68,92 27 Nanggung 67.940.394,70 69.693.695,97 -1.753.301,27 139.342 46,55 28 Pamijahan 45.437.747,08 89.144.031,89 -43.706.284,81 -278.421 32,82 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 29 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Kecamatan Ketersediaan Air (m3) Kebutuhan Air (m3) Selisih Ketersediaan Air (m3) Ambang Batas Penduduk (jiwa) Luas Yang Belum Melampaui (%) 29 Parung 6.145.909,39 17.683.290,40 -11.537.381,01 -43.996 2,96 30 Parung Panjang 183.662.994,88 72.306.315,33 111.356.679,55 1.438.050 100,00 31 Ranca Bungur 4.425.918,60 17.649.268,92 -13.223.350,32 -113.137 - 32 Rumpin 137.514.682,52 94.453.144,48 43.061.538,04 71.404 42,95 33 Sukajaya 191.667.076,43 83.450.243,54 108.216.832,90 1.465.909 96,13 34 Sukamakmur 140.353.396,56 147.202.005,46 -6.848.608,90 232.232 58,61 35 Sukaraja 30.275.157,25 49.547.029,65 -19.271.872,40 -533 45,86 36 Tajurhalang 6.367.946,07 23.029.226,31 -16.661.280,24 -77.785 - 37 Tamansari 8.087.882,41 21.726.863,59 -13.638.981,18 -72.774 23,89 38 Tanjungsari 127.885.115,43 105.335.434,64 22.549.680,79 478.906 76,18 39 Tenjo 179.318.017,17 50.564.937,36 -128.753.079,81 1.615.577 100,00 40 Tenjolaya 8.230.245,63 40.421.552,69 116.907.908,36 -297.442 31,76 Kab. Bogor 2.373.481.483,85 2.256.573.575,49 116.907.908,36 7.574.032 54,46 Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 30 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber: KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Gambar 2.17 Ketersediaan dan Kebutuhan Air Kabupaten Bogor Tahun 2021-2051 Adapun jika ditinjau dari pelayanan SPAM, secara keseluruhan jumlah cakupan pelayanan pada Kabupaten Bogor pada saat ini hanya mencapai 23,10 persen. Sambungan langsung mencapai 150.072 unit dan jumlah penduduk terlayani mencapai 901.432 jiwa. Jumlah kecamatan yang terlayani mencapai 25 Kecamatan. Tabel 2.15 Rincian Cakupan Pelayanan Sistem Penyedia Air Bersih Kabupaten Bogor Uraian Wilayah Terlayani Jumlah Sambungan (Unit) Jumlah Penduduk Terlayani (jiwa) Cakupan Pelayanan (%) Administratif Pelayanan Hidran Umum 1.000 Cabang Leuwiliang Leuwisadeng, Leuwiliang, Cibungbulang, Ciampea 10.080 60.480 6,5 14,8 Cabang Ciomas Dramaga, Ciomas 25.830 154.980 56,2 56,2 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 31 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Uraian Wilayah Terlayani Jumlah Sambungan (Unit) Jumlah Penduduk Terlayani (jiwa) Cakupan Pelayanan (%) Administratif Pelayanan Cabang Kedung halang Kemang, Sukaraja 15.553 93.318 26,0 50,5 Cabang Parung Panjang Parung Panjang, Rumpin, Gunung Sindur 13.904 83.424 23,8 28,3 Cabang Cileungsi Gunung Putri, Cileungsi 28.494 170.964 32,0 38,6 Cabang Ciawi Cijeruk, Caringin, Ciawi, Megamendung, Cisarua. 7.875 47.250 8,3 9,7 Cabang Cibinong Tajurhalang, Bojonggede, Cibinong, Citeureup, Babakan Madang 27.449 164.694 23,7 23,7 Cabang Jonggol Jonggol, Cariu 20.887 125.322 46,4 79,7 Total 150.072 901.432 23,1 30,9 Sumber : Business Plan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2022 Sumber : Business Plan PDAM Tirta Kahuripan Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2022 Gambar 2.18 Cakupan Pelayanan SPAM Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 32 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Berdasarkan hasil tinjauan terhadap Perubahan RPJPD Kabupaten Bogor 2005-2025, berkaitan dengan pangan termuat dalam Misi Ke-4 “Mewujudkan Kabupaten Bogor yang TEGAR BERIMAN (Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman) dan Berkelanjutan”. Misi tersebut diartikan membentuk suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Kabupaten Bogor yang maju dan sejahtera yang ditandai dengan terjaminnya ketertiban dan keamanan serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan, menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan, serta keseimbangan pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi di kawasan perkotaan dan kawasan perdesaan. Di samping itu juga termuat dalam sasaran pokok “Terwujudnya Perekonomian Rakyat Yang Maju”, yang ditandai dengan :
2.1.8. Aspek Demografi Berdasarkan data Badan Pusat Statistik bahwa jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2020 mencapai 5.427.068 jiwa, yang terdiri dari penduduk laki-laki sebanyak 2.789.738 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 2.637.330 jiwa. Kemudian apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2019 yang mencapai 5.965.410 jiwa maka artinya jumlah penduduk pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 1,29 persen dibandingkan tahun 2019. Mengenai data sex ratio penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2020 adalah sebesar 105,78. Hal tersebut dapat diartikan bahwa dalam setiap 100 orang perempuan terdapat 106 orang laki-laki. Kemudian di setiap kecamatan di Kabupaten Bogor data sex ratio-nya menunjukkan angka di atas 100, yang berarti berlaku umum bahwa di seluruh kecamatan di Kabupaten Bogor jumlah penduduk laki-laki lebih banyak daripada jumlah penduduk perempuan. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 33 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Adapun kondisi demografis Kabupaten Bogor sebagaimana diuraikan di atas secara ringkas disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 2.16 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan, Jenis Kelamin, Sex Ratio, Pertumbuhan Penduduk dan Distribusi Tahun 2020 No Kecamatan 2020 Laki-laki Perempuan L+P Sex ratio Pertumbuhan Penduduk (%) Distribusi 1 Nanggung 51.733 46.759 98.492 110,64 1,6 1,81 2 Leuwiliang 64.463 60.207 124.670 107,07 0,96 2,3 3 Leuwisadeng 40.439 36.943 77.382 109,46 0,89 1,43 4 Pamijahan 81.446 75.667 157.113 107,64 1,61 2,89 5 Cibungbulang 75.653 70.053 145.706 107,99 1,53 2,68 6 Ciampea 86.773 81.586 168.359 106,36 1,36 3,1 7 Tenjolaya 32.994 30.651 63.645 107,64 1,46 1,17 8 Dramaga 56.967 53.407 110.374 106,67 0,92 2,03 9 Rumpin 76.749 69.258 146.007 110,82 1,23 2,69 10 Cigudeg 70.299 63.632 133.931 110,48 1,34 2,47 11 Sukajaya 35.076 31.846 66.922 110,14 1,86 1,23 12 Jasinga 55.330 51.013 106.343 108,46 1,34 1,96 13 Tenjo 38.191 35.081 73.272 108,87 1,04 1,35 14 Parung Panjang 60.999 57.177 118.176 106,68 0,72 2,18 15 Ciomas 86.936 83.550 170.486 104,05 1,34 3,14 16 Tamansari 56.244 52.669 108.913 106,79 1,7 2,01 17 Cijeruk 47.919 43.743 91.662 109,55 1,54 1,69 18 Cigombong 50.332 47.319 97.651 106,37 1,01 1,8 19 Caringin 67.946 63.066 131.012 107,74 1,38 2,41 20 Ciawi 59.297 55.556 114.853 106,73 1,1 2,12 21 Cisarua 66.052 61.044 127.096 108,2 1,21 2,34 22 Megamendung 56.119 51.018 107.137 110 1,01 1,97 23 Sukaraja 105.434 100.889 206.323 104,5 1,76 3,8 24 Babakan Madang 59.438 55.203 114.641 107,67 1,07 2,11 25 Citeureup 109.937 104.731 214.668 104,97 0,79 3,96 26 Cibinong 183.594 179.830 363.424 102,09 1,08 6,7 27 Bojonggede 146.397 141.157 287.554 103,71 1,97 5,3 28 Tajur Halang 62.952 60.502 123.454 104,05 2,41 2,27 29 Kemang 53.556 51.316 104.872 104,37 1,27 0,11 30 Rancabungur 31.244 29.467 60.711 106,03 1,95 1,12 31 Parung 62.813 60.265 123.078 104,23 0,9 2,27 32 Ciseeng 57.262 53.330 110.592 107,37 1,19 2,04 33 Gunung Sindur 64.836 61.998 126.834 104,58 2,1 2,34 34 Sukamakmur 44.648 40.917 85.565 109,12 1,38 1,58 35 Cariu 25.994 25.625 51.619 101,44 1,12 0,95 36 Tanjungsari 29.106 27.921 57.027 104,24 1,32 1,05 37 Jonggol 72.842 70.670 143.512 103,07 1,58 2,64 38 Cileungsi 145.925 142.422 288.347 102,46 1,59 5,31 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 34 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Kecamatan 2020 Laki-laki Perempuan L+P Sex ratio Pertumbuhan Penduduk (%) Distribusi 39 Klapanunggal 65.393 62.168 127.561 105,19 2,99 2,35 40 Gunung Putri 150.410 147.674 298.084 101,85 -0,39 5,49 KABUPATEN BOGOR 2.789.665 2.637.330 5.427.068 105,78 1,29 100 Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka 2021, BPS Bila dicermati data pada tabel di atas diketahui bahwa pertumbuhan penduduk antar kecamatan tahun 2020 dibandingkan dengan tahun 2019 yang terbesar terdapat di Kecamatan Klapanunggal, Tajurhalang dan Gunungsindur, dengan masing-masing sebesar 2,99 persen, 2,41 persen dan 2,10 persen. Adapun ketiga kecamatan tersebut memiliki pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan penduduk rata-rata Kabupaten Bogor yang sebesar 1,29 persen. Sementara itu di Kecamatan Cibinong sebagai ibukota Kabupaten Bogor, pertumbuhan penduduknya mencapai 1,08 persen. Kemudian mengenai komposisi penduduk di Kabupaten Bogor dapat digambarkan dalam piramida penduduk yang berbentuk limas (expansive). Piramida penduduk berbentuk ini memiliki ciri-ciri sebagian besar berada pada kelompok penduduk muda, kelompok usia tua jumlahnya sedikit, tingkat kelahiran bayi tinggi dan pertumbuhan penduduk tinggi. Sumber : Kabupaten Bogor dalam Angka 2021, BPS, diolah Gambar 2.19 Piramida Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Kabupaten Bogor Tahun 2020 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 35 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Bila dicermati gambar di atas, piramida penduduk Kabupaten Bogor dapat dikatakan dalam proses transisi. Hal tersebut dikarenakan walaupun piramidanya berbentuk limas (expansive), namun grafiknya berbentuk gemuk di bawah dan di tengah yang cenderung mengerucut di bagian atas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tingkat kelahiran di Kabupaten Bogor masih tinggi, dan tingkat kematian di usia muda semakin berkurang. Kemudian gambaran lain yang dapat divisualisasikan berdasarkan piramida penduduk Kabupaten Bogor di atas, bahwa terdapat kecenderungan komposisi penduduk Kabupaten Bogor di masa depan akan semakin didominasi oleh penduduk usia produktif (kelompok muda). Hal ini diperlihatkan oleh panjang batang piramida untuk kelompok umur 5-9 tahun dan 10-14 tahun yang sedikit lebih panjang dari kelompok umur lainnya, dan batang piramida untuk kelompok umur 60 tahun ke atas yang cukup pendek. Selanjutnya berdasarkan data pada gambar piramida penduduk di atas diketahui pula bahwa penduduk Kabupaten Bogor sedang mengalami pertumbuhan, dimana tingkat kelahiran, tingkat kematian dan tingkat pertumbuhan penduduk masih tinggi. Hal tersebut digambarkan melalui batang piramida penduduk Kabupaten Bogor yang panjang pada kelompok umur 0-4 tahun dan 5-9 tahun, berbanding terbalik dengan semakin pendeknya batang pada kelompok umur 60 tahun ke atas. Mengenai komposisi penduduk Kabupaten Bogor, diketahui bahwa komposisinya tergolong “muda”. Hal tersebut dikarenakan penduduk usia 15- 64 tahun berjumlah lebih dari 40 persen dari total keseluruhan kelompok umur. Di samping itu, komposisi penduduk Kabupaten Bogor tergolong menuju ke arah penduduk usia produktif. Hal tersebut dikarenakan penduduk usia 15-64 tahun berjumlah lebih dari 60 persen yaitu sebesar 70,64 persen, dan penduduk 0-14 tahun kurang dari 30 persen yaitu sebesar 25,39 persen. Dengan demikian kondisi tersebut tentu dapat berimplikasi terhadap masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Bogor yang akan mendapatkan perhatian serius dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Pembahasan mengenai penduduk usia produktif dan tidak produktif, tentu sangat erat kaitannya dengan rasio beban ketergantungan (Burden of Dependency Ratio). Rasio beban ketergantungan merupakan perbandingan antara penduduk tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas) dengan penduduk produktif (berusia 15-64 tahun). Adapun rasio beban Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 36 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR ketergantungan terbagi menjadi dua, yaitu rasio ketergantungan anak yang merupakan perbandingan anak (penduduk usia 0-14 tahun) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan rasio ketergantungan lanjut usia yang merupakan penduduk lanjut usia (65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (15-64 tahun). Berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa rasio ketergantungan anak di Kabupaten Bogor pada tahun 2020 sebesar 35,94 persen, dan rasio ketergantungan lanjut usia sebesar 5,62 persen atau secara keseluruhan angka beban ketergantungan Kabupaten Bogor sebesar 41,56 persen (35,94 persen + 5,62 persen). Hal ini dapat diartikan bahwa untuk setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung sebanyak 42 penduduk usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun ke atas). Selanjutnya mengenai kepadatan penduduk, perlu diketahui bahwa kepadatan penduduk di suatu wilayah dicerminkan melalui banyaknya penduduk tiap satuan luas wilayah dalam Km 2 . Luas wilayah yang dimaksud adalah luas wilayah yang dimungkinkan penduduk bermukim atau hanya luas daratan, tidak termasuk laut ataupun perairan seperti sungai, waduk atau setu. Kepadatan penduduk yang tinggi cenderung dapat memperlambat pendapatan per kapita melalui tiga cara, yaitu : 1) memperberat beban penduduk pada lahan; 2) menaikkan barang konsumsi karena kekurangan faktor pendukung untuk menaikkan penawaran; 3) memerosotkan akumulasi modal, karena dengan tambah anggota keluarga biaya meningkat. Kepadatan penduduk ini jika tidak dikendalikan akan menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Jhingan (2008) mengemukakan pengaruh buruk kepadatan penduduk yang tinggi terhadap perekonomian yang dalam hal ini pendapatan per kapita. Kondisi ini akan semakin parah apabila persentase anak-anak pada keseluruhan penduduk tinggi, karena anak-anak hanya menghabiskan dan tidak menambah produk, dan jumlah anak yang menjadi tanggungan keluarga lebih besar daripada jumlah mereka yang menghasilkan, sehingga pendapatan per kapita menjadi rendah. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 37 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Berdasarkan data yang dirilis oleh BPS, diketahui bahwa kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Bogor pada tahun 2020 mencapai 2.236 jiwa/Km 2 yang diuraikan secara rinci melalui tabel di bawah ini : Tabel 2.17 Kepadatan Penduduk Kabupaten Bogor Tahun 2020 No Kecamatan Persentase Penduduk (%) Kepadatan Penduduk Per Km2 1 Nanggung 1,81 618,29 2 Leuwiliang 2,30 1.369,50 3 Leuwisadeng 1,43 2.186,23 4 Pamijahan 2,89 1.258,31 5 Cibungbulang 2,68 3.789,08 6 Ciampea 3,10 5.094,96 7 Tenjolaya 1,17 1.539,12 8 Dramaga 2,03 4.364,42 9 Ciomas 3,14 9.140,85 10 Tamansari 2,01 3.173,43 11 Cijeruk 1,69 1.912,71 12 Cigombong 1,80 1.016,47 13 Caringin 2,41 2.777,83 14 Ciawi 2,12 1.481,06 15 Cisarua 2,34 2.700,11 16 Megamendung 1,97 1.448,36 17 Sukaraja 3,80 3.304,94 18 Babakan Madang 2,11 2.619,84 19 Sukamakmur 1,58 926,24 20 Cariu 0,95 303,33 21 Tanjungsari 1,05 667,54 22 Jonggol 2,64 903,38 23 Cileungsi 5,31 2.162,97 24 Klapanunggal 2,35 1.807,66 25 Gunung Putri 5,49 4.896,70 26 Citeureup 3,96 3.119,72 27 Cibinong 6,70 7.795,79 28 Bojonggede 5,30 10.145,32 29 Tajurhalang 2,27 4.010,59 30 Kemang 1,93 3.119,83 31 Rancabungur 1,12 2.678,58 32 Parung 2,27 4.782,24 33 Ciseeng 2,04 2.678,38 34 Gunung Sindur 2,34 2.568,13 35 Rumpin 2,69 1.066,99 36 Cigudeg 2,47 754,06 37 Sukajaya 1,23 428,49 38 Jasinga 1,96 735,74 39 Tenjo 1,35 880,51 40 Parungpanjang 2,18 1.656,44 Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka 2021, BPS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 38 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 2.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah Analisis pada aspek geografi Kabupaten Bogor dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah, dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan gambaran kondisi demografi, mencakup ukuran, struktur, dan distribusi penduduk. Adapun mengenai kerangka pemikiran dalam merumuskan potensi pengembangan wilayah dapat divisualisasikan melalui gambar di bawah ini. Gambar 2.20 Kerangka Pemikiran Potensi Pengembangan Kawasan Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, diketahui Kabupaten Bogor memiliki sumberdaya alam yang cukup besar. Salah satu potensi yang perlu dikembangkan adalah pertanian. Selain potensi produksi tanaman pangan, produksi tanaman perkebunan dan produksi perikanan air tawar dapat dilihat dari luasan sawah produktif, perkebunan dan kawasan perikanan. Pemerintah Kabupaten Bogor sangat memperhatikan pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan pada khususnya melalui kebijakan Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan (RP3) yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Revitalisasi Pertanian. Berdasarkan peraturan ini pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan di Kabupaten Bogor dibagi dalam beberapa zona sebagaimana tercantum dalam tabel berikut : Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 39 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.18 Zonasi Arah Pengembangan Komoditas Unggulan Kabupaten Bogor Zona Kecamatan Arah Pengembangan 1. Rumpin, Cigudeg, Parung Panjang, Jasinga, Tenjo Agrosilvopastoral, yaitu pengembangan agroforestry yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan 2. Sukajaya, Nanggung, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cibungbulang, Pamijahan Agroekowisata yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan perikanan. Pola pengembangan komoditas strategis: agropolitan dan minapolitan 3. Ciampea, Tenjolaya, Dramaga, Ciomas Industri non-farm yang didukung dengan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan 4. Tajurhalang, Kemang, Rancabungur, Parung, Ciseeng, Gunung Sindur Industri perdesaan dan pengembangan UMKM, yang tetap berbasiskan pada produk atau komoditas pertanian secara luas serta perikanan berbasis minapolitan 5. Tamansari, Cijeruk, Cigombong, Caringin Diversifikasi pertanian dan agroekowisata 6. Ciawi, Cisarua, Megamendung, Sukaraja, Babakan Madang Ekowisata yang dikerjasamakan dengan berbagai pihak dalam rangka membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat 7. Cileungsi, Klapanunggal, Gunung Putri, Citeureup, Cibinong, Bojonggede Pertanian perkotaan dan industri. Pengembangan urban agriculture bertitik tolak pada produk atau komoditas pertanian yang sudah diusahakan oleh warga. Pengembangan industri besar dikaitkan dengan ada rencana pengembangan Cibinong Raya 8. Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari, Jonggol Lumbung pangan melalui peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemukiman Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2018 Selain meningkatkan produksi, tujuan pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan juga diarahkan agar dilakukan secara efektif dan efisien serta mempunyai daya jual yang tinggi atau mempunyai daya saing yang tinggi sesuai amanat Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2010 tentang Peningkatan Daya Saing Produk Kabupaten Bogor. Adapun uraian mengenai komoditas unggulan di setiap kecamatan adalah sebagai berikut : 1) Pertanian Tanaman Pangan Tabel 2.19 Komoditas Tanaman Pangan Tahun 2018-2020 No Komoditas Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) 1 Padi Sawah 74.779 506.023 74.779 506.023 86.345 472.678 2 Talas 790 12.690 780 11.487 744 11.165 3 Ubi Jalar 2.914 52.839 2.859 44.688 2.705 48.294 4 Ubi Kayu 4.206 101.276 3.722 91.214 3.758 85.861 Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 40 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Beberapa potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Bogor untuk dikembangkan pada lapangan usaha pertanian terdiri dari komoditas strategis, yaitu Padi Sawah dan komoditas unggulan tanaman pangan, antara lain : Talas, Ubi Kayu, dan Ubi Jalar. Adapun sentra komoditas strategis Padi Sawah tersebar hampir di 40 (empat puluh) Kecamatan. Kemudian pengembangan Talas sangat bergantung pada lokasi (spesifik lokasi). Sentra komoditas unggulan talas di Kecamatan Cigombong dengan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Tamansari, Cijeruk, Dramaga, Caringin, Cibungbulang dan Pamijahan. Varietas talas yang telah dikembangkan adalah Varietas bentul, bulkok, hijau dengan pertimbangan varietas tersebut mempunyai potensi hasil produksi yang cukup tinggi yaitu 50-100 ton/Ha dengan kadar pati 25-31 persen. Sedangkan untuk varietas yang biasa ditanam oleh petani hanya mampu memproduksi sebesar 20-25 ton/Ha, sehingga peluang terjadinya peningkatan produksi kurang cukup signifikan. Sedangkan sentra komoditas ubi kayu terdapat di Babakan Madang dan Sukaraja dengan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Cibungbulang, Cibinong, Citeureup dan Sukamakmur. Komoditas unggulan tanaman pangan lainnya adalah ubi jalar. Jenis yang dikembangkan adalah varietas AC kuning dan AC putih dengan pertimbangan bahwa varietas ini memiliki potensi produktivitas yang relatif tinggi dan tahan terhadap penyakit boleng, dengan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Tamansari, Ciampea, Tenjolaya, Pamijahan, Cibungbulang, Leuwiliang dan Leuwisadeng. Produksi talas, ubi jalar dan ubi kayu tidak mengalami peningkatan yang signifikan karena dipengaruhi permintaan pasar, hal ini juga dipengaruhi oleh jenis penggunaan varietas unggul, bantuan sarana produksi (saprodi), dan tindakan pengamanan produksi selama masa panen hingga pasca panen. Belum terbentuk sentra ubi jalar, tetapi akan diarahkan di Kecamatan Ciomas. Penumbuhan agribisnis komoditas ubi jalar dan ubi kayu telah berhasil meningkatkan nilai ekonomis produk dari umbi segar menjadi tepung halus atau tepung tapioka setelah adanya bimbingan teknis dan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 41 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR bantuan alat pengolahan dari Pemerintah Kabupaten Bogor. Dengan kegiatan ini diharapkan para petani dapat meningkatkan nilai tambah dari komoditas sekaligus dapat meningkatkan pendapatan para petani. 2) Pertanian Hortikultura Beberapa potensi yang dimiliki wilayah Kabupaten Bogor untuk dikembangkan pada lapangan usaha pertanian terutama komoditas unggulan hortikultura, antara lain : jambu biji, pepaya, rambutan, manggis, tanaman obat, tanaman hias dan nanas. Sentra komoditas jambu biji unggulan diarahkan ke Kecamatan Rancabungur dan Dramaga, sedangkan lokasi pengembangan terdapat di Kecamatan Tamansari, Jasinga, Cigombong, Cigudeg dan Pamijahan. Sentra komoditas unggulan tanaman pepaya dikembangkan di Kecamatan Rancabungur. Sedangkan wilayah pengembangan meliputi Kecamatan Caringin, Jasinga, Cigudeg dan Tenjo. Komoditas rambutan banyak dikembangkan di Kecamatan Gunung Putri, Tenjo dan Rumpin. Komoditas manggis pemasarannya sampai ke mancanegara seperti Thailand, Singapura, Malaysia, dan ke negara-negara Timur Tengah. Pengembangan manggis telah menggunakan Standard Operational Procedure (SOP) Good Agricultural Practices dalam budidayanya. Lokasi sentra komoditas unggulan manggis terdapat di Kecamatan Leuwiliang, Leuwisadeng, Cigudeg, Sukamakmur dan Jasinga, dengan wilayah pengembangannya di Kecamatan Nanggung. Sentra komoditas unggulan tanaman obat diarahkan di Kecamatan Cileungsi dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Gunung Putri, Tenjo, Ciseeng, Nanggung dan Kecamatan Gunung Sindur. Sentra komoditas unggulan tanaman hias diarahkan di Kecamatan Tamansari dengan wilayah pengembangan meliputi Kecamatan Megamendung, Gunung Sindur dan Kecamatan Ciseeng. Kondisi komoditas Hortikultura Kabupaten Bogor disajikan pada tabel 2.20. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 42 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.20 Komoditas Hortikultura Tahun 2018-2020 No Komoditas Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) 1 Jambu Biji 3.520 67.067 1.015 62.907 670 64.226 2 Pepaya 9.207 37.219 16.312 36.488 9.200 24.926 3 Rambutan 2.024 261.191 969 297.589 1.370 91.066 4 Manggis 2.383 96.038 1.936 66.938 1.851 47.022 5 Nanas 13.400 13.561 8.293 20.256 459 17.751 6 Tanaman Obat 353 11.354 251 10.447 391 9.186 7 Tanaman Hias Bunga (Tangkai) 92.086 5.356.319 66.277 5.259.022 133.426 3.902.493 8 Tanaman Hias Daun Indah (Pohon) 70.913 1.097.735 49.865 959.553 113.461 832.099 Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021 3) Perkebunan Komoditas unggulan perkebunan yang dikelola masyarakat adalah : kopi, karet, pala dan cengkeh. Sentra komoditas unggulan kopi ada di Kecamatan Sukamakmur, Tanjungsari, Pamijahan, Cisarua, Cigombong, Babakan Madang, Megamendung dan Cariu. Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Tanaman karet yang memiliki tingkat pertumbuhan normal siap disadap pada umur 5 tahun dengan masa produksi selama 25-35 tahun. Sentra komoditas unggulan karet adalah Kecamatan Jasinga, wilayah pengembangannya terdapat di Kecamatan Tanjungsari. Sentra komoditas unggulan pala diarahkan di Kecamatan Sukajaya, sedangkan sebagai wilayah pengembangannya adalah Kecamatan Leuwisadeng, Caringin, Cigombong, Ciawi, Cijeruk dan Tamansari. Daging pala banyak digunakan sebagai bahan manisan pala baik kering maupun basah. Selain itu biji pala juga mempunyai potensi ekonomis sebagai rempah-rempah untuk obat dan bumbu dapur. Sentra komoditas unggulan cengkeh diarahkan di Kecamatan Nanggung dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Pamijahan, Leuwiliang, Leuwisadeng, Cijeruk, Caringin, dan Cijeruk. Sentra komoditas cengkeh yaitu di Kecamatan Caringin, Cariu, Cigudeg, Cijeruk, Jasinga, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung dan Pamijahan. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 43 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kondisi komoditas Perkebunan Kabupaten Bogor disajikan pada tabel 2.21. Tabel 2.21 Komoditas Perkebunan Tahun 2018-2020 No Komoditas Tahun 2018 Tahun 2019 Tahun 2020 Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Luas Areal (Ha) Produksi (Ton) Luas Areal (Ha) Produks i (Ton) 1 Kopi 6.226,96 3.735,94 6.417,70 3.854,20 7.197,15 4.476,75 2 Karet 939,81 109,08 698,78 86,49 638,41 145,55 3 Pala 1.774,46 490,50 1.829,72 507,73 1.729,11 524 4 Cengkeh 1.876,16 470,56 1.981,37 496,92 1.925,97 657,31 Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021 4) Perikanan Budidaya perikanan air tawar baik untuk produksi ikan konsumsi, pembibitan maupun ikan hias mampu menjadi tumpuan pemenuhan kebutuhan akan ikan konsumsi, bibit ikan dan ikan hias di Kabupaten Bogor. Pada tahun 2020 produksi ikan konsumsi sebanyak 118.712 ton dan benih ikan konsumsi sebanyak 5.713.107 RE, dengan komoditas unggulan ikan lele, ikan mas dan ikan gurame. Komoditas ikan lele terutama dikembangkan di Kawasan Minapolitan, meliputi Kecamatan Ciseeng, Parung, Gunung Sindur dan Kemang. Komoditas ikan mas merupakan unggulan yang dikembangkan di Kecamatan Pamijahan, Cibungbulang dan Leuwiliang. Komoditas gurame merupakan unggulan yang dikembangkan di Dramaga dan Bojonggede, daerah potensial lainnya adalah Kecamatan Parung. Komoditas unggulan lainnya adalah ikan hias air tawar dengan produksi pada tahun 2020 sebesar 315.882,64 RE. Sentra komoditas unggulan ikan hias diarahkan di Kecamatan Cibinong, Ciseeng, dan Ciampea, dengan lokasi pengembangan di Kecamatan Parung. 5) Peternakan Pada tahun 2020 produksi hasil peternakan sebanyak 354.694 ton, terdiri dari produksi daging sebanyak 189.322 ton, produksi telur sebanyak 144.052 ton, produksi susu sebanyak 20.108 ton. Komoditas unggulan usaha peternakan pada tahun 2020 antara lain sapi perah yang sentranya terletak di Kecamatan Cisarua dan Megamendung, dengan wilayah pengembangan di Kecamatan Pamijahan, Cibungbulang dan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 44 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Cijeruk. Pengembangan sapi perah saat ini sudah mampu melakukan diversifikasi produk, selain susu murni diantaranya keju, yoghurt, kefir, permen susu dan bahan makanan lainnya. Komoditas peternakan lainnya yang dikembangkan sebagai komoditas unggulan tahun 2020 adalah sapi potong dengan populasi sebanyak 19.964 ekor. Sentra komoditas unggulannya terdapat di Kecamatan Jonggol dan Cariu, dengan daerah pengembangannya di Kecamatan Tanjungsari. Konsumsi protein hewani salah satunya didukung oleh produksi daging, susu dan produksi telur. Mengenai komoditas telur yang dominan didukung oleh produksi dari ayam ras petelur dengan populasi ayam ras petelur pada tahun 2020 sebanyak 8.891.302 ekor. Adapun produksi telur di Kabupaten Bogor sebesar 138.860.000 Kg. 6) Pariwisata Pariwisata merupakan salah satu sektor terpenting dalam pembangunan daerah. Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha, penggerak kegiatan ekonomi, sumber pendapatan daerah, daya saing perkekonomian daerah serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global. Pembangunan kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian lingkungan hidup, kepentingan daerah serta kepentingan nasional. Pembangunan kepariwisataan harus sesuai dengan potensi dan karakteristik yang dimiliki, dibutuhkan perencanaan, pengelolaan dan pengendalian yang terpadu dan terintegrasi dengan sektor pembangunan lainnya yang dilakukan secara terencana dalam bentuk Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 45 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Nasional, Kabupaten Bogor masuk dalam perencanaan Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Bogor- Halimun dan sekitarnya dengan 2 (dua) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu KSPN Gunung Gede-Pangrango dan KSPN Gunung Halimun Salak, serta 2 (dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN), yaitu KPPN Bogor-Ciawi dan KPPN Alam Perkotaan Bogor-Depok. Dalam konteks perencanaan Provinsi Jawa Barat sesuai Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025, Kabupaten Bogor masuk dalam perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi (KSPP) Ekowisata Alam Puncak dan sekitarnya, serta 2 (dua) Kawasan Pengembangan Pariwisata Provinsi (KPPP), yaitu KPPP alam perkotaan Bogor Depok dan sekitarnya, serta KPPP Ekowisata Gunung Halimun Salak-Gede Pangrango dan sekitarnya. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bogor Tahun 2020-2025, menetapkan strategi pembangunan perwilayahan pariwisata daerah menjadi 4 (empat) Kawasan Strategis Pariwisata Daerah (KSPD) dan 3 (tiga) Kawasan Pengembangan Pariwisata Daerah (KPPD), yaitu : 1) KSPD Puncak-Lido dan sekitarnya, dengan cakupan wilayah Kecamatan Ciawi, Megamendung, Cisarua, Caringin, Cijeruk, Cigombong, Taman Sari dan Ciomas, bertema utama wisata alam pegunungan dan rekreasi olahraga serta tema pendukung MICE, budaya dan kuliner; 2) KSPD Halimun-Salak dan sekitarnya, dengan cakupan wilayah Kecamatan Tenjolaya, Leuwiliang, Leuwisadeng, Nanggung, Pamijahan, Sukajaya, Jasinga, bertema utama alam, budaya dan geopark serta tema pendukung edukasi; 3) KSPD Sentul-Cibinong dan sekitarnya, dengan cakupan wilayah Kecamatan Babakan Madang, Sukaraja, Citeureup, Cibinong dan Bojonggede bertema utama wisata olahraga (Sport) dan MICE serta tema pendukung rekreasi dan perkotaan; Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 46 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 4) KSPD Sukamakmur-Cariu dan sekitarnya, dengan cakupan wilayah Kecamatan Sukamakmur, Cariu, Tanjungsari bertema utama wisata alam dan agrowisata, serta tema pendukung wisata minat khusus; 5) KPPD Cileungsi-Jonggol dan sekitarnya, dengan cakupan wilayah Kecamatan Gunung Putri, Cileungsi, Klapanunggal, Jonggol bertema utama perkotaan-rekreasi alam serta tema pendukung wisata religi dan budaya; 6) KPPD Ciseeng-Kemang dan sekitarnya, dengan cakupan wilayah Kecamatan Gunung Sindur, Parung, Ciseeng, Tajur Halang, Kemang, Rancabungur bertema utama minawisata serta tema pendukung perkotaan dan rekreasi; 7) KPPD Dramaga-Cigudeg dan sekitarnya, dengan cakupan wilayah Kecamatan Dramaga, Cigudeg, Ciampea, Cibungbulang, Rumpin, Tenjo, Parung Panjang bertema utama perkotaan dan rekreasi serta tema pendukung geopark. Pada tabel di bawah ini menyajikan informasi tentang perkembangan pariwisata di Kabupaten Bogor dengan menggambarkan jumlah kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke potensi wisata di Kabupaten Bogor pada tahun 2019 dan 2020. Dalam data berikut dapat terlihat terjadinya perbedaan yang sangat besar terhadap jumlah kunjungan wisatawan ke Kabupaten Bogor antara tahun 2019 dan 2020 pada saat pandemi Covid-19 mulai melanda dunia yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan kepariwisataan di Kabupaten Bogor. Selain itu khusus untuk hotel tahun 2019 tingkat okupansi mencapai sekitar 4.585.595, sementara pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 55 persen. Tabel 2.22 Kondisi Pariwisata Kabupaten Bogor Berdasarkan Jumlah Kunjungan Wisatawan Tahun 2019-2020 NO URAIAN Kunjungan Wisatawan 2019 2020 1 Daya Tarik Wisata 5.134.990 2.226.767 2 Akomodasi Wisata dan Jumlah Kunjungan 4.585.595 4.476.466 3 Kunjungan Restoran dan Rumah Makan N/A 2.242.312 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor, tahun 2020 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 47 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 7) Pengembangan Geopark Geopark merupakan konsep pengembangan kawasan yang sederhana dan relatif mudah, murah, fleksibel & efektif dalam melestarikan dan melindungi warisan bumi yang sekaligus dapat menyejahterakan rakyat. Sejak Tahun 2015 Konsep Geopark sudah menjadi program Unesco, melalui Jejaring Internasional Unesco Global Geopark. Dalam membangun Geopark suatu kawasan memiliki unsur- unsur geologi terkemuka, di dalamnya termasuk mempunyai nilai arkeologi, ekologi dan budaya, pada pengelolaannya masyarakat lokal dan otoritas setempat bekerja sama melindungi dan meningkatkan fungsi warisan alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kabupaten Bogor merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang dikaruniai kekhasan secara geografis. Terdapat 4 gunung yang mengelilingi Kabupaten Bogor yaitu Gunung Gede, Gunung Pangrango, Gunung Salak dan Gunung Halimun. Selain itu, Kabupaten Bogor berada tidak jauh dari Ibu Kota Negara Republik Indonesia DKI Jakarta. Berdasarkan posisi geografis ini Kabupaten Bogor mempunyai fungsi penting secara regional yaitu : (a) Merupakan salah satu kantung permukiman penduduk Jabodetabek (15 persen penduduk tinggal di Kabupaten Bogor); (b) Penyediaan lahan pertanian sebagai upaya menjaga ketahanan pangan (39 ribu Ha lahan pertanian) dan (c) Perlindungan tata air untuk wilayah sekitarnya. Hal ini tentunya berdampak pada konsep pengembangan wilayah di Kabupaten Bogor, pada satu sisi terjadi tarik menarik kepentingan pemanfaat wilayah untuk kebutuhan meningkatkan pendapatan daerah demi kesejahteraan masyarakat di sisi lain ada kewajiban mempertahankan fungsi kawasan sebagai kawasan perlindungan tata air yang berarti terbatasnya ruang untuk berusaha. Konsep geopark diharapkan dapat menjawab berbagai rencana pengembangan kawasan yang dapat me-generate pendapatan daerah tanpa harus kehilangan fungsi perlindungan tata air. Potensi geo diversity, bio diversity dan cultural diversity yang dimiliki oleh Kabupaten Bogor yang dapat dijadikan calon pengembangan kawasan geopark tersaji pada tabel 2.23. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 48 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.23 Sebaran Geosite pada Kawasan Pengembangan Geopark di Kabupaten Bogor NO KECAMATAN LUAS (Ha) GEOSITE GEO HERITAGE BIO HERITAGE CULTURAL HERITAGE 1 CIAMPEA 3.304,42 Gunung Kapur Ciampea - Kampung wisata Cinangneng Kampung Wisata Rumah Joglo Cakrawala Nuansa Nirwana 2 JASINGA 14.340,74 Curug Idas Panorama Pabangbon Situs Garisul (makam raja-raja Islam) Setu Kadongdong KK Dungus Iwul Makam Mbah Muhyidin Curug Bandung Pangradin KK Yan Lapa Situs Mbah Sohib Setu Jantungeun KDHTK Haur Bentes Situs Gedong Sawah, ds Pamegarsari Curug Perang Jugalayaja Perkebunan Sawit - Sungan Cidurian Perkebunan Karet - 3 LEUWILIANG 9.103,30 Curug Lontar Bukit Bintang Trek Motorcross Curug Cipuraseda Perkebunan Manggis Rakyat Situs PLTA Karacak Curug Cikoneng/ Muara Tilu PTPN VIII Cianten Arung Jeram Cianten Curug Lontar Camping Ground Cianten Situs Waduk Gunung Bubut Curug Cicandra - Situs Bendung Cianten Curug Cibeureum - - Air Panas Cipanas - - 4 LEUWISADENG 3.539,12 Kawasan Gunung Api Purba Perkebunan Manggis Situs Moseleum Van Motman 5 NANGGUNG 16.369,12 Eks Pertambangan bawah tanah Antam Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Pengamatan elang, Pengamatan Oa, Habitat Anggrek Raksasa, Hutan Hujan Tropis, Aneka fauna) Pendopo Bupati Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 49 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KECAMATAN LUAS (Ha) GEOSITE GEO HERITAGE BIO HERITAGE CULTURAL HERITAGE Curug Sawer Perkebunan The Nirmala (Sinas Mas) Situs Pasir Jambu Leuwi Bongbang Nirmala Rose Situs Kramat Mbah Kudung Setu Nirmala Agromedika Situs Kramat Mbah Langgar Curug Macan Persawahan dengan terasering Kampung Malasari - - Kampung Malani (Pencak silat, Pertanian) - - Desa Wisata Malasari 6 PAMIJAHAN 12.486,01 Pemandiaan Air Panas GSE, Kp Ciparay Wana Wisata Buper Gunung Bunder Desa Wisata Ciasihan Curug Cigamea, Kp Rawa Bogo ds Gunung Sari Wisata Alam Mustika Manik Desa Wisata Gunungsari Curug Seribu, Kp Rawa lega ds Gunungsari Wisata Alam Ranggon Hills Situs Pancuran Tujuh Curug Ngumpet, Kp Cimudal ds Gunungsari - Situs Kuta Gegelang Ekowisata Kawah Ratu - Tugu Eyang Cakrabuana Curug Batu ampar - Desa Wisata Ciasmara Curug Ciparay - - Curug Batu Kursi - - Curug Saderi - - Curug Cihurang - - Curug Pangeran - - Curug Gua Lumut - - Sumber air panas Cipanas Karang - - Gunung Menir - - 7 TENJO 8.321,53 - - DW Dodol 8 TENJOLAYA 3.681,50 Curug Ciampea (Green Lagoon) Wisata Edukasi dan Konservasi Tanaman Obat Lokal Aldepos Curug Segitiga - Desa Wisata Tapos 1 Curug Dua - Desa Wisata Gunung Malang Curug Gendang - Kawasan Situs Cibalay (Situs Endong Kasang, Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 50 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KECAMATAN LUAS (Ha) GEOSITE GEO HERITAGE BIO HERITAGE CULTURAL HERITAGE Balai Kambang, Kebon Kopi, Jami Piciing, Batu Bergores, Cipangantehan, Pasir Manggis dan Arca Domas) Curug Goong - - Curug Sawer - - Curug Cipeteuy - - 9 TAMANSARI 3.885,69 Curug Luhur Rumah Ulat Sutra Kampung Budaya Sindang Barang Curug Nangka Taman Kupu-kupu Pura Jagatkarta - Tanaman Hias Viara SNI - - Desa Wisata Tamansari - - Desa Wisata Pasir Eurih - - Desa Wisata Sukajadi - - Highland Park Resort - - Situs Pasir Kramat Calobak - - Situs Batu Tapak 10 SUKAJAYA 16.090,48 Kampung Teletubies, kiarapandak Perkebunan Kelapa Sawit Kampung Adat Urug, desa kiara pandak Curug Ciaspa, kiarapandak Pemandanga n Persawahan Batu Tapak, kiara pandak Curug Kembang, Pasirmadang Pemandanga n Sungai Cibadak Desa Wisata Kiara Sari - - Pembuatan Gula Kawung - - Pembuatan Sapu Awis 11 RUMPIN 13.696,17 - Gunung Munara Desa Wisata Gobang - - Kampung Rol Panongan 12 CISEENG 4.129,07 = Minapolitan Desa wisata Ciseeng 13 CUGUDEG 17.771,23 Goa Gudawang Pemandanga n Persawahan Situs Batu Tapak tenjoleat Curug Rahong Pemandanga n Perkebunan Sawit, ds cigudeg Batu Dakon Sumur Tujuh Curug Sigeulis, ds wargajaya Pemandanga n Perkebunan Karet, Ds cigudeg Batu Tapak Kawasan pertambangan (karst) - DPW Cipining Angklung Gubrag Setu Cinyiru - - Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 51 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO KECAMATAN LUAS (Ha) GEOSITE GEO HERITAGE BIO HERITAGE CULTURAL HERITAGE Danau Quarry - - 14 CIBUNGBULANG 3.845,42 Curug Lembah Pelangi - Taman Air Gunung Handeleum - - Prasasti Ciaruteun - - Situs Museum Pasir Angin 15 PARUNG Pemandian Air Panas Tirta Sanita - - Sumber : Dokumen Pengusulan Geopark Pongkor, 2018 Didasarkan pada semangat yang tinggi dari berbagai pihak, Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan langkah strategis untuk menghadirkan konsep geopark di Kabupaten Bogor dengan menerbitkan Keputusan Bupati Nomor 556/177/Kpts/PerUU/2018 tentang Penetapan Kawasan Geopark Pongkor pada tanggal 26 Maret 2018. Setelah melalui berbagai penilaian persyaratan, pada tanggal 30 November 2018 Geopark Pongkor ditetapkan sebagai Geopark Nasional bersama dengan 8 (delapan) kawasan Geopark Nasional lainnya, yaitu Geopark Silokek, Geopark Sianok, Geopark Maninjau dan Sawahlunto di Sumatera Barat, Geopark Natuna di Kepulauan Riau, Geopark Pongkor di Jawa Barat, Geopark Karangsambung dan Geopark Karangbolong di Jawa Tengah, Geopark Banyuwangi di Jawa Timur dan Geopark Meratus di Kalimantan Selatan. Target berikutnya dari Geopark Pongkor adalah mendapatkan sertifikat Unesco Global Geopark (UGG), menyusul empat geopark lain yang sudah lebih dulu berstatus UGG, yaitu Geopark Gunung Batur, Geopark Gunung Sewu, Geopark Ciletuh dan Geopark Gunung Rinjani. 8) Pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Bogor Koperasi aktif dan berkualitas adalah koperasi yang memiliki Badan Hukum (Kelembagaan), beraktivitas dan melakukan Rapat Anggota Tahunan (RAT) setiap tahun. Pada Tahun 2020, jumlah Koperasi yang tercatat dalam ODS (online data system) sebanyak 1.707 koperasi, yang terdiri dari 605 koperasi aktif (35,44 persen) dan 1.102 koperasi tidak aktif (64,56 persen). Koperasi tidak aktif merupakan Koperasi yang sudah berbadan hukum, tetapi tidak ada aktivitas dan jumlah anggota tidak tercatat dalam ODS. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 52 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Dari data Koperasi aktif tersebut, tercatat hanya 67 unit atau 11,07 persen yang telah diketahui daftar jumlah anggota koperasinya, yaitu 60.154 orang anggota koperasi, sementara sisanya sebanyak 538 koperasi atau 88,93 persen, belum diketahui jumlah anggota koperasinya dalam ODS. Pada Tahun 2020, jumlah Koperasi Simpan Pinjam sebanyak 231 koperasi dan hanya dua koperasi yang memiliki kantor cabang. Jumlah modal sendiri koperasi di Kabupaten Bogor tercatat sebesar Rp 161.263.738.719,00, sedangkan modal luar Koperasi sebesar Rp 53.799.101.493,00 dari volume usaha koperasi sebesar Rp 382.319.708.190,00 yang kemudian memberikan sisa hasil usaha koperasi sebesar Rp 12.480.983.388,00. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa besar nilai kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Bogor adalah 0,16 persen. Kemudian sisa hasil usaha koperasi selama satu tahun memberikan keuntungan bagi anggota rata-rata sebesar Rp 207.483,85. Tabel 2.24 Kondisi Koperasi di Kabupaten Bogor Tahun 2020 No. Kondisi Koperasi Jumlah 1 Jumlah Koperasi 1.707 2 Jumlah Koperasi Aktif 605 3 Jumlah Koperasi Tidak Aktif 1.102 4 Jumlah Koperasi Baru 53 5 Jumlah Manager 24 6 Jumlah Anggota 60.154 7 Jumlah Karyawan 430 8 Jumlah Modal Sendiri 161.263.738.719 9 Jumlah Modal Luar 53.799.101.493 10 Jumlah Volume Usaha 382.319.708.190 11 Jumlah SHU 12.480.983.388 Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2020 Adapun perkembangan koperasi di Kabupaten Bogor selama periode tahun 2013-2020 disajikan melalui tabel 2.25. Tabel 2.25 Perkembangan Koperasi di Kabupaten Bogor Periode Tahun 2013-2020 No. Kecamatan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Nanggung 18 18 17 18 16 18 16 22 2 Leuwiliang 48 50 52 51 52 47 52 51 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 53 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No. Kecamatan 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 3 Leuwisadeng 16 16 16 16 16 11 16 11 4 Pamijahan 27 28 27 29 29 23 29 33 5 Cibungbulang 44 44 41 41 41 43 41 46 6 Ciampea 75 18 73 75 75 70 75 82 7 Tenjolaya 18 75 18 18 17 13 17 20 8 Dramaga 44 46 45 46 46 35 46 38 9 Ciomas 60 19 16 62 16 56 16 63 10 Taman Sari 18 23 20 20 20 20 20 23 11 Cijeruk 18 6 3 21 3 21 3 25 12 Cigombong 38 19 20 38 20 39 20 40 13 Caringin 55 16 16 60 16 51 16 53 14 Ciawi 64 37 41 67 38 61 38 63 15 Cisarua 66 62 62 68 64 65 64 73 16 Megamendung 50 19 20 53 20 41 20 45 17 Sukaraja 51 20 21 51 21 56 21 56 18 Babakan Madang 20 38 38 23 38 15 38 20 19 Sukamakmur 12 57 60 14 60 9 60 11 20 Cariu 13 65 67 13 68 11 68 12 21 Tanjungsari 13 67 68 11 68 9 68 11 22 Jonggol 35 50 51 36 53 27 53 34 23 Cileungsi 94 53 52 95 52 80 52 84 24 Klapanunggal 26 21 23 30 26 16 26 22 25 Gunung Putri 88 16 15 94 12 88 12 93 26 Citeureup 87 13 14 94 13 86 13 93 27 Cibinong 217 13 11 210 10 179 10 193 28 Bojonggede 53 34 36 54 37 52 37 59 29 Tajurhalang 22 95 94 24 93 29 93 30 30 Kemang 53 30 29 52 31 49 31 55 31 Rancabungur 9 90 90 10 100 10 100 13 32 Parung 50 88 92 51 90 43 90 45 33 Ciseeng 22 208 212 22 211 24 211 26 34 Gunung Sindur 28 55 54 28 56 26 56 27 35 Rumpin 19 24 23 16 24 21 24 22 36 Cigudeg 22 53 52 20 53 20 53 21 37 Sukajaya 6 9 11 4 10 7 10 11 38 Jasinga 20 50 51 20 51 23 51 23 39 Tenjo 16 21 22 16 20 18 20 20 40 Parung Panjang 37 29 27 38 25 35 25 38 Binaan Provinsi 3 Binaan Nasional 13 TOTAL 1.672 1.695 1.700 1.709 1.711 1.563 1.711 1.707 Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2020 Adapun perkembangan koperasi aktif dan tidak aktif pada tahun 2020 disajikan melalui tabel 2.26. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 54 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.26 Perkembangan Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Kabupaten Bogor Tahun 2020 No. Kecamatan Aktif Tidak Aktif Jumlah 1 Nanggung 8 14 22 2 Leuwiliang 17 34 51 3 Leuwisadeng 6 5 11 4 Pamijahan 18 15 33 5 Cibungbulang 14 32 46 6 Ciampea 35 47 82 7 Tenjolaya 11 9 20 8 Dramaga 14 24 38 9 Ciomas 17 46 63 10 Tamansari 5 18 23 11 Cijeruk 6 19 25 12 Cigombong 6 34 40 13 Caringin 6 47 53 14 Ciawi 16 47 63 15 Cisarua 14 59 73 16 Megamendung 6 39 45 17 Sukaraja 13 43 56 18 Babakan Madang 12 8 20 19 Sukamakmur 3 8 11 20 Cariu 7 5 12 21 Tanjungsari 6 5 11 22 Jonggol 17 17 34 23 Cileungsi 31 53 84 24 Klapanunggal 18 4 22 25 Gunungputri 37 56 93 26 Citeureup 41 52 93 27 Cibinong 92 101 193 28 Bojonggede 17 42 59 29 Tajurhalang 6 24 30 30 Kemang 31 24 55 31 Rancabungur 10 3 13 32 Parung 12 33 45 33 Ciseeng 3 23 26 34 Gunungsindur 5 22 27 35 Rumpin 5 17 22 36 Cigudeg 11 10 21 37 Sukajaya 4 7 11 38 Jasinga 8 15 23 39 Tenjo 5 15 20 40 Parungpanjang 12 26 38 KABUPATEN BOGOR 605 1.102 1.707 Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, 2020 Berdasarkan data BPS Tahun 2019, jumlah usaha mikro sebanyak 718.337 unit. Namun dari total data tersebut, yang telah terdaftar pada Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor hanya sebanyak 329.379 unit pada tahun 2020. Data tersebut secara tidak langsung dapat menggambarkan jumlah usaha mikro yang terdampak akibat pandemi Covid-19 yaitu sebesar 45,85 persen. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 55 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Selanjutnya, pada tahun 2020 telah disalurkan bantuan kepada usaha mikro yang terdampak Covid-19 terdiri dari : a) Bantuan Sosial dari Bupati Bogor terealisasi untuk 1.966 usaha mikro, sebesar Rp 5.000.000,00 per UMKM dengan anggaran total sebesar Rp 9.830.000.000,00. b) Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi UKM Republik Indonesia terealisasi untuk 62.329 usaha mikro, sebesar Rp 2.400.000,00 per UMKM dengan anggaran total sebesar Rp 149.589.600.000,00 Jika diakumulasikan, bantuan yang telah disalurkan untuk usaha mikro yang terdampak Covid-19 sebanyak 64.295 usaha mikro, atau sebesar 20 persen dari jumlah usaha mikro terdampak Covid-19 yang terdata, dengan total anggaran sebesar Rp 159.419.600.000,00. Selain itu, Pemerintah dengan berbagai kebijakannya selalu mendorong usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) untuk terus berkembang dan berkesinambungan. UMKM ini terkonsentrasi pada sektor perdagangan, pangan, olahan pangan, tekstil dan garmen, kayu dan produk kayu, serta produksi mineral non-logam. Kontribusi sektor UMKM dalam PDRB Kabupaten Bogor pada 2018 yaitu sebesar 28,45 persen. Sektor usaha UMKM memiliki peran yang sangat penting bagi perekonomian Indonesia khususnya Kabupaten Bogor, karena dengan sektor ini menyerap banyak tenaga kerja, sehingga dengan majunya sektor usaha UMKM akan dapat mengurangi angka pengangguran. Sejalan dengan langkah pemerintah untuk lebih memberdayakan ekonomi rakyat, keterlibatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dalam proses pembangunan ekonomi perlu dicermati, mengingat tingkat produktivitas UMKM harus terus dikembangkan disamping usaha besar. Tantangan persaingan yang ketat dalam hal mutu/kualitas maupun jumlah produksi UMKM dibanding dengan barang-barang lain termasuk produk impor/luar Kabupaten Bogor, masih menjadi prioritas dalam memperluas akses pasar di dalam maupun di luar negeri. Pada tahun 2018 peranan UMKM dalam PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bogor diprediksi mencapai Rp 63,03 triliun atau berkontribusi sebesar 28,45 persen dari total PDRB Kabupaten Bogor yang Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 56 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR terdiri atas usaha mikro sebesar Rp 17,09 triliun (7,72 persen), usaha kecil sebesar Rp 20,77 triliun (9,38 persen) dan menengah sebesar Rp 25,16 triliun (11,36 persen). Untuk mendukung PDRB, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bogor telah melakukan kegiatan fasilitasi bagi para pelaku UMKM dengan memberikan dukungan berupa sewa toko dan sarana penunjangnya, dan saat ini telah memfasilitasi sebanyak 32 E Tals (32 Kecamatan). Disamping itu pula Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bogor telah memfasilitasi kemitraan kepada para UMKM dengan pasar modern (Aeon, PT. Indomarco, PT. Sumber Alfaria dan Ikea). Untuk mendukung sektor pariwisata, Dinas Koperasi UKM Kabupaten Bogor telah memberikan pula dukungan kepada para pelaku UMKM berupa Booth Stand sebanyak 161 unit di 27 lokasi objek wisata yang tersebar di 10 kecamatan (Cisarua, Babakan Madang, Sukamakmur, Tanjungsari, Leuwiliang, Parung Panjang, Nanggung, Cigombong, Sukajaya dan Tamansari) dalam wilayah Kabupaten Bogor. Tabel 2.27 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Bogor Menurut Lapangan Usaha dan Skala Usaha Tahun 2019 (Juta Rupiah) Lapangan Usaha Mikro Kecil Menengah Besar Jumlah UMKM I SEKTOR PRIMER 4.271.431 3.751.211 3.807.718 6.059.350 17.889.709 11.830.359 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 4.075.856 3.255.229 2.961.525 2.058.122 12.350.732 10.292.610 B Pertambangan dan Penggalian 195.574 495.982 846.193 4.001.228 5.538.977 1.537.749 II SEKTOR SEKUNDER 3.669.516 8.777.980 15.945.909 126.023.179 154.416.584 28.393.404 C Industri Pengolahan 3.125.459 4.944.739 10.682.527 109.369.491 128.122.216 18.752.725 D Pengadaan Listrik dan Gas 515 8.194 11.068 348.218 367.995 19.777 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 267 7.932 24.911 246.440 279.550 33.110 F Konstruksi 543.275 3.817.115 5.227.403 16.059.030 25.646.823 9.587.793 III SEKTOR TERSIER 10.331.687 10.732.552 8.238.623 38.844.337 68.147.199 29.302.862 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 3.465.699 3.399.321 4.829.947 18.787.635 30.482.601 11.694.966 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 57 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Lapangan Usaha Mikro Kecil Menengah Besar Jumlah UMKM H Transportasi dan Pergudangan 3.977.917 2.879.816 699.831 1.790.127 9.347.691 7.557.564 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 736.372 637.252 1.024.640 4.211.694 6.609.959 2.398.265 J Informasi dan Komunikasi 1.669.385 1.365.933 311.502 926.024 4.272.843 3.346.820 K Jasa Keuangan dan Asuransi 18.904 26.535 50.907 1.204.062 1.300.408 96.346 L Real Estate 176.417 170.490 83.777 1.592.092 2.022.776 430.684 M,N Jasa Perusahaan 7.262 9.154 18.545 431.909 466.870 34.961 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 40.149 468.085 232.206 2.785.570 3.526.011 740.441 P Jasa Pendidikan 73.902 901.088 501.284 3.222.768 4.699.042 1.476.274 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 27.533 102.772 85.244 997.278 1.212.828 215.550 R,S, T,U Jasa lainnya 138.147 772.106 400.740 2.895.177 4.206.170 1.310.993 Produk Domestik Regional Bruto 18.272.633 23.261.742 27.992.249 170.926.866 240.453.492 69.526.625 Persentase 7,60 9,67 11,64 71,09 100,00 28,91 Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Dari total 69,526 triliun kontribusi UMKM terhadap PDRB Kabupaten Bogor, sebesar Rp 11,830 triliun merupakan kontribusi dari sektor primer, Rp 28,393 triliun dari sektor sekunder, dan Rp 29,302 triliun dari sektor tersier. Dengan demikian, berdasarkan persentasenya, peran UMKM sektor tersier memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 42,15 persen dari total PDRB UMKM. Banyaknya jumlah UMKM menuntut pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan peluang ini sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi angka pengangguran sekaligus sebagai upaya peningkatan roda pembangunan ekonomi. Tabel 2.28 Jumlah Unit Usaha Menurut Skala Usaha dan Lapangan Usaha Tahun 2019 Lapangan Usaha Mikro 2019 Kecil 2019 Menengah 2019 Besar 2019 Jumlah 2019 A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 132.835 1.961 193 11 135.000 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 58 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Lapangan Usaha Mikro 2019 Kecil 2019 Menengah 2019 Besar 2019 Jumlah 2019 B Pertambangan dan Penggalian 830 50 9 54 943 C Industri Pengolahan 24.251 3.580 1.615 308 29.754 D Pengadaan Listrik dan Gas 189 77 8 10 284 E Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 673 79 45 5 802 F Konstruksi 18.777 2.913 1.331 152 23.173 G Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 137.502 10.059 1.081 206 148.848 H Transportasi dan Pergudangan 61.759 3.338 40 14 65.151 I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 61.431 3.029 651 81 65.192 J Informasi dan Komunikasi 232.466 12.312 330 8 245.116 K Jasa Keuangan dan Asuransi 1.068 172 70 68 1.378 L Real Estate 14.674 1.596 252 93 16.615 M,N Jasa Perusahaan 3.363 553 195 209 4.320 O Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 7.665 1.006 108 12 8.791 P Jasa Pendidikan 5.241 660 172 57 6.130 Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 1.347 186 20 19 1.572 R,S,T,U Jasa lainnya 14.266 1.722 117 56 16.161 Produk Domestik Regional Bruto 718.337 43.293 6.237 1.363 769.230 Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016- 2036, sebagaimana terlihat dalam gambar peta bahwa Sebaran Zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Zonasi Industri Kecil tersebar pada Zonasi Peruntukan Ruang Perdesaan (PD) dan Peruntukan Ruang Perkotaan (PP) sebagai berikut : Sumber : RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 59 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Gambar 2.21 Sebaran Zonasi Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Zonasi Industri Kecil Berdasarkan dokumen pengembangan komoditas UMK unggulan Kecamatan Tahun 2014 dan 2015, bahwa rencana pengembangan UMK unggulan dengan 1). Meningkatkan pengembangan produk UMK, 2). Meningkatkan SDM dan kelembagaan, 3). Meningkatkan pemasaran dan kemitraan dan 4). Meningkatkan sarana dan prasarana UMK. Tabel 2.29 Pembagian Kluster Komoditas Unggulan Sekunder UMK Unggulan No. Kecamatan Kluster Komoditas Unggulan Sekunder (UMK) 1 Pamijahan, Tenjolaya, Ciawi, Cisarua, Sukaraja, Megamendung, Cigombong, Cigudeg, Tajurhalang, Tenjo, Rumpin, Gunung Sindur, Jonggol, Cariu, Parung, Parung Panjang, Rancabungur. Aneka Makanan 2 Bojonggede, Cibinong, Dramaga, Cileungsi, Sukamakmur, Babakan Madang Aneka Minuman 3 Caringin, Cijeruk, Kemang, Ciomas dan Tamansari, Cibungbulang Alas Kaki 4 Klapanunggal Kerajinan/Boneka 5 Gunung Putri Kerajinan/Sangkar Burung 6 Ciampea Kerajinan/Tas 7 Citeureup Kerajinan/Logam 8 Jasinga, Tanjungsari Kerajinan/Kayu 9 Ciseeng, Nanggung Kerajinan/Logam 10 Sukajaya Konveksi 11 Leuwisadeng dan Leuwiliang Bata Merah Sumber : Dokumen Pengembangan Komoditas UMK Unggulan Kecamatan, Bappeda Tahun 2014 dan 2015 9) Pengembangan Perdagangan Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor perekonomian yang ikut menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen- komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 60 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar. Sarana perdagangan terbagi ke dalam 11 kategori jenis usaha yang menyumbang pendapatan atau nilai tambah yang cukup besar terhadap PDRB. Sampai dengan tahun 2020 telah terbangun beragam sarana perdagangan sebagai berikut : Tabel 2.30 Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Bogor sampai dengan Tahun 2020 No Jenis Sarana Perdagangan Jumlah Satuan 1 Pasar Tradisional 29 Pasar 2 Pasar Desa 48 Pasar 3 Pusat Perbelanjaan 7 Unit 4 Supermarket 15 Unit 5 Minimarket 988 Unit 6 Agen LPG 70 Agen 7 Pertokoan/Ruko 450 Unit 8 SPBE 19 Unit 9 Kios Distributor Pupuk 10 Unit 10 Pengecer Pupuk 152 Unit 11 SPBU 118 Unit Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020 Peranan pasar tradisional dan pasar desa dalam mendukung pencapaian PDRB sangat berpengaruh. Demi mendorong gerakan bela beli produk UMKM/IKM, Dinas Perdagangan dan Perindustrian sebagai leading sector pembangunan pasar mendorong masyarakat untuk berbelanja di pasar. Sampai tahun 2020 telah terbangun 29 unit pasar tradisional di 28 Kecamatan serta 48 unit pasar desa di 27 kecamatan di Kabupaten Bogor. Tabel 2.31 Rekapitulasi Sarana Perdagangan Pasar Tradisional di Kabupaten Bogor NO. URAIAN LUAS BANGUNAN LUAS TANAH 1 Pasar Cibinong (Kelurahan Cirimekar) 80,150 m² 10,423 m² 2 Pasar Cileungsi (Desa Cileungsi Kidul) 21,300 m² 29,025 m² 3 Pasar Citeureup I (Desa Citeureup) 10,000 m² 17,000 m² 4 Pasar Citeureup II (Desa Citeureup) 4,760 m² 9,472 m² 5 Pasar Cariu (Desa Cariu) 5,845 m² 11,520 m² 6 Pasar Cisarua (Desa Citeko) 8,000 m² 12,000 m² Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 61 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO. URAIAN LUAS BANGUNAN LUAS TANAH 7 Pasar Parungpanjang (Desa Parungpanjang) 10,004 m² 16,038 m² 8 Pasar Leuwiliang (Desa Leuwiliang) 11,466 m² 21,714 m² 9 Pasar Ciomas (Desa Laladon) 998 m² 8,300 m² 10 Pasar Ciawi (Desa Ciawi) 810 m² 1,050 m² 11 Pasar Jasinga (Desa Sipak) 6,728 m² 18,000 m² 12 Pasar Ciampea (Desa Ciampea) - 6,000 m² 13 Pasar Parung (Desa Waru) 43,677 m² 48,525 m² 14 Pasar Sukaraja (Desa Cijujung) 1,800 m² 4,200 m² 15 Pasar Cigombong (Desa Cigombong) 2,000 m² 4,821 m² 16 Pasar Rumpin (Desa Cicangkal) 7,000 m² 10,918 m² 17 Pasar Bojong Gede (Desa Pabuaran) 3,705 m² 5,500 m² 18 Pasar Cigudeg (Desa Cicopong) 4,025 m² 7,472 m² 19 Pasar Ciseeng (Desa Parigi Mekar) 1,367 m² 8,050 m² 20 Pasar Gunung Sindur (Desa Gunung Sindur) 3,500 m² 4,000 m² 21 Pasar Caringin (Desa Ciderum) 2,200 m² 4,180 m² 22 Pasar Pamijahan (Desa Cimayang) 3,705 m² 5,500 m² 23 Pasar Nanggung (Desa Nanggung) 1,500 m² 5,562 m² 24 Pasar Kemang (Desa Kemang) 1,500 m² 3,000 m² 25 Pasar Leuwisadeng (Desa Leuwisadeng) 1,500 m² 3,000 m² 26 Pasar Tenjo (Desa Tenjo) 1,800 m² 4,429 m² 27 Pasar Cijeruk (Desa Cipelang) 620 m² 5,438 m² 28 Pasar Babakanmadang (Desa Sumurbatu) 765 m² 3,000 m² 29 Pasar Tamansari (Desa Sirnagalih) 620 m² 2,978 m² Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020 Tabel 2.32 Rekapitulasi Sarana Perdagangan Pasar Desa di Kabupaten Bogor NO. NAMA PASAR DESA KECAMATAN LUAS TANAH (m²) 1 Pasar Bojonggede Bojong Bojonggede 1.400 2 Pasar Cimanggis Cimanggis Bojonggede - 3 Pasar Ciomas Ciomas Ciomas 1.200 4 Pasar Sabtu Situ Udik Cibungbulang 1.000 5 Pasar Desa Mampir Mampir Cileungsi 1.450 6 Pasar Gandoang Gandoang Cileungsi 1.400 7 Pasar Tajur Tajur Citeureup 800 8 Pasar Sabtu Sirnarasa Tanjungsari 900 9 Pasar Minggu Selawangi Tanjungsari 5.000 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 62 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO. NAMA PASAR DESA KECAMATAN LUAS TANAH (m²) 10 Pasar Pamipirin Tanjungrasa Tanjungsari 7.000 11 Pasar Rebo Pasir Tanjung Tanjungsari 1.650 12 Pasar Caringin Caringin Caringin 1.700 13 Pasar Rengasjajar Rengasjajar Cigudeg 3.500 14 Pasar Tegalega Tegalega Cigudeg - 15 Pasar Selasa Ciampea Udik Ciampea 3.500 16 Pasar Dramaga Dramaga Dramaga 1.000 17 Pasar Bojongkulur Bojongkulur Gunung Putri 2.950 18 Pasar Wanaherang Wanaherang Gunung Putri 2.000 19 Pasar Sukanegara Sukanegara Jonggol 4.100 20 Pasar Singasari Singasari Jonggol - 21 Pasar Curug Curug Jasinga 500 22 Pasar Bagoang Bagoang Jasinga - 23 Pasar Koleang Koleang Jasinga 5.000 24 Pasar Nambo Nambo Klapanunggal 700 25 Pasar Cikahuripan Cikahuripan Klapanunggal 2.150 26 Pasar Puraseda Puraseda Leuwiliang 730 27 Pasar Sadeng Kolot Sadeng Kolot Leuwiliang 2.000 28 Pasar Sukamanah Sukamanah Megamendung 1.324 29 Pasar Cipayung Girang Cipayung Girang Megamendung 3.000 30 Pasar Cibeber Curug Bitung Nanggung 8.600 31 Pasar Rebo Bantar Karet Nanggung 1.702 32 Pasar Gobang Gobang Rumpin 5.000 33 Pasar Kampung Sawah Kampung Sawah Rumpin 8.750,94 34 Pasar Bantarjaya Bantarjaya Rancabungur - 35 Pasar Sukamakmur Sukamakmur Sukamakmur 3.815 36 Pasar Cikeas Cikeas Sukajaya - 37 Pasar Pasir Madang Pasir Madang Sukajaya 2.800 38 Pasar Harkat Jaya Harkat Jaya Sukajaya 500 39 Pasar Sipayung Sipayung Sukajaya - 40 Pasar Tajurhalang Tajurhalang Tajurhalang - 41 Pasar Rebo Bojong Tenjo 1.000 42 Pasar Tenjo Tenjo Tenjo 4.520 43 Pasar Batok Batok Tenjo 5.000 44 Pasar Tenjolaya Tapos 1 Tenjolaya 2.700 45 Pasar Cibitung Tengah Cibitung Tengah Tenjolaya 4.000 46 Pasar Ciasmara Ciasmara Pamijahan 981 47 Pasar Pamijahan Pamijahan Pamijahan 1.000 48 Pasar Jagabaya Jagabaya Parung Panjang 1.000 Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 63 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka menjaga keseimbangan pertumbuhan pelaku usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah maupun usaha besar dari perkembangan usaha bidang ritel serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh perorangan atau kelompok tertentu yang dapat merugikan pedagang pasar tradisional dan warung kelontong, perlu dilakukan penghentian sementara izin usaha toko modern untuk usaha minimarket, telah ditetapkan Peraturan Bupati Nomor 63 tahun 2017 tentang Penghentian Sementara Penerbitan Izin Usaha Toko Modern untuk Minimarket yang meliputi wilayah 20 kecamatan. Sampai dengan tahun 2020, jumlah minimarket di Kabupaten Bogor adalah sebanyak 988 yang tersebar di 40 kecamatan. Dari jumlah tersebut, terdapat 3 kecamatan yang memiliki jumlah minimarket di atas 100 toko, yaitu Kecamatan Cibinong (112), Cileungsi (104) dan Gunung Putri (111), terdapat 8 kecamatan yang memiliki jumlah minimarket di atas 30 toko dan terdapat 20 kecamatan yang memiliki jumlah minimarket di bawah 10 toko. Tabel 2.33 Data Minimarket di Kabupaten Bogor NO. KECAMATAN JUMLAH MINIMARKET 1 Babakan Madang 34 2 Bojonggede 72 3 Caringin 21 4 Cariu 9 5 Ciampea 18 6 Ciawi 21 7 Cibinong 112 8 Cibungbulang 17 9 Cigombong 17 10 Cigudeg 14 11 Cijeruk 10 12 Cileungsi 104 13 Ciomas 36 14 Cisarua 19 15 Ciseeng 10 16 Citeureup 36 17 Dramaga 9 18 Gunung Putri 111 19 Gunung Sindur 20 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 64 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO. KECAMATAN JUMLAH MINIMARKET 20 Jasinga 14 21 Jonggol 38 22 Kemang 20 23 Klapanunggal 23 24 Leuwiliang 13 25 Leuwisadeng 11 26 Megamendung 16 27 Nanggung 6 28 Pamijahan 8 29 Parung 18 30 Parung Panjang 30 31 Rancabungur 7 32 Rumpin 11 33 Sukajaya 2 34 Sukamakmur 4 35 Sukaraja 32 36 Tajurhalang 17 37 Tamansari 15 38 Tanjungsari 7 39 Tenjo 3 40 Tenjolaya 3 Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020 Pada tahun 2020 telah dibangun rest area Gunung Mas untuk menampung Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan puncak. Pembangunan rest area ini terealisasi atas kesepakatan bersama antara Kementerian PUPR, PT. Perkebunan Nusantara VIII dan Pemerintah Kabupaten Bogor tentang Penataan Kawasan Puncak Kabupaten Bogor untuk Penanganan Kawasan Strategis Nasional dengan Nomor 05/PKS/SJ/2019, 119/18/KB/KS/V/2019, KB/111.5/461/V/2019, dengan luas lahan yang diperuntukan ± 7 Ha dan jumlah kios terbangun sebanyak 448 kios. Pada tahun 2021 pembangunan kios rest area dilanjutkan sebanyak 68 kios, sehingga total kios yang ada di rest area sebanyak 516 kios. Selain mengatur sarana perdagangan, pengawasan pupuk bersubsidi juga menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan dan Perindustrian, dengan mengawasi alokasi pendistribusian pupuk bersubsidi melalui 11 distributor/agen. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 65 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Selain sarana perdagangan, retribusi pengujian alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) merupakan salah satu jenis retribusi daerah yang cukup potensial untuk dikembangkan. UTTP juga memiliki prospek yang dapat diandalkan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bogor. Tabel 2.34 Potensi Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya URAIAN Potensi QTY Tarif Satuan (Rp) Nilai (Rp) Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya Jenis UTTP Tera/Tera Ulang: - Pompa Ukur BBM 1.250 Unit 125.000 156.250.000 - Meter Air 12.000 Unit 6.000 72.000.000 - Meter Arus 80 Unit 175.000 14.000.000 - KWH Meter 1.212.000 Unit 1.400 1.696.800.000 - Timbangan Jembatan 185 Unit 380.000 70.300.000 - Batching Plant 56 Unit 150.000 8.400.000 - Timbangan LPG 278 Unit 50.000 13.900.000 - Timbangan Elektronik 4.500 Unit 78.000 351.000.000 - Timbangan CB 141 Unit 53.000 7.473.000 - Timbangan Bobot Ingsut 167 Unit 27.000 4.509.000 - Timbangan Meja (Non Pasar) 500 Unit 6.000 3.000.000 - Timbangan Pegas 575 Unit 3.500 2.012.500 - Neraca Obat 250 Unit 10.000 2.500.000 - Anak Timbangan Kelas M2/M3 2.775 Unit 800 2.220.000 - Anak Timbangan Kelas M1/F 2.750 Unit 1.300 3.575.000 - Tutsida 35 Unit 700.000 24.500.000 - Timbangan Meja (Pasar) 6.000 Unit 6.000 36.000.000 - Timbangan Cepat 177 Unit 3.500 619.500 - Neraca Emas 80 Unit 10.000 800.000 - Ukuran Panjang 51 Unit 4.000 204.000 - Dacin Logam 176 Unit 2.500 440.000 - Timbangan Ban Berjalan 10 Unit 450.000 4.500.000 Retribusi Pengujian Barang dalam Keadaan Terbungkus - Pengujian BDKT 500 Unit 50.000 25.000.000 1.244.536 2.500.003.000 Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 66 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 10) Pengembangan Industri Dalam mendukung pengembangan industri di Kabupaten Bogor, jumlah investasi pada tahun 2016 – 2019 dapat dilihat pada tabel 2.35. Tabel 2.35 Investasi Industri Menengah di Kabupaten Bogor Tahun 2016-2019 No Jenis Industri Menengah Investasi 2016 2017 2018 2019 1 Industri logam 644.645.292.378 676.833.236.603 691.401.055.078 691.401.055.078 2 Industri mesin 164.402.201.200 166.717.549.200 166.717.549.200 166.717.549.200 3 Industri Alat Angkut 151.806.202.583 153.626.202.583 153.626.202.583 153.626.202.583 4 Industri Elektronika 194.694.732.721 197.868.673.721 198.251.263.727 200.251.263.727 5 Industri tekstil dan produk tekstil 281.788.822.015 290.727.474.535 303.254.238.535 308.254.238.535 6 Industri Aneka 25.563.848.000 25.563.848.000 25.563.848.000 27.063.848.000 7 Industri barang dari kulit 23.543.853.000 23.543.853.000 23.543.853.000 23.543.853.000 8 Industri kimia dan barang kimia 356.899.597.602 395.588.208.895 414.630.461.593 414.630.461.593 9 Industri plastik dan barang plastik 402.383.987.308 408.969.441.930 412.390.722.730 412.390.722.730 10 Industri karet dan barang karet 369.618.799.410 369.618.799.410 372.147.699.410 372.147.699.410 11 Industri kertas dan barang kertas 69.637.895.665 76.452.575.915 76.452.575.915 76.452.575.915 12 Industri bahan bangunan dan bahan galian 102.813.324.600 102.813.324.600 102.813.324.600 102.813.324.600 13 Industri agro 1.059.239.573.712 1.081.683.559.873 1.114.835.228.067 1.116.835.228.067 14 Industri hasil hutan 332.553.280.493 335.931.978.758 335.931.978.758 335.931.978.758 JUMLAH 4.179.591.410.687 4.305.938.727.023 4.391.560.001.196 4.406.060.001.196 Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor, 2019 Industri di Kabupaten Bogor terbagi menjadi dua sektor, yaitu sektor industri kecil dan sektor industri menengah dan besar. Adapun rincian jumlah unit usaha dan serapan tenaga kerja industri kecil dapat dilihat pada tabel 2.36 dan 2.37. Tabel 2.36 Jumlah Unit Usaha Industri Kecil (Formal) No Industri Kecil Jumlah Unit Usaha 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 1 Industri logam 192 194 194 196 198 198 198 2 Industri mesin 80 80 80 80 80 80 80 3 Industri alat angkut 54 55 56 56 58 58 60 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 67 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Industri Kecil Jumlah Unit Usaha 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 4 Industri elektronika 15 15 16 16 16 16 16 5 Industri tekstil dan produk tekstil 400 405 405 405 405 405 407 6 Industri aneka 22 32 35 35 35 35 37 7 Industri barang dari kulit 161 161 161 162 162 163 163 8 Industri kimia dan barang kimia 93 93 99 99 102 102 103 9 Industri plastik dan barang plastik 32 35 35 37 37 37 38 10 Industri karet dan barang karet 6 7 7 9 10 10 10 11 Industri kertas dan barang kertas 102 103 103 103 103 103 103 12 Industri bahan bangunan dan dan bahan galian 50 50 51 51 51 51 51 13 Industri agro 394 441 444 449 454 454 458 14 Industri hasil hutan 202 203 205 205 205 205 206 JUMLAH 1.803 1.874 1.891 1.903 1.916 1.917 1.930 Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020 Tabel 2.37 Jumlah Serapan Tenaga Kerja Industri Kecil (Formal) No Industri Kecil Serapan Tenaga Kerja 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 1 Industri Logam 1.989 1.989 2.008 2.033 2.033 2.033 2 Industri mesin 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 1.144 3 Industri Alat Angkut 538 558 558 588 588 618 4 Industri Elektronika 55 70 70 70 70 70 5 Industri tekstil dan produk tekstil 8.651 8.651 8.651 8.651 8.651 8.731 6 Industri Aneka 246 263 263 263 263 290 7 Industri barang dari kulit 3.556 3.556 3.561 3.561 3.573 3.573 8 Industri kimia dan barang kimia 292 325 325 359 359 389 9 Industri plastik dan barang plastik 156 156 174 174 174 205 10 Industri karet dan barang karet 55 55 69 79 79 79 11 Industri kertas dan barang kertas 223 223 223 223 223 233 12 Industri bahan bangunan dan dan bahan galian 245 250 250 250 250 250 13 Industri agro 3.162 3.173 3.196 3.250 3.250 3.400 14 Industri hasil hutan 1.408 1.425 1.425 3.250 3.250 3.325 JUMLAH 21.720 21.838 21.917 23.895 23.907 24.340 Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020 Adapun rincian jumlah unit usaha dan serapan tenaga kerja industri menengah dapat dilihat pada tabel 2.38 dan 2.39. Tabel 2.38 Jumlah Unit Usaha Industri Menengah (Formal) NO INDUSTRI MENENGAH BESAR JUMLAH UNIT USAHA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Industri logam 151 158 161 165 166 167 2 Industri mesin 42 43 43 45 45 45 3 Industri alat angkut 56 58 59 60 60 60 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 68 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO INDUSTRI MENENGAH BESAR JUMLAH UNIT USAHA 2014 2015 2016 2017 2018 2019 4 Industri elektronika 34 37 39 40 41 42 5 Industri tekstil dan produk tekstil 104 111 113 116 117 119 6 Industri aneka 13 13 13 13 13 14 7 Industri barang dari kulit 23 23 23 23 23 23 8 Industri kimia dan barang kimia 108 115 119 127 132 132 9 Industri plastik dan barang plastik 78 81 86 87 88 88 10 Industri karet dan barang karet 21 24 24 24 25 25 11 Industri kertas dan barang kertas 25 25 25 26 26 26 12 Industri bahan bangunan dan bahan galian 50 50 54 54 54 54 13 Industri agro 219 240 273 278 281 282 14 Industri hasil hutan 121 121 123 124 124 125 JUMLAH 1,045 1.099 1.155 1.182 1.195 1.202 Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020 Tabel 2.39 Jumlah Serapan Tenaga Usaha Industri Menengah (Formal) No Industri Menengah Besar Jumlah Tenaga Kerja 2014 2015 2016 2017 2018 2019 1 Industri Logam 9.738 10.006 10.072 10.307 10.377 10.380 2 Industri mesin 2.594 2.626 2.626 2.661 2.661 2.661 3 Industri Alat Angkut 8.217 8.356 8.474 8.511 8.511 8.511 4 Industri Elektronika 5.822 6.400 6.469 6.484 6.492 6.500 5 Industri tekstil dan produk tekstil 26.759 28.287 28.731 29.298 29.353 29.370 6 Industri Aneka 2.526 2.526 2.526 2.526 2.526 2.528 7 Industri barang dari kulit 2.598 2.619 2.619 2.619 2.619 2.619 8 Industri kimia dan barang kimia 3.234 3.853 4.144 4.446 4.546 4.546 9 Industri plastik dan barang plastik 4.637 4.824 5.410 285 434 434 10 Industri karet dan barang karet 1.749 1.820 1.820 1.820 1.840 1.840 11 Industri kertas dan barang kertas 766 766 766 921 921 921 12 Industri bahan bangunan dan bahan galian 2.756 2.756 2.928 2.928 2.928 2.928 13 Industri agro 14.704 15.748 16.600 16.787 17.048 17.055 14 Industri hasil hutan 8.722 8.722 9.068 9.115 9.115 9.120 JUMLAH 94,822 99.309 102.253 98.708 99.371 99.413 Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2020 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan kondisi umum kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari indikator kinerja pembangunan secara keseluruhan. Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kondisi kesejahteraan di Kabupaten Bogor adalah melalui pengukuran pencapaian Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 69 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR indikator-indikator yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Adapun komponen-komponen indikator sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut : Pertumbuhan PDRB Dalam proses pembangunan wilayah, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu target utama. Sehingga untuk mendukungnya dilakukan perencanaan yang diimplementasikan dalam berbagai bentuk kegiatan yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu sendiri. Oleh karena itu, dengan melihat Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan ekonomi dapat menggambarkan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor Gambar 2.22 Perkembangan PDRB Kabupaten Bogor 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 110,69 117,34 124,49 131,76 139,56 148,20 156,87 154,10 135,88 151,29 168,08 184,25 200,90 219,24 237,20 236,15 PDRB (TRILIUN) Harga Konstan Harga Berlaku Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 70 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Berdasarkan data yang disajikan pada gambar di atas, diketahui bahwa PDRB Kabupaten Bogor pada periode tahun 2013-2019 selalu mengalami peningkatan, baik PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Capaian PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2019 meningkat sebesar Rp 17,96 triliun dibandingkan dengan tahun 2018. Sedangkan capaian PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019 meningkat sebesar Rp 8,66 triliun dibandingkan dengan tahun 2018. Diketahui bahwa PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Bogor mencapai Rp 240,45 trilyun, atau mengalami peningkatan sebesar 8,53 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp 221,55 trilyun. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar 5,36 persen, yaitu dari Rp 148,96 trilyun pada tahun 2018 naik menjadi Rp 156,94 trilyun pada tahun 2019. Namun khusus untuk tahun 2020, PDRB Kabupaten Bogor baik PDRB atas dasar harga berlaku, maupun atas dasar harga konstan mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi akibat adanya pandemi Covid-19 yang mengharuskan Pemerintah memberlakukan pembatasan aktivitas kegiatan masyarakat, sehingga menimbulkan kerugian ekonomi secara nasional. Adapun capaian PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku sebesar 236,15 triliun rupiah dan capaian PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga konstan sebesar 154,10 triliun rupiah. Hal ini berarti capaian PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku mengalami penurunan sebesar 4,30 triliun rupiah dari tahun sebelumnya, sedangkan capaian PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga konstan mengalami penurunan sebesar 2,84 triliun rupiah dari tahun sebelumnya. Sebagaimana diketahui bahwa nilai dan kontribusi sektor usaha dalam PDRB terdiri dari 17 (tujuh belas) sektor usaha yang dikelompokkan menjadi tiga sektor, yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Adapun nilai dan kontribusi sektor usaha dalam PDRB di Kabupaten Bogor setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang didominasi oleh kelompok sektor sekunder. Mengenai perkembangan nilai dan kontribusi sektor usaha dalam PDRB atas dasar harga konstan tahun 2013-2020 disajikan secara rinci pada tabel di bawah ini. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 71 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.40 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 atas Dasar Harga Konstan (Triliun) Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka Tahun 2017, 2020 dan 2021, BPS 2021 No. Sektor 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 6.01 5.43 6.15 5.24 6.40 5.14 6.68 5.07 6.87 4.92 7.03 4.74 7.17 4.57 7.23 4.69
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.12 0.11 0.13 0.11 0.14 0.11 0.15 0.11 0.16 0.12 0.17 0.12 0.18 0.12 0.20 0.13
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 14.41 13.02 15.14 12.90 15.88 12.76 16.58 12.59 17.33 12.42 18.02 12.16 19.25 12.27 18.42 11.96 8. Transportasi dan Pergudangan 3.21 2.90 3.47 2.95 3.81 3.06 4.14 3.14 4.46 3.19 4.82 3.25 5.22 3.32 5.15 3.34 9. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 2.66 2.41 2.81 2.40 3.04 2.44 3.31 2.51 3.59 2.57 3.84 2.59 4.04 2.57 3.66 2.38
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 1.92 1.74 1.93 1.64 2.05 1.65 2.11 1.60 2.21 1.58 2.25 1.52 2.28 1.46 2.24 1.45
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.46 0.42 0.56 0.48 0.65 0.53 0.72 0.55 0.79 0.56 0.85 0.57 0.90 0.58 0.84 0.55
Kontribusi tertinggi terhadap PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga konstan pada tahun 2020 adalah sektor industri pengolahan dengan kontribusi sebesar 54,04 persen, sedangkan kontribusi yang terkecil terhadap PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga konstan pada tahun 2020 adalah sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang dengan kontribusi sebesar 0,13 persen. Selanjutnya, perkembangan nilai dan kontribusi sektor usaha dalam PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2013-2020 disajikan secara rinci pada tabel berikut. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 73 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.41 Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 atas Dasar Harga Berlaku (Triliun) Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka Tahun 2017, 2020 dan 2021, BPS 2021 No. Sektor 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % (Rp) % 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 7.46 5.49 8.16 5.39 9.09 5.41 10.08 5.47 10.73 5.34 11.60 5.29 12.47 5.26 12.73 5.39
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0.14 0.10 0.15 0.10 0.17 0.10 0.20 0.11 0.24 0.12 0.27 0.12 0.30 0.13 0.33 0.14
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 18.79 13.83 20.16 13.33 21.85 13.00 23.50 12.75 25.42 12.65 27.02 12.32 29.18 12.30 28.49 12.06
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 3.40 2.50 3.81 2.52 4.29 2.55 4.83 2.62 5.46 2.72 5.98 2.73 6.49 2.73 6.08 2.58
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2.21 1.62 2.35 1.55 2.72 1.62 2.91 1.58 3.21 1.60 3.45 1.57 3.54 1.49 3.53 1.49
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0.52 0.38 0.63 0.41 0.79 0.47 0.91 0.49 1.03 0.51 1.11 0.51 1.21 0.51 1.15 0.49
Selanjutnya mengenai laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan sektor usaha, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan tahun 2013-2020 disajikan secara rinci dalam tabel berikut ini. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 75 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.42 Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Bogor Atas Dasar Harga Berlaku (Hb) dan Harga Konstan (Hk) Tahun 2013-2020 (%) No. Sektor 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 HB HK HB HK HB HK HB HK HB HK HB HK HB HK HB HK 1. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan 18.76 6.62 9.33 2.40 11.46 3.98 10.94 4.48 6.45 2.82 8.05 2.33 7.54 1.97 2.02 0.80
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 11.91 3.75 4.12 3.25 15.59 9.88 17.10 7.11 19.23 7.72 13.52 5.65 11.99 6.64 10.88 9.11
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 21.93 9.94 7.32 5.04 8.36 4.91 7.56 4.42 8.17 4.52 6.29 3.98 8.00 6.83 -2.37 -4.32
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 16.70 9.50 12.24 5.49 12.65 8.20 12.52 8.72 13.12 8.49 9.41 7.06 8.46 5.11 -6.23 -9.27
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2.43 -2.12 6.41 0.19 15.97 6.46 6.74 3.05 10.56 4.63 7.24 1.56 2.80 1.70 -0.40 -1.89
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 11.62 6.68 21.12 20.15 25.96 17.35 15.30 10.10 13.27 9.08 8.18 7.72 8.98 6.56 -5.20 -6.83
Laju pertumbuhan ekonomi dengan penerapan SNA 2008 dan tahun dasar 2010, berdasarkan time series dari tahun 2013-2020, terlihat bahwa secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor berada pada kisaran 5-6 persen. Indikator Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) secara teknis merupakan pertumbuhan dari volume produk yang dihasilkan pada tahun 2019 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif yang ditandai oleh pertumbuhan sebesar 5,85 persen, atau menurun 0,34 persen dari tahun 2018 sebesar 6,19 persen. Namun demikian pertumbuhan tersebut masih di atas capaian LPE Jawa Barat yang hanya mencapai 5,07 persen atau terpaut 0,83 persen, dan capaian LPE Nasional yang hanya mencapai 4,96 persen atau terpaut 0,94 persen. Khusus tahun 2020, Laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami kontraksi yang terjadi secara nasional akibat dari pandemi Covid-19. Adapun capaian LPE Kabupaten Bogor tahun 2020 tercatat sebesar -1,77 persen. Namun demikian capaian LPE Kabupaten Bogor masih di atas capaian LPE Jawa Barat yang hanya mencapai -2,44 persen dan LPE Nasional yang hanya mencapai -2,19 persen. Mengenai data capaian LPE Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional tahun 2013-2020 sebagaimana dimaksud divisualisasikan melalui gambar berikut. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 77 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 Gambar 2.23 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat dan Indonesia Tahun 2013-2020 (%) Laju Inflasi Inflasi merupakan gambaran kondisi makro perekonomian suatu daerah. Hal tersebut dikarenakan inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat dan pola investasi. Jika semakin tinggi tingkat inflasi maka daya beli masyarakat akan semakin turun, sehingga investasi pun akan terhambat. Kondisi demikian tentunya dapat berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Laju inflasi Kabupaten Bogor cenderung mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tercatat dalam inflasi tahunan Kabupaten Bogor tahun 2011-2019 (Jan-Sept) berada pada kisaran 2 persen sampai dengan 8 persen per tahun. Penjelasan mengenai laju inflasi Kabupaten Bogor yang fluktuatif sebagaimana dimaksud dijabarkan melalui gambar berikut ini : 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 6,19 5,85 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 78 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Gambar 2.24 Nilai Inflasi Rata-rata Kabupaten Bogor Tahun 2013-2019 (Jan-Sept) Berdasarkan data pada gambar 2.24, diketahui bahwa laju inflasi tertinggi di Kabupaten Bogor terjadi pada tahun 2013 dengan capaian 8,51 persen. Walaupun demikian, nilai tersebut masih digolongkan sebagai inflasi ringan karena masih di bawah 10 persen per tahun. Kemudian pada tahun 2014, inflasi mengalami penurunan menjadi 7,04 persen, dan pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 2,89 persen atau menguat sebesar 4,15 persen. Sedangkan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 mengalami peningkatan yang berturut-turut sebesar 3,02 persen dan 4,26 persen. Selanjutnya pada tahun 2018 penurunan mencapai 3,21 persen dan pada tahun 2019 (Jan-Sept) laju inflasi Kabupaten Bogor tercatat kembali mengalami penurunan hingga mencapai 2,29 persen atau menguat 0,92 persen. Berdasarkan inflasi tahun kalender dari bulan Januari sampai dengan bulan September tahun 2019, diketahui bahwa nilai inflasi Kabupaten Bogor hanya sebesar 2,29 persen. Nilai tersebut lebih rendah daripada nilai inflasi Gabungan 7 (tujuh) kota di Jawa Barat yang mencapai 2,70 persen. Namun jika dibandingkan dengan nilai inflasi nasional yang mencapai 2,20 persen, nilai inflasi Kabupaten Bogor masih lebih tinggi 0,09 persen dari nilai inflasi nasional. 8,51 7,04 2,89 3,02 4,26 3,21 2,29 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 INFLASI Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 79 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.43 Inflasi Tahun Kalender Gabungan 7 Kota di Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2019 (Tahun 2012=100) Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 Jika dilihat data pada tabel di atas, diketahui bahwa inflasi tertinggi di Kabupaten Bogor terjadi pada bulan Agustus yang mencapai 2,73 persen. Kondisi yang sama dialami juga oleh nilai inflasi Gabungan Jawa Barat yang mencapai 2,95 persen dan nilai inflasi Nasional yang mencapai 2,48 persen, sedangkan inflasi terendah di Kabupaten Bogor terjadi pada bulan Februari yaitu deflasi sebesar -0,01 persen. Hal serupa dialami juga oleh nilai inflasi Gabungan Jawa Barat dan Nasional yang masing-masing sebesar 0,28 persen dan 0,24 persen. PDRB per Kapita PDRB per kapita merupakan indikator yang paling umum digunakan untuk menggambarkan ukuran standar hidup dan tingkat kemakmuran suatu daerah. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah, maka tingkat kesejahteraan di wilayah bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. PDRB per kapita dapat dijadikan pendekatan untuk indikator pendapatan per kapita. PDRB per kapita merupakan hasil pembagian antara PDRB suatu daerah dengan jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 80 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR satu orang penduduk. Angka PDRB per kapita menunjukan angka pendapatan yang diterima oleh masing-masing penduduk. Namun demikian, tidak seluruh pendapatan tersebut dinikmati oleh penduduk suatu daerah tetapi ada sebagian yang dibawa oleh penduduk daerah lain. Penjabaran mengenai pertumbuhan nilai PDRB per kapita Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku dan harga konstan dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sumber : Kabupaten Bogor Dalam Angka 2021, diolah Gambar 2.25 PDRB per Kapita Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 Berdasarkan data pada gambar di atas, diketahui bahwa PDRB per kapita Kabupaten Bogor tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 mengalami tren yang positif. Adapun untuk PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2020 indikator ini mengalami peningkatan menjadi 43,51 juta rupiah dan 28,39 juta rupiah untuk harga konstan. Indeks Gini Indeks gini merupakan salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Indeks gini dinyatakan dalam bentuk rasio yang nilainya antara 0 dan 1, dimana nilai 0 menunjukkan pemerataan yang sempurna di mana semua nilai sama. Sedangkan nilai 1 menunjukkan ketimpangan yang paling tinggi, yaitu satu orang menguasai semuanya sedangkan yang lainnya nihil. Adapun data Indeks gini Kabupaten Bogor tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 diuraikan melalui tabel berikut ini. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 81 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.44 Indeks Gini di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Indeks Gini 0,38 0,39 0,42 0,40 0,38 0,42 0,40 0,38 Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018 dan BPS Perlu diketahui bahwa Indeks gini dengan nilai rasio mencapai 0,40 sudah mendekati titik rawan. Karena jika Indeks gini sudah mencapai nilai rasio 0,50, artinya telah mulai terjadi ketimpangan pendapatan yang dirasakan oleh masyarakat. Hal tersebut berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial yang dapat memicu terjadinya kerusuhan, sehingga mengakibatkan ketidakstabilan politik dan ekonomi. Jika melihat dari proses pembentukan nilai koefisien rasio gini yang membutuhkan waktu yang sangat lama, maka indikator ini tidak dapat ditetapkan menjadi target tahunan. Oleh karena itu, untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh digunakan indikator persentase penduduk di atas garis kemiskinan agar dapat ditetapkan target setiap tahunnya. Indeks Ketimpangan Williamson Untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar kecamatan yang terjadi pada suatu wilayah, dapat dianalisis dengan mengunakan indeks ketimpangan regional (regional in equality) yang dinamakan indeks ketimpangan Williamson. Rumus Indeks Williamson adalah : 𝐼𝑤 = √∑ (𝑦 𝑖𝑖 − 𝑦̅) 2 ( 𝑓𝑖 𝑛 ) 𝑦̅ Dimana: IW= nilai indeks Williamson 𝑦𝑖 = PDRB per kapita Kecamatan-i 𝑦̅= PDRB per kapita Kabupaten 𝑓𝑖 = Jumlah Penduduk Kecamatan-i n= Jumlah Penduduk Kabupaten i = 1,2,3,…,x Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 82 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kriteria penilaiannya adalah sebagai berikut :
Adapun hasil dari penghitungan rumus di atas diketahui bahwa Indeks Williamson Kabupaten Bogor tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 diuraikan melalui gambar berikut ini. Sumber : BPS Gambar 2.26 Indeks Williamson Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 Berdasarkan data pada gambar di atas, diketahui bahwa nilai Indeks Williamson Kabupaten Bogor dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 berkisar di angka 1. Kondisi demikian menunjukkan tingginya ketidakmerataan pembangunan antar kecamatan di wilayah Kabupaten Bogor. Hal tersebut disebabkan adanya beberapa kecamatan yang memiliki kondisi hyper PDRB per kapita (di atas PDRB per kapita Kabupaten Bogor dibandingkan daerah lainnya). Secara makro, kontribusi sektor industri di Kabupaten Bogor menduduki peringkat pertama dalam PDRB dengan nilai distribusi sebesar 53,28 persen. Namun kontribusi PDRB yang sangat besar di sektor tersebut, ternyata tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerjanya yang hanya mampu menyerap 16,05 persen tenaga kerja di Kabupaten Bogor. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 83 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kondisi di atas sangat bertolak belakang jika dibandingkan dengan sektor lain yang padat karya. Sektor ini sangat dominan dalam menyerap tenaga kerja, namun kontribusinya terhadap PDRB daerah kecil. Dua kondisi ini dapat menjadi penyebab utama terjadinya kesenjangan pendapatan atau disparitas pendapatan di Kabupaten Bogor. Sehubungan dengan nilai PDRB yang tidak terlalu besar pada sektor padat karya, menyebabkan nilai PDRB per kapitanya tidak sebesar apa yang didapat oleh kecamatan yang kontribusi PDRB terbesarnya didominasi melalui sektor industri. Hal inilah yang menyebabkan adanya kesenjangan antar kecamatan di Kabupaten Bogor, yaitu adanya ketidakseimbangan pembangunan yang terjadi antar wilayah. Persentase Penduduk di Bawah Garis Kemiskinan Perkembangan persentase penduduk di bawah garis kemiskinan dalam kurun waktu tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini. Tabel 2.45 Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Persentase penduduk di bawah garis kemiskinan 9,54 8,91 8,96 8,83 8,57 7,14 6,66 7,69 Sumber : BPS, 2020 Adapun perbandingan persentase penduduk miskin antara Kabupaten Bogor dengan Nasional dan Jawa Barat disajikan pada gambar berikut ini. Sumber : BPS dan Hasil Analisis Gambar 2.27 Persentase Penduduk di bawah Garis Kemiskinan Tahun 2013-2020 11,6611,47 10,9611,1310,7 10,129,829,8210,199,899,61 9,18 9,57 8,77 7,83 7,257,45 8,43 8,83 9,54 8,918,968,838,57 7,14 6,66 7,69 0 2 4 6 8 10 12 14 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Nasional Jawa Barat Kab Bogor Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 84 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Persentase jumlah penduduk miskin pada tahun 2020 di Kabupaten Bogor sebesar 7,69 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa capaian Kabupaten Bogor berada di atas capaian Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8,43 persen dan nasional yang mencapai 10,19 persen. Jika diamati data pada gambar di atas, diketahui bahwa telah terjadi lonjakan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor pada tahun 2013. Pada tahun sebelumnya persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor mencapai 8,83 persen, namun mengalami peningkatan pada tahun 2013 menjadi 9,54 persen. Kemudian pada tahun berikutnya, persentase jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor cenderung mengalami perkembangan yang positif selama kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Namun kemudian pada tahun 2020 terjadi kembali kenaikan persentase jumlah penduduk miskin menjadi sebesar 7,69 persen yang disebabkan adanya pandemi Covid-19. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan manusia di suatu wilayah. Indikator ini menjadi strategis karena merupakan indikator yang menunjukkan tingkat keberhasilan pembangunan yang bersifat non fisik, sehingga menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan. Khusus mengenai metode penghitungannya, diketahui bahwa IPM telah mengalami beberapa kali penyempurnaan dalam hal metodologi yang digunakannya seperti yang dijelaskan melalui gambar berikut ini. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 85 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sumber : Badan Pusat Stistik Gambar 2.28 Perubahan Metodologi IPM Adapun alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi IPM yang dilakukan pada tahun 2014 karena beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam penghitungan IPM. Seperti Angka Melek Huruf (AMH) yang sudah tidak relevan dalam mengukur pendidikan secara utuh, karena tidak dapat menggambarkan kualitas pendidikan. Selain itu dalam hal pencapaiannya, di sebagian besar daerah relatif telah mencapai angka yang tinggi, sehingga tidak dapat membedakan tingkat pendidikan antar daerah dengan baik. Adapun Angka Melek Huruf (AMH) pada metode baru ini diganti dengan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) yang dapat memberikan gambaran yang lebih relevan mengenai tingkat kemajuan pembangunan manusia dalam bidang pendidikan di suatu wilayah. Selanjutnya Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita yang saat ini tidak dapat menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah, sehingga dalam penyempurnaannya diganti oleh Produk Nasional Bruto (PNB) per kapita yang dapat lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah. Kemudian dalam hal penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam penghitungan IPM yang menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian tinggi dari dimensi lain dinilai tidak Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 86 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR relevan, sehingga dalam metodologi baru ini diganti dengan rumus rata-rata geometrik yang menggambarkan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya. Mengenai pertumbuhan tingkat capaian IPM Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Namun jika dibandingkan dengan capaian IPM Jawa Barat dan Nasional, IPM Kabupaten Bogor masih berada di bawah dan belum mampu untuk melampaui capaian dari keduanya. Mengenai perkembangan IPM Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Sumber : Badan Pusat Statistik Gambar 2.29 Perkembangan IPM Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2020 Pembangunan manusia sebagai insan dan sumberdaya pembangunan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dilakukan pada seluruh siklus hidup manusia. Upaya tersebut dilandasi oleh pertimbangan bahwa pembangunan manusia yang baik merupakan kunci bagi tercapainya kemakmuran bangsa. Oleh sebab itu, berbagai program telah dilaksanakan 2015 2016 2017 2018 2019 20202013 2014 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 87 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR agar dapat menghasilkan sumberdaya manusia (SDM) Kabupaten Bogor yang berkualitas dan berdaya saing. Gambaran mengenai keberhasilan program yang dilaksanakan untuk menghasilkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing dapat diketahui melalui capaian IPM yang terdiri dari beberapa komponen pembentuk IPM. Adapun capaian komponen pembentuk IPM sebagaimana dimaksud dapat dilihat pada tabel di berikut ini. Tabel 2.46 Realisasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 Sumber : Badan Pusat Statistik Berdasarkan data pada tabel 2.46, diketahui bahwa capaian IPM Kabupaten Bogor pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 0,25 poin dari tahun sebelumnya. Penurunan tersebut disebabkan oleh melemahnya capaian komponen pembentuk IPM, salah satunya adalah capaian komponen kesehatan yaitu AHH sebesar 71,17 tahun atau hanya mengalami kenaikan sebesar 0,16 poin dari tahun sebelumnya. Kemudian komponen pendidikan yaitu terdiri dari HLS dan RLS dengan masing-masing capaian 12,48 tahun dan 8,30 tahun. Adapun kenaikan keduanya sangat kecil berada dikisaran 0,01 poin dari tahun sebelumnya. Komponen selanjutnya terkait dengan kesejahteraan yaitu pengeluaran per kapita per tahun sebesar Rp 10.317.000. Tercatat bahwa capaian komponen NO INDIKATOR CAPAIAN KINERJA 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1. Indeks Pembangunan Manusia (Komposit) 66,74 67,36 67,77 68,32 69,13 69,69 70,65 70,40 ► Komponen IPM terdiri dari : A Angka Harapan Hidup (AHH) 70,47 70,49 70,59 70,65 70,70 70,86 71,01 71,17 B Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk 7 th + 11,68 11,81 11,83 12,05 12,43 12,44 12,47 12,48 C Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk 25 th + 7,40 7,74 7,75 7,83 7,84 7,88 8,29 8,30 D Pengeluaran per kapita per tahun (Rp ribu) 9.041 9.066 9.368 9.537 9.901 10.323 10.683 10.317 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 88 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR inilah yang melemah sehingga menyebabkan IPM Kabupaten Bogor mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut merupakan dampak dari pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi Covid-19, sehingga perlu dilakukan penyesuaian terhadap turunnya pengeluaran per kapita. Harapan Lama Sekolah (HLS) Aspek pendidikan yang menjadi perhatian dalam pembangunan manusia dicerminkan oleh HLS. HLS dihitung dari penduduk usia 7 tahun ke atas. Ini merupakan indikator yang mengukur input dari dimensi pengetahuan. HLS mengasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. Tabel 2.47 Harapan Lama Sekolah di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 No Uraian 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1 Harapan Lama Sekolah (tahun) 11,68 11,81 11,83 12,05 12,43 12,44 12,47 12,48 Sumber : Badan Pusat Statistik Berdasarkan data pada tabel 2.47, diketahui bahwa tingkat kenaikan HLS Kabupaten Bogor selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 hanya sebesar 6,85 persen atau 0,80 tahun. Walaupun demikian, setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 0,86 persen atau 0,10 tahun. Pada tahun 2013 capaian HLS penduduk usia 7 tahun ke atas sebesar 11,68 tahun, artinya bahwa pada tahun tersebut penduduk Kabupaten Bogor berumur 7 tahun yang memasuki sekolah berpeluang harapan lama bersekolah mencapai 11,68 tahun atau setara SMA kelas 10. Kemudian pada tahun 2020, HLS Kabupaten Bogor mengalami peningkatan menjadi 12,48 tahun atau hampir setara dengan masa pendidikan untuk menamatkan jenjang Diploma I. Sementara itu, meskipun setiap tahunnya HLS Kabupaten Bogor terus meningkat, namun posisinya masih berada di bawah capaian HLS Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Hal tersebut terjadi, kecuali pada tahun 2017 dengan kondisi capaian HLS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 89 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kabupaten Bogor berada di posisi yang lebih tinggi di atas capaian Provinsi Jawa Barat. Mengenai tren peningkatan HLS sebagaimana dimaksud jika dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini : Sumber : Badan Pusat Statistik, 2020 Gambar 2.30 Perkembangan HLS Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2020 Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Komponen pembentuk IPM selain HLS dari sektor pendidikan adalah Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Lamanya bersekolah merupakan ukuran akumulasi investasi pendidikan individu. Setiap tahun tambahan sekolah diharapkan akan membantu meningkatkan pendapatan individu tersebut. Rata-rata lama bersekolah dapat dijadikan ukuran akumulasi modal manusia suatu daerah. Melalui ukuran ini diharapkan dapat mengatasi masalah kekurangan estimasi dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang tidak mengakomodir kelas tertinggi yang pernah dicapai individu. Akan tetapi, jumlah tahun bersekolah ini belum memperhitungkan kasus-kasus tidak naik kelas, putus sekolah yang kemudian melanjutkan kembali, dan masuk sekolah dasar di usia yang terlalu muda atau sebaliknya. Sehingga nilai dari jumlah tahun bersekolah menjadi terlalu tinggi (kelebihan estimasi) atau bahkan terlalu rendah (underestimate). Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 90 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Berikut ini merupakan data capaian RLS Kabupaten Bogor jika dibandingkan dengan capaian RLS Provinsi Jawa Barat dengan Nasional yang dijelaskan pada gambar berikut ini. Sumber : BPS, 2020 Gambar 2.31 Perkembangan RLS Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2020 Berdasarkan data pada Gambar 2.31, diketahui bahwa capaian RLS Kabupaten Bogor selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 capaian RLS Kabupaten Bogor sebesar 7,40 tahun, sedangkan pada tahun 2020 meningkat menjadi 8,30 tahun. Hal tersebut berarti bahwa tingkat capaian RLS Kabupaten Bogor selama periode tersebut sebesar 12,16 persen atau 0,90 tahun, dengan rata- rata capaian sebesar 1,52 persen per tahun. Walaupun hasil dari penghitungan tersebut selalu menunjukkan pertumbuhan lebih dari 0 di setiap tahun, namun posisi capaian RLS Kabupaten Bogor berada di bawah capaian RLS Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Kondisi demikian terjadi, kecuali pada tahun 2014 capaian RLS Kabupaten Bogor berhasil melampaui capaian RLS Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Angka Harapan Hidup (AHH) AHH adalah komponen pembentuk IPM dari sektor kesehatan yang merupakan rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir (e0) pada suatu tahun tertentu. Perkembangan AHH Kabupaten Bogor mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Diketahui bahwa AHH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 91 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kabupaten Bogor pada tahun 2013 sebesar 70,47 tahun. Kemudian secara perlahan meningkat hingga mencapai 71,17 tahun pada tahun 2020. Meskipun trennya menunjukkan perkembangan yang positif, namun capaian AHH Kabupaten Bogor masih berada di bawah capaian AHH Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Adapun pertumbuhan AHH Kabupaten Bogor jika dibandingkan dengan AHH Provinsi Jawa Barat dan Nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini. Sumber : BPS, 2021 Gambar 2.32 Perkembangan AHH Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2013-2020 Berdasarkan data pada gambar 2.32, diketahui bahwa peningkatan AHH Kabupaten Bogor selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2020 sebesar 0,70 tahun atau 0,99 persen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian AHH Kabupaten Bogor setiap tahunnya sebesar 0,09 tahun. Persentase Balita Gizi Buruk Penanganan balita gizi buruk yang merupakan salah satu pelayanan layanan urusan bidang kesehatan salah satunya ditunjukkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam penanganan balita gizi buruk. Hingga tahun 2019, jumlah balita gizi buruk sebanyak 0,017 persen dan terus berkurang mencapai 0,009 persen pada tahun 2020. Adapun perkembangan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 92 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR kondisi balita gizi buruk di Kabupaten Bogor dalam kurun waktu tahun 2013- 2020 disajikan dalam gambar berikut ini. Sumber : LKPJ Kabupaten Bogor Tahun 2020 Gambar 2.33 Persentase Balita Gizi Buruk Kabupaten Bogor 2013-2020 Partisipasi Angkatan Kerja dan Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah bagian dari penduduk usia kerja 15 tahun ke atas yang mempunyai pekerjaan selama seminggu yang lalu, baik yang bekerja maupun yang sementara tidak bekerja karena suatu sebab seperti menunggu panenan atau cuti. Di samping itu, mereka yang tidak mempunyai pekerjaan tetapi sedang mencari pekerjaan juga termasuk dalam kelompok angkatan kerja. Indikator ini mengukur jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas per jumlah penduduk usia kerja 15 - 64 tahun. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin tinggi kemampuan suatu daerah menyediakan akses bagi penduduk terhadap lapangan kerja, dan semakin tinggi pula kemampuan daerah tersebut untuk melaksanakan otonomi daerah yang diamanatkan oleh aturan perundang-undangan. Adapun tingkat partisipasi angkatan kerja dan tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Bogor pada tahun 2013-2020 sebagai berikut. 0,0207 0,0202 0,019 0,017 0,0102 0,0138 0,017 0,009 0 0,005 0,01 0,015 0,02 0,025 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 BALITA GIZI BURUK (%) Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 93 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.48 Partisipasi Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019 dan Badan Pusat Statistik Capaian TPAK di Kabupaten Bogor mengalami perkembangan yang relatif fluktuatif. Pada tahun 2013 nilai TPAK Kabupaten Bogor sebesar 63,60 persen, namun capaiannya mengalami penurunan sampai dengan tahun 2016 dengan masing-masing capaian sebesar 61,86 tahun pada tahun 2014, kemudian 60,14 persen pada tahun 2015 dan 59,75 persen pada tahun 2016. Selanjutnya pada tahun 2017, TPAK Kabupaten Bogor mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 64,07 persen, namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2018 menjadi 62,71 persen. Pada tahun 2019, TPAK Kabupaten Bogor kembali mengalami peningkatan sebesar 65,42 persen. Mengenai capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bogor, diketahui bahwa perkembangannya relatif sama dengan perkembangan TPAK yang fluktuatif. Berdasarkan data pada tabel di atas, tercatat bahwa pada tahun 2013 TPT Kabupaten Bogor sebesar 7,87 persen, namun pada tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 berhasil ditekan sehingga mengalami penurunan menjadi 7,65 persen dan 7,48 persen. Kemudian pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019, TPT Kabupaten Bogor kembali mengalami peningkatan dan berada pada kisaran angka 9 persen setiap tahunnya. Selanjutnya berdasarkan data proyeksi yang dirilis oleh BPS, bahwa TPT Kabupaten Bogor pada tahun 2020 diperkirakan mencapai 14,29 persen. Hal tersebut merupakan dampak pandemi Covid-19 yang sangat berpengaruh terhadap aktivitas perekonomian secara nasional, sehingga akibatnya banyak tenaga kerja di Kabupaten Bogor yang mengalami pemutusan hubungan kerja secara massal. No. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%) 63,60 61,86 60,14 59,75 64,07 62,71 65,42 N/A 2. Tingkat pengangguran terbuka (%) 7,87 7,65 7,48 9,62 9,55 9,75 9,06 14,29 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 94 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kontribusi Sektor Pertanian Terhadap PDRB Kabupaten Bogor memiliki potensi pertanian yang cukup besar, hal ini dapat dilihat dari persentase kontribusi sektor pertanian terhadap capaian PDRB Kabupaten Bogor. Tabel 2.49 Persentase Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. URAIAN Dasar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Persentase kontribusi sektor pertanian (total) terhadap PDRB (%) ADH Berlaku 4,10 3,96 3,81 3,82 3,74 3,65 ADH Konstan 4,54 4,38 4,31 3,57 3.54 3.43 Sumber: Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2018 Persentase kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 3,65 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 3,43 persen. Persentase kontribusi sektor pertanian, peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor pada tahun 2018 baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan kontribusi sektor pertanian peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor tahun 2013. Pada tahun 2013, persentase kontribusi sektor pertanian peternakan, perburuan dan jasa pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku mencapai 4,10 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 4,54 persen. Kontribusi Produksi Kelompok Petani Persentase kontribusi produksi kelompok petani mengikuti pola persentase kontribusi sektor pertanian (palawija/tanaman bahan makanan). Hal ini disebabkan karena kelompok petani lebih banyak bergerak di bidang tanaman pangan dan palawija. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 95 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.50 Persentase Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. URAIAN Dasar 2013 2014 2015 2016 2017 2018 1. Persentase Kontribusi Produksi kelompok petani terhadap PDRB (%) ADH Berlaku 2,54 2,1 3,73 3,82 3,74 3,65 ADH Konstan 2,66 2,08 4,31 3,57 3,54 3,43 Sumber : Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2018 Persentase kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku pada tahun 2018 mencapai 3,65 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 3,43 persen. Persentase kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor pada tahun 2018 baik berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan bila dibandingkan dengan kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor tahun 2013. Di mana pada tahun 2013 persentase kontribusi produksi kelompok petani terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku mencapai 2,54 persen dan berdasarkan harga konstan mencapai 2,66 persen. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Keberhasilan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bogor yang dilaksanakan pada tahun 2019 dalam peningkatan kunjungan wisatawan dari rencana 7.900.000 wisatawan mampu terealisasi sebanyak 9.720.585 wisatawan atau 123,05 persen. Hal tersebut disebabkan oleh bertambahnya objek wisata yang ada di Kabupaten Bogor, namun akibat adanya pandemi Covid-19 realisasi untuk indikator ini mengalami penurunan yang sangat signifikan yang pada tahun 2020 hanya terealisasi sebanyak 4.469.286 wisatawan. Kondisi ini tentu mempengaruhi kontribusi sektor pariwisata, khususnya dalam penyediaan akomodasi dan makan minum terhadap PDRB di Kabupaten Bogor sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 96 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.51 Persentase Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 No URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (%) 2,50 2,52 2,55 2,62 2,72 2,73 2,73 2,58 2. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB atas dasar harga konstan (%) 2,41 2,40 2,44 2,51 2,57 2,59 2,57 2,38 Sumber : BPS Kabupaten Bogor, 2021 Pada tahun 2013, kontribusi sektor pariwisata, khususnya penyediaan akomodasi, makan dan minum, terhadap PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku sebesar 2,50 persen dan meningkat pada tahun 2019 angka kontribusinya menjadi 2,75 persen, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 2,58 persen. Sementara persentase sektor pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga konstan pada tahun 2013 sebesar 2,41 persen dan cenderung meningkat sampai tahun 2018 lalu terus menurun sampai tahun 2020, yaitu menjadi 2,38 persen. Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Sektor perdagangan (perdagangan besar dan eceran) mempunyai kontribusi cukup signifikan terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Bogor, yaitu berkontribusi kedua paling besar setelah sektor perindustrian. Namun demikian, walaupun nilai PDRB sektor perdagangan terus meningkat, apabila dilihat berdasarkan data pada Tabel 2.52, terjadi penurunan persentase sejak tahun 2013 sampai tahun 2020. Pada tahun 2013 nilai PDRB sektor perdagangan berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 18,79 triliun dan Rp 14,41 triliun atas dasar harga konstan, adapun nilai PDRB Kabupaten Bogor mencapai Rp 135,88 triliun. Dengan demikian, kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku tahun 2013 adalah sebesar 13,83 persen dan atas dasar harga konstan sebesar 13,02 persen. Sementara pada tahun 2020 nilai PDRB sektor perdagangan berdasarkan harga berlaku mencapai Rp 28,49 triliun dan Rp 18,42 triliun atas dasar harga konstan, adapun nilai PDRB mencapai Rp 236,15 triliun. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 97 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Dengan demikian dapat diketahui bahwa persentase kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku tahun 2020 sebesar 12,06 persen dan atas dasar harga konstan sebesar 11,96 persen. Tabel 2.52 Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2020 No URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga berlaku (%) 13,83 13,33 13,00 12,75 12,65 12,32 12,30 12,06 2. Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB atas dasar harga konstan (%) 13,02 12,90 12,76 12,59 12,42 12,16 12,27 11,96 Sumber : BPS, 2021 Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Sebagaimana diketahui bahwa sektor perindustrian di Kabupaten Bogor merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar terhadap perolehan nilai PDRB Kabupaten Bogor. Berdasarkan data capaian pada tahun 2020, persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bogor berdasarkan harga berlaku berhasil mencapai 53,67 persen. Kemudian untuk kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga konstan mencapai 54,04 persen. Berikut secara lengkap disajikan data mengenai persentase kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB Kabupaten Bogor selama kurun waktu tahun 2013-2019. Tabel 2.53 Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kabupaten Bogor Tahun 2013-2019 No URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 1. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB harga berlaku (%) 55,41 55,02 54,73 54,68 54,20 54,13 54,04 53,67 2. Kontribusi sektor industri terhadap PDRB harga konstan (%) 55,66 55,22 54,84 54,88 54,57 54,57 54,46 54,04 Sumber: BPS, 2021 Namun demikian, apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sejak tahun 2017, besaran persentase kontribusi pada sektor ini terus mengalami penurunan baik untuk kontribusinya terhadap PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 98 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 2.3. Aspek Pelayanan Umum Pelayanan publik merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Gambaran umum kondisi daerah aspek pelayanan umum dapat dilihat dari 2 (dua) fokus layanan, yaitu fokus layanan urusan wajib dan fokus layanan urusan pilihan. 2.3.1.Layanan Urusan Wajib Pelayanan Dasar Layanan urusan wajib Pemerintah Daerah sesuai dengan Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, terdiri dari : A. Pendidikan Sektor pendidikan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang diharapkan yaitu yang mampu melakukan inovasi, kreasi serta memiliki karakter dan budi pekerti. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan pendidikan dapat dilihat dari indikator kinerja yang terdapat dalam tabel berikut ini. Tabel 2.54 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pendidikan Tahun 2018 – 2020 No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019 2020 1. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) poin 43,33 68,58 42,62 2. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD- MI-Paket A poin 97,45 138,53 95,87
Persentase sekolah dasar (SD) yang terakreditasi minimal B % 78,17 97,40 97,25 6. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP- MTs-Paket B poin 92,69 227,22 94,51 7. Angka Putus Sekolah (DO) SMP- MTs poin 0,273 0,20 0,27
Persentase sekolah menengah pertama (SMP) yang terakreditasi minimal B % 63,72 85,10 88,37 10. Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-15 Tahun Poin 867 1.724 736 11. Guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 % 82,97 76,90 79,05 Sumber : Dinas Pendidikan, 2021 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 99 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR APK PAUD APK PAUD adalah jumlah siswa pada jenjang PAUD/TK/RA/penitipan anak dibandingkan dengan jumlah anak pada rentang usia 4-6 tahun. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa APK PAUD di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan, hal ini mengindikasikan bahwa masyarakat Kabupaten Bogor menyadari akan pentingnya pendidikan terhadap anak yang dimulai sedini mungkin. Adapun persentase jumlah siswa PAUD/TK/RA terhadap jumlah anak usia 4-6 tahun di tahun 2018 sebesar 43,33 persen. Kemudian mengalami peningkatan di tahun 2019 menjadi 68,58 persen, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 42,62 persen. APK SD/MI/Paket A APK SD/MI/Paket A adalah perbandingan antara jumlah siswa yang masih bersekolah di jenjang SD/MI/Paket A (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Adapun pada tahun 2018 APK SD/MI/Paket A di Kabupaten Bogor sebesar 97,45 poin. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 138,53 poin. Namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 95,87 poin Angka Putus Sekolah (DO) SD-MI Angka Putus Sekolah (DO) SD-MI adalah persentase siswa yang meninggalkan sekolah sebelum naik tingkat atau lulus pada jenjang SD. Adapun pada tahun 2018 Angka Putus Sekolah (DO) SD-MI di Kabupaten Bogor sebesar 0,098 poin. Kemudian pada tahun 2019 berhasil ditekan menjadi 0,06 poin, namun pada tahun 2020 menjadi 0,30 poin. Nilai Rata-rata UN dari SD Nilai Rata-rata UN dari SD adalah jumlah hasil nilai mata pelajaran pada sekolah jenjang SD se-Kabupaten Bogor dibagi dengan jumlah mata pelajaran yang diujikan. Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa Nilai Rata-rata UN dari SD di Kabupaten Bogor selama periode tahun 2018- 2019 mengalami penurunan. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 100 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tercatat bahwa Nilai Rata-rata UN dari SD pada tahun 2018 sebesar 74,6 poin, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 71,06 poin. Khusus tahun 2020, sehubungan dengan tidak diselenggarakannya proses belajar mengajar secara tatap muka karena pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan ditiadakannya pula penyelenggaraan UN di semua jenjang pendidikan. Persentase SD yang Terakreditasi Minimal B Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B adalah persentase dari jumlah sekolah SD yang terakreditasi B dengan jumlah sekolah jenjang SD pada wilayah tertentu. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor serius dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Adapun persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B pada tahun 2018 sebesar 78,17 persen. Kemudian pada tahun 2019 mengalami lonjakan menjadi 97,40 persen dan pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 97,25 persen. APK SMP/MTs/Paket B APK SMP/MTs/Paket B adalah perbandingan antara jumlah siswa yang masih bersekolah di jenjang SMP (tanpa memandang usia penduduk tersebut) dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan yang sama. Adapun pada tahun 2018 APK SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Bogor sebesar 92,69 poin. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi 227,22 poin, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 94,51 poin. Angka Putus Sekolah (DO) SMP-MTs Angka Putus Sekolah (DO) SMP-MTs adalah persentase siswa yang meninggalkan sekolah sebelum naik tingkat atau lulus pada jenjang SMP. Adapun pada tahun 2018 Angka Putus Sekolah (DO) SMP-MTs di Kabupaten Bogor sebesar 0,273 poin. Kemudian pada tahun 2019 berhasil ditekan menjadi 0,20 poin, namun pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 0,27 poin. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 101 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Nilai Rata-rata UN dari SMP Nilai Rata-rata UN dari SMP adalah jumlah hasil nilai mata pelajaran pada sekolah jenjang SMP se-Kabupaten Bogor dibagi dengan jumlah mata pelajaran yang diujikan. Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa Nilai Rata-rata UN dari SMP di Kabupaten Bogor selama periode tahun 2018- 2019 mengalami penurunan. Tercatat bahwa Nilai Rata-rata UN dari SMP pada tahun 2018 sebesar 49,98 poin, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 47,66 poin. Penurunan realisasi dari indikator ini disebabkan kurangnya pengetahuan peserta didik tentang soal-soal HOTS (Higher Order Thinking Skill) atau soal dengan kemampuan analisis tinggi yang dengan pengembangan model tersebut dapat menghasilkan anak-anak berkemampuan berpikir kritis, keterampilan berkomunikasi baik, berkolaborasi, berpikir kreatif, dan percaya diri, selain itu simulasi UNBK pada sekolah yang menyelenggarakan UNBK belum maksimal. Khusus tahun 2020, sehubungan dengan tidak diselenggarakannya proses belajar mengajar secara tatap muka karena pandemi Covid-19 sehingga mengakibatkan ditiadakannya pula penyelenggaraan UN di semua jenjang pendidikan. Persentase SMP yang Terakreditasi Minimal B Persentase SMP yang terakreditasi minimal B adalah persentase dari jumlah sekolah SMP yang terakreditasi B dengan jumlah sekolah jenjang SMP pada wilayah tertentu. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator tersebut di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor serius dalam memberikan pelayanan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat. Adapun persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B pada tahun 2018 sebesar 63,72 persen. Kemudian pada tahun 2019 mengalami lonjakan menjadi 85,10 persen dan pada tahun 2020 kembali mengalami kenaikan menjadi 88,37 persen. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 102 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR APS Penduduk Usia 13-15 tahun APS penduduk usia 13-15 tahun adalah proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah 13-15 tahun yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Adapun capaian APS penduduk usia 13-15 tahun di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 sebesar 867 orang. Kemudian pada tahun 2019 mengalami lonjakan menjadi 1.724 orang, namun pada tahun 2020 kembali mengalami penurunan menjadi 736 orang. Guru yang Memenuhi Kualifikasi Akademik S1/D4 Salah satu komponen penting dalam aspek pelayanan wajib pendidikan adalah adanya peningkatan kualifikasi guru yang akan berdampak positif pada peningkatan mutu pembelajaran di sekolah. Guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 adalah jumlah guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 dibagi jumlah guru pada suatu wilayah tertentu. Pada tahun 2018, persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi mengajar yang ditandai dengan terpenuhinya latar belakang pendidikan S1/D4 tercatat sebesar 82,97 persen. Namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 76,90 persen dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 79,05 persen. B. Kesehatan Sektor kesehatan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam menentukan tingkat kualitas sumber daya manusia, sama hal nya dengan sektor pendidikan. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan kesehatan dapat dilihat dari indikator kinerja pada tabel berikut ini : Tabel 2.55 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kesehatan Tahun 2018 - 2020 No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019 2020 1. Cakupan Persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan % 87,73 88,87 85,00
Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini bergerak secara fluktuatif yaitu dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini mencapai 87,73 persen, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 88,87 persen. Namun pada tahun 2020 capaian indikator ini kembali mengalami penurunan menjadi 85,00 persen. Alasan rendahnya capaian indikator ini di Kabupaten Bogor, karena masih tingginya kepercayaan ibu dan keluarga kepada kemampuan paraji dalam membantu proses persalinan. Kemudian alasan lainnya yaitu faktor geografis dan faktor ekonomi, dimana secara geografis wilayah Kabupaten Bogor sangat luas sehingga masih banyak daerah yang berada di luar jangkauan tenaga kesehatan. Selanjutnya mengenai faktor ekonomi tentu alasannya terkait dengan biaya persalinan yang lebih murah jika dilakukan di rumah dibandingkan dengan persalinan yang dilakukan di fasilitas kesehatan. Berdasarkan alasan tersebut, maka dapat disimpulkan solusi atas permasalahan sebagaimana dimaksud, yaitu : (1) perlu adanya kebijakan yang mengatur agar persalinan dilakukan oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan; (2) meningkatkan koordinasi lintas sektor untuk membantu mensosialisasikan persalinan melalui fasilitas kesehatan; (3) mengoptimalkan pemanfaatan kelas ibu hamil sebagai sarana untuk meningkatkan pemahaman keluarga, khususnya ibu hamil untuk bersalin di fasilitas kesehatan; dan (4) melakukan pendekatan yang lebih intensif kepada dukun paraji untuk menjadi mitra bidan dalam mendorong ibu hamil agar melakukan proses persalinan di fasilitas kesehatan. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 104 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Prevalensi Stunting Prevalensi stunting merupakan kondisi yang menggambarkan gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis yang berdampak pada pertumbuhannya. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 capaian indikator ini menunjukkan tren yang positif. Tercatat pada tahun 2019 realisasinya sebesar 19,08 persen, kemudian pada tahun 2020 capaiannya berhasil ditekan sebesar 6,22 persen atau menjadi 12,86 persen dengan tingkat capaian sebesar 33,00 persen dari tahun sebelumnya. Keberhasilan Kabupaten Bogor dalam menekan angka prevalensi stunting tidak terlepas dari berbagai upaya yang dilakukan melalui dua intervensi, yaitu intervensi gizi spesifik yang dilakukan oleh sektor kesehatan dalam mengatasi penyebab langsung kekurangan gizi kronis pada anak balita dengan fokus 1000 hari pertama kehidupan yang dimulai dari ibu hamil sampai dengan anak usia 2 tahun. Kemudian upaya lainnya yaitu intervensi gizi sensitif untuk mengatasi penyebab tidak langsung kekurangan gizi kronis pada anak balita yang dilakukan di luar sektor kesehatan. Faktor lain yang mendukung upaya tersebut adalah keseriusan dari pemerintah daerah dalam menekan angka prevalensi stunting di Kabupaten Bogor yang komitmennya ditunjukkan melalui penerbitan Instruksi Bupati Nomor 440/884 tentang Intervensi Stunting Terintegrasi dan SK Tim Koordinasi Nomor 44/294/Kpts/per-UU/2019 tentang Pelaksanaan Aksi Integrasi Stunting. Cakupan Keluarga Bebas Rokok Cakupan keluarga bebas rokok merupakan indikator yang menggambarkan bahwa seluruh anggota keluarga bebas asap rokok alias tidak merokok sama sekali. Keluarga harus mendapatkan pelayanan untuk berhenti merokok di puskesmas atau fasilitas kesehatan lain yang terdekat. Kemudian melalui terbitnya Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok di Kabupaten Bogor, seharusnya ada pula larangan untuk merokok di tempat umum seperti sekolah, tempat ibadah dan perkantoran. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini bergerak secara fluktuatif dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 105 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR mencapai 50,08 persen. Kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 50,37 persen, dan pada tahun 2020 capaian indikator ini kembali mengalami peningkatan 52,10 persen. Belum optimalnya capaian untuk indikator ini dikarenakan masih rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang bahaya merokok, serta minimnya tingkat kepedulian masyarakat akan arti pentingnya masalah kesehatan. Kemudian dari segi tenaga kesehatan, masih kurangnya SDM petugas promosi kesehatan di puskesmas yang menjadi salah satu kendala dalam upaya promosi kesehatan tentang bahaya rokok terhadap kesehatan. Selanjutnya dibutuhkan upaya dalam peningkatan kualitas tenaga promosi kesehatan dalam hal advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka terdapat beberapa upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan capaian target keluarga bebas asap rokok. Upaya yang dilakukan sebagaimana dimaksud diantaranya : (1) perlu adanya kebijakan koordinatif yang mendukung operasionalisasi pembinaan keluarga bebas asap rokok; (2) terlaksananya advokasi terhadap pemerintah, kecamatan dan pihak-pihak lain untuk mendukung pembinaan keluarga bebas asap rokok; (3) terlaksananya sosialisasi tentang Peraturan Daerah Kawasan Tanpa Rokok (Perda KTR), baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan; (4) terselenggaranya kemitraan lingkup kabupaten yang mendukung pembinaan keluarga bebas asap rokok; dan (5) adanya pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di semua tatanan yang terintegrasi secara berjenjang. Sedangkan di tingkat kecamatan upaya yang dilakukan antara lain : (1) terkoordinasinya penerapan kebijakan terkait dengan pembinaan keluarga bebas asap rokok; (2) terlaksananya advokasi dengan camat terkait hasil PHBS, aparat desa dan kelurahan serta pihak- pihak lain untuk mendukung pembinaan PHBS di 7 (tujuh) tatanan;
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 106 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan indikator yang menggambarkan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini sebesar 78,22 persen, kemudian pada tahun 2019 capaiannya mengalami peningkatan menjadi 78,72 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 capaian indikator ini kembali mengalami peningkatan menjadi 78,76 persen. Peningkatan cakupan IKM bidang kesehatan di Kabupaten Bogor ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan, baik di fasilitas kesehatan dasar maupun fasilitas kesehatan rujukan. Cakupan Desa/Kelurahan UCI Indikator cakupan desa/kelurahan UCI menggambarkan cakupan imunisasi dasar lengkap secara merata pada bayi di seluruh desa/kelurahan. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 capaian indikator ini mengalami penurunan yang signifikan. Tercatat pada tahun 2019 realisasinya mencapai 0,900 persen, namun pada tahun 2020 capaiannya menurun tajam menjadi 0,651 persen. Penurunan capaian indikator ini diakibatkan oleh penyebaran virus Covid-19 yang menyebabkan terhentinya managemen program imunisasi berupa defaulter tracking (pencarian anak-anak yang telah mendapat imunisasi dosis pertama atau dapat layanan/akses tetapi tidak datang lagi untuk imunisasi selanjutnya). C. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini : Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 107 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.56 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 - 2020 No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019 2020 1. Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang % 86,41 83,37 82,12 2. Persentase cakupan pelayanan infrastruktur penyehatan lingkungan % N/A 51,33 51,51 3. Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik % 67,74 66,81 68,94 4. Persentase luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) % 1,90 1,58 1,58 Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2021 Persentase Tingkat Kondisi Jalan Kabupaten Baik dan Sedang Berdasarkan tabel 2.56 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini mencapai 86,41 persen, kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 capaiannya mengalami penurunan yang masing-masing menjadi sebesar 83,37 persen dan 82,12 persen. Persentase Cakupan Pelayanan Infrastruktur Penyehatan Lingkungan Berdasarkan tabel 2.56 diketahui bahwa selama periode dua tahun yaitu tahun 2019 dan 2020, capaian indikator persentase cakupan pelayanan infrastruktur penyehatan lingkungan mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2019 realisasinya sebesar 51,33 persen, dan pada tahun 2020 capaian indikator ini mengalami kenaikan menjadi 51,51 persen. Persentase Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik Berdasarkan tabel 2.56 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik mengalami fluktuasi. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini mencapai 67,74 persen, kemudian pada tahun 2019 capaiannya mengalami penurunan sebesar 66,81 persen, dan tahun 2020 capaiannya mengalami peningkatan sebesar 68,94 persen. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 108 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Berdasarkan tabel 2.56 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator persentase luasan ruang terbuka hijau (RTH mengalami penurunan. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini mencapai 1,90 persen, kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 capaiannya mengalami penurunan yang masing-masing menjadi sebesar 1,58 persen. D. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan bidang urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.57 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 - 2020 No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019 2020 1. Cakupan ketersediaan rumah layak huni % 93,61 94,64 94,99 2. Persentase lingkungan permukiman kumuh % 0,042 0,060 0,059 3. Persentase jumlah bidang tanah/lahan terdaftar menjadi tanah/lahan bersertifikat % 71,95 75,00 78,55 Sumber : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan, 2021 Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni Indikator ini ditujukan untuk mengukur capaian penyediaan rumah layak huni bagi penduduk Kabupaten Bogor. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini mencapai 93,61 persen, kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 capaiannya mengalami peningkatan yang masing-masing menjadi sebesar 94,64 persen dan 94,99 persen. Persentase Lingkungan Permukiman Kumuh Indikator ini ditujukan untuk mengukur luasan lingkungan permukiman kumuh yang diharapkan dapat dikurangi setiap tahunnya. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 109 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR capaian indikator ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasinya sebesar 0,042 persen, dan pada tahun 2019 capaian indikator ini mengalami peningkatan menjadi 0,06 persen. Kemudian pada tahun 2020 capaian indikator ini menjadi sebesar 0,059 persen. Persentase Jumlah Bidang Tanah/Lahan Terdaftar Menjadi Tanah/Lahan Bersertifikat Indikator ini diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan terkait masih banyaknya tanah milik pemerintah dan masyarakat yang belum bersertifikat. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Tercatat pada tahun 2018 realisasinya mencapai 71,95 persen, dan pada tahun 2019 capaiannya mengalami peningkatan menjadi 75,00 persen. Selanjutnya pada tahun 2020 capaian indikator ini kembali mengalami peningkatan menjadi 78,55 persen. E. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel sebagai berikut : Tabel 2.58 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2018-2020 No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019 2020 1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 76,52 76,44 76,45 2. Persentase korban bencana yang selamat % N/A 99,98 99,98 3. Persentase masyarakat yang mendapat rehabilitasi rekonstruksi % N/A 88,09 59,23 4. Persentase kapasitas masyarakat Siap Siaga Kebakaran % N/A 9,08 11,49 5. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten dan Perbatasan % N/A 51,56 47,69 6. Persentase inspeksi pengawasan dan proteksi kebakaran % N/A 10,00 14,67 Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Dinas Pemadam Kebakaran, 2020 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 110 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Berdasarkan tabel 2.58 diketahui bahwa capaian indikator nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada tahun 2018 sebesar 76,52 poin. Kemudian pada tahun 2019 capaian indikator ini mengalami penurunan menjadi 76,44 poin, dan mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 12,69 persen atau menjadi 76,45 poin. Persentase Korban Bencana Yang Selamat Pada tahun 2019 diketahui bahwa capaian indikator persentase korban bencana yang selamat sebesar 99,98 persen. Kemudian pada tahun 2020 capaian indikator ini masih sama dengan capaian pada tahun sebelumnya yaitu sebesar 99,98 persen. Persentase Masyarakat yang Mendapat Rehabilitasi Rekonstruksi Persentase masyarakat yang mendapat rehabilitasi rekonstruksi adalah membangun kembali perumahan, harta kekayaan, termasuk tanah produktif dan prasarana umum di lokasi atau lahan lain. Dalam proses rehabilitasi dan relokasi kondisi daerah yang baru harus memenuhi syarat seperti kemudahan akses, bebas ancaman bencana banjir dan tanah longsor serta mata pencaharian para korban. Pada tahun 2019 indikator ini dapat terealisasi sebesar 88,09 persen dari target 100 persen. Namun pada tahun 2020 indikator ini hanya mencapai 59,23 persen dari target 100 persen. Hal tersebut dikarenakan oleh beberapa hal antara lain masyarakat yang terdampak bencana telah menerima bantuan dari pihak lain, ketidakinginan masyarakat untuk direlokasi dari lokasi kejadian bencana, dan keterlambatan pengembalian persyaratan sesuai jadwal yang telah ditentukan. Persentase Kapasitas Masyarakat Siap Siaga Kebakaran Persentase kapasitas masyarakat siap siaga kebakaran adalah angka yang menunjukan tingkat kemampuan anggota pemadam yang sudah mengikuti atau melakukan pelatihan baik di Kementerian Dalam Negeri ataupun pelatihan lainnya, dan masyarakat yang sudah mengikuti pelatihan pemadam kebakaran yang diberikan oleh Dinas Pemadam Kebakaran. Berdasarkan tabel 2.58 diketahui bahwa pada tahun 2019 capaian indikator ini terealisasi sebesar 9,08 persen. Kemudian pada tahun 2020 naik Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 111 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR menjadi 11,49 persen atau mengalami peningkatan sebesar 26,54 persen dari tahun sebelumnya. Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten dan Perbatasan Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten dan perbatasan menggambarkan tingkat layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran yang berkaitan dengan respon time 15 menit dari jangkauan luas wilayah Kabupaten Bogor. Berdasarkan data pada tabel 2.58 diketahui bahwa pada tahun 2019 capaian indikator melonjak melebihi target sebesar 23,58 persen atau menjadi 51,56 persen. Kemudian pada tahun 2020 capaian indikator ini kembali berhasil melampaui target sebesar 19,43 persen atau menjadi 47,69 persen. Persentase Inspeksi Pengawasan dan Proteksi Kebakaran Persentase inspeksi pengawasan dan proteksi kebakaran menggambarkan tingkat layanan terhadap pengawasan bangunan gedung dan sarana umum. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2019 capaian indikator ini terealisasi sebesar 10,00 persen. Kemudian pada tahun 2020 naik menjadi 14,67 persen atau mengalami peningkatan sebesar 46,70 persen dari tahun sebelumnya. F. Sosial Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan bidang urusan sosial tidak terlepas dari permasalahan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Hal ini tampak dari merebaknya kasus-kasus permasalahan sosial, seperti perdagangan manusia (trafficking), penyebaran virus HIV dan penyalahgunaan narkoba. Selain itu peran serta masyarakat dalam penanganan permasalahan sosial juga masih terlihat rendah, hal tersebut diakibatkan oleh pola pikir masyarakat yang masih menganggap tabu untuk mengungkap permasalahan sosial yang berdampak luas terhadap kehidupan bermasyarakat. Mengenai indikator kinerja dalam bidang urusan sosial sebagaimana dimaksud dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 112 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.59 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Sosial Tahun 2018-2020 No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019 2020 1. Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani % N/A 0,42 0,80 2. Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) % 16,73 14,75 6,33 Sumber : Dinas Sosial, 2021 Persentase PPKS yang Ditangani Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang ditangani menunjukkan berapa persen PPKS yang mendapat penanganan oleh Dinas Sosial. Berdasarkan tabel 2.59 diketahui bahwa pada tahun 2019 capaian indikator ini terealisasi sebesar 0,42 persen, kemudian pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 0,80 persen. Persentase Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas PSKS adalah persentase jumlah PSKS yang diberdayakan dan aktif dalam penanganan PPKS dengan jumlah PSKS yang ada dalam naungan Dinas Sosial. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2019 capaian indikator ini terealisasi sebesar 14,75 persen. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 6,33 persen atau turun sebesar 57,05 persen dari tahun sebelumnya. Hal tersebut dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. 2.3.2. Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar A. Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan bidang urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 113 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.60 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2018-2020 No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019 2020 1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta % 49,2 12,78 18,26 2. Persentase terbentuknya kecamatan layak anak % 25,00 15,00 10,00 3. Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu % N/A 100,00 100,00 Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2021 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta Indikator ini diperoleh dari hasil pembagian jumlah pekerja perempuan di lembaga swasta dengan jumlah pekerja di lembaga swasta, yang kemudian hasilnya dipersentasekan dengan cara dikali 100. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2019 capaian indikator ini terealisasi sebesar 12,78 persen. Kemudian pada tahun 2020 capaiannya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 18,26 persen. Persentase Terbentuknya Kecamatan Layak Anak Indikator ini diperoleh dari hasil pembagian jumlah kecamatan layak anak dibagi dengan jumlah kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor, yang kemudian hasilnya dipersentasekan dengan cara dikali 100. Diketahui bahwa pada tahun 2019 capaian untuk indikator ini sebesar 15,00 persen. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 10,00 persen. Persentase Anak Korban Kekerasan yang Mendapatkan Penanganan Pengaduan oleh Petugas Terlatih di Dalam Unit Pelayanan Terpadu Indikator ini diperoleh dari hasil pembagian jumlah laporan kasus anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas unit pelayanan terpadu dengan laporan kasus anak korban kekerasan yang masuk di unit pelayanan terpadu, yang kemudian hasilnya dipersentasekan dengan cara dikali 100. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2019 dan 2020 capaian indikator ini mampu terealisasi sebesar 100 persen. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 114 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR B. Pangan Kebutuhan pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat yang sangat sensitif dan wajib diperhatikan oleh pemerintah daerah. Jika di suatu daerah terjadi krisis rawan pangan, tentu kondisi tersebut dapat memicu timbulnya permasalahan sosial lainnya. Adapun indikator kinerja dalam bidang urusan pangan di Kabupaten Bogor dapat dilihat pada tabel sebagai berikut. Tabel 2.61 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pangan Tahun 2018-2020 No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019 2020
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan % 91,00 81,13 74,21 8. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan % 91,00 85,71 92,86 9. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah % 95,02 95,70 100,00
Ketersediaan Energi dan Protein Per Kapita Indikator ini merupakan gambaran pencapaian tingkat ketersediaan energi dan protein per kapita yang telah berhasil dicapai. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa pada tahun 2019 ketersediaan energi per kapita di Kabupaten Bogor dapat terealisasi sebesar 104,11 persen atau berhasil meningkat sebesar 1,85 persen dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 115 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 2020 indikator ini mengalami penurunan dari tahun sebelumnya menjadi 103,90 persen. Selanjutnya untuk ketersediaan protein per kapita di Kabupaten Bogor, diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaiannya mengalami tren yang menurun. Hal tersebut disebabkan penurunan jumlah pangan sebagai sumber protein, baik hewani maupun nabati yang diakibatkan oleh adanya penurunan jumlah produksi dan pasokan pangan sumber protein di Kabupaten Bogor. Tercatat bahwa pada tahun 2018 indikator ini berhasil mencapai 143,68 persen, namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan yang masing-masing menjadi 141,70 persen dan 127,95 persen. Namun demikian angka ketersediaan energi dan protein tersebut sudah melebihi standar WNPG (Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi), dimana AKE (Angka Kecukupan Konsumsi Kalori/Energi) sebesar 2.400 kkal/kapita/hari dan AKP (Angka Kecukupan Konsumsi Protein) sebesar 63 gram/kapita/hari. Ketersediaan Pangan Utama Indikator ini berkaitan dengan perhitungan pencapaian tingkat ketersediaan pangan utama (padi/beras) yang berhasil dicapai. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari tiga sumber, yaitu produk dalam negeri, pemasokan pangan dan pengelolaan cadangan pangan. Berdasarkan tabel 2.61 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini cenderung mengalami fluktuasi. Tercatat pada tahun 2018 indikator ini berhasil mencapai 63,00 persen, namun pada tahun 2019 capaiannya mengalami penurunan menjadi 43,88 persen. Kemudian pada tahun 2020 indikator ini kembali mengalami peningkatan menjadi 58,00 persen. Skor Angka Kecukupan Energi Indikator ini berkaitan dengan banyaknya asupan makanan yang seimbang dengan pengeluarannya, sesuai dengan susunan dan ukuran tubuh, tingkat kegiatan jasmani dalam keadaan sehat dan mampu menjalankan tugas kehidupan secara ekonomis dalam jangka waktu lama. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 116 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Berdasarkan tabel 2.61 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini menunjukkan tren yang positif. Tercatat pada tahun 2018 capaian indikator ini sebesar 105,80 persen. Kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 capaiannya kembali mengalami peningkatan yang masing-masing menjadi 107,10 persen dan 108,60 persen. Capaian kinerja tersebut masih termasuk kategori cukup, mengingat pola konsumsi masyarakat di Kabupaten Bogor masih dominan mengutamakan sumber pangan (karbohidrat, lemak dan protein) sebagai penghasil energi. Hal ini sangat dipengaruhi oleh kemampuan daya beli, tingkat pendidikan dan akses keterjangkauan masyarakat di Kabupaten Bogor dalam pemenuhan kebutuhan pangan mereka yang dominan untuk pemenuhan sumber energi. Skor Angka Kecukupan Protein Indikator ini berkaitan dengan kecukupan rata-rata zat gizi dalam sehari berdasarkan golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas fisik, genetik dan keadaan fisiologis untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal, dengan rata-rata per kapita per hari untuk energi sebesar 2.000 kkal/kapita/hari dan protein sebesar 52 gram/kapita/hari. Berdasarkan tabel 2.61 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini menunjukkan tren yang positif. Tercatat pada tahun 2018 capaian indikator ini sebesar 110,90 persen. Kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 capaiannya kembali mengalami peningkatan yang masing-masing menjadi 115,40 persen dan 119,51 persen. Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan berkaitan dengan perhitungan persentase jumlah sampel pangan aman yang dikonsumsi dengan jumlah total sampel pangan yang diuji. Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaiannya mengalami tren yang menurun. Tercatat pada tahun 2018 indikator ini berhasil mencapai 91,00 persen, namun pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan yang masing-masing menjadi 81,13 persen dan 74,21 persen. Walaupun demikian capaian ini termasuk dalam kategori “Baik Sekali”, mengingat Kabupaten Bogor memiliki wilayah yang cukup luas Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 117 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR dengan jumlah penduduk yang cukup besar. Sementara itu, kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan masih sangat terbatas, baik dari segi penganggaran maupun jumlah sumber daya manusia untuk menangani pengawasan keamanan pangan yang beredar di Kabupaten Bogor. Sehingga dibutuhkan kesadaran masyarakat yang didasari oleh pengetahuan dan kemampuan daya beli dalam pemenuhan pangan yang aman. Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan Indikator ini berkaitan dengan perhitungan pencapaian tingkat stabilitas harga dan pasokan pangan yang dicapai. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini bergerak secara fluktuatif, namun cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini mencapai 91,00 persen, namun pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 85,71 persen. Kemudian pada tahun 2020 capaian indikator ini kembali mengalami peningkatan menjadi 92,86 persen. Selanjutnya, walaupun pada tahun 2019 realisasinya mengalami penurunan, namun capaian kinerjanya termasuk dalam kategori “Baik Sekali”. Penurunan kinerja ini dikarenakan pada tahun 2019 telah terjadi kenaikan harga yang cukup tinggi terhadap 2 (dua) komoditas, yaitu cabai dan bawang putih yang membuat stabiltas harga dan pasokan pangan menjadi tidak stabil. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Indikator ini berkaitan dengan cadangan pangan pemerintah kabupaten dan desa yang perwujudannya memerlukan inventarisasi cadangan pangan dengan memperkirakan kekurangan pangan dan keadaan darurat, sehingga penyelenggaraan pengadaan dan pengelolaan cadangan pangan dapat terpenuhi. Berdasarkan tabel 2.61 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini menunjukkan tren yang positif. Tercatat pada tahun 2018 capaian indikator ini sebesar 95,02 persen. Kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 capaiannya kembali mengalami peningkatan yang masing-masing menjadi 95,70 persen dan 100,00 persen. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 118 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Keamanan Pangan Segar yang Diuji Berdasarkan tabel 2.61 diketahui bahwa selama periode tahun 2019 sampai dengan 2020 capaian indikator ini mengalami kenaikan yang signifikan. Tercatat pada tahun 2019 capaian indikator ini sebesar 74,30 persen. Kemudian pada tahun 2020 capaiannya kembali mengalami peningkatan menjadi 89,93 persen atau naik sebesar 15,63 persen dengan tingkat capaian sebesar 21,04 persen dari tahun sebelumnya. C. Lingkungan Hidup Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan lingkungan hidup di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel 2.62 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2018-2020 No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019 2020 1. Capaian Penanganan Pengelolaan Sampah % 28,21 19,00 28,73
Indeks Kualitas Udara Berdasarkan tabel 2.62 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini mencapai 62,69 poin dan meningkat lagi mencapai 68,40 pada tahun 2019. Kemudian pada tahun 2020 capaian indikator ini juga mengalami peningkatan hingga mencapai 71,92 poin. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 119 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Indeks Kualitas Air Berdasarkan tabel 2.62 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini cenderung mengalami peningkatan hingga tahun 2019, namun stagnan pada tahun 2019-2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini sebesar 47,91 poin, kemudian meningkat sebanyak 0,46 poin pada tahun 2019 menjadi 48,37 poin. Kemudian pada tahun 2020 capaian indikator ini tidak mengalami perubahan, tetap pada 48,37 poin. Indeks Kualitas Tutupan Lahan Berdasarkan tabel 2.62 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini menunjukkan tren yang cukup fluktuatif dimana mengalami penurunan pada tahun 2019 namun kembali naik pada tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini mencapai 40,71 poin, namun pada tahun 2019 realisasinya mengalami penurunan menjadi 39,65 poin. Kemudian pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 44,97 poin. D. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Bogor dapat digambarkan melalui tertibnya administrasi kependudukan. Bentuk tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.63 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2018-2020 No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019 2020
Cakupan penerbitan akta kelahiran anak % 92,23 94,89 80,27 3. Persentase permohonan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diterbitkan berbasis NIK % 100,00 100,00 100,00 Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 120 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Cakupan penerbitan KTP merupakan hasil persentase yang diperoleh dari jumlah kepemilikan KTP elektronik penduduk Kabupaten Bogor terhadap jumlah wajib KTP penduduk Kabupaten Bogor yang berpedoman pada data konsolidasi bersih Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan data pada tabel 2.63 diketahui bahwa capaian untuk indikator ini selalu berhasil mencapai 100,00 persen selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran Anak Cakupan penerbitan akta kelahiran anak diperoleh dari perhitungan dengan cara membandingkan jumlah penerbitan akta kelahiran anak Kabupaten Bogor dengan jumlah keseluruhan anak lahir di Kabupaten Bogor yang bersumber dari data konsolidasi bersih Kementerian Dalam Negeri semester 2 tahun 2020. Berdasarkan hasil pengolahan data pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) akhir bulan Desember 2020, diketahui untuk jumlah kepemilikan akta kelahiran anak terhitung sebanyak 1.339.818 orang, sedangkan jumlah keseluruhan anak di Kabupaten Bogor sebanyak 1.669.236 orang sehingga diperoleh realisasi indikatornya sebesar 80,27 persen, sebagaimana diketahui pada tabel di atas bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator terakhir bergerak secara fluktuatif mulai dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini berhasil mencapai 92,23 persen, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 94,89 persen. Namun pada tahun 2020 capaian indikator ini kembali mengalami penurunan menjadi 80,27 persen. Hal ini diakibatkan oleh pembatasan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam rangka penanggulangan penyebaran virus Covid-19, serta dampak dari meningkatnya jumlah anak usia 0 – 18 tahun yang menjadi target pencapaian dengan sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya dari sebesar 1.296.370 pada tahun 2019 menjadi 1.669.236 di tahun 2020 atau bertambah sebanyak 372.866 jiwa. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 121 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Persentase Permohonan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil yang Diterbitkan Berbasis NIK Persentase permohonan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diterbitkan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) merupakan hasil persentase yang diperoleh dari jumlah permohonan dokumen kependudukan yang diterbitkan berbasis NIK dalam SIAK terhadap jumlah permohonan penerbitan dokumen kependudukan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan data pada tabel di atas diketahui bahwa capaian untuk indikator ini selalu berhasil mencapai 100,00 persen selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. E. Perhubungan Permasalahan dalam bidang urusan perhubungan di Kabupaten Bogor terjadi akibat pertumbuhan kendaraan yang cukup tinggi dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 11,00 persen per tahun. Hal tersebut tidak sebanding dengan jumlah panjang ruas jalan yang ada, sehingga jika terjadi peningkatan volume kendaraan khususnya pada jam sibuk, ditambah dengan adanya hambatan di samping jalan maka akibatnya dapat menyebabkan kemacetan hampir di setiap ruas jalan. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Perhubungan memberikan pelayanan dalam bidang urusan perhubungan yang dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan pada tabel berikut ini : Tabel 2.64 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perhubungan Tahun 2018-2020 No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019 2020 1. Tingkat kinerja pelayanan lalu lintas (V/C rasio) poin 0,82 0,82 0,82
Berdasarkan tabel 2.64 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun indikator ini mengalami peningkatan kualitas pelayanan yang ditunjukkan dengan semakin kecilnya capaian dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 V/C rasio stagnan atau tetap berada di posisi yang sama, yaitu sebesar 0,82 persen. Persentase Layanan Angkutan Darat Berdasarkan tabel 2.64 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini sebesar 58 persen, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 65 persen. Namun pada tahun 2020 capaian indikator ini stagnan atau tetap berada pada capaian seperti tahun sebelumnya yaitu sebesar 65 persen. F. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel 2.65 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2018-2020 No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019 2020
Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan menjadi Usaha Kecil unit N/A 88 20 Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, 2021 Persentase Koperasi Aktif dan Sehat Koperasi aktif dan sehat adalah koperasi yang dalam dua tahun terakhir mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) atau koperasi yang dalam tahun Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 123 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR terakhir melakukan kegiatan usaha. Semakin besar jumlah persentase ini maka akan semakin besar pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dalam menggerakkan perekonomian melalui koperasi. Berdasarkan tabel 2.65 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini bergerak secara fluktuatif, namun cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini sebesar 31,61 persen, kemudian pada tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 35,68 persen. Namun pada tahun 2020 capaian indikator ini kembali mengalami penurunan menjadi 35,44 persen. Jumlah Usaha Mikro yang Dikembangkan Menjadi Usaha Kecil Jumlah usaha mikro yang dikembangkan menjadi usaha kecil adalah angka yang menunjukan jumlah usaha mikro yang dikembangkan menjadi usaha kecil. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa selama periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, capaian indikator ini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tercatat pada tahun 2019 usaha mikro yang dikembangkan menjadi usaha kecil di Kabupaten Bogor sebanyak 88 unit. Namun pada tahun 2020 capaian indikator ini hanya mampu terealisasi sebanyak 20 unit. Kondisi ini terjadi karena masalah keterbatasan anggaran akibat adanya kebijakan refocusing anggaran dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19. G. Penanaman Modal Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan penanaman modal di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel 2.66 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Penanaman Modal Tahun 2018-2020 No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019 2020 1. Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN : Triliun Rp 8,69 9,18 9,16 - PMA Triliun Rp 5,05 4,76 2,86 - PMDN Triliun Rp 3,64 4,41 6,30 2. Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN : perusahaan 331 328 357 - PMA perusahaan 173 196 150 - PMDN perusahaan 158 132 207 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 124 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019 2020 3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan) rasio 20,00 29,00 10,80 4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN % 98,4 21,10 42,86 5. Rata-rata waktu penyelesaian perizinan melalui OPTIMIS (Hari Kerja) hari 3-10 5 5 6. Perizinan Non OSS Berstandar ISO izin 77 43 N/A Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, 2021 Jumlah Nilai Investasi PMA/PMDN Jumlah nilai investasi Penanaman Modal Asing/Penanaman Modal Dalam Negeri (PMA/PMDN) dihitung dengan menjumlahkan jumlah realisasi nilai proyek investasi berupa PMDN dan nilai proyek investasi PMA yang telah disetujui oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Banyaknya investasi PMDN berskala nasional dengan banyaknya investasi PMA berskala nasional dihitung dari total nilai investasi yang telah terealisasi pada suatu periode tahun pengamatan. Berdasarkan tabel 2.66 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini bergerak secara fluktuatif, namun cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat pada tahun 2018 realisasi indikator ini sebesar Rp 8,69 triliun dengan kontribusi dari PMA sebesar Rp 5,05 triliun dan PMDN sebesar Rp 3,64 triliun. Kemudian pada tahun 2019 jumlah nilai investasi di Kabupaten Bogor mengalami peningkatan menjadi Rp 9,18 triliun dengan kontribusi dari PMA sebesar Rp 4,76 triliun dan PMDN sebesar Rp 4,41 triliun. Selanjutnya pada tahun 2020 capaian indikator ini kembali mengalami penurunan menjadi Rp 9,16 triliun dengan kontribusi dari PMA sebesar Rp 2,86 triliun dan PMDN sebesar Rp 6,30 triliun. Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN Berdasarkan tabel 2.66 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini bergerak secara fluktuatif, namun cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat jumlah investor bersakala nasional di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 sebanyak 331 perusahaan yang terdiri dari 173 perusahaan PMA dan 158 perusahaan PMDN. Kemudian pada tahun 2019 capaian indikator ini menurun menjadi 328 perusahaan yang terdiri dari 196 perusahaan PMA dan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 125 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 132 perusahaan PMDN. Selanjutnya pada tahun 2020 tercatat jumlah investor bersakala nasional di Kabupaten Bogor sebanyak 357 perusahaan yang terdiri dari 150 perusahaan PMA dan 207 perusahaan PMDN. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan) Berdasarkan tabel 2.66 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini bergerak secara fluktuatif, namun cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat rasio daya serap tenaga kerja di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 sebesar 20,00 orang/perusahaan. Kemudian pada tahun 2019 mengalami kenaikan sebesar 9,00 persen menjadi 29,00 orang/perusahaan. Namun indikator ini kembali mengalami penurunan yang signifikan sebesar 18,20 persen dari tahun sebelumnya atau menjadi 10,80 orang/perusahaan pada tahun 2020. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN Berdasarkan tabel 2.66 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini bergerak secara fluktuatif, namun cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat bahwa kenaikan/penurunan nilai realisasi investasi PMDN di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 sebesar 98,40 persen. Kemudian mengalami penurunan yang sangat signifikan menjadi 21,10 persen pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 indikator ini kembali mengalami kenaikan menjadi 42,86 persen. H. Pemuda dan Olahraga Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan pemuda dan olahraga di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel 2.67 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pemuda dan Olahraga Tahun 2018-2020 No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019 2020 1. Persentase pemuda binaan Dispora yang berwirausaha % N/A 2,00 0,98
Jumlah Sarana Prasarana Olahraga (GOM, Stadion, Venue cabang olahraga dan Sport Center Karadenan) yang dibangun unit N/A 1,00 N/A Sumber : Dinas Pemuda dan Olahraga, 2021 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 126 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Persentase Pemuda Binaan Dispora yang Berwirausaha Berdasarkan tabel 2.67 diketahui bahwa capaian indikator ini mengalami penurunan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Tercatat bahwa persentase pemuda binaan Dispora yang berwirausaha di Kabupaten Bogor pada tahun 2019 sebesar 2,00 persen. Kemudian pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,98 persen. Jumlah Atlet Berpretasi Tercatat bahwa jumlah atlet berpretasi di Kabupaten Bogor pada tahun 2019 sebanyak 84 atlet. Kemudian pada tahun 2020 tidak ada realisasi dikarenakan adanya pembatalan di berbagai event akibat dampak pandemi Covid-19. Jumlah Sarana Prasarana Olahraga (GOM, Stadion, Venue Cabang Olahraga dan Sport Center Karadenan) yang dibangun Berdasarkan tabel 2.67 diketahui bahwa jumlah sarana prasarana olahraga (GOM, stadion, venue cabang olahraga dan sport center karadenan) yang dibangun di Kabupaten Bogor pada tahun 2019 sebanyak 1 unit sarana prasarana olahraga. Kemudian pada tahun 2020 tidak ada realisasi dikarenakan adanya kebijakan refocusing anggaran dalam rangka penanggulangan Covid-19. I. Kebudayaan Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan kebudayaan di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel 2.68 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2020 No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019 2020 1. Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan unit N/A 65 65 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021 Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan Berdasarkan tabel 2.68 diketahui bahwa capaian indikator ini tidak mengalami perubahan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Hal ini Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 127 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR dikarenakan kebijakan refocusing anggaran akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020, sehingga terbatasnya anggaran dalam mendukung pencapaian indikator tersebut. J. Perpustakaan Perpustakaan adalah suatu wadah atau tempat di mana di dalamnya terdapat bahan pustaka untuk masyarakat, yang disusun menurut sistem tertentu, dengan tujuan untuk meningkatkan mutu kehidupan masyarakat serta sebagai penunjang kelangsungan pendidikan. Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan perpustakaan di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel 2.69 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perpustakaan Tahun 2018-2020 No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019 2020 1. Persentase Pengunjung perpustakaan % 1,30 1,31 0,68 Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan, 2021 Persentase Pengunjung Perpustakaan Pengunjung perpustakaan adalah pemakai perpustakaan yang berkunjung ke perpustakaan untuk mencari bahan pustaka dalam 1 (satu) tahun. Pengunjung perpustakaan dihitung berdasar pengunjung yang mengisi daftar kehadiran atau berdasar data yang diperoleh melalui sistem pendataan pengunjung. Persentase pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bogor mengalami fluktuasi selama periode tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Tercatat bahwa pada tahun 2018 capaian indikator ini sebesar 1,30 persen. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 1,31 persen pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 persentase pengunjung perpustakaan di Kabupaten Bogor mengalami penurunan menjadi 0,68 persen. Faktor penyebab penurunan kinerja sasaran tersebut adalah sama halnya dengan penyebab tidak tercapainya sasaran urusan perpustakaan yaitu kejadian bencana nasional (pandemi covid-19) dan dikeluarkannya kebijakan PSBB baik tingkat pusat maupun daerah pada triwulan II s.d IV tahun 2020, disertai juga Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 128 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR dikeluarkannya kebijakan refocusing anggaran dalam rangka penanganan pandemi tersebut sehingga berdampak pada pembatalan beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan minat baca masyarakat khususnya di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sehingga target kinerja persentase pengunjung perpustakaan tidak terealisasi. 2.3.3.Layanan Urusan Pilihan A. Pariwisata Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan pariwisata di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel 2.70 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pariwisata Tahun 2018-2020 No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019 2020 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan wisatawan 7.513.209 9.720.585 4.469.286 Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, 2021 Jumlah Kunjungan Wisatawan Berdasarkan tabel 2.70 diketahui bahwa selama kurun waktu 3 (tiga) tahun capaian indikator ini bergerak secara fluktuatif, namun mengalami penurunan yang drastis dari capaian tahun 2019 ke tahun 2020. Tercatat bahwa jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 sebanyak 7.513.2090 wisatawan. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 9.720.585 wisatawan pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 indikator ini mengalami penurunan yang sangat signifikan akibat adanya pandemi Covid- 19 sebesar 54,02 persen atau menjadi 4.469.286 wisatawan. B. Pertanian Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan pertanian di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 129 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.71 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Pertanian Tahun 2018-2020 No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019 2020 1. Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan : - Produksi padi Ton GKG 545.418 509.119 477.255 - Produksi palawija Ton 162.190 150.076 144.424 - Produksi sayuran Ton 95.252 115.193 112.493 - Produksi buah-buahan Ton 131.369 123.135 106.555 - Produksi tanaman hias bunga Tangkai 4.389.308 5.358.377 4.060.663 - Produksi tanaman hias daun indah Pohon 527.119 860.298 750.257 - Produksi tanaman obat Ton 11.228 10.447 9.539 - Produksi tanaman perkebunan Ton 7.939 7.617,61 8.602 2. Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya : - Produktivitas padi sawah ku/ha 63,25 62,70 62,53 - Produktivitas padi gogo ku/ha 32,58 33,90 34,36 - Produktivitas palawija ku/ha 172,02 171,98 172,91 - Produktivitas sayuran ku/ha 116,05 134,39 128,32 3. Persentase rata-rata nilai tambah tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan % N/A 5,00 6,84 4. Jumlah kelembagaan kelompok tani yang terbentuk kelompok 0 10 25 Sumber : Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, 2021 Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Bogor mengalami penurunan di beberapa unit produksi seperti yang disajikan pada tabel di atas sebagai berikut : - Produksi padi adalah jumlah output atau hasil panen padi dari luas lahan tertentu selama satu tahun dalam bentuk Gabah Kering Giling (GKG) yang diukur dalam satuan ton. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produksi padi sebesar 545.418 ton GKG. Kemudian mengalami penurunan menjadi 509.119 ton GKG pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 produksi padi di Kabupaten Bogor kembali mengalami penurunan menjadi 477.255 ton GKG. - Produksi palawija adalah jumlah output atau hasil panen palawija dari luas lahan tertentu selama satu tahun yang diukur dalam satuan ton. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produksi palawija sebesar 162.190 ton. Kemudian mengalami penurunan menjadi 150.076 ton pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 produksi palawija di Kabupaten Bogor kembali mengalami penurunan menjadi 144.424 ton. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 130 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR - Produksi sayuran adalah jumlah output atau hasil panen sayuran dari luas lahan tertentu selama satu tahun yang diukur dalam satuan ton. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produksi sayuran sebesar 95.252 ton. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 115.193 ton pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 produksi sayuran di Kabupaten Bogor kembali mengalami penurunan menjadi 112.493 ton. - Produksi buah-buahan adalah jumlah output atau hasil panen buah- buahan dari luas lahan tertentu selama satu tahun yang diukur dalam satuan ton. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produksi buah-buahan sebesar 131.369 ton. Kemudian mengalami penurunan menjadi 123.135 ton pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 produksi buah-buahan di Kabupaten Bogor kembali mengalami penurunan menjadi 106.555 ton. - Produksi tanaman hias bunga adalah jumlah output atau hasil panen tanaman hias bunga dari luas lahan tertentu selama satu tahun yang diukur dalam satuan tangkai. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produksi tanaman hias bunga sebanyak 4.389.308 tangkai. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 5.358.377 tangkai pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 produksi tanaman hias bunga di Kabupaten Bogor kembali mengalami penurunan menjadi 4.060.663 tangkai. - Produksi tanaman hias daun indah adalah jumlah output atau hasil panen tanaman hias daun indah dari luas lahan tertentu selama satu tahun yang diukur dalam satuan pohon. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produksi tanaman hias bunga sebanyak 527.119 pohon. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 860.298 pohon pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 produksi tanaman hias bunga di Kabupaten Bogor kembali mengalami penurunan menjadi 750.257 pohon. - Produksi tanaman obat adalah jumlah output atau hasil panen tanaman obat dari luas lahan tertentu selama satu tahun yang diukur dalam satuan ton. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produksi tanaman obat sebanyak 11.228 ton. Kemudian mengalami penurunan menjadi 10.447 ton pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 produksi tanaman obat di Kabupaten Bogor kembali mengalami penurunan menjadi 9.539 ton. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 131 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR - Produksi tanaman perkebunan adalah jumlah output atau hasil panen tanaman perkebunan dari luas lahan tertentu selama satu tahun yang diukur dalam satuan ton. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produksi tanaman perkebunan sebanyak 7.939 ton. Kemudian mengalami penurunan menjadi 7.617,61 ton pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 produksi tanaman perkebunan di Kabupaten Bogor kembali mengalami peningkatan menjadi 8.602 ton. Produktivitas Padi dan Bahan Pangan Utama Lainnya - Produktivitas padi sawah adalah produksi padi sawah per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusaha tani padi sawah yang diukur dalam satuan Ku/Ha. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produktivitas padi sawah sebanyak 63,25 Ku/Ha. Kemudian mengalami penurunan menjadi 62,70 Ku/Ha pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 produktivitas padi sawah di Kabupaten Bogor kembali mengalami penurunan menjadi 62,53 Ku/Ha. - Produktivitas padi gogo adalah produksi padi gogo per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusaha tani padi gogo yang diukur dalam satuan Ku/Ha. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produktivitas padi gogo sebanyak 32,58 Ku/Ha. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 33,90 Ku/Ha pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 produktivitas padi gogo di Kabupaten Bogor kembali mengalami peningkatan menjadi 34,36 Ku/Ha. - Produktivitas palawija adalah produksi palawija per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusaha tani palawija yang diukur dalam satuan Ku/Ha. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produktivitas palawija sebanyak 172,02 Ku/Ha. Kemudian mengalami penurunan menjadi 171,98 Ku/Ha pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 produktivitas palawija di Kabupaten Bogor kembali mengalami peningkatan menjadi 172,91 Ku/Ha. - Produktivitas sayuran adalah produksi sayuran per satuan luas lahan yang digunakan dalam berusaha tani sayuran yang diukur dalam satuan Ku/Ha. Tercatat bahwa pada tahun 2018 produktivitas sayuran sebanyak 116,05 Ku/Ha. Kemudian mengalami peningkatan menjadi 134,39 Ku/Ha pada tahun 2019, namun pada tahun 2020 produktivitas sayuran di Kabupaten Bogor kembali mengalami penurunan menjadi 128,32 Ku/Ha. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 132 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Persentase Rata-rata Nilai Tambah Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Tercatat bahwa pada tahun 2019 Persentase rata-rata nilai tambah tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sebesar 5,00 persen dan mengalami peningkatan sebesar 1,84 persen menjadi 6,84 persen. C. Perdagangan Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan perdagangan di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 2.72 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perdagangan Tahun 2018-2020 No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019 2020 1. Nilai Tambah Bruto (NTB) Perdagangan Juta Rp 29.721.902 30.482.601 29.562.426 Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Bogor Nilai Tambah Bruto (NTB) Perdagangan Nilai Tambah Bruto (NTB) Perdagangan di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 mencapai Rp 29.721.902.000.000. Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi Rp 30.482.601.000.000, namun mengalami penurunan menjadi Rp 29.562.426.000.000 pada tahun 2020. D. Perikanan Mengenai gambaran umum kondisi daerah terkait dengan pelayanan dalam bidang urusan perikanan di Kabupaten Bogor dapat dilihat dari indikator kinerja yang disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 2.73 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Bidang Urusan Perikanan Tahun 2018-2020 No Indikator Kinerja Utama Satuan 2018 2019 2020
Produksi Peternakan Produksi peternakan di Kabupaten Bogor pada tahun 2018 mencapai 182.198,04 ton. Produksi ini mengalami peningkatan menjadi 274.202,62 ton pada tahun 2019, dan pada tahun 2020 kembali mengalami peningkatan menjadi 354.694 ton. 2.4. Aspek Daya Saing Daerah Daya saing daerah merupakan salah satu aspek tujuan penyelenggaraan otonomi daerah sesuai dengan potensi, kekhasan, dan unggulan daerah. Suatu daya saing (competitiveness) merupakan salah satu faktor kunci keberhasilan pembangunan ekonomi yang berhubungan dengan tujuan pembangunan daerah dalam mencapai tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Kondisi daerah Kabupaten Bogor terkait aspek daya saing daerah dapat dilihat dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah/infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia. Pengeluaran per Kapita Indikator rata-rata pengeluaran per kapita sebulan dimaksudkan untuk mengetahui biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah tangga selama sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga. Semakin besar angka pengeluaran rumah tangga akan berpengaruh terhadap peningkatan kemampuan ekonomi daerah. Untuk lebih jelasnya pengeluaran per kapita dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 2.74 Rata-rata Pengeluaran per Kapita di Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 No. URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 1. Total pengeluaran konsumsi RT per kapita sebulan (rupiah) 822.801 1.294.758 1.167.888 1.216.394 1.111.824 Sumber: Badan Pusat Statistik, 2021 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 134 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Nilai Tukar Petani Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang berguna untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani baik untuk proses produksi (usaha) maupun untuk konsumsi rumah tangga. Jika NTP lebih besar dari 100 maka periode tersebut relatif lebih baik, sebaliknya jika NTP lebih kecil dari 100 berarti terjadi penurunan daya beli petani. Nilai Tukar Petani dapat dihitung dengan membandingkan faktor produksi dengan produk, yaitu perbandingan antara indeks yang diterima (It) petani dan yang dibayar (Ib) petani. Tabel 2.75 Nilai Tukar Petani di Kabupaten Bogor Tahun 2013-2018 No. URAIAN 2013 2014 2015 2016 2017 2018
2.5 Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) BUMD memiliki peran dalam mewujudkan kemakmuran daerah dengan memberikan kontribusi terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dalam bentuk deviden atau pajak. Di samping itu, keberadaan BUMD menjadi salah satu faktor pendukung tercapainya visi dan misi daerah serta indikator kinerja utama daerah dalam hal kontribusi target pelaksanaan kewenangan daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Gambaran umum kinerja keuangan BUMD di Kabupaten Bogor disajikan pada tabel berikut ini. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 135 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.76 Gambaran Umum Kinerja Keuangan BUMD di Kabupaten Bogor NO BUMD REALISASI NILAI INVESTASI (Juta Rp) REALISASI LABA (Juta Rp) 2019 2020 2019 2020 1 Perumda Air Minum Tirta Kahuripan 40.000 - 87.384 92.784 - - - - 2 Perumda Pasar Tohaga - - 149 1.138 3 PT. Prayoga Pertambangan dan Energi - - - - 4 PT. Sayaga Wisata Bogor 67.840 - - (1.498) 41.787 - - - 5 PT. BPRS Bogor Tegar Beriman - - 958 3.570 6 PT. LKM Bogor - - 1.532 58 7 P.D. BPR LPK Parungpanjang - - 619 1.516 Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, 2021 Adapun nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah diberikan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 disajikan pada tabel berikut ini. Tabel 2.77 Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2019-2020 No Bumd Realisasi Nilai Penyertaan Modal (Juta Rupiah) 2019 2020 1 Perumda Air Minum Tirta Kahuripan 40.000 - - - 2 Perumda Pasar Tohaga - - 3 PT. Prayoga Pertambangan dan Energi - - 4 PT. Sayaga Wisata Bogor 67.840 - 41.787 - 5 PT. BPRS Bogor Tegar Beriman - - 6 PT. LKM Bogor - - 7 P.D. BPR LPK Parungpanjang - - Jumlah 149.627 - Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, 2021 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 136 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 2.6 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah secara jelas mendelegasikan kewenangan penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Pendelegasian kewenangan penyelenggaraan urusan wajib tersebut dimaksudkan agar daerah dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat tersebut dengan menggunakan prinsip pemerataan dan keadilan salah satunya diwujudkan melalui penetapan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Terkait hal tersebut, dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, mengingatkan agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pelaksanaan urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Selain itu, dalam Pasal 298 undang- undang tersebut, mengamanatkan bahwa Belanja Daerah di prioritaskan untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Standar Pelayanan Minimal (SPM) diartikan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Penerapan SPM dimaksudkan untuk menjamin akses dan mutu bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu, baik dalam perencanaan maupun penganggaran, wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas pencapaian yang dapat diselenggarakan secara bertahap. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas : Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 137 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Keenam urusan wajib tersebut kemudian dikelompokan menjadi 6 (enam) Jenis Standar Pelayanan Minimal yang masing-masingnya memiliki muatan materi SPM yang mencakup Jenis, Mutu, dan Penerima Pelayanan Dasar. Khusus untuk mutu pada setiap jenis pelayanan dasar, telah ditentukan standar teknis masing-masing yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri yang menyelenggarakan masing-masing urusan tersebut, yaitu sebagai berikut :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 138 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Luas wilayah dan banyaknya jumlah penduduk menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bogor dalam menjangkau dan menerapkan standar pelayanan minimal bagi masyarakatnya. Namun Pemerintah Kabupaten Bogor berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas penerapan SPM. Selain itu, dalam konteks belanja daerah, Pemerintah Kabupaten Bogor sudah memprioritaskan untuk mendanai pelaksanaan SPM pada setiap urusan sesuai yang ditentukan. Pemerintah Kabupaten Bogor secara berkelanjutan terus meningkatkan jumlah anggaran belanja untuk penguatan penerapan SPM di Kabupaten Bogor. Hal tersebut dilandasi oleh paradigma dalam penerapan SPM, bahwa bukan kinerja Pemerintah Daerah yang menjadi prioritas utama, tetapi prioritas utamanya yaitu terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara. Penerapan Standar Pelayanan Minimal tersebut didasarkan pada prinsip kesesuaian kewenangan, ketersediaan, keterjangkauan, kesinambungan, keterukuran, dan ketepatan. Sasaran Penerapan SPM tersebut dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut :
Pemerintah Kabupaten Bogor selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas setiap tahapan penerapan SPM di Kabupaten Bogor. Upaya optimalisasi penerapan SPM sebagaimana dimaksud, dilakukan melalui pembentukan tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor pada pertengahan tahun 2020 dengan fungsi utama mengoordinasikan penerapan SPM di Pemerintah Kabupaten Bogor. Selanjutnya dalam rangka memastikan pencapaian SPM, Pemerintah Kabupaten Bogor secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan setiap jenis SPM yang disusun dalam bentuk Rencana Aksi Penerapan SPM setiap tahun. Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, dimana pada Pasal 5 ayat (2) disebutkan bahwa penerapan SPM ditujukan untuk mencapai Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 139 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR target 100 persen dari target dan indikator penerima layanan setiap tahunnya, berikut ini disajikan data penerapan SPM mulai tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 serta capaian pada tahun 2020 sebagaimana tercantum pada Tabel 2.78. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 140 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 2.78 Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Satuan Target Capaian Realisasi Target Kondisi Akhir2019 2020 2021 2022 2023 A URUSAN PENDIDIKAN 1 Pendidikan Dasar Jumlah Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs) % 100 100 100 100 100 100 100 2 Pendidikan Kesetaraan Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan % 100 100 100 100 100 100 100 3 Pendidikan Anak Usia Dini Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini % 100 100 100 100 100 100 100 B URUSAN KESEHATAN 1 Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Jumlah ibu hamil yang mendapatkan layanan kesehatan % 100 91,75 86,18 100 100 100 100 2 Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan % 100 88,87 85,26 100 100 100 100 3 Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan % 100 98,57 91,62 100 100 100 100 4 Pelayanan Kesehatan Balita Jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan % 100 97,44 84,21 100 100 100 100 5 Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar Jumlah warga negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan % 100 74,10 72,85 100 100 100 100 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 141 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Satuan Target Capaian Realisasi Target Kondisi Akhir2019 2020 2021 2022 2023 6 Pelayanan kesehatan pada usia produktif Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan % 100 80,55 60,16 100 100 100 100 7 Pelayanan kesehatan pada usia lanjut Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan % 100 52,14 42,27 100 100 100 100 8 Pelayanan kesehatan penderita hipertensi Jumlah warga negara penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan % 100 63,24 60,02 100 100 100 100 9 Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus Jumlah warga negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan % 100 74,27 92,19 100 100 100 100 10 Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat Jumlah warga negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan % 100 80,10 80,24 100 100 100 100 11 Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkolosis Jumlah warga negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan % 100 115,79 37,94 100 100 100 100 12 Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV). Jumlah warga negara dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia yang mendapatkan layanan kesehatan % 100 44,55 30,44 100 100 100 100 C URUSAN PEKERJAAN UMUM Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari % 100 70,84 72,94 100 100 100 100 Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah domestik Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik % 100 63,48 49,50 100 100 100 100 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 142 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Satuan Target Capaian Realisasi Target Kondisi Akhir2019 2020 2021 2022 2023 D URUSAN PERUMAHAN RAKYAT 1 Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Kabupaten/Kota Jumlah Rumah korban bencana yang Berhak memperoleh rumah layak huni % 100 99,88 59,23 - - - - Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni % 100 - - 100 100 100 100 2 Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah Kabupaten/ Kota Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni % 100 - - 100 100 100 100 E URUSAN TRANTIBUMLINMAS 1 Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi Capaian Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi % 100 - - 100 100 100 100 2 Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu % 100 86,3 100 100 100 100 100 3 Pelayanan informasi rawan bencana Pelayanan informasi rawan bencana % 100 100 100 100 100 100 100 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 143 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Satuan Target Capaian Realisasi Target Kondisi Akhir2019 2020 2021 2022 2023 4 Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 100 98 44,73 100 100 100 100 5 Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100 99,98 99,79 100 100 100 100 6 Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % 100 177,48 100 100 100 100 100 F URUSAN SOSIAL 1 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial Jumlah Warga Negara penyandang disabilitas yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti % 100 100 129,6 100 100 100 100 2 Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti % 100 100 96,5 100 100 100 100 3 Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial Jumlah Warga Negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial diluar panti % 100 100 93,93 100 100 100 100 4 Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Jumlah Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial % 100 100 38,98 100 100 100 100 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 II - 144 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No. Jenis Pelayanan Dasar Indikator Pencapaian Satuan Target Capaian Realisasi Target Kondisi Akhir2019 2020 2021 2022 2023 5 Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota Jumlah Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Kabupaten/Kota % 100 100 77,5 100 100 100 100 Sumber : Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor, 2021 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 1 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 3.1 Kinerja Keuangan Masa Lalu Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Keuangan daerah dikelola berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dimana pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sebagai bentuk implementasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun kinerja keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja di bidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Dengan kata lain, kinerja keuangan daerah memperlihatkan kemampuan daerah dalam memanfaatkan keuangan daerah untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan, dimana pencapaian target-target tersebut sekaligus menunjukkan sejauhmana kualitas penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja keuangan daerah dapat menunjukkan beberapa hal, diantaranya :
Asas pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi, diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal-hal yang dikelola dalam APBD berupa pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 2 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR daerah. Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, sedangkan pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pelaksanaan kinerja keuangan pada 5 (lima) tahun sebelumnya yang dijadikan dasar dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, terbagi atas 3 (tiga) tahun pada periode RPJMD Tahun 2013-2018, yaitu tahun 2016-2018, serta periode RPJMD Tahun 2018-2023, yaitu tahun 2019-2020. Uraian tentang kinerja keuangan lima tahun sebelumnya dijabarkan sebagai berikut : 3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Bogor pada kurun waktu lima tahun sebelumnya, yaitu tahun 2016-2020 masih memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Berdasarkan aturan tersebut, rincian pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, adalah sebagai berikut :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 3 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Komponen-komponen dalam masing-masing pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dipergunakan sesuai dengan kepentingan daerah, sehingga memungkinkan untuk tidak digunakan seluruhnya. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 4 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Bogor lima tahun sebelumnya menjadi dasar penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. Secara umum, kinerja APBD Tahun 2016-2020 disajikan sebagai berikut : Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 5 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 3.1 Rata-rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 NO URAIAN PENDAPATAN DAERAH 2016 2017 2018 2019 2020 RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 A PENDAPATAN DAERAH 5.973.280.685.746,00 6.975.053.078.040,35 7.300.485.379.647,18 8.137.989.873.806,00 7.687.179.717.004,00 5,17 I PENDAPATAN ASLI DAERAH 2.292.175.674.801,00 3.041.872.447.905,35 2.794.660.740.152,18 3.161.165.915.498,00 2.810.155.352.282,00 5,23 1 Hasil Pajak Daerah 1.520.926.774.877,53 1.786.132.725.164,86 1.969.519.761.542,25 2.243.429.745.163,00 1.857.411.776.716,00 4,08 2 Hasil Retribusi Daerah 136.756.227.055,00 150.541.572.101,00 112.776.035.992,00 141.468.140.179,00 128.914.969.533,00 -1,47 3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 43.075.638.051,00 44.338.643.608,00 44.287.173.198,00 57.537.749.304,00 67.102.677.276,00 11,72 4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 591.417.034.817,47 1.060.859.507.031,49 668.077.769.419,93 718.730.280.852,00 756.725.928.757,00 5,05 II DANA PERIMBANGAN 2.692.167.023.139,00 2.742.839.370.823,00 2.818.814.498.138,00 3.094.445.817.299,00 2.825.931.289.983,00 1,22 1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 267.917.072.219,00 269.361.187.649,00 262.173.257.266,00 315.087.463.197,00 248.356.815.110,00 -1,88 2 Dana Alokasi Umum 1.917.780.234.000,00 1.902.004.175.000,00 1.919.023.527.000,00 2.034.853.421.000,00 1.849.796.843.000,00 -0,90 3 Dana Alokasi Khusus 506.469.716.920,00 571.474.008.174,00 637.617.713.872,00 744.504.933.102,00 727.777.631.873,00 9,49 III LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 988.937.987.806,00 1.190.341.259.312,00 1.687.010.141.357,00 2.048.179.863.661,00 2.051.093.074.739,00 20,01 1 Pendapatan Hibah 2.943.000.000,00 5.498.942.371,00 445.197.858.747,00 459.978.600.000,00 585.034.080.000,00 275,49 2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 577.023.348.996,00 659.561.474.226,00 707.218.738.134,00 773.953.465.729,00 726.326.745.171,00 5,92 3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 326.384.354.000,00 379.499.169.989,00 419.568.048.852,00 513.482.851.602,00 574.120.558.252,00 15,16 4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 82.587.284.810,00 145.781.672.726,00 115.025.495.624,00 114.790.561.426,00 153.891.135.003,00 16,84 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 6 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO URAIAN PENDAPATAN DAERAH 2016 2017 2018 2019 2020 RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 5 Dana Bagi Hasil Retribusi dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya - - - - - - 6 Dana Alokasi Cukai Hasil Tembakau - - - - - - 7 Bonus Produksi - - - 20.172.662.252,00 11.720.556.313,00 -41,90 B BELANJA DAERAH 6.465.300.553.876,00 6.875.742.319.986,00 7.305.059.632.892,00 7.771.218.179.777,00 8.405.493.380.579,00 6,78 I BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.083.375.228.502,00 3.135.997.525.254,00 3.672.650.462.819,00 3.541.262.768.829,00 3.894.967.635.559,00 6,02 1 Belanja Pegawai 2.045.082.450.917,00 1.895.900.242.332,00 2.219.154.498.361,00 2.253.964.864.653,00 2.142.688.581.700,00 1,17 2 Belanja Hibah 108.858.733.000,00 221.563.642.076,00 518.180.271.989,00 240.010.963.536,00 257.143.590.699,00 23,97 3 Belanja Bantuan Sosial 43.245.630.000,00 34.614.400.000,00 22.264.100.000,00 18.933.500.000,00 52.356.765.000,00 4,90 4 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 109.557.277.652,00 135.194.512.293,00 158.976.844.270,00 165.801.722.652,00 197.781.683.786,00 15,91 5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 763.780.203.283,00 834.111.180.226,00 738.976.413.927,00 852.673.765.914,00 850.963.209.687,00 2,74 6 Belanja Tidak Terduga 12.850.933.650,00 14.613.548.327,00 15.098.334.272,00 9.877.952.074,00 394.033.804.687,00 135,32 II BELANJA LANGSUNG 3.381.925.325.374,00 3.739.744.794.732,00 3.632.409.170.073,00 4.229.955.410.948,00 4.510.525.745.020,00 7,46 1 Belanja Pegawai 485.321.060.230,00 536.961.880.170,00 371.475.516.071,00 429.357.951.915,00 300.748.722.122,00 -11,28 2 Belanja Barang dan Jasa 1.354.774.042.566,00 1.677.630.861.939,00 1.947.098.241.912,00 2.232.903.738.362,00 2.720.826.752.985,40 19,04 3 Belanja Modal 1.541.830.222.578,00 1.525.152.052.623,00 1.313.835.412.090,00 1.567.693.720.671,00 1.488.950.269.912,60 -0,87 Surplus / (Defisit) (492.019.868.130,00) 99.310.758.054,35 (4.574.253.244,82) 366.771.694.029,00 (718.313.663.575,00) C PEMBIAYAAN DAERAH 1.184.835.661.274,00 585.887.130.027,00 850.938.396.379,79 738.524.105.134,97 1.105.295.799.163,97 -1,38 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 7 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO URAIAN PENDAPATAN DAERAH 2016 2017 2018 2019 2020 RATA-RATA PERTUMBUHAN (%) 1 2 3 4 5 6 7 8 I PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 1.349.935.661.274,00 696.587.130.027,00 923.862.211.780,00 846.364.143.134,97 1.105.295.799.163,97 -3,92 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1.349.935.661.274,00 692.814.027.451,00 685.197.397.350,79 846.364.143.134,97 1.105.295.799.163,97 -3,92 2 Pencarian Dana Cadangan - - 218.000.000.000,00 - - - 3 Penerimaan Piutang Daerah - - 20.664.814.429,00 - - - 4 Penerimaan Hasil Investasi Daerah - 3.773.102.576,00 - - - - II PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 165.100.000.000,00 110.700.000.000,00 72.923.815.400,00 107.840.038.000,00 - -13,24 1 Pembentukan Dana Cadangan 75.000.000.000,00 43.000.000.000,00 - - - -42,67 2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 90.100.000.000,00 67.700.000.000,00 72.923.815.400,00 107.840.038.000,00 - 6,17 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) 692.815.793.144,00 685.197.888.081,35 846.364.143.134,97 1.105.295.799.163,97 386.982.135.588,97 -10,99 Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2016-2020, diolah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 8 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR A. Kinerja Pengelolaan Pendapatan Daerah Secara umum, pendapatan daerah mengalami peningkatan setiap tahunnya, kecuali tahun 2020. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia, termasuk Kabupaten Bogor. Rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah selama 5 (lima) tahun terakhir (2016-2020) sebesar 5,17 persen. Kemudian Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan komponen pendapatan yang mengalami rata-rata pertumbuhan tertinggi jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yaitu sebesar 20,01 persen. Pada komponen pendapatan asli daerah, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan terbesar berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu sebesar 11,72 persen, dan yang terkecil berasal dari hasil retribusi daerah dengan penurunan rata-rata sebesar -1,47 persen. Selanjutnya pada komponen dana perimbangan, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan terbesar berasal dari dana alokasi khusus, yaitu sebesar 9,49 persen. Adapun pada komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah, rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan terbesar dalam kurun waktu lima tahun dikontribusi oleh pendapatan hibah, yaitu sebesar 275,49 persen. B. Kinerja Pengelolaan Belanja Daerah Dalam kurun waktu 2016-2020, belanja daerah cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata 6,78 persen. Dilihat dari masing-masing komponen, rata-rata pertumbuhan belanja daerah tertinggi dikontribusi oleh belanja tidak terduga, yaitu sebesar 135,32 persen. Sedangkan rata-rata pertumbuhan terendah dikontribusi oleh belanja pegawai yang turun hingga mencapai -11,28 persen. Adapun peningkatan rata-rata pertumbuhan pada komponen biaya tidak terduga terjadi pada tahun 2020. Peningkatan ini terjadi akibat adanya pengalokasian anggaran untuk menangani kebutuhan bidang urusan kesehatan sebagai dampak pandemi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 9 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Covid-19. Sementara itu, alokasi belanja modal mengalami penurunan sehingga rata-rata pertumbuhannya -0,87 persen. C. Kinerja Pengelolaan Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah terdiri atas komponen penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pada kurun waktu 2016-2020, rata-rata pertumbuhan pembiayaan daerah mengalami penurunan menjadi -1,38 persen. Peningkatan penerimaan pembiayaan terutama dikontribusi oleh Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA). Kemudian mengenai komponen pengeluaran pembiayaan daerah dialokasikan terutama untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah. Pembiayaan daerah diharapkan dapat menutup defisit anggaran, sebagai akibat lebih besarnya rencana belanja daerah dibandingkan dengan target pendapatan daerah. 3.1.2 Neraca Daerah Neraca adalah laporan keuangan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca daerah merupakan kondisi keuangan Kabupaten Bogor serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan pemerintah daerah melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Selanjutnya mengenai gambaran neraca Kabupaten Bogor dalam kurun waktu tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut : Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 10 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 3.2 Neraca Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 No U r a i a n Jumlah (Rp) RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)2016 2017 2018 2019 2020 1 ASET 18.687.360.178.967,60 21.285.843.792.604,70 23.369.459.813.917 26.492.593.450.206 26.734.682.361.132 9,37 1.1 ASET LANCAR 1.815.233.706.679,29 1.813.078.646.277,02 2.122.125.036.105 2.248.530.959.354 1.601.461.375.061 -3,08 1.1.1 Kas dan Setara Kas 701.050.544.113 685.672.898.828 848.602.931.061 1.106.514.405.549 387.906.026.577 -13,75 1.1.1.1 Kas Di Kas Daerah 610.071.954.838 618.438.118.704,79 794.568.343.162,97 1.034.841.125.519 296.700.260.387 -13,43 1.1.1.2 Kas Di Bendahara Penerimaan 199.812.232 53.397.500 - 1.625.500 - -79,89 1.1.1.3 Kas Di Bendahara Pengeluaran 1.409.028 966.713.720 419.946.679 200.945.000 399.339.500 310,30 1.1.1.4 Kas di Bendahara BLUD 14.281.407.090 27.835.391.120,27 31.074.270.207 49.203.180.369 79.952.868.396 41,13 1.1.1.5 Kas Lainnya Di Bendahara Pengeluaran 148.894.191 1.539.896 500.716 - 95.000 -84,11 1.1.1.6 Kas Lainnya Di Bendahara BLUD - 419.456.872 - 87.412.329 - -54,35 1.1.1.7 Kas Lainnya Di Bendahara FKTP 7.300.397 616.478 - - - -91,56 1.1.1.8 Kas Lainnya Di BOS - - 2.238.287.210 1.131.194.056 923.795.988 -35,76 1.1.1.9 Kas Di FKTP JKN 68.461.022.188 32.083.093.345 17.495.664.789 9.418.777.904 6.303.411.783 -44,92 1.1.1.10 Kas Di BOS 7.878.744.149 5.874.571.192 2.805.918.297 11.630.144.872 3.626.255.523 -17,63 1.1.2 Piutang Pendapatan 1.716.440.605.308 1.678.326.770.507 1.830.496.204.483 1.783.352.467.718 1.798.455.605.578 1,17 1.1.2.1 Piutang Pajak 1.233.366.743.517 1.298.963.322.642,66 1.334.701.639.402,45 1.291.478.913.614 1.248.740.838.762 0,25 1.1.2.2 Piutang Retribusi 9.709.611.758 11.026.763.314,80 10.389.929.721,80 10.690.406.566 11.444.656.672 3,34 1.1.2.3 Piutang Denda Pajak 428.643.190.537 338.923.793.246,14 383.872.685.103,94 366.013.788.211 344.323.099.190 -4,29 1.1.2.4 Piutang Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan 343.402.935,00 - 1.1.2.5 Piutang Transfer Pemerintah Pusat- Dana Perimbangan dan Piutang Transfer Bagi Hasil Pajak Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 44.377.656.560 29.412.891.303 101.531.950.255 115.169.359.326 193.947.010.954 44,59 1.1.3 Piutang lainnya 53.684.373.441 94.569.322.811 103.794.688.651 92.614.282.294 53.683.757.850 0,00 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 11 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No U r a i a n Jumlah (Rp) RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)2016 2017 2018 2019 2020 1.1.3.1 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 1.036.000 1.036.000 1.036.000 1.036.000 1.036.000 0,00 1.1.3.2 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian 1.246.565.798 1.289.875.798 1.264.369.118 1.245.720.718 1.238.838.994 -0,16 1.1.3.3 Piutang lainnya 52.436.771.643 93.278.411.012,78 102.529.283.533 91.367.525.576 52.443.882.856 0,00 1.1.4 Penyisihan Piutang -749.877.333.281 -778.572.934.098,66 -788.317.838.907 -820.885.649.623 -771.089.283.064 0,56 1.1.5 Beban Dibayar Dimuka 19.691.667 16.666.666,67 20.000.000 117.083.333 257.987.087 67,29 1.1.6 Persediaan 93.915.825.430,81 133.065.921.563,57 127.529.050.818 86.818.370.084 132.247.281.033 7,09 1.2 INVESTASI JANGKA PANJANG 813.754.264.103 869.356.445.654,61 970.345.037.260 1.169.288.907.712 1.213.094.736.915 8,31 1.2.1 Investasi Jangka Panjang Non Permanen 4.519.794.443 746.691.866,80 746.691.867 746.691.867 - -36,25 1.2.1.1 Dana Bergulir Gerakan Masyarakat Mandiri 4.519.794.443 746.691.866,80 746.691.867 746.691.867 - -36,25 1.2.2 Investasi Jangka Panjang Permanen 809.234.469.660 868.609.753.787,81 969.598.345.393 1.168.542.215.845 1.213.094.736.915 9,62 1.2.2.1 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 809.234.469.660 868.609.753.787,81 969.598.345.393 1.168.542.215.845 1.213.094.736.915 9,62 1.3 ASET TETAP 15.603.984.069.229 18.010.518.795.030 19.235.817.933.874 22.047.105.703.304 22.918.595.556.987 10,09 1.3.1 Tanah 8.440.210.220.153 10.279.958.207.750 11.713.554.119.346 13.535.822.153.652 13.610.318.191.803 12,69 1.3.2 Peralatan dan Mesin 1.897.367.672.251 2.049.015.417.261 2.207.651.272.277 2.700.957.347.843 3.293.906.522.526 14,79 1.3.3 Gedung dan Bangunan 4.136.624.123.653 4.466.782.577.235 4.919.131.349.753 5.369.683.272.626 5.698.089.748.307 8,34 1.3.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 4.152.482.843.032 4.739.748.988.455 5.303.984.157.258 5.728.185.070.142 6.273.335.151.975 10,87 1.3.5 Aset Tetap Lainnya 633.429.270.827 711.596.617.748 318.166.826.567 398.355.303.708 441.451.680.944 -8,63 1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan 282.203.013.466 220.079.905.731 116.390.484.665 86.447.186.403 177.245.307.312 -10,98 1.3.7 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin -1.354.703.610.444 -1.537.170.367.102 -1.608.110.544.867 -1.927.628.071.571 -2.295.630.094.097 14,09 1.3.8 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan -792.891.774.849 -868.648.730.880 -984.457.274.986 -1.139.006.892.790 -1.235.304.735.173 11,72 1.3.9 Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan -1.790.737.688.861 -2.050.843.821.168 -2.750.492.456.140 -2.705.709.666.710 -3.044.816.216.610 14,19 1.4 DANA CADANGAN 175.000.000.000 218.000.000.000 - - - 24,57 1.4.1 Dana Cadangan 175.000.000.000 218.000.000.000,00 - - - 24,57 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 12 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No U r a i a n Jumlah (Rp) RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)2016 2017 2018 2019 2020 1.5 ASET LAINNYA 279.388.138.956 374.889.905.643 1.041.171.806.678 1.027.667.879.836 1.001.530.692.169 37,60 1.5.1 Barang Inventaris Rusak Berat 54.223.650.010 60.682.626.207 283.449.891.002 - - 128,64 1.5.2 Kerjasama dengan Pihak Ketiga 19.961.000.000 19.961.000.000 19.961.000.000 - - 0,00 1.5.3 Kemitraan dengan Pihak Ketiga - 212.190.369.874 217.034.416.494 2,28 1.5.4 Aset Tidak Berwujud 13.869.976.566 14.945.416.587 23.894.259.347 26.053.471.847 36.459.593.652 27,33 1.5.5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya -6.938.148.946 -8.874.931.663 -13.075.779.369 -17.092.240.305 -24.469.535.666 37,04 1.5.6 Aset Lain-lain 198.271.661.327 288.175.794.512 726.942.435.698 806.513.628.420 785.329.506.125 41,07 1.5.7 Aset Non Lancar Lainnya - 2.650.000 18.447.900 596,15 2 KEWAJIBAN 81.436.080.254 88.823.908.857 219.143.283.772 122.803.233.948 121.985.121.961 10,63 2.1 KEWAJIBAN JANGKA PENDEK 81.436.080.254 88.823.908.857 219.143.283.772 122.803.233.948 121.985.121.961 10,63 2.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) 7.300.397 420.073.350 2.238.287.210 1.218.606.385 923.890.988 235,40 2.1.2 Pendapatan Diterima Dimuka 10.108.522.768 11.999.580.966 12.270.636.014 13.335.342.044 12.816.538.654 6,11 2.1.3 Utang Belanja 38.373.414.222 75.610.948.965 203.575.263.739 104.060.802.624 102.817.853.042 27,94 2.1.4 Utang Jangka Pendek Lainnya 32.946.842.867 793.305.576 1.059.096.810 4.188.482.895 5.426.839.276 -36,29 3 EKUITAS 18.605.924.098.714 21.197.019.883.748 23.150.316.530.144 26.369.790.216.258 26.612.697.239.171 9,36 3.1 EKUITAS 18.605.924.098.714 21.197.019.883.748 23.150.316.530.144 26.369.790.216.258 26.612.697.239.171 9,36 3.1.1 Ekuitas 18.605.924.098.714 20.108.146.431.390 22.508.665.400.002 26.147.190.372.558 27.340.354.196.777 10,10 3.1.2 Surplus/Defisit - LO 1.088.873.452.358 641.651.130.143 222.599.843.700 -727.656.957.606 JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS 18.687.360.178.968 21.285.843.792.605 23.369.459.813.917 26.492.593.450.206 26.734.682.361.132 9,37 Sumber : Laporan Keuangan Tahun 2016-2020, diolah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 13 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Aset Pemerintah Kabupaten Bogor selama periode 5 tahun, yaitu dari tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 9,37 persen. Apabila dirinci untuk masing- masing jenis aset, rata-rata pertumbuhan untuk investasi jangka panjang sebesar 8,31 persen, aset tetap sebesar 10,09 persen, dana cadangan sebesar 24,57 persen dan paling tinggi pada aset lainnya sebesar 37,60 persen. Sedangkan aset lancar cenderung menurun pertumbuhannya sehingga mencapai -3,08 persen. Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bogor selama periode tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dengan rata-rata pertumbuhan 10,63 persen, yang dikontribusikan dari kewajiban jangka pendek. Sedangkan perkembangan ekuitas Pemerintah Kabupaten Bogor selama Tahun 2016-2020 tumbuh rata-rata sebesar 9,36 persen. 3.2 Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu Pada bagian ini dijelaskan gambaran kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yang meliputi kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan daerah. 3.2.1 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah A. Kebijakan Pendapatan Daerah Pada Tahun 2016-2018, secara umum kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bogor memedomani kebijakan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2013-2018, yaitu diarahkan pada “Optimalisasi penerimaan pendapatan daerah dan peningkatan pelayanan administrasi pemungutan pendapatan asli daerah (PAD) yang efisien, efektif dan taat pada ketentuan yang berlaku,” yang dilakukan melalui langkah/upaya pokok, sebagai berikut:
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 14 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Adapun kebijakan pendapatan daerah Tahun 2019-2020 memedomani kebijakan yang ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, yang diarahkan untuk mencari sumber- sumber pendapatan daerah untuk mendanai kebutuhan belanja pemerintah daerah, baik melalui belanja langsung 72 Perangkat Daerah yang ada dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah, maupun melalui belanja tidak langsung yang mengikutsertakan peran aktif pihak-pihak pemangku kepentingan di Kabupaten Bogor. Arah kebijakan dimaksud, ditempuh melalui:
Khusus untuk kebijakan tahun 2020, dimana terjadi pandemi covid-19, kebijakan pendapatan daerah yang dilakukan belum tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023. Kebijakan ini tercantum dalam dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Bogor Tahun 2020. Kebijakan ini ditetapkan karena terjadi kelesuan penerimaan pajak daerah akibat terdampaknya wajib pajak oleh pandemi Covid-19. Upaya meningkatkan pendapatan asli daerah yang telah dilaksanakan pada periode awal terjadinya pandemi Covid-19 dilakukan dalam bentuk sebagai berikut : Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 15 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
B. Kebijakan Belanja Daerah Kebijakan Belanja Daerah tahun 2016-2018 diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM, dimana dengan mempertimbangkan pencapaian IPM, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan suprastruktur. Kebijakan belanja daerah diarahkan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Adapun upaya tersebut antara lain adalah :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 16 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 17 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 18 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Adapun kebijakan belanja daerah Tahun 2019-2020 diarahkan pada :
▪ Pengembangan Geopark Pongkor; ▪ Pengembangan Situ Front City; ▪ Melanjutkan Pembangunan Poros Tengah-Timur; ▪ Pengembangan Pusat Pengobatan Alternatif Tradisional Khususnya Pengobatan Tulang Cimande; ▪ Pengembangan Minapolitan; ▪ Mendukung pengembangan kekerabatan Kota Baru Publik Maja.
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 19 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 1) menganggarkan gaji pokok dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD serta pemberian gaji ketiga belas dan gaji keempat belas; 2) menganggarkan belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan Calon PNSD dan PPPK sesuai formasi pegawai yang ditetapkan; 3) menganggarkan belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5 persen (dua koma lima per seratus) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan; 4) menganggarkan penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan; 5) menganggarkan penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi PNSD dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD; 6) menganggarkan tambahan penghasilan PNSD; 7) menganggarkan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 20 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 8) menganggarkan Tunjangan Profesi Guru PNSD, Dana Tambahan Penghasilan Guru PNSD, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN melalui DAK Non Fisik.
1) mendukung pembangunan pendidikan terutama pada peningkatan rata-rata lama sekolah jenjang pendidikan SD dan SMP; 2) pencapaian program prioritas dan menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat (instansi vertikal) yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, kelompok masyarakat/perorangan yang ditetapkan oleh Kepala SKPD atau pejabat yang berwenang, dengan mempertimbangkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 21 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
1) Mendanai pembangunan desa yang bersifat umum berupa ADD (Alokasi Dana Desa), yang merupakan bagian dari persentase dana perimbangan setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). 2) Mendanai pembangunan desa dalam bentuk bantuan keuangan kepada beberapa desa yang terkait dengan kompensasi persampahan. 3) Mendanai pembangunan desa dari dana desa yang bersumber dari APBN, seperti Dana Desa. 4) Melaksanakan target Pancakarsa yang terkait dengan pelaksanaan kewenangan desa. 5) Membantu Partai Politik dengan memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
Khusus untuk kebijakan belanja daerah tahun 2020, terdapat kebijakan khusus yang belum tercantum dalam RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023. Kondisi pandemi Covid-19 menjadikan pemerintah pusat menetapkan kebijakan belanja daerah yang diarahkan untuk belanja tidak terduga. Adapun kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor tahun 2020 saat terjadi pandemi Covid-19 adalah :
C. Kebijakan Pembiayaan Daerah Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat melebihi kemampuan pendapatan daerah. Kebijakan Pembiayaan Daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Secara umum, kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2016-2018 dan Tahun 2019-2020 tidak berubah, karena tidak adanya perubahan kebijakan yang ditetapkan oleh peraturan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 23 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR perundang-undangan. Adapun kebijakan penerimaan pembiayaan meliputi :
Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang dan pemberian bantuan kepada pemerintah kecamatan. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan meliputi :
Di sisi lain, terdapat kebijakan yang dilakukan sepanjang tahun 2016-2020 untuk meningkatkan perekonomian daerah, khususnya pendapatan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan memberikan bantuan kepada masyarakat yang dapat mendorong pengembangan potensi daerah perlu terus dikembangkan dan didorong untuk mendukung proses pembangunan Kabupaten Bogor. Pengembangan tersebut diarahkan melalui upaya menjalin kerjasama yang lebih luas dan meningkatkan partisipasi swasta/masyarakat untuk menarik investasi yang lebih besar di Kabupaten Bogor. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan investasi daerah adalah : Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 24 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
3.2.2 Proporsi Penggunaan Anggaran Analisis proporsi realisasi terhadap anggaran bertujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan penggunaan anggaran Kabupaten Bogor pada periode tahun anggaran sebelumnya. Hasilnya digunakan sebagai bahan untuk menentukan kebijakan anggaran di masa datang dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Proporsi realisasi belanja menggambarkan komposisi besaran masing-masing komponen belanja terhadap total anggaran belanja daerah. Secara umum, proporsi belanja dibagi dalam 2 (dua) kategori, yaitu belanja aparatur dan belanja non aparatur (belanja publik). Belanja aparatur merupakan belanja yang digunakan untuk membayar kebutuhan gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan resmi lainnya seluruh ASN. Adapun sisanya, yaitu belanja non aparatur (belanja publik) digunakan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan daerah. Proporsi belanja aparatur terhadap total anggaran belanja tahun 2016-2020 diuraikan pada tabel berikut. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 25 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 3.3 Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Tahun 2016-2020 Tahun Total Belanja Untuk Kebutuhan Aparatur Total Pengeluaran (Belanja + Pengeluaran Pembiayaan) Proporsi Belanja Aparatur (%) 2016 2.530.403.511.147 6.630.400.553.876 38,16 2017 2.432.862.122.502 6.986.442.319.986 34,82 2018 2.590.630.014.432 7.377.983.448.292 35,11 2019 2.683.322.816.568 7.879.058.217.777 34,06 2020 2.443.437.303.822 8.405.493.380.579 29,07 Sumber : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020, diolah Proporsi belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur dibandingkan dengan total pengeluaran daerah pada Tahun 2016- 2020, cenderung menurun, bahkan pada 2 (dua) tahun terakhir sangat berkurang secara signifikan dari 34,06 persen menjadi 29,07 persen. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa proporsi belanja untuk pembangunan semakin besar dibandingkan dengan belanja untuk pemenuhan kebutuhan aparatur. 3.2.3 Analisis Pembiayaan Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun- tahun anggaran berikutnya. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Penerimaan pembiayaan daerah merupakan salah satu pos yang diharapkan dapat menutupi defisit belanja daerah serta pengeluaran pembiayaan yang dialokasikan untuk penyertaan modal, pembentukan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 26 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR dana cadangan dan pembentukan investasi, karena defisit riil APBD berasal dari akumulasi defisit belanja dan pengeluaran pembiayaan. Defisit yang terjadi akibat terlampauinya pendapatan daerah oleh belanja daerah serta pengeluaran pembiayaan daerah seharusnya dapat ditutupi oleh penerimaan pembiayaan daerah. Adapun kondisi defisit riil dan komponen penutup defisit riil pada Tahun 2016-2020 diuraikan dalam tabel 3.4 dan tabel 3.5. Berdasarkan data pada Tabel 3.4 dan 3.5 diketahui bahwa penutup defisit riil dari komponen penerimaan pembiayaan daerah mampu menutupi defisit riil yang terjadi. Adapun mengenai realisasi sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 diuraikan pada tabel 3.6. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 27 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 3.4 Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 NO URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 1 Realisasi Pendapatan Daerah 5.973.280.685.746,00 6.975.053.078.040,35 7.300.485.379.647,18 8.137.989.873.806,00 7.687.179.717.004,00 Dikurangi Realisasi : 2 Belanja Daerah 6.465.300.553.876,00 6.875.742.319.986,00 7.305.059.632.892,00 7.771.218.179.777,00 8.405.493.380.579,00 3 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 165.100.000.000,00 110.700.000.000,00 72.923.815.400,00 107.840.038.000,00 - Defisit Riil (657.119.868.130,00) (11.389.241.945,65) (77.498.068.644,82) 424.733.378.681,00 (718.313.663.575,00) Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020, diolah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 28 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 3.5 Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 NO URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1.349.935.661.274,33 692.814.027.451,00 685.197.397.350,79 846.364.143.134,97 1.105.295.799.163,97 2 Pencairan Dana Cadangan - - 218.000.000.000,00 - - 3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan - - - - - 4 Penerimaan Piutang Daerah - - - - - 5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah - - - - - 6 Penerimaan Piutang Daerah - - 20.664.814.429,00 - - 7 Penerimaan Hasil Investasi Daerah - 3.773.102.576,00 - - - Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020, diolah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 29 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 3.6 Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 NO URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 1 Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya 1.349.935.661.274,00 692.814.027.451,00 685.197.397.351,00 846.364.143.134,97 1.105.295.799.163,97 2 Pelampauan Penerimaan PAD 226.352.795.801,00 759.293.940.905,35 319.125.014.152,18 484.800.968.498 347.533.590.731,00 3 Pelampauan Penerimaan dana perimbangan/Pendapatan Transfer (45.283.173.861,00) (158.182.147.177,00) (70.746.145.862,00) (35.362.550.701,00) (180.179.244.207,00) 4 Pelampauan penerimaan lain- lain pendapatan daerah yang sah (24.763.682.194,00) (455.661.263.688,00) 4.573.985.357,00 28.480.077.009 (276.350.453.034,00) 5 Sisa belanja akibat penghematan atau lainnya (536.972.545.124,00) (556.640.835.014,00) (590.614.127.108,00) (627.377.304.223,00) (495.978.241.935,00) Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020, diolah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 30 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 3.2.4 Sumber Pendanaan Pembangunan Lainnya A. Tugas Pembantuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa kekuasaan pemerintahan khususnya mengenai hal penyelenggaraan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Tugas Pembantuan dilaksanakan guna menghasilkan kinerja pemerintah yang lebih efektif dan efisien melalui pemberian sebagian urusan pemerintahan pusat kepada Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota atau Desa. Tercatat tidak ditemukan tugas pembantuan yang diterima Pemerintah Kabupaten Bogor periode tahun 2019-2020 dari Pemerintah Pusat. B. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Salah satu sumber pendanaan yang mendukung pembangunan di Kabupaten Bogor berasal dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan yang memiliki wilayah operasional di Kabupaten Bogor. Namun, sumber pendanaan ini tidak menjadi bagian dalam penghitungan APBD Kabupaten Bogor, karena prinsip pelaksanaan TJSL adalah Rp = 0. Periode RPJMD Tahun 2018-2023, Bupati Bogor mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Bogor Nomor 978.5/116/Kpts/Per-UU/2019 tentang Pembentukan Tim Fasilitasi Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan di Kabupaten Bogor Periode Tahun 2019-2023 yang bertugas untuk memfasilitasi terlaksananya program/kegiatan yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor melalui program- program perusahaan pelaku TJSL. Pelaksanaan program TJSL Perusahaan di kabupaten Bogor tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel berikut ini : Tabel 3.7 Rekapitulasi Penerimaan TJSL Perusahaan Kepada Pemerintah Kabupaten Bogor Periode Tahun 2018-2020 TJSL Perusahaan 2018 2019 2020 Nilai TJSL yang dilaporkan 1.217.547.000 40.841.840.901 34.356.859.398 Sumber : Hasil Analisa, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 31 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 3.3 Kerangka Pendanaan Berdasarkan kondisi capaian tahun 2016-2020 atau mengacu pada kondisi 5 (lima) tahun sebelumnya, secara umum dapat disimpulkan adanya :
Adanya pandemi Covid-19 yang berpengaruh pada pencapaian target makro daerah, target-target kinerja utama, dan target kinerja kunci daerah maupun perangkat daerah, mengharuskan dilakukannya perubahan pada proyeksi APBD tahun 2021-2023 dalam hal penyediaan keuangan daerah untuk memenuhi konsep Money Follow Program. Proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah tahun 2021-2023 diuraikan sebagai berikut : 3.3.1 Proyeksi Pendapatan dan Belanja Pendapatan dan Belanja Daerah kurun waktu tahun 2019-2023 disajikan dalam tabel 3.8a dan 3.8b di bawah ini : Tabel 3.8a Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2020 NO URAIAN JUMLAH REALISASI 2019 2020 1 2 3 4 1 PENDAPATAN DAERAH 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.161.165.915.498,00 2.810.155.352.282,00 1.1.1 Hasil Pajak Daerah 2.243.429.745.163,00 1.857.411.776.716,00 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 141.468.140.179,00 128.914.969.533,00 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 57.537.749.304,00 67.102.677.276,00 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 718.730.280.852,00 756.725.928.757,00 1.2 DANA PERIMBANGAN 3.094.445.817.299,00 2.825.931.289.983,00 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 315.087.463.197,00 248.356.815.110,00 1.2.2 Dana Alokasi Umum 2.034.853.421.000,00 1.849.796.843.000,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 744.504.933.102,00 727.777.631.873,00 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.882.378.141.009,00 2.051.093.074.739,00 1.3.1 Pendapatan Hibah 459.978.600.000,00 585.034.080.000,00 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 32 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO URAIAN JUMLAH REALISASI 2019 2020 1 2 3 4 1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 773.953.465.729,00 726.326.745.171,00 1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 513.482.851.602,00 574.120.558.252,00 1.3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 114.790.561.426,00 153.891.135.003,00 1.3.5 Bonus Produksi 20.172.662.252,00 11.720.556.313,00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 8.137.989.873.806,00 7.687.179.717.004,00 2 BELANJA DAERAH 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.541.262.768.829,00 3.894.967.635.559,00 2.1.1 Belanja Pegawai 2.253.964.864.653,00 2.142.688.581.700,00 2.1.2 Belanja Hibah 240.010.963.536,00 257.143.590.699,00 2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 18.933.500.000,00 52.356.765.000,00 2.1.4 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 165.801.722.652,00 197.781.683.786,00 2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 852.673.765.914,00 850.963.209.687,00 2.1.6 Belanja Tidak Terduga 9.877.952.074,00 394.033.804.687,00 2.2 BELANJA LANGSUNG 4.229.955.410.948,00 4.510.525.745.020,00 2.2.1 Belanja Pegawai 429.357.951.915,00 300.748.722.122,00 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.232.903.738.362,00 2.720.826.752.985,40 2.2.3 Belanja Modal 1.567.693.720.671,00 1.488.950.269.912,60 JUMLAH BELANJA DAERAH 7.771.218.179.777,00 8.405.493.380.579,00 SURPLUS / (DEFISIT) 366.771.694.029,00 (718.313.663.575,00) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 846.364.143.134,97 1.105.295.799.163,97 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 846.364.143.134,97 1.105.295.799.163,97 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 107.840.038.000,00 3.2.1 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 107.840.038.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 738.524.105.134,97 1.105.295.799.163,97 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 1.105.295.799.163,97 386.982.135.588,97 Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Bogor Tahun 2019-2020, diolah Tabel 3.8b Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 NO URAIAN TARGET (RP) 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 1 PENDAPATAN 8.081.129.282.297,00 6.144.172.122.804,00 7.008.103.596.265,00 1.1 Pendapatan Asli Daerah 3.297.695.323.957,00 3.054.110.055.899,00 3.394.647.764.271,00 1.2 Pendapatan Transfer 4.753.203.669.906,00 3.090.062.066.905,00 3.613.455.831.994,00 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 30.230.288.434 - - Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 33 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO URAIAN TARGET (RP) 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 2 BELANJA 8.929.584.350.843,00 8.142.939.011.369,00 7.343.431.474.843,00 2.1 Belanja Operasi 5.467.786.152.026,00 5.019.341.906.657,00 3.586.704.344.900,00 2.2 Belanja Modal 1.947.616.004.807,00 2.106.204.852.853,00 2.391.136.229.933,00 2.3 Belanja Tak Terduga 99.546.052.393,00 90.000.000.768,00 75.000.000.000,00 2.4 Belanja Transfer 1.414.636.141.617,00 927.392.251.091,00 1.290.590.900.010,00 Surplus / (Defisit) -848.455.068.546,00 -1.998.766.888.565,00 -335.327.878.578,00 3 PEMBIAYAAN 386.982.135.600,00 180.959.640.000,00 335.327.878.578,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 386.982.135.600,00 300.000.000.000,00 485.327.878.578,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan - 119.040.360.000,00 150.000.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan -461.472.932.946,00 -1.817.807.248.565,00 - Sumber : Bappenda, BPKAD, Bappedalitbang, Hasil Analisa, 2021 Pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia sejak awal tahun 2020 berdampak pada penerimaan daerah akibat merosotnya aktivitas perekonomian daerah. Untuk meningkatkan pendapatan daerah dari sektor perpajakan dan retribusi, kebijakan pendapatan daerah di Kabupaten Bogor terutama pada tahun 2020-2023 adalah :
Adapun kebijakan belanja daerah tahun 2021-2023 diarahkan pada :
Selain itu, untuk memedomani pelaksanaan prioritas nasional dan provinsi Jawa Barat dalam wadah kewenangan kabupaten/kota, belanja belanja langsung daerah Kabupaten Bogor tahun 2021-2023 diarahkan pada :
- menerapkan merdeka belajar; - optimalisasi pencapaian SPM di bidang pendidikan, baik PAUD, pendidikan dasar, dan kesetaraan; - pemerataan layanan pendidikan berkualitas; Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 35 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR - penyediaan pendidikan berkualitas dan merata; - penyediaan afirmasi pendidikan; - penguatan kelembagaan satuan pendidikan; - serta peningkatan kualitas pembelajaran dan akademik melalui pengembangan SDM pendidikan; - mengalokasikan anggaran kesehatan minimal 10 persen di luar belanja pegawai; - meningkatkan kualitas tata kelola rumah sakit rujukan; - memenuhi standar SPM kesehatan; - Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; - menyelenggarakan pelayanan jaminan kesehatan di puskesmas dan rumah sakit; - meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan; - mengembangkan kompetensi tenaga kesehatan dan tenaga medis; - meningkatkan pengetahuan dan kesadaran akan hidup sehat di kalangan masyarakat, baik remaja, pemuda, dan lansia; - meningkatkan pengawasan perijinan berusaha di bidang kesehatan; - membangun dan merehabilitasi infrastruktur sumberdaya air; - menyediakan akses masyarakat terhadap air minum dan sanitasi yang layak dan aman; - meningkatkan konektivitas jalan; - mewujudkan kepatuhan pemanfaatan ruang pada sawah yang terlindungi; - meningkatkan pemenuhan pelayanan infrastruktur dan sarana penunjang lainnya; - meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang; - meningkatkan pengelolaan ruang terbuka hijau; - meningkatkan pengelolaan pemakaman; - meningkatkan pengelolaan dan penertiban reklame; - meningkatkan penataan dan pelayanan pemukiman, PSU perumahan dan kawasan permukiman, termasuk kawasan kumuh; Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 36 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR - meningkatkan perbaikan rumah tidak layak huni; - meningkatkan pengendalian ketenteraman dan ketertiban umum sesuai standar; - meningkatkan pengawasan dan penegakan PERDA; - membina, mengembangkan SDM di lingkungan masyarakat dalam meningkatkan upaya perlindungan masyarakat; - meningkatkan pelayanan tanggap kebakaran sesuai standar; - mengembangkan SDM masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana kebakaran; - meningkatkan manajemen bencana terintegrasi antara pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana; - meningkatkan kesiapsiagaan bencana dan penanggulangan bencana; - meningkatkan peran masyarakat dalam kesiapsiagaan bencana; - memperkuat basis data fakir miskin; - meningkatkan perlindungan sosial; - meningkatkan upaya penanganan dan tindak lanjut penanganan masalah sosial dan kasus-kasus sosial; - meningkatkan upaya pembinaan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial.
- meningkatkan harmonisasi hubungan industrial dan kualitas jaminan sosial tenaga kerja; - meningkatkan daya saing tenaga kerja; - mendorong perluasan kesempatan kerja; - memfasilitasi kegiatan transmigrasi; - meningkatkan kesetaraan gender, pemberdayaan, dan perlindungan perempuan; - meningkatkan pemenuhan hak dan perlindungan anak; - menggalakkan program keluarga berencana dan pengendalian penduduk; - mengembangkan SDM kader pangan; Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 37 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR - meningkatkan upaya ketersediaan pangan strategis melalui pengendalian distribusi pangan dan penanganan kerawanan pangan; - meningkatkan jaminan keamanan dan mutu pangan daerah strategis; - mengembangkan konsumsi dan penganekaragaman pangan; - meningkatkan pengelolaan dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan serta pemanfaatan tanah; - menyediakan tanah untuk kepentingan umum; - perlindungan lingkungan hidup melalui pengendalian pencemaran, perusakan lingkungan, dan pengelolaan persampahan; - meningkatkan pelayanan pemenuhan administrasi kependudukan; - meningkatkan pembinaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa dan pemberdayaan masyarakat desa; - meningkatkan status pembangunan desa; - revitalisasi bumdes; - meningkatkan ketertiban dan keselamatan bertransportasi; - meningkatkan pelayanan kebutuhan informasi masyarakat; - meningkatkan kompetensi masyarakat dibidang digital; - mengembangkan penyelenggaraan teknologi informatika digital di lingkup Pemerintah Kabupaten Bogor; - mengembangkan infrastruktur digital; - menguatkan tata kelola informasi dan komunikasi publik di daerah; - mewujudkan koperasi modern dan mampu bersaing di pasar domestik dan global; - mengembangkan kapasitas SDM penyelenggara koperasi dan UKM; - meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat pelaku koperasi dan UKM; - meningkatkan realisasi investasi; - meningkatkan upaya promosi dan minat investasi; Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 38 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR - meningkatkan kualitas layanan perijinan bagi pelaku ekonomi; - meningkatkan pembinaan SDM pemuda dan insan olahraga; - meningkatkan jumlah pemuda yang berwirausaha; - meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana prasarana olahraga masyarakat; - memfasilitasi pembinaan insan olahraga agar berprestasi nasional dan internasional; - memperkuat ketersediaan data statistik untuk perencanaan dan evaluasi pembangunan; - memperkuat keamanan siber daerah; - mengembangkan budaya dan potensi pariwisata daerah; - melestarikan cagar budaya; - meningkatkan literasi/membaca masyarakat dan gemar literasi/membaca; - meningkatkan kualitas pengelolaan arsip daerah; - meningkatkan layanan dan pengembangan SDM melalui fasilitasi perpustakaan.
- mendorong pengembangan ekspor produk perikanan dan peternakan; - meningkatkan kompetensi SDM pelaku perikanan dan peternakan; - meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan; - mengembangkan teknologi pertanian, hortikultura dan perkebunan; - mengurangi risiko bencana pertanian; - meningkatkan kompetensi SDM pelaku pertanian, hortikultura dan perkebunan; - menyiapkan sarana distribusi barang/jasa (pasar rakyat); - meningkatkan kompetensi SDM pelaku IKM; - meningkatkan pengendalian perdagangan, tata niaga dan pelaku PKL; Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 39 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR - meningkatkan upaya perlindungan konsumen; - menyiapkan sentra-sentra usaha perdagangan/produksi; - memfasilitasi dan mengendalikan pengembangan ekspor pelaku usaha.
- meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pimpinan dan anggota DPRD.
- meningkatkan penelitian dan pengembangan serta inovasi daerah melalui perluasan jaringan penelitian; - meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan; - meningkatkan upaya penerimaan daerah melalui peningkatan pendapatan asli daerah dan penerimaan lainnya dari sumber non APBD Kabupaten Bogor; - meningkatkan pengelolaan administrasi kepegawaian; - mengembangkan SDM aparatur dan meningkatkan disiplin aparatur.
- meningkatkan pelayanan administrasi yang mendukung perijinan; - meningkatkan koordinasi pembangunan kewilayahan.
- meningkatkan pembinaan politik masyarakat; - memfasilitasi pelaksanaan Pilpres dan Pilkades; - meningkatkan pengawasan organisasi masyarakat/ kemasyarakatan. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 40 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Secara umum, belanja daerah dialokasikan untuk mengawal pencapaian target kinerja utama daerah dan perangkat daerah, target kinerja kunci perangkat daerah, dukungan terhadap prioritas strategis nasional dan Jawa Barat, serta pencapaian prioritas pembangunan daerah. 3.3.2 Proyeksi Pembiayaan Daerah Pembiayaan daerah ditujukan untuk menutupi defisit belanja daerah yang melampaui pendapatan daerah. Pembiayaan daerah yang berasal dari penerimaan pembiayaan daerah diproyeksikan diperoleh dari SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Adapun pembiayaan daerah yang berasal dari pengeluaran pembiayaan akan dialokasikan untuk dana cadangan pemilihan kepala daerah periode selanjutnya, dimana berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pilkada akan diselenggarakan pada Bulan November 2024. Selanjutnya, pengeluaran pembiayaan daerah juga akan dialokasikan untuk penyertaan modal kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Adapun proyeksi penyertaan modal tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 disajikan sebagaimana tabel 3.9. Tabel 3.9 Proyeksi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2021-2023 NO BUMD PROYEKSI PENYERTAAN MODAL (Juta Rupiah) 2021 2022 2023 1 Perumda Air Minum Tirta Kahuripan - - - 50.000 50.000 50.000 2 Perumda Pasar Tohaga - 45.000 69.462 3 PT. Prayoga Pertambangan Dan Energi - 35.375 - 4 PT. Sayaga Wisata Bogor - - - - - - Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 41 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR NO BUMD PROYEKSI PENYERTAAN MODAL (Juta Rupiah) 2021 2022 2023 5 PT. BPRS Bogor Tegar Beriman - 72.000 - 6 PT. LKM Bogor - - - 7 PD. BPR LPK Parungpanjang - 5.881 5.000 JUMLAH 50.000 208.256 124.462 Sumber : Sekretariat Daerah, 2021 3.3.3 Penghitungan Kerangka Pendanaan Kapasitas penghitungan kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bogor selama tahun 2018-2023. Tahapan awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan sumber penerimaan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Berikut ini realisasi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 41 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 3.10 Realisasi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020 NO URAIAN 2016 2017 2018 2019 2020 1 2 3 4 5 6 7 1 Pendapatan Daerah 5.973.280.685.746,00 6.975.053.078.040,35 7.300.485.379.647,18 8.137.989.873.806,00 7.687.179.717.004,00 2 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 1.349.935.661.274,33 692.814.027.451,33 685.197.397.350,79 846.364.143.134,97 1.105.295.799.163,97 3 Pencarian Dana Cadangan - - 218.000.000.000,00 - - 4 Penerimaan Piutang Daerah - - 20.664.814.429,00 - - 5 Penerimaan Hasil Investasi Daerah - 3.773.102.576,38 - - - Total Penerimaan 7.323.216.347.020,33 7.671.640.208.068,06 8.224.347.591.426,97 8.984.354.016.940,97 9.150.155.739.592,97 Dikurangi : 1 Pengeluaran Pembiayaan Daerah 165.100.000.000,00 110.700.000.000,00 72.923.815.400,00 107.840.038.000,00 - 2 Belanja Tidak Langsung 3.083.375.228.502,00 3.135.997.525.254,00 3.672.650.462.819,00 3.541.262.768.829,00 3.894.967.635.559,00 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah 4.074.741.118.517,67 4.424.942.682.814,06 4.478.773.313.207,97 5.335.251.210.111,97 4.897.507.880.608,97 Sumber : Laporan Keuangan Kabupaten Bogor Tahun 2016-2020, diolah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 III - 42 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 3.11 Realisasi dan Rencana Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023 No. Jenis Data Tahun 2019 2020 2021 2022 2023 1 P-I 4.118.593.945.722 3.495.285.667.341 4.414.140.582.343 3.924.766.168.047 3.671.715.737.422 2 P-II 3.181.666.675.653 2.767.558.045.978 948.762.316.847 1.076.683.712.952 734.343.147.484 3 P-III 3.153.493.489.579 2.620.061.502.989 3.566.681.451.653 3.141.489.130.370 2.937.372.589.937 Total 10.453.754.110.954 8.882.905.216.308 8.929.584.350.843 8.142.939.011.369 7.343.431.474.843 Sumber : Hasil analisis, 2021 Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dialokasikan untuk mendanai prioritas pembangunan sebagai berikut : - Prioritas I, dialokasikan untuk mendanai program-program strategis yang mendukung tercapainya target kinerja utama daerah dan indikator-indikator Pancakarsa, sebagai komitmen perwujudan janji politis kepala daerah dan wakil kepala daerah. - Prioritas II, dialokasikan untuk mendanai program-program yang mendukung pelaksanaan kewenangan daerah melalui belanja prioritas utama perangkat daerah untuk mencapai target kinerja kunci perangkat daerah. - Prioritas III, dialokasikan untuk mendanai program penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 1 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH Perubahan RPJMD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor didasari oleh 2 (dua) faktor penting, yaitu adanya perubahan kebijakan nasional berupa pemberlakuan sejumlah peraturan perundang-undangan serta dampak terjadinya bencana alam dan non alam, yang dalam hal ini adalah pandemi Covid-19. Pandemi ini berdampak cukup besar, baik secara sosial dan ekonomi yang dirasakan masyarakat, maupun dalam kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan target capaian kinerja daerah, serta memunculkan permasalahan-permasalahan krusial yang perlu segera diselesaikan hingga akhir periode. Permasalahan dan isu strategis daerah perlu ditelaah dengan seksama dalam rangka menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam sisa periode RPJMD Tahun 2018-2023. Dalam hal perubahan RPJMD, visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor masih dianggap relevan dengan permasalahan dan isu strategis kekinian yang terjadi, namun dalam rangka menyusun perencanaan yang berkualitas dan tepat sasaran, serta sesuai dengan perkembangan kondisi saat ini, hal mendasar yang wajib diidentifikasi, dirumuskan dan dianalisis oleh Pemerintah Kabupaten Bogor adalah permasalahan-permasalahan dan isu strategis yang mengemuka dan prioritas untuk segera diselesaikan di sisa periode tahun 2018-2023. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, permasalahan pembangunan didefinisikan sebagai kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Adapun isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 2 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Permasalahan yang dirumuskan terutama mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu : 1) aspek kesejahteraan masyarakat; 2) aspek daya saing daerah; dan 3) aspek pelayanan umum. Pandemi Covid-19 yang terjadi mulai awal tahun 2020 menyebabkan permasalahan tersendiri bagi Pemerintah Kabupaten Bogor, terutama dalam aspek kesejahteraan masyarakat. 4.1 Permasalahan Pembangunan 4.1.1 Aspek Kesejahteraan Masyarakat Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan aspek makro daerah yang merepresentasikan kondisi daerah secara nasional. Berdasarkan aspek kesejahteraan masyarakat, permasalahan-permasalahan yang belum terselesaikan adalah :
Pada tahun 2020, IPM Kabupaten Bogor menunjukkan angka capaian 70,40 poin. Kondisi ini mengalami penurunan sebesar 0,25 poin dari capaian tahun 2019. Hal ini diakibatkan oleh melemahnya capaian komponen pembentuk IPM, dengan rincian sebagai berikut : - Komponen kesehatan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) tercapai sebesar 71,17 poin. Capaian ini hanya mengalami kenaikan sebesar 0,16 poin dari tahun sebelumnya. - Komponen pendidikan yang terdiri dari Harapan Lama Sekolah (HLS), tercapai sebesar 12,48 tahun, sedikit mengalami kenaikan dari tahun 2019 sebesar 0,01 tahun; dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tercapai sebesar 8,30 tahun, hanya meningkat 0,01 tahun dari tahun 2019. - Komponen pengeluaran per kapita per tahun, mengalami penurunan paling tinggi dari tahun sebelumnya, yaitu sebesar 10.317 ribu rupiah. Secara umum, penurunan kualitas sumber daya manusia dilihat dari IPM dominan disebabkan oleh penurunan pengeluaran perkapita masyarakat per tahun. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 3 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Menurunnya laju pertumbuhan ekonomi secara makro dapat menyebabkan multi dampak bagi masyarakat, terutama terhadap aspek sosial dan ekonomi masyarakat.
Hal tersebut menunjukkan bahwa pembangunan di Kabupaten Bogor sangat tidak merata, dan semakin timpang jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2019 yang tercatat sebesar 0,93 poin. Ketimpangan pembangunan ini menjadi permasalahan di Kabupaten Bogor yang perlu ditindaklanjuti dan ditangani hingga akhir periode tahun 2023.
Disamping itu, banyaknya jumlah penduduk di Kabupaten Bogor juga berpotensi memunculkan bencana non alam. Salah satu permasalahan yang muncul adalah rendahnya mitigasi terhadap bencana alam maupun non alam yang ditandai dengan masih tingginya kelompok masyarakat yang terdampak bencana, baik bencana alam maupun non alam. Di sisi lain, rendahnya mitigasi juga terlihat dari luas wilayah yang terdampak bencana terutama di daerah pinggiran sungai dan perbukitan.
4.1.2. Aspek Daya Saing Daerah Permasalahan yang mengemuka dari aspek daya saing daerah diuraikan sebagai berikut :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 5 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
4.1.3. Aspek Pelayanan Umum Permasalahan dalam aspek pelayanan umum dijabarkan berdasarkan urusan, bidang urusan dan unsur yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bogor. Permasalahan yang perlu diselesaikan dapat berupa permasalahan yang menjadi dampak langsung perubahan kebijakan atau akibat pandemi Covid-19, maupun permasalahan dalam pelaksanaan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 6 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR kewenangan bidang urusan/unsur. Adapun uraian permasalahan untuk masing-masing bidang urusan/unsur adalah sebagai berikut :
1.2 Kesehatan Permasalahan lingkup pelayanan umum bidang urusan kesehatan adalah belum optimalnya pelayanan kesehatan, terutama dalam hal :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 7 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Permasalahan lingkup pelayanan umum bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang adalah sebagai berikut :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 8 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Permasalahan pelayanan umum dalam bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman adalah :
1.5 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat Permasalahan pelayanan umum di bidang ketenteraman, ketertiban umum, pelindungan masyarakat adalah :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 9 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Penyediaan hunian tetap bagi para korban bencana alam di wilayah Bogor Barat awal tahun 2020 membutuhkan prioritas perhatian agar dapat segera tertangani;
1.6 Sosial Permasalahan pelayanan umum di lingkup bidang urusan sosial adalah :
2.2 Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang belum terselesaikan adalah :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 10 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
2.3 Pangan Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pangan adalah :
2.4 Pertanahan Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pertanahan adalah :
2.5 Lingkungan hidup Permasalahan pelayanan umum bidang urusan lingkungan hidup adalah :
Hal ini terlihat dari capaian indeks kualitas lingkungan hidup yang baru mencapai angka 55,95 persen pada tahun 2022;
Hal ini terlihat dari rendahnya tingkat ketaatan pelaku usaha terhadap izin lingkungan yang masih kurang dari 40 persen;
2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Permasalahan pelayanan umum bidang urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah :
- tingkat penerbitan kepemilikan KIA (Kartu Identitas Anak) yang berumur di bawah 17 tahun tahun 2020 belum mencapai 20 persen; - tingkat penerbitan akta kelahiran pada tahun 2020 masih berada di bawah 85,18 persen.
2.7 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah :
- belum terintegrasinya perencanaan program pembangunan di desa dengan program pembangunan daerah; Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 12 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR - belum optimalnya penataan data dan informasi desa; - belum optimalnya penatausahaan pelaporan keuangan desa.
- masih rendahnya motivasi dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan desa; - masih tingginya ketergantungan masyarakat terhadap program pembangunan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten Bogor.
2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang belum terselesaikan adalah :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 13 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 2.9 Perhubungan Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perhubungan yang belum terselesaikan adalah :
Hal ini disebabkan karena tidak adanya pelaksanaan kegiatan di jalan kabupaten seperti pemasangan fasilitas LLAJ, pengembangan sarana prasarana, pengawasan, dan pengendalian sarana prasarana, dikarenakan adanya refocusing anggaran untuk penanggulangan Covid-19;
2.10 Komunikasi dan Informatika Permasalahan pelayanan umum bidang urusan komunikasi dan informatika adalah terjadi penurunan pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang terjadi pada tahun 2019 dari target 3,00 (poin), terealisasi 2,58 (poin) dikarenakan masih belum maksimalnya penilaian pada domain tatakelola (kelembagaan, strategi dan perencanaan, TIK). Akan tetapi pada tahun 2020 Dinas Komunikasi dan Informatika telah berhasil menaikan nilai Indeks SPBE yang semula target 3,00 (poin), berdasarkan hasil verifikasi Kementerian Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 14 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nilai Indeks SPBE Kabupaten Bogor sebesar 3,27 (poin) dengan predikat baik. 2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Permasalahan pelayanan umum bidang urusan koperasi, usaha kecil dan menengah adalah persentase koperasi aktif dan sehat yang terjadi penurunan yang disebabkan oleh dampak pandemi Covid-19. Tercatat pada tahun 2019 mencapai 35,68 persen. Namun pada tahun 2020 capaian indikator ini kembali mengalami penurunan menjadi 35,44 persen. Hal ini disebabkan di masa pandemi Covid-19 kegiatan Rapat Anggota Tahunan (RAT) tidak diperkenankan pelaksanaannya secara tatap muka, namun dapat dilaksanakan secara virtual, sedangkan para pengurus koperasi banyak yang belum siap untuk melaksanakan Rapat Anggota Tahunan secara virtual, yang pada akhirnya banyak juga koperasi yang tidak menyampaikan laporan pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Kemudian jumlah usaha mikro yang dikembangkan menjadi usaha kecil juga mengalami penurunan dari tahun 2019-2020 sebesar 88 unit menjadi 20 unit. Penurunan jumlah Usaha Mikro menjadi Usaha Kecil sangat dirasakan oleh para pelaku UMKM, khususnya pada saat memasarkan produknya, hal ini disebabkan pelaku UMKM belum menguasai teknologi pemasaran melalui media sosial. 2.12 Penanaman Modal Permasalahan pelayanan umum bidang urusan penanaman modal yang belum terselesaikan adalah :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 15 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Pada tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 10-11 orang/perusahaan. Hal tersebut bisa jadi merupakan pengaruh dari pandemi Covid-19 sehingga berdampak pada kemampuan perusahaan untuk menyerap tenaga kerja baru;
2.13 Kepemudaan dan Olahraga Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kepemudaan dan olahraga yang belum terselesaikan adalah :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 16 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
2.14 Statistik Permasalahan pelayanan umum bidang urusan statistik yang belum terselesaikan adalah masih kurangnya koordinasi antar pemangku kewenangan dalam mengintegrasikan sumber data dan informasi. 2.15 Persandian Permasalahan pelayanan umum bidang urusan persandian yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan persandian daerah. 2.16 Kebudayaan Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kebudayaan yang masih terjadi adalah jumlah warisan budaya yang dilestarikan terbatas dan tidak bertambah. Hal ini disebabkan oleh pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Sehingga terbatasnya jumlah anggaran untuk meningkatkan jumlah warisan budaya yang dilestarikan. 2.17 Perpustakaan Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perpustakaan yang belum terselesaikan adalah :
2.18 Kearsipan Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kearsipan yang belum terselesaikan adalah :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 17 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
3 Urusan Pilihan 3.1 Kelautan dan Perikanan Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kelautan dan perikanan yang belum terselesaikan adalah :
Selain itu, jumlah pemotongan qurban juga mengalami penurunan sehingga berpengaruh pada produksi daging ruminansia (dampak pandemi Covid-19). 3.1 Pariwisata Permasalahan pelayanan umum bidang urusan pariwisata yang belum terselesaikan adalah terjadinya penurunan angka kunjungan wisatawan di Kabupaten Bogor yang sangat signifikan karena adanya pandemi Covid-19 sebesar 54,02 persen atau menjadi 4.469.286 wisatawan. 3.2 Pertanian Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Bogor tahun 2020 cenderung mengalami penurunan di beberapa unit produksi, namun capaian tersebut telah berhasil melampaui target yang telah ditetapkan, kecuali untuk produksi palawija dan tanaman hias bunga. Selain itu, penurunan realisasi untuk produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan secara umum terjadi karena perubahan perhitungan yang semula dihitung berdasarkan statistik Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 18 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR pertanian (Rumus Kementerian Pertanian) menjadi KSA (Kerangka Sample Area) yang dihitung bersama BPS (Badan Pusat Statistik). 3.3 Kehutanan Permasalahan pelayanan umum bidang urusan kehutanan adalah belum optimalnya pemanfaatan taman hutan rakyat skala kabupaten. 3.4 Energi dan Sumberdaya Mineral Permasalahan pelayanan umum bidang urusan energi dan sumberdaya mineral adalah belum terpetakannya kewenangan pengelolaan panas bumi dan pemanfaatannya di Kabupaten Bogor akibat belum jelasnya tata aturan dan sinergi pengelolaan dengan pemerintah provinsi. 3.5 Perdagangan Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perdagangan yang belum terselesaikan adalah :
3.6 Perindustrian Permasalahan pelayanan umum bidang urusan perindustrian yang belum terselesaikan adalah :
3.7 Transmigrasi Permasalahan pelayanan umum bidang urusan transmigrasi adalah belum optimalnya pengelolaan transmigrasi. 4 Unsur Pendukung 4.1 Sekretariat Daerah Permasalahan yang belum terselesaikan adalah :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 19 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
4.2 Sekretariat DPRD Permasalahan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya pelaksanaan fasilitasi terhadap DPRD. Hal ini ditunjukkan oleh persentase tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan sekretariat DPRD adalah sebesar 85,45 persen dari target 86,00 persen pada tahun 2020, dengan tingkat capaian 99,36 persen. 5 Unsur Penunjang 5.1 Perencanaan Permasalahan lingkup bidang urusan perencanaan yang belum terselesaikan adalah belum optimalnya perencanaan yang integratif antar pemangku kepentingan, adanya keterlambatan pengiriman data menyebabkan keterlambatan dalam proses perencanaan. 5.2 Keuangan Permasalahan lingkup bidang urusan keuangan yang belum terselesaikan adalah kapasitas pengelola keuangan dan barang daerah yang belum optimal dalam mengimplementasikan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah. Kemudian permasalahan lainnya yaitu belum terciptanya tata kelola pendapatan daerah yang bersih, efektif dan akuntabel. 5.3 Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan Permasalahan lingkup kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang belum terselesaikan adalah :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 20 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 5.4 Penelitian dan Pengembangan Permasalahan yang belum terselesaikan adalah masih rendahnya implementasi inovasi serta hasil penelitian dan pengembangan untuk masyarakat. 6 Unsur Pengawasan 6.1 Inspektorat Permasalahan yang belum terselesaikan adalah belum terpenuhinya tenaga auditor dan pengawasan pelaksanaan pembangunan dalam penyelenggaraan pengawasan dan pembinaan di seluruh perangkat daerah. 7 Unsur Kewilayahan Pemerintah Kabupaten Bogor memiliki 40 kecamatan yang mengelola kewilayahan. Dalam hal ini, permasalahan bidang urusan kewilayahan adalah belum optimalnya fungsi pengoordinasian kecamatan dan pembinaan terhadap desa. 8 Unsur Kesatuan Bangsa dan politik Permasalahan bidang urusan kesatuan bangsa dan politik adalah belum optimalnya pembinaan masyarakat, terutama untuk penguatan ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan, revolusi mental, kewaspadaan nasional, penanganan konflik dan pendidikan politik dalam negeri. 4.2 Isu-Isu Strategis Isu strategis merupakan kondisi akumulatif dari sekian banyak permasalahan pembangunan daerah yang menjadi fokus dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kewenangan daerah. Perencanaan pembangunan jangka panjang Kabupaten Bogor tidak terlepas dari perencanaan pembangunan nasional dan Jawa Barat. Oleh karena itu, isu strategis nasional dan provinsi Jawa Barat merupakan hal- hal yang perlu diperhatikan dan dipedomani sebagai bentuk sinkronisasi perencanaan pembangunan nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor. Di sisi lain, sebagai bentuk tindak lanjut dari agenda internasional yang disepakati secara internasional, perencanaan pembangunan wajib memperhatikan poin-poin Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 21 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sustainable Development Goals (SDG’s) sebagai bagian dari substansi perencanaan jangka panjang. Adapun keterkaitan perencanaan pembangunan dengan isu-isu strategis nasional dan provinsi Jawa Barat serta SDG’s diuraikan sebagai berikut : 4.2.1 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 Berdasarkan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 maka visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 adalah : “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, yaitu : Misi Satu : Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa melalui Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban. Konsep Jabar Juara secara “batin” sepenuhnya diemban oleh misi pertama ini. Secara umum misi pertama memiliki tujuan untuk menciptakan masyarakat Jawa Barat sebagai manusia dengan nilai-nilai Pancasila dan meningkatkan peran rumah ibadah sebagai pusat pembangunan peradaban di Jawa Barat. Melalui misi ini peran masjid dan tempat ibadah sebagai pusat peradaban diperkuat untuk melahirkan manusia Jawa Barat yang berakhlak baik dan berjiwa besar. Selain masjid, pembangunan manusia di Jawa Barat yang bertaqwa juga dilakukan dengan pengembangan pesantren sebagai ujung tombak membangun lingkungan masyarakat yang damai, tentram, dan bahagia. Misi Dua : Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif. Misi ini diarahkan untuk menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas untuk seluruh masyarakat Jawa Barat; agar rakyat Jawa Barat dapat menikmati pendidikan dan kesehatan; perempuan Jawa Barat mampu mengekspresikan potensi kebaikannya dengan optimal, dan para pemuda Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 22 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR menyadari panggilan jiwanya dan dapat berperan vital dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Pemenuhan kesejahteraan sosial dapat mendukung lahirnya masyarakat yang bahagia. Kebahagiaan diperoleh dari terjaminnya kehidupan yang layak dan bermartabat bagi masyarakat. Kesejahteraan sosial juga mendorong lahirnya masyarakat yang berkualitas dan produktif. Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya. Misi Tiga : Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah. Misi 3 dalam penjawaban visi Jabar Juara Lahir batin dengan inovasi dan kolaborasi memiliki inti utama yang berpusat pada pembangunan infrastruktur untuk pemerataan pembangunan. Infrastruktur adalah investasi pembangunan yang akan mendorong lahirnya pusat pertumbuhan baru, mengurangi beban logistik yang mampu menjaga stabilitas harga, serta mempercepat perpindahan manusia dan barang antar kota dan kabupaten. Berbagai aktivitas pembangunan dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup agar daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak terlampaui dan kelestarian ekosistem tetap terjaga. Misi Empat : Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat- Pusat Inovasi Serta Pelaku Pembangunan. Misi 4 membawa amanah yang besar untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Jawa Barat. Ekonomi umat yang adil dan sejahtera yang dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi Jawa Barat. Penggunaan teknologi untuk optimalisasi proses dan menghubungkan antar pelaku ekonomi secara cepat dapat Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 23 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR mengatasi ketimpangan antar kawasan perdesaan dan perkotaan, juga dapat mengurangi angka pengangguran melalui terbukanya peluang kerja baru. Misi Lima : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif Antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Dalam tata kelola pemerintahan, ‘Good Governance’ atau ‘Tata Kelola yang Baik’ harus diimplementasikan di berbagai skala, mulai dari perusahaan hingga pemerintahan dengan delapan pilarnya yaitu konsensus, partisipasi, ketaatan pada hukum, efektivitas dan efisiensi, setara dan inklusif, responsif, transparan dan akuntabel. Di Jawa Barat, Good Governance direpresentasikan melalui penerapan provinsi cerdas (smart province) untuk menjamin kinerja birokrasi yang kompetitif, transparan, efektif, efisien, dan handal. Isu strategis Provinsi Jawa Barat diidentifikasi dari berbagai sumber, yaitu : (1) Permasalahan pembangunan Provinsi Jawa Barat; (2) Dinamika internasional, nasional dan regional yang memengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (3) Kebijakan pembangunan daerah sekitar yang memengaruhi pembangunan Provinsi Jawa Barat; (4) Kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Barat yang antara lain terdiri dari RPJPD dan RTRW Provinsi Jawa Barat; dan (5) KLHS RPJMD, maka ditetapkan 5 (lima) isu strategis pembangunan jangka menengah Provinsi Jawa Barat yaitu :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 24 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Selain hal tersebut diatas, masalah tata kelola juga terjadi seperti masih banyaknya sekolah yang terakreditasi C dan masih banyak sekolah yang belum terakreditasi, masih rendahnya mutu dan relevansi Pendidikan, tata kelola pendidikan belum sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan dalam rangka peningkatan daya saing, masih banyak sekolah yang belum memiliki perpustakaan yang sesuai dengan standar nasional perpustakaan, dan belum terintegrasinya layanan perpustakaan sekolah dengan perpustakaan daerah milik pemerintah dalam memberikan layanan literasi. Selain permasalahan pelayanan pendidikan, permasalahan pelayanan kesehatan di Jawa Barat pada saat ini menunjukan belum optimalnya pelayanan kesehatan yang ditandai dengan Indeks Kesehatan belum optimal dan masih perlu ditingkatkan, masih tingginya Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) dan rasio balita per satuan posyandu yang cenderung menurun. Hal tersebut disebabkan karena masih rendahnya kualitas, pemerataan dan keterjangkauan pelayanan kesehatan, terbatasnya tenaga kesehatan dan distribusi yang tidak merata, perilaku masyarakat yang kurang mendukung pola hidup bersih dan sehat, kinerja pelayanan kesehatan yang rendah. Disamping itu, permasalahan gizi kurang di masyarakat cenderung masih tinggi yang ditunjukkan dengan 1 dari 4 anak usia 0-59 bulan di Provinsi Jawa Barat mengalami stunting. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Jawa Barat pada saat ini masih perlu ditingkatkan, hal ini dikarenakan masih terjadinya diskriminasi pengupahan sektor informal terhadap perempuan, kualitas tenaga kerja perempuan masih rendah, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang masih rendah, paradigma pembangunan anak masih bersifat parsial, segmentatif, dan sektoral serta partisipasi perempuan di lembaga pemerintah.
Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 25 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR menurunkan jumlah penduduk miskin. Pada periode tahun 2015-2019 penduduk miskin Jawa Barat menunjukkan penurunan dan mencapai 6,82 persen pada tahun 2019. Namun memasuki tahun 2020, kondisi memburuk dengan adanya pandemi Covid-19 yang berkepanjangan. Jumlah penduduk miskin di Jawa Barat pada Maret 2020 mencapai 3,92 juta jiwa (7,88 persen). Terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin sekitar 544,3 ribu jiwa dibandingkan keadaan September 2019. Kemiskinan lebih banyak terjadi di desa dibandingkan dengan perkotaan, diindikasikan dari angka kemiskinan perdesaan dan kemiskinan perkotaan. Kemiskinan di pedesaan disebabkan oleh rendahnya akses pelayanan dasar, akses ekonomi dan infrastruktur serta pola hidup masyarakat. Pengangguran merupakan salah satu masalah penting yang harus segera dituntaskan, dimana jumlah pengangguran di Provinsi Jawa Barat pada Agustus 2020 sebanyak 2,15 juta jiwa. Dibandingkan dengan kondisi pada Agustus 2019 pengangguran meningkat 25 ribu orang, yaitu dari 1,90 juta orang menjadi 2,15 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2020 sebesar 10,46 persen, yang berarti meningkat dibanding tahun lalu pada periode yang sama yaitu 7,99 persen. Dibandingkan dengan TPT nasional sebesar 7,07 persen, TPT Jawa Barat masih lebih tinggi. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi Covid-19 serta keterbatasan kesempatan kerja baru serta tidak adanya link and match antara kompetensi yang dimiliki tenaga kerja dengan pasar kerja. Ketersediaan lapangan pekerjaan yang terbatas, banyak PHK, kurangnya minat pencari kerja untuk usaha mandiri menjadi faktor-faktor pemicu angka pengangguran tinggi di Jawa Barat. Permasalahan sosial muncul diakibatkan karena perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Sumber permasalahan sosial bisa terjadi dari proses sosial kemasyarakatan dan bencana alam. Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Jawa Barat mengalami peningkatan. Hal tersebut disebabkan karena masih tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran, belum optimalnya penanganan bencana sosial, masih rendahnya penanganan kasus-kasus kekerasaan anak, perempuan dan human trafficking, belum optimalnya penanganan PPKS melalui Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 26 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, penanganan fakir miskin serta Perlindungan dan Jaminan Sosial, dan masih rentan terhadap konflik sosial dan kurangnya pemanfaatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Lebih lanjut, permasalahan sosial lainnya yang potensial dapat terjadi yaitu Ancaman, Tantangan, Hambatan, dan Gangguan (ATHG) terhadap stabilitas politik dan keamanan, pemahaman idiologi serta kerukunan beragama. Untuk itu, perlu langkah-langkah preventif dan advokasi yang intens demi terciptanya kerukunan umat beragama.
pembangunan lebih terkonsentrasi di perkotaan yang sudah berkembang, dan sebagian lainnya berlokasi di kawasan yang berfungsi lindung atau di kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Sehingga pemerataan pembangunan belum tercapai, dan daya dukung dan daya tampung lingkungan tidak diutamakan. Pemerataan pembangunan perlu mendapat dukungan dalam penetapan sistem perkotaan dan jaringan prasarana yang mampu meningkatkan konektivitas antar pusat-pusat kegiatan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru, seperti kawasan unggulan pertanian, pariwisata dan industri. Konektivitas perlu ditingkatkan untuk mencapai efisiensi pergerakan orang, barang dan jasa di seluruh wilayah Jawa Barat. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 27 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Pemerataan pembangunan berbasis komunitas diwujudkan melalui pemenuhan sarana prasarana permukiman seperti penyediaan perumahan, peningkatan cakupan pelayanan air bersih dan air baku, pengolahan persampahan dan limbah. Pelaksanaan pembangunan yang berbasis tata ruang dan lingkungan menjadi dasar peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. Sehingga menjadi penting untuk diperhatikan dalam perumusan program dan kegiatan pembangunan wilayah dan sektoral. Daya dukung dan daya tampung lingkungan diwujudkan pula melalui antisipasi dampak perubahan iklim dan mitigasi bencana, sehingga meminimalisir kerugian ekonomi, memberi kenyamanan, dan berkelanjutan. Antisipasi dampak perubahan iklim melalui peningkatan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, diharapkan dapat meminimalkan kerusakan lingkungan, risiko bencana, dan kerugian ekonomi, serta mampu mempertahankan kesehatan masyarakat. Pengolahan sampah terpadu lintas daerah, pembangunan sanitasi baik individual maupun komunal/terpusat, pelayanan air minum, air bersih dan air baku harus dioptimalkan terutama peningkatan cakupan pelayanan dan distribusi guna memenuhi kebutuhan masyarakat. Pengelolaan air limbah domestik dan industri dalam rangka mengendalikan pencemaran sungai dan pengelolaan terpadu. Salah satu hal penting dalam isu ini adalah penataan ruang yang meliputi perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang di Jawa Barat masih belum sepenuhnya memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Upaya konkret mewujudkan pemerataan pembangunan di Jawa Barat adalah melalui pengembangan Kawasan Segitiga Emas Cirebon- Patimban-Kertajati (REBANA). Secara makro ekonomi, Produk Domestik Regional Bruto Jawa Barat tahun 2019 adalah yang terbesar ke-3 dengan PMA dan PMDN tertinggi di Indonesia. PMA Jawa Barat mencapai $5.9 Miliar dan PMDN Jawa Barat pada tahun 2019 mencapai 49,3 triliun rupiah. Selama ini pusat pertumbuhan ekonomi wilayah Jawa Barat bertumpu di bagian barat dan tengah, sedangkan bagian timur dan utara belum dioptimalkan. Upaya untuk mengakselerasi pembangunan di utara dan timur Jawa Barat diwujudkan melalui pengembangan Kawasan Segitiga Emas REBANA yang meliputi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 28 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon dan Kabupaten Sumedang. Isu strategis lain dalam pengembangan Kawasan Segitiga Emas REBANA, yakni melambatnya kontribusi PDB atas dasar harga konstan sektor industri terhadap PDB Nasional. Pada tahun 2014 Kontribusi PDB Industri mencapai 21,65 persen, namun mengalami penurunan sebesar 0,11 persen sehingga hanya mencapai 21,04 persen pada tahun 2018. Kemudian kebijakan pemerintah mengembangkan industri 4.0 berdampak pada revitalisasi industri manufaktur dan mempercepat implementasi 4IR. Inisiatif Making Indonesia 4.0 ini memberikan potensi besar untuk melipatgandakan produktivitas tenaga kerja, sehingga dapat meningkatkan daya saing global dan mengangkat pangsa pasar ekspor global. Ekspor yang lebih tinggi akan membuka lebih banyak kesempatan kerja, sehingga konsumsi domestik menjadi lebih kuat dan Indonesia dapat menjadi salah satu dari 10 besar ekonomi dunia. Peluang ini yang akan ditangkap oleh Kawasan Segitiga Emas REBANA sehingga kawasan tersebut menjadi engine of economic growth baru di Jawa Barat. Pengembangan Kawasan Segitiga Emas REBANA juga direncanakan untuk dapat mengatasi permasalahan tingginya kepadatan industri di Kabupaten Bekasi dan Karawang. Berdasarkan Sensus Ekonomi di Provinsi Jawa Barat tahun 2016, terdapat 2.952 Usaha Menengah Besar (UMB) di Kabupaten Karawang, 5.198 UMB di Kabupaten Bekasi, dan 9.437 UMB di Kota Bekasi. Daya dukung lingkungan untuk area Bodebekkarpur diindikasikan sudah melampaui ambang batas, sehingga dengan adanya Kawasan Segitiga Emas REBANA kepadatan di Bodebekkarpur dapat berkurang sebab arah investasi dan pengembangan industri terdistribusi ke timur Jawa Barat. Pengembangan Kawasan Segitiga Emas REBANA diharapkan dapat meningkatkan kondisi sosial-ekonomi di Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Cirebon yang saat ini beberapa capaian indikator kesejahteraan masyarakatnya masih di bawah rata-rata Jawa Barat. Salah satunya dengan kolaborasi bersama industri yang nantinya berbisnis di Kawasan Segitiga Emas REBANA untuk meningkatkan IPM Daerah melalui SMK Juara. SMK Juara adalah inovasi layanan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 29 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR pendidikan menengah di Jawa Barat yang memberikan peluang seluas- luasnya kepada seluruh masyarakat di Jawa Barat dalam mengakses layanan pendidikan. Beberapa strategi program ini adalah penguatan kemitraan sekolah (SMK) dengan industri serta pengembangan kompetensi yang relevan kebutuhan dunia kerja dan industri. Kegiatan strategis lainnya adalah memaksimalkan peran Balai Latihan Kerja menjadi pusat pelatihan masyarakat lokal Kawasan Segitiga Emas REBANA agar dapat terserap industri atau menjadi wirausaha yang mampu memanfaatkan peluang. Adapun peluang dalam pengembangan Kawasan Segitiga Emas REBANA adalah keunggulan konektivitas wilayah. Terdapat beberapa pembangunan infrastruktur dan jaringan transportasi yang dapat menunjang aktivitas di Kawasan Segitiga Emas REBANA, diantaranya adalah Bandara Internasional Jawa Barat beserta Aerocity, Pelabuhan Patimban, Tol Cipali, Tol Cisumdawu, Rencana Tol Patimban, Rencana Jalur KA Tanjungsari – BIJB – Aryawinangun, dan Rencana Jalur KA Patimban. Keunggulan komparatif dari sisi upah tenaga kerja adalah upah yang lebih rendah dibanding daerah industri lain di Jawa Barat. Pada tahun 2020, rata-rata UMK di Jawa Barat mencapai Rp 2.963.497,40. Sementara itu, UMK Kabupaten Indramayu mencapai Rp 2.297.931,11; Kabupaten Majalengka Rp 1.944.166,36; Kabupaten Cirebon Rp 2.196.416,09; Kabupaten Sumedang Rp 3.139.275,37; dan Kabupaten Subang Rp 2.965.468,00.
Sebelum terjadinya pandemi, perekonomian Jawa Barat telah dihadapkan dengan beberapa hal diantaranya belum berkembangnya koperasi dan usaha kecil dan menengah, khususnya pada akses modal KUKM terhadap dunia perbankan masih minim, belum optimalnya Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 30 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR fungsi dan kelembagaan koperasi yang ditunjukkan dengan masih cukup tingginya persentase jumlah koperasi tidak aktif, pemanfaatan serta pengembangan akses pemasaran dan promosi bagi produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil belum optimal, belum meratanya penerapan standar produk koperasi, serta usaha mikro dan kecil dan belum optimalnya kapasitas digital literacy bagi para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) dalam memasarkan produknya sehingga UKM bisa tetap bertahan di masa pandemi Covid-19. Terjadinya penurunan realisasi penanaman modal asing yang disebabkan oleh realisasi investasi di kabupaten/kota belum merata, ketersediaan dan kualitas infrastruktur penunjang investasi belum merata, dinamika sosial memengaruhi kepastian dan keamanan berusaha, belum optimalnya serapan tenaga kerja lokal pada perusahaan/kegiatan PMA/PMDN. Dampak pandemi Covid-19 dan pembatasan sosial di berbagai negara dan wilayah di Indonesia menyebabkan terjadinya dinamika ekonomi yang cukup tinggi dan meningkatkan ketidakpastian dalam berusaha sehingga menyebabkan keragu-raguan pasar dalam berinvestasi. Permasalahan lain yang penting adalah belum menguatnya pariwisata sebagai pendorong terciptanya perekonomian inklusif, hal tersebut disebabkan oleh belum terpenuhinya kualitas dan kuantitas infrastruktur, serta dukungan amenitas pariwisata, belum terintegrasinya promosi pariwisata yang dilakukan antara provinsi dan kabupaten/kota, serta kelembagaan dan sumber daya pengelola destinasi wisata kurang profesional, terlihat dari masih adanya pungli atau pungutan liar di destinasi wisata pandemi Covid-19 yang menyebabkan dikeluarkannya kebijakan lockdown di berbagai negara, PSBB di berbagai wilayah di Indonesia, social distancing di tempat umum, dan pembatasan mobilitas penduduk menyebabkan banyak destinasi wisata, pelaku usaha maupun pelaku seni yang tutup atau tidak melakukan aktivitasnya. Kondisi ini menyebabkan penurunan jumlah kunjungan wisata secara drastis baik wisatawan mancanegara maupun wisatawan nusantara. Bahkan setelah tidak diberlakukannnya lagi PSBB dan mulainya Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) belum mampu mendorong hidupnya kembali industri pariwisata. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 31 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Pada sektor pertanian terjadi beberapa permasalahan yang ditandai dengan masih rendahnya produktivitas komoditas pertanian, terganggunya ekosistem pertanian dan menurunnya luas lahan pertanian, hal tersebut disebabkan oleh intensitas pembangunan sektor non-pertanian sangat tinggi, rendahnya penguasaan dan pemanfaatan teknologi budidaya pertanian, serta rendahnya penerapan sertifikasi jaminan mutu hulu-hilir pertanian, rendahnya regenerasi petani dan rendahnya akses permodalan, petani kesulitan dalam akses pasar; SDM petani masih terbatas, regenerasi petani masih rendah dan usia petani Jawa Barat berada di atas usia produktif; teknologi digital belum banyak digunakan di sektor pertanian Jawa Barat; jumlah gudang penyimpanan hasil panen masih terlalu minim. Pada sektor perikanan dan kelautan terdapat permasalahan yang ditandai oleh turunnya Nilai Tukar Nelayan, hal tersebut disebabkan oleh eksploitasi ruang laut yang berlebihan dan tingginya tingkat pencemaran mengakibatkan penurunan laju tangkapan (fish landing) dan kerusakan lingkungan wilayah pesisir, pelabuhan perikanan Jawa Barat belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbatasnya pemenuhan sarana prasarana perikanan budidaya dan tangkap (lahan, kapal, dll), pemasaran hasil kelautan dan perikanan masih bersifat individu, belum terintegrasi secara sistematik antara hulu dan hilir, masih rendahnya tingkat pengguasaan teknologi oleh nelayan. Pada sektor pangan masih terdapat beberapa masalah yang ditandai oleh Skor Pola Pangan Harapan Provinsi Jawa Barat yang masih berada dibawah rata-rata nasional dan ketidakstabilan harga. Hal ini menyebabkan masalah antara lain masih tingginya jumlah masyarakat miskin rawan pangan, ketersediaan pangan di Jawa Barat masih mengalami ketimpangan, masih rendahnya keragaman konsumsi pangan, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang berpengaruh terhadap gizi. Pada sektor kehutanan masih terdapat permasalahan yang ditandai oleh degradasi lahan masih tinggi di Daerah Aliran Sungai (DAS), pengelolaan hutan belum optimal dan rendahnya produksi hasil hutan kayu dan non kayu. Hal ini disebabkan oleh tingginya aktivitas ekonomi secara berlebihan di kawasan hulu DAS, meningkatnya Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 32 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR gangguan ekosistem, dan rendahnya teknologi pemanfaatan sumberdaya hutan. Sementara pada sektor perdagangan terdapat beberapa permasalahan yang ditandai oleh menurunnya kontribusi perdagangan terhadap PDRB, hal tersebut disebabkan oleh dominasi barang impor, kerentanan fluktuasi harga barang konsumsi terutama bahan pokok, promosi produk industri lokal (asal Jawa Barat) masih dirasa kurang, dan belum meratanya penerapan standar produk dan teknologi informasi dalam perdagangan. Lebih lanjut, pada sektor industri ditemui masalah pokok yaitu menurunnya pertumbuhan sektor industri. Hal tersebut disebabkan oleh produk industri memiliki daya saing rendah akibat biaya ekonomi tinggi (pajak dan biaya distribusi). Kondisi ini dipicu oleh infrastruktur pendukung kawasan industri belum terintegrasi yang mengakibatkan tingginya biaya logistik dan ketimpangan pengembangan kawasan industri di Jawa Barat bagian Barat dengan Jawa Barat bagian Timur, bahan baku industri mayoritas impor, peranan industri kecil dan menengah (IKM) masih kecil dalam rantai pasok industri, dan belum memadainya ketersediaan SDM sektor industri yang kompeten dan tersertifikasi.
Tantangan lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah yaitu bagaimana mengambil kebijakan yang tepat dan cepat untuk penanganan dampak dari pandemi Covid-19. Sejak kemunculannya di Indonesia, pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional non alam menimbulkan berbagai permasalahan. Tidak hanya terkait kesehatan dan kematian, namun telah merambat pada timbulnya permasalahan lain antara lain sosial, ekonomi, keuangan daerah, dan tidak terlaksananya rencana-rencana pembangunan tahun 2020 akibat Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 33 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR pengalihan sebagian besar sumberdaya untuk penanganan Covid-19. Hal ini tentu membutuhkan koordinasi dan kerjasamanya seluruh aktor pembangunan dan inovasi yang tepat. 4.2.2 Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Daerah Sekitar Maksud adanya penelaahan RPJMD daerah sekitar adalah agar tercipta keterpaduan pembangunaan jangka menengah daerah dengan daerah sekitar, atau dalam satu wilayah kepulauan atau yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan atau dengan daerah lain yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Dalam rangka sinkronisasi kebijakan dengan perencanaan pembangunan lainnya, dilakukan penyelarasan strategi dan arah kebijakan jangka menengah daerah dengan daerah lainnya. Adapun strategi dan arah kebijakan RPJMD daerah sekitar dijelaskan dalam tabel di bawah ini. Tabel 4.1 Strategi dan Kebijakan RPJMD Daerah Sekitar KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN BEKASI Misi 1: Meningkatkan Kapasitas Tata Kelola Pemerintahan yang baik Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui peningkatan tata kelola, pemanfaatan IT dan pengembangan SDM Peningkatan tata kelola pemerintahan meliputi penataan kelembagaan, administrasi pemerintahan dan penyediaan sarana prasarana Pengembangan Layanan Publik Berbasis IT Pengembangan layanan cepat tanggap terhadap penanganan sampah,limbah, air minum, jalan, saluran, PJU dan kemacatan berbasis IT Mengembangkan inovasi dalam meningkatkan kinerja pembangunan Pengembangan kelitbangan dan inovasi daerah Membangun Aparatur Sipil Negara yang memiliki kompetensi dan berintegritas Peningkatan kompetensi dan integritas Aparatur Sipil Negara Peningkatan tata kelola kearsipan melalui perlindungan, penyelamatan, data dan informasi arsip serta pemanfaatan IT Meningkatkan kapasitas dan ketersediaan SDM, prasarana dan sarana serta pengembangan informasi kearsipan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 34 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan kemitraan dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif bagi ketua RT RW, Linmas, Kader Posyandu, Marbot Masjid dan Kelompok penggerak lainnya Peningkatan akuntabilitas melalui sistem perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan, pengawasan dan pelaporan kinerja Meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan dan daerah Mengoptimalkan pengelolaan keuangan dan daerah Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber sumber pendapatan asli daerah Penerapan smart parking di pusat perbelanjaan Peningkatan kinerja BUMD Peningkatan Tata Kelola Perusahaan Meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan Peningkatan pelayanan perizinan dan Non Perizinan Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan melalui mall pelayanan publik Peningkatan Pelayanan Pajak Dan Retribusi Daerah Peningkatan layanan penerbitan akte kelahiran dan layanan administrasi kependudukan lainnya Berbasis IT MISI 2 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai Menyediakan infrastruktur (jalan/jembatan) yang terintegrasi dan aksesibel Pemantapan dan pengembangan jaringan jalan yang meliputi jaringan jalan arteri, jalan kolektor, jalan dan jembatan Pengembangan infrastruktur yang ramah bagi warga penyandang disabilitas dan lansia Kota Bekasi Pengembangan kawasan ramah bersepeda (Bekasi City Bike) dan penataan serta pengembangan pedestrian yang ramah pejalan kaki Mengembangkan transportasi perkotaan Penyediaan angkutan massal yang terintegrasi Pengembangan Transportasi massal melalui BUMD Pembangunan sarana transportasi City Tourism* Pembangunan gedung comuter transit parking (stasiun KA dan LRT) Mengembangkan smart parking Penerapan smart parking Memelihara prasarana dan sarana LLAJ Pemeliharaan prasarana dan sarana LLAJ Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 35 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Mengembangkan kawasan TOD Cakupan kawasan TOD terbangun Menyediakan infrastruktur (drainase) terintegrasi dengan drainase perkotaan Pengembangan jaringan drainase dan pengendali banjir yang terintegrasi Penerapan eco drainage dalam Penanggulangan banjir Mengembangkan pengelolaan air limbah Penyediaan sanitasi yang aman melalui pengelolaan rumah tangga Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah Peningkatan perilaku pemilahan sampah rumah tangga, revitalisasi “Smart Waste Management”, dan konversi “Waste to Energy” Meningkatkan prasarana pengelolaan persampahan Peningkatan kapasitas TPA Sumur Batu melalui ekstensifikasi teknologi dan kerjasama TPA Bantargebang untuk memastikan kontribusi positif terhadap pembangunan berkelanjutan di kota Mengembangkan jaringan air minum Penyediaan air bersih Meningkatkan Kesigapan pemadam kebakaran Pengembangan rencana pemadam kebakaran yang efektif dan efisien Menyediakan tempat Pendidikan Penyediaan sarana tempat pendidikan 1 Menyediakan layanan kesehatan Penyediaan sarana tempat layanan kesehatan Menyediakan layanan perdagangan Penyediaan sarana tempat perdagangan Mengembangkan fasos dan fasum Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana Penyediaan prasarana sarana olahraga dalam rangka pemasalan olah raga masyarakat yang dapat diakses oleh lapisan masyarakat di tingkat kota dan lingkungan masyarakat Menyediakan sarana pemakaman Pengelolaan TPU dengan standar pemakaman untuk menjamin ketersediaan dan keasrian sehingga dapat berfungsi sebagai RTH Menyelenggarakan penataan ruang daerah dalam rangka mengembangkan sistem pusat pelayanan kota yang mendukung perwujudan fungsi kota bekasi sebagai pusat kegiatan nasional Penyelenggaraan Penataan Ruang Daerah Menyediakan ruang terbuka hijau Penambahan dan pemeliharaan taman-taman kota bernuansa tema tertentu (tematis: budaya Bekasi, patriotis, kreatif, dll.) Penyediaan gedung kantor Penyediaan sarana gedung kantor Pengembangan kawasan perumahan dan permukiman Pembangunan Rusun untuk masyarakat berpenghasilan rendah Pembebasan tanah untuk kepentingan umum Penyediaan tanah untuk pengembangan dan peningkatan pelayanan PSU Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 36 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Menyediakan jaringan listrik dan telepon Penyediaan PSU terpadu (ducting) yang terbangun Penyediaan PSU Hemat Energi, Estetis dan ramah lingkungan Menyediakan jaringan gas Kota Penyediaan jaringan gas Kota MISI 3 : Meningkatkan perekonomian berbasis potensi jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing Meningkatkan Investasi Daerah Menciptakan Iklim Usaha Yang Berdaya Saing Meningkatkan keunggulan, daya dan promosi wisata Pengembangan “Urban Tourism” untuk meningkatkan daya wisata Kota Bekasi Pengembangan creative society melalui penyelenggaraan event “BEKASI CREATIVE” di tingkat kota dan kecamatan Meningkatkan daya saing kreatif Penyediaan ruang serta prasarana dan sarana pendukung pengembangan ekonomi kreatif melalui pembangunan “Bekasi City Techno Park” Pengembangan wirausaha kreatif berbasis komunitas Meningkatkan daya saing koperasi dan usaha mikro dan kecil Pembentukan “BEKASI CITY START-UP”, melalui kerjasama pengembangan bisnis, untuk melahirkan wirausaha baru Revitalisasi dan aktivasi 65% kelembagaan koperasi di Kota Bekasi Meningkatkan perdagangan dan jasa terhadap PDRB Pengelolaan rantai pasok sembako melalui teknologi digital untuk stabilisasi pasokan dan harga sembako Meningkatkan perdagangan dalam negeri dan luar negeri Menjaga stabilitas Harga Komoditas Penguatan Stok Ketersediaan Cadangan Pangan Pengendalian Inflasi Harmonisasi tingkat upah Harmonisasi UMK Insentif dan bantuan peningkatan pendapatan Penciptaan lapangan pekerjaan Pelatihan dan Penyiapan Tenaga Kerja Terdidik MISI 4 : Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif. Peningkatan Aksesibilitas dan kualitas Layanan Pendidikan Peningkatan efektivitas skema pendidikan dasar 9 tahun gratis dan subsidi peserta didik keluarga miskin Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 37 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan yang menghasilkan lulusan yang tersertifikasi Peningkatan layanan pendidikan bagi peserta didik, orang tua, dan masyarakat berbasis teknologi informasi (Smart School) Pemberian beasiswa bagi peserta didik berbasis prestasi akademik, minat/bakat, dan tahfidz Al-Quran Meningkatkan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap perpustakaan Meningkatkan Layanan Perpustakaan dan Pengembangan Literasi Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat melalui optimalisasi germas dan PHBS* Peningkatan gizi masyarakat Pemberian makanan tambahan/pendamping bagi anak usia sekolah Peningkatan kapasitas layanan informasi Kesehatan Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi ibu hamil dan melahirkan, bayi dan balita Pengendalian dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular serta jiwa Meningkatkan pengendalian terhadap penularan penyakit menular dan tidak menular serta jiwa Meningkatkan kualitas akses dan standar layanan kesehatan dasar dan rujukan Peningkatan kapasitas layanan kesehatan Penguatan tata kelola layanan kartu sehat berbasis NIK yang selaras dengan jaminan Kesehatan masyarakat Menurunkan kesenjangan antar penduduk miskin melalui peningkatan pendapatan dan penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin Pengembangan layanan terpadu (pendidikan, kesehatan dan penyandang masalah kesejahteraan) Pembangunan Panti Rehabilitasi PPKS Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Peningkatan upaya pengendalian penduduk Penguatan kelembagaan penanggulangan kemiskinan Pemerataan kesempatan kerja dan terciptanya perluasan fasilitasi kerja, hubungan industrial yang harmonis, dinamis dan berkeadilan, kelangsungan usaha serta peningkatan kesejahteraan pekerja Peluang 150.000 tenaga kerja baru, melalui peningkatan kompetensi, pengembangan usaha baru, dan penyelenggaraan bursa tenaga kerja Peningkatan kompetensi dan sertifikasi bagi pencari kerja dan meningkatkan kerjasama dengan unsur terkait Perluasan kesempatan kerja yang didukung peningkatan kompetensi tenaga kerja dan peningkatan kerja sama dengan unsur terkait Mewujudkan pemuda yang berdaya saing Pemberian kesempatan dan dukungan sumber daya dalam bentuk aktivitas peningkatan kemampuan pemuda Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 38 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan prestasi olahraga dan kualitas olahragawan Peningkatan pembinaan olah raga pendidikan Peningkatan pembinaan organisasi olahraga Peningkatan kualitas hidup dan hak serta perlindungan perempuan dan anak Meningkatnya pemenuhan kualitas hidup dan perlindungan hak-hak perempuan dan anak serta korban tindak kekerasan Pengarusutamaan gender Meningkatkan toleransi, kesetaraan dan kerjasama, ekonomi, budaya dan keagamaan Penguatan keshalehan spiritual, ketahanan dan kearifan budaya dalam membentuk kehidupan budaya multikultur dan kehidupan masyarakat yang ikhsan MISI 5 : Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman dan cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman Meningkatkan kemitraan dan kolaborasi pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan Pengembangan daya dukung fasilitas umum yang memadai di lingkungan RT/RW untuk kepentingan prasarana dan sarana Peningkatan pemberdayaan partisipasi masyarakat dalam pembangunan melalui pemberian apresiasi dan insentif ketua RT, RW, LINMAS, KADER Posyandu, Marbod Masjid dan kelompok penggerak lainnya Meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan Peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan Pencegahan konflik Pencegahan konflik dengan mengembangkan kehidupan masyarakat yang rukun, toleran dan demokratis Penurunan tingkat kerentanan terhadap bencana melalui mitigasi bencana Pengembangan informasi kebencanaan kepada masyarakat secara online, tepat dan cepat; Pelatihan menghadapi bencana secara berkala dan berkesinambungan. Integrasi penanggulangan resiko bencana (PRB) dalam perencanaan pembangunan; Meningkatkan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Penanggulangan pencemaran dan pemulihan lingkungan Meningkatkan perlindungan dan konservasi Sumber Daya Alam Meningkatkan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati untuk mendukung pembangunan berkelanjutan Penegakan lingkungan Meningkatkan pengawasan, penanganan dan penegakan terhadap pelanggaran peraturan lingkungan Meningkatkan pemberdayaan masyarakat/kelompok masyarakat peduli lingkungan Pengelolaan event “Car Free Day” yang berkontribusi terhadap promosi ekonomi kreatif dan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 39 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN pembangunan berkelanjutan KOTA DEPOK MISI I Mewujudkan Pelayanan Publik yang Profesional dan Transparan Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah Meningkatkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Peningkatan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Meningkatkan kualitas penyelenggaran pemerintahan Peningkatan akuntabilitas dan kualitas layanan penyelenggaraan pemerintahan MISI II Mengembangkan Sumber Daya Manusia yang Kreatif, dan Berdaya Saing Meningkatkan rata-rata lama sekolah Perluasan dan pemerataan layanan pendidikan diarahkan pada pemenuhan daya satuan pendidikan dan peningkatan akses kepada peserta didik masyarakat tidak mampu Meningkatkan pendidikan non formal Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini (PAUD), PKBM dan kelompok belajar/kursus masyarakat lainnya. Peningkatan kesetaraan pendidikan masyarakat Penyelenggaraan penuntasan buta aksara latin dan Al-Quran Meningkatkan mutu dan daya saing pendidikan Penguatan tata kelola pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP) Peningkatan kapabilitas tenaga pendidik Meningkatkan pengetahuan masyarakat Peningkatan minat baca masyarakat Mewujudkan pelayanan yang berkualitas menuju smart healthy city Peningkatan upaya pelayanan kesehatan dasar 24 jam dan pelayanan kesehatan rujukan Peningkatan pemerataan dan mutu layanan kesehatan Pengembangan program kota sehat Pengembangan manajemen kesehatan berbasis TI Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat Peningkatan penanganan/pengendalian mortalitas, morbiditas Meningkatkan upaya perbaikan gizi masyarakat Peningkatan kualitas kesehatan lingkungan masyarakat Meningkatkan kualitas fungsi keluarga Penguatan keluarga harmonis yang dimulai sejak pra nikah Peningkatan kualitas hidup anak dan pemenuhan hak-hak anak. Peningkatan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan dalam pembangunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 40 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN ketahanan keluarga Peningkatan fungsi keluarga dalam pengendalian kependudukan Meningkatkan peran kelembagaan ketahanan keluarga Penguatan kelembagaan ketahanan keluarga Meningkatkan ekonomi keluarga Penguatan ekonomi keluarga khususnya bagi keluarga miskin dan rentan Meningkatkan kualitas kesejahteraan Pencegahan dan penanggulangan masalah kesejahteraan masyarakat Peningkatan kualitas hidup lansia dari aspek, ekonomi, mental keagamaan, aktualisasi dan kualitas diri Meningkatkan seni, budaya dan kreatifitas masyarakat Peningkatan kreatifitas pelaku seni budaya dan pembinaan seni budaya masyarakat Peningkatan fasilitas, sarana seni budaya daerah Meningkatkan kreatifitas pemuda melalui organisasi dan komunitas pemuda Pengembangan kreatifitas pemuda melalui organisasi dan komunitas pemuda Meningkatkan ruang kreatifitas dan prestasi olahraga masyarakat Peningkatan/pemenuhan fasilitas/sarana prasarana olah raga masyarakat Peningkatan kualitas/mutu atlet Misi III Mengembangkan Ekonomi yang Mandiri, Kokoh, dan Berkeadilan Meningkatkan tingkat kemudahan investasi dan usaha Perbaikan iklim investasi dan usaha Menciptakan Industri Kecil Menengah, Usaha Mikro Mandiri dan wirausaha baru Menciptakan IKM, UM mandiri dan wirausaha baru Memperkuat kelembagaan dan usaha koperasi Penguatan kelembagaan dan usaha koperasi Mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif Pembangunan sentra ekonomi kreatif Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan usaha mikro Penyediaan sarana dan prasarana perdagangan usaha mikro Pengembangan destinasi dan promosi pariwisata Pengembangan destinasi dan promosi pariwisata Meningkatkan kapasitas daerah Intensifikasi dan ekstensifikasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Meningkatkan kompetensi dan produktifitas usia kerja Peningkatan kompetensi dan produktivitas usia kerja Meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin Peningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin Meningkatkan pengelolaan informasi dan pengendalian ekspektasi bahan pangan Peningkatkan pengelolaan informasi dan pengendalian ekspektasi bahan pangan Meningkatkan produksi dan distribusi bahan pangan Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian, perikanan dan peternakan Peningkatan distribusi bahan pangan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 41 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Misi IV Membangun Infrastruktur dan Ruang Publik yang Merata, Berwawasan Lingkungan, dan Ramah Keluarga Meningkatkan kualitas dan kuantitas prasarana transportasi Pembangunan jalan dan jembatan untuk meningkatkan akses masyarakat terutama jalur Depok Outer Ring Road, dan jalan yang mendukung pengembangan kawasan ekonomi dan wisata serta optimalisasi pemanfaatan TIK; Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi yang ramah lingkungan Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendukung infrastruktur transportasi Pengembangan keterpaduan layanan antar dan intra moda yang berbasis Transit Oriented Development (TOD) Mengembangkan angkutan massal yang didukung oleh angkutan umum yang handal Pembangunan simpul-simpul transportasi Meningkatkan kualitas layanan transportasi umum Peningkatan kualitas layanan transportasi umum Meningkatkan proses perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang kota yang efisien, konsisten, dan berkelanjutan Penyusunan perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang mengacu pada Rencana Tata Ruang Kota Penyediaan infrastruktur permukiman yang berkualitas Penyediaan infrastruktur permukiman yang berkualitas dan ruang yang ramah keluarga Meningkatkan jumlah rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Peningkatan kuantitas dan kualitas rumah layak huni untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Meningkatkan layanan penyediaan air bersih Peningkatan layanan penyediaan air bersih Meningkatkan ketersediaan air untuk air baku Peningkatan kualitas layanan jaringan irigasi Meningkatkan pengendalian banjir Pengembangan drainase mikro dan makro yang terpadu; Penanganan banjir melalui pemanfaatan jaringan pengendali banjir alami dan pengendalian run- off Meningkatkan layanan pengelolaan air limbah Peningkatan cakupan layanan dan sarana prasarana air limbah Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penerapan berbagai pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Mendorong peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui pembinaan dan penerapan berbagai pengendalian Menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup Meningkatkan upaya rehabilitasi sumber daya alam agar tetap lestari dan berfungsi dengan baik Mendorong pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang ramah lingkungan dan menghasilkan nilai tambah Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengurangan dan pengelolaan sampah; Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 42 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat Pengelolaan sampah melalui pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan Peningkatan cakupan layanan melalui revitalisasi dan optimalisasi TPA Cipayung, keikutsertaan dalam TPPAS Nambo, dan Pengelolaan sampah yang berbasis teknologi ramah lingkungan Meningkatkan jumlah ruang terbuka hijau Penyediaan lahan RTH melalui pengendalian pemanfaatan ruang, pengadaan lahan dan kerjasama dengan pihak ketiga Misi V Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Melaksanakan Nilai-Nilai Agama dan Menjaga Kerukunan Antar Umat Beragama serta Meningkatkan Kesadaran Hidup Berbangsa dan Bernegara Meningkatkan kohesi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara melalui dialog-dialog, pembauran dan resolusi konflik Melakukan dialogis, pembauran antar pelaku dan etnis pada semua level Meningkatkan pemahaman wawasan kebangsaan melalui pendidikan bela negara, penanaman nilai-nilai luhur Pancasila Melaksanakan pendidikan bela negara dan sosialisasi dan pembinaan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945 kepada pelajar dan pemuda dan masyarakat Meningkatkan cakupan layanan organisasi politik dalam kehidupan demokrasi melalui pendidikan politik, pemberdayaan organisasi dan politik, peningkatan partisipasi politik layanan organisasi politik dalam kehidupan demokrasi melalui pendidikan politik, pemberdayaan organisasi dan politik, peningkatan partisipasi politik Meningkatkan partisipasi politik bagi pelajar dan masyarakat. Melaksanakan pemberdayaan organisasi (ormas dan LSM) dan politik (parpol) dalam bentuk sosialisasi dan fasilitasi. Meningkatkan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Penguatan dan pengembangan potensi masyarakat Meningkatkan pemahaman kehidupan beragama Peningkatan pemahaman agama dalam rumah tangga, sekolah, keluarga dan masyarakat Mengoptimalkan peran dari lembaga-lembaga keagamaan Peningkatan kinerja lembaga kemasyarakatan, keagamaan (seperti lembaga zakat dan wakaf) dalam kegiatan masyarakat KABUPATEN CIANJUR Misi 1 : Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan Meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan mantap Peningkatan jalan strategis Kabupaten Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 43 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang pusat kegiatan dan kawasan strategis Meningkatkan prasarana pendukung jalan dan sarana transportasi darat Meningkatkan ketersediaan air baku untuk kebutuhan masyarakat dan pertanian Pengembangan dan pemeliharaan sumber air baku untuk penyediaan air bersih dalam rangka pemenuhan akses air minum Meningkatkan sarana prasarana sanitasi lingkungan Mengembangkan dan memelihara prasarana dan sarana sanitasi lingkungan Meningkatkan penanganan Rumah Tidak Layak Huni, penataan kawasan permukiman kumuh serta penyediaan PSU Peningkatan penanganan Rumah Tidak Layak Huni, penataan kawasan permukiman kumuh serta penyediaan prasarana dan sarana utilitas umum Meningkatkan perbaikan dan kualitas lingkungan hidup Peningkatan kualitas air dan udara serta peningkatan ruang terbuka hijau Peningkatan penanganan timbulan sampah perkotaan dan perdesaan Misi 2 : Meningkatkan pembangunan keagamaan Mempertahankan nilai-nilai akhlak mulia dan toleransi umat manusia Menanamkan nilai akhlak mulia melalui gerakan shalat subuh dan ashar berjamaah, penghafalan dan pengkajian al-quran serta pendidikan diniyah takmiliyah dan pendidikan al – quran Pemantapan kerukunan hidup beragama, rasa saling percaya, toleransi dan tenggang rasa Misi 3 : Meningkatkan pembangunan manusia melalui akselerasi di bidang Pendidikan, Kesehatan dan ekonomi Meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu dan merata serta meningkatkan peran serta aktivitas pemuda, olah raga dan budaya Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan Mewujudkan pendidikan yang bermutu dan merata serta meningkatkan peran serta aktivitas pemuda, olah raga dan budaya Peningkatan manajemen pendidikan melalui standarisasi dan penjaminan mutu Mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan merata Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan Peningkatan sikap, perilaku dan kesadaran masyarakat dalam pelaksanaan pola hidup bersih dan sehat Peningkatan mutu pelayanan kesehatan masyarakat Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 44 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam pengarusutamaan gender serta meningkatkan ketahanan keluarga, partisipasi masyarakat dalam ber KB dan perlindungan anak Meningkatkan kualitas iklim usaha dan daya investasi Penciptaan iklim usaha yang kondusif serta peningkatan investasi dan realisasi investasi Peningkatan Produksi dan komoditas unggulan Pertanian, Perikanan dan Peternakan Mengoptimalkan kolaborasi peran pemerintah daerah dan dunia usaha dalam mendukung kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan usaha koperasi dan UMKM dengan inovasi produk dan kelembagaan, ketersediaan pendanaan Pembangunan kelembagaan usaha dan pasar berbasis potensi dan keunggulan dan perlindungan konsumen Peningkatan keberdayaan lembaga perekonomian masyarakat desa Meningkatkan pengelolaan agribisnis dan pengembangan pariwisata secara terpadu dan profesional Penguatan kapasitas pelaku agribisnis, kemitraan usaha dan jaringan pemasaran Percepatan pembangunan pariwisata daerah serta peningkatan pemasaran pariwisata Meningkatkan daya beli masyarakat Meningkatkan ketahanan pangan daerah yang berkelanjutan Peningkatan produksi, keanekaragaman dan keamanan pangan daerah Mempercepat penanggulangan kemiskinan Meningkatkan pemenuhan kesempatan kerja bagi angkatan kerja serta perlindungan tenaga kerja Peningkatan kesempatan kerja Peningkatan pemberdayaan dan pembinaan PPKS Peningkatan strategi mitigasi dan pengendalian bencana secara terpadu Meningkatkan keberdayaan dan kualitas masyarakat perdesaan Peningkatan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Desa yang akuntanbel dan transparan Menerapkan reformasi birokrasi Peningkatan kualitas pelayanan yang transparan, akuntabel Meningkatkan kualitas bangunan gedung pemerintahan dan non gedung yang representatif Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik Peningkatan Pengawasan internal serta Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah KABUPATEN SUKABUMI Peningkatan fasilitasi penguatan lembaga keagamaan serta Meningkatkan pembinaan kepada lembaga, kesehatan dan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 45 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN penguatan kapasitas kelompok masyarakat dan tokoh agama. keagamaan Mengembangkan wawasan kebangsaan dan pendidikan politik penduduk Peningkatan wawasan kebangsaan dengan cara meningkatkan penerapan nilai- nilai agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat. Revitalisasi peran rumah ibadah yang ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Meningkatkan disiplin masyarakat melalui peningkatan penegakan Perda dan penanganan pelanggaran peraturan Perda Meningkatkan penegakan peraturan daerah Meningkatkan pemeliharaan kamtrantibmas dan pencegahan tindak kriminal Menciptakan lingkungan yang aman, tertib dan kondusif melalui peningkatan antisipasi terhadap potensi timbulnya gangguan keamanan dan ketertiban didukung pendidikan politik yang berkualitas Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dasar dan rujukan, pengendalian penyakit menular dan tidak menular yang bermutu, merata dan terjangkau, penguatan pelayanan kesehatan keluarga dan gizi masyarakat, pemenuhan jaminan kesehatan bagi seluruh masyarakat, peningkatan kualitas layanan kesehatan primer dan rujukan, Pemenuhan standar minimal sarana dan prasarana fasilitas pelayanan kesehatan primer dan rujukan, keterjangkauan, pemerataan farmasi dan alat kesehatan berkualitas Meningkatkan upaya kesehatan masyarakat Meningkatkan Keselamatan ibu melahirkan dan anak Meningkatkan pelayanan keselamatan anak balita Meningkatkan perbaikan gizi masyarakat Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular di masyarakat Mengembangkan lingkungan sehat Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat Meningkatkan kualitas dan pemerataan SDM kesehatan Meningkatkan standarisasi pelayanan kesehatan Meningkatkan kesadaran individu, keluarga, dan masyarakat melalui promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan perilaku hidup sehat dan kesehatan lingkungan Meningkatkan dan mengembangkan PPk-BLUD UPT Meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak/hewan Meningkatkan keberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan/kecamatan Meningkatkan pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/pustu dan jaringannya Meningkatkan kemitraan pelayanan kesehatan Peningkatan pemerataan pelayanan pendidikan melalui perluasan dan pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), perluasan pendidikan formal dan non-formal serta pemberian bantuan bagi peserta didik miskin Meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini dan wajib belajar pendidikan dasar tahun Meningkatkan kualitas pendidikan non formal dan mengembangkan pendidikan luar sekolah berbasiskan ekonomi kreatif Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 46 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Peningkatan kualitas dan pemerataan sarana dan prasarana pendidikan meliputi pembangunan sarana dan prasarana sesuai standar nasional, pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB), pembangunan perpustakaan dan peningkatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (ICT) Meningkatkan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan Pendidikan Meningkatkan penanggulangan kenakalan remaja dan pelaksanaan Student Camp Peningkatan kompetensi dan pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelaksanaan Pendidikan, pelatihan, peningkatan kualifikasi pendidikan para pendidik dan tenaga kependidikan serta optimalisasi penggunaan IT Meningkatkan budaya literasi berbasis komunitas dan wilayah Peningkatan tata kelola pendidikan yang berkualitas melalui pelaksanaan akreditasi bagi jenjang pendidikan dasar dan lembaga pendidikan nonformal serta pelaksanaan sertifikasi kompetensi Menumbuhkan kembali nilai- nilai luhur dalam masyarakat serta melestarikan warisan budaya melalui sosialisasi dan penanaman budaya sejak dini dengan cara memasukkannya dalam muatan di sekolah dan pengembangan kesenian khas Kota Sukabumi didukung dengan penguatan kapasitas kelompok masyarakat komunitas dan kelompok agama Mengembangkan nilai-nilai budaya Meningkatkan pengelolaan keragaman budaya Meningkatkan pemberdayaan pemuda melalui pembinaan organisasi kepemudaan dan pengembangan karakter pemuda yang mandiri dan kreatif Meningkatkan peran serta kepemudaan Meningkatkan pembinaan dan pemasyarakatan olahraga Membentuk pusat pendidikan dan latihan pelajar daerah (PPLPD) di sekolah Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi serta partisipasi masyarakat dalam berolahraga Meningkatkan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda Meningkatkan sarana dan prasarana olahraga Meningkatkan upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba Meningkatkan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk melalui pengendalian fertilitas Meningkatkan KB dan kesehatan reproduksi remaja Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR mandiri Peningkatan ketahanan keluarga dan penguatan kapasitas lembaga pengarusutamaan gender serta jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak Menguatkan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 47 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Mengembangkan perlindungan yang komprehensif melalui optimalisasi penggunaan Pemutakhiran Basis Data Terpadu (PBDT) untuk menentukan individu dan rumah tangga sasaran serta perluasan perlindungan bagi masyarakat miskin dan rentan Meningkatkan pemberdayaan komunitas perumahan dan kelembagaan Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan sosial Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial Meningkatkan nilai-nilai kesetiakawanan melalui pemberdayaan forum dan kelembagaan serta peningkatan jejaring kerjasama pelaku usaha kesejahteraan masyarakat Meningkatkan pembinaan para penyandang cacat dan trauma serta pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PPKS lainnya Meningkatkan pelayanan dasar serta mengembangkan penghidupan bagi penduduk miskin dan rentan miskin melalui pembangunan dan pemerataan pelayanan dasar di kantung-kantung kemiskinan, pemberdayaan perempuan dan penduduk miskin serta pelatihan dan pendampingan usaha bagi masyarakat miskin Meningkatkan kesempatan kerja melalui penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja serta link and match pendidikan dan lapangan kerja Meningkatkan dan memperluas kesempatan kerja Meningkatkan kualitas dan produktivitas pencari kerja melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan pencari kerja serta sertifikasi keahlian/kompetensi Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja Meningkatkan ketahanan keluarga dan penguatan peran keluarga melalui pendidikan pra nikah, pelatihan parenting dan pemberdayaan tenaga pembinaan keluarga Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Mengembangkan model operasional BKB/Posyandu Padu Menyiapkan tenaga pendamping kelompok bina keluarga Meningkatkan kemandirian keluarga melalui pengembangan ekonomi berbasis keluarga Meningkatkan penataan administrasi kependudukan Meningkatkan keselamatan, kenyamanan, aksesibilitas dan efisiensi prasarana perhubungan melalui peningkatan pelayanan jalan, peningkatan kuantitas dan kualitas prasarana transportasi dan perlengkapan jalan Pembangunan jalan, jembatan dan saluran drainase/gorong-gorong Peningkatan rehabilitasi jalan dan jembatan serta pedestrian dan lahan parkir Meningkatkan dan mengamankan lalu lintas Mendorong pusat pertumbuhan wilayah yang baru melalui pembangunan sarana dan prasarana di kawasan pusat pemerintahan Meningkatkan fasilitas penerangan jalan umum Membangun sarana dan prasarana perhubungan Mengembangkan dan mengelola jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan Meningkatkan pembangunan turap/talud/bronjong Pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 48 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien melalui penyusunan,pengawasan dan pengendalian yang mengacu pada RTRW, sinkronisasi RTRW dan penyempurnaan tatacara perizinan penataan ruang Meningkatkan perencanaan strategis untuk percepatan pembangunan kawasan strategis dan cepat tumbuh Meningkatkan perencanaan tata ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan di Kelurahan/Kecamatan Meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat serta para pemangku kepentingan dalam perencanaan penataan ruang melalui penyelenggaraan forum konsultasi Meningkatkan pengelolaan RTH Meningkatkan penyediaan dan pengelolaan areal pemakaman umum Meningkatkan penataan ruang budaya Meningkatkan pengawasan dan pengendalian Kawasan Rawan Bencana (KRB) melalui peringatan dan pencegahan dini, perencanaan pengelolaan risiko bencana, peningkatan sarana dan prasarana serta infrastruktur penyelenggaraan penanggulangan bencana serta penguatan kapasitas SDM dan kelembagaan penanggulangan bencana Meningkatkan pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam Pemetaan derah rawan bencana dan penetapan lokasi evakuasi korban bencana Meningkatkan kesiagaan, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran melalui penyebarluasan informasi terkait norma, standar, pedoman dan manual pencegahan bahaya kebakaran Meningkatkan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran Mewujudkan transportasi yang berkualitas, handal dan ramah lingkungan, mengembangkan layanan angkutan umum/trayek yang efisien serta pengembangan sarana dan prasarana perhubungan yang mendukung kereta api double track dan Tol Bocimi Meningkatkan pelayanan angkutan Meningkatkan pelaksanaan uji kelayakan Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup melalui peningkatan pemantauan kualitas lingkungan hidup, pengembangan produk ramah lingkungan, pengendalian dampak perubahan iklim, pengendalian dan pengawasan SDA, pengembangan data dan informasi LH serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan LH Meningkatkan pengendalian polusi Meningkatkan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup Mengembangkan produk ramah lingkungan Meningkatkan perlindungan konservasi Sumber Daya Alam Meningkatkan data dan informasi serta akses informasi SDA dan Lingkungan Hidup Meningkatkan pengelolaan persampahan melalui kerjasama pengelolaan persampahan, peningkatan sarana dan prasarana persampahan serta peningkatan peran serta Mengembangkan kinerja pengelolaan persampahan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 49 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN masyarakat dalam pengelolaan persampahan. Meningkatkan kualitas perumahan melalui penyedian sarana dan prasarana serta distribusi air minum, pengelolaan air limbah, pemberdayaan komunitas perumahan untuk percepatan penanganan kawasan kumuh perkotaan dan pengembangan lingkungan sehat. Mengembangkan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah Membangun infrastruktur kelurahan Mengembangkan perumahan sehat sederhana dan pemberdayaan komunitas perumahan Membangun saluran drainase dan gorong-gorong Mengembangkan lingkungan sehat Meningkatkan investasi melalui promosi dan kerjasama investasi yang didukung peningkatan pelayanan sektor perizinan melalui simplisasi prosedur dan percepatan pelayanan berbasis IT Mengembangkan pendukung usaha bagi UMKM Mengembangkan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif UKM Meningkatkan penataan PKL dan asongan Meningkatkan pembinaan UKM Meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi Mengembangkan kewirausahaan dan meningkatkan daya saing Usaha Kecil Menengah dan Koperasi melalui penguatan pemodalan, pendidikan dan pelatihan serta pembinaan Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi Meningkatkan iklim investasi dan realisasi investasi Menyiapkan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah Mengembangkan sektor unggulan daerah yang didukung sarana distribusi perdagangan berkualitas baik melalui revitalisasi tata kelola pasar rakyat maupun pembangunan pusat perdagangan baru Meningkatkan efisiensi perdagangan (distribusi barang) Membangun dan mengembangkan sarana distribusi perdagangan Meningkatkan pembinaan dan penataan PKL dan asongan Mengembangkan ekonomi kreatif melalui pendampingan para pelaku, pemberian bantuan modal, pemanfaatan sumber daya, pembangunan sarana dan prasarana, peningkatan kerjasama pelaku ekonomi kreatif baik dalam daerah maupun antar daerah didukung optimalisasi penggunaan IPTEK Meningkatkan perencanaan dan pembangunan fasilitas penunjang ekonomi kreatif Meningkatkan kerjasama antar pelaku ekonomi kreatif Meningkatkan kemampuan teknologi dan kapasitas IPTEK dalam proses produksi Mengembangkan IKM dan sentra- sentra potensial Meningkatkan kerjasama pembangunan antar daerah Meningkatkan promosi pariwisata unggulan Kota Sukabumi berbasis wisata kuliner dan warisan budaya melalui optimalisasi pemanfaatan Teknologi Informasi Mengembangkan pemasaran pariwisata melalui promosi di dalam dan luar negeri Mengelola kekayaan budaya untuk mengembangkan pariwisata Mengembangkan disain Kota Sukabumi sebagai objek wisata heritage melalui pembangunan sarana dan prasarana pendukung objek wisata heritage serta pembuatan pengelolaan gedung bersejarah Mengembangkan pariwisata berbasis kuliner dan sejarah Menyediakan pangan berkualitas untuk mendukung konsumsi masyarakat yang Beragam, Memanfaatkan pekarangan dan penggunaan sumber bahan pangan alternatif Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 50 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Bergizi, Sehat dan Aman (B2SA) melalui peningkatan ketersediaan pangan, akses terhadap pangan, distribusi pangan, keamanan pangan dan penguatan cadangan pangan Meningkatkan pengawasan keamanan pangan Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner Meningkatkan perlindungan terhadap lahan pertanian pangan secara berlanjutan melalui perluasan lahan LP2B milik pemerintah Meningkatkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan Meningkatkan kerjasama pembangunan melalui koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas dengan pihak swasta/BUMN/BUMD maupun kemitraan dengan lembaga pendidikan. Meningkatkan sinergitas pengelolaan CSR Meningkatkan proses perencanaan yang berkualitas, pengelolaan keuangan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan yang terpadu, transparan dan akuntabel berbasis teknologi informatika didukung peningkatan profesionalisme serta kompetensi pegawai Meningkatkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas Meningkatkan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan Meningkatkan pengawasan internal dan pengendalian kebijakan Kepala Daerah Meningkatkan penataan pelaksanaan reformasi birokrasi Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Meningkatkan dan mengembangkan pelaporan capaian kinerja serta keuangan Meningkatkan pembinaan dan pengembangan aparatur Meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur Meningkatkan penataan peraturan perundang-undangan Meningkatkan koordinasi ketatalaksanaan dan kelembagaan antar pemerintah dan pemerintah daerah Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan keuangan dan pajak daerah berbasis IT Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian pajak daerah serta bagi hasil pajak dan bukan pajak Meningkatkan dan mengembangkan pengelolaan daerah Meningkatkan kualitas pelayanan yang berdasarkan pada Standar Pelayanan serta Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap Perangkat Daerah dengan didukung keterbukaan informasi, transparansi, partisipasi, serta Meningkatkan penataan administrasi kependudukan Meningkatkan kualitas dan profesionalitas SDM pelayanan Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 51 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi Optimalisasi penggunaan Informasi Teknologi melalui sarana aplikasi yang terintegrasi baik dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan didukung pemberdayaan kelompok informasi masyarakat. Mengembangkan informasi pengadaan barang dan jasa Mengintegrasikan aplikasi yang digunakan dalam perencanaan, penganggaran, akuntasi dan pengelolaan pengaduan publik Memberdayakan kelompok informasi masyarakat Meningkatkan respon terhadap pengaduan masyarakat Meningkatkan Penelitian, pengkajian dan pengembangan inovasi daerah melalui fasilitasi dan pendampingan inovasi daerah didukung pengembangan jejaring di daerah, regional dan nasional, pemberdayaan masyarakat serta kerjasama dengan akademisi. Meningkatkan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan inovasi daerah Meningkatkan pembinaan terhadap pos pelayanan teknologi pedesaan KOTA BOGOR Misi 1 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Sehat Mendorong upaya pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, merata, terjangkau, berjenjang, profesional dan bermutu Peningkatan Kualitas Layanan Kesehatan pada fasilitas Kesehatan dasar dan rujukan; Peningkatan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular Standarisasi Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan Peningkatan ketersediaan sumberdaya kesehatan yang berkualitas dalam aspek SDM kesehatan, aspek pembiayaan, aspek perbekalan kesehatan dan farmasi serta aspek pemenuhan sarana prasarana fasilitas kesehatan sesuai dengan standar Kolaborasi pembiayaan kesehatan masyarakat Penyediaan pelayanan kesehatan yang cepat dan mudah melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi Menurunkan Angka Kelahiran Penurunan angka kelahiran pada usia remaja Peningkatan kepesertaan Ber-KB terutama untuk kepesertaan KB MKJP pada Pasangan Usia Subur Menjamin kualitas konsumsi pangan dan Gizi masyarakat Peningkatan ketersediaan, akses, distribusi, keamanan, dan penguatan cadangan pangan yang beragam Peningkatan kecukupan konsumsi energi dan protein pada asupan pangan masyarakat Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 52 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Pengendalian cemaran pada bahan pangan dan produk produk olahan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat Menjamin kualitas konsumsi pangan dan gizi ibu hamil, bayi dan balita Mendorong pemberdayaan masyarakat dalam upaya kesehatan dan preventif serta penyehatan lingkungan Advokasi pembangunan berwawasan kesehatan Kemitraan dengan Kelompok Kesehatan Masyarakat Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dan Keluarga serta keterlibatan para pemangku kepentingan dalam menggiatkan perilaku hidup bersih dan sehat Mendorong tumbuh kembangnya Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), dan peningkatan upaya penyehatan lingkungan Meningkatkan kebugaran masyarakat melalui pembudayaan olahraga pada masyarakat Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berolahraga Menjamin ketersediaan sarana prasarana olahraga yang dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan terjangkau Meningkatkan kualitas dan kuantitas olahraga prestasi secara berkelanjutan Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan air minum yang aman Menyediakan sumber air minum yang aman bagi masyarakat di Kawasan yang tidak terjangkau oleh pelayanan air minum perpipaan Meningkatkan ketersediaan sumber air minum yang berkualitas Meningkatkan sarana prasarana pengelolaan air minum yang aman bagi masyarakat Meningkatkan akses masyarakat terhadap penyediaan pelayanan air limbah yang layak Menyediakan sistem air limbah yang layak bagi masyarakat secara menyeluruh, terpadu, berkelanjutan, dan terjangkau oleh masyarakat Menjalin kemitraan antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam pengelolaan air limbah Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan dan permukiman Penanganan kawasan kumuh secara menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan Pencegahan terhadap menurunnya kualitas lingkungan perumahan dan permukiman sehingga berpotensi menjadi kumuh Standarisasi kualitas prasarana sarana perumahan dan permukiman Pengembangan dan Pengelolaan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) yang terjangkau oleh masyarakat Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 53 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Pembangunan dan Peningkatan kualitas sarana prasarana perumahan permukiman yang menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan Pembangunan Infrastruktur Perumahan dan Permukiman yang berorientasi pada mitigasi resiko bencana Akselerasi Pemulihan Infrastruktur Pasca Bencana Reduksi timbulan sampah Pengurangan penggunaan plastik di Toko Modern dan Pasar Tradisional Penerapan dan Pengelolaan 3R dan Bank Sampah berbasis pemberdayaan masyarakat Kemitraan antara Pemerintah, masyarakat dan Swasta dalam pengelolaan sampah Peningkatan ketersediaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai dengan standar Meningkatkan pengelolaan DAS dan konservasi sumber daya air Naturalisasi Sungai Ciliwung dan Cisadane Konservasi sumberdaya air secara berkelanjutan Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan DAS dan konservasi SDA Kemitraan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota Bogor, swasta dan masyarakat dalam pengelolan DAS dan Konservasi Sumberdaya Air Mengendalikan kegiatan/usaha manusia yang berpotensi sebagai sumber-sumber pencemar air Pengendalian dan pengawasan melekat pada setiap kegiatan/ usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar air Penegakan sanksi yang tegas terhadap kegiatan/usaha yang mencemari badan air Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran sumberdaya air Mengendalikan kegiatan/usaha manusia yang berpotensi sebagai sumber-sumber pencemar udara Pengembangan transportasi berkelanjutan dalam rangka meminimalisir potensi sumber pencemar udara Pengendalian dan pengawasan melekat pada setiap kegiatan/usaha yang berpotensi menjadi sumber pencemar udara Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam pengendalian pencemaran udara Meningkatkan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim Penurunan emisi gas rumah kaca pada transportasi, dan pengelolaan limbah, serta adaptasi terhadap dampak perubahan iklim Kemitraan dengan berbagai stakeholder dalam upaya mitigasi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 54 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN dan adaptasi perubahan iklim Meningkatkan ketersediaan Ruang Terbuka Hijau Publik yang berkualitas Penyediaan RTH Publik yang berkualitas, ramah keluarga dan ramah disabilitas Pelestarian dan Konservasi Kawasan Lindung yang meliputi kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana serta kawasan yang diterapkan sebagai kawasan perlindungan keanekaragaman hayati sesuai dengan amanat RTRW Pengelolaan area pemakaman umum yang berorientasi pada Tempat Pemakaman Umum Hijau Misi 2 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Cerdas Mempercepat pemerataan kualitas pendidikan Dasar 9 Tahun Peningkatan kualitas pendidikan yang berdaya saing dan mendorong penguatan muatan lokal sebagai salah satu wahana untuk pendidikan karakter dan entrepreneurship. Standarisasi dan pemerataan Mutu Pendidikan Dasar Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan pendidikan dasar Pengembangan dan mekanisme rekruitmen dan penempatan pendidik dan tenaga kependidikan yang merata secara geografis, tepat jumlah, tepat kualifikasi/keahlian, dan gender dalam rangka pemerataan mutu pendidikan dasar 9 tahun Penerapan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik dalam rangka pemerataan kualitas pendidikan dasar, menjamin layanan akses bagi peserta didik, mendekatkan lingkungan sekolah dengan lingkungan keluarga, dan untuk menghilangkan diskriminasi di sekolah Penguatan karakter, kreatifitas, inovasi, dan prestasi peserta didik untuk menguatkan daya saing peserta didik pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana pendidikan dasar 9 tahun sesuai dengan standar pelayanan minimal di bidang pendidikan Menjamin pendidikan inklusif yang berkualitas Memberikan bantuan beasiswa peserta didik kepada peserta didik Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 55 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN miskin dan mencanangkan program orang tua asuh untuk memberikan kesempatan belajar yang lebih tinggi kepada peserta didik miskin Meningkatkan akses dan mutu pendidikan non formal Pengembangan kerja sama dengan lembaga/organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi lain yang dapat menjangkau masyarakat, dalam rangka pemberantasan buta aksara Meningkatkan kualitas pendidikan kesetaraan yang diarahkan untuk mendukung suksesnya wajib belajar 12 Tahun (setara SMA/SMK) Meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan yang berorientasi pada pasar kerja Meningkatkan pembinaan kursus dan pelatihan untuk memenuhi kebutuhan belajar masyarakat di berbagai bidang keterampilan yang berorientasi pada penumbuhkembangan jiwa kewirausahaan/entrepreneurship dalam rangka percepatan penurunan tingkat pengangguran terbuka Penguatan kelembagaan PKBM melalui penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan non formal secara berkelanjutan dengan prinsip-prinsip manajemen yang lebih jelas Membangun generasi muda yang handal dan berdaya saing tinggi melalui penguatan karakter, prestasi, kreatifitas dan Inovasi generasi muda Penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak Penguatan daya saing generasi muda melalui pemupukan ajang prestasi di segala bidang Aktualisasi nilai budaya bangsa pada generasi muda Membangun wawasan kebangsaan pada generasi muda Mendorong pengembangan museum sebagai pusat pengetahuan dan sejarah peradaban di Kota Bogor Memerangi penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan minuman keras pada generasi muda Peningkatan peran serta pemuda dalam mengisi pembangunan Melakukan pembinaan terhadap anak-anak terlantar dan penyandang masalah kesejahteraan sosial secara berkelanjutan sehingga menjadi lebih berdaya Pembinaan Organisasi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 56 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Kepemudaan dan Karakter Pemuda yang Mandiri dan Kreatif Pengembangan budaya dan minat baca pada generasi muda untuk mendorong/memacu kreatifitas dan inovasi generasi muda Revitalisasi Perpustakaan Kota dan pengembangan taman taman bacaan untuk meningkatkan minat baca masyarakat Memperkuat karakter generasi muda dengan pembekalan pendidikan agama dan budi pekerti Menumbuhkembangkan kreatifitas dan inovasi masyarakat Menggali kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola potensi wilayahnya sehingga berdayaguna dan bernilai ekonomis Menguatkan jejaring kerjasama dengan lembaga masyarakat, lembaga pendidikan dan lembaga penelitian untuk mendorong terciptanya kreatifitas dan inovasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Berupaya selalu menciptakan budaya kreatif dan inovatif dalam setiap pemecahan permasalahan pembangunan sehingga tidak terjebak pada rutinitas “Bussiness As Usual” Meningkatkan infrastruktur untuk mendorong terciptanya kreativitas dan inovasi (internet, pendidikan kreatif, peningkatan seni dan budaya, dll) Membangun dan menguatkan budaya partisipatif dalam setiap proses pembangunan daerah Peningkatan partisipasi masyarakat dalam setiap proses bisnis pemerintahan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasannya Mendorong pemberdayaan masyarakat terutama yang berorientasi pada pemberdayaan gender Pemberdayaan Masyarakat yang berorientasi pada penguatan/pengarusutamaan gender Mengembangkan pemerintahan yang integratif melalui penguatan inovasi dan reformasi birokrasi dalam seluruh proses bisnis di semua level pemerintahan Memperkuat kelembagaan dan tatalaksana pemerintahan berbasiskan e-government dan mendorong pemerintahan yang terbuka (open government) Memperkuat perencanaan pembangunan daerah yang berbasis kinerja dan berbasis pada data dan informasi yang berkualitas Menjamin sinergitas dan keberlanjutan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 57 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja Penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah yang efektif dan efisien Penguatan kapasitas aparatur dalam melakukan inovasi yang berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi setiap aparatur Menciptakan birokrasi yang melayani dengan sumberdaya aparatur yang profesional dan smart Membangun standarisasi kualitas pelayanan publik dan memastikan peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang disediakan oleh Pemerintah Kota Bogor tercapai Penguatan pengendalian intern pemerintah (SPIP) Penataan peraturan perundang- undangan yang masih tumpang tindih Melakukan Akselerasi pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi Mendorong percepatan pembangunan kota Bogor yang Cerdas (Bogor Smart City) melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam setiap proses bisnis pelayanan masyarakat Mengoptimalkan pemanfaatan terbarukan Misi 3 : Mewujudkan Kota Bogor sebagai Kota Yang Sejahtera Menciptakan 20 ribu kesempatan kerja dengan konsep kolaborasi antara pengusaha, UMKM, Perbankan Meningkatkan kapasitas dan keterampilan angkatan kerja yang berorientasi pada penguasaan ketrampilan berbasis teknologi digital dan teknologi untuk memenuhi kebutuhan pasar Mengembangkan inkubator bisnis memperkuat program magang serta program pelatihan dan kejuruan bagi pemuda yang mempunyai keterampilan rendah Meningkatkan produktivitas tenaga kerja Kerjasama hubungan industrial dalam rangka peningkatan penyerapan tenaga kerja Memastikan adanya jaminan perlindungan tenaga kerja Menjamin adanya perlindungan sosial bagi masyarakat miskin Meningkatkan kemampuan ekonomi bagi masyarakat miskin Meningkatkan pemenuhan infrastruktur dasar yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat miskin Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 58 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Meningkatkan landasan legalitas dan keutuhan keluarga Peningkatan layanan administrasi kependudukan yang menjamin seluruh warga masyarakat terlayani administrasi legalitas perkawinan dan legalitas kelahirannya Memastikan adanya kemitraan gender dalam kehidupan berkeluarga Meningkatkan ketahanan fisik keluarga Menjamin kecukupan pangan dalam setiap keluarga Memastikan kecukupan gizi seluruh anggota keluarga mulai bayi, balita, remaja, ibu, dan lansia Peningkatan kualitas kesehatan keluarga Peningkatan kualitas rumah tinggal dan lingkungannya yang layak huni bagi keluarga Meningkatkan ketahanan ekonomi keluarga Peningkatan pendapatan per kapita keluarga melalui pemberdayaan keluarga rentan melalui perlindungan dan bantuan dan/atau fasilitasi untuk mengembangkan diri Peningkatan kemampuan masyarakat dalam memenuhi pembiayaan pendidikan anak sampai ke jenjang wajib belajar 12 tahun Peningkatan jamkesmas berbasis keluarga dan pengembangan cara inovatif melalui bantuan dan/atau fasilitasi yang lebih efektif bagi keluarga prasejahtera Pengembangan program/kegiatan dalam upaya mengurangi kemisinan bagi keluarga pra sejahtera dan perempuan yang berperan sebagai kepala keluarga Meningkatkan ketahanan Sosial Psikologis Keluarga Menurunkan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak Meningkatkan kualitas anak melalui pemberian akses informasi, pendidikan, penyuluhan, dan pelayanan mengenai perawatan, pengasuhan, perlindungan serta perkembangan anak Peningkatan kualitas remaja melalui pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan mengenai kehidupan berkeluarga Peningkatan kualitas hidup bagi lanjut usia agar tetap produktif dan berguna bagi keluarga dan masyarakat dengan pemberian kesempatan untuk berperan dalam kehidupan keluarga Meningkatkan ketahanan sosial dan budaya dalam keluarga Meningkatkan partisipasi seluruh anggota keluarga dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 59 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN pembangunan daerah Peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan perlindungan keluarga agar tidak terpapar promosi dan perilaku sosial dan seksual menyimpang Meningkatkan keunggulan dan daya saing potensi ekonomi daerah Mengembangkan destinasi pariwisata dan produk wisata berbasis potensi lokal Penguatan basis ekonomi kreatif yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif berbasis teknologi, inovasi dan kreativitas Meningkatkan kuantitas dan kualitas SDM sebagai pelaku ekonomi kreatif, terutama untuk peningkatan ide, kreativitas, inovasi, dan penguasaan teknologi Mengembangkan klaster, kemitraan dan pemanfaatan teknologi industri terutama bagi industri kecil dan menengah Memperkuat jaringan distribusi barang/produk olahan, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen dan pasar tradisional Meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM melalui peningkatan kualitas kelembagaan, dukungan pembiayaan usaha dan peningkatan akses pasar (Off Taker & Promosi) Meningkatkan dan jaringan distribusi barang, pengembangan pasar dalam dan luar negeri, serta perlindungan konsumen Revitalisasi pasar tradisional Mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui pengembangan tematik sebagai salah satu destinasi wisata di setiap wilayah Menciptakan iklim investasi yang kondusif dan berdaya saing Menyediakan layanan perijinan yang responsif, murah, mudah, dan cepat melalui layanan terintegrasi secara elektronik dan mal pelayanan Mengendalikan pemanfaatan ruang secara berkelanjutan Pengendalian pemanfaatan Ruang melalui Pelaksanaan Perijinan, Penegakan Sanksi dan Penerapan Insentif dan Disinsentif dalam pemanfaatan Ruang sesuai dengan amanat Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah dan aturan turunannya Percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang berkualitas dan memastikan interkonektivitasnya secara baik dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah Pembangunan jalan-jalan alternatif/jalan tembus untuk mengurangi beban kapasitas jalan di pusat-pusat kota dan dalam rangka menumbuhkan pusat- pusat perekonomian baru di wilayah pinggiran Pembangunan Persimpangan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 60 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KAB/KOTA STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Tidak Sebidang (Flyover/underpass) untuk mengatasi kemacetan lalu lintas Memastikan tersedianya kondisi jalan yang mantap guna menunjang aktivitas perekenomian masyarakat Menyediakan jaringan transportasi yang berkualitas dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi daerah Mendorong percepatan tersedianya jaringan transportasi massal perkotaan berbasis jalan dan rel yang aman, nyaman dan terjangkau Mengintegrasikan jaringan transportasi perkotaan antar moda Melaksanakan percepatan penataan kawasan seputar Stasiun Kereta Api dan simpul- simpul transportasi lainnya dengan pengembangan sistem Transit Oriented Development (TOD). Membangun sarana prasarana simpul transportasi seperti penyediaan gedung parkir di pusat-pusat kegiatan dalam rangka mengatasi kemacetan lalu lintas. Penuntasan Sarana Terminal Baranangsiang dan Stasiun LRT Sumber : RPJMD Kabupaten Bekasi, RPJMD Kota Depok, RPJMD Kabupaten Cianjur, RPJMD Kabupaten Sukabumi, RPJMD Kota Bogor 4.2.3 Penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Berdasarkan kesepakatan internasional terkait pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan hingga tahun 2030, terdapat 17 (tujuh belas) tujuan yang wajib diselesaikan sebagai bagian dari penyelesaian 3 (tiga) dimensi pembangunan berkelanjutan, yaitu : lingkungan, sosial dan ekonomi. Hal ini diperkuat oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Keseluruhan tujuan global tersebut dan implementasinya di Kabupaten Bogor adalah :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 61 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Wajib belajar sembilan tahun merupakan salah satu upaya untuk mencapai tujuan dua dalam MDGs. Secara keseluruhan, pencapaian tujuan dua hampir mencapai target yang ditetapkan oleh MDGs yaitu angka partisipasi murni sekolah dasar sebesar 100 persen, akan tetapi Kabupaten Bogor baru mencapai 96,22 persen untuk tahun 2013/2014. Angka ini lebih tinggi dibandingkan capaian secara nasional yang hanya sebesar 93,30 persen.
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 62 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Kemudian dalam rangka pencapaian keseluruhan tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, dilakukan proses penelaahan melalui dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, yang untuk selanjutnya diintegrasikan ke dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 sebagaimana yang diuraikan pada tabel di bawah ini. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 63 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 4.2 Matriks Integrasi KLHS dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Rekomendasi KLHS Integrasi dalam RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tujuan Indikator Rekomendasi Kondisi Permasalahan Isu Strategis Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan TPB 1 : Mengakhiri segala bentuk kemiskinan dimanapun 1.2.1* Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur. • Program perlindungan dan jaminan sosial • Program pemberdayaan sosial • Program rehabilitasi sosial • Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Jumlah penduduk miskin tahun 2020 sebesar 7,69%. (II-83) Meningkatnya jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bogor menjadi 7,69% (IV-3) Penurunan kemiskinan. (IV-73) Tujuan : Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. (V-7) Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. (V-7) Strategi : • Peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat. (VI-5) • Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial serta pemberian perlindungan dan jaminan sosial (VI-5) Kebijakan : • Membangun Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanganan PPKS (Graha Pancakarsa). (VI-5) • Memberikan kartu sehat (pembayaran JKM miskin). (VI-5)
Mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan nutrisi yang lebih baik dan mendukung pertanian berkelanjutan 2.2.2 (c) Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh : • Skor Pola Pangan Harapan (PPH); dan • Tingkat konsumsi ikan. • Program pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan • Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat • Program penanganan kerawanan pangan • Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian • Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian • Program penyuluhan pertanian Skor Pola pangan harapan dengan nilai sebesar 84,70 persen pada tahun 2020 masih dibawah target nasional sebesar 92,5 persen Untuk target di Kabupaten Bogor sebesar 81,29 persen pada tahun 2023. (V-7) Produksi perikanan pada tahun 2020 sebesar 118.711,83 ton/tahun. (II-132) Produksi peternakan pada tahun 2020 354.694 ton/tahun (II-132) Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Bogor tahun 2020 cenderung mengalami penurunan di beberapa unit produksi (IV-17) Peningkatan kesejahteraan masyarakat (IV-73) Tujuan : Terwujudnya masyarakat Bogor sehat. (V-7) Sasaran : Meningkatnya ketahanan pangan daerah (V-7) Strategi : Peningkatan ketersediaan dan diversifikasi konsumsi pangan yang aman. (VI-4) Kebijakan : • Meningkatkan penguatan cadangan pangan dan penganeka- ragaman pola konsumsi pangan. (VI-4)
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 65 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Rekomendasi KLHS Integrasi dalam RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tujuan Indikator Rekomendasi Kondisi Permasalahan Isu Strategis Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan • Program pengelolaan perikanan tangkap • Program pengelolaan perikanan budidaya • Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan • Program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan • Program pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. • Program pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 66 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Rekomendasi KLHS Integrasi dalam RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tujuan Indikator Rekomendasi Kondisi Permasalahan Isu Strategis Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan TPB 3: Menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia 3.7.1 (b) Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern. • Program pembinaan keluarga berencana • Program pengendalian penduduk • Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera Jumlah pengguna metode MKJP sebesar 12,50 persen masih di bawah target 23,50 persen (IV-12) • Belum optimalnya upaya pengendalian penduduk. (IV-12) • Belum optimalnya pelaksanaan program keluarga berencana dan penyuluhan terhadap masyarakat. (IV-12) Peningkatan pelayanan Kesehatan. (IV-72) Tujuan : Terwujudnya masyarakat Bogor sehat. (V-7) Sasaran : Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk alami. (V-7) Strategi : • Pengendalian pertumbuhan penduduk alami. (VI-5) Kebijakan : • Meningkatkan kepesertaan KB. (VI-5) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana TPB 4: Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat untuk semua • 1.4.1 (g) Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat. • 1.4.1 (h) Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ sederajat. • Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Program Pengembangan Bahasa dan Sastra • APM SD/MI dan sederajat 88,75 persen (IV-6) • APM SMP/MTs/ sederajat 83,21 persen (IV-6) Keduanya masih di bawah target yaitu 94,78 persen • Masih terdapat penduduk usia sekolah yang putus sekolah. (IV-6) Peningkatan pelayanan pendidikan. (IV-72) Tujuan : Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas. (V-7) Sasaran : Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas. (V-7) Strategi • Peningkatan pengelolaan pendidikan. (VI-3) Kebijakan : • Membangun, merehabilitasi dan merevitalisasi sekolah. (VI-3) • Menuntaskan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP Dinas Pendidikan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 67 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Rekomendasi KLHS Integrasi dalam RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tujuan Indikator Rekomendasi Kondisi Permasalahan Isu Strategis Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan (VI-3) • Memberikan penunjang pendidikan melalui penerbitan dan pemanfaatan Kartu Bodas untuk siswa SD dan SMP (VI-3) • Meningkatkan layanan pendidikan multi metode berbasis kompetensi (VI-3) • Meningkatkan cakupan sekolah terakreditasi A dan B. (VI-3) • Memberikan beasiswa terhadap putra/i daerah berprestasi (S1) (VI-3) • Meningkatkan pelayanan PKBM bagi pesantren salafiyah (VI-3) • Mengembangkan sekolah inklusif di setiap kecamatan (VI-3) Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 68 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Rekomendasi KLHS Integrasi dalam RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tujuan Indikator Rekomendasi Kondisi Permasalahan Isu Strategis Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan Mengalakkan Forkopimda Goes to School. (VI-3) TPB 6 : Menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua 6.1.1 (a) Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak. • Program pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum. • Persentase rumah tangga yang memiliki akses air minum yang layak pada Tahun 2020 sebesar 72,94 persen (IV-8) • Belum optimalnya tingkat pelayanan pemenuhan infrastruktur air minum berdasarkan SPAM. (IV-8) Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan (IV-74) Tujuan : Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan. (V-8) Sasaran : Meningkatnya kualitas permukiman. (V-8) Strategi • Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman (VI-10) Kebijakan • Meningkatkan cakupan layanan air minum. (VI-10) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang TPB 8: Pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua • 8.1.1* Laju pertumbuhan PDB per kapita. • 8.5.2* Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur. • 8.5.1* Upah rata- rata per jam pekerja. • Program Perencanaan Tenaga Kerja • Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Hubungan Industrial • Program • Pertumbuhan PDRB per kapita (AHK) Kabupaten Bogor Tahun 2020 sebesar 28,39 persen (II-80) • Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bogor Tahun 2020 sebesar 14,29 persen • Pada tahun 2020, Laju Pertumbuhan Ekonomi mengalami kontraksi yang terjadi secara nasional akibat dari pandemi Covid-19. Adapun capaian LPE Kabupaten • Peningkatan pemulihan ekonomi daerah. (IV-72) • Peningkatan investasi daerah. (IV-72) • Penurunan Penganggur an (IV-73) Tujuan : Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas. (V-7) Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat. (V-7) Strategi : • Peningkatan kapasitas dan peluang ketenagakerjaan. (VI-5) Kebijakan : • Meningkatkan kapasitas dan peluang kerja. (VI-5) • Membangun Career Center. (VI-5) Dinas Tenaga Kerja Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 69 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Rekomendasi KLHS Integrasi dalam RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tujuan Indikator Rekomendasi Kondisi Permasalahan Isu Strategis Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM) (II-93) • Upah rata-rata per jam pekerja Rp 19.601/jam, masih belum memenuhi target minimal Rp20.000/ jam (IV-3) Bogor tahun 2020 tercatat sebesar -1,77 persen. (IV-3) • Pada akhir tahun 2020, pembangun- an antar kecamatan masih masih timpang. Hal ini ditunjukkan dengan nilai Indeks Williamson sebesar 0,99 poin (IV-4) • Pada tahun 2020 indeks gini yang menunjukkan ketimpangan pendapatan masyarakat, semakin membesar dari 0,42 poin menjadi 0,47 • Membangun Lembaga Sertifikasi Profesi Ketenagakerjaan (LSP). (VI-5) • Meningkatkan kemitraan ketenagakerjaan (VI-5) Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 70 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Rekomendasi KLHS Integrasi dalam RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tujuan Indikator Rekomendasi Kondisi Permasalahan Isu Strategis Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan poin.(II-81) • Tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Bogor tahun 2020 bertambah menjadi 14,29 persen dari 9,06 persen pada tahun 2019. (II-93) • Upah rata- rata masih di bawah target minimal. (IV-3) TPB 11: Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan 11.6.1 (a) Persentase sampah perkotaan yang tertangani. • Program peningkatan Pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat • Program penghargaan lingkungan hidup untuk • Tingkat pengelolaan persampahan tahun 2020 masih berada di bawah 64,73 persen. (IV-10) • Belum optimalnya penanganan persampahan yang disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pemerataan pembangunan yang berkelanjutan. (IV-74) Tujuan : Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan. (V-8) Sasaran : Meningkatkan kualitas lingkungan hidup (V-8) Strategi : • Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan. (VI-10) Kebijakan : • Menyediakan sarana prasarana persampahan. (VI- 10) Dinas Lingkungan Hidup Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 71 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Rekomendasi KLHS Integrasi dalam RPJMD Perangkat Daerah Penanggung Jawab Tujuan Indikator Rekomendasi Kondisi Permasalahan Isu Strategis Tujuan dan Sasaran Strategi dan Kebijakan masyarakat • Program pengelolaan persampahan (IV-11) • Mewujudkan Bogor Antik “Asri Tanpa Plastik”. (VI-10) • Menangani sampah berbasis Zonasi. (VI-10) Sumber : KLHS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 72 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 4.2.4 Isu-Isu Strategis Kabupaten Bogor Berdasarkan hasil penelaahan terhadap permasalahan pembangunan Kabupaten Bogor, penelaahan RTRW Kabupaten Bogor, penelaahan KLHS RPJMD Kabupaten Bogor, penelaahan RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2018-2023, RPJMD daerah sekitar, dan penelaahan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka ditetapkan 13 (tiga belas) rancangan perubahan isu strategis pembangunan jangka menengah Kabupaten Bogor yaitu :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IV - 73 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Meningkatnya angka kemiskinan tahun 2020 menjadi 7,69 persen dari capaian tahun 2019 yang hanya 6,66 persen merupakan dampak dari pandemi covid-19 serta bencana yang melanda sebagian besar wilayah Kabupaten Bogor. Kemiskinan menjadi isu strategis yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, meskipun kemiskinan merupakan variabel kompleks yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan APBD Kabupaten Bogor. Perlu dipetakan program-program lintas sektoral yang koordinatif, kebijakan yang konstruktif dan pemberdayaan masyarakat yang produktif.
Angka pengangguran Kabupaten Bogor akibat pandemi covid-19 meningkat tajam, yaitu dari 9,06 persen tahun 2019 menjadi 14,29 persen pada tahun 2020. Tingginya lonjakan jumlah warga yang menganggur menjadi isu penting yang harus segera ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, karena pengangguran dapat menyebabkan berbagai dampak sosial dan ekonomi serta memicu kerawanan sosial di tengah masyarakat.
Kualitas lingkungan hidup menjadi bagian dari isu strategis yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor mengingat dampak yang ditimbulkannya dapat berakibat pada semua sektor. Isu utama lingkungan hidup di Kabupaten Bogor terutama pencemaran (air, udara, dan tanah), banjir dan longsor, ketersediaan air, persampahan, dan ruang terbuka hijau.
Selanjutnya pada Tabel 4.3 berikut ini diuraikan keterkaitan antara isu strategis Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bogor dimana Provinsi Jawa Barat memiliki 5 (lima) isu strategis, sedangkan Kabupaten Bogor menetapkan 13 (tiga belas) isu strategis. Tabel 4.3 Keterkaitan Isu-Isu Strategis Provinsi Jawa Barat dengan Kabupaten Bogor No Isu-Isu Strategis Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bogor 1 Kualitas nilai kehidupan dan daya saing sumber daya manusia
Tabel 4.4 Keterkaitan Isu-Isu Strategis Nasional dengan Kabupaten Bogor No Isu-Isu Strategis Nasional Kabupaten Bogor 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, dengan isu strategis :
BAB V VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat dari keseluruhan tahapan yang disusun dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. Berdasarkan pelaksanaan, pencapaian, dan sebagai keberlanjutan RPJMD tahap ketiga, RPJMD tahap keempat ini ditujukan untuk merealisasikan visi dan misi pembangunan daerah melalui optimalisasi seluruh urusan pemerintahan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Berdasarkan kronologis, rumusan visi dan misi Kabupaten Bogor pada awalnya diusung oleh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati dalam rangka pelaksanaan kampanye pemilihan kepala daerah (pilkada). Visi dan misi yang diusung tersebut terlahir dari penelaahan terhadap substansi RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, untuk selanjutnya disampaikan oleh calon Bupati dan Wakil Bupati kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye. Setelah terpilih, visi dan misi tersebut disinergikan dengan konsep perencanaan teknokratik, karena jarak waktu antara penetapan Bupati dan Wakil Bupati terpilih dengan pelantikan melebihi 6 (enam) bulan. Pasca pelantikan tanggal 30 Desember 2018, visi dan misi kepala daerah dijadikan sebagai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bogor melalui serangkaian tahapan, yaitu dibahas dalam forum konsultasi publik maupun dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang). 5.1. Visi Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Dengan kata lain, visi Pemerintah Kabupaten Bogor merupakan bentuk ungkapan kondisi yang ingin diwujudkan hingga tahun 2023. Beberapa hal yang melatarbelakangi penetapan visi Pemerintah Kabupaten Bogor, diantaranya adalah :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 V-2 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, maka pernyataan visi Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah : “Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”. Makna pernyataan Visi Pemerintah Kabupaten Bogor dimaksud adalah :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 V-3 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 5.2. Misi Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam rangka pencapaian visi dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan ke depan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi sebagai berikut :
Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Bogor tersebut di atas serta keselarasannya dengan rumusan misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut:
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 V-5 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 5.3 Tujuan dan Sasaran Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan, sedangkan sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran memiliki indikator yang dapat menggambarkan ketercapaian visi dan misi pada skala dampak/impact. Visi dan misi yang telah ditetapkan dijabarkan ke dalam tujuan dan sasaran agar pencapaian masing-masing misi dapat terukur secara tahunan maupun lima tahunan. Tujuan dan sasaran pada setiap misi yang dijalankan akan memberikan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan konkuren pemerintahan daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan dalam mendukung pelaksanaan misi dimaksud. Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Penentuan tujuan dan sasaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 mengacu pada perubahan isu strategis, sebagai berikut : Tabel 5.1 Keterkaitan Isu-Isu Strategis Kabupaten Bogor dengan Tujuan dan Sasaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 ISU STRATEGIS TUJUAN SASARAN
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 V-7 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 5.2 Rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN KONDISI AWAL CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN KONDISI AKHIR KONDISI AWAL REALISASI TARGET 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berkualitas 1.1 Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas
Laju Pertumbuhan Penduduk (%) 2,20 2,13 1,29 1,66 1,63 1,58 1,58 1.2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) 9,75 9,06 14,29 12,22 11,64 11,05 11,05 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 V-8 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN KONDISI AWAL CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN KONDISI AKHIR KONDISI AWAL REALISASI TARGET 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2.1.2 Meningkatnya daya saing daerah a. PDRB atas dasar harga berlaku (triliun Rp.) 219,24 237,20 236,15 238,81 244,05 251,80 251,80 Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik 3.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas
Indeks kepuasan masyarakat (poin) 78,57 79,05 86,11 86,50 87,00 87,50 87,50 3.1.2 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif a. Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (predikat) WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP
Indeks Ketimpangan Wilayah (Williamson) (poin) 0,96 0,93 0,99 0,98 0,96 0,93 0,93 4.1.1 Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi a. Indeks Konektivitas Infrastruktur (poin) N/A N/A N/A 1,42 1,47 1,53 1,53 4.1.2 Meningkatnya kualitas sarana prasarana desa
Persentase Kawasan Permukiman Layak (%) 99,54 99,60 99,65 99,72 99,86 100,00 100,00 4.1.4 Meningkatkan kualitas lingkungan hidup a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (poin) 49,46 50,89 54,08 56,05 56,15 56,25 56,25 4.1.5 Mengurangi risiko bencana a. Indeks Risiko Bencana (poin) 152 150 133,75 136 134 132 132 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 V-9 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TUJUAN SASARAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN KONDISI AWAL CAPAIAN DAN TARGET INDIKATOR KINERJA TUJUAN/SASARAN KONDISI AKHIR KONDISI AWAL REALISASI TARGET 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Misi 5 : Mewujudkan kesalehan sosial 5.1 Terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban
Indeks Pembangunan Gender (IPG) (poin) 88,69 88,87 89,39** 89,63 90,09 90,56 90,56 5.1.1 Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif a. Indeks Kerukunan Hidup Beragama (poin) 67,75 67,92 82,10 82,09-82,12 82,09-82,15 82,09-82,17 82,09-82,17 b. Tingkat Kepatuhan Perda dan Perkada Ketertiban Umum (%) N/A N/A N/A 74,36 82,05 92,31 92,31 5.1.2 Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 57,1 57,57 55,90 58,50 58,90 59,00 59,00 5.1.3 Terwujudnya pelestarian kebudayaan a. Persentase kebudayaan yang dilestarikan (%) N/A 65,00 65,00 57,01 57,94 58,88 58,88 Sumber : Hasil Analisa, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-10 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 5.4 Keterkaitan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 RPJPD Kabupaten Bogor merupakan dokumen perencanaan jangka panjang (20 tahun) yang berlaku sejak tahun 2005-2025. RPJPD ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. Hingga perjalanan tahap ketiga RPJPD, yaitu periode tahun 2013-2018, tepatnya tahun 2017, terjadi perubahan tata aturan dalam penyusunan dan sistematika dokumen perencanaan pembangunan daerah. Untuk menyesuaikan dokumen perencanaan pembangunan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dilakukanlah Perubahan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2005- 2025. RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005- 2025, dimana RPJMD Tahun 2018-2023 merupakan tahapan keempat dari perencanaan jangka panjang Kabupaten Bogor. Dengan demikian, RPJMD Kabupaten Bogor wajib memedomani substansi Perubahan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025. Adapun keterkaitan antara RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 yang telah diubah, dengan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 yang telah diubah adalah : Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-11 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 mengemban visi : “Kabupaten Bogor Maju dan Sejahtera berlandaskan Iman dan Takwa” Makna yang terkandung dalam slogan visi tersebut, serta ingin diwujudkan hingga akhir periode, diuraikan sebagai berikut : Termaju : Kabupaten Bogor Termaju bermakna bahwa di akhir periode diharapkan akan menjadi lebih baik dalam hal pengembangan seluruh potensi sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kewenangan yang diampu. Wujud termaju ditunjukkan dalam hal :
Sejahtera : Kabupaten Bogor Sejahtera bermakna bahwa pada kondisi akhir periode, diharapkan masyarakat Kabupaten Bogor dapat merasakan peningkatan kesejahteraan dalam wujud :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-12 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Iman dan Takwa : Kabupaten Bogor beriman dan bertakwa bermakna bahwa pada kondisi akhir periode, diharapkan akan terwujud masyarakat yang berkeadaban dalam bentuk:
Dengan demikian, keterkaitan visi antara RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 dengan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023, dapat dirinci sebagai berikut: Termaju : Dalam RPJMD, termaju diartikan sebagai perolehan pembangunan Kabupaten Bogor memiliki laju yang massif, dan dapat menandingi laju pencapaian pembangunan di tingkat Jawa Barat maupun nasional. Keterkaitan dengan visi termaju dalam RPJPD adalah bahwa kesembilan harapan yang ingin diwujudkan dalam jangka panjang, pada periode tahun 2018-2023 akan diejawantahkan dalam bentuk ketercapaian perolehan target yang melebihi target nasional dan Jawa Barat. Nyaman : Dalam RPJMD, nyaman diartikan bahwa Kabupaten Bogor dapat menjadi kabupaten yang nyaman untuk beraktivitas, nyaman sebagai tempat hunian dan ramah untuk berinvestasi. Keterkaitan dengan visi dalam RPJPD, secara implisit merupakan penjabaran Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-13 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR dari harapan tercapainya kepastian jaminan kenyamanan dalam upaya mencapai kesejahteraan serta iman dan takwa. Berkeadaban : Dalam RPJMD, Berkeadaban diartikan sebagai masyarakat Kabupaten Bogor senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan melestarikan budaya, menjadi parameter di Indonesia sebagai wilayah yang mampu menjadi simbol masyarakat Indonesia yang ramah, toleran dan berakhlakul karimah. Keterkaitan dengan RPJPD, berkeadaban merupakan penjabaran dari harapan ingin terwujudnya suasana keimanan dan ketakwaan jangka panjang, baik dalam jaminan pelaksanaan peribadatan, terpeliharanya kebudayaan, serta terwujudnya ketenteraman dan ketertiban daerah.
Keterkaitan antara misi dalam RPJPD dengan misi dalam RPJMD diuraikan sebagai berikut : - Misi 1 dalam RPJMD yaitu mewujudkan masyarakat yang berkualitas merupakan penjabaran dari Misi 1 RPJPD yaitu mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. - Misi 2 dalam RPJMD yaitu mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, merupakan penjabaran dari Misi 2 RPJPD yaitu mewujudkan perekonomian daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-14 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR yang berdaya saing dengan meningkatkan nilai tambah produk dengan inovasi teknologi informasi. - Misi 3 dalam RPJMD yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik, merupakan penjabaran dari Misi 5 RPJPD yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. - Misi 4 dalam RPJMD yaitu mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan, merupakan penjabaran dari misi 3 RPJPD yaitu mewujudkan pemerataan pembangunan infrastruktur daerah dan konektivitas antar- wilayah. - Misi 5 dalam RPJMD yaitu mewujudkan kesalehan sosial, merupakan penjabaran dari Misi 4 RPJPD yaitu mewujudkan Kabupaten Bogor yang TEGAR BERIMAN (Tertib, Segar, Bersih, Indah, Mandiri, Aman dan Nyaman) dan berkelanjutan.
Secara umum, arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Bogor tahun 2005-2025 ditetapkan berdasarkan kewenangan bidang urusan, dan telah diacu dalam dokumen RPJMD dengan mempertimbangkan dan menyesuaikan dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-15 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, dalam hal penetapan arah kebijakan dalam RPJPD tidak sesuai dengan kebijakan nasional yang berlaku, maka RPJMD akan melakukan penyesuaian terhadap arah kebijakan yang tercantum dalam RPJPD berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023.
Tabel 5.3 Keterkaitan RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 RPJPD RPJMD Keterangan Sasaran Pokok Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Indikator Penurunan angka kemiskinan Angka kemiskinan Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Tingkat kemiskinan Pengurangan angka pengangguran Tingkat pengangguran terbuka Tingkat Pengangguran Terbuka Penurunan ketimpangan pendapatan Indeks Gini Indikator Makro Peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan IPM Indikator Makro Peningkatan produksi daerah PDRB atas dasar harga berlaku Meningkatnya daya saing daerah PDRB atas dasar harga berlaku Peningkatan investasi daerah Nilai investasi Daerah Dalam Renstra Peningkatan konektivitas infrastruktur wilayah Indeks ketimpangan Williamson Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan Indeks Ketimpangan Wilayah (Williamson) Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-16 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR RPJPD RPJMD Keterangan Sasaran Pokok Indikator Tujuan dan Sasaran Pembangunan Indikator Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana permukiman Cakupan Penataan Perumahan dan Permukiman Kumuh Meningkatnya kualitas permukiman Cakupan penataan kawasan permukiman kumuh Peningkatan kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Meningkatnya kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Peningkatan upaya perwujudan ketenteraman dan ketertiban umum Persentase gangguan trantibum Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif Tingkat Ketentraman dan Ketertiban Umum Penurunan risiko bencana Indeks Risiko Bencana Mengurangi risiko bencana Indeks Risiko Bencana Peningkatan kualitas dan kompetensi ASN Persentase ASN yang mengikuti diklat formal dan struktural Dalam Renstra Peningkatan tata kelola administrasi pemerintahan daerah Nilai AKIP Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat Kualitas pelayanan publik meningkat Indeks Kepuasan Masyarakat Peningkatan infrastruktur dan teknologi pendukung pelayanan publik (IT Governance) Indeks SPBE Dalam Renstra Sumber : Hasil analisa, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-17 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 5.5 Keterkaitan dengan Visi dan Misi RPJMD Provinsi Jawa Barat serta Visi dan Misi RPJMN Penyusunan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 tidak terlepas dari visi dan misi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 serta visi dan misi RPJMN Tahun 2020-2024. Secara rinci, keterkaitan tersebut dijabarkan sebagai berikut : 5.5.1 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bogor dengan RPJMD Provinsi Jawa Barat Provinsi Jawa Barat dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023 tidak melakukan perubahan visi, sehingga tetap pada visi awal yaitu : “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” Pernyataan Visi Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 memiliki makna sebagai berikut: Jawa Barat Juara Lahir Batin: Pembangunan Provinsi Jawa Barat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat baik lahir maupun batin. Pembangunan diarahkan untuk mewujudkan masyarakat Provinsi Jawa Barat berdaya saing dan mandiri. Inovasi: Pembangunan yang dilaksanakan di berbagai sektor dan wilayah didukung dengan inovasi yang ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, kualitas hidup, dan pembangunan berkelanjutan. Kolaborasi: Perwujudan visi dilakukan dengan kolaborasi antar tingkatan pemerintahan, antar wilayah, dan antar pelaku pembangunan untuk memanfaatkan potensi dan peluang serta menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan. Visi ini dijabarkan ke dalam misi dengan keterkaitan sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini : Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-18 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 5.4 Keterkaitan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dengan Perubahan RPJMD Jawa Barat Tahun 2018-2023 Visi dan Misi Pembangunan Jawa Barat Tahun 2018-2023 Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Visi : “Terwujudnya Jawa Barat Juara Lahir Batin dengan Inovasi dan Kolaborasi” Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban” Misi Membentuk Manusia Pancasila yang Bertaqwa Mewujudkan kesalehan sosial Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Mewujudkan masyarakat yang berkualitas Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Kerakyatan yang Sejahtera dan Adil Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Sumber : Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023 5.5.2 Keterkaitan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bogor dengan Visi dan Misi RPJMN Visi RPJMN Tahun 2020-2024 adalah : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut dijabarkan ke dalam 9 Misi yang dikenal sebagai Nawa Cita kedua, yaitu :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-19 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Adapun keterkaitan misi pembangunan nasional tahun 2020-2024 dengan misi RPJMD tahun 2018-2023 dijabarkan dalam tabel berikut ini : Tabel 5.5 Keterkaitan Visi dan Misi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dengan RPJMN Tahun 2020-2024 Visi dan Misi Pembangunan Nasional Tahun 2020-2024 Visi dan Misi Pembangunan Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Visi : “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” Visi : “Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban” Misi Peningkatan kualitas manusia Indonesia Mewujudkan masyarakat yang berkualitas Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Pembangunan yang merata dan berkeadilan Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa Mewujudkan kesalehan sosial Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Perlindungan bagi segenap bangsa, dan memberikan rasa aman pada seluruh warga Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Sumber : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-20 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 5.6 Program Pembangunan Daerah Program pembangunan daerah adalah program strategis daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagai instrumen arah kebijakan untuk mencapai sasaran RPJMD. Program strategis daerah merupakan penjabaran dari upaya pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dengan memperhatikan strategi dan arah kebijakan daerah. Program strategis daerah dapat dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah hingga tahun 2023, yaitu :
Seluruh program strategis tersebut diimplementasikan ke dalam tahapan perencanaan pembangunan tahunan dengan tema sebagai berikut :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-21 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Di samping itu, program strategis daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya mengimplementasikan program- program unggulan yang menjadi janji-janji politis kepala daerah. Adapun janji politis kepala daerah periode tahun 2018-2023 tertuang dalam slogan “PANCAKARSA” yang terdiri dari :
Karsa ini merupakan tekad untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mampu bersaing di kancah lokal, nasional, dan global, dimana pendidikan mempunyai peranan yang sangat penting dalam mewujudkan Indonesia Emas, pada tahun 2045. Sesuai dengan pelaksanaan kewenangan daerah, bidang urusan pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, dimana Kabupaten Bogor memiliki kewenangan konkuren untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar (jenjang SD dan SMP) serta pendidikan non formal. Salah satu target terselenggaranya standar pelayanan minimal bidang pendidikan adalah ketuntasan wajib belajar pendidikan dasar 9 (sembilan) tahun. Bahwa dalam rangka mempersiapkan sumberdaya manusia Kabupaten Bogor yang berkualitas, PAUD, pendidikan dasar dan pendidikan non formal menjadi fokus dalam pelaksanaan karsa Bogor Cerdas. Beberapa arah kebijakan yang ditempuh adalah :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-22 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Kartu ini merupakan salah satu implementasi kebijakan daerah untuk mewujudkan masyarakat Bogor Cerdas dalam bentuk membantu kelancaran belajar para siswa SD dan SMP yang kurang mampu. Kartu ini sekaligus menjadi penanda bahwa pemegangnya merupakan siswa yang tercatat menempuh pendidikan jenjang SD maupun SMP di wilayah Kabupaten Bogor. Kartu Bodas diberikan dalam bentuk non tunai melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli seragam dan alat tulis sekolah di pedagang/e-warong (UMKM) yang bekerjasama dengan bank yang ditunjuk Pemerintah Kabupaten Bogor. Diharapkan bantuan tersebut dapat meringankan beban orangtua dalam memenuhi kebutuhan seragam dan alat tulis sekolah untuk anaknya.
Pemberian beasiswa diharapkan bisa menjadi penyemangat keinginan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi, mengingat faktor pendorong naiknya RLS adalah banyaknya penduduk yang bersekolah pada jenjang SMA hingga perguruan tinggi. Disamping itu, pemberian beasiswa juga ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada putra/putri Kabupaten Bogor yang berprestasi dalam rangka meningkatkan mutu lulusan, dengan ketentuan memiliki KTP dan KK Kabupaten Bogor. Untuk Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-23 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR merealisasikan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Bogor memberikan syarat yang cukup ketat untuk mendapatkan beasiswa, yaitu:
Pemberian beasiswa ini berlaku hingga putra/putri lulus dari perguruan tinggi dan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan.
Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor melakukan upaya pemberian ijazah lulusan setara SD, SMP dan SMA bagi santri, melalui Kejar (Kelompok Belajar) Paket A, B, C. Artinya, disamping para santri mempelajari dan mendalami ilmu agama, mereka juga diberikan substansi pendidikan umum yang setara dengan pendidikan formal. Adapun secara teknis, pelaksanaan Kejar Paket A,B,C dilakukan melalui Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-24 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR kerjasama antara Pondok Pesantren Salafiyah dengan pengelola PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat) di wilayah Kabupaten Bogor.
Namun demikian, pelaksanaan pendidikan tersebut tidak hanya milik anak usia sekolah yang normal secara fisik, melainkan juga menjadi hak anak-anak yang berkebutuhan khusus (disabilitas). Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan pengembangan sekolah inklusif secara nasional, maka Pemerintah Kabupaten Bogor mendukung kebijakan tersebut dengan mengupayakan agar pada jenjang SD dan SMP di setiap kecamatan, terdapat sekolah yang melayani kebutuhan pendidikan bagi semua anak, tanpa memandang kondisi fisik mereka.
Salah satu upaya pemberian motivasi adalah melalui tokoh- tokoh dan pimpinan lembaga/instansi vertikal yang ada di Kabupaten Bogor. Melalui pemberian motivasi oleh para anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, diharapkan para peserta didik dapat melihat dan menggugu secara langsung pengalaman Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-25 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR tokoh-tokoh penting daerah dalam meniti karir, sebagai bagian dari bentuk teladan motivasi belajar mereka.
Oleh karena itu, peran masyarakat dalam berpartisipasi meningkatkan indeks pendidikan yang tinggi sangat diapresiasi oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. Salah satu bentuk kontribusi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan adalah dengan membangun sekolah formal berbasis agama yaitu madrasah, baik ibtidaiyyah (setara SD) maupun tsanawiyah (setara SMP). Secara pertanggungjawaban penyelenggaraan proses pendidikan, madrasah berada di bawah kewenangan Kementerian Agama, sedangkan SD dan SMP berada di bawah kewenangan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia. Namun, tanpa melihat hal tersebut, seluruhnya merupakan satu kesatuan yang mendukung proses pendidikan di Kabupaten Bogor. Dalam rangka mengapresiasi bentuk partisipasi masyarakat dalam pendidikan madrasah di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan untuk memberikan bantuan bagi sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan madrasah berupa bantuan hibah stimulan yang dapat digunakan untuk merehabilitasi fasilitas yang ada di sekolah madrasah penerima bantuan. Disamping itu, sebagai wujud penghargaan terhadap Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-26 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR bhakti para guru yang telah memberikan sumbangsih kepada Pemerintah Kabupaten Bogor, juga diberikan bantuan berupa insentif bagi guru-guru madrasah untuk meningkatkan kualitas dan motivasi dalam mengajar, sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan APBD Kabupaten Bogor.
Salah satu upaya perwujudan visi berkeadaban adalah dengan memberikan tambahan jam pelajaran agama di setiap jenjang SD dan SMP sebanyak 4 (empat) jam pelajaran, dengan teknis pelaksanaannya diatur dalam peraturan Bupati Bogor dan termuat dalam kurikulum muatan lokal pendidikan dasar di Kabupaten Bogor.
Salah satu upaya untuk memberikan pelayanan dasar kesehatan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Bogor menerbitkan kartu sehat. Kartu ini berfungsi sebagai jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin yang akan memanfaatkan pelayanan kesehatan daerah di fasilitas kesehatan, baik dasar maupun rujukan. Dengan kartu sehat ini, diharapkan masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang baik ketika mereka membutuhkan penanganan kesehatan.
Untuk itulah, pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan pelayanan Bogor siaga 24 jam kepada seluruh masyarakat melalui penyediaan layanan informasi ketersediaan tempat perawatan di fasilitas kesehatan yang telah terkoneksi. Diharapkan dengan adanya pelayanan Bogor Siaga ini, masyarakat dapat dengan cepat mengetahui lokasi fasilitas kesehatan yang dapat menerima dan melakukan pelayanan dengan cepat.
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-28 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan rujukan bagi masyarakat di wilayah Bogor Utara, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan untuk membangun Rumah Sakit Parung, sehingga diharapkan jangkauan pelayanan masyarakat di sekitar wilayah tersebut dapat dioptimalkan.
Penduduk yang sehat adalah penduduk yang telah dipersiapkan kesehatannya sejak awal kehamilan, kelahiran, masa balita dan kanak-kanak, serta remaja. Kondisi generasi muda ini harus sehat dengan terpenuhi kebutuhan gizi sesuai standar kesehatan. Stunting merupakan suatu kondisi dimana terjadi masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (kerdil) dari standar usianya. Kasus stunting ini cukup memprihatinkan sehingga menjadi agenda nasional untuk pencegahan dan penangannya. Dalam rangka mendukung dan bersinergi dengan program nasional, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan gerakan Bogor bebas stunting untuk mewujudkan generasi muda kabupaten Bogor sehat dan berkualitas.
Hal ini penting dilaksanakan agar pelayanan terhadap PPKS dapat ditangani mulai dari tingkat desa.
Kebijakan membangun career center merupakan implementasi dari bentuk pelayanan kepada masyarakat. Career center merupakan suatu wadah pelayanan berbasis teknologi yang dibuat untuk memberikan informasi seputar ketenagakerjaan yang dapat diakses secara online oleh masyarakat Kabupaten Bogor. Pelayanan-pelayanan di career center ini ditargetkan untuk memberikan: - informasi pengadaan pelatihan keterampilan dan kompetensi - informasi dan pelayanan kartu bagi pencari kerja - informasi lapangan kerja dan bursa kerja - fasilitasi penempatan kerja Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-30 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Diharapkan adanya career center ini dapat memudahkan penduduk Kabupaten Bogor untuk mendapatkan pelayanan seputar informasi pekerjaan, konsultasi dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.
Kualitas produksi beras pun tidak kalah bersaing dengan produksi beras di wilayah sekitar Kabupaten Bogor. Untuk mendukung pemanfaatan produksi beras di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan gerakan beli beras petani Bogor, dengan harapan terwujudnya jaminan pasar rutin bagi para petani. Gerakan ini dimulai dengan pembelian secara rutin beras petani Bogor oleh ASN dan diharapkan meluas hingga ke seluruh masyarakat Kabupaten Bogor.
Kabupaten Bogor yang memiliki wilayah dengan ketinggian yang cocok untuk budidaya kopi robusta, memiliki potensi besar untuk Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-31 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR mengembangkan produksi kopi robusta. Untuk itu, Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan untuk menjadikan kopi robusta menjadi kopi dengan produksi terbesar di Jawa Barat dengan menyiapkan sarana dan prasarana pendukung yang berkualitas.
Dalam rangka mendukung dan memberikan keamanan kepada para petani, terutama petani padi, maka lahan persawahan yang ada di Kabupaten Bogor harus dipastikan keamanannya dari ancaman gagal panen, baik akibat bencana, hama tanaman atau hal-hal yang berada di luar kendali manusia. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan pemberian kartu asuransi bagi petani untuk memberikan jaminan terhadap areal persawahan yang dimilikinya dari kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diharapkan.
Diharapkan dengan banyaknya event yang dilaksanakan, akan menambah ketertarikan pengunjung untuk bertandang ke Kabupaten Bogor. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-32 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Pariwisata merupakan salah satu sektor ekonomi yang sangat terdampak dengan adanya pandemi Covid-19. Di sisi lain, pariwisata merupakan sektor potensial yang dapat menyerap banyak tenaga kerja, baik yang terlatih maupun yang tidak terlatih. Pariwisata pun menjadi sektor yang dapat memicu bangkitan sektor lainnya. Lesunya sektor pariwisata turut menekan penerimaan daerah serta meningkatkan pengangguran. Dengan adanya event-event pariwisata, diharapkan mampu mengembalikan geliat perekonomian daerah, merangsang munculnya sektor usaha kecil menengah, dan menyerap kembali tenaga kerja.
Dalam rangka mendorong desa agar dapat menggali potensi pariwisata masing-masing, Pemerintah kabupaten Bogor menetapkan kebijakan pelaksanaan festival wisata desa, dengan harapan setiap desa dapat berpartisipasi menawarkan konsep wisata wilayah yang dapat menjadi bagian dari promosi dan destinasi pariwisata Kabupaten Bogor.
2023. Diharapkan, pengembangan yang terencana dan tepat Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-33 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR sasaran dapat membawa Geopark Pongkor menjadi salah satu tujuan pariwisata daerah yang mendukung kemajuan ekonomi Kabupaten Bogor.
Upaya untuk meningkatkan mutu pertanian di Kabupaten Bogor tidak terlepas dari peran generasi muda millenial yang terjun di bidang tersebut. Dalam rangka meningkatkan kualitas petani milenial, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan untuk membantu dan memberi ruang bagi para petani milenial untuk mengembangkan karyanya di bidang pertanian.
Usaha desa melalui Bumdes menjadi salah satu cara untuk memperoleh pendapatan desa sekaligus menyejahterakan masyarakat desa. Hal-hal yang dapat dikelola oleh Bumdes telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, mulai dari usaha yang berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat, hingga usaha yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan tersier. Salah satu cara untuk mendorong perkembangan Bumdes, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan optimalisasi dan pengembangan Bumdes, dengan memberikan fasilitasi dan pendampingan agar dapat meningkatkan strata Bumdes untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-34 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Sektor ini juga lahir dari usaha masyarakat untuk menciptakan lapangan kerja/wirausaha baru yang mudah tumbuh dan tidak membutuhkan modal besar. Namun, tidak jarang sektor ini lekat dengan image produk tidak berstandar atau tidak berkualitas. Untuk membantu berkembangnya UMKM dan IKM, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan untuk mempromosikan gerakan bela beli produk UMKM/IKM melalui pemberian fasilitas-fasilitas yang dapat merangsang berkembangnya sektor ini, mulai dari fasilitasi hulu hingga hilir.
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-35 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Dalam rangka meningkatkan kualitas pemerintah desa, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan penyelenggaraan sekolah bagi pemerintah desa. Sekolah ini diperlukan sebagai bagian penting dari kewajiban pembinaan daerah kepada desa.
Beberapa pembangunan jalan yang menjadi kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Bogor adalah pembangunan: Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-36 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR - jalan Poros Tengah Timur; jalan ini ditujukan untuk menjadi jalur alternatif Puncak Bogor untuk menuju ke wilayah timur Bogor. - jalan Bojonggede-Kemang; jalan ini ditujukan untuk membuka akses pergerakan orang dan barang menuju bagian utara Bogor. - jalan lingkar Kebun Raya Cibinong; jalan ini ditujukan untuk menguraikan kemacetan arus pusat kota Cibinong sekaligus membuka akses menuju Kebun raya Cibinong. - akses lingkar jalan tambang; jalan ini ditujukan untuk mengatasi permasalahan pengangkutan pertambangan di wilayah barat Bogor. - jalan lingkar Gunungsindur; jalan ini ditujukan untuk membuka akses pergerakan orang dan barang di wilayah utara Bogor. - jalan Galuga-Rancabungur; jalan ini ditujukan untuk mempermudah akses transportasi dan pergerakan orang serta barang dari wilayah barat Bogor menuju wilayah utara Bogor. - jalan lingkar Dramaga 2; jalan ini merupakan pengembangan dari jalan lingkar Dramaga yang telah dibangun sebelumnya untuk mengurai kemacetan yang menuju wilayah Bogor Barat. Pesatnya pembangunan di wilayah Bogor Barat, mulai dari Kecamatan Dramaga hingga Kecamatan Leuwiliang membutuhkan jalan-jalan alternatif sehingga tidak terkonsentrasi pada satu jalan utama saja.
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-37 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Kebutuhan akan fasilitas parkir yang terintegrasi di wilayah Cibinong Raya merupakan hal yang harus segera terealisasi hingga akhir periode tahun 2023.
Disamping itu, dalam rangka menyeimbangkan pembangunan desa dengan kelurahan, maka Pemerintah Pusat juga mengamanahkan alokasi pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan terhadap masyarakat kelurahan melalui anggaran kelurahan minimal setara dengan dana desa terkecil yang diterima desa. Diharapkan dengan adanya betonisasi desa, kondisi infrastruktur desa dapat menjadi pendukung penggerak bangkitan ekonomi desa.
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-38 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Untuk mendukung hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan untuk mewujudkan Bogor Asri Tanpa Plastik “Antik”, baik melalui pembentukan regulasi, maupun bentuk-bentuk implementasi lainnya.
Untuk itu, dalam rangka menangani sampah secara profesional, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan penanganan sampah berbasis zonasi dengan harapan agar penyelesaian masalah persampahan dapat diselesaikan di lingkup area yang lebih kecil untuk mengurangi luasan cakupan pengangkutan, pengelolaan dan penanganan sampah.
Implementasi Karsa Bogor Berkeadaban dilaksanakan melalui:
Kebijakan pelaksanaan gerakan Bogor Ngaos ini dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan, terutama di lingkungan pendidikan dan pemerintahan.
Dalam rangka mengapresiasi peran pesantren bagi tumbuhnya nilai-nilai keagamaan dalam mewujudkan keberadaban di Kabupaten Bogor, Pemerintah Kabupaten Bogor menetapkan kebijakan pemberian bantuan kepada pesantren-pesantren yang perlu direhabilitasi, sehingga dapat berfungsi kembali dengan baik, dan memberikan rasa nyaman bagi para santri yang ada di dalamnya.
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018- 2023 V-41 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 1 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH Upaya mewujudkan visi dan misi pembangunan jangka menengah yang dijabarkan dalam capaian target indikator tujuan dan sasaran perlu dilakukan dengan strategi yang tepat serta dilandasi dengan arah kebijakan yang jelas. Di samping itu, dalam rangka menjabarkan program strategis daerah yang menjadi target politis, perlu disusun program-program pembangunan daerah yang dapat memayungi pelaksanaan setiap kegiatan yang secara langsung menjadi target pencapaian keseluruhan indikator kinerja daerah. 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan dengan Pendekatan Holistik-Tematik dan Integratif Strategi merupakan ilmu, seni, atau wawasan yang diperlukan oleh pemerintah daerah dalam memanajemen setiap program kegiatannya dengan merintis cara, langkah atau tahapan untuk mencapai tujuan. Pengelolaan pembangunan daerah mengharuskan adanya penerapan manajemen strategis yang menetapkan tujuan pemerintah daerah serta pengembangan kebijakan dan perencanaan untuk mencapai visi dan misi kepala daerah melalui pemberdayaan setiap potensi sumber daya yang ada. Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah daerah, strategi yang ditetapkan akan dijabarkan dalam arah kebijakan yang melahirkan program prioritas dalam pencapaian pembangunan daerah. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pelaksanaan misi pembangunan. Strategi dan arah kebijakan akan merumuskan perencanaan yang komprehensif, sinkron, konsisten, dan selaras dengan visi misi kepala daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, strategi dan arah kebijakan merupakan sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 2 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR perbaikan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan setiap program-program kegiatan baik internal maupun eksternal, pelayanan maupun pengadministrasian, serta perencanaan, monitoring, maupun evaluasi. Berdasarkan arah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025, Prioritas utama, tema atau fokus pembangunan pada periode 2018-2023 adalah “optimalisasi seluruh pelaksanaan kewenangan urusan pemerintahan daerah”. Tema ini menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Tahun 2018-2023 dan akan dijabarkan setiap tahunnya bagi penentuan tema pembangunan dalam RKPD. Pentahapan pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 yang menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 disajikan pada Gambar 6.1. Gambar 6.1 Posisi RPJMD Tahun 2018-2023 dalam RPJPD Tahun 2005-2025 dan Penjabarannya ke RKPD Strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam visi dan misi pembangunan daerah yang akan dilaksanakan hingga tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut ini : Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 3 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 6.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban Misi 1 : Mewujudkan masyarakat yang berkualitas 1.1 Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas 1.1.1 Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas 1.1.1.1 Peningkatan pengelolaan pendidikan a. Membangun, merehabilitasi dan merevitalisasi sekolah b. Menuntaskan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP c. Memberikan penunjang pendidikan melalui penerbitan dan pemanfaatan Kartu Bodas untuk siswa SD dan SMP d. Meningkatkan layanan pendidikan multi metode berbasis kompetensi e. Meningkatkan cakupan sekolah terakreditasi A dan B f. Memberikan beasiswa terhadap putra/i daerah berprestasi g. Meningkatkan pelayanan PKBM bagi pesantren salafiyyah h. Mengembangkan sekolah inklusif di setiap kecamatan i. Menggalakkan Forkopimda Goes to School j. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui Bantuan Sekolah dan Guru Madrasah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 4 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN k. Menambahkan 4 (empat) jam pendidikan agama dan pendidikan keagamaan 1.1.1.2 Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan a. Meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan b. Meningkatkan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan 1.1.2 Meningkatnya budaya literasi 1.1.2.1 Peningkatan budaya membaca
Mengembangkan sarana dan multi media literasi/baca 1.2 Terwujudnya masyarakat Bogor sehat 1.2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan 1.2.1.1 Peningkatan upaya kesehatan masyarakat a. Menyediakan alat kesehatan, vaksinasi dan peningkatan pelayanan dalam rangka penanggulangan Covid-19 b. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan c. Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pencegahan, pengendalian dan penanganan permasalahan kesehatan d. Meningkatkan kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan e. Memberikan kartu sehat (pembayaran JKN Miskin)
Menggalakkan Gerakan Bogor Bebas Stunting 1.2.2 Meningkatnya ketahanan pangan daerah 1.2.2.1 Peningkatan ketersediaan dan diversifikasi konsumsi pangan yang aman a. Meningkatkan penguatan cadangan pangan dan penganekaragaman pola konsumsi pangan 1.2.3 Menurunnya tingkat pertumbuhan penduduk alami 1.2.3.1 Pengendalian pertumbuhan penduduk alami
Meningkatkan perlindungan perempuan dan anak dalam keluarga 2.1.1.2 Peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat a. Membangun Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam penanganan PPKS (Graha Pancakarsa) 2.1.1.3 Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial serta pemberian perlindungan dan jaminan sosial a. Meningkatkan fasilitasi bagi masyarakat beresiko sosial 2.1.1.4 Peningkatan kapasitas dan peluang ketenagakerjaan
Membangun Lembaga Sertifikasi Profesi Ketenagakerjaan (LSP)
Fasilitasi sarana dan prasarana infrastruktur pertanian b. Fasilitasi sarana dan prasarana infrastruktur perikanan c. Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian d. Mengendalikan penyakit hewan dan zoonosis e. Menggalakkan gerakan beli beras petani Bogor f. Meningkatkan produksi kopi Robusta terbesar di Jawa Barat g. Memberikan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) h. Meningkatkan stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting
Mengembangkan destinasi pariwisata bertaraf nasional dan internasional k. Meningkatkan upaya pemasaran dan promosi pariwisata melalui penyelenggaraan event tingkat lokal, regional, nasional dan internasional berbasis teknologi informasi
Optimalisasi kemitraan UMKM dengan dunia usaha
Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan petani f. Fasilitasi Petani Millenial di Kabupaten Bogor g. Optimalisasi dan Pengembangan BUMDes melalui peningkatan manajemen kelembagaan dan unit usaha BUMDes h. Pengembangan Ekosistem Usaha Ekonomi Kreatif 2.1.2.3 Peningkatan peluang investasi a Mengembangkan penanaman modal dan peta investasi b. Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus 2.1.2.4 Optimalisasi promosi investasi dan pemasaran produk
Menggalakkan gerakan bela beli produk UMKM/IKM 2.1.2.5 Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas insan olahraga
Mengembangkan pelayanan administrasi kependudukan b. Fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan c. Menerbitkan rekomendasi teknis bahan perizinan
Meningkatkan kualitas pelaku pembangunan melalui pemberian insentif bagi Ketua RT, Ketua RW, Linmas, Guru Ngaji, Amil, dan Kader Posyandu
Fasilitasi dan Koordinasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 3.1.2 Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif 3.1.2.1 Peningkatan penerapan reformasi birokrasi a. Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran terintegrasi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 9 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN b. Optimalisasi pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah
Menerapkan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu
Mengembangkan inovasi dan teknologi perangkat daerah dan masyarakat h. Menggiatkan Boling (Bogor Keliling) / Saba Desa i. Menyelenggarakan Sekolah Pemerintah Desa j. Meningkatkan pelayanan informasi publik terintegrasi Misi 4 : Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan 4.1 Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan 4.1.1 Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi 4.1.1.1 Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi berkualitas a. Membangun, merekonstruksi, melebarkan, merehabilitasi dan memelihara jalan
Menata jalur pedestrian dan ruas jalan Kandang Roda-Sentul, Tegar beriman dan kawasan GOR Pakansari Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 10 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN
Membangun jalan lingkar Kebun Raya Cibinong
Merevitalisasi jembatan rawayan/jembatan gantung
Membangun fasilitas parkir yang terintegrasi 4.1.2 Meningkatnya kualitas sarana prasana desa 4.1.2.1 Peningkatan kualitas infrastruktur desa a. Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas
Meningkatkan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan 4.1.3 Meningkatnya kualitas permukiman 4.1.3.1 Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Menyelenggarakan Penataan Bangunan dan Lingkungan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 11 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR TUJUAN SASARAN STRATEGI ARAH KEBIJAKAN f. Meningkatkan kualitas desa melalui Bedah Kampung
Menyediakan sarana prasarana persampahan b. Mewujudkan Bogor Antik “Asri Tanpa Plastik”
Meningkatkan pelayanan kedaruratan bencana b. Meningkatkan layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana c. Meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dan non kebakaran 4.1.5.2 Peningkatan mitigasi bencana
Meningkatkan wawasan kebangsaan dan pembinaan politik
Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi di bidang keagamaan
Memberikan bantuan legalitas bagi pondok pesantren
Meningkatkan kualitas keagamaan melalui Program Hafizd Quran 5.1.1.3 Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum a. Menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum b. Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah c. Menggalakkan aksi Nobat "Nongol Babat" 5.1.2 Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan 5.1.2.1 Peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak a Meningkatkan kompetensi perempuan dan pemenuhan hak anak 5.1.3 Terwujudnya pelestarian Kebudayaan 5.1.3.1 Perlindungan dan pembinaan seni dan budaya daerah a Menyelenggarakan festival seni dan budaya b. Mengembangkan dan melestarikan budaya Cimande
Melestarikan Bahasa Sunda melalui Kemis Nyunda e. Melestarikan budaya melalui Bogor Culture Night Sumber : Hasil Analisa, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021 Keterangan : Cetak Tebal dan miring merupakan Program Pancakarsa Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 12 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Strategi dan arah kebijakan pada tabel di atas secara implementatif diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang terkandung dalam visi misi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2023. Adapun mengenai penjabarannya akan dijelaskan secara rinci melalui uraian sebagai berikut : 6.1.1. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kesatu Dalam rangka mencapai misi kesatu yaitu “Mewujudkan Masyarakat yang Berkualitas” dirumuskan 2 (dua) tujuan yang diuraikan sebagai berikut :
Kemudian dalam implementasinya ketiga strategi tersebut dijabarkan melalui beberapa arah kebijakan sebagai berikut : ➢ Strategi : Peningkatan pengelolaan pendidikan
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 13 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
➢ Strategi : Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
➢ Strategi : Peningkatan budaya membaca
Kemudian dalam implementasinya ketiga strategi tersebut dijabarkan melalui beberapa arah kebijakan sebagai berikut : ➢ Strategi : Peningkatan upaya kesehatan masyarakat
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 14 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
➢ Strategi : Peningkatan ketersediaan dan diversifikasi konsumsi pangan yang aman
➢ Strategi : Pengendalian pertumbuhan penduduk alami
6.1.2. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kedua Misi kedua adalah “Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan”. Dalam rangka mencapai misi ini dirumuskan 1 (satu) tujuan yaitu “Terwujudnya Masyarakat Bogor Maju dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas”, dengan 2 (dua) sasaran yang terdiri dari : (1) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan
Dalam implementasinya, keempat strategi tersebut dijabarkan melalui beberapa arah kebijakan yang terdiri dari : ➢ Strategi : Peningkatan kualitas keluarga
➢ Strategi : Peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 15 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR ➢ Strategi : Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial Serta Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial
➢ Strategi : Peningkatan kapasitas dan peluang ketenagakerjaan
Kemudian untuk sasaran yang kedua difokuskan pada 6 (enam) strategi yang terdiri dari : (1) Peningkatan produk daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan; (2) Peningkatan kualitas pelaku usaha; (3) Peningkatan peluang investasi; (4) Optimalisasi promosi investasi dan pemasaran produk;
Dalam implementasinya, keenam strategi tersebut dijabarkan melalui beberapa arah kebijakan yang terdiri dari : ➢ Strategi : Peningkatan produk daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 16 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
➢ Strategi : Peningkatan kualitas pelaku usaha
➢ Strategi : Peningkatan peluang investasi
➢ Strategi : Optimalisasi promosi investasi dan pemasaran produk
➢ Strategi : Pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan
➢ Strategi : Peningkatan prestasi olahraga
6.1.3. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Ketiga Misi ketiga adalah “Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik”. Misi ini memiliki tujuan yang sama dengan misi kedua yaitu “Terwujudnya Masyarakat Bogor Maju dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas”. Namun tujuan tersebut lebih diarahkan pada peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 17 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Sehubungan dengan arah pada tujuan tersebut, maka dirumuskan 2 (dua) sasaran yang terdiri dari : (1) Meningkatnya kualitas pelayanan publik; dan (2) Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif. Adapun sasaran yang pertama difokuskan pada strategi optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat. Sedangkan untuk sasaran yang kedua difokuskan pada strategi peningkatan penerapan reformasi birokrasi. Dalam implementasinya, kedua strategi tersebut dijabarkan melalui beberapa arah kebijakan yang terdiri dari : ➢ Strategi : Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat
➢ Strategi : Peningkatan penerapan reformasi birokrasi
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 18 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 6.1.4. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Keempat Misi keempat adalah “Mewujudkan Pembangunan Daerah yang Merata, Berkeadilan dan Berkelanjutan”. Misi ini memiliki tujuan yaitu “Terwujudnya Pembangunan Bogor yang berkelanjutan”, yang diarahkan pada 5 (lima) sasaran sebagai berikut : (1) Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi, dengan strategi yang difokuskan pada peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi berkualitas;
Kemudian dalam implementasinya, ketujuh strategi yang dirumuskan dari sasaran tersebut dijabarkan kembali melalui beberapa arah kebijakan sebagai berikut : ➢ Strategi : Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi berkualitas
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 19 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
➢ Strategi : Peningkatan kualitas infrastruktur desa
➢ Strategi : Pengembangan kehidupan sosial masyarakat desa
➢ Strategi : Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman
➢ Strategi : Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan
➢ Strategi : Pengelolaan lingkungan hidup
➢ Strategi : Peningkatan penanggulangan bencana
➢ Strategi : Peningkatan mitigasi bencana
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 20 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 6.1.5. Strategi dan Arah Kebijakan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Misi Kelima Misi kelima adalah “Mewujudkan Kesalehan Sosial”. Misi ini memiliki tujuan yaitu “Terwujudnya Masyarakat Bogor Berkeadaban”, yang diarahkan pada 3 (tiga) sasaran yang terdiri dari : (1) Mewujudkan kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif; (2) Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan; serta
Adapun sasaran pertama difokuskan pada 3 (tiga) strategi sebagai berikut : (1) Peningkatan keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial politik di masyarakat; (2) Pembinaan kerukunan umat beragama; dan
Sehubungan dengan implementasinya, maka dirumuskan beberapa arah kebijakan yang merupakan penjabaran dari kelima strategi tersebut yaitu : ➢ Strategi : Peningkatan keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial politik di masyarakat
➢ Strategi : Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 21 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
➢ Strategi : Peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak
➢ Strategi : Perlindungan dan pembinaan seni dan budaya daerah
Kemudian dalam rangka mengimplementasikan seluruh arah kebijakan di atas, perlu dirancang program-program pembangunan daerah yang dapat memayungi pelaksanaan setiap kegiatan yang secara langsung menjadi target pencapaian keseluruhan indikator kinerja daerah. Adapun program pembangunan daerah sebagaimana dimaksud didalamnya memuat kegiatan dan sub kegiatan yang secara keseluruhan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang telah dimutakhirkan oleh Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Sehubungan dengan hal itu, maka dibutuhkan gambaran terkait program-program pembangunan daerah yang disusun berdasarkan sasaran pembangunan jangka menengah pada tabel 6.2 berikut ini. Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tujuan kesatu : 1.1 Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas Indeks Pendidikan poin 63,01 63,74 64,53 64,53 Sasaran kesatu : RLS (Rata-rata Lama Sekolah) tahun 8,39 8,50 8,61 8,61 HLS (Harapan Lama Sekolah) tahun 12,61 12,75 12,90 12,90 Program : Strategi Peningkatan pengelolaan pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Angka kelulusan jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat % 100,00 550.953.221.638 100,00 619.883.609.797 100,00 536.261.342.521 100,00 1.707.098.173.956 DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini % 43,14 43,65 44,17 44,17 DINAS PENDIDIKAN Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B % 98,21 99,12 100,00 100,00 DINAS PENDIDIKAN Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B % 89,79 90,59 91,38 91,38 DINAS PENDIDIKAN Strategi Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sasaran kedua : 1.1.2 Meningkatnya budaya literasi Indeks membaca poin 61,16 61,35 61,54 61,54 Program : Strategi Peningkatan budaya membaca Program Pembinaan Perpustakaan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat poin 53,20 653.151.076 53,39 1.939.327.999 53,58 1.997.277.084 53,58 4.589.756.159 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Tujuan kedua : 1.2 Terwujudnya masyarakat Bogor sehat Indeks Kesehatan poin 78,88 79,05 79,23 79,23 Laju Pertumbuhan Penduduk % 1,66 1,63 1,58 1,58 Sasaran kesatu : 1.2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan Angka Harapan Hidup tahun 71,27 71,39 71,50 71,50 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2021 2022 2023No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas 1.1.1 Visi : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban Misi kesatu : Mewujudkan masyarakat yang berkualitas Tabel 6.2 Keterkaitan Program Pembangunan Daerah terhadap Visi dan Misi berdasarkan Sasaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 PD Pengampu Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VI-22 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2021 2022 2023No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu Program : Strategi Peningkatan upaya kesehatan masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi % 100,00 1.053.615.078.903 100,00 1.161.613.930.824 100,00 790.843.514.495 100,00 3.006.072.524.222 DINAS KESEHATAN Persentase pemanfaatan layanan kesehatan % 68,00 70,00 72,00 DINAS KESEHATAN Sasaran kedua : 1.2.2 Meningkatnya ketahanan pangan daerah Skor Pola Pangan Harapan poin 80,96 81,12 81,29 81,29 Program : Strategi Peningkatan ketersediaan dan diversifikasi konsumsi pangan yang aman Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Persentase infrastruktur kemandirian pangan yang terbangun % 11,25 1.787.564.676 18,75 2.191.922.039 26,25 1.896.231.867 26,25 5.875.718.582 DINAS KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras sesuai Kebutuhan) % 20,00 2.803.539.766 25,00 3.627.820.894 30,00 3.038.813.099 30,00 9.470.173.759 DINAS KETAHANAN PANGAN Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Desa Rawan Pangan yang ditangani % 8,30 715.593.193 16,60 2.033.806.109 25,00 1.759.445.768 25,00 4.508.845.070 DINAS KETAHANAN PANGAN Sasaran ketiga : 1.2.3 Meningkatnya Kepesertaan Pasangan Usia Subur Untuk Ber- KB Crude Birth Rate (CBR) % 19,10 18,65 18,21 18,21 Program : Strategi Pengendalian pertumbuhan penduduk alami Program Pengendalian Penduduk Persentase Kebijakan yang disinergikan % 25,00 403.630.486 75,00 462.705.536 100,00 421.184.287 100,00 1.287.520.309 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) % 16,39 11.146.854.041 16,30 4.265.148.531 16,21 1.782.596.566 16,21 17.194.599.138 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VI-23 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2021 2022 2023No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Persentase Pasangan Usia Subur Anggota Kelompok Ketahanan dan Keluarga sejahtera yang Ber- KB % 77,08 2.041.396.386 77,20 1.003.601.178 77,37 2.916.382.636 77,37 5.961.380.200 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase Terbentuknya kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK- R) % 85,00 92,50 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tujuan kesatu : 2.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 3,48 4,31 5,15 3,17 Sasaran kesatu : 2.1.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat PDRB Perkapita Juta Rp. 38,58 38,80 39,41 39,41 Tingkat Kemiskinan % 7,54 7,38 7,14 7,14 Tingkat pengangguran terbuka % 12,22 11,64 11,05 11,05 Program : Strategi Peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat Program Pemberdayaan Sosial Persentase PSKS yang Terlatih dan Aktif dalam Penanganan PPKS % 30,38 9.827.145.684 65,19 9.628.954.036 100,00 9.581.151.172 100,00 29.037.250.892 DINAS SOSIAL Strategi Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial serta Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Masyarakat Miskin yang Tertangani % 27,45 4.094.248.248 58,82 4.411.401.762 100,00 4.607.215.028 100,00 13.112.865.038 DINAS SOSIAL Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VI-24 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2021 2022 2023No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu Program Rehabilitasi Sosial Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM) % 31,37 2.187.373.822 65,69 4.862.913.998 100,00 4.756.582.059 100,00 11.806.869.879 DINAS SOSIAL Program Penanganan Bencana Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota % 31,02 955.424.386 68,98 4.349.932.947 100,00 3.760.979.823 100,00 9.066.337.156 DINAS SOSIAL Strategi Peningkatan kapasitas dan peluang ketenagakerjaan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Lulusan bersertifikat kompetensi % 95,63 1.355.042.848 96,15 16.625.348.108 97,00 3.478.469.261 97,00 21.458.860.217 DINAS TENAGA KERJA Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja % 64,11 65,36 65,88 65,88 DINAS TENAGA KERJA Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja % 20,73 1.475.312.658 20,85 1.503.747.983 21,98 1.985.207.704 21,98 4.964.268.345 DINAS TENAGA KERJA Sasaran kedua : 2.1.2 Meningkatnya daya saing daerah PDRB atas dasar harga berlaku triliun 238,81 244,05 251,80 251,80 Program : Strategi Peningkatan produk daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Produktivitas Pertanian Pangan per Hektar per Tahun ton/ha 6,78 9.216.184.440 6,80 8.360.326.927 6,82 7.576.924.931 6,82 25.153.436.298 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Persentase Keterpenuhan Sarana Peternakan (Bibit Ternak) % 22,25 1.998.504.690 33,33 3.945.169.376 44,42 1.626.873.451 100,00 7.570.547.517 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Keterpenuhan Prasarana (Infrastruktur) Peternakan % 27,78 5.627.117.810 33,33 10.089.322.573 38,89 2.639.622.241 38,89 18.356.062.624 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah Total hasil tangkapan ikan di perairan umum Ton 95 549.096.744 104,50 1.047.228.234 110 445.203.659 110,00 2.041.528.637 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Kontribusi produksi benih Ikan terhadap target total % 33,00 3.574.872.446 33,33 11.119.448.064 33,67 2.008.335.257 33,67 16.702.655.767 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah Total Produksi Olahan Perikanan Ton 16.359 1.504.961.952 16.850 2.634.707.824 17.524 1.333.783.373 17.524 5.473.453.149 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VI-25 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2021 2022 2023No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular % 55,00 1.822.446.518 60,00 3.302.335.172 70,00 1.915.848.372 70,00 7.040.630.062 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan % 33,33 32.955.387.829 33,33 23.671.377.323 33,34 14.366.840.135 100,00 70.993.605.287 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Strategi Peningkatan kualitas pelaku usaha Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Tingkat Produktivitas Koperasi % 85,17 1.500.815.486 85,56 5.143.213.001 85,62 1.812.590.583 85,62 8.456.619.070 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase Usaha Mikro yang kapabel (yang berizin dan bermitra) % 0,41 3.272.511.490 0,49 4.915.193.143 0,56 2.986.654.938 0,56 11.174.359.571 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Strategi Peningkatan peluang investasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase Peningkatan Investasi % 1,10 1.682.068.344 1,60 943.504.824 2,60 1.056.921.287 2,60 3.682.494.455 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Strategi Optimalisasi promosi investasi dan pemasaran produk Program Pengembangan UMKM Persentase Usaha Mikro Yang dikembangkan menjadi wirausaha % 0,114 991.372.176 0,118 2.478.495.039 0,123 4.284.305.015 0,123 7.754.172.230 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Program Promosi Penanaman Modal Jumlah Investor Perusahaan 360 1.106.186.624 370 1.391.556.770 380 3.876.184.464 380 6.373.927.858 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program Pengembangan Ekspor Nilai Ekspor (Berdasarkan Registrasi SKA) USD 1.490.000.000 104.060.350 1.500.000.000 1.515.270.055 1.510.000.000 2.234.629.231 1.510.000.000 3.853.959.636 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Jumlah jenis produk dalam negeri yang dipasarkan Jenis - 13.460.550 5 2.474.998.813 5 844.502.431 5 3.332.961.794 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD % 10,00 5.987.505.548 10,00 6.190.593.497 10,00 5.098.707.475 10,00 17.276.806.520 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Tingkat Hunian Akomodasi % 50,00 60,00 70,00 70,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VI-26 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2021 2022 2023No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu Program Pemasaran Pariwisata Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke Kabupaten Bogor % 11,68 2.644.533.390 60,00 3.085.469.444 25,00 2.534.412.303 25,00 8.264.415.137 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Bogor % 11,68 60,00 25,00 25,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Tujuan : 3.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi poin 69,00 72,00 75,00 75,00 Sasaran kesatu : 3.1.1 Kualitas pelayanan publik meningkat Indeks Kepuasan Masyarakat poin 86,50 87,00 87,50 87,50 Program : Strategi Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat Program Pendaftaran Penduduk Cakupan penerbitan KTP % 99,89 5.694.666.730 99,91 8.802.053.548 100,00 15.706.181.442 100,00 30.202.901.720 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Cakupan perekaman data Biometrik % 99,91 99,92 100,00 100,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Pencatatan Sipil Cakupan penerbitan akta kelahiran anak % 85,18 3.436.198.852 89,33 4.452.476.151 93,36 6.715.476.574 93,36 14.604.151.577 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Sasaran kedua : 3.1.2 Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah predikat WTP WTP WTP WTP Nilai AKIP poin 69,00 72,00 75,00 75,00 Indeks Inovasi Daerah % 60 65 70 70 Program : Strategi Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VI-27 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2021 2022 2023No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah % 100,00 2.268.590.968 100,00 2.276.509.471 100,00 2.063.189.815 100,00 6.608.290.254 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Program Pengelolaan Keuangan Daerah Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD % -7,00 1.525.313.480.985 -6,00 1.027.114.251.929 -5,00 1.336.502.746.851 -5,00 3.888.930.479.765 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures) Rasio 76,91 67,77 70,53 70,53 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan Rasio 11,66 13,77 13,35 13,35 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya Rasio 10,00 8,00 6,00 6,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Manajemen Aset Ya/Tidak Ya 2.417.938.979 Ya 2.261.817.969 Ya 2.125.674.411 Ya 6.805.431.359 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan % 100,00 416.934.450 100,00 470.451.550 100,00 445.748.390 100,00 1.333.134.390 INSPEKTORAT DAERAH Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di bidang pengawasan Dokumen 2 2 2 6 INSPEKTORAT DAERAH Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Raperdes tentang APBDes yang Diklarifikasi % 100,00 14.883.942.782 100,00 17.277.859.477 100,00 15.901.362.844 100,00 48.063.165.103 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase Raperdes tentang RKPDes yang Diklarifikasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase Peningkatan Status BUMDes Mandiri % 50,00 33,33 37,50 37,50 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase aparatur desa yang mendapatkan fasilitasi sekolah pemerintahan desa % 9,62 13,22 14,42 37,26 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VI-28 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2021 2022 2023No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu Program Informasi dan Komunikasi Publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, rnengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pernerintah daerah kabupaten/kota % 77,93 7.843.059.926 79,00 8.187.073.933 81,00 8.094.443.518 81,00 24.124.577.377 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah PD 72 94.974.221.000 72 97.629.846.632 72 99.582.443.565 72 292.186.511.197 SEKRETARIAT DAERAH Tujuan kesatu : 4.1 Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan Indeks ketimpangan wilayah williamson poin 0,98 0,96 0,93 0,93 Sasaran kesatu : 4.1.1 Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi Indeks Konektivitas Infrastruktur Poin 1,42 1,47 1,53 1,53 Program : Strategi Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi berkualitas Program Penyelenggaraan Jalan Persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani % 55,00 791.774.075.910 56,00 504.516.876.994 57,00 690.339.762.826 57,00 1.986.630.715.730 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Rasio Kinerja Jaringan Jalan v/c ratio 0,58 69.446.368.614 0,56 85.161.755.364 0,54 187.877.179.180 0,54 342.485.303.158 DINAS PERHUBUNGAN Sasaran kedua : 4.1.2 Meningkatnya kualitas sarana prasana desa Indeks Desa Membangun poin 0,7301 0,7362 0,7524 0,7524 Program : Strategi Pengembangan kehidupan sosial masyarakat desa Program Penataan Desa Persentase Desa Tertata melalui Program Samisade % 99,28 4.164.964.062 100,00 1.299.344.265 100,00 1.647.809.621 100,00 7.112.117.948 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Sasaran ketiga : 4.1.3 Meningkatnya kualitas permukiman Persentase kawasan permukiman layak % 99,72 99,86 100,00 100,00 Program : Strategi Peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Misi 4 : Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VI-29 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2021 2022 2023No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu Program Kawasan Permukiman Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Telah Direhabilitasi % 17,82 35.584.246.457 25,81 74.969.589.554 33,80 40.083.554.582 33,80 150.637.390.593 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani % 56,89 78,45 100,00 100,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Sasaran keempat : 4.1.4 Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 56,05 56,15 56,25 56,25 Program : Strategi Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan Program Pengelolaan Persampahan Persentase Volume Sampah yang Dikelola % 36,54 111.306.966.201 44,58 153.495.127.258 55,71 73.318.116.924 55,71 338.120.210.383 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Strategi Pengelolaan lingkungan hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase Pengelolaan B3 dan Limbah B3 % 20,00 343.341.572 40,00 1.514.907.750 40,00 1.275.074.413 100,00 3.133.323.735 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase Persetujuan Teknis yang diterbitkan % 50,00 4.575.634.682 75,00 5.527.780.217 100,00 2.521.396.264 100,00 12.624.811.163 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Persentase Luas Hutan Kota yang Terbangun % 48,45 686.286.350 62,59 15.964.047.100 100,00 7.203.989.326 100,00 23.854.322.776 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sasaran kelima : 4.1.5 Mengurangi Risiko bencana Indeks Risiko Bencana poin 136 134 132 132 Program : Strategi Peningkatan penanggulangan bencana Program Pengembangan Perumahan Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni di Lokasi Bencana % 37,19 36.284.572.500 67,28 31.431.909.737 100,00 24.028.868.983 100,00 91.745.351.220 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Program Penanggulangan Bencana Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana % 60,00 38.270.732.460 80,00 8.603.895.399 100,00 8.152.109.430 100,00 55.026.737.289 BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran % 100,00 16.331.756.348 100,00 17.715.712.781 100,00 12.026.172.529 100,00 46.073.641.658 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VI-30 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2021 2022 2023No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu Layanan Pemadaman yang Dilakukan oleh Relawan Kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau Komunitas Masyarakat Lainnya) % 100,00 100,00 100,00 100,00 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Strategi Peningkatan mitigasi bencana Program Penanggulangan Bencana Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana % 100,00 100,00 100,00 100,00 BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH Jumlah Kelompok Masyarakat yang Memahami Pengurangan Risiko Bencana % 20,00 40,00 60,00 60,00 BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH Tujuan kesatu : 5.1 terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban Indeks kebahagiaan poin 74,73-74,75 74,72-74,76 74,72-74,78 74,72-74,78 Indeks Pembangunan Gender (IPG) poin 89,63 90,09 90,56 90,56 Sasaran kesatu : 5.1.1 Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif Indeks kerukunan hidup beragama poin 82,09-82,12 82,09-82,15 82,09-82,17 82,09-82,17 Tingkat Kepatuhan Perda dan Perkada Ketertiban Umum % 74,36 82,05 92,31 92,31 Program : Strategi Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan % 100,00 21.887.981.575 100,00 22.902.972.480 100,00 22.850.767.873 100,00 67.641.721.928 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase Pemberdayaan Linmas % 100,00 100,00 100,00 100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sasaran kedua : 5.1.2 Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) poin 58,50 58,90 59,00 59,00 Program : Strategi Peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak Misi 5 : Mewujudkan kesalehan sosial Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VI-31 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2021 2022 2023No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan PD Pengampu Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Daerah % 30,00 1.512.373.654,00 32,50 316.555.346,00 35,00 1.132.418.829 35,00 2.961.347.829 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sasaran ketiga : 5.1.3 Pelestarian seni dan budaya Persentase kebudayaan yang dilestarikan % 57,01 57,94 58,88 58,88 Program : Program Pengembangan Kesenian Tradisional Kesenian tradisional yang dilestarikan Kesenian 44 564.821.900 46 562.615.600 48 482.516.039 48 1.609.953.539 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Persentase Situs dan Cagar Budaya yang terlestarikan % 47,22 1.332.358.750 48,61 1.339.427.286 50,00 1.125.762.197 50,00 3.797.548.233 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Pengembangan Kebudayaan Kegiatan budaya yang diselenggarakan Upacara/ Penampilan 10 488.591.600 10 630.788.940 10 462.139.967 30 1.581.520.507 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VI-32 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Tujuan kesatu : 1.1 Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas Indeks Pendidikan poin 63,01 63,74 64,53 64,53 Sasaran kesatu : RLS (Rata-rata Lama Sekolah) tahun 8,39 8,50 8,61 8,61 HLS (Harapan Lama Sekolah) tahun 12,61 12,75 12,90 12,90 Program : Strategi Peningkatan pengelolaan pendidikan Program Pengelolaan Pendidikan Angka kelulusan jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat % 100,00 550.953.221.638 100,00 619.883.609.797 100,00 536.261.342.521 100,00 1.707.098.173.956 DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini % 43,14 43,65 44,17 44,17 DINAS PENDIDIKAN Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B % 98,21 99,12 100,00 100,00 DINAS PENDIDIKAN Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B % 89,79 90,59 91,38 91,38 DINAS PENDIDIKAN Strategi Peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan Sasaran kedua : 1.1.2 Meningkatnya budaya literasi Indeks membaca poin 61,16 61,35 61,54 61,54 Program : Strategi Peningkatan budaya membaca Program Pembinaan Perpustakaan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat poin 53,20 653.151.076 53,39 1.939.327.999 53,58 1.997.277.084 53,58 4.589.756.159 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Tujuan kedua : 1.2 Terwujudnya masyarakat Bogor sehat Indeks Kesehatan poin 78,88 79,05 79,23 79,23 Laju Pertumbuhan Penduduk % 1,66 1,63 1,58 1,58 Sasaran kesatu : 1.2.1 Meningkatnya kualitas kesehatan Angka Harapan Hidup tahun 71,27 71,39 71,50 71,50 Misi kesatu : Mewujudkan masyarakat yang berkualitas Tabel 6.2 Keterkaitan Program Pembangunan Daerah terhadap Visi dan Misi berdasarkan Sasaran dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 PD Pengampu Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2021 2022 2023No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas 1.1.1 Visi : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VI-22 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PD Pengampu Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2021 2022 2023No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Program : Strategi Peningkatan upaya kesehatan masyarakat Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi % 100,00 1.053.615.078.903 100,00 1.161.613.930.824 100,00 790.843.514.495 100,00 3.006.072.524.222 DINAS KESEHATAN Persentase pemanfaatan layanan kesehatan % 68,00 70,00 72,00 DINAS KESEHATAN Sasaran kedua : 1.2.2 Meningkatnya ketahanan pangan daerah Skor Pola Pangan Harapan poin 80,96 81,12 81,29 81,29 Program : Strategi Peningkatan ketersediaan dan diversifikasi konsumsi pangan yang aman Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Persentase infrastruktur kemandirian pangan yang terbangun % 11,25 1.787.564.676 18,75 2.191.922.039 26,25 1.896.231.867 26,25 5.875.718.582 DINAS KETAHANAN PANGAN Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras sesuai Kebutuhan) % 20,00 2.803.539.766 25,00 3.627.820.894 30,00 3.038.813.099 30,00 9.470.173.759 DINAS KETAHANAN PANGAN Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Desa Rawan Pangan yang ditangani % 8,30 715.593.193 16,60 2.033.806.109 25,00 1.759.445.768 25,00 4.508.845.070 DINAS KETAHANAN PANGAN Sasaran ketiga : 1.2.3 Meningkatnya Kepesertaan Pasangan Usia Subur Untuk Ber- KB Crude Birth Rate (CBR) % 19,10 18,65 18,21 18,21 Program : Strategi Pengendalian pertumbuhan penduduk alami Program Pengendalian Penduduk Persentase Kebijakan yang disinergikan % 25,00 403.630.486 75,00 462.705.536 100,00 421.184.287 100,00 1.287.520.309 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Persentase kebutuhan ber- KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) % 16,39 11.146.854.041 16,30 4.265.148.531 16,21 1.782.596.566 16,21 17.194.599.138 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VI-23 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PD Pengampu Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2021 2022 2023No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Persentase Pasangan Usia Subur Anggota Kelompok Ketahanan dan Keluarga sejahtera yang Ber- KB % 77,08 2.041.396.386 77,20 1.003.601.178 77,37 2.916.382.636 77,37 5.961.380.200 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase Terbentuknya kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK- R) % 85,00 92,50 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Tujuan kesatu : 2.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 3,48 4,31 5,15 3,17 Sasaran kesatu : 2.1.1 Meningkatnya kesejahteraan masyarakat PDRB Perkapita Juta Rp. 38,58 38,80 39,41 39,41 Tingkat Kemiskinan % 7,54 7,38 7,14 7,14 Tingkat pengangguran terbuka % 12,22 11,64 11,05 11,05 Program : Strategi Peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat Program Pemberdayaan Sosial Persentase PSKS yang Terlatih dan Aktif dalam Penanganan PPKS % 30,38 9.827.145.684 65,19 9.628.954.036 100,00 9.581.151.172 100,00 29.037.250.892 DINAS SOSIAL Strategi Peningkatan Pelayanan Rehabilitasi Sosial serta Pemberian Perlindungan dan Jaminan Sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Masyarakat Miskin yang Tertangani % 27,45 4.094.248.248 58,82 4.411.401.762 100,00 4.607.215.028 100,00 13.112.865.038 DINAS SOSIAL Misi 2 : Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VI-24 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PD Pengampu Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2021 2022 2023No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Program Rehabilitasi Sosial Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM) % 31,37 2.187.373.822 65,69 4.862.913.998 100,00 4.756.582.059 100,00 11.806.869.879 DINAS SOSIAL Program Penanganan Bencana Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota % 31,02 955.424.386 68,98 4.349.932.947 100,00 3.760.979.823 100,00 9.066.337.156 DINAS SOSIAL Strategi Peningkatan kapasitas dan peluang ketenagakerjaan Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Lulusan bersertifikat kompetensi % 95,63 1.355.042.848 96,15 16.625.348.108 97,00 3.478.469.261 97,00 21.458.860.217 DINAS TENAGA KERJA Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja % 64,11 65,36 65,88 65,88 DINAS TENAGA KERJA Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja % 20,73 1.475.312.658 20,85 1.503.747.983 21,98 1.985.207.704 21,98 4.964.268.345 DINAS TENAGA KERJA Sasaran kedua : 2.1.2 Meningkatnya daya saing daerah PDRB atas dasar harga berlaku triliun 238,81 244,05 251,80 251,80 Program : Strategi Peningkatan produk daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Produktivitas Pertanian Pangan per Hektar per Tahun ton/ha 6,78 9.216.184.440 6,80 8.360.326.927 6,82 7.576.924.931 6,82 25.153.436.298 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Persentase Keterpenuhan Sarana Peternakan (Bibit Ternak) % 22,25 1.998.504.690 33,33 3.945.169.376 44,42 1.626.873.451 100,00 7.570.547.517 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Keterpenuhan Prasarana (Infrastruktur) Peternakan % 27,78 5.627.117.810 33,33 10.089.322.573 38,89 2.639.622.241 38,89 18.356.062.624 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah Total hasil tangkapan ikan di perairan umum Ton 95 549.096.744 104,50 1.047.228.234 110 445.203.659 110,00 2.041.528.637 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Kontribusi produksi benih Ikan terhadap target total % 33,00 3.574.872.446 33,33 11.119.448.064 33,67 2.008.335.257 33,67 16.702.655.767 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah Total Produksi Olahan Perikanan Ton 16.359 1.504.961.952 16.850 2.634.707.824 17.524 1.333.783.373 17.524 5.473.453.149 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VI-25 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PD Pengampu Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2021 2022 2023No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular % 55,00 1.822.446.518 60,00 3.302.335.172 70,00 1.915.848.372 70,00 7.040.630.062 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan % 33,33 32.955.387.829 33,33 23.671.377.323 33,34 14.366.840.135 100,00 70.993.605.287 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Strategi Peningkatan kualitas pelaku usaha Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Tingkat Produktivitas Koperasi % 85,17 1.500.815.486 85,56 5.143.213.001 85,62 1.812.590.583 85,62 8.456.619.070 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase Usaha Mikro yang kapabel (yang berizin dan bermitra) % 0,41 3.272.511.490 0,49 4.915.193.143 0,56 2.986.654.938 0,56 11.174.359.571 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Strategi Peningkatan peluang investasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase Peningkatan Investasi % 1,10 1.682.068.344 1,60 943.504.824 2,60 1.056.921.287 2,60 3.682.494.455 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Strategi Optimalisasi promosi investasi dan pemasaran produk Program Pengembangan UMKM Persentase Usaha Mikro Yang dikembangkan menjadi wirausaha % 0,114 991.372.176 0,118 2.478.495.039 0,123 4.284.305.015 0,123 7.754.172.230 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Program Promosi Penanaman Modal Jumlah Investor Perusahaan 360 1.106.186.624 370 1.391.556.770 380 3.876.184.464 380 6.373.927.858 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Program Pengembangan Ekspor Nilai Ekspor (Berdasarkan Registrasi SKA) USD 1.490.000.000 104.060.350 1.500.000.000 1.515.270.055 1.510.000.000 2.234.629.231 1.510.000.000 3.853.959.636 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Jumlah jenis produk dalam negeri yang dipasarkan Jenis - 13.460.550 5 2.474.998.813 5 844.502.431 5 3.332.961.794 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD % 10,00 5.987.505.548 10,00 6.190.593.497 10,00 5.098.707.475 10,00 17.276.806.520 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Tingkat Hunian Akomodasi % 50,00 60,00 70,00 70,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VI-26 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PD Pengampu Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2021 2022 2023No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Program Pemasaran Pariwisata Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke Kabupaten Bogor % 11,68 2.644.533.390 60,00 3.085.469.444 25,00 2.534.412.303 25,00 8.264.415.137 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Bogor % 11,68 60,00 25,00 25,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Tujuan : 3.1 Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi poin 69,00 72,00 75,00 75,00 Sasaran kesatu : 3.1.1 Kualitas pelayanan publik meningkat Indeks Kepuasan Masyarakat poin 86,50 87,00 87,50 87,50 Program : Strategi Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat Program Pendaftaran Penduduk Cakupan penerbitan KTP % 99,89 5.694.666.730 99,91 8.802.053.548 100,00 15.706.181.442 100,00 30.202.901.720 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Cakupan perekaman data Biometrik % 99,91 99,92 100,00 100,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Program Pencatatan Sipil Cakupan penerbitan akta kelahiran anak % 85,18 3.436.198.852 89,33 4.452.476.151 93,36 6.715.476.574 93,36 14.604.151.577 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Sasaran kedua : 3.1.2 Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah predikat WTP WTP WTP WTP Nilai AKIP poin 69,00 72,00 75,00 75,00 Indeks Inovasi Daerah % 60 65 70 70 Program : Strategi Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VI-27 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PD Pengampu Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2021 2022 2023No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah % 100,00 2.268.590.968 100,00 2.276.509.471 100,00 2.063.189.815 100,00 6.608.290.254 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Program Pengelolaan Keuangan Daerah Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD % -7,00 1.525.313.480.985 -6,00 1.027.114.251.929 -5,00 1.336.502.746.851 -5,00 3.888.930.479.765 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures) Rasio 76,91 67,77 70,53 70,53 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan Rasio 11,66 13,77 13,35 13,35 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya Rasio 10,00 8,00 6,00 6,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Manajemen Aset Ya/Tidak Ya 2.417.938.979 Ya 2.261.817.969 Ya 2.125.674.411 Ya 6.805.431.359 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan % 100,00 416.934.450 100,00 470.451.550 100,00 445.748.390 100,00 1.333.134.390 INSPEKTORAT DAERAH Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di bidang pengawasan Dokumen 2 2 2 6 INSPEKTORAT DAERAH Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Raperdes tentang APBDes yang Diklarifikasi % 100,00 14.883.942.782 100,00 17.277.859.477 100,00 15.901.362.844 100,00 48.063.165.103 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase Raperdes tentang RKPDes yang Diklarifikasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase Peningkatan Status BUMDes Mandiri % 50,00 33,33 37,50 37,50 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase aparatur desa yang mendapatkan fasilitasi sekolah pemerintahan desa % 9,62 13,22 14,42 37,26 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VI-28 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PD Pengampu Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2021 2022 2023No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Program Informasi dan Komunikasi Publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, rnengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pernerintah daerah kabupaten/kota % 77,93 7.843.059.926 79,00 8.187.073.933 81,00 8.094.443.518 81,00 24.124.577.377 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Tertatanya Kelembagaan Perangkat Daerah PD 72 94.974.221.000 72 97.629.846.632 72 99.582.443.565 72 292.186.511.197 SEKRETARIAT DAERAH Tujuan kesatu : 4.1 Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan Indeks ketimpangan wilayah williamson poin 0,98 0,96 0,93 0,93 Sasaran kesatu : 4.1.1 Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi Indeks Konektivitas Infrastruktur Poin 1,42 1,47 1,53 1,53 Program : Strategi Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi berkualitas Program Penyelenggaraan Jalan Persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani % 55,00 791.774.075.910 56,00 504.516.876.994 57,00 690.339.762.826 57,00 1.986.630.715.730 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Rasio Kinerja Jaringan Jalan v/c ratio 0,58 69.446.368.614 0,56 85.161.755.364 0,54 187.877.179.180 0,54 342.485.303.158 DINAS PERHUBUNGAN Sasaran kedua : 4.1.2 Meningkatnya kualitas sarana prasana desa Indeks Desa Membangun poin 0,7301 0,7362 0,7524 0,7524 Program : Strategi Pengembangan kehidupan sosial masyarakat desa Program Penataan Desa Persentase Desa Tertata melalui Program Samisade % 99,28 4.164.964.062 100,00 1.299.344.265 100,00 1.647.809.621 100,00 7.112.117.948 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Sasaran ketiga : 4.1.3 Meningkatnya kualitas permukiman Persentase kawasan permukiman layak % 99,72 99,86 100,00 100,00 Program : Strategi Peningkatan kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Misi 4 : Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VI-29 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PD Pengampu Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2021 2022 2023No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Program Kawasan Permukiman Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Telah Direhabilitasi % 17,82 35.584.246.457 25,81 74.969.589.554 33,80 40.083.554.582 33,80 150.637.390.593 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani % 56,89 78,45 100,00 100,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Sasaran keempat : 4.1.4 Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Poin 56,05 56,15 56,25 56,25 Program : Strategi Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan Program Pengelolaan Persampahan Persentase Volume Sampah yang Dikelola % 36,54 111.306.966.201 44,58 153.495.127.258 55,71 73.318.116.924 55,71 338.120.210.383 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Strategi Pengelolaan lingkungan hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase Pengelolaan B3 dan Limbah B3 % 20,00 343.341.572 40,00 1.514.907.750 40,00 1.275.074.413 100,00 3.133.323.735 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase Persetujuan Teknis yang diterbitkan % 50,00 4.575.634.682 75,00 5.527.780.217 100,00 2.521.396.264 100,00 12.624.811.163 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Persentase Luas Hutan Kota yang Terbangun % 48,45 686.286.350 62,59 15.964.047.100 100,00 7.203.989.326 100,00 23.854.322.776 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Sasaran kelima : 4.1.5 Mengurangi Risiko bencana Indeks Risiko Bencana poin 136 134 132 132 Program : Strategi Peningkatan penanggulangan bencana Program Pengembangan Perumahan Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni di Lokasi Bencana % 37,19 36.284.572.500 67,28 31.431.909.737 100,00 24.028.868.983 100,00 91.745.351.220 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Program Penanggulangan Bencana Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana % 60,00 38.270.732.460 80,00 8.603.895.399 100,00 8.152.109.430 100,00 55.026.737.289 BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran % 100,00 16.331.756.348 100,00 17.715.712.781 100,00 12.026.172.529 100,00 46.073.641.658 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VI-30 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PD Pengampu Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2021 2022 2023No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Layanan Pemadaman yang Dilakukan oleh Relawan Kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau Komunitas Masyarakat Lainnya) % 100,00 100,00 100,00 100,00 - DINAS PEMADAM KEBAKARAN Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Strategi Peningkatan mitigasi bencana Program Penanggulangan Bencana Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana % 100,00 100,00 100,00 100,00 BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH Jumlah Kelompok Masyarakat yang Memahami Pengurangan Risiko Bencana % 20,00 40,00 60,00 60,00 BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH Tujuan kesatu : 5.1 terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban Indeks kebahagiaan poin 74,73-74,75 74,72-74,76 74,72-74,78 74,72-74,78 Indeks Pembangunan Gender (IPG) poin 89,63 90,09 90,56 90,56 Sasaran kesatu : 5.1.1 Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif Indeks kerukunan hidup beragama poin 82,09-82,12 82,09-82,15 82,09-82,17 82,09-82,17 Tingkat Kepatuhan Perda dan Perkada Ketertiban Umum % 74,36 82,05 92,31 92,31 Program : Strategi Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan % 100,00 21.887.981.575 100,00 22.902.972.480 100,00 22.850.767.873 100,00 67.641.721.928 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase Pemberdayaan Linmas % 100,00 100,00 100,00 100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Sasaran kedua : 5.1.2 Meningkatnya peranan wanita dalam pembangunan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) poin 58,50 58,90 59,00 59,00 Program : Strategi Peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak Misi 5 : Mewujudkan kesalehan sosial Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VI-31 Target Rp. Target Rp. Target Rp. Target Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 PD Pengampu Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD2021 2022 2023No Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah Indikator Kinerja Daerah/Indikator Kinerja Program (Outcome) Satuan Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Daerah % 30,00 1.512.373.654,00 32,50 316.555.346,00 35,00 1.132.418.829 35,00 2.961.347.829 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Sasaran ketiga : 5.1.3 Terwujudnya pelestarian kebudayaan Persentase kebudayaan yang dilestarikan % 57,01 57,94 58,88 58,88 Program : Program Pengembangan Kesenian Tradisional Kesenian tradisional yang dilestarikan Kesenian 44 564.821.900 46 562.615.600 48 482.516.039 48 1.609.953.539 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Persentase Situs dan Cagar Budaya yang terlestarikan % 47,22 1.332.358.750 48,61 1.339.427.286 50,00 1.125.762.197 50,00 3.797.548.233 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Program Pengembangan Kebudayaan Kegiatan budaya yang diselenggarakan Upacara/ Penampilan 10 488.591.600 10 630.788.940 10 462.139.967 30 1.581.520.507 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VI-32 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 33 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 6.2 Strategi dan Arah Kebijakan Pendekatan Spasial Pendekatan ruang dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Bogor 2018-2023. Penerapan pendekatan ruang dilakukan dengan memperhatikan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036. Hal ini dimaksudkan agar terwujud keselarasan antara RTRW dan RPJMD Kabupaten Bogor. RTRW Kabupaten Bogor disusun berdasarkan asas pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdayaguna dan berhasilguna, serasi, selaras, seimbang, berbudaya, dan berkelanjutan; asas kebersamaan, kemitraan, keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan kepentingan umum; asas keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. Strategi dan arah kebijakan yang telah dirumuskan dengan pendekatan sektoral, holistik, tematik, dan integratif, selanjutnya diselaraskan dengan rencana pemanfaatan ruang sebagai pendekatan spasial. Tujuan penataan ruang wilayah di daerah adalah untuk mewujudkan tata ruang wilayah yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang bertumpu pada kegiatan pariwisata, permukiman, industri dan pertanian dalam rangka mendorong perkembangan wilayah yang merata dan berdaya saing menuju Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban. Adapun Kebijakan penataan ruang di daerah meliputi :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 34 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 35 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 36 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 37 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Adapun mengenai harmonisasi visi, misi, tujuan, kebijakan, strategi, dan sasaran pembangunan kabupaten yang tertuang dalam RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 dengan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut : Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 39 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 6.3. Harmonisasi Visi, Misi, Tujuan, Kebijakan, Strategi dan Sasaran Pembangunan Kabupaten Bogor KOMPONEN HARMONISASI RTRW (2016 - 2036) PERUBAHAN RPJMD (2018 - 2023) VISI PEMBANGUNAN Terwujudnya tata ruang wilayah yang berkualitas, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan Terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban MISI PEMBANGUNAN Tidak Tercantum
Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengendalikan pencemaran lingkungan
Peningkatan produk daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Mengembangkan destinasi pariwisata bertaraf nasional dan internasional Meningkatkan upaya pemasaran dan promosi pariwisata melalui penyelenggaraan event tingkat lokal, regional, nasional dan internasional berbasis teknologi informasi
Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Menyediakan rumah layak huni Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 41 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KOMPONEN HARMONISASI RTRW (2016 - 2036) PERUBAHAN RPJMD (2018 - 2023)
Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat Fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 42 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR KOMPONEN HARMONISASI RTRW (2016 - 2036) PERUBAHAN RPJMD (2018 - 2023)
Peningkatan ketersediaan dan diversifikasi konsumsi pangan yang aman Meningkatkan penguatan cadangan pangan dan penganekaragaman pola konsumsi pangan
Peningkatan Peluang Investasi Mengembangkan penanaman modal dan peta investasi
Pengembangan wilayah di Kabupaten Bogor dibagi menjadi 3 (tiga) wilayah pengembangan yaitu WP Barat, WP Tengah dan WP Timur dengan cakupan wilayah setiap WP tercantum pada tabel di bawah ini. Tabel 6.4. Pembagian Wilayah Pengembangan Wilayah Pengembangan Arahan Fungsi Wilayah Pengembangan Sub Wilayah Pengembangan
Sumber : RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 Gambar 6.2 Peta Wilayah Pengembangan Kebijakan dan strategi penataan ruang yang diatur dalam RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 diintegrasikan lebih detail dengan substansi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 sebagai berikut. Tabel 6.5. Keselarasan Program Prioritas Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 dengan Program Perwujudan Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036 No Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah A. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA STRUKTUR RUANG I Perwujudan Pusat Kegiatan 1 Perwujudan PKN Kawasan Perkotaan Jabodetabek Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Program Promosi Penanaman Modal; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Program Pengelolaan Pendidikan; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ); Program Aplikasi Informatika; Program Pengembangan UMKM; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 49 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Program Pengelolaan Persampahan; Program Pengembangan Perumahan; Program Pengembangan Permukiman; Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Penyelenggaraan Jalan 2 Perwujudan PKWp Cibinong Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Program Promosi Penanaman Modal; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Program Pengelolaan Pendidikan; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ); Program Aplikasi Informatika; Program Pengembangan UMKM; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; Program Pengelolaan Persampahan; Program Pengembangan Perumahan; Program Pengembangan Permukiman; Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Penyelenggaraan Jalan 3 Pengembangan Pusat Kegiatan Lokal Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Program Promosi Penanaman Modal; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Program Pengelolaan Pendidikan; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ); Program Aplikasi Informatika; Program Pengembangan UMKM; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; Program Pengelolaan Persampahan; Program Pengembangan Perumahan; Program Pengembangan Permukiman; Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Penyelenggaraan Jalan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 50 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 4 Pengembangan Pusat Pelayanan Kawasan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Program Promosi Penanaman Modal; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Program Pengelolaan Pendidikan; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ); Program Aplikasi Informatika; Program Pengembangan UMKM; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; Program Pengelolaan Persampahan; Program Pengembangan Perumahan; Program Pengembangan Permukiman; Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Penyelenggaraan Jalan 5 Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Kota Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Program Pengelolaan Pendidikan; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ); Program Aplikasi Informatika; Program Pengembangan UMKM; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; Program Pengelolaan Persampahan; Program Pengembangan Perumahan; Program Pengembangan Permukiman; Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Penyelenggaraan Jalan 6 Pengembangan Pusat Pelayanan Lingkungan Desa Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; Program Pengelolaan Pendidikan; Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ); Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Aplikasi Informatika; Program Pengembangan UMKM; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Pengelolaan Persampahan; Program Kawasan Permukiman; Program Penataan Desa; Program Peningkatan Kerjasama Desa; Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Penyelenggaraan Jalan; Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 51 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah II Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Wilayah 1 Jaringan Transportasi Darat Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ); Program Penyelenggaraan Jalan; Program Pengelolaan Perkeretaapian 2 Transportsi Udara - III Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Energi 1 Peningkatan sarana pembangkit tenaga listrik Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Jaringan transmisi tenaga listrik: Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Jaringan pipa minyak dan gas bumi: Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota IV Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Telekomunikasi 1 Sistem Jaringan Kabel Program Aplikasi Informatika 2 Sistem Nirkabel Program Aplikasi Informatika V Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Sumber Daya Air 1 Wilayah Sungai Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) 2 Daerah Irigasi Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 3 Cekungan Air Tanah dan Wilayah Bukan Cekungan Air Tanah - 4 Prasarana Air Baku untuk Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 5 Pengendalian Banjir Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase VI Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan 1 Pengelolaan Persampahan Program Pengelolaan Persampahan 2 Jaringan Air Limbah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah 3 Jaringan Air Minum Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 4 Jaringan Drainase Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase 5 Jalur Evakuasi Bencana Program Penanggulangan Bencana; Program Penanganan Bencana B. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA POLA RUANG I Perwujudan Kawasan Lindung 1 Perwujudan Kawasan Hutan Konservasi Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Perwujudan Kawasan Hutan Lindung Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota 3 Perwujudan Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota 4 Perwujudan Kawasan Perlindungan Setempat Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Kawasan Cagar Budaya dan Ilmu Pengetahuan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; Program Pengembangan Kebudayaan 6 Kawasan Rawan Bencana Alam Program Penanggulangan Bencana; Program Penanganan Bencana 7 Kawasan Lindung Geologi Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota 8 Kawasan Lindung Lainnya Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 52 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Rencana Tata Ruang Wilayah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah II Perwujudan Kawasan Budidaya 1 Perwujudan Kawasan Peruntukkan Hutan Produksi Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Perwujudan Kawasan Peruntukan Pertanian Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Perizinan Usaha; Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Pertanian 3 Perwujudan Kawasan Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 4 Perwujudan Kawasan Pertambangan Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota 5 Perwujudan Kawasan Peruntukkan Industri Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota 6 Perwujudan Kawasan Pariwisata Program Pengembangan Destinasi pariwisata; Program Pengembangan Kemitraan; Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 7 Perwujudan Kawasan Peruntukkan Permukiman Program Pengembangan Perumahan; Program Pengembangan Permukiman; Program Kawasan Permukiman; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) 8 Perwujudan Kawasan Lainnya Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual C. PROGRAM PERWUJUDAN RENCANA KAWASAN STRATEGIS DAERAH 1 Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan Tidak ada Kewenangan Kabupaten/Kota 2 Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi Program Perekonomian dan Pembangunan 3 Kawasan Srategis untuk kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemantauan Kualitas Lingkungan 4 Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan 5 Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Daerah Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Sumber : RTRW Kabupaten Bogor Tahun 2016-2036, diolah 2021 6.3 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah Terkait Pembentukan Daerah Luasnya wilayah Kabupaten Bogor yaitu 2.986,20 Km² dengan jumlah penduduk yang sedemikian banyak 5,4 Juta jiwa (Sumber Data KBDA 2021) tentunya sangat membebani penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang harus diemban oleh satu orang Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 53 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Bupati. Perbandingan Jumlah penduduk Kabupaten Bogor sekalipun disandingkan dengan jumlah penduduk 34 provinsi se-Indonesia berada diposisi 12 teratas. Hal ini yang menunjukan pemekaran daerah di wilayah Kabupaten Bogor bukan didasari atas keinginan melainkan suatu kebutuhan dengan tujuan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan yang pada akhirnya berdampak pada peningkatan kesejahetaraan masyarakat. Untuk mewujudkan kedua usulan pemekaran di wilayah Kabupaten Bogor yaitu usulan pembentukan Kabupaten Bogor Barat dan Kabupaten Bogor Timur Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor telah telah memberikan persetujuannya. Kedua usulan pemekaran tersebut telah dituangkan dalam RPJMD 2018 – 2023 yang saat ini sedang dalam tahap revisi. Kendatipun moratorium masih diberlakukan akan tetapi Pemerintah Pusat masih memberikan ruang kepada daerah untuk mengusulkan rencana pembentukan daerah baru dengan tata cara dan persyaratan sesuai dengan UU/23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. berbeda dengan Pemerintahan Daerah sebelumnya UU/23 Tahun 2014 mensyaratkan pembentukan daerah baru melalui pembentukan daerah persiapan terlebih dahulu selama 3 s.d 5 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin berjalannya penyelenggaraan pemerintahan pada daerah baru. Berikut hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah sebagai berikut :
Sampai dengan tanggal 15 April 2021 proses pembentukan Kabupaten Bogor Timur diagendakan rapat paripurna di hari Jumat, 16 April 2021 di DPRD Provinsi Jawa Barat untuk mendapatkan persetujuan antara DPRD Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat, sedangkan untuk proses pembentukan Kabupaten Bogor Barat sudah berada di Pemerintah Pusat/Kemendagri. Dengan demikian proses di Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor sudah selesai sambil menunggu adanya kemungkinan perubahan data sehubungan dengan dua Peraturan Pemerintah yang dipersyaratkan UU/23 Tahun 2014 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 54 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR belum kunjung terbit yaitu PP Penataan Daerah dan PP Desain Penataan Daerah. Untuk memenuhi revisi RPJMD 2018-2023, berikut rencana kegiatan pemekaran daerah Kabupaten Bogor. Tabel 6.6. Rencana Pemekaran Daerah Kabupaten Bogor No. URAIAN TAHUN KETERANGAN 2022 2023 1. Rencana Pembentukan CDP Kabupaten Bogor Barat Kegiatan Penyesuaian/ udpdating data Kegiatan Penyesuaian/ udpdating data Penyesuaian/updating data berkenaan perubahan persyaratan administrasi, kewilayahan, dan kapasitas daerah sesuai dg PP yang akan diterbitkan nanti dan penyesuaian terhadap kondisi data terkini. 2. Rencana Pembentukan CDP Kabupaten Bogor Timur Kegiatan Penyesuaian/ udpadating data Kegiatan Penyesuaian/ udpadating data Sumber : Sekretariat Daerah, 2021 6.4 Strategi dan Arah Kebijakan Daerah terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Keberadaan BUMD di Kabupaten Bogor selama periode tahun 2018-2023 diarahkan untuk mendukung tercapainya target Pancakarsa lingkup karsa Bogor Maju. Oleh karena itu, strategi daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah adalah melalui peningkatan kinerja BUMD. Arah kebijakan yang diambil untuk meningkatkan kinerja BUMD sebagai berikut :
Adapun nilai penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Bogor yang telah diberikan maupun akan direncanakan pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 dijelaskan melalui tabel berikut ini. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 55 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 6.7. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bogor dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2019-2023 NO BUMD NILAI PENYERTAAN MODAL (Juta Rp) REALISASI TARGET 2019 2020 2021 2022 2023 1 PERUMDA AIR MINUM TIRTA KAHURIPAN 40.000 - - - - - - 50.000 50.000 50.000 2 PERUMDA PASAR TOHAGA - - - 45.000 69.462 3 PT. PRAYOGA PERTAMBANGAN DAN ENERGI - - - 35.375 - 4 PT. SAYAGA WISATA BOGOR 67.840 - - - - 41.787 - - - - 5 PT. BPRS BOGOR TEGAR BERIMAN - - - 72.000 - 6 PT. LKM BOGOR - - - - - 7 PD.BPR LPK PARUNGPANJANG - - - 5.881 5.000 JUMLAH 149.627 - 50.000 208.256 124.462 Sumber : Sekretariat Daerah, 2021 6.5 Proyek Strategis Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023 Selanjutnya proyek strategis daerah yang direncanakan di wilayah Kabupaten Bogor, baik yang didanai APBN, APBD Provinsi Jawa Barat serta APBD Provinsi DKI Jakarta, digambarkan dalam tabel berikut ini. Tabel 6.8. Rencana Proyek Strategis Kabupaten Bogor Tahun 2019-2023 No Kegiatan Sumber Anggaran Target APBN APBD Prov. Jabar APBD Prov. DKI Jakarta Swasta 1 Jalan Tol Ciawi – Sukabumi (54km) √ 2019 2 Jl. Tol Cinere – Jagorawi (14,64km) √ 2019 3 Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik Kawasan Situ Pemda Cibinong √ 2019 4 TPPAS Regional Nambo √ √ 2022 5 Food Hubs, Kabupaten Bogor √ √ 2020 6 Pembangunan terminal parung Tipe B √ 2020 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VI - 56 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR No Kegiatan Sumber Anggaran Target APBN APBD Prov. Jabar APBD Prov. DKI Jakarta Swasta 7 Kampung Keluarga Bahagia √ 2020 8 Sekolah Perempuan Raih Cita-cita √ 2020 9 Kampung Kabagjaan √ 2020 10 Penataan Alun-Alun Kabupaten Bogor √ 2019 dan 2021 11 Revitalisasi Pasar Cisarua √ 2019 dan 2021 12 Bendungan Sukamahi √ √ 2021 13 Jalan Puncak II (67,65km) √ √ 2021 14 Fly over Bojonggede – Kemang √ 2021 15 Reaktivasi Jalur KA Rancaekek- Jatinangor-Tanjungsari √ √ 2021 16 KEK Lido, Kabupaten Bogor √ √ 2021 17 Pembangunan fasilitas parkir yang terintegrasi √ 2022 18 Bendungan Ciawi √ √ 2022 19 Jalan khusus Tambang Parung (15 km) √ 2022 20 Pembangunan Destinasi Wisata Tipe 1 √ 2022 21 Command Center Kabupaten Bogor √ 2022 22 Pembangunan Desa Wisata Malasari √ 2023 23 Pembangunan Pusat Budaya √ 2023 Sumber : RPJMD Provinsi Jawa Barat 2018-2023, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2020 diolah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII - 1 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH Kerangka pendanaan pembangunan tahun 2019-2023 yang telah disusun dalam dokumen RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 mengalami penyesuaian dalam perubahan, dengan pertimbangan adanya pemberlakuan kebijakan-kebijakan nasional yang tertuang dalam beberapa peraturan perundang-undangan serta akibat terjadinya pandemi Covid-19 yang dimulai pada tahun 2020 atau di tahun ke dua pelaksanaan periode RPJMD. Penyesuaian tersebut berkonsekuensi pada pencapaian target pelaksanaan visi dan misi yang dijabarkan dalam indikator-indikator tujuan dan sasaran, serta bermuara pada penetapan program-program pembangunan daerah yang strategis serta mencakup seluruh program perangkat daerah. 7.1 Kerangka Pendanaan Pembangunan Kerangka pendanaan bertujuan untuk menginformasikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan seluruh program pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bogor hingga akhir periode tahun 2023. Hal mendasar yang perlu dipetakan adalah kemampuan dan kekuatan pendapatan daerah untuk dibelanjakan. Kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Kemampuan keuangan daerah tergambar dari kondisi pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah yang dibutuhkan untuk menutupi defisit belanja. Gambaran kondisi kemampuan keuangan daerah sebelum dan sesudah perubahan hingga tahun 2023 disajikan dalam tabel berikut : Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII - 2 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 7.1a Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2020 NO URAIAN JUMLAH REALISASI 2019 2020 1 2 3 4 1 PENDAPATAN DAERAH 1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3.161.165.915.498,00 2.810.155.352.282,00 1.1.1 Hasil Pajak Daerah 2.243.429.745.163,00 1.857.411.776.716,00 1.1.2 Hasil Retribusi Daerah 141.468.140.179,00 128.914.969.533,00 1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 57.537.749.304,00 67.102.677.276,00 1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 718.730.280.852,00 756.725.928.757,00 1.2 DANA PERIMBANGAN 3.094.445.817.299,00 2.825.931.289.983,00 1.2.1 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 315.087.463.197,00 248.356.815.110,00 1.2.2 Dana Alokasi Umum 2.034.853.421.000,00 1.849.796.843.000,00 1.2.3 Dana Alokasi Khusus 744.504.933.102,00 727.777.631.873,00 1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 1.882.378.141.009,00 2.051.093.074.739,00 1.3.1 Pendapatan Hibah 459.978.600.000,00 585.034.080.000,00 1.3.2 Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya 773.953.465.729,00 726.326.745.171,00 1.3.3 Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus 513.482.851.602,00 574.120.558.252,00 1.3.4 Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya 114.790.561.426,00 153.891.135.003,00 1.3.5 Bonus Produksi 20.172.662.252,00 11.720.556.313,00 JUMLAH PENDAPATAN DAERAH 8.137.989.873.806,00 7.687.179.717.004,00 2 BELANJA DAERAH 2.1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 3.541.262.768.829,00 3.894.967.635.559,00 2.1.1 Belanja Pegawai 2.253.964.864.653,00 2.142.688.581.700,00 2.1.2 Belanja Hibah 240.010.963.536,00 257.143.590.699,00 2.1.3 Belanja Bantuan Sosial 18.933.500.000,00 52.356.765.000,00 2.1.4 Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa 165.801.722.652,00 197.781.683.786,00 2.1.5 Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa 852.673.765.914,00 850.963.209.687,00 2.1.6 Belanja Tidak Terduga 9.877.952.074,00 394.033.804.687,00 2.2 BELANJA LANGSUNG 4.229.955.410.948,00 4.510.525.745.020,00 2.2.1 Belanja Pegawai 429.357.951.915,00 300.748.722.122,00 2.2.2 Belanja Barang dan Jasa 2.232.903.738.362,00 2.720.826.752.985,40 2.2.3 Belanja Modal 1.567.693.720.671,00 1.488.950.269.912,60 JUMLAH BELANJA DAERAH 7.771.218.179.777,00 8.405.493.380.579,00 SURPLUS / (DEFISIT) 366.771.694.029,00 (718.313.663.575,00) 3 PEMBIAYAAN DAERAH 3.1 PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH 846.364.143.134,97 1.105.295.799.163,97 3.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 846.364.143.134,97 1.105.295.799.163,97 3.2 PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH 107.840.038.000,00 3.2.2 Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah 107.840.038.000,00 PEMBIAYAAN NETTO 738.524.105.134,97 1.105.295.799.163,97 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) 1.105.295.799.163,97 386.982.135.588,97 Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, 2021 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII - 3 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Tabel 7.1b Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 NO URAIAN TARGET (RP) 2021 2022 2023 1 2 3 4 5 1 PENDAPATAN 8.081.129.282.297,00 6.144.172.122.804,00 7.008.103.596.265,00 1.1 Pendapatan Asli Daerah 3.297.695.323.957,00 3.054.110.055.899,00 3.394.647.764.271,00 1.2 Pendapatan Transfer 4.753.203.669.906,00 3.090.062.066.905,00 3.613.455.831.994,00 1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 30.230.288.434,00 - - 2 BELANJA 8.929.584.350.843,00 8.142.939.011.369,00 7.343.431.474.843,00 2.1 Belanja Operasi 5.467.786.152.026,00 5.019.341.906.657,00 3.586.704.344.900,00 2.2 Belanja Modal 1.947.616.004.807,00 2.106.204.852.853,00 2.391.136.229.933,00 2.3 Belanja Tak Terduga 99.546.052.393,00 90.000.000.768,00 75.000.000.000,00 2.4 Belanja Transfer 1.414.636.141.617,00 927.392.251.091,00 1.290.590.900.010,00 Surplus / (Defisit) -848.455.068.546,00 -1.998.766.888.565,00 -335.327.878.578,00 3 PEMBIAYAAN 386.982.135.600,00 180.959.640.000,00 335.327.878.578,00 3.1 Penerimaan Pembiayaan 386.982.135.600,00 300.000.000.000,00 485.327.878.578,00 3.2 Pengeluaran Pembiayaan - 119.040.360.000,00 150.000.000.000,00 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Tahun Berkenaan -461.472.932.946,00 -1.817.807.248.565,00 - Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, 2021 Berdasarkan target pendapatan tahun 2022-2023, diharapkan pendapatan tetap optimis mengalami peningkatan, meskipun tidak dalam jumlah yang besar. Hal ini mengingat belum pulihnya kondisi perekonomian daerah yang hingga saat ini masih dipengaruhi oleh pandemi Covid-19. Di sisi lain, belanja tetap diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan wajib pelayanan dasar, pencapaian target kinerja daerah, serta pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan kewenangan daerah, baik bersifat operasional rutin maupun pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Pembiayaan daerah akan dialokasikan untuk penyertaan modal BUMD serta pemanfaatan dana cadangan dalam rangka mempersiapkan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Adapun SiLPA diharapkan dapat ditekan secara maksimal, dengan mengupayakan pelaksanaan kegiatan tepat waktu dan tepat kelola. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII - 4 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Dengan demikian, diharapkan pembiayaan dapat menutup defisit belanja secara logis, sesuai kemampuan pengelolaan keuangan daerah. Adanya penurunan kemampuan pendanaan baik pusat maupun daerah berimplikasi pada turunnya serapan dana dari pos non APBD Kabupaten Bogor. Namun, di luar kerangka pendanaan yang telah direncanakan, Pemerintah Kabupaten Bogor akan tetap mengupayakan pengajuan pengusulan dana dari berbagai sumber, yaitu :
7.2 Program Perangkat Daerah Penamaan program perangkat daerah telah disesuaikan berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang dimutakhirkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Program perangkat daerah secara umum menggambarkan keseluruhan program, baik yang secara strategis mendukung pencapaian target kinerja daerah, maupun program yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam rangka mendukung ketercapaian target kinerja perangkat daerah. Penerapan program perangkat daerah telah mengacu pada konsep penerapan kinerja outcome, atau dengan kata lain berorientasi pada hasil yang diharapkan dengan pertimbangan jumlah program yang efektif dan efisien sesuai pembakuan yang dilakukan secara nasional. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII - 5 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Pemilihan program perangkat daerah secara nasional dilakukan dengan mempertimbangkan :
Mengacu pada prioritas pembangunan khususnya tahun 2022 dan 2023 yang diarahkan pada pemulihan ekonomi, maka program- program pembangunan diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19. Upaya tanggap terhadap pemulihan ekonomi daerah dilakukan secara bertahap melalui fase penyelamatan yang dimulai sejak tahun 2020 sampai tahun 2021, fase pemulihan tahun 2022 dan fase normalisasi diharapkan mulai berjalan di tahun 2023. Fase penyelamatan adalah upaya penyelamatan terhadap tenaga kerja dan usaha ekonomi di berbagai sektor yang terdampak Covid-19. Fase pemulihan adalah upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi berbagai sektor serta penyerapan tenaga kerja. Sedangkan fase normalisasi adalah upaya melanjutkan program pemulihan sektor ekonomi secara normal. Program perangkat daerah untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah diarahkan pada 4 fokus, yaitu : (a) Peningkatan daya beli, (b) Peningkatan kesempatan kerja, (c) Peningkatan produksi dan pemasaran, serta (d) Penguatan dunia usaha. Program perangkat daerah Kabupaten Bogor disajikan berdasarkan urusan/fungsi penunjang seperti disajikan pada tabel berikut : Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR I.1 PENDIDIKAN 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 43,28 1.236.820.354 43,71 2.465.197.500 68,58 3.126.937.305 DINAS PENDIDIKAN 2 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 99,76 334.812.391.646 100,00 36.744.005.800 99,21 487.001.152.920 DINAS PENDIDIKAN Nilai Rata-Rata UN SD Point 74,60 77,98 71,06 DINAS PENDIDIKAN 3 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SD Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik % 88,95 91,39 85.810.423.000 89,45 86.234.492.570 DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 88,75 89,03 124,48 DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A % 97,45 97,46 138,53 DINAS PENDIDIKAN % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa % 48,11 53,39 46,26 DINAS PENDIDIKAN % SD yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel % 45,26 50,73 46,91 DINAS PENDIDIKAN Rasio ketersediaan SD-MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun Sekolah 36,71 36,21 52,00 DINAS PENDIDIKAN % SD yang memiliki Ruang Guru Lengkap % 93,91 95,50 94,63 DINAS PENDIDIKAN 4 Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utama SD Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik % 88,95 91,39 120.355.226.900 89,45 144.073.856.741 DINAS PENDIDIKAN 5 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang SD Angka Putus Sekolah SD-MI % 0,10 0,09 7.400.700.000 0,06 16.332.497.478 DINAS PENDIDIKAN 6 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SD Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B % 78,17 82,53 10.980.000.000 97,40 14.479.021.025 DINAS PENDIDIKAN 7 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SMP Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 83,21 83,54 21.411.454.600 165,76 26.283.678.504 DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PB % 92,69 92,70 227,22 DINAS PENDIDIKAN % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa % 73,00 75,74 62,67 DINAS PENDIDIKAN PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Tabel 7.2 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2019 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-6 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 % SMP yang telah memenuhi kebutuhan ruang kelas dan meja dan kursi serta papan tulis untuk setiap rombel % 45,26 50,73 72,56 DINAS PENDIDIKAN Rasio ketersediaan SMP-MTs terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun Sekolah 31,15 31,01 77,00 DINAS PENDIDIKAN % SMP yang memiliki ruang guru dan meja + kursi untuk setiap orang % 92,02 93,51 91,23 DINAS PENDIDIKAN % SMP yang memiliki ruang Kepala Sekolah dan dilengkapi meja kursi % 77,79 82,23 76,60 DINAS PENDIDIKAN 8 Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utama SMP Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik % 92,13 93,08 14.039.000.000 92,05 18.950.644.086 DINAS PENDIDIKAN 9 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang SMP Angka Putus Sekolah SMP-MTs % 0,27 0,26 5.281.000.000 0,20 10.625.276.336 DINAS PENDIDIKAN 10 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SMP Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B % - 80.000.000.000 85,10 96.703.551.600 DINAS PENDIDIKAN 11 Program Pendidikan Non-Formal Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A % 88,75 19.497.239.510 89,03 34.943.107.000 124,48 33.270.955.604 DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B % 83,21 83,54 165,76 DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A % 97,45 97,46 138,53 DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/PB % 92,69 92,70 227,22 DINAS PENDIDIKAN 12 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV % 82,97 119.593.470.850 85,39 147.189.299.050 76,90 142.144.429.515 DINAS PENDIDIKAN % SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik % 77,84 82,26 79,18 DINAS PENDIDIKAN % SD yang memiliki 6 orang guru % 96,76 97,40 96,26 DINAS PENDIDIKAN % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran % 31,20 36,11 32,73 DINAS PENDIDIKAN % SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4 % 99,84 99,89 99,78 DINAS PENDIDIKAN % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik % 88,86 91,10 87,09 DINAS PENDIDIKAN % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70% % 87,23 89,84 86,91 DINAS PENDIDIKAN % guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35% % 26,56 31,59 26,32 DINAS PENDIDIKAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-7 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik % 84,31 87,47 85,36 DINAS PENDIDIKAN % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik % 39,33 43,58 39,55 DINAS PENDIDIKAN Rasio Guru SD-MI / Murid Orang 412,56 393,78 406,00 DINAS PENDIDIKAN Rasio Guru SMP-MTs / Murid Orang 512,21 502,31 527,00 DINAS PENDIDIKAN Rasio guru SD-MI/rombel Point 1,15 1,10 1,20 DINAS PENDIDIKAN 13 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase administrasi perkantoran yang dilayani % 95,11 5.114.648.569 95,11 5.647.756.600 100,00 5.903.433.902 DINAS PENDIDIKAN 14 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang ditingkatkan % 91,46 718.453.985 91,46 30.773.216.700 99,99 4.367.673.400 DINAS PENDIDIKAN 15 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur % 100,00 100,00 2.947.913.100 DINAS PENDIDIKAN 16 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang ditingkatkan % 97,75 9.580.000 97,75 58.800.000 100,00 43.919.000 DINAS PENDIDIKAN 17 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang ditingkatkan % 94,87 1.822.296.100 94,87 2.444.913.400 100,00 2.642.050.700 DINAS PENDIDIKAN 18 Program Manajemen Pelayanan Pendidikan Persentase pelayanan manajemen pendidikan % 94,90 2.137.367.950 94,90 1.195.426.450 100,00 1.139.928.000 DINAS PENDIDIKAN I.2 KESEHATAN 1 Program Peningkatan Kesehatan Ibu, Anak, Remaja dan Lansia serta Gizi Masyarakat Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup angka 3.806.205.000 DINAS KESEHATAN Jumlah Kematian bayi jiwa 109,00 95,00 104,00 23.598.947.065 DINAS KESEHATAN Angka Kematian Ibu per 100,000 kelahiran hidup angka DINAS KESEHATAN Jumlah kematian ibu jiwa 55,00 55,00 72,00 DINAS KESEHATAN Persentase balita gizi buruk % 0,0138 DINAS KESEHATAN Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani % 77.6 80,25 78,10 DINAS KESEHATAN Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 88,93 90,00 89,89 DINAS KESEHATAN Cakupan kunjungan bayi % 94,16 95,00 96,40 DINAS KESEHATAN 2 Program Pengembangan dan Pengawasan Lingkungan Sehat Cakupan rumah bebas jentik % 85,79 95,00 555.061.000 91,06 4.148.369.600 DINAS KESEHATAN Persentase TTU memenuhi syarat % 32,75 79,72 80,00 DINAS KESEHATAN Persentase TPM memenuhi syarat % 51,65 90,96 91,40 DINAS KESEHATAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-8 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 Cakupan JAGA % 65,85 72,63 74,08 DINAS KESEHATAN Cakupan SAB % 77,44 72,57 73,60 DINAS KESEHATAN 3 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Persentase Rumah Tangga yang Menerapkan PHBS % 48,35 1.975.349.209 70,00 1.726.957.000 50,55 4.530.657.145 DINAS KESEHATAN 4 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin Seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan % 80,70 147.595.026.936 85 128.724.788.000 76,81 179.527.697.206 DINAS KESEHATAN 5 Program Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat % 75,00 108.930.841.981 106,99 174.114.526.727 DINAS KESEHATAN 6 Program Dukungan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan Indeks Kepuasan Masyarakat % 78,22 80,89 19.962.341.000 78,82 22.868.504.064 DINAS KESEHATAN 7 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Pelayanan Kesehatan Orang dengan TB % 96,47 85,00 2.013.886.000 115,79 11.229.954.742 DINAS KESEHATAN Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV % 16,45 100,00 44,67 DINAS KESEHATAN Cakupan Desa/Kelurahan UCI % 83,00 87,00 90,11 DINAS KESEHATAN Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA % 82,00 83,00 63,00 DINAS KESEHATAN Persentase anak usia 0-11 bulan yang mendapat imunisasi dasar lengkap % 91,95 0,87 92,30 DINAS KESEHATAN Angka Penemuan Kasus Baru Kusta (CDR) % 5,6 5,00 5,70 DINAS KESEHATAN Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi % 8,27 100,00 63,24 DINAS KESEHATAN Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus % 11,70 100,00 74,27 DINAS KESEHATAN Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif % 0,84 100,00 80,55 DINAS KESEHATAN Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat % 100,00 100,00 80,10 DINAS KESEHATAN 8 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan Persentase Pengadaan Obat Essensial % 100,00 10.289.079.760 100,00 9.465.268.000 86,14 10.274.940.876 DINAS KESEHATAN 9 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk Ratio 1:13.808 48.264.073.415 1 : 9,110 30.335.688.841 52,85 35.574.379.810 DINAS KESEHATAN 10 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Persentase Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit yang diakomodir % 100,00 100,00 55.665.000 DINAS KESEHATAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-9 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Nilai AKIP Score B 83.963.928.716 B 29.840.401.000 B 30.996.357.244 DINAS KESEHATAN 12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase aset dalam kondisi baik 0,85 3.939.874.571 0,85 627.846.000 100,00 706.329.410 DINAS KESEHATAN 13 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur % 100,00 100,00 197.115.000 DINAS KESEHATAN 14 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Temuan materiil temuan 2 3.969.259.995 2 143.875.000 2,00 131.075.000 DINAS KESEHATAN 15 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan % 100,00 1.360.854.089 100,00 1.168.922.000 100,00 1.131.410.500 DINAS KESEHATAN 16 Program Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Terwujudnya Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 100,00 53.929.666.000 100,00 52.537.755.854 DINAS KESEHATAN 17 Program Upaya Kesehatan Laboratorium Kesehatan Daerah Dan Pelayanan Kesehatan Kerja Indeks Kepuasan Masyarakat % 80,00 3.358.871.000 78,72 1.516.218.978 DINAS KESEHATAN 18 Program Pengelolaan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumberdaya Rumah Sakit Cibinong Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 70,00 17.991.970.000 77,00 17.583.603.734 DINAS KESEHATAN 19 Program Pengelolaan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumberdaya Rumah Sakit Ciawi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 70,00 15.051.557.500 78,00 14.875.096.732 DINAS KESEHATAN 20 Program Pengelolaan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumberdaya Rumah Sakit Leuwiliang Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 70,00 9.873.158.000 78,00 8.612.092.673 DINAS KESEHATAN 21 Program Pengelolaan Administrasi, Sarana Prasarana dan Sumberdaya Rumah Sakit Cileungsi Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) % 70,00 15.275.612.000 80,00 14.014.040.345 DINAS KESEHATAN 22 Program Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit Cibinong Current Rasio (CR) % 85,00 220.000.000 93,25 213.987.275 DINAS KESEHATAN 23 Program Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit Ciawi Current Rasio (CR) % 85,00 385.000.000 243,00 350.508.986 DINAS KESEHATAN 24 Program Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit Leuwiliang Current Rasio (CR) % 85,00 16.927.000 710,87 16.769.775 DINAS KESEHATAN 25 Program Penatausahaan Keuangan Rumah Sakit Cileungsi Current Rasio (CR) % 85,00 310.000.000 116,00 273.221.600 DINAS KESEHATAN 26 Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Cibinong Akreditasi Rumah Sakit % 1,00 750.000.000 100,00 682.224.645 DINAS KESEHATAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-10 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 27 Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Ciawi Akreditasi Rumah Sakit % 1,00 100.000.000 100,00 160.870.944 DINAS KESEHATAN 28 Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Leuwiliang Akreditasi Rumah Sakit % 1,00 266.662.000 100,00 257.752.995 DINAS KESEHATAN 29 Program Pengadaan Standarisasi Pelayanan Kesehatan RSUD Cileungsi Akreditasi Rumah Sakit % 1,00 300.000.000 100,00 256.235.731 DINAS KESEHATAN 30 Program Pelayanan Medik RSUD Cibinong Indeks Mutu Pelayanan Medik % 75,00 52.042.000.000 75,00 72.699.287.028 DINAS KESEHATAN 31 Program Pelayanan Medik RSUD Ciawi Indeks Mutu Pelayanan Medik % 75,00 37.177.312.000 89,00 52.283.665.510 DINAS KESEHATAN 32 Program Pelayanan Medik RSUD Leuwiliang Indeks Mutu Pelayanan Medik % 75,00 34.631.994.000 93,00 44.060.491.064 DINAS KESEHATAN 33 Program Pelayanan Medik RSUD Cileungsi Indeks Mutu Pelayanan Medik % 75,00 33.840.975.000 81,00 36.097.510.018 DINAS KESEHATAN 34 Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Cibinong Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan % 75,00 5.562.500.000 63,22 6.860.712.673 DINAS KESEHATAN 35 Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Ciawi Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan % 75,00 6.781.023.000 92,92 6.338.811.303 DINAS KESEHATAN 36 Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Leuwiliang Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan % 75,00 4.321.568.000 90,83 4.006.164.204 DINAS KESEHATAN 37 Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Cileungsi Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan % 75,00 5.192.329.000 83,10 4.652.844.379 DINAS KESEHATAN 38 Program Promosi Kesehatan RSUD Ciawi Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR) % 69,38 65,00 192.900.000 72,91 183.806.536 DINAS KESEHATAN 39 Program Promosi Kesehatan RSUD Leuwiliang Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR) % 94,38 65,00 195.860.000 87,90 194.132.000 DINAS KESEHATAN 40 Program Promosi Kesehatan RSUD Cileungsi Cakupan tingkat hunian rumah sakit/ Bed Occupancy Rate (BOR) % 62,46 65,00 150.000.000 71,11 136.340.500 DINAS KESEHATAN 41 Program Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Cibinong Tingkat Kepuasan Pasien % 70,00 141.000.000.000 75,00 142.484.892.407 DINAS KESEHATAN 42 Program Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Ciawi Tingkat Kepuasan Pasien % 70,00 129.401.136.000 79,17 149.074.691.568 DINAS KESEHATAN 43 Program Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Leuwiliang Tingkat Kepuasan Pasien % 70,00 79.644.488.000 77,87 83.649.948.848 DINAS KESEHATAN 44 Program Pelayanan Kesehatan BLUD RSUD Cileungsi Tingkat Kepuasan Pasien % 70,00 37.258.284.000 79,10 31.254.152.995 DINAS KESEHATAN I.3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-11 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 1 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Persentase realisasi penyelesaian pembangunan jalan baru KM - 236.104.186.451 2,00 376.757.323.000 1,17 421.146.581.837 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG % - 16,67 9,75 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase capaian peningkatan jalan kabupaten % 7,67 9,59 9,39 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase capaian peningkatan jembatan kabupaten % 3,78 1,98 1,44 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2 Program Pembangunan Jalur Pedestrian Peningkatan persentase capaian penyediaan pembangunan jalur pedestrian % 2,08 1.538.940.000 2,08 7.075.316.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang Jalan yang memiliki jalur pedestrian yang berkualitas meter 632,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3 Program Penyediaan drainase dan pengamanan jalan Persentase jalan yang memiliki saluran drainase/saluran pembuangan air % 31,02 2.816.690.400 31,07 31.374.361.000 28,66 10.914.383.800 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung rawan longsor % 11,19 30,60 34,54 16.604.165.350 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase jalan yang direhabilitasi % 1,55 56.278.813.713 0,59 107.181.019.000 0,72 152.204.915.895 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase jembatan yang direhabilitasi % 0,36 0,18 0,18 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase capaian jalan yang dipelihara % 57,03 55,74 71,78 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase jembatan yang dipelihara % 100,00 100,00 100,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase penyediaan kebutuhan penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan % 100,00 100,00 274.049.900 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-12 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 5 Program Pengelolaan Laboratorium dan Bahan Konstruksi Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan bahan laboratorium dan bahan konstruksi % 15.695.619.000 100,00 33.086.800.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 6 Program Pengelolan Peralatan dan Perbengkelan Persentase ketersediaan dan terpeliharanya sarana peralatan kebinamargaan % 499.378.500 100,00 2.165.325.000 2.856.264.978 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7 Program Pengawasan dan Pengendalian Kondisi Jalan dan Jembatan Persentase penyediaan data dan informasi kondisi dan pemanfaatan jalan dan jembatan % 795.103.900 100,00 3.520.458.000 100,00 1.092.743.500 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 8 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Persentase daerah irigasi yang ditingkatkan % 3,84 75.653.386.919 1,62 75.237.649.000 2,22 75.833.715.375 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase daerah irigasi yang direhabilitasi % 4,85 2,63 4,85 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase daerah irigasi kabupaten yang dipelihara % 23,74 23,64 23,64 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9 Program Pengendalian Daya Rusak Air Persentase pembuatan TPT saluran dan TPT di wilayah aliran sungai rawan longsor % 15.792.483.955 15,54 39.840.649.000 19,59 35.316.796.465 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 10 Program Pengelolaan Penataan Situ Persentase penataan situ % 12,50 435.000.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 11 Program Pengawasan Jaringan Irigasi Persentase penyediaan data dan informasi kondisi jaringan irigasi % 100,00 738.089.000 100,00 1.059.396.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 12 Program Pembangunan Drainase Lingkungan Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun % 10.820.415.600 23,78 9.906.690.000 19,26 10.914.383.800 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 13 Program Pengembangan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak % 70,07 43.444.229.382 70,54 54.816.371.000 70,84 58.107.602.369 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman % 12,68 16,70 13,61 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-13 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 Persentase rumah tinggal bersanitasi % 68,53 68,94 59,43 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai % 68,53 68,94 59,43 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 14 Program Pelayanan Air Limbah Persentase capaian pelayanan air limbah domestik % 1.579.593.600 100,00 4.100.000.000 55,79 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 15 Program Pengelolaan Jasa Konstruksi Persentase fasilitasi bantuan teknis bangunan gedung pemerintahan % 21.382.632.473 75,00 4.592.478.000 100,00 44.350.929.690 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase rekomendasi pemanfaatan sarana dan prasarana ke-PU-an yang diberikan % 91,00 100,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase tenaga terampil konstruksi yang dilatih untuk mendapat sertifikat % 33,33 35,33 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 16 Program Perencanaan Tata Ruang Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital % 1.683.877.350 100,00 1.200.000.000 100,00 315.093.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 17 Program Pemanfaatan Ruang Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah Rasio 0,05 455.045.250 0,05 1.694.160.000 0,05 1.081.808.700 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 18 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang % 81,40 557.938.100 81,50 1.760.766.000 78,50 535.993.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 19 Program Pengadaan Tanah Persentase realisasi pengadaan tanah % 52.604.090.600 8,90 35.586.052.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 20 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah kegiatan kegiatan 16,00 6.980.948.000 16,00 6.929.639.636 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 21 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah kegiatan kegiatan 6,00 4.780.525.000 7,00 7.681.004.201 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-14 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 22 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah kegiatan kegiatan 1,00 1,00 200.571.650 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 23 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah kegiatan kegiatan 2,00 537.995.000 2,00 392.300.000 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 24 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah kegiatan kegiatan 9,00 1.252.022.000 9,00 1.256.515.500 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG I.4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 Program Penataan Lingkungan Permukiman Lingkungan Pemukiman Kumuh % 0,23 1.437.513.477 0,067 3.283.533.000 0,066 2.964.976.184 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Luas area kawasan permukiman yang tertata M2 1.049.377,78 1.049.377,78 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Rasio permukiman layak huni rasio 0,997 0,998 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Jumlah Ruang Terbuka Hijau, Taman Kota, Taman perkantoran dan Taman jalur Lokasi 42,00 3.776.832.200 4.178.300.500 18.194.217.464 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Jumlah taman/ruang publik terbangun lokasi 149 149 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-15 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 3 Program Pengelolaan Areal Pemakaman Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk ‰ 33,37 4.017.844.600 35,18 4.549.162.500 35,18 4.453.355.496 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Persentase TPU yang tertata % 47,55 47,55 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 4 Program Pengendalian dan Penataan Reklame Jumlah jalur jalan strategis reklame yang tertata Jalur 15,00 1.770.347.393 1.562.740.000 2.141.198.171 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Persentase jalur strategis reklame yang tertata % 50,00 50,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 5 Program Penataan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman Persentase PSU perumahan yang tertata % 21,22 348.120.000 21,22 423.806.550 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 6 Program Pengembangan Perumahan persentase perumahan yang tertata % 93,58 2.928.983.000 93,58 2.398.908.050 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Rasio rumah layak huni rasio 0,24 0,24 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-16 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Kegiatan kegiatan 16 4.099.941.727 15 4.502.654.800 15 4.718.734.700 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Kegiatan kegiatan 8 2.065.064.748 4 1.055.460.000 5 1.452.641.400 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Kegiatan kegiatan 1 76.990.000 1 198.000.000 1 102.625.000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 10 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Kegiatan kegiatan 2 199.050.000 2 629.782.000 2 365.443.900 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Kegiatan kegiatan 8 255.027.238 9 369.966.400 9 356.966.400 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN I.5 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT 1 Program Penegakan Perda Persentase Penegakan PERDA % 100,00 592.503.000 100,00 300.000.000 100,00 317.055.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2 Program Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) % 100,00 7.052.082.000 100,00 7.710.693.000 100,00 7.476.169.200 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3 Program Perlindungan Masayarakat Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) % 0,28 11.040.952.000 108,75 608.387.000 100,00 2.200.791.750 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4 Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat dalam Penanganan Tramtibum Jumlah Pembinaan Penegakan Perda dan Tramtibum Kepada Aparatur dan Masyarakat dalam satu tahun orang 35,00 878.000.000 35,00 840.859.800 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-17 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 1.877.417.000 100,00 1.887.202.000 100,00 1.862.656.187 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 805.300.000 100,00 493.450.000 100,00 1.057.544.107 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 157.514.000 100,00 100.000.000 100,00 91.515.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 326.760.000 100,00 280.460.000 100,00 900.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 164.097.000 100,00 280.460.000 100,00 277.158.800 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 Program Peningkatan Kesiapsiagaan dan Pencegahan Bencana Alam Persentase Mitigasi Bencana yang berhasil dilaksanakan % N/A N/A 10,00 680.250.000 20,00 1.373.702.250 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2 Program Penanggulangan Desa Rawan Bencana Alam Persentase Desa Siaga Bencana % N/A N/A 5,00 574.740.000 14,00 765.725.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3 Program Peningkatan Penanggulangan Bencana Alam Rata-rata waktu penanganan bencana alam (24 jam) % N/A N/A 100,00 2.973.831.000 115,16 3.134.825.408 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4 Program Pemulihan Pasca Bencana Alam Persentase pelaksanaan pemulihan di daerah terkena bencana alam % N/A N/A 20,00 625.000.000 100,00 601.728.500 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 1.533.331.762 100,00 1.260.000.000 98,17 1.661.608.703 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 6 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 6.497.189.498 100,00 645.000.000 100,00 742.552.200 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-18 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 99.945.800 100,00 100.000.000 100,00 217.745.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 8 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaa Aparatur Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 190.700.000 100,00 50.000.000 100,00 50.000.000 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 499.697.400 100,00 598.855.000 100,00 760.000.174 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 Program Penanganan Kebakaran Cakupan Pelayanan bencana kebakaran % N/A N/A 27,98 11.560.454.200 51,56 9.808.035.100 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 2 Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Kesiapsiagaan Kebakaran Persentase kapasitas masyarakat dan petugas pemadam kebakaran % N/A N/A 11,67 592.400.000 9,08 293.944.340 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 3 Program Pengawasan dan Proteksi Kebakaran Persentase inspeksi pengawasan dan proteksi kebakaran % N/A N/A 10,00 500.600.000 10,00 823.907.970 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 1.093.453.072,00 100,00 1.067.990.000 73,33 2.066.975.905 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 34.260.708.425 57,14 26.864.900.000 100,00 2.363.543.450 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 6 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 392.676.000 100,00 45.825.000 100,00 133.889.700 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 7 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 8.750.000 100,00 25.000.000 100,00 12.900.000 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 116.628.250 100,00 540.622.000 100,00 492.113.600 DINAS PEMADAM KEBAKARAN I.6 SOSIAL 1 Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya Persentase PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial % 0,47 14.908.960.835 0,49 5.007.013.000 0,49 3.916.567.120 DINAS SOSIAL 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Persentase PMKS yang Tertangani % 2,00 2.605.358.524 2,11 2.603.532.000 2,11 2.708.437.250 DINAS SOSIAL Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-19 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 3 Program Pembinaan para Penyandang Disabilitas dan Trauma Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti % 40,00 328.994.800 20,00 1.200.000.000 3,47 955.312.050 DINAS SOSIAL 4 Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan sosial Persentase PSKS yang Dilatih % 37,26 4.469.563.250 37,26 7.184.516.000 14,75 6.875.705.740 DINAS SOSIAL 5 Program pelayanan administrasi perkantoran Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 8.623.953.779 100,00 1.740.117.200 100,00 1.754.519.251 DINAS SOSIAL 6 Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 42,86 4.656.476.631 87,50 9.407.867.000 79,00 7.860.193.244 DINAS SOSIAL 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 50,00 294.956.000 100,00 100,00 45.055.000 DINAS SOSIAL 8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 67.810.000 100,00 113.000.000 50,00 97.020.800 DINAS SOSIAL 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 3.445.498.509 100,00 441.163.700 88,89 433.009.300 DINAS SOSIAL II URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR II.1 TENAGA KERJA 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Jumlah pencari Kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi Org 420,00 3.940.997.280 2.860.765.000 2.820.779.450 DINAS TENAGA KERJA Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kualitasnya Org 180,00 180,00 DINAS TENAGA KERJA Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % 66,44 68,22 DINAS TENAGA KERJA 2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Meningkatnya angka partisipasi angkatan kerja % 62,71 701.481.400 2.310.683.000 2.253.923.800 DINAS TENAGA KERJA Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 11,94 16,37 DINAS TENAGA KERJA Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan % 40,00 66,67 DINAS TENAGA KERJA 3 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Jumlah Kasus yang masuk Kasus 153,00 674.894.775 1.288.418.000 1.207.319.700 DINAS TENAGA KERJA Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun % 54,13 54,47 DINAS TENAGA KERJA Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama % 35,00 21,74 DINAS TENAGA KERJA 4 Program peningkatan kompetensi tenaga kerja Besaran tenaga kerja yang lulus uji kompetensi % 92,86 1.033.731.000 98,93 993.224.700 DINAS TENAGA KERJA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-20 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Kegiatan Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Keg 14,00 1.863.935.614 14,00 2.264.896.000 14,00 2.148.482.958 DINAS TENAGA KERJA 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Keg 10,00 843.877.460 7,00 1.721.775.000 9,00 1.672.505.946 DINAS TENAGA KERJA 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Peningkatan Disiplin Aparatur Keg 1,00 42.875.000 1,00 40.515.000 DINAS TENAGA KERJA 8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Keg 1,00 44.910.000 1,00 46.250.000 1,00 46.250.000 DINAS TENAGA KERJA 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja dan Keuangan Keg 8,00 431.042.700 9,00 637.122.000 9,00 613.899.200 DINAS TENAGA KERJA II.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Partisipasi perempuan di lembaga swasta % 12,78 511.321.000 27,80 1.210.397.665 12,78 1.162.412.015 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 Program Perlindungan Hak Perempuan Rasio KDRT % 0,00 0,00 495.175.410 0,00 760.243.850 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-21 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 3 Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Persentase PD yang memiliki data anak % 20,00 757.597.158 13,00 1.510.919.950 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4 Program Perlindungan Anak Persentase terbentuknya kecamatan layak anak % 13,00 281.793.000 13,00 349.769.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA II.3 PANGAN 1 Program pengembangan konsumsi dan penganekaragaman pangan Skor Angka Kecukupan Energi % 105,80 105,60 4.992.250.000 107,10 1.857.042.902 DINAS KETAHANAN PANGAN Skor Angka Kecukupan Energi % 110,90 111,10 115,40 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 Program pengembangan ketersediaan dan kemandirian pangan Ketersediaan Energi per Kapita % 102,26 102,50 1.671.368.000 104,11 834.209.177 DINAS KETAHANAN PANGAN Ketersediaan Protein per Kapita % 143,68 144,00 141,70 DINAS KETAHANAN PANGAN Ketersediaan Pangan Utama % 63,00 38,33 43,88 DINAS KETAHANAN PANGAN 3 Program Mitigasi dan Penanganan Rawan Pangan Penanganan Daerah Rawan Pangan % NA 4,37 2.298.421.260 19,00 554.198.700 DINAS KETAHANAN PANGAN 4 Program Pengembangan Distribusi dan Cadangan Pangan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan % 91,00 91,50 2.682.933.000 85,71 1.822.374.655 DINAS KETAHANAN PANGAN Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah % 95,02 100,00 95,70 DINAS KETAHANAN PANGAN 5 Program Pengembangan Pengawasan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan % 91,00 91,50 3.863.113.600 81,13 2.119.271.439 DINAS KETAHANAN PANGAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-22 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran % 100,00 3.095.439.496 100,00 2.417.660.250 100,00 1.823.419.254 DINAS KETAHANAN PANGAN 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terwujudnya kecepatan, kenyamanan, dan keamanan kerja aparatur % 100,00 1.374.300.000 100,00 3.757.240.000 100,00 3.157.406.059 DINAS KETAHANAN PANGAN 8 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur % 100,00 137.500.000 100,00 50.950.000 DINAS KETAHANAN PANGAN 9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Peningkatan Kualitas Kinerja Aparatur % 100,00 552.520.000 100,00 561.703.000 100,00 236.425.050 DINAS KETAHANAN PANGAN 10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya perencanaan dan pelaporan yang akuntabel % 100,00 906.900.000 100,00 488.229.752 100,00 574.670.279 DINAS KETAHANAN PANGAN II.4 PERTANAHAN 1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Sertifikasi kepemikikan tanah aset Pemda Bidang 75 762.748.088 1.452.725.000 1.298.419.025 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Sertifikasi kepemikikan tanah masyarakat Pemda melalui Program PTSL Bidang 80.000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Jumlah aset pemda yang terdaftar Bidang 80 80 1.298.048.585 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Jumlah Tanah Masyarakat yang terdaftar melalui Program Pemerintah Bidang 75.000 75.000 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN II.5 LINGKUNGAN HIDUP 1 Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam Persentase Pembuatan Lubang Biopori Persen 50,00 439.764.000 50,00 424.108.550 578.839.450 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-23 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 2 Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam Peningkatan Pemulihan Lahan Lokasi 6,00 666.089.000 7,00 840.000.000 7,00 765.355.400 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Peningkatan Sekolah yang berbudaya lingkungan dan Kampung Ramah Lingkungan point 220,00 2.066.057.000 341,00 2.110.927.000 200,00 3.105.491.500 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4 Program Peningkatan Pengendalian Polusi Jumlah Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan administrasi teknis dalam pengendalian pencemaran udara Persen 91,00 80.708.000 72,92 205.900.000 70,00 205.900.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5 Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Jumlah Perusahaan yang telah melakukan Pelaporan Dokumen Lingkungan Persen 73,00 4.148.244.000 3.802.729.968 4.454.045.958 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jumlah Perusahaan yang telah memenuhi persyaratan administrasi teknis dalam pengendalian pencemaran air Persen 93,00 48,05 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6 Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan Persentase pelayanan pengelolaan sampah Persen 60,00 45.517.580.000 80,00 42.284.356.355 48.329.884.243 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan Persen 100,00 5.488.616.000 100,00 4.249.676.327 100,00 4.606.181.459 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yg berkualitas untuk seluruh pegawai Persen 100,00 32.225.210.000 100,00 44.142.561.000 100,00 46.346.188.051 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur % 100,00 100,00 107.070.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 10 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Persentase peningkatan kapasitas SDM Persen 100,00 104.500.000 100,00 104.500.000 100,00 128.400.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target Persen 100,00 452.861.000 100,00 734.191.800 100,00 764.872.650 DINAS LINGKUNGAN HIDUP II.6 KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-24 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan Jumlah Unit Pelayanan Publik yang Melakukan Pemanfaatan Data dan Kerjasama Pelayanan kependudukan unit 5 13.482.117.903 6 570.688.000 5 557.347.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk Angka Rasio 1,08 2.300.255.000 1,00 4.066.699.000 1,05 11.992.291.119 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Rasio bayi berakte kelahiran Angka Rasio 1,00 737.510.000 1,00 1.212.619.000 1,00 1.179.186.900 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Pengolahan NIK dan Biodata penduduk dalam SIAK % - - 100,00 3.100.457.000 100,00 2.764.841.590 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan % 100,00 3.056.152.711 100,00 4.099.192.000 100,00 5.577.317.067 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan % 100,00 9.401.303.747 100,00 9.706.274.000 88,89 9.814.386.702 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan % 100,00 100,00 42.075.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 8 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan % 100,00 79.375.000 100,00 67.325.000 100,00 66.625.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Kegiatan Yang Dilaksanakan % 100,00 205.572.000 100,00 452.209.000 100,00 468.885.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL II.7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-25 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 1 Program Pembinaan Dan Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa Jumlah desa yang dibina dalam pengelolaan keuangan dan aset desa desa 416,00 2.017.577.000 416,00 810.227.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 Program Penataan Administrasi Pemerintahan Desa Jumlah desa yang dibina dalam penataan administrasi pemerintahan desa desa 416,00 4.899.669.000 - - DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3 Program Pembinaan Penataan Desa Tingkat Perkembangan Desa 3.524.781.000 879.702.100 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jumlah desa cepat berkembang desa 16,00 105,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jumlah desa berkembang desa 140,00 299,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jumlah desa kurang berkembang desa 260,00 12,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4 Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa Jumlah peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa orang 416,00 4.088.298.000 416,00 354.746.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5 Program Pembinaan Kelembagaan Masyarakat Perdesaan LPM Berprestasi lembaga 4,00 7.350.000.000 4,00 775.343.200 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PKK aktf % 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-26 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 Posyandu aktif % 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jumlah pengurus lembaga masyarakat yang dibina orang 416,00 416,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6 Program Pembinaan Dan Pengembangan Kerjasama Desa Jumlah lembaga ekonomi desa yang sehat/aktif lembaga 5,00 2.231.884.000 5,00 675.829.875 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 7 Program Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik % 0,96 4.378.097.000 0,96 1.118.239.172 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Pemeliharaan Pasca Program pemberdayaan masyarakat % 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 8 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran kegiatan 13,00 1.405.053.618 15,00 1.363.872.000 13,00 1.740.803.747 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 9 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur kegiatan 5,00 4.716.715.000 7,00 1.478.600.000 5,00 772.865.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 10 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya disiplin aparatur yang berkualitas kegiatan 1,00 75.500.000 1,00 44.475.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 11 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Terwujudnya sumber daya aparatur yang berkualitas kegiatan 1,00 40.800.000 2,00 155.200.000 2,00 35.000.000 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-27 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 12 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujunya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD kegiatan 8,00 756.105.975 9,00 1.564.469.000 9,00 639.707.150 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA II.8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 Program Keluarga Berencana Cakupan Pelayanan KB Terhadap Pasangan Usia Subur % 10,75 685.515.500 10,83 1.310.610.400 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 Program Pembinaan Keluarga Sejahtera Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Yang Ber-KB % 42,02 1.972.504.600 77,84 1.093.572.377 81,90 1.917.517.600 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Yang Ber-KB % 76,05 78,50 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-28 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Yang Ber-KB % 76,12 80,24 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera % 77,08 86,20 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR Jumlah Kelompok Yang Terbentuk PIK Remaja % 569.609.000 60,00 884.000.000 60,00 1.256.334.880 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4 Program Pengendalian Penduduk Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB % 77,60 4.384.954.640 78,87 11.114.075.750 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-29 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 Rasio Petugas Pembantu Pembina KB (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan % 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terwujudnya kelancaran pelayanan administrasi perkantoran % 100,00 1.654.902.700 100,00 1.771.176.781 100,00 2.977.577.215 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai % 100,00 732.455.000 100,00 641.659.500 100,00 1.317.728.215 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur % 100,00 100,00 40.590.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-30 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya peningkatan kapasitas dan kinerja sumber daya aparatur % 100,00 21.000.000 100,00 29.700.000 100,00 27.800.000 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 9 Program Peningkatan 'Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya pertanggungjawaban SKPD % 100,00 653.267.000 100,00 675.370.969 100,00 1.024.774.410 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA II.9 PERHUBUNGAN 1 Program Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Pemasangan Rambu-rambu % 0,14 0,14 50.831.731.000 16,00 49.019.854.858 DINAS PERHUBUNGAN 2 Program Pengelolaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Jumlah Pemeliharaan Fasilitas Perlengkapan Jalan Kecamatan 40,00 40,00 9.215.000.000 40,00 7.833.425.418 DINAS PERHUBUNGAN 3 Program Peningkatan Keselamatan LLAJ Jumlah uji kir angkutan umum Kendaraan 25.598,00 45.000,00 2.037.180.000 6,00 1.835.669.800 DINAS PERHUBUNGAN 4 Program Pengawasan Sarana Prasarana LLAJ Tingkat pengawasan lalu lintas Prosentase 1,14 6.604.047.000 6,00 7.540.531.600 DINAS PERHUBUNGAN 5 Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perhubungan jumlah arus penumpang angkutan umum penumpang 59.549.461,00 60.144.955,00 907.858.000 59.996.081,96 1.196.860.100 DINAS PERHUBUNGAN rasio ijin trayek prosentase 0,00 0,00 0,00 DINAS PERHUBUNGAN jumlah pelabuhan laut/udara/terminal/bus jumlah terminal 5,00 3,00 3,00 DINAS PERHUBUNGAN presentase layanan angkutan darat Prosentase 0,04 0,04 0,04 DINAS PERHUBUNGAN rasio panjang jalan per jumlah kendaraan rasio 0,00 0,00 0,00 DINAS PERHUBUNGAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-31 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 jumlah orang/brang yang terangkut angkutan umum jumlah orang 17.864.838,00 18.043.486,38 17.998.824,00 DINAS PERHUBUNGAN jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun jumlah orang 586.937,00 592.806,00 591.339,00 DINAS PERHUBUNGAN Integrasi moda angkutan umum jumlah moda 2,00 6,00 6,00 DINAS PERHUBUNGAN 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan 15,00 3.478.091.000 15,00 3.135.236.000 15,00 3.357.572.689 DINAS PERHUBUNGAN 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan 9,00 4.843.100.000 4,00 1.121.200.000 7,00 2.839.212.108 DINAS PERHUBUNGAN 8 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1,00 1,00 160.685.000 DINAS PERHUBUNGAN 9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan 2,00 539.300.000 2,00 200.000.000 1,00 106.900.000 DINAS PERHUBUNGAN 10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Tersusunnya perencanaan dan laporan yang akuntabel Kegiatan 8,00 528.860.000 9,00 753.100.000 9,00 773.176.800 DINAS PERHUBUNGAN II.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Program Penyebaran Informasi dan Komunikasi Persentase Penyebaran Informasi melalui Media Elektronik dan Non Elektronik % 77.78 2.546.378.073 86,00 1.774.604.000 86,00 2.026.934.850 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Informasi dan Komunikasi Jumlah Sapras Diseminasi Informasi yang Terbangun Buah - - 3,00 730.334.000 3,00 683.837.858 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3 Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan Medaia Massa Jumlah Dokumentasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Buku - - 13,00 201.581.000 13,00 319.600.050 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4 Program Optimalisasi Pelayanan Informasi Publik Persentase Penyelesaian Permohonan Informasi % - - 90,00 171.594.000 100,00 294.046.050 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 5 Program Optimalisasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat secara Online yang ditindaklanjuti SKPD % 80,00 50.738.000 90,28 60.675.691 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 6 Program Peningkatan Kerjasama Informasi dan Komunikasi Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan % 100,00 1.304.888.000 100,00 3.142.890.950 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 7 Program Peningkatan Pelayanan Komunikasi dan Informatika Persentase Aplikasi Layanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yg Terkoneksi % 75,00 1.621.174.260 19,00 3.501.189.000 15,00 4.758.450.387 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8 Program Pengembangan Aplikasi Jumlah Aplikasi yang Terbangun Aplikasi - - 4,00 794.579.000 6,00 933.834.300 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 9 Program Penyelenggaraan Persandian Tersedianya Sistem Keamanan Informasi Perangkat Daerah PD 32,00 100.317.000 32,00 214.208.800 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-32 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 10 Program Pengembangan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Tingkat Layanan Sistem Informasi Level 4,00 4.293.650.000 3,10 5.016.144.150 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran % 100,00 5.019.894.559 100,00 4.977.605.000 100,00 5.592.354.026 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 12 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Parasarana Apaartur % 100,00 1.083.683.497 100,00 873.127.000 100,00 1.908.643.990 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 13 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Disiplin Aparatur % - 100,00 6.000.000 100,00 26.129.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 14 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas % 100,00 327.859.000 100,00 276.800.000 100,00 127.900.000 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 15 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD % 100,00 285.339.910 100,00 350.546.000 100,00 326.329.710 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA II.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 Program Penataan Koperasi Jumlah koperasi Unit 1.750,00 1.155.774.500 1.603,00 500.350.000 1.651,00 473.697.900 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jumlah Koperasi Aktif Unit 1.250,00 542,00 589,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Persentase koperasi aktif % 31,61 33,81 35,67 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jumlah kantor cabang dan cabang pembantu koperasi simpan pinjam Unit 4,00 5,00 0 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jumlah Izin pembukaan kantor cabang dan cabang pembantu koperasi simpan pinjam baru Unit 3,00 4,00 0 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jumlah Anggota, Karyawan, Modal Sendiri, Modal Luar, Volume Usaha, SHU koperasi DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH - Anggota orang 290.656,55 296.469,68 91.555,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-33 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 -Karyawan orang 4.357,20 4.444,34 787,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH -Modal Sendiri Rp. 428.894.843.592,44 437.472.740.464,29 248.598.778.560,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH -Modal Luar Rp. 638.986.261.291,12 651.765.986.516,94 107.549.168.854,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH -Volume Usaha Rp. 1.209.166.788.765,31 1.233.350.124.540,61 550.099.401.555,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH -SHU Rp. 60.656.875.496,84 61.870.013.006,77 42.667.005.523,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jumlah software koperasi Unit 1,00 1,00 1,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jumlah koperasi syariah yang memenuhi persayatan (Permen 13) Unit 40,00 50,00 28,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Persentase koperasi syariah % 4,41 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi Jumlah koperasi (unit) 235.804.200 1.094.107.000 1.136.148.700 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH - sangat berkualitas Unit 3,00 4,00 0 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH - berkualitas Unit 4,00 5,00 13,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH - cukup berkualitas Unit 28,00 29,00 37,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH - tidak berkuaitas Unit 15,00 13,00 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-34 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 Jumlah perintisan koperasi syariah baru Unit 5,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Jumlah Koperasi yang dilakukan pembinaan unit 100,00 338.780.000 200,00 361.500.000 210,00 358.230.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jumlah Koperasi yang dilakukan pengawasan unit 1.750,00 1.603,00 1.651,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Persentase Lembaga Koperasi yang diawasi % 11,52 11,85 12,73 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4 Program Peningkatan SDM Koperasi Jumlah pengelola koperasi yang dilatih Orang 40,00 2.419.409.000 40,00 1.555.000.000 20,00 1.672.060.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jumlah pengawas koperasi yang dilatih Orang 40,00 40,00 30,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jumlah manajer koperasi yang dilatih Orang 20,00 20,00 20,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jenis pelatihan koperasi Jenis 5,00 5,00 7,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 5 Program Pemberdayaan Koperasi Jumlah pembinaan koperasi Unit 100,00 1.856.091.650 120,00 1.845.000.000 120,00 2.289.184.500 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Prosentase Usaha koperasi yang diberdayakan dan dikembangkan % 4,99 4,99 7,28 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 6 Program Peningkatan Kelembagaan, Legalitas Usaha dan Pengembangan Usaha Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang terdata Unit 4.000,00 604.290.000 4.000,00 1.315.570.000 3.000,00 1.223.118.800 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jumlah UMKM keseluruhan (BPS) Unit 682.579,00 682.579,00 769.230,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Presentasi Usaha mikro dan kecil % 0,99 98,97 99,01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-35 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 Jumlah sosialisasi kebijakan kali 4,00 4,00 4,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jumlah IUMK Unit 1.000,00 1.000,00 2.381,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jumlah UMK berprestasi Unit 10,00 100,00 220,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Persentase UKM non BPR/LKM aktif % 64,00 67,04 72,40 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 7 Program Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dan Manajemen Usaha Mikro Kecil Jumlah pelatihan kewirausahaan Orang 300,00 400,00 3.767.205.000 260,00 4.072.536.500 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jumlah desa wirausaha desa 3,00 2,00 2,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jumlah wirausaha baru Orang 400,00 280,00 560,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 8 Program Peningkatan dan Pengembangan Modal Usaha Jumlah kemitraan UMK Unit 6,00 10,00 475.000.000 6,00 396.300.500 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jumlah UMK terfasilitasi akses permodalan (unit) Unit 120,00 140,00 100,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Jumlah ukm yang mendapat pelatihan dan Pemantauan dana lainnya UMKM 100,00 20,00 105,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. % 0,63 0,73 0,41 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 9 Program Peningkatan dan Pengembangan Pemasaran Produk UMKM Jumlah pameran UMKM (ukm/kali) kali 0,63 10,00 2.865.468.000 6,00 2.153.054.469 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Kontribusi sektor UKM terhadap PDRB (%) % 28.45 28,50 28,91 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-36 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 Persentase Usaha Mikro dan Kecil % 98,97 98,97 99,01 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 15,00 1.079.560.595 16,00 2.637.109.000 15,00 2.150.272.533 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan 11,00 827.448.612 7,00 459.451.000 7,00 1.414.421.350 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 12 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1,00 1,00 78.552.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terpenuhinya Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan 2,00 41.400.000 2,00 97.200.000 2,00 66.350.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 14 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terpenuhinya Kapasitas Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan 9,00 400.000.000 9,00 550.900.000 9,00 554.806.400 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH II.12 PENANAMAN MODAL 1 Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi Laju Pertumbuhan Investasi PMA-PMDN Persen - 118.316.000 4,70 1.504.247.000 4,80 1.745.995.000 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jumlah Nilai investasi PMA - PMDN Trilyun Rp 8,69 9,10 9,17 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PMA 5,05 5,29 4,76 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-37 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 PMDN 3,64 3,81 4,41 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Rasio daya serap tenaga kerja Orang 20,00 30,00 29,00 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN % 98,40 4,70 4,80 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Perusahaan 331,00 1.415.226.020 340,00 1.951.490.000 328,00 2.343.787.000 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PMA 173,00 177,00 196,00 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PMDN 158,00 163,00 132,00 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-38 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 3 Program Penyiapan Potensi Sumber Daya Sarana dan Prasarana Jumlah Dokumen Potensi Investasi Daerah Dokumen - 514.019.000 3,00 535.248.000 3,00 561.321.000 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4 Program Perumusan Kebijakan Penanaman Modal dan Perizinan Jumlah Dokumen Kebijakan Penanaman Modal Dokumen - 248.783.000 2,00 393.000.000 2,00 444.650.500 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5 Program Pelayanan Perizinan Jumlah izin Terbit (Bidang Pemanfaatan Ruang) Berkas Izin 31.190,00 5.197.289.200 25.000,00 4.637.811.000 40.310,00 4.727.005.950 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jumlah izin Terbit (Bidang Operasional) Berkas Izin 13.000,00 8.000,00 8.867,00 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6 Program Pengembangan Pelayanan Perizinan Jumlah izin Terbit (Bidang Pemanfaatan Ruang) Berkas Izin 31.190,00 602.728.300 25.000,00 630.357.000 40.310,00 644.438.225 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jumlah izin Terbit (Bidang Operasional) Berkas Izin 13.000,00 8.000,00 8.867,00 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-39 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 7 Program Pengendalian Kinerja Penanaman Modal Jumlah Perusahaan yang diawasi Perusahaan 50,00 569.382.000 100,00 1.367.000.000 100,00 1.159.047.300 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Perizinan Non OSS Berstandar ISO Izin 77,00 20,00 43,00 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 8 Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Perizinan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Sistem 1,00 1.107.429.420 1,00 1.145.251.000 1,00 1.150.302.630 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 9 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan - 2.774.511.936 70,00 2.892.708.700 70,00 3.089.094.330 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 10 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas untuk seluruh Pegawai Persen - 7.563.771.648 90,00 2.447.670.100 90,00 3.816.117.938 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 11 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Presentase Peningkatan Disiplin Aparatur Persen 100,00 90,00 445.850.400 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-40 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 12 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Presentase Pelayanan Kepegawaian Persen - 387.798.000 90,00 450.000.000 90,00 47.058.000 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 13 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Presentase perencanaan sesuai target Persen - 387.225.900 90,00 523.816.200 90,00 564.170.845 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Presentase Kinerja Keuangan Daerah sesuai Target Persen - 90,00 97,60 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU II.13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 Program Peningkatan Kompetensi Pemuda Persentase pemuda binaan Dispora yang berwirausaha % - - 200 30.688.420.000 2,00 27.158.425.320 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Jumlah Pemuda Berpretasi Tk Provinsi & Tk Nasional (Pemuda Pelopor dan Paskibraka dll) Orang - - 3,00 3,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 Program Peningkatan Organisasi Kepemudaan Persentase Organisasi Pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan pembangunan % 2857 10.540.100.000 28,57 10.367.488.057 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga Peringkat PORDA Peringkat 1,00 95.370.512.975 3.011.208.000 22,00 5.634.527.000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Jumlah atlit yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional Orang 850 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Jumlah atlit pelajar yang berprestasi di tingkat Provinsi dan Nasional Orang 150,00 165,00 84,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Persentase pelatih yang bersertifikasi % 44,64 25,00 25,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 4 Program Peningkatan Prestasi Olahraga Peringkat Kabupaten Bogor pada multievent Tk Provinsi Jawa Barat : Peringkat 19.680.720.000 16.209.870.285 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-41 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 Jumlah Penerima penghargaan bagi insan dan penggiat olahraga Orang 53 22,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Persentase pembangunan stadion olahraga berskala internasional % 100,00 105.240.872.455 22.165.892.000 20.660.257.198 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Persentase kecamatan yang mempunyai sarana olahraga dan pemuda untuk umum % 5,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Jumlah Sarana Prasarana Olahraga (GOM, Stadion, Vennue cabang olahraga dan Sport Center Karadenan) yang dibangun Gedung/ Lapangan 1,00 1,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Kegiatan Administrasi Perkantoran Kegiatan 15,00 5.499.010.504 15,00 8.321.757.000 15,00 6.282.285.266 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Kegiatan Sarana Aparatur Kegiatan 9,00 5.622.468.957 5,00 1.302.500.000 7,00 2.332.141.000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 8 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Kegiatan Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1,00 1,00 192.236.000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Kegiatan 2,00 42.344.000 2,00 70.000.000 2,00 106.000.000 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Kegiatan 8,00 750.901.700 9,00 1.140.200.000 9,00 999.148.400 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA II.14 STATISTIK II.15 PERSANDIAN II.16 KEBUDAYAAN 1 Program Pengembangan Nilai Budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya Festival N/A 613.059.500 25,00 1.847.250.000 25,00 1.791.730.996 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan % 35,00 630.063.000 40,00 1.118.050.000 40,00 1.072.845.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan Warisan N/A 58,00 65,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Karya N/A 1.534.073.486 44,00 2.076.800.000 45,00 1.965.307.101 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-42 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 4 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 14,00 1.688.496.954 15,00 2.257.401.000 15,00 2.097.831.348 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 5 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 10,00 710.208.148 4,00 419.900.000 5,00 3.350.547.544 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 6 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1,00 1,00 36.500.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 7 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas Kegiatan 3,00 216.125.000 2,00 48.150.000 2,00 47.500.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 8,00 270.111.000 8,00 269.962.000 8,00 263.982.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA II.17 PERPUSTAKAAN 1 Program Penyelenggaraan pengembangan pengelolaan perpustakaan umum/khusus dan sekolah Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan % 41,18 886.730.000 34,90 761.125.240 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 2 Program Peningkatan Kualitas dan kuantitas pengelola perpustakaan umum/khusus dan sekolah Rasio Pengelola Perpustakaan % 3,69 317.903.000 3,69 416.945.000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 3 Program Pengembangan minat dan budaya baca masyarakat Persentase pengunjung perpustakaan yang meminjam buku % 1,80 761.081.000 1,31 281.675.000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN II.18 KEARSIPAN 1 Program Peningkatan pengelolaan, pemeliharaan dan pelestarian dokumen/arsip daerah Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku % 20,83 1.159.321.000 100,00 297.741.800 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 2 Program Penyelenggaraan pengelolaan pengembangan sistem dan layanan informasi kearsipan daerah Persentase Perangkat Daerah non Kecamatan yang mengelola arsip berbasis Teknologi % 15,63 541.260.000 15,63 230.282.000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 3 Program Penyelenggaraan kegiatan pengembangan SDM pegelola kearsipan Rasio peningkatan SDM pengelola kearsipan % 22,62 731.155.000 3,00 457.350.000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 4 Program Penyelenggaraan kegiatan monitoring dan evaluasi pengelolaan kearsipan Persentase pengelolaan kerasipan yang baik pada unit kearsipan % 70,00 287.180.000 102,00 112.320.000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-43 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 5 Program pelayanan administrasi perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran kegiatan 14,00 1.351.771.897 14,00 1.589.447.000 13,00 459.552.874 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 6 Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur kegiatan 7,00 1.948.088.287 6,00 1.197.322.000 1,00 1.238.793.700 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1,00 1,00 27.070.000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 8 Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas kegiatan 1,00 20.000.000 2,00 113.000.000 2,00 16.850.000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 9 Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Terwujudnya pertanggung jawaban kinerja dan keuangan Perangkat Daerah kegiatan 8,00 303.920.000 9,00 249.644.000 8,00 88.866.500 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN III URUSAN PILIHAN III.1 PARIWISATA 1 Program Pengembangan Pemasaran Kunjungan Wisatawan Domestik Wisatawan 7.173.278,00 4.211.672.500 7.584.000,00 4.446.987.000 9.397.067,00 4.933.916.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kunjungan Wisatawan Mancanegara Wisatawan 339.931,00 316.000,00 323.518,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Jumlah event pariwisata event 9,00 10,00 11,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 Program Pengembangan Destinasi Jumlah usaha pariwisata berstandar nasional Usaha N/A 1.076.498.310 10,00 3.439.837.000 22,00 1.402.249.275 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 Program Pengembangan Kemitraan Lama Kunjungan Wisata Hari 1,56 2.545.873.500 2,00 2.047.078.000 1,56 2.169.669.500 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA III.2 PERTANIAN 1 Program peningkatan produksi tanaman pangan Produksi tanaman pangan 8.467.041.000 659.236,00 7.830.243.719 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Produksi padi Tom GKG 545.418,00 417.839,00 509.119,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-44 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 - Produksi palawija Ton 162.190,00 151.715,00 150.076,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Produksi benih padi unggul bersertifikat Ton 1.158,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Produktivitas padi sawah ku/ha 63,25 55,20 62,70 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Produktivitas padi gogo ku/ha 32,58 33,62 33,90 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Produktivitas palawija ku/ha 172,02 171,83 171,98 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 Program peningkatan produksi hortikultura - Produksi sayuran Ton 95.252,00 92.487,00 4.950.276.700 248.775,00 5.640.117.500 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Produksi buah-buahan Ton 131.369,00 59.972,00 123.135,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Produksi tanaman hias bunga tangkai 4.389.308,00 4.150.786,00 5.358.377,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Produksi tanaman hias daun indah pohon 527.119,00 411.380,00 860.198,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-45 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 - Produksi tanaman obat Ton 11.228,00 4.409,00 10.447,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Produktivitas sayuran ku/ha 116,05 116,11 134,39 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 Program peningkatan produksi tanaman perkebunan Produksi tanaman perkebunan Ton 7.939,00 7.993,34 3.896.687.000 7.617,61 3.803.177.922 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 4 Program penerapan teknologi pertanian/ perkebunan Cakupan aplikasi teknologi lahan pangan utama % 1,52 2,18 1.562.149.000 1,54 1.510.892.655 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 5 Program Pengembangan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Jumlah kaji terap pengembangan teknologi unit - 16,00 5.860.032.800 1,00 5.700.406.676 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 6 Program Pengembangan dan Pengolahan Hasil Produk Tanaman Pangan Persentase nilai tambah dari padi menjadi beras % 0,80 0,81 1.059.629.200 1,95 736.690.200 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Persentase nilai tambah dari ubi kayu menjadi tepung % 2,00 2,00 2,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Persentase nilai tambah dari ubi jalar menjadi tepung % 3,00 3,00 3,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 7 Program Pengembangan dan Pengolahan Hasil Produk Tanaman Hortikultura Persentase nilai tambah dari buah-buahan menjadi bahan olahan % - 50,00 186.040.000 8,00 169.825.000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-46 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 8 Program Pengembangan dan Pengolahan Hasil Produk Tanaman Perkebunan Persentase nilai tambah dari pala menjadi minyak atsiri % 10,00 10,00 1.081.193.000 6,00 1.108.578.037 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Persentase nilai tambah dari karet mentah menjadi sheet kering % 5,00 5,00 5,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Persentase nilai tambah dari kopi gelondongan menjadi berasan % 5,60 6,00 6,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 9 Program Peningkatan Kesejahteraan Petani Cakupan bina penguatan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha (kelompok) 1.392.106.300 1,86 1.373.643.550 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Kelompok Pemula klpk 377,00 378,00 378,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Kelompok Lanjut klpk 1.183,00 1.187,00 1.187,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Kelompok Madya klpk 278,00 279,00 279,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Kelompok Utama klpk 20,00 21,00 21,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 10 Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan Cakupan bina wilayah penyelenggaraan penyuluhan pelaku utama dan pelaku usaha % 69,39 69,39 2.511.260.000 69,39 2.389.453.500 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-47 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran kegiatan 15,00 2.495.896.748 15,00 3.087.026.000 15,00 2.970.180.175 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur kegiatan 7,00 947.639.372 12,00 14.394.013.000 14,00 3.315.097.669 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 13 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1,00 1,00 1.550.000 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 14 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas kegiatan 3,00 384.809.500 3,00 448.572.000 3,00 335.380.500 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 15 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terpenuhinya laporan capaian kinerja Dinas kegiatan 6,00 387.835.610 7,00 494.156.000 7,00 482.345.400 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN III.3 PERDAGANGAN 1 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor Jumlah Eksportir (berdasarkan registrasi SKA) Eksportir 318 694.312.000 258 1.124.188.225 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Terwujudnya sistem distribusi barang yang lancar dan informasi harga Unit 7 7 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2 Program Promosi dan Pencitraan Produk Ekspor Daerah Jumlah IKM yang dipromosikan dan dicitrakan produknya IKM 17 800.000.000 25 613.457.000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 Program Pembangunan, Pengelolaan dan Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan Pembangunan sarana prasarana pasar rakyat Pasar 3 12.784.000.000 3 11.903.176.400 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-48 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 4 Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB harga berlaku Rp. Juta 31.998.175 3.770.000.000 30.482.601 2.450.854.500 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 5 Program Pengelolaan, Pengendalian dan Pengawasan Perdagangan Jumlah cakupan perusahaan yang dikendalikan, diawasi bidang perdagangan perusahaan 100 220.000.000 100 217.737.000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 6 Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Persentase kecamatan yang mempunyai pasar % 100,00 15.000.000.000 100,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 7 Program Kemetrologian Persentase UTTP bertanda tera sah dan berlaku % 78,73 3.885.255.000 78,73 3.449.334.490 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 8 Program Pengawasan dan Perlindungan Konsumen Jumlah sengketa konsumen yang tertangani kasus 20 874.700.000 20 745.632.500 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 9 Program Bina Tata Niaga Jumlah bina tata niaga terhadap pelaku usaha pelaku usaha 200 874.913.000 715 840.157.250 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran Kegiatan 2.650.798.000 15 4.032.991.000 15 3.842.319.215 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur Kegiatan 2.285.483.000 8 2.586.543.000 8 4.436.311.813 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 12 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1 272.750.000 1 270.109.600 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-49 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 13 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya sumberdaya aparatur yang berkualitas Kegiatan 283.534.000 2 375.000.000 2 354.500.000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 14 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terpenuhinya laporan capaian kinerja Dinas Kegiatan 522.122.000 9 772.394.000 9 787.944.170 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN III.4 PERINDUSTRIAN 1 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah Jumlah komoditi Unggulan IKM Jenis 5 9.614.679.000 5 9.390.881.730 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Jumlah kebijakan fasilitasi sarana dan prasarana IKM IKM 500 1.154 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2 Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB harga berlaku Rp. Juta 132.566.000,00 172.722.000 128.122.215,60 631.867.600 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri Pertumbuhan industri % 0,55 1.075.000.000 0,68 962.321.100 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 4 Program Penataan Struktur Industri Pertumbuhan industri 0,55 91.616.000 0,68 76.907.000 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN III.5 TRANSMIGRASI 1 Program Transmigrasi Regional Laju pengiriman transmigrasi regional KK N/A N/A 100,00 209.947.000 - 85.484.400 DINAS TENAGA KERJA III.6 KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Terkendalinya wabah PHMS/penyakit ikan 5.450.461.700 4.215.749.000 4.218.034.378 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-50 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 - Rabies (kecamatan) Kec 40,00 40,00 40,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN - Anthrax (kecamatan) Kec 40,00 40,00 40,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN - Brucellosis (kecamatan) Kec 40,00 40,00 40,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN - SE (kecamatan) Kec 40,00 40,00 40,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN - AI (kecamatan) Kec 40,00 40,00 40,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN peningkatan Keamanan Produk Hewan yang ASUH Kec 40,00 40,00 40,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 2 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Produksi Daging (kg) ton 182.180,54 9.444.019.392 187.645,40 7.719.571.000 191.773,62 7.410.614.342 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Produksi Telur (kg) ton 47.405,81 47.519,77 61.246,54 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Produksi Susu (liter) ton 18.591,32 19.334,64 20.525,34 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 3 Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Sentra agribisnis peternakan Lokasi 2,00 470.905.960 2,00 1.028.334.000 2,00 844.821.199 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 4 Program Pembinaan SDM dan Kelembagaan Peternakan Persentase Peningkatan Status Kelas Kelompok Peternakan % 2,52 475.292.600 2,06 480.000.000 2,06 353.578.500 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 5 Program Penerapan Teknologi Peternakan Cakupan Aplikasi Teknologi Peternakan (%) % 3,51 97.108.500 3,56 108.000.000 3,51 86.388.000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 6 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ikan Terwujudnya keamanan masyarakat dalam mengkonsumsi dan membudidayakan ikan % 100,00 630.701.000 40,00 616.889.706 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 7 Program Pengembangan Budidaya Perikanan Produksi ikan konsumsi (ton) ton 122.131,00 6.372.176.391 123.962,97 5.209.229.000 125.228,12 5.800.096.420 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Produksi Benih Ikan (RE) RE 5.545.493,52 5.628.676,41 290.440,09 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Produksi Ikan Hias (RE) RE 283.469,46 287.721,04 5.677.500,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Konsumsi ikan (kg/kap/th) kg/kap/tahun 29,53 29,77 29,81 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 8 Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan Sentra agribisnis perikanan (lokasi) Lokasi 2,00 738.592.933 2,00 3.916.880.000 1,00 3.746.235.258 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Produksi olahan produk perikanan (ton) ton 21.325,00 22.718,00 22.728,48 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-51 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 9 Program Pembinaan SDM dan Kelembagaan Perikanan Jumlah Kelompok yang dibina Kelompok - 619.862.477 648,00 1.051.696.000 630,00 1.041.957.500 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Jumlah Kelompok yang dibina Kelompok - 648,00 1.051.696.000 630,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 10 Program Penerapan Teknologi Perikanan Cakupan Aplikasi Teknologi Perikanan (%) % 2,09 193.161.500 2,12 200.000.000 2,09 316.194.050 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 11 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran Kegiatan 15,00 2.229.218.000 15,00 2.252.187.000 15,00 2.166.275.964 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 12 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya kebutuhan sarana prasarana aparatur Kegiatan 11,00 1.295.850.000 5,00 757.798.000 7,00 1.081.756.571 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 13 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1,00 1,00 100.895.500 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 14 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya sumberdaya aparatur yg berkualitas Kegiatan 1,00 28.400.000 1,00 30.672.000 1,00 30.600.000 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 15 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya pertanggungjawaban kinerja dan keuangan SKPD Kegiatan 8,00 294.125.000 9,00 475.750.000 9,00 354.358.700 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN IV. PENUNJANG URUSAN IV.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 Program Perencanaan Pembangunan Daerah Konsistensi program RKPD Terhadap RPJMD % 4,00 11.614.914.000 100,00 2.234.094.844 100,00 2.685.067.300 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Provinsi % 85,00 100,00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Nasional % 80,00 80,00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-52 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 2 Program Pengembangan Data/Informasi; Persentase Ketersediaan data dan Informasi Berbasis SIPD Dok 5,00 5.281.323.600 23,39 1.107.540.760 100,00 1.088.607.500 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 3 Program Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah Jumlah Dokumen Evaluasi Perencanaan Daerah Dok 11,00 3.416.990.220 9,00 393.344.274 9,00 597.061.300 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 4 Program Perencanaan Pembangunan ekonomi dan Sumberdaya Daya Alam Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Daya Alam % 100,00 1.428.913.243 100,00 1.395.747.999 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Daya Alam % 100,00 100,00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 5 Program Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 100,00 1.948.614.000 100,00 1.948.673.750 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 100,00 100,00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-53 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 6 Program Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah % 100,00 1.904.898.553 100,00 1.800.752.085 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah % 100,00 100,00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Kesesuaian rencana pembangunan terhadap rencana struktur ruang RTRW % 70,00 70,00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 7 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Jumlah Difusi Hasil Penelitian di Kabupaten Bogor % 19,00 3.234.137.000 20,00 1.629.509.000 20,00 1.926.172.000 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 8 Program Pengembangan Inovasi Daerah Jumlah Inovasi Kabupaten Bogor % 12,00 3.464.892.000 20,00 683.747.000 20,00 681.576.750 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 9 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan daerah Tersedianya data dan informasi Pendukung Perencanaan Kelembagaan Dok 20,00 2.148.917.000 5,00 590.489.424 5,00 596.940.500 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-54 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 10 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan 14,00 10.630.382.700 14,00 4.505.711.806 14,00 4.942.553.724 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 11 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan 9,00 5.023.800.000 5,00 785.250.000 7,00 1.953.456.000 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 12 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Disiplin Aparatur Kegiatan 1,00 220.000.000 2,00 54.000.000 1,00 95.475.000 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 13 Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Terwujudnya Sumber Daya Aparatur yang Berkualitas Kegiatan 2,00 1.094.520.000 2,00 220.500.000 2,00 207.875.000 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 14 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 9,00 3.303.367.200 9,00 688.976.001 9,00 702.483.500 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH IV.2 KEUANGAN 1 Program Pengelolaan Anggaran Daerah Persentase Ketepatan Penggunaan Kode Rekening pada Perangkat Daerah % 91,67 2.898.662.307 83,33 2.527.096.000 90,28 2.934.030.900 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-55 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 Persentase Kesesuaian Kegiatan pada Penyusunan Anggaran di Perangkat Daerah dengan RKPD % 100,00 100,00 100,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Persentase Ketepatan Perangkat Daerah dalam Pengajuan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan % 86,11 86,11 94,44 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran Ada/Tidak Ada Ada Ada BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2 Program Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah % 1.708.681.350 99,90 993.522.000 99,98 1.238.140.800 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jumlah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang Terbit Dokumen 690 717 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Persentase Pengajuan SPP/SPM Belanja Tidak Langsung yang Lengkap % 93,08 99,94 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3 Program Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah Waktu 2.504.994.675 Tepat 2.525.746.000 Tepat 2.280.254.617 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Persentase Ketepatan Perhitungan Saldo Kas Akhir Tahun Perangkat Daerah % 83,33 86,11 90,28 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 Program Pengelolaan Barang Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penyusunan RKA sesuai dengan RDKBMD/RDKPBMD % 86,11 3.006.661.431 86,11 1.970.061.000 90,28 1.958.447.262 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-56 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah % 83,33 86,11 87,50 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Persentase BMD yang dimanfaatkan % 47,75 40,97 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Persentase BMD yang memiliki Hak Kepemilikan % 32,00 34,57 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah kegiatan Kegiatan 16 3.243.563.413 14 3.951.976.000 14 3.711.991.413 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 6 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah kegiatan Kegiatan 12 2.535.743.250 13 2.035.277.000 11 3.331.547.386 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah kegiatan Kegiatan 1 179.775.000 2 68.825.000 1 69.545.000 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah kegiatan Kegiatan 3 467.445.000 3 465.162.000 2 273.877.900 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah kegiatan Kegiatan 9 521.866.130 9 621.640.000 9 594.996.671 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 Program Perencanaan Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan Daerah Rp (dalam milyar) 7.471,00 786.335.000 8.137,97 701.128.650 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-57 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 2 Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer Persentase Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah % 65,81 259.114.000 61,16 2.089.419.189 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3 Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp (dalam milyar) 2.554,36 1.985.601.000 3.161,15 2.089.419.189 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 4 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Dan Pajak Air Tanah Jumlah Penerimaan 8 Jenis Pajak Daerah Rp (dalam milyar) 727,02 2.836.932.000 865,72 2.590.932.780 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jumlah Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah WP 4.863,00 4.352,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jumlah Piutang 8 Pajak Daerah Berbayar Rp (dalam milyar) 29,00 2.184.695.616,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Jumlah Penerimaan PBB P2 Rp (dalam Milyar) 470,00 16.023.708.000 572,27 16.198.459.792 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Colection Ratio % 57,70 49,87 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jumlah Piutang PBB P2 Berbayar Rp (dalam Milyar) 94,12 40,78 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 6 Program Optimalisasi Pengelolaan BPHTB Jumlah Penerimaan BPHTB Rp (dalam milyar) 547,45 2.319.624.000 805,44 1.869.342.800 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-58 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 7 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Jumlah Kegiatan Keg 16,00 10.433.763.765 16,00 10.966.257.000 16,00 12.056.287.529 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Jumlah Kegiatan Keg 10,00 6.717.183.259 7,00 6.664.026.000 7,00 9.093.625.069 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Jumlah Kegiatan Keg 1,00 1,00 256.750.000 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah Kegiatan Keg 2,00 365.560.000 2,00 310.619.000 2,00 1.103.500.000 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 11 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Jumlah Kegiatan Keg 8,00 2.017.551.678 9,00 1.978.362.000 9,00 2.018.494.150 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH IV.3 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan JP 15,00 20,00 18.292.126.000 20,00 16.160.393.770 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal % 0,63 1,56 1,63 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural % 5,50 34,16 33,79 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2 Program Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai Persentase pemenuhan ASN sesuai dengan formasi kebutuhan % 90,65 755.861.000 75,00 1.146.740.300 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-59 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 3 Program Pengembangan Data dan Informasi Persentase akurasi data kepegawaian % 88,22 228.380.000 91,44 226.223.700 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4 Program Pembinaan Aparatur ASN yang mencapai nilai SKP "Baik % 80,00 1.947.321.000 81,66 3.159.683.575 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Persentase penanganan kasus pelanggaran disiplin % 80,00 86,05 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 Program Penataan Mutasi dan Kepangkatan Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi % 72,04 1.510.953.000 63,34 1.548.710.420 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 15,00 2.289.363.546 16,00 1.829.623.000 16,00 2.265.325.256 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Aparatur Kegiatan 8,00 1.843.428.337 7,00 1.644.896.000 7,00 2.014.966.464 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 8 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 112.425.000 1,00 1,00 150.710.000 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Sumber daya Aparatur yang berkualitas Kegiatan 2,00 29.050.000 2,00 301.000.000 2,00 34.480.000 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 8,00 256.254.500 10,00 747.770.000 10,00 698.099.500 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-60 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 IV.4 PENGAWASAN 1 Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan temuan 100,00 1.706.146.000 100,00 1.071.804.000 100,00 1.071.804.000 INSPEKTORAT 2 Program Fasilitasi Pengaduan Masyarakat Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat yang ditangani % N/A N/A 100,00 319.704.000 100,00 319.704.000 INSPEKTORAT 3 Program peningkatan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP Minimal "B" Predikat B N/A B 26.560.000 B 26.560.000 INSPEKTORAT Tindak Lanjut temuan BPK % INSPEKTORAT 4 Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan Meningkatnya Kapabilitas APIP Level 3 522.216.000 3 525.142.000 3 525.142.000 INSPEKTORAT 5 Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Meningkatnya Maturitas Level Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Level 3 79.290.000 3 29.468.000 3 29.468.000 INSPEKTORAT 6 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase administrasi perkantoran yang dilayani % 100,00 1.718.762.000 100,00 1.838.013.000 100,00 2.008.206.981 INSPEKTORAT 7 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur yang ditingkatkan % 100,00 962.305.000 100,00 1.111.325.000 100,00 961.116.300 INSPEKTORAT 8 Program peningkatan disiplin aparatur Persentase peningkatan disiplin aparatur % N/A N/A 100,00 56.500.000 100,00 55.845.000 INSPEKTORAT 9 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang ditingkatkan % 100,00 101.739.000 100,00 251.842.000 100,00 250.997.750 INSPEKTORAT 10 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang ditingkatkan % 100,00 273.935.000 100,00 1.019.487.000 100,00 1.129.661.800 INSPEKTORAT IV.5 SEKRETARIAT DPRD 1 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Jumlah workshop yang difasilitasi kali 7,00 7,00 4.200.000.000 7,00 4.483.376.700 SEKRETARIAT DPRD 2 Program Penyelenggaraan Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Ada/Tidak ada ada 9.282.387.000 Ada 9.225.304.056 SEKRETARIAT DPRD 3 Program Penyelenggaraan Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan Tersedianya dokumen fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD Ada/Tidak ada 14.650.871.000 ada 15.502.004.491 SEKRETARIAT DPRD 4 Program Penyelenggaraan Kehumasan Dan Keprotokolan Jumlah fasilitasi kehumasan dan keptrokolan DPRD kali 156,00 2.116.470.000 463,00 2.392.596.481 SEKRETARIAT DPRD 5 Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 6.020.183.000 100,00 7.601.761.000 94,12 7.212.479.310 SEKRETARIAT DPRD 6 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 23.744.084.000 100,00 15.689.550.000 100,00 18.777.618.532 SEKRETARIAT DPRD Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-61 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 512.700.000 100,00 544.680.000 100,00 530.606.200 SEKRETARIAT DPRD 8 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 2.107.475.000 100,00 340.872.000 100,00 513.495.000 SEKRETARIAT DPRD 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Persentase Kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 640.771.000 100,00 628.220.000 100,00 554.882.570 SEKRETARIAT DPRD IV.6 SEKRETARIAT DAERAH 1 Program Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kualitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Nilai 3,06 3,40 855.367.000 3,26 347.971.000 SEKRETARIAT DAERAH 2 Program Peningkatan Pembinaan Wilayah Persentase Indek Kepuasan Masyarakat Kecamatan Diatas 75 % 76,00 80,00 432.316.000 65,00 402.106.000 SEKRETARIAT DAERAH 3 Program Penataan Wilayah Persentase Penyelesaian Kasus Tanah % 70,00 70,25 510.364.000 70,25 493.052.000 SEKRETARIAT DAERAH 4 Program Penataan Daeran Otonomi Baru Jumlah Daerah Otonomi Baru DOB 2,00 50.000.000 - 36.875.000 SEKRETARIAT DAERAH 5 Program Penataan Peraturan Perundang- undangan Daerah Persentase peraturan perundang-undangan yang diselesaikan Produk Hukum 100,00 8.382.308.722 100,00 1.408.380.000 100,00 1.111.429.599 SEKRETARIAT DAERAH 6 Program Perlindungan Hukum Pemerintah Daerah Persentase permasalahan hukum yang ditangani Perkara 7.551.385.250 100,00 307.816.000 19,00 242.191.500 SEKRETARIAT DAERAH 7 Program Penyuluhan Hukum Persentase tingkat pemahaman hukum masyarakat 100,00 696.735.000 100,00 635.407.300 SEKRETARIAT DAERAH 8 Program Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan Indeks Kerukunan Beragama 92,31 96,92 12.766.436.000 100,00 8.072.556.100 SEKRETARIAT DAERAH 9 Program Peringatan Hari-Hari Bersejarah Persentase PHBN dan PHBD 100,00 2.292.005.000 100,00 2.129.325.000 SEKRETARIAT DAERAH 10 Program Pengendalian Kesejahteraan Rakyat Persentase rumusan kebijakan di bidang kesejahteraan rakyat 100,00 863.227.000 100,00 726.600.000 SEKRETARIAT DAERAH 11 Program Pengkoordinasian Bidang Ekonomi Persentase BUMD yang sehat 25,00 4.728.028.906 25,00 1.516.055.000 25,00 852.267.320 SEKRETARIAT DAERAH 12 Program Penataan dan Pengendalian Program Pembangunan Persentase evaluasi capaian kinerja yang ditindaklajuti 100,00 6.899.774.023 100,00 918.324.000 100,00 877.935.200 SEKRETARIAT DAERAH 13 Program Peningkatan Kerjasama Pemerintah Daerah Persentase kerjasama yang di implementasikan 100,00 4,00 414.910.000 114,29 375.199.500 SEKRETARIAT DAERAH 14 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Indeks kualitas pelayanan pimpinan 4,00 5.843.031.000 4,00 3.347.804.032 SEKRETARIAT DAERAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-62 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 15 Program Pengelolaan Administrasi Aparatur Persentase implementasi hasil ANJAB dan ABK 100,00 100,00 339.864.000 100,00 370.164.250 SEKRETARIAT DAERAH 16 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Persentase Sistem Operasional Prosedur (SOP) yang implementatif 39,39 1.543.386.000 63,63 609.835.000 SEKRETARIAT DAERAH 17 Program Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa Persentase Pengadaan barang/ jasa yang selesai sesuai permohonan dari Perangkat Daerah 98,00 6.874.865.000 100,00 6.777.817.813 SEKRETARIAT DAERAH 18 Program Administrasi Perkantoran Temuan Materiil Temuan 27,00 46.897.120.885 27,00 13.764.918.000 19,00 13.481.398.938 SEKRETARIAT DAERAH 19 Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur Temuan Materiil Temuan 27,00 39.596.852.132 27,00 24.888.693.000 19,00 38.837.192.084 SEKRETARIAT DAERAH Persentase Aset dalam Kondisi Baik % 97,00 97,00 92,21 SEKRETARIAT DAERAH 20 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Temuan Materiil Temuan 27,00 1.610.006.000 27,00 287.950.000 19,00 707.120.000 SEKRETARIAT DAERAH 21 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Temuan Materiil Temuan 27,00 2.468.578.400 27,00 920.386.000 19,00 792.635.400 SEKRETARIAT DAERAH 22 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan capaian Kinerja Dan Keuangan Temuan Materiil Temuan 27,00 8.712.474.527 27,00 1.033.218.000 19,00 1.352.349.800 SEKRETARIAT DAERAH Nilai Akip 70 (B) 70 (B) 70 (B) B SEKRETARIAT DAERAH V. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK V.1 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan Menurunnya kasus SARA % 50,00 634.602.000 95,00 1.558.435.000 95,00 1.179.491.900 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2 Program Pendidikan Politik Masyarakat Tingkat Partisipasi Pemilihan Kepala Daerah % 76,00 2.766.739.000 1.243.675.000 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Persentase LSM atau Ormas yang yang aktif % 86,11 623.096.000 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-63 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 Persentase penyelenggaraan pendidikan politik bagi elemen masyarakat % 60,00 60,00 1.164.773.200 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3 Program Penanganan Konflik Persentase potensi konflik yang tidak menjadi konflik % 80,00 792.805.000 80,00 900.516.850 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4 Program Pendampingan Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/WakilPresiden Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif dan Presiden/WakilPresiden % 70,14 235.236.000 70,14 211.546.300 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5 Program Pendampingan Pemilihan Kepala Desa Tingkat Partisipasi Masyarakat Dalam Pilkades % 65,10 234.854.000 65,10 206.633.200 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Persentase Orkemas yang aktif % 34,44 213.732.000 34,44 154.794.100 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 7 Program Peningkatan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan administrasi perkantoran Kegiatan 14,00 694.326.000 15,00 1.094.053.000 15,00 900.872.434 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kegiatan 5,00 264.804.000 3,00 5.092.867.000 4,00 4.467.701.640 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 9 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Peningkatan Disiplin Aparatur kegiatan 1,00 1,00 20.326.000 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 10 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Terwujudnya Peningkatan kapasitas dan kinerja sumberdaya aparatur Kegiatan 1,00 46.653.000 1,00 30.853.900 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-64 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 11 Program pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 8,00 59.343.000 15,00 178.028.000 9,00 207.780.978 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK VI. KEWILAYAHAN VI.1 KECAMATAN CIBINONG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7,00 109.153.000 8,00 507.213.000 8,00 373.033.000 KECAMATAN CIBINONG 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 23.858.000 4,00 524.008.000 4,00 385.062.000 KECAMATAN CIBINONG 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 24,00 669.412.000 19,00 1.643.195.000 18,00 1.592.269.500 KECAMATAN CIBINONG 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 11,00 3.231.432.700 251,00 10.765.600.000 251,00 14.917.149.000 KECAMATAN CIBINONG 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11,00 1.368.797.124 11,00 1.863.253.000 11,00 1.400.343.450 KECAMATAN CIBINONG 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 10,00 2.898.166.000 14,00 324.500.000 5,00 36.300.000 KECAMATAN CIBINONG 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 70.858.000 KECAMATAN CIBINONG 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 8,00 63.909.000 8,00 210.000.000 8,00 84.877.000 KECAMATAN CIBINONG VI.2 KECAMATAN GUNUNG PUTRI 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 5,00 108.727.000 5,00 131.388.000 5,00 130.637.000 KECAMATAN GUNUNGPUTRI 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 39.147.000 3,00 100.000.000 3,00 98.171.000 KECAMATAN GUNUNGPUTRI 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 17,00 419.256.000 14,00 526.537.000 14,00 519.561.000 KECAMATAN GUNUNGPUTRI 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 3,00 29.290.000 3,00 118.181.800 KECAMATAN GUNUNGPUTRI 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 10,00 444.279.970 11,00 519.851.000 11,00 470.329.216 KECAMATAN GUNUNGPUTRI 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 8,00 721.943.900 2,00 115.000.000 2,00 101.175.000 KECAMATAN GUNUNGPUTRI Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-65 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1,00 10.000.000 2,00 23.115.000 KECAMATAN GUNUNGPUTRI 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 82.324.000 8,00 94.680.000 8,00 94.152.000 KECAMATAN GUNUNGPUTRI VI.3 KECAMATAN CITEUREUP 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 6,00 88.092.000 6,00 270.000.000 5,00 193.348.000 KECAMATAN CITEUREUP 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 24.692.000 4,00 219.197.000 4,00 156.797.500 KECAMATAN CITEUREUP 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 19,00 550.226.000 16,00 802.303.400 14,00 653.486.410 KECAMATAN CITEUREUP 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 31,00 1.722.285.000 35,00 2.539.100.798 KECAMATAN CITEUREUP 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 13,00 389.578.670 14,00 757.694.000 14,00 535.986.277 KECAMATAN CITEUREUP 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 3,00 50.902.000 10,00 120.000.000 3,00 74.133.025 KECAMATAN CITEUREUP 7 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 137.908.000 8,00 217.042.600 8,00 136.388.380 KECAMATAN CITEUREUP 8 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD Kegiatan 1,00 56.000.000 1,00 34.800.000 KECAMATAN CITEUREUP VI.4 KECAMATAN SUKARAJA 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7,00 179.355.000 8,00 237.962.000 8,00 237.682.000 KECAMATAN SUKARAJA 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 75.000.000 4,00 131.626.000 4,00 130.908.000 KECAMATAN SUKARAJA 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 14,00 525.988.000 16,00 542.247.000 16,00 532.002.250 KECAMATAN SUKARAJA 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 5,00 92.738.000 5,00 190.000.000 KECAMATAN SUKARAJA 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11,00 256.756.001 11,00 334.555.000 11,00 303.026.173 KECAMATAN SUKARAJA 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 9,00 235.913.000 10,00 312.653.000 10,00 309.488.000 KECAMATAN SUKARAJA 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 14.302.800 KECAMATAN SUKARAJA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-66 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 88.100.000 8,00 111.442.000 8,00 111.442.000 KECAMATAN SUKARAJA VI.5 KECAMATAN BABAKAN MADANG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7,00 255.175.000 7,00 251.900.000 7,00 251.855.000 KECAMATAN BABAKAN MADANG 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 95.942.500 3,00 150.980.000 3,00 150.960.000 KECAMATAN BABAKAN MADANG 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 15,00 814.549.750 18,00 847.434.000 18,00 846.947.000 KECAMATAN BABAKAN MADANG 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2,00 36.800.000 4,00 89.790.000 4,00 164.750.000 KECAMATAN BABAKAN MADANG 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 13,00 340.914.395 13,00 390.928.000 13,00 383.203.359 KECAMATAN BABAKAN MADANG 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 5,00 128.431.000 2,00 30.000.000 2,00 30.000.000 KECAMATAN BABAKAN MADANG 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 12.770.000 KECAMATAN BABAKAN MADANG 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 127.297.000 8,00 140.790.000 8,00 140.790.000 KECAMATAN BABAKAN MADANG VI.6 KECAMATAN JONGGOL 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 4,00 148.604.000 4,00 145.585.000 4,00 145.485.000 KECAMATAN JONGGOL 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 38.857.000 3,00 143.989.000 3,00 143.989.000 KECAMATAN JONGGOL 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 8,00 437.486.000 14,00 499.067.000 14,00 498.678.050 KECAMATAN JONGGOL 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2,00 7.567.300 1,00 15.302.000 1,00 294.151.000 KECAMATAN JONGGOL 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 8,00 443.203.667 10,00 533.377.000 10,00 540.613.264 KECAMATAN JONGGOL 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 2,00 43.560.324 2,00 19.000.000 1,00 18.999.895 KECAMATAN JONGGOL 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 13.000.000 KECAMATAN JONGGOL Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-67 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 6,00 204.173.000 7,00 218.536.000 7,00 209.969.600 KECAMATAN JONGGOL VI.7 KECAMATAN CILEUNGSI 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 2,00 174.830.000 6,00 310.522.000 6,00 351.654.000 KECAMATAN CILEUNGSI 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 2,00 121.879.000 2,00 174.125.000 2,00 173.655.000 KECAMATAN CILEUNGSI 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 8,00 721.274.500 14,00 603.678.000 14,00 668.896.000 KECAMATAN CILEUNGSI 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 1,00 33.521.500 2,00 53.350.000 2,00 229.965.000 KECAMATAN CILEUNGSI 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11,00 439.333.260 12,00 481.083.800 11,00 507.998.844 KECAMATAN CILEUNGSI 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 2,00 52.145.750 4,00 63.246.000 4,00 71.630.000 KECAMATAN CILEUNGSI 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 14.500.000 KECAMATAN CILEUNGSI 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 129.652.000 7,00 147.228.200 7,00 150.862.200 KECAMATAN CILEUNGSI VI.8 KECAMATAN CARIU 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 5,00 381.117.000 6,00 158.928.000 5,00 158.928.000 KECAMATAN CARIU 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 2,00 51.130.000 2,00 62.250.000 2,00 61.751.600 KECAMATAN CARIU 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 15,00 566.302.000 14,00 522.448.000 12,00 521.848.000 KECAMATAN CARIU 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 1,00 41.100.000 1,00 65.800.000 1,00 170.800.000 KECAMATAN CARIU 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11,00 362.964.000 12,00 468.196.000 12,00 452.340.442 KECAMATAN CARIU 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 3,00 139.870.000 2,00 73.820.000 2,00 73.820.000 KECAMATAN CARIU 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 11.760.000 KECAMATAN CARIU Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-68 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 1.830.447.000 7,00 243.174.000 6,00 266.951.450 KECAMATAN CARIU VI.9 KECAMATAN SUKAMAKMUR 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 6,00 118.325.000 3,00 139.707.000 3,00 147.487.000 KECAMATAN SUKAMAKMUR 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 43.150.000 3,00 157.020.000 2,00 70.300.000 KECAMATAN SUKAMAKMUR 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 20,00 505.093.000 10,00 436.000.000 8,00 431.490.000 KECAMATAN SUKAMAKMUR 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2,00 16.599.000 2,00 19.000.000 1,00 118.000.000 KECAMATAN SUKAMAKMUR 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 12,00 440.657.193 13,00 542.236.000 13,00 575.803.308 KECAMATAN SUKAMAKMUR 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 5,00 139.367.000 2,00 25.000.000 1,00 45.000.000 KECAMATAN SUKAMAKMUR 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 10.290.000 KECAMATAN SUKAMAKMUR 8 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD Kegiatan 1,00 6.000.000 1,00 6.000.000 KECAMATAN SUKAMAKMUR 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 257.530.000 9,00 189.520.000 7,00 153.860.000 KECAMATAN SUKAMAKMUR VI.10 KECAMATAN PARUNG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7,00 142.893.500 6,00 206.300.000 6,00 164.655.000 KECAMATAN PARUNG 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 48.093.500 3,00 104.500.000 3,00 82.130.000 KECAMATAN PARUNG 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 17,00 531.807.500 15,00 582.300.000 14,00 529.839.000 KECAMATAN PARUNG 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2,00 11.263.000 2,00 12.000.000 2,00 117.000.000 KECAMATAN PARUNG 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 12,00 180.352.589 11,00 265.700.000 11,00 210.186.858 KECAMATAN PARUNG 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 6,00 181.646.000 7,00 18.000.000 4,00 18.000.000 KECAMATAN PARUNG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-69 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1,00 1,00 11.343.600 KECAMATAN PARUNG 8 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD Kegiatan 1,00 3.850.000 1,00 10.000.000 1,00 10.000.000 KECAMATAN PARUNG 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 84.489.000 8,00 110.200.000 8,00 110.200.000 KECAMATAN PARUNG VI.11 KECAMATAN GUNUNG SINDUR 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 6,00 151.905.500 8,00 200.000.000 8,00 198.644.000 KECAMATAN GUNUNG SINDUR 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 104.396.000 4,00 134.000.000 4,00 86.046.200 KECAMATAN GUNUNG SINDUR 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 24,00 419.517.500 18,00 449.013.000 10,00 420.443.800 KECAMATAN GUNUNG SINDUR 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2,00 12.038.000 1,00 10.000.000 1,00 80.000.000 KECAMATAN GUNUNG SINDUR 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 13,00 252.854.100 14,00 506.240.000 13,00 345.961.750 KECAMATAN GUNUNG SINDUR 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 7,00 250.505.000 9,00 87.500.000 4,00 87.500.000 KECAMATAN GUNUNG SINDUR 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1,00 5.000.000 1,00 16.760.000 KECAMATAN GUNUNG SINDUR 8 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD Kegiatan 1,00 12.000.000 1,00 12.000.000 KECAMATAN GUNUNG SINDUR 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 108.819.000 8,00 177.000.000 7,00 175.840.000 KECAMATAN GUNUNG SINDUR VI.12 KECAMATAN KEMANG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 4,00 116.580.000 7,00 187.200.000 7,00 178.920.000 KECAMATAN KEMANG 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 1,00 26.760.000 3,00 142.361.000 3,00 157.331.000 KECAMATAN KEMANG 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 12,00 521.049.000 14,00 592.367.000 14,00 572.414.000 KECAMATAN KEMANG 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 6,00 116.200.000 15,00 504.696.000 16,00 552.652.600 KECAMATAN KEMANG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-70 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11,00 481.131.101 14,00 758.462.000 14,00 702.740.285 KECAMATAN KEMANG 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 4,00 56.990.000 11,00 96.750.000 8,00 92.750.000 KECAMATAN KEMANG 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 18.876.000 KECAMATAN KEMANG 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 5,00 89.259.000 8,00 111.754.000 8,00 109.054.000 KECAMATAN KEMANG VI.13 KECAMATAN BOJONGGEDE 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7,00 139.375.000 6,00 265.000.000 6,00 265.000.000 KECAMATAN BOJONGGEDE 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 24.496.000 4,00 138.620.000 4,00 138.620.000 KECAMATAN BOJONGGEDE 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 22,00 462.180.000 16,00 708.434.000 16,00 706.314.000 KECAMATAN BOJONGGEDE 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 4,00 17.425.000 17,00 1.005.734.000 23,00 1.435.833.000 KECAMATAN BOJONGGEDE 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 13,00 526.760.921 13,00 820.101.000 14,00 744.789.050 KECAMATAN BOJONGGEDE 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 8,00 403.671.734 6,00 621.500.000 6,00 587.413.000 KECAMATAN BOJONGGEDE 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 18.000.000 KECAMATAN BOJONGGEDE 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 28.620.000 8,00 136.500.000 8,00 136.400.000 KECAMATAN BOJONGGEDE VI.14 KECAMATAN LEUWILIANG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7,00 239.139.500 8,00 169.250.000 8,00 205.334.800 KECAMATAN LEUWILIANG 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 2,00 75.344.000 3,00 117.165.000 3,00 104.435.000 KECAMATAN LEUWILIANG 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 25,00 510.334.000 17,00 575.926.000 16,00 537.326.000 KECAMATAN LEUWILIANG 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 4,00 79.216.000 4,00 38.071.000 4,00 171.470.000 KECAMATAN LEUWILIANG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-71 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 12,00 165.043.323 12,00 240.290.000 10,00 188.530.000 KECAMATAN LEUWILIANG 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 8,00 210.850.000 5,00 7.050.000.000 4,00 6.808.111.279 KECAMATAN LEUWILIANG 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 15.963.000 KECAMATAN LEUWILIANG 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 99.962.000 8,00 115.800.000 7,00 101.484.000 KECAMATAN LEUWILIANG VI.15 KECAMATAN CIAMPEA 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 6,00 235.346.050 6,00 277.270.000 6,00 262.170.000 KECAMATAN CIAMPEA 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 92.959.625 3,00 138.000.000 3,00 137.451.700 KECAMATAN CIAMPEA 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 14,00 686.720.174 15,00 770.739.000 15,00 771.052.800 KECAMATAN CIAMPEA 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 3,00 39.648.650 3,00 52.000.000 3,00 187.000.000 KECAMATAN CIAMPEA 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 12,00 316.238.802 12,00 352.408.000 12,00 351.855.801 KECAMATAN CIAMPEA 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 4,00 167.441.000 5,00 206.600.000 3,00 198.929.254 KECAMATAN CIAMPEA 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 13.804.000 KECAMATAN CIAMPEA 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 248.287.425 8,00 238.417.000 8,00 244.054.750 KECAMATAN CIAMPEA VI.16 KECAMATAN CIBUNGBULANG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 6,00 288.416.380 6,00 274.630.000 5,00 258.685.500 KECAMATAN CIBUNGBULANG 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 118.025.000 3,00 116.399.000 3,00 102.279.000 KECAMATAN CIBUNGBULANG 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 16,00 578.013.000 14,00 456.633.500 13,00 448.288.500 KECAMATAN CIBUNGBULANG 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 3,00 123.140.000 3,00 30.608.500 3,00 163.614.500 KECAMATAN CIBUNGBULANG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-72 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 14,00 331.036.547 14,00 376.503.000 14,00 339.024.683 KECAMATAN CIBUNGBULANG 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 5,00 213.140.716 2,00 6.963.210.000 2,00 6.540.859.000 KECAMATAN CIBUNGBULANG 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 2.500.000 2,00 16.742.000 KECAMATAN CIBUNGBULANG 8 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD Kegiatan KECAMATAN CIBUNGBULANG 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 143.481.000 8,00 111.503.000 8,00 110.003.000 KECAMATAN CIBUNGBULANG VI.17 KECAMATAN PAMIJAHAN 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7,00 316.637.000 7,00 223.259.000 6,00 184.203.500 KECAMATAN PAMIJAHAN 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 94.906.000 3,00 209.958.000 3,00 130.398.000 KECAMATAN PAMIJAHAN 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 26,00 755.619.400 16,00 777.235.000 16,00 777.243.000 KECAMATAN PAMIJAHAN 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2,00 36.000.000 1,00 47.968.000 1,00 192.135.000 KECAMATAN PAMIJAHAN 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11,00 394.281.800 12,00 366.081.000 9,00 332.958.100 KECAMATAN PAMIJAHAN 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 1,00 84.000.000 1,00 18.000.000 1,00 18.000.000 KECAMATAN PAMIJAHAN 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 12.300.000 KECAMATAN PAMIJAHAN 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 40.032.000 8,00 17.549.000 8,00 17.549.000 KECAMATAN PAMIJAHAN VI.18 KECAMATAN RUMPIN 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 8,00 278.600.800 7,00 192.611.500 6,00 192.611.500 KECAMATAN RUMPIN 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 57.550.000 3,00 131.773.000 2,00 80.043.000 KECAMATAN RUMPIN 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 23,00 417.207.600 6,00 415.121.000 10,00 415.121.000 KECAMATAN RUMPIN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-73 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 3,00 20.500.000 1,00 4.209.000 1,00 184.209.000 KECAMATAN RUMPIN 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 13,00 261.908.162 11,00 300.251.000 14,00 269.586.609 KECAMATAN RUMPIN 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 7,00 47.240.000 2,00 28.700.000 2,00 42.200.000 KECAMATAN RUMPIN 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 7,00 7.700.000 1,00 12500000 KECAMATAN RUMPIN 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 1,00 133.156.400 8,00 166.790.500 8,00 166.769.500 KECAMATAN RUMPIN VI.19 KECAMATAN JASINGA 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 6,00 198.073.000 8,00 195.620.000 4,00 150.100.000 KECAMATAN JASINGA 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 57.845.000 3,00 199.000.000 3,00 198.530.000 KECAMATAN JASINGA 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 16,00 491.699.000 16,00 618.164.000 15,00 583.527.000 KECAMATAN JASINGA 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2,00 55.074.000 2,00 56.610.000 2,00 260.230.000 KECAMATAN JASINGA 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 12,00 253.562.000 12,00 282.916.000 10,00 267.512.787 KECAMATAN JASINGA 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 4,00 344.222.000 2,00 202.000.000 3,00 265.711.000 KECAMATAN JASINGA 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 13.284.000 KECAMATAN JASINGA 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 93.579.000 8,00 89.599.000 8,00 88.969.000 KECAMATAN JASINGA VI.20 KECAMATAN PARUNG PANJANG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7,00 90.075.000 8,00 104.000.000 7,00 96.000.000 KECAMATAN PARUNG PANJANG 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 43.675.000 3,00 95.000.000 3,00 38.000.000 KECAMATAN PARUNG PANJANG 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 22,00 558.887.500 18,00 651.000.000 18,00 599.310.000 KECAMATAN PARUNG PANJANG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-74 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 1,00 12.200.000 3,00 40.000.000 4,00 166.320.000 KECAMATAN PARUNG PANJANG 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11,00 180.631.293 12,00 297.410.000 11,00 220.147.860 KECAMATAN PARUNG PANJANG 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 5,00 71.850.000 3,00 76.000.000 3,00 66.000.000 KECAMATAN PARUNG PANJANG 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1,00 500.000 2,00 14.297.000 KECAMATAN PARUNG PANJANG 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 6,00 81.272.000 8,00 165.000.000 8,00 134.630.000 KECAMATAN PARUNG PANJANG VI.21 KECAMATAN NANGGUNG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7,00 175.775.000 7,00 185.500.000 7,00 179.500.000 KECAMATAN NANGGUNG 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 2,00 34.838.000 3,00 104.992.000 3,00 51.844.000 KECAMATAN NANGGUNG 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 20,00 513.312.500 14,00 486.700.000 14,00 470.050.000 KECAMATAN NANGGUNG 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 4,00 32.740.000 3,00 27.500.000 3,00 115.020.000 KECAMATAN NANGGUNG 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 12,00 266.555.618 13,00 330.000.000 14,00 352.029.807 KECAMATAN NANGGUNG 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 4,00 63.490.000 4,00 7.038.000.000 4,00 6.473.200.090 KECAMATAN NANGGUNG 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 10.290.000 KECAMATAN NANGGUNG 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 146.052.000 8,00 149.500.000 8,00 157.500.000 KECAMATAN NANGGUNG VI.22 KECAMATAN CIGUDEG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 5,00 175.269.000 3,00 154.000.000 3,00 153.072.000 KECAMATAN CIGUDEG 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 81.300.000 3,00 190.000.000 3,00 189.200.000 KECAMATAN CIGUDEG 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 15,00 616.660.520 16,00 605.975.000 16,00 609.350.564 KECAMATAN CIGUDEG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-75 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2,00 41.240.000 3,00 36.100.000 3,00 215.420.000 KECAMATAN CIGUDEG 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 10,00 286.651.114 11,00 318.565.000 11,00 305.269.387 KECAMATAN CIGUDEG 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 8,00 286.335.334 6,00 20.280.000 6,00 20.213.000 KECAMATAN CIGUDEG 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1,00 3.000.000 1,00 16.720.000 KECAMATAN CIGUDEG 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 116.043.500 8,00 193.000.000 8,00 192.850.000 KECAMATAN CIGUDEG VI.23 KECAMATAN TENJO 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 8,00 127.917.000 10,00 151.950.000 10,00 149.001.000 KECAMATAN TENJO 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 2,00 22.000.000 3,00 91.000.000 3,00 72.340.000 KECAMATAN TENJO 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 23,00 602.763.200 18,00 570.000.000 18,00 565.442.700 KECAMATAN TENJO 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 4,00 39.887.000 4,00 20.000.000 4,00 108.525.900 KECAMATAN TENJO 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 14,00 257.037.400 13,00 382.113.000 12,00 347.180.978 KECAMATAN TENJO 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 6,00 125.460.000 5,00 14.600.000 3,00 20.655.000 KECAMATAN TENJO 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 4.000.000 KECAMATAN TENJO 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 8,00 95.236.000 9,00 114.900.000 9,00 114.900.000 KECAMATAN TENJO VI.24 KECAMATAN CIAWI 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 6,00 167.601.000 6,00 145.526.500 6,00 155.326.500 KECAMATAN CIAWI 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 52.831.000 3,00 119.882.500 3,00 118.412.500 KECAMATAN CIAWI 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 18,00 459.457.750 16,00 464.627.500 14,00 474.501.500 KECAMATAN CIAWI Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-76 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 3,00 35.111.000 2,00 17.095.000 2,00 107.095.000 KECAMATAN CIAWI 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11,00 307.644.810 10,00 397.508.000 10,00 358.630.671 KECAMATAN CIAWI 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 5,00 151.654.122 4,00 60.727.500 3,00 52.639.258 KECAMATAN CIAWI 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 14.940.000 KECAMATAN CIAWI 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 171.497.950 8,00 140.483.000 8,00 142.022.000 KECAMATAN CIAWI VI.25 KECAMATAN CISARUA 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 6,00 141.599.000 6,00 187.316.000 6,00 190.967.900 KECAMATAN CISARUA 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 41.977.000 3,00 120.278.000 3,00 100.824.500 KECAMATAN CISARUA 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 21,00 621.714.350 17,00 738.501.000 17,00 743.593.550 KECAMATAN CISARUA 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 12,00 278.778.000 17,00 582.654.000 9,00 951.872.500 KECAMATAN CISARUA 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 13,00 375.932.439 13,00 457.704.000 13,00 461.590.476 KECAMATAN CISARUA 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 13,00 557.263.259 8,00 81.575.000 6,00 104.700.690 KECAMATAN CISARUA 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 8,00 85.651.500 8,00 135.341.000 8,00 119.037.500 KECAMATAN CISARUA VI.26 KECAMATAN MEGAMENDUNG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 5,00 185.825.040 6,00 178.412.000 6,00 172.142.000 KECAMATAN MEGAMENDUNG 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 1,00 30.440.000 3,00 121.185.000 3,00 81.431.800 KECAMATAN MEGAMENDUNG 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 8,00 575.391.000 18,00 643.199.000 17,00 611.721.750 KECAMATAN MEGAMENDUNG 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 1,00 14.850.000 5,00 47.702.000 5,00 105.612.000 KECAMATAN MEGAMENDUNG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-77 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 10,00 465.354.000 13,00 538.870.000 13,00 479.945.521 KECAMATAN MEGAMENDUNG 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 5,00 187.118.744 8,00 50.625.000 5,00 89.744.717 KECAMATAN MEGAMENDUNG 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 9.900.000 KECAMATAN MEGAMENDUNG 8 Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD Kegiatan 1,00 15.000.000 1,00 15.000.000 KECAMATAN MEGAMENDUNG 9 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 122.137.000 8,00 151.160.000 8,00 117.479.000 KECAMATAN MEGAMENDUNG VI.27 KECAMATAN CARINGIN 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7,00 125.591.000 7,00 187.000.000 7,00 171.270.000 KECAMATAN CARINGIN 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 2,00 37.071.000 3,00 117.000.000 3,00 102.000.000 KECAMATAN CARINGIN 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 23,00 519.610.000 18,00 554.525.000 18,00 548.245.000 KECAMATAN CARINGIN 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 3,00 13.291.300 4,00 26.000.000 5,00 123.502.000 KECAMATAN CARINGIN 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 13,00 169.399.317 12,00 245.024.000 12,00 201.425.332 KECAMATAN CARINGIN 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 5,00 36.643.000 5,00 44.500.000 6,00 59.600.000 KECAMATAN CARINGIN 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 5,00 13.700.000 KECAMATAN CARINGIN 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 8,00 132.027.500 8,00 129.000.000 8,00 98.100.000 KECAMATAN CARINGIN VI.28 KECAMATAN CIJERUK 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 5,00 206.486.000 8,00 141.410.000 8,00 141.410.000 KECAMATAN CIJERUK 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 56.330.500 3,00 200.987.000 3,00 187.176.500 KECAMATAN CIJERUK 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 21,00 639.672.000 18,00 570.004.000 18,00 583.460.000 KECAMATAN CIJERUK Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-78 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2,00 37.935.500 5,00 75.000.000 5,00 160.000.000 KECAMATAN CIJERUK 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11,00 408.504.989 11,00 454.241.000 11,00 406.550.497 KECAMATAN CIJERUK 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 7,00 518.132.789 8,00 111.991.000 6,00 95.441.000 KECAMATAN CIJERUK 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 9.950.000 KECAMATAN CIJERUK 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 112.929.000 8,00 120.281.000 8,00 118.443.000 KECAMATAN CIJERUK VI.29 KECAMATAN CIOMAS 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 6,00 254.001.600 9,00 262.370.000 8,00 245.650.000 KECAMATAN CIOMAS 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 31.402.000 4,00 125.000.000 4,00 164.790.800 KECAMATAN CIOMAS 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 17,00 431.169.000 17,00 566.041.000 16,00 559.828.500 KECAMATAN CIOMAS 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 6,00 67.578.000 16,00 648.674.000 17,00 1.085.355.000 KECAMATAN CIOMAS 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 13,00 714.022.763 12,00 680.779.000 12,00 644.024.523 KECAMATAN CIOMAS 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 5,00 5.970.507.422 4,00 202.000.000 4,00 201.276.000 KECAMATAN CIOMAS 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 15.936.000 KECAMATAN CIOMAS 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 95.625.000 8,00 145.223.000 8,00 118.684.000 KECAMATAN CIOMAS VI.30 KECAMATAN DRAMAGA 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 8,00 210.026.500 9,00 185.000.000 9,00 174.200.000 KECAMATAN DRAMAGA 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 98.086.000 3,00 125.311.000 3,00 109.181.000 KECAMATAN DRAMAGA 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 20,00 701.702.500 17,00 562.462.000 17,00 562.199.900 KECAMATAN DRAMAGA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-79 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2,00 39.147.000 2,00 30.000.000 2,00 89.989.000 KECAMATAN DRAMAGA 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 13,00 227.626.575 13,00 292.176.000 13,00 262.512.362 KECAMATAN DRAMAGA 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 6,00 240.655.337 3,00 30.000.000 3,00 28.110.000 KECAMATAN DRAMAGA 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 15.438.000 KECAMATAN DRAMAGA 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 113.607.800 8,00 115.800.000 8,00 115.327.400 KECAMATAN DRAMAGA VI.31 KECAMATAN TAMANSARI 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 6,00 187.268.000 9,00 193.978.000 9,00 168.978.000 KECAMATAN TAMANSARI 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 84.677.000 3,00 125.259.300 3,00 105.925.000 KECAMATAN TAMANSARI 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 25,00 329.944.000 18,00 394.347.200 18,00 388.881.700 KECAMATAN TAMANSARI 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2,00 27.253.000 4,00 41.783.000 4,00 104.758.000 KECAMATAN TAMANSARI 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11,00 311.070.017 12,00 480.143.000 14,00 634.237.072 KECAMATAN TAMANSARI 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 10,00 6.226.090.500 7,00 192.000.000 - - KECAMATAN TAMANSARI 7 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Terwujudnya Peningkatan Disiplin Aparatur Kegiatan 1,00 3.000.000 2,00 17.850.000 KECAMATAN TAMANSARI 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 51.531.100 8,00 58.793.500 9,00 58.293.500 KECAMATAN TAMANSARI VI.32 KECAMATAN KLAPANUNGGAL 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7,00 156.007.500 7,00 214.749.500 6,00 177.249.500 KECAMATAN KLAPANUNGGAL 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 2,00 29.615.000 3,00 96.391.000 3,00 74.841.000 KECAMATAN KLAPANUNGGAL 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 15,00 627.541.000 16,00 520.760.200 9,00 457.460.200 KECAMATAN KLAPANUNGGAL Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-80 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2,00 13.783.000 4,00 28.000.000 2,00 103.000.000 KECAMATAN KLAPANUNGGAL 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 14,00 427.244.927 14,00 606.079.800 14,00 569.541.845 KECAMATAN KLAPANUNGGAL 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 6,00 6.515.006.000 2,00 166.963.000 2,00 163.730.000 KECAMATAN KLAPANUNGGAL 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 12.870.000 KECAMATAN KLAPANUNGGAL 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 116.278.000 8,00 86.523.500 7,00 91.523.500 KECAMATAN KLAPANUNGGAL Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Aparatur PD Kegiatan 1,00 32.385.000 1,00 27.360.000 1,00 27.360.000 KECAMATAN KLAPANUNGGAL VI.33 KECAMATAN CISEENG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7,00 179.130.000 7,00 235.347.000 7,00 234.847.000 KECAMATAN CISEENG 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 4,00 66.415.000 3,00 105.600.000 3,00 37.800.000 KECAMATAN CISEENG 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 25,00 768.888.000 17,00 591.147.000 17,00 592.467.000 KECAMATAN CISEENG 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 1,00 7.400.000 1,00 15.000.000 1,00 149.757.000 KECAMATAN CISEENG 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 7,00 194.524.926 7,00 233.248.000 7,00 224.848.615 KECAMATAN CISEENG 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 6,00 322.990.880 1,00 15.500.000 1,00 15.500.000 KECAMATAN CISEENG 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 9.000.000 KECAMATAN CISEENG 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 6,00 152.564.500 7,00 217.019.000 7,00 211.353.500 KECAMATAN CISEENG VI.34 KECAMATAN RANCABUNGUR 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7,00 233.945.000 7,00 206.550.000 7,00 244.050.000 KECAMATAN RANCABUNGUR 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 108.600.000 3,00 117.070.000 3,00 136.510.000 KECAMATAN RANCABUNGUR Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-81 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 16,00 558.585.000 17,00 489.247.000 17,00 494.247.000 KECAMATAN RANCABUNGUR 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 1,00 59.880.000 2,00 35.600.000 2,00 110.600.000 KECAMATAN RANCABUNGUR 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11,00 216.574.306 11,00 235.120.800 11,00 256.968.921 KECAMATAN RANCABUNGUR 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 5,00 61.175.000 4,00 16.400.000 4,00 31.106.200 KECAMATAN RANCABUNGUR 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 10.458.000 KECAMATAN RANCABUNGUR 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 123.187.000 8,00 123.091.200 8,00 131.591.200 KECAMATAN RANCABUNGUR VI.35 KECAMATAN SUKAJAYA 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 6,00 125.287.000 5,00 118.600.000 5,00 126.082.000 KECAMATAN SUKAJAYA 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 59.616.000 3,00 117.344.000 3,00 83.018.000 KECAMATAN SUKAJAYA 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 20,00 385.263.375 14,00 326.485.000 14,00 346.059.500 KECAMATAN SUKAJAYA 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 3,00 79.882.000 3,00 84.560.000 3,00 174.560.000 KECAMATAN SUKAJAYA 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 12,00 212.173.699 13,00 262.380.000 13,00 215.608.747 KECAMATAN SUKAJAYA 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 4,00 306.675.000 5,00 430.000.000 1,00 9.900.000 KECAMATAN SUKAJAYA 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 11.454.000 KECAMATAN SUKAJAYA 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 169.992.325 8,00 189.124.000 8,00 190.853.000 KECAMATAN SUKAJAYA VI.36 KECAMATAN TANJUNGSARI 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7,00 248.340.000 6,00 228.001.000 6,00 226.552.600 KECAMATAN TANJUNGSARI 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 72.695.000 3,00 123.740.000 3,00 122.980.000 KECAMATAN TANJUNGSARI Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-82 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 21,00 668.460.000 12,00 530.740.000 10,00 529.558.000 KECAMATAN TANJUNGSARI 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 1,00 96.560.000 1,00 89.860.000 1,00 209.860.000 KECAMATAN TANJUNGSARI 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 10,00 153.004.062 8,00 111.739.000 8,00 104.592.494 KECAMATAN TANJUNGSARI 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 2,00 106.588.500 1,00 16.150.000 1,00 55.936.000 KECAMATAN TANJUNGSARI 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 10.780.000 KECAMATAN TANJUNGSARI 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 69.955.000 8,00 60.960.000 8,00 60.954.000 KECAMATAN TANJUNGSARI VI.37 KECAMATAN TAJURHALANG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 4,00 198.854.000 5,00 215.854.000 5,00 223.715.000 KECAMATAN TAJURHALANG 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 59.375.000 3,00 122.750.000 3,00 122.390.000 KECAMATAN TAJURHALANG 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 14,00 595.405.700 15,00 652.441.000 15,00 654.897.000 KECAMATAN TAJURHALANG 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2,00 30.942.000 2,00 28.485.000 2,00 99.485.000 KECAMATAN TAJURHALANG 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 7,00 283.083.124 8,00 347.322.000 8,00 333.388.632 KECAMATAN TAJURHALANG 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 4,00 97.910.000 3,00 22.900.000 3,00 53.800.000 KECAMATAN TAJURHALANG 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 9.500.000 KECAMATAN TAJURHALANG 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 122.710.300 8,00 152.009.000 8,00 160.009.000 KECAMATAN TAJURHALANG VI.38 KECAMATAN CIGOMBONG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7,00 111.480.000 8,00 176.310.000 8,00 176.310.000 KECAMATAN CIGOMBONG 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 2,00 38.920.000 4,00 116.490.000 4,00 108.162.000 KECAMATAN CIGOMBONG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-83 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 23,00 570.447.000 19,00 667.158.500 19,00 642.977.000 KECAMATAN CIGOMBONG 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 2,00 28.300.000 3,00 51.350.000 3,00 156.350.000 KECAMATAN CIGOMBONG 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 12,00 323.147.000 12,00 449.439.500 12,00 448.130.000 KECAMATAN CIGOMBONG 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 2,00 34.211.000 2,00 45.000.000 2,00 49.000.000 KECAMATAN CIGOMBONG 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 10.500.000 KECAMATAN CIGOMBONG 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 136.954.000 9,00 225.308.000 9,00 244.437.000 KECAMATAN CIGOMBONG VI.39 KECAMATAN LEUWISADENG 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 7,00 147.384.500 8,00 169.655.000 8,00 150.125.000 KECAMATAN LEUWISADENG 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 45.255.000 3,00 124.006.000 2,00 217.023.800 KECAMATAN LEUWISADENG 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 21,00 596.621.672 18,00 649.813.000 17,00 603.288.974 KECAMATAN LEUWISADENG 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 1,00 17.094.000 3,00 16.964.000 2,00 81.499.000 KECAMATAN LEUWISADENG 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 11,00 264.767.823 12,00 311.174.000 10,00 238.458.862 KECAMATAN LEUWISADENG 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 4,00 119.867.500 5,00 27.250.000 1,00 27.250.000 KECAMATAN LEUWISADENG 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 7.500.000 KECAMATAN LEUWISADENG 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 141.951.000 9,00 142.378.000 5,00 131.561.000 KECAMATAN LEUWISADENG VI.40 KECAMATAN TENJOLAYA 1 Program Fasilitasi Urusan Pemerintahan Umum Fasilitasi penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Kegiatan 8,00 156.187.000 8,00 196.032.000 8,00 189.163.600 KECAMATAN TENJOLAYA 2 Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat Koordinasi penjaringan aspirasi masyarakat Kegiatan 3,00 36.965.200 3,00 101.956.000 3,00 146.394.000 KECAMATAN TENJOLAYA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-84 Realisasi Rp. TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KONDISI AWAL 2018 KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2019 3 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Fasilitasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik Kegiatan 21,00 463.042.700 16,00 504.592.000 16,00 498.585.700 KECAMATAN TENJOLAYA 4 Program Peningkatan Kinerja Desa/Kelurahan Pembinaan Oleh Desa/Kelurahan Kegiatan 3,00 54.659.800 2,00 45.549.000 2,00 98.073.700 KECAMATAN TENJOLAYA 5 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran Kegiatan 12,00 191.974.176 12,00 255.370.000 12,00 260.175.022 KECAMATAN TENJOLAYA 6 Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur Terpenuhinya Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur Kegiatan 6,00 325.196.191 3,00 50.036.000 3,00 45.354.975 KECAMATAN TENJOLAYA 7 Program peningkatan disiplin aparatur Terwujudnya peningkatan disiplin aparatur Kegiatan 1,00 1,00 7.500.000 KECAMATAN TENJOLAYA 8 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Terwujudnya Pertanggungjawaban Kinerja dan Keuangan SKPD Kegiatan 7,00 107.934.000 8,00 113.444.000 8,00 114.491.400 KECAMATAN TENJOLAYA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-85 TARGET Rp. KINERJA Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 I URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR I.1 PENDIDIKAN 1 Program Pendidikan Anak Usia Dini Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) % 47,75 7.161.600.000 42,62 2.330.666.983 DINAS PENDIDIKAN 2 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SD Presentase Sarana dan Prasarana Utama SD yang di bangun % 5,60 113.081.400.000 96,44 49.057.087.391 DINAS PENDIDIKAN % SD yang semua rombelnya tidak melebihi 32 siswa % 58,67 41,92 DINAS PENDIDIKAN 3 Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utama SD Presentase Sarana dan Prasarana Utama SD yang di rehab % 9,30 163.922.540.000 98,31 153.733.611.257 DINAS PENDIDIKAN Sekolah pendidikan SD kondisi bangunan baik % 95,75 99,54 DINAS PENDIDIKAN 4 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang SD Presentase Sarana dan Prasarana Penunjang SD yang di bangun % 2,00 386.000.000 96,75 14.647.019.286 DINAS PENDIDIKAN 5 Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang SD Presentase Sarana dan Prasarana Penunjang SD yang di rehab % 5,00 100,00 8.832.420.000 DINAS PENDIDIKAN 6 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SD Presentase Penyediaan Sarana dan Prasana Penunjang SD % 3,00 10.240.000.000 100,00 18.062.003.126 DINAS PENDIDIKAN 7 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SD Angka Kelulusan (AL) SD/MI % 100,00 27.826.400.000 63,08 473.856.611.623 DINAS PENDIDIKAN Nilai Rata-Rata UN SD Point 81,36 N/a DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI % 89,26 87,84 DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI % 97,47 95,87 DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 7-12 tahun Orang 940,06 950,00 DINAS PENDIDIKAN Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B % 86,90 97,25 DINAS PENDIDIKAN Rasio ketersediaan SD-MI terhadap penduduk usia 7-12 tahun Sekolah 35,72 36,00 DINAS PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SD-MI % 0,09 0,30 DINAS PENDIDIKAN 8 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Utama SMP Presentase Sarana dan Prasarna Utama yang dibangun % 5,60 4.412.400.000 94,44 11.528.230.300 DINAS PENDIDIKAN % SMP yang semua rombelnya tidak melebihi 36 siswa % 92,72 41,92 DINAS PENDIDIKAN 9 Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Utama SMP Presentase Sarana dan Prasarna Utama yang direhab % 9,30 5.150.200.000 92,85 8.209.902.695 DINAS PENDIDIKAN Sekolah pendidikan SMP kondisi bangunan baik % 97,19 DINAS PENDIDIKAN 10 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Penunjang SMP Presentase Sarana dan Prasarna Penunjang yang dibangun % 0,25 1.870.000.000 98,63 6.532.228.117 DINAS PENDIDIKAN 11 Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Penunjang SMP Presentase Sarana dan Prasarna Penunjang yang direhab % 3,00 DINAS PENDIDIKAN Tabel 7.3 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2020 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-86 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 12 Program Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SMP Presentase Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang SMP % 3,00 1.320.000.000 100,00 43.190.906.000 DINAS PENDIDIKAN 13 Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Jenjang SMP Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs % 100,00 32.940.477.500 100,00 124.843.240.682 DINAS PENDIDIKAN Nilai Rata-rata UN SMP Point 60,19 N/a DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs % 83,80 71,31 DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs % 92,72 94,51 DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Sekolah terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun Orang 892,15 736,00 DINAS PENDIDIKAN Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B % 74,21 88,37 DINAS PENDIDIKAN Rasio ketersediaan SMP-MTs terhadap penduduk usia 13 - 15 tahun Sekolah 30,87 31,00 DINAS PENDIDIKAN Angka Putus Sekolah SMP-MTs % 0,253 0,27 DINAS PENDIDIKAN 14 Program Pendidikan Non-Formal Angka Partisipasi Murni (APM) Paket A % 89,26 31.681.680.540 0,14 15.862.292.167 DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Murni (APM) Paket B % 83,80 0,95 DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket A % 97,47 0,69 DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) Paket B % 92,72 4,61 DINAS PENDIDIKAN 15 Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Guru yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV % 87,83 115.151.760.000 79,05 148.656.683.813 DINAS PENDIDIKAN % SD yang memiliki satu orang guru untuk setiap 32 peserta didik % 86,69 74,34 DINAS PENDIDIKAN % SD yang memiliki 6 orang guru % 98,01 96,06 DINAS PENDIDIKAN % SMP yang memiliki guru untuk setiap mata pelajaran % 40,88 29,81 DINAS PENDIDIKAN % SD yang memiliki 2 orang guru dengan kualifikasi S1/D4 % 99,95 99,57 DINAS PENDIDIKAN % SD yang memiliki 2 orang guru yang telah memiliki sertifikat pendidik % 93,34 85,63 DINAS PENDIDIKAN % SMP yang memiliki guru berkualifikasi S1/D4 ≥ 70% % 92,32 86,21 DINAS PENDIDIKAN % guru SMP yang memiliki guru dengan kualifikasi S1/D4 dan telah memiliki sertifikat pendidik ≥ 35% % 36,35 28,69 DINAS PENDIDIKAN % Kepala SD yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik % 90,55 83,20 DINAS PENDIDIKAN % Kepala SMP yang berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat pendidik % 45,95 40,39 DINAS PENDIDIKAN Rasio Guru SD-MI / Murid Orang 383,92 404,00 DINAS PENDIDIKAN Rasio Guru SMP-MTs / Murid Orang 492,44 513,00 DINAS PENDIDIKAN Rasio guru SD-MI/rombel Point 1,08 1,54 DINAS PENDIDIKAN 16 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 94,00 12.737.800.000 95,19 10.216.116.280 DINAS PENDIDIKAN Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 88,75 97,14 DINAS PENDIDIKAN Persentase perencanaan sesuai target % 100,00 97,48 DINAS PENDIDIKAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-87 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 96,61 96,30 DINAS PENDIDIKAN Persentase pelayanan kepegawaian % 92,50 100,00 DINAS PENDIDIKAN I.2 KESEHATAN 1 Program Kesehatan Masyarakat Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil % 100,00 6.522.141.000 86,18 79.458.545.010 DINAS KESEHATAN Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin % 100,00 85,26 DINAS KESEHATAN Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir % 100,00 91,62 DINAS KESEHATAN Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita % 100,00 84,21 DINAS KESEHATAN Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar % 100,00 73,73 DINAS KESEHATAN Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani % 88,00 76,11 DINAS KESEHATAN Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan % 92,50 86,02 DINAS KESEHATAN Persentase Balita Gizi Buruk % 0,0115 0,0098 DINAS KESEHATAN Presentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapat ASI ekslusif % 46,00 51,06 DINAS KESEHATAN Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut % 100,00 42,27 DINAS KESEHATAN Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif % 100,00 60,16 DINAS KESEHATAN Persentase Rumah Tangga Yang Menerapkan PHBS % 62,50 52,10 DINAS KESEHATAN Cakupan pemberdayaan masyarakat melalui penyuluhan kelompok oleh petugas di masyarakat % 100,00 100,00 DINAS KESEHATAN Cakupan Desa yang melaksanakan STBM % 42,00 57,50 DINAS KESEHATAN Cakupan Desa ODF (Open Defection Free) % 15,00 11,00 DINAS KESEHATAN Cakupan Sarana Air Bersih (SAB) % 80,08 76,76 DINAS KESEHATAN Cakupan Sanitasi Layak % 80,36 60,30 DINAS KESEHATAN Cakupan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang Memenuhi Syarat % 65,00 72,60 DINAS KESEHATAN Cakupan Tempat Tempat Umum (TTU) yang Memenuhi Syarat % 65,00 54,80 DINAS KESEHATAN 2 Program Pelayanan Kesehatan Akreditasi FKTP % 0,70 122.372.648.417 12,71 247.208.028.440 DINAS KESEHATAN Peningkatan Status Akreditasi Puskesmas Re- Akreditasi % 28,70 27,50 DINAS KESEHATAN Akreditasi puskesmas % 100,00 80,10 DINAS KESEHATAN Peningkatan Cakupan kepesertaan JKN % 82,00 76,21 DINAS KESEHATAN 3 Program Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas Cakupan Pelayanan Kesehatan Masyarakat % 76,00 63.594.764.100 40,00 57.577.629.608 DINAS KESEHATAN 4 Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Cakupan Imunisasi Dasar Lengkap % 88,00 2.391.834.000 72,70 15.605.541.800 DINAS KESEHATAN Cakupan Keberhasilan pengobatan penderita TBC % 90,00 71,45 DINAS KESEHATAN Cakupan pengobatan semua kasus TB (case detection rate/CDR) yang diobati % 70,00 63,84 DINAS KESEHATAN Cakupan screening HIV pada orang dengan risiko HIV % 55,00 45,40 DINAS KESEHATAN Cakupan kasus cacat kusta tingkat 2 % 5,00 9,00 DINAS KESEHATAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-88 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Cakupan Ibu Hamil diperiksa Hepatitis % 70,00 37,32 DINAS KESEHATAN Cakupan Balita Pneumonia mendapatkan tatalaksana sesuai standar % 85,00 16,48 DINAS KESEHATAN Cakupan keberhasilan POPM Kecacingan % 75,00 82,75 DINAS KESEHATAN Angka Kesakitan/ Incidence Rate (IR) Penderita DBD % 49,50 21,63 DINAS KESEHATAN Cakupan pelayanan penderita Hipertensi mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar % 100 60,02 DINAS KESEHATAN Cakupan pelayanan penderita Diabetes Melitus mendapatkan pelayanan sesuai standar 100 92,19 DINAS KESEHATAN Cakupan Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 100 80,24 DINAS KESEHATAN 5 Program Sumber Daya Kesehatan Cakupan tenaga kesehatan yang ditingkatkan kompetensi nya % 38,90 92.499.042.300 38,90 105.293.853.427 DINAS KESEHATAN Cakupan Puskesmas yang memenuhi sarana dan prasana sesuai standar % 73,27 71,38 DINAS KESEHATAN Persentase Ketersediaan Obat dan vaksin di Puskesmas % 90,00 90,00 DINAS KESEHATAN Ketersediaan Perbekalan Kesehatan dan Indikator Penialain Pengelolaan Obat di GFK % 80,00 80,00 DINAS KESEHATAN 6 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/ Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru- Paru/ Rumah Sakit Mata Rasio Rumah Sakit persatuan penduduk % 1: 205.833 1.650.000.000 106,07 1.343.539.862 DINAS KESEHATAN 7 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 65,00 53.607.811.000 60,00 50.532.230.468 DINAS KESEHATAN Persentase pemenuhan saran dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 100,00 95,00 DINAS KESEHATAN Persentase perencanaan sesuai target % 100,00 92,71 DINAS KESEHATAN Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 100,00 100,00 DINAS KESEHATAN Persentase pelayanan kepegawaian % 100,00 96,00 DINAS KESEHATAN 8 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Jasinga Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.598.057.000 79,69 3.287.043.821 DINAS KESEHATAN 9 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cibungbulang Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.858.382.000 77,13 3.102.266.185 DINAS KESEHATAN 10 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Leuwiliang Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 6.278.822.000 84,75 3.990.517.969 DINAS KESEHATAN 11 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Nanggung Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 2.893.740.000 81,25 2.774.514.845 DINAS KESEHATAN 12 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Ciampea Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.176.761.000 82,14 3.259.402.759 DINAS KESEHATAN 13 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Ciawi Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.400.000.000 78,75 2.456.690.566 DINAS KESEHATAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-89 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 14 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cigombong Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.066.418.000 78,45 2.987.754.379 DINAS KESEHATAN 15 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cijeruk Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.620.256.000 77,23 2.651.900.191 DINAS KESEHATAN 16 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Bojonggede Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 4.579.233.000 78,01 2.627.766.943 DINAS KESEHATAN 17 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Parung Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.928.508.000 77,98 3.544.959.939 DINAS KESEHATAN 18 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Sirnagalih Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 2.121.740.000 81,25 1.797.638.566 DINAS KESEHATAN 19 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Tajurhalang Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.855.013.000 84,23 2.896.047.742 DINAS KESEHATAN 20 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cigudeg Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.648.358.000 77,45 3.005.541.555 DINAS KESEHATAN 21 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cimandala Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.668.839.000 89,20 1.671.808.640 DINAS KESEHATAN 22 Program Pelayanan Kesehatan BLUD Puskesmas Cirimekar Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.598.312.000 81,06 1.088.846.424 DINAS KESEHATAN 23 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Citeureup Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 2.441.158.000 81,58 1.738.271.530 DINAS KESEHATAN 24 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Jonggol Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.223.609.000 78,01 2.466.949.932 DINAS KESEHATAN 25 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Sentul Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.610.631.000 83,50 553.431.309 DINAS KESEHATAN 26 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Tanjung sari Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 2.281.000.000 76,12 2.233.059.717 DINAS KESEHATAN 27 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Bantarjaya Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.789.449.000 76,67 1.722.943.528 DINAS KESEHATAN 28 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Tenjo Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.808.868.000 80,48 1.627.998.726 DINAS KESEHATAN 29 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Sukajaya Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.894.578.000 91,97 1.665.993.256 DINAS KESEHATAN 30 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Parung Panjang Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.443.795.200 80,36 2.861.161.094 DINAS KESEHATAN 31 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Tenjolaya Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.672.440.000 78,03 3.211.737.948 DINAS KESEHATAN 32 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Rumpin Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.681.299.000 79,01 2.309.134.654 DINAS KESEHATAN 33 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Pamijahan Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.417.656.000 78,87 2.687.285.337 DINAS KESEHATAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-90 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 34 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Leuwisadeng Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.666.144.000 77,39 1.560.488.486 DINAS KESEHATAN 35 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Dramaga Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.667.863.000 80,34 1.415.127.697 DINAS KESEHATAN 36 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Ciomas Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.841.112.000 87,60 1.741.528.547 DINAS KESEHATAN 37 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Caringin Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 4.223.800.000 78,24 3.133.919.849 DINAS KESEHATAN 38 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cisarua Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.420.208.000 77,20 1.385.644.648 DINAS KESEHATAN 39 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Megamendung Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 2.195.276.000 77,05 2.071.424.933 DINAS KESEHATAN 40 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Gunung sindur Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 2.055.249.000 76,62 2.126.573.387 DINAS KESEHATAN 41 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Ciseeng Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 3.240.000.000 77,76 3.752.817.851 DINAS KESEHATAN 42 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Kemang Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 2.436.292.000 82,22 2.229.483.432 DINAS KESEHATAN 43 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Gunung Putri Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.300.000.000 77,48 1.113.709.175 DINAS KESEHATAN 44 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cileungsi Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.747.184.000 74,50 1.653.732.701 DINAS KESEHATAN 45 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Sukamakmur Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 2.837.818.000 78,09 2.153.868.916 DINAS KESEHATAN 46 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cariu Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.750.700.000 80,13 1.227.980.300 DINAS KESEHATAN 47 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Klapanunggal Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 1.461.407.000 77,56 1.388.708.311 DINAS KESEHATAN 48 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Lebakwangi Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN 49 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Puraseda Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN 50 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cijujung Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN 51 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Situ Udik Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN 52 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Banjarsari Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN 53 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Rancabungur Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-91 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 54 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Kemuning Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN 55 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Sukaraja Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN 56 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cilebut Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN 57 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cibinong Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN 58 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Pabuaran Indah Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN 59 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Karadenan Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN 60 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Babakan Madang Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN 61 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Leuwinutug Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN 62 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Tajur Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN 63 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cicangkal Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN 64 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Ciasmara Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN 65 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cinagara Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN 66 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cibulan Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN 67 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Sukamanah Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN 68 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Suliwer Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN 69 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Cibeuteung Udik Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN 70 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Jampang Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - DINAS KESEHATAN 71 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Sukadamai Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN 72 Program Peningkatan Pelayanan PPK- BLUD Puskesmas Ciderum Persentase Tata Kelola PPK BLUD Puskesmas sebagai Badan Layanan Umum Daerah % 70,00 - - DINAS KESEHATAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-92 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB RSUD CIBINONG DINAS KESEHATAN 73 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 34.806.655.000 81,82 20.223.935.827 DINAS KESEHATAN 74 Program Pelayanan Keuangan, perencanaan dan pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Cibinong Cost Recovery Rate (CRR) % 40,00 280.000.000 105,88 211.995.000 DINAS KESEHATAN 75 Program Pelayanan Medik RSUD Cibinong Indeks Mutu Pelayanan Medik % 75,00 18.550.000.000 99,50 109.300.327.465 DINAS KESEHATAN 76 Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Cibinong Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan % 75,00 7.140.000.000 89,84 15.699.840.387 DINAS KESEHATAN 77 Program Peningkatan Pelayanan PPK - BLUD RSUD Cibinong Tingkat Kepuasan Pasien % 70,00 141.500.000.000 82,03 167.209.757.534 DINAS KESEHATAN RSUD CIAWI DINAS KESEHATAN 78 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 65,00 21.123.906.000 100,00 22.073.021.842 DINAS KESEHATAN 79 Program Pelayanan Keuangan, perencanaan dan pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Ciawi Cost Recovery Rate (CRR) % 100,00 400.280.100 83,20 240.361.490 DINAS KESEHATAN 80 Program Pelayanan Medik RSUD Ciawi Indeks Mutu Pelayanan Medik % 75,00 13.733.505.600 79,17 98.559.643.226 DINAS KESEHATAN 81 Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Ciawi Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan % 75,00 51.368.074.400 85,42 39.049.055.182 DINAS KESEHATAN 82 Program Peningkatan Pelayanan PPK - BLUD RSUD Ciawi Tingkat Kepuasan Pasien % 70,00 139.214.155.000 77,80 168.241.681.023 DINAS KESEHATAN RSUD LEUWILIANG DINAS KESEHATAN 83 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 100,00 15.518.120.463 83,33 8.252.240.145 DINAS KESEHATAN 84 Program Pelayanan Keuangan, perencanaan dan pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Leuwiliang Cost Recovery Rate (CRR) % 40,00 150.280.555 108,75 75.335.550 DINAS KESEHATAN 85 Program Pelayanan Medik RSUD Leuwiliang Indeks Mutu Pelayanan Medik % 75,00 14.660.561.482 97,92 32.528.150.546 DINAS KESEHATAN 86 Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Leuwiliang Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan % 75,00 51.190.971.045 95,00 93.590.216.184 DINAS KESEHATAN 87 Program Peningkatan Pelayanan PPK - BLUD RSUD Leuwiliang Tingkat Kepuasan Pasien % 70,00 92.082.415.000 78,09 93.838.003.878 DINAS KESEHATAN RSUD CILEUNGSI DINAS KESEHATAN 88 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Persentase kegiatan yang dilaksanakan % 65,00 17.031.783.800 86,67 13.656.054.482 DINAS KESEHATAN 89 Program Pelayanan Keuangan, perencanaan dan pelaporan Rumah Sakit Umum Daerah Cileungsi Cost Recovery Rate (CRR) % 100,00 288.700.000 146.324.750 DINAS KESEHATAN 90 Program Pelayanan Medik RSUD Cileungsi Indeks Mutu Pelayanan Medik % 75,00 51.851.344.000 76,50 41.333.583.708 DINAS KESEHATAN 91 Program Pengelolaan Pelayanan Keperawatan RSUD Cileungsi Indeks Mutu Pelayanan Keperawatan % 75,00 8.287.363.000 77,50 5.985.115.765 DINAS KESEHATAN 92 Program Peningkatan Pelayanan PPK - BLUD RSUD Cileungsi Tingkat Kepuasan Pasien % 70,00 40.896.381.000 80,05 34.478.852.547 DINAS KESEHATAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-93 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB I.3 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Program Pembangunan dan Peningkatan Jalan dan Jembatan Persentase realisasi penyelesaian pembangunan jalan baru Km 4,00 330.037.909.000 4,80 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG % 33,33 34,75 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase realisasi penyelesaian pembangunan jembatan baru % DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase peningkatan jalan kabupaten % 45,21 20,11 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase peningkatan jembatan kabupaten % 17,95 19,17 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2 Program Pembangunan Jalur Pedestrian Peningkatan persentase capaian penyediaan pembangunan jalur pedestrian % 5,09 5.000.000.000 2,08 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Panjang Jalan yang memiliki jalur pedestrian yang berkualitas meter 1.547,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3 Program Penyediaan drainase dan pengamanan jalan Persentase jalan yang memiliki saluran drainase/saluran pembuangan air % 31,12 29.278.000.000 28,26 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase pembangunan turap di wilayah jalan penghubung rawan longsor % 49,25 35,98 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Persentase jalan yang direhabilitasi % 0,59 81.647.400.000 0,26 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase jembatan yang direhabilitasi % 0,36 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase jalan yang dipelihara % 58,07 48,26 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase jembatan yang dipelihara % 100 100 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-94 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase penyediaan kebutuhan penanganan tanggap darurat jalan dan jembatan % 100 100 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5 Program Pengelolaan Laboratorium dan Bahan Konstruksi Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan bahan laboratorium dan bahan konstruksi % 100 23.220.000.000 100 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 6 Program Pengelolan Peralatan dan Perbengkelan Persentase ketersediaan dan terpeliharanya sarana peralatan kebinamargaan % 100 550.000.000 100 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 7 Program Pengawasan dan Pengendalian Kondisi Jalan dan Jembatan Persentase penyediaan data dan informasi kondisi dan pemanfaatan jalan dan jembatan % 100 2.702.000.000 100 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 8 Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi Persentase daerah irigasi yang ditingkatkan % 2,19 138.376.472.000 1,82 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase daerah irigasi yang direhabilitasi % 4,38 6,16 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase daerah irigasi kabupaten yang dipelihara % 23,64 24,34 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 9 Program Pengendalian Daya Rusak Air Persentase pembuatan TPT saluran dan TPT di wilayah aliran sungai rawan longsor % 39,19 31.600.480.000 35,81 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 10 Program Pengelolaan Penataan Situ Persentase penataan situ % 25,00 200.000.000 25,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 11 Program Pengawasan Jaringan Irigasi Persentase penyediaan data dan informasi kondisi jaringan irigasi % 100 1.275.000.000 100 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 12 Program Pembangunan Drainase Lingkungan Persentase penduduk yang terlayani sistem jaringan drainase skala kota sehingga tidak terjadi genangan lebih dari 2 kali setahun % Penduduk 25,10 18.950.000.000 28,42 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 13 Program Pengembangan Pelayanan Air Minum dan Air Limbah Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak % 71,01 35.103.050.000 72,94 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase penduduk yang mendapatkan akses air minum yang aman % 17,17 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-95 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase rumah tinggal bersanitasi % 69,23 42,89 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai % 69,23 42,89 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 14 Program Pelayanan Air Limbah Persentase capaian pelayanan air limbah domestik % 100,00 1.000.000.000 59,87 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 15 Program Pengelolaan Jasa Konstruksi Persentase fasilitasi bantuan teknis bangunan gedung pemerintahan % 75,00 8.344.000.000 75,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase rekomendasi pemanfaatan sarana dan prasarana ke- PU-an yang diberikan % 92,00 100,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase tenaga terampil konstruksi yang dilatih untuk mendapat sertifikat % 50,00 87,17 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 16 Program Perencanaan Tata Ruang Persentase tersedianya informasi mengenai rencana tata ruang (RTR) wilayah kabupaten beserta rencana rincinya melalui peta analog dan peta digital % 100,00 1.150.000.000 100,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 17 Program Pemanfaatan Ruang Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah Rasio 0,05 1.700.000.000 0,04 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 18 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang % 82,00 465.000.000 75,56 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 19 Program Pengadaan Tanah Persentase realisasi pengadaan tanah % 25,74 13.858.750.000 11,23 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 20 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 80,00 12.817.000.000 64,85 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 100,00 100,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase perencanaan sesuai target % 100,00 100,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-96 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 100,00 100,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Persentase pelayanan kepegawaian % 100,00 100,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG I.4 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 1 Program Penataan Perumahan persentase perumahan yang tertata % 93,90 2.526.061.000 99,41 25.492.424.550 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Rasio rumah layak huni rasio 0,2469 0,2695 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Cakupan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana % 100,00 59,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN cakupan penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah % 100,00 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 Program Pengelolaan Rusunawa Persentase Rusunawa yang dikelola % 100,00 694.985.500 39,29 586.362.500 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 3 Program Penataan Kawasan permukiman Luas area kawasan permukiman yang tertata M2 1.101.846,67 3.152.182.000 545.600,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Rasio permukiman layak huni rasio 0,9980 0,9979 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-97 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Program Penataan Bangunan Persentase dokumen teknis yang diterbitkan % 95,00 938.057.678 105,74 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 5 Program Penataan Fasilitas Perumahan dan Permukiman Persentase PSU perumahan yang tertata % 26,22 10.312.880.000 25,33 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Jumlah taman/ruang publik terbangun lokasi 159,00 159,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Persentase TPU yang tertata % 57,21 8,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk ‰ 36,65 148,86 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 6 Program Pengelolaan reklame Persentase jalur strategis reklame yang tertata % 62,50 3.705.610.144 33,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 7 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 84,00 8.833.165.345 96,29 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 84,00 70,58 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Persentase perencanaan sesuai target % 95,00 100,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 95,00 94,70 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-98 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase pelayanan kepegawaian % 100,00 100,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN I.5 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM, DAN PELINDUNGAN MASYARAKAT 1 Program Penegakan Perda Persentase Penegakan PERDA % 100,00 1.119.734.400 100,00 736.040.500 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2 Program Pengendalian Ketentraman dan Ketertiban Umum Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) % 100,00 16.243.464.331 100,00 19.954.068.275 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Cakupan layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada % 100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 3 Program Perlindungan Masayarakat Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) % 108,75 701.200.000 108,80 669.029.400 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 4 Program Pembinaan Sumber Daya Aparatur dan Masyarakat dalam Penanganan Tramtibum Jumlah Pembinaan Penegakan Perda dan Tramtibum Kepada Aparatur dan Masyarakat dalam satu tahun orang 70,00 1.096.040.000 70,00 767.771.000 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 5 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 80,00 2.948.484.000 80,00 9.208.186.652 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 80,00 100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase perencanaan sesuai target % 98,00 95,83 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 98,00 97,09 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase pelayanan kepegawaian % 85,00 100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 Program Peningkatan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Alam Persentase mitigasi yang dilaksanakan % 35,00 1.156.159.000 21,05 4.355.359.400 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Cakupan layanan informasi rawan bencana % 100,00 100,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana % 100,00 100,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana % 100,00 100,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-99 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2 Program Tanggap Darurat Bencana Alam Persentase jumlah korban bencana yang ditangani % 100,00 2.905.679.000 99,98 4.874.823.763 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3 Program Pemulihan Pasca Bencana Alam Persentase pemulihan di daerah terkena bencana % 100,00 700.000.000 59,23 1.095.312.350 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 4 Program Pelayanan Adm Umum,Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks Kepuasaan Layanan Kesekretariatan % 80,00 2.552.376.837 80,00 3.474.654.471 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 80,00 80,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase Perencanaan Sesuai dengan target % 80,00 97,19 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase Kinerja keuangan PD sesuai target % 100,00 96,26 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Persentase pelayanan Kepegawaian % 100,00 100,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 Program Pencegahan dan kesiapsiagaan penanganan Kebakaran Persentase kapasitas masyarakat dan petugas pemadam kebakaran % 16,67 721.078.000 15,58 1.407.905.843 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 2 Program Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten/Kota % 28,26 8.488.217.625 26,78 35.584.405.478 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran % 100,00 101,67 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 3 Program Pengelolaan Data informasi dan Pengawasan Proteksi Kebakaran Persentase inspeksi pengawasan dan proteksi kebakaran % 15,00 320.445.375 14,70 1.155.891.830 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 55,00 3.644.405.944 80,00 8.735.386.719 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 2,68 80,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Persetase perencanaan sesuai target % 28,30 80,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Persentase kinera keuangan perangkat daerah sesuai target % 97,00 80,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Persentase pelayanan kepegawaian % 60,08 80,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-100 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB I.6 SOSIAL 1 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Persentase keluarga Miskin yang Mendapat Bantuan % 50,00 8.004.000.000 - 5.969.730.600 DINAS SOSIAL Persentase Korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat tanggap darurat bencana kabupaten % 100,00 22,52 DINAS SOSIAL Persentase PMKS yang diberikan jaminan sosial % 100,00 57,64 DINAS SOSIAL 2 Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial serta Pembinaan para Penyandang Disabilitas dan Trauma Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti % 45,00 5.196.282.906 2,09 3.309.492.600 DINAS SOSIAL 3 Program Pemberdayaan PSKS dan Kepedulian Sosial Masyarakat Persentase PSKS yang terlatih dan aktif dalam penanganan PMKS % 66,10 7.349.940.969 5,75 6.387.178.400 DINAS SOSIAL 4 Program Pelayanan Kesejahteraan Sosial kepada PMKS di BKS Persentase Pelayanan PMKS yang dilaksanakan % 65,00 950.000.000 100,00 691.605.650 DINAS SOSIAL 5 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 65,00 3.751.400.000 83,97 4.951.159.876 DINAS SOSIAL Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 2,50 81,50 DINAS SOSIAL Persentase perencanaan sesuai target % 27,27 97,27 DINAS SOSIAL Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 97,01 97,01 DINAS SOSIAL Persentase pelayanan kepegawaian % 60,08 60,08 DINAS SOSIAL II URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR II.1 TENAGA KERJA 1 Program Peningkatan Kualitas dan Produktifitas Tenaga Kerja Jumlah tenaga kerja yang ditingkatkan kualitasnya orang 220,00 1.561.214.000 210,00 666.684.600 DINAS TENAGA KERJA 2 Program Peningkatan Kesempatan Kerja Besaran Pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % 12,38 2.632.034.000 11,66 1.171.730.550 DINAS TENAGA KERJA Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan % 41,18 50,00 DINAS TENAGA KERJA 3 Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun % 50,74 1.184.773.000 65,63 576.532.700 DINAS TENAGA KERJA Besaran kasus yang diselesaikan dengan perjanjian bersama % 35,33 14,95 DINAS TENAGA KERJA 4 Program Uji kompetensi angkatan kerja Besaran tenaga kerja yang lulus uji kompetensi % 93,75 1.034.762.000 86,25 307.252.800 DINAS TENAGA KERJA 5 Program peningkatan kompetensi pencari kerja Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi % 67,57 2.003.410.000 72,64 606.485.400 DINAS TENAGA KERJA 6 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 85,00 3.553.933.000 85,00 3.749.630.424 DINAS TENAGA KERJA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-101 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 70,00 70,00 DINAS TENAGA KERJA Persentase perencanaan sesuai target % 92,00 92,00 DINAS TENAGA KERJA Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 96,22 96,22 DINAS TENAGA KERJA Persentase pelayanan kepegawaian % 91,15 91,15 DINAS TENAGA KERJA II.2 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan Persentase Kepala Keluarga Perempuan Yang Memperoleh Keterampilan % 10,00 1.665.222.450 0,87 2.150.623.800 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Terpi;ah % 32,05 34,72 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Rasio KDRT % 0,0036 0,0044 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-102 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2 Program Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Khusus Anak Persentase terbentuknya forum anak tingkat kecamatan % 13,00 1.199.786.966 11,54 1.196.701.600 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase Perangkat Daerah Yang Memiliki Data Terpi;ah % 20,00 33,33 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3 Program Pengelolaan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Persentase Pendampingan Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak % 100,00 370.038.152 100,00 446.417.250 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Laayanan Kesekretariatan ' % 100,00 5.434.339.981 100,00 6.638.515.515 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-103 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase Pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 100,00 100,00 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase Perencanaan Sesuai Taerget % 100,00 100,00 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase Kinerja Keuanggan Perangkat Daerah Sesuai Target % 100,00 100,00 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase Pelayanan Kepegawaian % 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA II.3 PANGAN 1 Program Pengembangan Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Skor Angka Kecukupan Energi % 105,00 1.662.250.000 108,60 2.138.832.773 DINAS KETAHANAN PANGAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-104 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Skor Angka Kecukupan Protein % 111,30 119,51 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 Program Pengembangan Pengawasan, Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan % 92,00 917.568.000 74,21 837.643.175 DINAS KETAHANAN PANGAN 3 Program Pengawasan dan Pengujian Pangan Segar Keamanan Pangan Segar yang Diuji % 88,00 300.000.000 89,93 226.521.275 DINAS KETAHANAN PANGAN 4 Program Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Ketersediaan Energi per Kapita % 102,80 2.375.918.000 103,90 1.293.090.250 DINAS KETAHANAN PANGAN Ketersediaan Protein per Kapita: % 144,30 127,95 DINAS KETAHANAN PANGAN Ketersediaan Pangan Utama % 37,63 58,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 5 Program Distribusi dan Cadangan Pangan Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan % 92,00 1.611.500.000 92,86 5.749.098.050 DINAS KETAHANAN PANGAN Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah % 100,00 100,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 6 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan % 85,00 4.706.781.933 85,00 3.825.801.629 DINAS KETAHANAN PANGAN Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75,00 75,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Persentase perencanaan sesuai target % 85,00 85,00 DINAS KETAHANAN PANGAN Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 90,00 97,17 DINAS KETAHANAN PANGAN Persentase pelayanan kepegawaian % 85,00 85,00 DINAS KETAHANAN PANGAN II.4 PERTANAHAN 1 Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Jumlah aset pemda yang terdaftar Bidang 80,00 1.544.824.125 30,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Jumlah Tanah Masyarakat yang terdaftar melalui Program Pemerintah Bidang 80.000,00 41.000,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN II.5 LINGKUNGAN HIDUP 1 Program Pengelolaan Sampah Peningkatan penanganan sampah % 41,03 88.325.176.220 22,83 37.872.720.885 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-105 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Peningkatan Pengurangan sampah % 11,57 5,90 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 Program Pelayanan Pengelolaan Sampah Persentase Operasionalisasi Pelayanan Angkutan Sampah % 100,00 15.491.356.500 100,00 47.950.751.068 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 Program Penataan Lingkungan Persentase area konservasi dalam bentuk hutan kota dan taman kehati % 40,00 1.485.000.000 10,00 1.495.127.988 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4 Program Pembinaan, Pengendalian dan Pemantauan Kualitas Lingkungan Tingkat capaian penaatan sumber penghasil emisi terhadap baku mutu udara % 80,00 4.050.000.000 80,00 2.228.263.000 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Persentase peningkatan pelaku usaha yang melakukan pengelolaan B3 dan limbah B3 % 16,89 25,30 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5 Program Peningkatan Kerjasama Kemitraan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peningkatan Sekolah yang berbudaya lingkungan dan Kampung Ramah Lingkungan sekolah 465,00 3.538.000.000 450,00 1.742.535.823 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Jumlah satgas lingkungan hidup orang 82,00 82,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6 Program Penataan Hukum dan Pemulihan Lingkungan Persentase Pengaduan dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti % 91,67 1.500.000.000 102,00 1.027.669.750 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7 Program Pelayanan Pengujian UPT Laboratorium Persentase layanan uji laboratorium lingkungan % 100,00 1.663.170.000 100,00 887.925.420 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8 Program Pelayana Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan layanan kesekreariatan % 75,00 56.775.383.800 95,84 22.348.711.467 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yg berkualitas untuk seluruh pegawai % 75,00 75,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Persentase perencanaan sesuai target % 100,00 100,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 100,00 100,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP Persentase pelayanan kepegawaian % 100,00 100,00 DINAS LINGKUNGAN HIDUP DINAS LINGKUNGAN HIDUP II.6 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Program Penataan Administrasi Kependudukan Jumlah Unit Pelayanan Publik yang Melakukan Pemanfaatan Data dan Kerjasama Pelayanan kependudukan unit 8 730.612.000 5 760.155.800 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk Rasio penduduk ber KTP persatuan penduduk Angka Rasio 1,00 3.000.074.000 1,00 2.812.008.000 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-106 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 3 Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Rasio bayi berakte kelahiran Angka Rasio 1,00 1.245.540.000 0,8535 717.383.300 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Persentase Pengolahan NIK dan Biodata penduduk dalam SIAK % 100,00 3.974.092.000 100,00 15.773.376.757 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5 Program Pelayanan Ke UPT an Cakupan Jumlah Penduduk Pemohon Adminduk yang Terlayani % 100,00 314.720.000 100,00 106.287.700 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 6 Program Pelayanan Administrasi umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 100,00 13.213.042.000 83,00 8.692.105.185 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 100,00 100,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase perencanaan sesuai target % 100,00 100,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 94,28 94,28 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Persentase pelayanan kepegawaian % 100,00 100,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL II.7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Program Pembangunan Ekonomi dan Pendapatan Desa Strata BUMDes : 1.650.000.000 1.192.257.150 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-107 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Mandiri 4,00 4,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Maju 15,00 15,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Berkembang 25,00 25,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Dasar 372,00 372,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA persentase raperdes tentang APBDes yang diklarifikasi % 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA persentase desa yang dibina dalam pengelolaan keuangan dan aset desa % 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 Program Pemerintahan Desa Tingkat perkembangan desa : 1.800.000.000 2.722.867.406 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jumlah Cepat Berkembang desa 20,00 20,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jumlah Berkembang desa 175,00 175,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jumlah Kurang Berkembang desa 221,00 221,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-108 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Prosentase raperdes tentang RKPDes yang dievaluasi dan diklarifikasi % 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Sekolah Desa/Kerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga Pendidikan Lainnya MoU 2,00 2,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Pengembangan Sistem Informasi Desa aplikasi 1,00 1,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Persentase Posyandu aktif % 100,00 1.430.000.000 100,00 486.124.500 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Strata posyandu : DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jumlah Mandiri posyandu 1339 1.339,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jumlah Purnama posyandu 1.618,00 1.618,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jumlah Madya posyandu 1.917,00 1.917,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Jumlah Pratama posyandu 53,00 53,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase PKK aktif % 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-109 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase LPM Berprestasi % 4,80 4,80 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4 Program Sarana Prasarana dan Kewilayahan Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik % 4,80 1.450.000.000 4,80 586.021.775 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5 Program Pelayanan Administrasi umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 50,00 4.000.000.000 46,50 4.857.167.065 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk pegawai % 50,00 50,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase perencanaan sesuai target % 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase pelayanan kepegawaian % 50,00 50,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA II.8 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 Program Penyuluhan Dan Advokasi Pengendalian Penduduk Persentase Perangkat Daerah yang Berperan Aktif Dalam Pembangunan Daerah Melalui Kampung KB % 83,09 1.969.785.040 84,51 7.201.974.045 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-110 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Rasio Petugas Pembantu Pembina KB (PPKBD) Setiap Desa/Kelurahan % 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 Program Keluarga Berencana Dan Keluarga Sejahtera Persentase Pelayanan KB Terhadap Pasangan Usia Subur % 11,08 2.554.245.877 11,13 3.181.647.850 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) Yang Ber- KB % 77,97 83,60 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) Yang Ber-KB % 76,07 79,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-111 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Cakupan PUS Anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) Yang Ber- KB % 76,14 84,16 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Cakupan PUS Peserta KB Anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera % 77,14 87,31 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Jumlah Kelompok Yang Terbentuk PIK Remaja % 70,00 75,00 - DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA II.9 PERHUBUNGAN 1 Program Manajemen Dan Rekayasa Lalu Lintas Persentase Pemasangan Rambu -rambu % 45,36 20.440.069.999 0,36 680.772.000 DINAS PERHUBUNGAN 2 Program Pengelolaan Fasilitas Perlengkapan Jalan jumlah Rambu-rambu yang terpelihara Kecamatan 40,00 9.215.000.000 4,00 7.519.341.302 DINAS PERHUBUNGAN 3 Program Peningkatan Keselamatan LLAJ Jumlah Uji Kir Angkutan Umum kendaraan 45.000,00 6.088.100.000 40.050,00 3.586.549.500 DINAS PERHUBUNGAN 4 Program Pengendalian Ketetiban Lalu Lintas Sarana dan Prasarana LLAJ Tingkat Kinerja Pelayanan Lalu Lintas (V/C rasio) rasio 0,80 9.212.000.000 0,82 11.537.219.920 DINAS PERHUBUNGAN 5 Program Pengembangan Sarana Dan Prasarana Perhubungan Persentase layanan angkutan darat % 60,00 13.519.692.972 65,00 1.159.872.500 DINAS PERHUBUNGAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-112 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 6 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 80,00 54.948.838.128 70,00 45.356.414.402 DINAS PERHUBUNGAN presentase pemenuhnan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 80,00 75,00 DINAS PERHUBUNGAN persentase perencanaan sesuai target % 80,00 92,00 DINAS PERHUBUNGAN Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 80,00 92,00 DINAS PERHUBUNGAN Presentase pelayanan kepegawaian % 80,00 100,00 DINAS PERHUBUNGAN II.10 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi dan Komunikasi Publik Persentase Layanan Pengaduan Masyarakat secara Online yang ditindaklanjuti % 82,00 3.390.792.000 82,00 2.250.161.164 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase Penyebaran Informasi melalui Media Komunikasi % 88,00 88,89 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 Program Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Tingkat Layanan Sistem Informasi % 4,00 4.948.491.000 3,27 6.807.737.351 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3 Program Layanan Komunikasi dan Informatika Cakupan Layanan Komunikasi dan Informatika % 85,00 4.938.080.000 85,00 6.737.415.400 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Cakupan Pengembangan dan Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan % 100 100 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Cakupan Layanan Telekomunikasi % 79,79 80,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan % 90,00 6.159.080.000 90,00 6.225.010.605 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk pegawai % 90,00 90,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase Perencanaan sesuai Target % 98,00 98,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai Target % 97,50 97,50 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase Pelayanan Kepegawaian % 90,00 90,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA II.11 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 1 Program Pemberdayaan Usaha Mikro Persentase Usaha Mikro dan Kecil % 98,97 9.891.739.019 98,97 8.064.185.200 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-113 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase UKM non BPR/LKM aktif % 69,89 72,32 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan. % 0,69 0,39 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 2 Program Kelembagaan dan Pengawasan Persentase koperasi aktif % 36,34 4.171.184.000 35,44 1.700.715.400 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Persentase Lembaga Koperasi yang diawasi % 11,87 8,49 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 3 Program Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi persentase Usaha koperasi yang diberdayakan dan dikembangkan % 5,48 5.300.745.000 7,03 2.654.859.000 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH 4 Program Pelayanan Administrasi Umum Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan , dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 95,00 3.805.178.000 90,65 3.971.254.687 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yg berkualitas utk seluruh pegawai % 100,00 91,32 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Persentase perencanaan sesuai target % 100,00 100,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 97,00 94,34 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH Persentase pelayanan kepegawaian % 94,00 90,65 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH II.12 PENANAMAN MODAL 1 Program Peningkatan Iklim Investasi Laju Pertumbuhan Investasi PMA-PMDN % 5,50 1.373.248.000 (0,22) 2.889.357.706 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Jumlah Nilai investasi PMA-PMDN meningkat Trilyun Rp 9,60 9,16 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-114 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PMA 5,58 2,86 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PMDN 4,02 6,30 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Rasio daya serap tenaga kerja Orang/Perusa haan 30,00 10,80 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN % 5,50 42,86 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 Program Peningkatan Promosi dan Kerja Sama Penanaman Modal Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) Perusahaan 350,00 3.000.000.000 357,00 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PMA 181,00 150,00 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PMDN 169,00 207,00 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3 Program Pengembangan Pelayanan Perizinan Pemanfaatan Ruang Jumlah Izin Terbit (Bidang Pemanfaatan Ruang) Berkas Izin 30.000,00 2.605.000.000 52.702,00 2.011.789.350 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4 Program Pengembangan Pelayanan Perizinan Operasional Jumlah Izin Terbit (Bidang Operasional)) Berkas Izin 8.000,00 2.765.683.438 7.700,00 2.045.061.975 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5 Program Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Penanaman Modal Jumlah Perusahaan yang diawasi Perusahaan 100,00 919.000.000 81,00 1.655.129.600 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-115 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Perizinan Non OSS Berstandar ISO Izin 40,00 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6 Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal & Pelayanan Perizinan Sistem Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Sistem 1,00 1.300.000.000 1,00 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 7 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan % 70,00 6.113.625.000 70,00 7.807.859.405 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Presentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas untuk seluruh Pegawai % 90,00 90,00 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Presentase Perencanaan sesuai Target % 90,00 90,00 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Presentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai Target % 90,00 90,00 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Presentase Pelayanan Kepegawaian % 90,00 90,00 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU II.13 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 Program Layanan Kepemudaan Jumlah Pemuda yang mengikuti Pelatihan Orang 3.500,00 12.000.000.000 4.611.950.110 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 Program Pembudayaan Olahraga Jumlah Kegiatan Olahraga yang diikuti/dilaksanakan Kegiatan 12,00 8.336.340.000 - 860.254.250 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Jumlah Penerima penghargaan bagi insan dan penggiat olahraga Orang 50,00 - DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 Program Peningkatan Prestasi Olahraga Peringkat Kabupaten Bogor pada multievent Tk Provinsi Jawa Barat : Peringkat 10.300.000.000 - 8.027.191.500 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-116 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga Jumlah Sarana dan Prasarana yang dibangun Gedung/Lapa ngan 4,00 27.600.000.000 - 9.743.705.283 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 5 Program Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga Wilayah Jumlah Pemeliharaan Sarana Prasarana Olahraga Wilayah Gom/Gor/Stad ion/Stadion Mini 23,00 14.250.000.000 18,00 16.148.722.470 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 6 Program Pendidikan, Pelatihan Olahraga Pelajar dan Mahasiswa (PPOPM) Cakupan pembinaan atlet muda Orang 165,00 12.000.000.000 155,00 7.109.294.420 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 7 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75,00 4.127.856.557 75,00 4.407.620.767 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75,00 75,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Persentase perencanaan sesuai target % 95,00 95,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 95,00 95,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Persentase pelayanan kepegawaian % 95,00 95,00 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA II.14 STATISTIK 1 Program Pengelolaan Data Statistik Sektoral Persentase ketersediaan data staistik sektoral % 100 500.000.000 - - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA II.15 PERSANDIAN 1 Program Pengelolaan Persandiaan Persentase Perangkat Daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah % 100 988.307.000 100 1.341.338.300 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA II.16 KEBUDAYAAN 1 Program Pengembangan Nilai Budaya Penyelenggaraan festival seni dan budaya Festival 25,00 2.204.050.000 2,00 403.647.500 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 Program Pengelolaan Kekayaan Budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan % 45,00 1.204.550.000 40,00 984.703.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan Warisan 66,00 65,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 Program Pengelolaan Keragaman Budaya Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi Karya 46,00 2.268.350.000 45,00 838.731.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 51,00 3.572.498.727 51,10 6.403.128.069 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 51,00 51,10 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-117 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase perencanaan sesuai target % 90,00 105,35 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 95,00 92,86 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Persentase pelayanan kepegawaian % 51,00 51,10 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA II.17 PERPUSTAKAAN 1 Program Penyelenggaraan pengembangan pengelolaan perpustakaan Jumlah perpustakaan diwilayah Perpust 225,00 931.000.000 226,00 283.556.900 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Rasio perpustakaan persatuan penduduk Persen 0,04 0,04 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Persentase koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah Persen 36,62 34,13 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 2 Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan Jumlah rata-rata pengunjung pepustakaan Persen 1,84 1.133.000.000 0,68 447.046.000 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Rasio Pengelola Perpustakaan Persen 3,69 3,69 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Jumlah pustakawan, tenaga teknis dan penilai yang memiliki sertifikat Persen 1,00 1,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 3 Program pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan perangkat daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan nilai 65,55 3.148.275.000 65,55 2.444.157.909 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Pesentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas seluruh pegawai Persen 80,00 80,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Persentase perencaanaan sesuai target Persen 95,00 95,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target Persen 95,25 95,25 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Persentase pelayanan kepegawaian Persen 96,00 96,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN II.18 KEARSIPAN 1 Program Peningkatan pengelolaan, pemeliharaan, pelestarian dan layanan informasi dokumen/arsip daerah Persentase arsip yang terkelola Persen 49,02 1.751.500.000 52,01 1.397.573.800 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku Persen 100,00 100,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 2 Program pembinaan penyelenggaraan kearsipan Peningkatan SDM pengelola kearsipan kegiatan 3,00 700.000.000 3,00 1.397.573.800 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Persentase pengelolaan kerasipan yang berpredikat baik pada unit kearsipan Persen 76,67 76,67 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-118 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB III URUSAN PILIHAN III.1 KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Peningkatan Budidaya Perikanan Produksi ikan konsumsi ton 125.822,41 3.342.319.000 118.711,84 3.451.665.175 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Produksi Benih Ikan RE 5.713.106,56 5.308.175,98 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Produksi Ikan Hias RE 292.036,85 315.882,64 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Konsumsi Ikan kg/kap/thn 30,06 29,99 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 2 Program Peningkatan Daya Saing, Pengelolaan, Pemasaran dan Kelembagaan Produksi Perikanan Produksi olahan produk perikanan ton 23.163,00 2.521.600.000 16.038,37 2.068.081.084 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Peningkatan status kelas Kelompok perikanan % 2,00 2,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 3 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Petencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan layanan kesekretariatan % 100,00 4.683.993.053 100,00 4.050.032.372 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Presentasi Pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh Pegawai % 100,00 100,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Persentase Perencanaan sesuai Target 100,00 100,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Persentasi Kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 100,00 100,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Persentase pelayanan Kesekretariatan % 100,00 100,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Persentase pelayanan kepegawaian % 100,00 100,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN III.2 PARIWISATA 1 Program Pengembangan Pemasaran Kunjungan Wisatawan Domestik Wisatawan 8.064.000 5.030.342.000 4.408.734 6.689.809.359 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Kunjungan Wisatawan Mancanegara Wisatawan 336.000 60.552 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Jumlah event pariwisata event 12 11 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 Program Pengembangan Destinasi Priwisata Jumlah usaha pariwisata berstandar nasional Usaha 20 1.434.826.000 20 1.082.727.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 Program Pengembangan Kemitraan Lama Kunjungan Wisata Hari 2 3.094.862.000 2 3.055.773.500 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-119 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB III.3 PERTANIAN 1 Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Pangan Produksi padi dan palawija Ton 570.750 8.597.899.404 621.679 7.444.103.555 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Padi Ton GKG 418.884 477.255 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Palawija Ton 151.867 144.424 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Produktivitas tanaman pangan: DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Produktivitas Padi ku/ha 55,78 62,53 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Produktivitas Padi Sawah ku/ha 33,64 34,36 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Produktivitas Palawija ku/ha 171,92 172,91 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Persentase nilai tambah tanaman pangan % 1,95 2,52 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-120 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2 Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Perkebunan Produksi Tanaman Perkebunan: Ton 8.032 6.567.180.500,00 8.602 3.992.691.303,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Persentase nilai tambah tanaman perkebunan % 7,00 8,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 Program Peningkatan Produksi, produktivitas dan Nilai Tambah Tanaman Hortikultura Produksi Tanaman Hortikultura: 8.675.947.000 2.802.797.909 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Produksi Buah-buahan Ton 60.572 106.555 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Produksi Sayuran Ton 92.950 112.493 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Produksi Tanaman Hias Tangkai 4.192.294 4.060.663 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Pohon 415.494 750.257 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Produksi tanaman obat Ton 4.453 9.539 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Produktivitas sayuran ku/ha 116,17 131,02 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Persentase nilai tambah tanaman hortikultura % 8,00 10,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-121 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Program Pengembangan Teknologi Pertanian Persentase pelayanan teknis pertanian % 80,00 6.374.558.000 80,00 5.852.997.284 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Jumlah benih/bibit unggul yang dihasilkan Ton 90,00 88,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Jumlah data dan Informasi pertanian dok 2,00 2,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 5 Program pengembangan SDM Pertanian dan kelembagaan petani Persentase penyuluh pertanian yang meningkat kompetensinya % 100,00 6.168.184.000 100,00 3.557.453.750 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Jumlah kelompok tani yang meningkat kelas kemampuannya klpk 5,00 5,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Jumlah metode teknologi pertanian unit 12,00 12,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 6 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 85,00 5.624.482.000 85,00 4.823.389.246 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75,00 75,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Persetase perencanaan sesuai target % 85,00 85,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Persentase kinera keuangan perangkat daerah sesuai target % 90,00 90,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-122 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase Pelayanan Kepegawaian % 85,00 85,00 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 1 Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewan, Perikanan dan Peternakan Persentase Pelayanan Kesehatan Hewan, perikanan dan perikanan % 100,00 8.534.697.000 100,00 7.581.594.178 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 2 Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Hasil Peternakan Produksi Daging ton 193.274,76 5.985.088.000 189.322,00 2.402.291.750 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Produksi Telur ton 47.633,82 144.052,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Produksi Susu ton 20.108,00 21.320,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Produksi Olahan Ternak ton 73.260,90 115.112,61 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Peningkatan status kelas Kelompok peternakan % 2,11 6.089.447,00 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Produksi DOC (Day Out Chick/Bibit) Ayam Lokal Unggul termasuk Terbanyak di Indonesia Ekor 6.390.151 2 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 3 Program Pencegahan, penanggulangan penyakit hewan dan pengamanan kesehatan Produk Hewan Penanggulangan Penyakit Hewan: 2.289.816.000 1.125.921.241 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN - Rabies Kecamatan 40 40 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN - Anthrax Kecamatan 40 40 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN - SE Kecamatan 40 40 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN - AI Kecamatan 40 40 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN - Brucellosis Kecamatan 40 40 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN peningkatan Keamanan Produk Hewan yang ASUH Kecamatan 40 40 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN III.4 PERDAGANGAN 1 Program Pengembangan Perdagangan Jumlah Eksportir (berdasarkan registrasi SKA) Eksportir 328 19.425.813.897 322 3.507.105.265 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Jumlah sistem distribusi barang yang lancar dan informasi harga Unit 5 5 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-123 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2 Program Peningkatan Perlindungan Konsumen dan Pelaku Usaha Persentase UTTP bertanda tera sah dan berlaku % 60,56 5.732.376.800 60,90 3.009.790.970 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan Dan delaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 95,00 7.452.169.000 95,00 8.090.184.697 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yg berkualitas utk seluruh pegawai % 100,00 100,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Persentase perencanaan sesuai target % 100,00 100,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 97,00 97,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Persentase pelayanan kepegawaian % 94,00 94,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN III.5 PERINDUSTRIAN Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Jumlah komoditi unggulan IKM Jenis 5 12.341.433.000 5 8.653.192.401 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Jumlah fasilitasi sarana dan prasarana IKM IKM 500 500 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN III.6 TRANSMIGRASI Program Transmigrasi Regional Laju pengiriman transmigrasi regional % 100,00 183.245.000 - 21.098.000 DINAS TENAGA KERJA IV PENUNJANG URUSAN IV.1 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah Konsistensi program RKPD Terhadap RPJMD % 100,00 2.854.796.000 100,00 1.395.536.250 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-124 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Provinsi % 100,00 100,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Sinergi Perencanaan Pembangunan dengan Nasional % 80,00 80,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Ketersediaan data dan Informasi Berbasis SIPD % 25,72 25,72 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 2 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Daya Alam Konsistensi program RKPD terhadap RPJMD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Daya Alam % 100,00 2.250.000.000 100,00 616.239.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumberdaya Daya Alam % 100,00 100,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 3 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 100,00 2.661.384.000 100,00 985.348.380 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia % 100,00 100,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 4 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Konsistensi program Renstra terhadap RPJMD Lingkup Bidang Infrastruktur Dan Pengembangan Wilayah % 100,00 3.520.004.000 100,00 1.256.215.600 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-125 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Konsistensi program Renja terhadap RKPD Lingkup Bidang Inprastruktur Dan Pengembangan Wilayah % 100,00 100,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Kesesuaian rencana pembangunan terhadap rencana struktur ruang RTRW % 70,00 70,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 5 Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi Daerah Prosentase Hasil Kajian /Penelitian yang Inovatif yang disosilisasikan ke Pemerintah Daerah dan Masyarakat Oleh Perangkat Daerah dan Perguruan Tinggi/Lembaga Peneliti % 100,00 3.230.000.000 20,00 736.986.000 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN 6 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indek Kepuasan Layanan Kesekretariatan % 80,00 9.339.244.000 80,00 8.252.955.518 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh Pegawai % 80,00 80,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Perencanaan Sesuai Target % 100,00 100,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Sesuai % 95,00 95,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah Sesuai % 95,00 95,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-126 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase Pelayanan Kepegawaian 100,00 100,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IV.2 KEUANGAN 1 Program Pengelolaan Anggaran Daerah Persentase Ketepatan Penggunaan Kode Rekening pada Perangkat Daerah % 83,33 3.017.617.000 100,00 3.262.930.800 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Persentase Kesesuaian Kegiatan pada Penyusunan Anggaran di Perangkat Daerah dengan RKPD % 100,00 100,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Persentase Ketepatan Perangkat Daerah dalam Pengajuan Perubahan Pejabat Pengelola Keuangan % 88,89 97,22 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Tersedianya Dokumen Perencanaan Anggaran Ada/Tidak Ada Ada 100,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2 Program Penatausahaan Keuangan Daerah Persentase Penerbitan SP2D yang Diajukan oleh Perangkat Daerah dalam 2 Hari % 99,91 2.428.594.000 99,94 4.273.689.825 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Jumlah Surat Keterangan Penghentian Pembayaran (SKPP) yang Terbit Dokumen 931,00 978 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Persentase Pengajuan SPP/SPM Belanja Tidak Langsung yang Lengkap % 93,14 99,94 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3 Program Penyusunan Pelaporan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan Daerah Waktu Tepat 2.883.510.000 100,00 2.305.452.800 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-127 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase Ketepatan Perhitungan Saldo Kas Akhir Tahun Perangkat Daerah % 88,89 94,44 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 4 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Persentase Perangkat Daerah yang Melakukan Penyusunan RKA sesuai dengan RDKBMD/RDKPBMD % 86,12 2.615.479.000 97,22 2.471.986.441 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Persentase Penatausahaan Barang Milik Daerah yang Tertib di Perangkat Daerah % 86,12 100,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Persentase BMD yang dimanfaatkan % 48,01 30,26 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Persentase BMD yang memiliki Hak Kepemilikan % 33,03 33,09 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 5 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan, dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Layanan Sekretariat % 75,00 7.213.245.000 75,00 11.959.548.503 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas untuk seluruh Pegawai % 85,00 85,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Persentase Perencanaan sesuai Target % 85,00 85,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai Target % 85,00 79,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Persentase Pelayanan Kepegawaian % 85,00 85,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-128 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 1 Program Perencanaan Pendapatan Daerah Jumlah Pendapatan Daerah Rp (dalam milyar) 7.709,00 844.926.745 7.702,60 468.931.350 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2 Program Peningkatan Pengelolaan Dana Transfer Persentase Dana Transfer Terhadap Pendapatan Daerah % 63,78 335.045.050 63,28 221.793.993 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3 Program Peningkatan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah Jumlah Pendapatan Asli Daerah Rp (dalam milyar) 2.792,00 2.355.883.275 2.828,15 1.977.098.030 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 4 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan, Pajak Parkir, Dan Pajak Air Tanah Jumlah Penerimaan 8 Pajak Daerah Lainnya Rp (dalam milyar) 785,00 3.051.025.292 699,32 1.768.683.300 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jumlah Wajib Pajak 8 Jenis Pajak Daerah WP 4.990,00 33.775.911.204,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jumlah Piutang 8 Pajak Dearah Berbayar Rp (dalam milyar) 28,00 3.078,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 5 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (PBB P2) Jumlah Penerimaan PBB P2 Rp (dalam Milyar) 508,00 16.104.636.050 526,07 7.928.654.380 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Colection Ratio % 59,27 97,46 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Jumlah Piutang PBB P2 Berbayar Rp (dalam Milyar) 97,00 116,56 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-129 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 6 Program Optimalisasi Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Jumlah Penerimaan BPHTB Rp (dalam milyar) 591,00 2.619.624.000 632,02 1.768.161.200 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 7 Program Optimalisasi Pengelolaan Pajak Daerah di Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A Persentase Realisasi Target Pajak Daerah pada Wilayah Kerja UPT Pajak Daerah Kelas A % 100,00 600.000.000 129,20 6.572.726.869 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 8 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan % 80,00 16.502.746.402 80,00 28.185.743.609 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 80,00 80,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Perencanaan sesuai Target % 100,00 98,85 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai 100,00 76,93 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Persentase Pelayanan Kepegawaian % 100,00 99,30 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH IV.3 KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 Program Pengembangan Kompetensi Aparatur Rata-rata lama pegawai mendapatkan pendidikan dan pelatihan JP 20 17.114.821.000 2 8.779.984.701 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal % 1,59 1,30 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-130 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural % 10,02 7,26 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2 Program Penyelenggaraan Peningkatan Disiplin, Penilaian Kinerja serta Kesejahteraan ASN Persentase pegawai ASN Pemkab Bogor yang mempunyai nilai SKP Minimal Baik % 85,01 2.754.196.000 91,77 3.664.965.800 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Persentase pemberian penghargaan tanda jasa bagi pegawai ASN yang memenuhi persyaratan % 100,00 95,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Penetapan pemberian penghargaan kinerja pegawai yang objektif, transparan dan akuntabel % 100,00 100,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3 Program Penataan Mutasi dan Kepangkatan Persentase pegawai ASN yang ditempatkan sesuai kebutuhan dan kompetensi % 72,04 1.679.056.000 71,55 1.659.253.750 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Persentase Kenaikan pangkat tepat waktu % 100,00 98,34 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah orang 37,00 32,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah orang 246,00 251,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah orang 10.656,00 9.819,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 4 Program Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi data persentase pemenuhan ASN sesuai dengan formasi kebutuhan % 90,65 1.186.568.000 95,35 1.690.063.700 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-131 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB persentase akurasi data kepegawaian % 83,72 83,02 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 5 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 90,00 3.655.921.000 24,00 4.195.956.131 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 100,00 100,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Persentase perencanaan sesuai target % 100,00 100,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 97,25 80,02 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN Persentase pelayanan kepegawaian % 100,00 100,00 BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN V URUSAN PENDUKUNG V.1 PENGAWASAN 1 Program Peningkatan Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Persentase Tindaklanjut Hasil Pengawasan temuan 100 1.564.396.000 85,66 1.421.092.140 INSPEKTORAT 2 Program peningkatan akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Persentase Perangkat Daerah Dengan Nilai AKIP Minimal "B" Predikat B 858.290.000 B 271.736.700 INSPEKTORAT Tindak Lanjut temuan BPK % 80 80 INSPEKTORAT 3 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75,00 3.566.819.000 75,00 2.914.945.731 INSPEKTORAT Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 100,00 100,00 INSPEKTORAT Persentase perencanaan sesuai target % 100,00 100,00 INSPEKTORAT Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 85,00 100,00 INSPEKTORAT Persentase pelayanan kepegawaian % 100,00 100,00 INSPEKTORAT Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-132 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB V.2 SEKRETARIAT DPRD 1 Program Penyelenggaraan Fasilitasi Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah Presentase Raperda yang difasilitasi % 70,00 24.142.260.000 100,00 18.591.313.772 SEKRETARIAT DPRD Tersedianya Rencana Kerja Tahunan pada setiap Alat-alat Kelengkapan DPRD Ada/Tidak ada Ada SEKRETARIAT DPRD 2 Program Penyelenggaraan Fasilitasi Penganggaran Dan Pengawasan Tersedianya dokumen fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD Ada/Tidak ada 16.626.091.000 Ada 17.033.223.281 SEKRETARIAT DPRD 3 Program Pengelolaan Umum dan Kepegawaian Sekretariat DPRD Indeks Kepuasan Layanan Kesekretariatan % 65,00 10.938.589.000 65,00 13.476.265.989 SEKRETARIAT DPRD Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 100 100 SEKRETARIAT DPRD persentase pelayanan kepegawaian % 90,00 90,00 SEKRETARIAT DPRD 4 Program Perencanaan dan Keuangan Sekretariat DPRD Persentase Perencanaan sesuai target % 100 2.484.595.000 82 1.435.768.258 SEKRETARIAT DPRD Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 90,00 67,92 SEKRETARIAT DPRD V.3 SEKRETARIAT DAERAH 1 Program Koordinasi Lingkup Perekonomian Jumlah BUMD Sehat BUMD 3,00 1.183.000.000 3,00 569.743.194 SEKRETARIAT DAERAH Rumusan Kebijakan Lingkup Perekonomian Rumusan Kebijakan 6,00 6,00 SEKRETARIAT DAERAH 2 Program Pengoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Keagamaan Jumlah penyelenggaraan kegiatan di Bidang Keagamaan Kegiatan 15,00 11.745.349.000 10,00 3.203.743.000 SEKRETARIAT DAERAH 3 Program Koordinasi Lingkup Administrasi Pemerintahan Rumusan Kebijakan lingkup Administrasi Pemerintahan Rumusan Kebijakan 4,00 43.229.234.000 4,00 1.674.332.335 SEKRETARIAT DAERAH 4 Program Koordinasi Penataan Peraturan Perundang-undangan Daerah Produk hukum daerah yang diterbitkan Produk Hukum Daerah 438,00 1.372.331.000 487,00 465.159.723 SEKRETARIAT DAERAH 5 Program Koordinasi Lingkup Bantuan dan Penyuluhan Hukum Persentase cakupan bantuan hukum yang tertangani % 100,00 1.085.000.000 100,00 781.636.100 SEKRETARIAT DAERAH 6 Program Koordinasi Lingkup Kesejahteraan Rakyat Rumusan Kebijakan Lingkup Kesejahteraan Rakyat Rumusan Kebijakan 14,00 2.876.384.000 14,00 429.740.000 SEKRETARIAT DAERAH 7 Program Koordinasi Lingkup Program dan Pengendalian Pembangunan Rumusan Kebijakan lingkup Program dan Pengendalian Pembangunan Rumusan Kebijakan 2,00 1.167.961.000 2,00 1.641.881.640 SEKRETARIAT DAERAH 8 Program Penyusunan Kerjasama Pemerintah Kerjasama daerah Kerjasama Daerah 50,00 448.025.000 35,00 340.770.941 SEKRETARIAT DAERAH 9 Program Koordinasi Pengadaan Barang/ Jasa Persentase Pengadaan barang/ jasa yang selesai sesuai permohonan dari Perangkat Daerah % 98,00 16.229.757.000 97,26 11.038.094.840 SEKRETARIAT DAERAH 10 Program Penataan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Rumusan Kebijakan Penataan Organisasi Perangkat Daerah Rumusan Kebijakan 34,00 649.175.000 34,00 425.724.176 SEKRETARIAT DAERAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-133 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 11 Program Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Rumusan Akuntabilitas Kinerja Rumusan Kebijakan 4,00 2.425.000.000 4,00 1.414.249.482 SEKRETARIAT DAERAH 12 Program Kajian Strategis Rumusan Kajian Strategis Kajian 60,00 150.000.000 60,00 406.938.742 SEKRETARIAT DAERAH 13 Program Pengelolaan Ketatausahaan Sekretariat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 70,00 4.095.393.000 100,00 3.176.758.610 SEKRETARIAT DAERAH Persentase pelayanan kepegawaian % 100,00 100,00 SEKRETARIAT DAERAH Persentase perencanaan sesuai target % 100,00 93,33 SEKRETARIAT DAERAH 14 Program Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Persentase Administrasi Keuangan yang terlayani % 100,00 2.329.210.000 100,00 2.950.675.096 SEKRETARIAT DAERAH Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 92,00 92,72 SEKRETARIAT DAERAH 15 Program Pengelolaan Rumah Tangga dan Protokol Sekretariat Daerah Index kepuasaan pelayanan kesekretariatan % 70,00 44.098.031.000 100,00 48.301.919.770 SEKRETARIAT DAERAH Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 100,00 100,00 SEKRETARIAT DAERAH VI URUSAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK VI.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 Program Peningkatan Wawasan Kebangsaan dan Pembinaan Politik Jumlah kegiatan wawasan kebangsaan di masyarakat Kegiatan 9,00 8.822.538.429 3,00 505.119.600 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Jumlah Pembinaan Politik Kegiatan 10,00 1,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Persentase peran aktif, penguatan dan pemberdayaan orkesmas % 37,41 37,41 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan,Perencanaan dan Pelaporan Perangkat Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 96,55 1.736.101.420 100,00 3.451.831.665 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Persentase pemenuhan sarana dan prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 96,55 96,55 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Persentase perencanaan sesuai target % 96,55 96,55 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Persentase kinerja keuangan perangkat daerah sesuai target % 96,55 100,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Persentase pelayanan kepegawaian % 96,55 100,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-134 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB VII KEWILAYAHAN VII.1 KECAMATAN CIBINONG 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 48.000.000 100 14.684.000 KEC. CIBINONG 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.451.835.022 100 378.378.000 KEC. CIBINONG 3 Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan % 100 4.976.410.000 100 3.976.138.000 KEC. CIBINONG 4 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 1.603.907.000 100 1.215.614.029 KEC. CIBINONG 5 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Cibinong Kecamatan Cibinong % 75 1.336.671.925 75 1.329.270.000 KEC. CIBINONG 6 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat Kelurahan Nanggewer Kecamatan Cibinong % 75 1.360.860.000 75 1.216.176.000 KEC. CIBINONG 7 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pondok Rajeg Kecamatan Cibinong % 75 1.159.066.000 75 1.121.493.650 KEC. CIBINONG 8 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Nanggewer Mekar Kecamatan Cibinong % 75 1.284.009.000 75 1.187.718.000 KEC. CIBINONG 9 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pabuaran Kecamatan Cibinong % 75 1.192.443.000 75 1.100.445.700 KEC. CIBINONG 10 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong % 75 1.194.678.000 75 1.050.714.500 KEC. CIBINONG 11 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Harapan Jaya Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Harapan Jay Kecamatan Cibinong % 75 1.151.287.000 75 985.921.600 KEC. CIBINONG 12 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Ciriung Kecamatan Cibinong % 75 1.213.401.000 75 1.072.887.000 KEC. CIBINONG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-135 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 13 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Cirimekar Kecamatan Cibinong % 75 1.218.918.000 75 950.500.680 KEC. CIBINONG 14 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong % 75 1.153.470.000 75 1.060.355.000 KEC. CIBINONG 15 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pakansari Kecamatan Cibinong % 75 1.281.325.000 75 953.771.000 KEC. CIBINONG 16 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Sukahati Kecamatan Cibinong % 75 1.233.470.000 75 651.068.900 KEC. CIBINONG 17 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pabuaran Mekar Kecamatan Cibinong % 75 1.224.518.000 75 1.201.744.600 KEC. CIBINONG 18 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 6.060.133.000 75 1.711.878.529 KEC. CIBINONG Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 75 KEC. CIBINONG Persentase perencanaan sesuai target % 75 75 KEC. CIBINONG Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 75 KEC. CIBINONG Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 75 KEC. CIBINONG VII.2 KECAMATAN GUNUNG PUTRI 2.689.454.000 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 30.000.000 100 12.400.000 KEC. GUNUNGPUTRI 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 684.519.500 100 442.298.000 KEC. GUNUNGPUTRI 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 604.967.000 60 1.183.286.000 KEC. GUNUNGPUTRI 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.072.365.000 75 1.051.470.000 KEC. GUNUNGPUTRI Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 75 KEC. GUNUNGPUTRI Persentase perencanaan sesuai target % 75 75 KEC. GUNUNGPUTRI Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 75 KEC. GUNUNGPUTRI Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-136 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 75 KEC. GUNUNGPUTRI VII.3 KECAMATAN CITEUREUP 4.930.455.272 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 15.840.000 - - KEC. CITEUREUP 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 277.607.000 100 205.321.500 KEC. CITEUREUP 3 Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan % 100 861.379.200 100 707.193.000 KEC. CITEUREUP 4 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 734.500.000 100 575.862.162 KEC. CITEUREUP 5 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Puspanegara Kecamatan Citeureup Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Puspanegara Kecamatan Citeureup % 75 1.346.428.000 100 940.072.950 KEC. CITEUREUP 6 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Karang Asem Barat Kecamatan Citeureup % 75 1.302.034.000 100 833.155.500 KEC. CITEUREUP 7 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 2.685.626.600 1.668.850.160 KEC. CITEUREUP Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 KEC. CITEUREUP Persentase perencanaan sesuai target % 75 KEC. CITEUREUP Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 KEC. CITEUREUP Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 KEC. CITEUREUP VII.4 KECAMATAN SUKARAJA 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 24.852.000 KEC. SUKARAJA 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 660.000.000 KEC. SUKARAJA 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 700.000.000 KEC. SUKARAJA 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.751.182.000 KEC. SUKARAJA Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 KEC. SUKARAJA Persentase perencanaan sesuai target % 75 KEC. SUKARAJA Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 KEC. SUKARAJA Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 KEC. SUKARAJA VII.5 KECAMATAN BABAKAN MADANG 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 30.932.000 100 4.533.000 KEC. BABAKAN MADANG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-137 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 702.472.000 100 495.052.500 KEC. BABAKAN MADANG 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 562.746.000 100 506.022.500 KEC. BABAKAN MADANG 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 800.000.000 80 586.185.000 KEC. BABAKAN MADANG Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 80 KEC. BABAKAN MADANG Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 KEC. BABAKAN MADANG Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 80 KEC. BABAKAN MADANG Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 80 KEC. BABAKAN MADANG VII.6 KECAMATAN JONGGOL 1.883.290.311 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 55.000.000 100 45.614.000 KEC. JONGGOL 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 350.820.000 100 275.866.800 KEC. JONGGOL 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 532.808.000 100 389.610.250 KEC. JONGGOL 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 2.262.830.000 75 1.172.199.261 KEC. JONGGOL Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 75 KEC. JONGGOL Persentase perencanaan sesuai target % 75 75 KEC. JONGGOL Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 75 KEC. JONGGOL Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 75 KEC. JONGGOL VII.7 KECAMATAN CILEUNGSI 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 66.420.000 KEC. CILEUNGSI 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.124.133.000 KEC. CILEUNGSI 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 829.272.000 KEC. CILEUNGSI 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.071.899.000 KEC. CILEUNGSI Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 KEC. CILEUNGSI Persentase perencanaan sesuai target % 75 KEC. CILEUNGSI Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 KEC. CILEUNGSI Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-138 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 KEC. CILEUNGSI VII.8 KECAMATAN CARIU 1.630.549.347 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 22.548.229 100 6.400.000 KEC. CARIU 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 789.188.028 100 426.123.400 KEC. CARIU 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 338.223.441 100 411.035.672 KEC. CARIU 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.478.143.750 90 786.990.275 KEC. CARIU Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 90 KEC. CARIU Persentase perencanaan sesuai target % 75 90 KEC. CARIU Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 90 KEC. CARIU Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 90 KEC. CARIU VII.9 KECAMATAN SUKAMAKMUR 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 53.000.000 100 13.508.000 KEC. SUKAMAKMUR 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 352.103.448 100 223.005.000 KEC. SUKAMAKMUR 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 356.200.000 100 409.784.000 KEC. SUKAMAKMUR 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 7.739.000.000 100 732.535.532 KEC. SUKAMAKMUR Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 KEC. SUKAMAKMUR Persentase perencanaan sesuai target % 75 KEC. SUKAMAKMUR Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 KEC. SUKAMAKMUR Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 KEC. SUKAMAKMUR VII.10 KECAMATAN PARUNG 1.407.114.712 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 18.198.000 100 17.012.000 KEC. PARUNG 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 866.213.000 98 429.442.000 KEC. PARUNG 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 473.610.000 100 402.397.000 KEC. PARUNG 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 800.000.000 93 558.263.712 KEC. PARUNG Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 KEC. PARUNG Persentase perencanaan sesuai target % 75 KEC. PARUNG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-139 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 KEC. PARUNG Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 KEC. PARUNG VII.11 KECAMATAN GUNUNG SINDUR 1.488.429.684 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 50.000.000 100 17.485.000 KEC. GUNUNG SINDUR 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 536.440.000 100 143.499.000 KEC. GUNUNG SINDUR 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 497.940.000 80 395.063.000 KEC. GUNUNG SINDUR 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.312.960.000 100 932.382.684 KEC. GUNUNG SINDUR Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 100 KEC. GUNUNG SINDUR Persentase perencanaan sesuai target % 75 100 KEC. GUNUNG SINDUR Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 100 KEC. GUNUNG SINDUR Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 100 KEC. GUNUNG SINDUR VII.12 KECAMATAN KEMANG 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 67.253.000 72 32.033.000 KEC. KEMANG 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.060.262.000 60 186.780.800 KEC. KEMANG 3 Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan % 100 211.670.000 59 111.684.400 KEC. KEMANG 4 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 497.939.000 54 255.714.400 KEC. KEMANG 5 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Atang Sanjaya Kecamatan Kemang Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Atang Sanjaya Kecamatan Kemang % 75 1.007.487.000 48 259.234.000 KEC. KEMANG 6 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.244.424.000 33 412.246.826 KEC. KEMANG Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 dihitung akhir tahun KEC. KEMANG Persentase perencanaan sesuai target % 75 dihitung akhir tahun KEC. KEMANG Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 dihitung akhir tahun KEC. KEMANG Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 dihitung akhir tahun KEC. KEMANG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-140 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB VII.13 KECAMATAN BOJONGGEDE 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 15.480.000 100 6.320.000 KEC. BOJONGGEDE 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 671.975.000 100 265.846.000 KEC. BOJONGGEDE 3 Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan % 100 439.345.000 100 355.053.000 KEC. BOJONGGEDE 4 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 518.422.000 100 69.755.000 KEC. BOJONGGEDE 5 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojonggede % 75 1.143.822.000 100 339.527.000 KEC. BOJONGGEDE 6 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.424.356.000 76 588.629.175 KEC. BOJONGGEDE Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 0 KEC. BOJONGGEDE Persentase perencanaan sesuai target % 75 96 KEC. BOJONGGEDE Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 77 KEC. BOJONGGEDE Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 100 KEC. BOJONGGEDE VII.14 KECAMATAN LEUWILIANG 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 16.875.000 0 KEC. LEUWILIANG 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 542.085.000 5 103.075.000 KEC. LEUWILIANG 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 421.650.000 50 80.393.000 KEC. LEUWILIANG 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.652.408.000 50 403.175.182 KEC. LEUWILIANG Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 50 KEC. LEUWILIANG Persentase perencanaan sesuai target % 75 33 KEC. LEUWILIANG Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 33 KEC. LEUWILIANG Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 33 KEC. LEUWILIANG VII.15 KECAMATAN CIAMPEA 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 30.400.000 100 14.786.000 KEC. CIAMPEA 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 393.622.498 100 337.846.980 KEC. CIAMPEA 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 1.095.596.500 100 272.902.000 KEC. CIAMPEA 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.121.766.000 100 519.791.965 KEC. CIAMPEA Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 100 KEC. CIAMPEA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-141 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase perencanaan sesuai target % 75 100 KEC. CIAMPEA Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 100 KEC. CIAMPEA Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 100 KEC. CIAMPEA VII.16 KECAMATAN CIBUNGBULANG 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 25.000.000 100 30.875.000 KEC. CIBUNGBULANG 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.004.435.000 100 456.775.000 KEC. CIBUNGBULANG 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 765.426.000 100 154.404.000 KEC. CIBUNGBULANG 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.312.388.000 - 1.048.522.078 KEC. CIBUNGBULANG Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 - KEC. CIBUNGBULANG Persentase perencanaan sesuai target % 75 - KEC. CIBUNGBULANG Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 - KEC. CIBUNGBULANG Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 - KEC. CIBUNGBULANG VII.17 KECAMATAN PAMIJAHAN 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 111.456.000 100 6.698.000 KEC. PAMIJAHAN 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.634.522.500 100 17.218.000 KEC. PAMIJAHAN 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 947.611.000 60 177.645.000 KEC. PAMIJAHAN 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 9.696.065.500 75 2.115.856.683 KEC. PAMIJAHAN Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 43 KEC. PAMIJAHAN Persentase perencanaan sesuai target % 75 76 KEC. PAMIJAHAN Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 24 KEC. PAMIJAHAN Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 100 KEC. PAMIJAHAN VII.18 KECAMATAN RUMPIN 97.72 951.808.650 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 11.129.000 100 1.853.500 KEC. RUMPIN 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 139.429.000 99.84 189.137.637 KEC. RUMPIN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-142 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 398.758.513 99.43 188.301.375 KEC. RUMPIN 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 2.761.235.165 96.49 572.516.138 KEC. RUMPIN Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 - KEC. RUMPIN Persentase perencanaan sesuai target % 75 89 KEC. RUMPIN Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 41 KEC. RUMPIN Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 100 KEC. RUMPIN VII.19 KECAMATAN JASINGA 1.355.019.640 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 39.100.000 0 0 KEC. JASINGA 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 982.752.000 100 233.185.000 KEC. JASINGA 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 740.848.000 100 303.873.900 KEC. JASINGA 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 7.800.125.000 100 817.960.740 KEC. JASINGA Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 100 KEC. JASINGA Persentase perencanaan sesuai target % 75 88 KEC. JASINGA Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 95 KEC. JASINGA Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 100 KEC. JASINGA VII.20 KECAMATAN PARUNG PANJANG 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 25.000.000 100 55.000.000 KEC. PARUNG PANJANG 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 852.000.000 100 372.970.000 KEC. PARUNG PANJANG 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 617.000.000 100 282.397.000 KEC. PARUNG PANJANG 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.148.391.000 75 842.193.000 KEC. PARUNG PANJANG Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 0 KEC. PARUNG PANJANG Persentase perencanaan sesuai target % 75 72 KEC. PARUNG PANJANG Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 0 KEC. PARUNG PANJANG Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 100 KEC. PARUNG PANJANG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-143 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB VII.21 KECAMATAN NANGGUNG 1.778.075.825 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 17.800.000 100 7.375.000 KEC. NANGGUNG 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 740.550.000 100 553.441.100 KEC. NANGGUNG 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 436.365.000 60 100.040.280 KEC. NANGGUNG 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.141.618.000 - 1.117.219.445 KEC. NANGGUNG Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 100 KEC. NANGGUNG Persentase perencanaan sesuai target % 75 76 KEC. NANGGUNG Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 84 KEC. NANGGUNG Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 100 KEC. NANGGUNG VII.22 KECAMATAN CIGUDEG 1.394.796.000 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 44.500.000 21.127.000 21.127.000 KEC. CIGUDEG 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.891.555.000 394.856.000 393.116.500 KEC. CIGUDEG 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 453.600.000 335.854.000 321.583.400 KEC. CIGUDEG 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.174.565.276 642.959.000 640.515.484 KEC. CIGUDEG Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 KEC. CIGUDEG Persentase perencanaan sesuai target % 75 KEC. CIGUDEG Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 KEC. CIGUDEG Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 KEC. CIGUDEG VII.23 KECAMATAN TENJO 1.143.134.410 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 30.000.000 100 19.630.000 KEC. TENJO 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 593.340.000 100 234.513.500 KEC. TENJO 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 607.727.000 100 235.514.900 KEC. TENJO 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 935.700.000 100 653.476.010 KEC. TENJO Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 KEC. TENJO Persentase perencanaan sesuai target % 75 KEC. TENJO Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 KEC. TENJO Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-144 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 KEC. TENJO VII.24 KECAMATAN CIAWI 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 16.130.000 100 16.750.000 KEC. CIAWI 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.022.243.000 100 318.345.400 KEC. CIAWI 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 579.682.000 100 236.658.000 KEC. CIAWI 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.576.732.500 - 436.043.181 KEC. CIAWI Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 - KEC. CIAWI Persentase perencanaan sesuai target % 75 94 KEC. CIAWI Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 83 KEC. CIAWI Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 100 KEC. CIAWI VII.25 KECAMATAN CISARUA 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 20.663.000 100 11.062.500 KEC. CISARUA 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 1.129.155.000 100 436.297.500 KEC. CISARUA 3 Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan % 100 229.058.000 100 378.081.000 KEC. CISARUA 4 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 593.607.000 83 360.098.000 KEC. CISARUA 5 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Cisarua Kecamatan Cisarua % 75 1.545.925.000 100 921.498.500 KEC. CISARUA 6 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 899.910.000 84 621.861.982 KEC. CISARUA Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 84 KEC. CISARUA Persentase perencanaan sesuai target % 75 94 KEC. CISARUA Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 98 KEC. CISARUA Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 100 KEC. CISARUA VII.26 KECAMATAN MEGAMENDUNG 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 49.620.000 82 30.300.000 KEC. MEGAMENDUNG 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 605.068.500 99 242.491.500 KEC. MEGAMENDUNG 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 492.465.000 98 313.179.900 KEC. MEGAMENDUNG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-145 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.972.373.638 94 744.910.480 KEC. MEGAMENDUNG Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 - KEC. MEGAMENDUNG Persentase perencanaan sesuai target % 75 87 KEC. MEGAMENDUNG Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 74 KEC. MEGAMENDUNG Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 100 KEC. MEGAMENDUNG VII.27 KECAMATAN CARINGIN 1.106.775.082 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 17.784.000 12 6.851.000 KEC. CARINGIN 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 813.131.000 5 157.070.000 KEC. CARINGIN 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 410.800.000 5 348.810.000 KEC. CARINGIN 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.650.009.100 22 594.044.082 KEC. CARINGIN Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 0 KEC. CARINGIN Persentase perencanaan sesuai target % 75 0 KEC. CARINGIN Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 0 KEC. CARINGIN Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 0 KEC. CARINGIN VII.28 KECAMATAN CIJERUK 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 10.684.421 100 24.997.500 KEC. CIJERUK 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 442.676.750 80 208.704.750 KEC. CIJERUK 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 317.967.827 100 398.236.500 KEC. CIJERUK 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.472.302.500 96 590.502.845 KEC. CIJERUK Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 100 KEC. CIJERUK Persentase perencanaan sesuai target % 75 86 KEC. CIJERUK Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 99 KEC. CIJERUK Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 100 KEC. CIJERUK Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-146 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB VII.29 KECAMATAN CIOMAS 2.939.349.823 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 22.572.000 100 3.372.000 KEC. CIOMAS 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 414.845.000 100 408.691.100 KEC. CIOMAS 3 Program Peningkatan Kinerja Kelurahan Presentase Pembinaan Oleh Kelurahan % 100 272.830.000 100 283.630.000 KEC. CIOMAS 4 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 491.987.000 40 150.196.500 KEC. CIOMAS 5 Program Pembangunan Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas Presentase capaian penyediaan pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan Padasuka Kecamatan Ciomas % 75 1.417.392.000 100 1.174.249.600 KEC. CIOMAS 6 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.891.267.000 0 919.210.623 KEC. CIOMAS Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 75 KEC. CIOMAS Persentase perencanaan sesuai target % 75 83 KEC. CIOMAS Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 46 KEC. CIOMAS Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 100 KEC. CIOMAS VII.30 KECAMATAN DRAMAGA 1.202.858.000 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 15.000.000 - - KEC. DRAMAGA 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 751.273.500 5 269.360.500 KEC. DRAMAGA 3 Program Fasilitasi Kegiatan SKPD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 704.241.500 5 503.922.500 KEC. DRAMAGA 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.006.950.000 20 429.575.000 KEC. DRAMAGA Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 KEC. DRAMAGA Persentase perencanaan sesuai target % 75 KEC. DRAMAGA Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 KEC. DRAMAGA Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 KEC. DRAMAGA VII.31 KECAMATAN TAMANSARI 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 15.000.000 99 14.933.500 KEC. TAMANSARI 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 762.820.000 99 432.640.900 KEC. TAMANSARI 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 328.680.000 99 184.550.500 KEC. TAMANSARI 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.041.266.000 99 695.864.137 KEC. TAMANSARI Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 100 KEC. TAMANSARI Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-147 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase perencanaan sesuai target % 75 97 KEC. TAMANSARI Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 99 KEC. TAMANSARI Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 100 KEC. TAMANSARI VII.32 KECAMATAN KLAPANUNGGAL 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 75 17.662.000 100 25.309.000 KEC. KLAPANUNGGAL 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 75 509.626.000 100 198.533.000 KEC. KLAPANUNGGAL 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi Kegiatan PD % 75 536.160.000 75 295.187.000 KEC. KLAPANUNGGAL 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.175.067.103 83 919.310.225 KEC. KLAPANUNGGAL Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 100 KEC. KLAPANUNGGAL Persentase perencanaan sesuai target % 75 94 KEC. KLAPANUNGGAL Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 98 KEC. KLAPANUNGGAL Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 100 KEC. KLAPANUNGGAL VII.33 KECAMATAN CISEENG 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 50.000.000 - - KEC. CISEENG 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 202.000.000 100 226.851.200 KEC. CISEENG 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 451.238.000 100 283.649.400 KEC. CISEENG 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.792.932.800 70 604.736.817 KEC. CISEENG Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 - KEC. CISEENG Persentase perencanaan sesuai target % 75 - KEC. CISEENG Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 - KEC. CISEENG Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 - KEC. CISEENG VII.34 KECAMATAN RANCABUNGUR 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 16.810.000 - - KEC. RANCABUNGUR Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-148 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 482.821.214 80 340.128.054 KEC. RANCABUNGUR 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 446.541.200 60 82.561.000 KEC. RANCABUNGUR 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 705.000.000 91 655.450.449 KEC. RANCABUNGUR Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 - KEC. RANCABUNGUR Persentase perencanaan sesuai target % 75 80 KEC. RANCABUNGUR Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 99 KEC. RANCABUNGUR Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 100 KEC. RANCABUNGUR VII.35 KECAMATAN SUKAJAYA 2.455.528.469 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 38.325.000 100 38.325.000 KEC. SUKAJAYA 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 542.537.100 99 528.665.400 KEC. SUKAJAYA 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 631.829.200 99 608.424.400 KEC. SUKAJAYA 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.279.691.600 96 1.280.113.669 KEC. SUKAJAYA Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 KEC. SUKAJAYA Persentase perencanaan sesuai target % 75 KEC. SUKAJAYA Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 KEC. SUKAJAYA Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 KEC. SUKAJAYA VII.36 KECAMATAN TANJUNGSARI 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 42.909.794 100 20.666.000 KEC. TANJUNGSARI 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 792.281.265 100 262.828.000 KEC. TANJUNGSARI 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 785.458.500 100 130.666.000 KEC. TANJUNGSARI 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 680.808.121 87 218.339.938 KEC. TANJUNGSARI Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 100 KEC. TANJUNGSARI Persentase perencanaan sesuai target % 75 87 KEC. TANJUNGSARI Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 69 KEC. TANJUNGSARI Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-149 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 100 KEC. TANJUNGSARI VII.37 KECAMATAN TAJURHALANG 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 38.880.000 KEC. TAJURHALANG 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 503.570.000 100 17.280.000 KEC. TAJURHALANG 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 349.386.000 100 332.058.000 KEC. TAJURHALANG 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 790.237.000 60 109.508.000 KEC. TAJURHALANG Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 94 673.294.100 KEC. TAJURHALANG Persentase perencanaan sesuai target % 75 - KEC. TAJURHALANG Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 91 KEC. TAJURHALANG Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 98 KEC. TAJURHALANG 100 VII.38 KECAMATAN CIGOMBONG 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 8.800.000 - - KEC. CIGOMBONG 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 962.315.370 100 288.905.694 KEC. CIGOMBONG 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 520.099.750 80 194.444.000 KEC. CIGOMBONG 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 922.577.983 - 584.309.664 KEC. CIGOMBONG Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 - KEC. CIGOMBONG Persentase perencanaan sesuai target % 75 92 KEC. CIGOMBONG Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 82 KEC. CIGOMBONG Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 100 KEC. CIGOMBONG VII.39 KECAMATAN LEUWISADENG 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 14.113.000 KEC. LEUWISADENG 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 125.000.000 80 29.377.200 KEC. LEUWISADENG 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 534.868.600 100 374.323.700 KEC. LEUWISADENG 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.268.992.700 - 415.583.696 KEC. LEUWISADENG Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 - KEC. LEUWISADENG Persentase perencanaan sesuai target % 75 73 KEC. LEUWISADENG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-150 TARGET Rp. KINERJA Rp. NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN, SKPD DAN PROGRAM PRIORITAS INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN TAHUN 2020 PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 110 KEC. LEUWISADENG Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 100 KEC. LEUWISADENG VII.40 KECAMATAN TENJOLAYA 1.951.158.086 1 Program Fasilitasi Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100 14.527.000 100 8.527.000 KEC. TENJOLAYA 2 Program Peningkatan Kinerja Kecamatan Presentase Pembinaan Oleh Kecamatan % 100 235.500.000 100 354.888.536 KEC. TENJOLAYA 3 Program Fasilitasi Kegiatan PD Presentase Fasilitasi penyelenggaraan Kegiatan SKPD % 100 408.320.000 100 427.601.726 KEC. TENJOLAYA 4 Program Pelayanan Administrasi Umum, Kepegawaian, Keuangan, perencanaan dan pelaporan Perangkat Daerah Indeks kepuasan layanan kesekretariatan % 75 1.130.464.996 75 1.160.140.824 KEC. TENJOLAYA Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang berkualitas untuk seluruh pegawai % 75 75 KEC. TENJOLAYA Persentase perencanaan sesuai target % 75 75 KEC. TENJOLAYA Persentase Kinerja Keuangan Perangkat Daerah sesuai target % 75 75 KEC. TENJOLAYA Persentase Pelayanan Kepegawaian % 75 75 KEC. TENJOLAYA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VII-151 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 I. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR I.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1.800.821.491.959 1.517.032.009.856 1.618.528.717.900 4.936.382.219.715 1 Program Pengelolaan Pendidikan Angka kelulusan jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat % 100,00 550.953.221.638 100,00 619.883.609.797 100,00 536.261.342.521 100,00 1.707.098.173.956 DINAS PENDIDIKAN Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini % 43,14 43,65 44,17 44,17 DINAS PENDIDIKAN Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B % 98,21 99,12 100,00 100,00 DINAS PENDIDIKAN Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B % 89,79 90,59 91,38 91,38 DINAS PENDIDIKAN 2 Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar Rasio/10.000 442,32 130.587.877.974 446,73 131.685.000.000 451,15 113.920.700.231 451,15 376.193.578.205 DINAS PENDIDIKAN 3 Program Pengembangan Bahasa dan Sastra Persentase Sekolah Pendidikan Dasar yang Melaksanakan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra % 100,00 144.697.100 100,00 210.759.420 100,00 182.327.985 100,00 537.784.505 DINAS PENDIDIKAN 4 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 1.119.135.695.247 100,00 765.252.640.639 100,00 968.164.347.163 100,00 2.852.552.683.049 DINAS PENDIDIKAN I.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 2.209.941.390.248 2.042.614.876.248 1.236.477.428.526 5.489.033.695.022 1 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi % 100,00 1.053.615.078.903 100,00 1.161.613.930.824 100,00 790.843.514.495 100,00 3.006.072.524.222 DINAS KESEHATAN Persentase pemanfaatan layanan kesehatan % 68,00 70,00 72,00 72,00 DINAS KESEHATAN 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Persentase kelompok potensial yang berperan serta dalam bidang kesehatan % 100,00 1.079.735.086 100,00 1.189.950.650 100,00 638.753.720 100,00 2.908.439.456 DINAS KESEHATAN 3 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Persentase jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan % 100,00 8.444.053.756 100,00 1.535.894.600 100,00 1.007.896.739 100,00 10.987.845.095 DINAS KESEHATAN 4 Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Persentase fasyankes kefarmasian yang memenuhi persyaratan standar % 100,00 20.550.000 100,00 20.550.000 100,00 9.893.479 100,00 50.993.479 DINAS KESEHATAN 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 1.146.781.972.503 100,00 878.254.550.174 100,00 443.977.370.093 100,00 2.469.013.892.770 DINAS KESEHATAN 2021 2022 2023 Tabel 7.4 INDIKASI RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN KABUPATEN BOGOR TAHUN 2021-2023 NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-152 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB I.3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1.237.620.948.385 892.036.127.612 1.013.512.423.234 3.143.169.499.231 1 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) Persentase luas daerah irigasi yang ditangani % 36,00 118.705.405.534 38,00 91.185.000.000 40,00 100.303.500.000 40,00 310.193.905.534 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten % 71,36 34.702.569.470 73,77 16.360.000.000 77,23 32.173.016.328 77,23 83.235.585.798 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik % 70,70 26.493.479.424 71,70 18.559.999.988 72,70 21.725.238.702 72,70 66.778.718.114 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 4 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir % 20,00 26.691.219.916 25,00 16.360.000.000 30,00 20.886.811.095 30,00 63.938.031.011 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5 Program Penyelenggaraan Jalan Persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani % 55,00 791.774.075.910 56,00 504.516.876.994 57,00 690.339.762.826 57,00 1.986.630.715.730 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 6 Program Penataan Bangunan Gedung Persentase Bangunan Gedung yang Tertata % 100,00 45.386.071.160 100,00 72.077.123.884 100,00 22.332.366.909 100,00 139.795.561.953 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 7 Program Pengembangan Permukiman Persentase Infrastuktur Permukiman yang Terbangun dan Terpelihara % 22,50 81.008.265.667 35,00 58.588.276.668 50,00 48.271.162.991 50,00 187.867.705.326 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 8 Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Dikendalikan dan Ditata % 30,19 3.221.010.639 63,37 11.700.666.858 100,00 2.074.554.397 100,00 16.996.231.894 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 9 Program Pengembangan Jasa Konstruksi Persentase Tenaga Operator/Teknisi/Analis/yang Memiliki Sertifikat Kompetensi % 20,83 19.093.745.357 41,67 7.082.480.200 54,17 4.860.291.465 54,17 31.036.517.022 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 10 Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Persentase Pengawasan Pemanfaatan Ruang % 100,00 3.681.443.070 100,00 3.159.999.158 100,00 2.387.161.930 100,00 9.228.604.158 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 11 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 86.863.662.238 100,00 92.445.703.862 100,00 68.158.556.590 100,00 247.467.922.690 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG I.4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 108.048.595.750 143.310.015.786 85.667.213.642 337.025.825.178 1 Program Pengembangan Perumahan Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni di Lokasi Bencana % 37,19 36.284.572.500 67,28 31.431.909.737 100,00 24.028.868.983 100,00 91.745.351.220 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 Program Kawasan Permukiman Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Telah Direhabilitasi % 17,82 35.584.246.457 25,81 74.969.589.554 33,80 40.083.554.582 33,80 150.637.390.593 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Persentase Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Tertangani % 56,89 78,45 100,00 100,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 3 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Persentase PSU Perumahan yang telah menjadi aset Pemda % 74,17 520.829.750 79,13 702.109.585 81,10 2.225.613.506 81,10 3.448.552.841 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 4 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 35.658.947.043 100,00 36.206.406.910 100,00 19.329.176.572 100,00 91.194.530.525 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-153 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB I.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 122.876.027.430 95.502.602.799 81.282.308.772 299.660.939.001 45.639.274.239 48.285.339.774 41.963.936.586 135.888.550.599 1 Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan % 100,00 21.887.981.575 100,00 22.902.972.480 100,00 22.850.767.873 100,00 67.641.721.928 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Persentase Pemberdayaan Linmas % 100,00 100,00 100,00 100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 23.751.292.664 100,00 25.382.367.294 100,00 19.113.168.713 100,00 68.246.828.671 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 49.164.072.745 19.361.960.485 18.345.274.244 86.871.307.474 1 Program Penanggulangan Bencana Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana % 60,00 38.270.732.460 80,00 8.603.895.399 100,00 8.152.109.430 100,00 55.026.737.289 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jumlah Kelompok Masyarakat yang Memahami Pengurangan Risiko Bencana % 20,00 40,00 60,00 60,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana % 100,00 100,00 100,00 100,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 10.893.340.285 100,00 10.758.065.086 100,00 10.193.164.814 100,00 31.844.570.185 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 28.072.680.446 27.855.302.540 20.973.097.942 76.901.080.928 1 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran % 100,00 16.331.756.348 100,00 17.715.712.781 100,00 12.026.172.529 100,00 46.073.641.658 Layanan Pemadaman yang Dilakukan oleh Relawan Kebakaran (Balakar, Satlakar, dan atau Komunitas Masyarakat Lainnya) % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 2 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 11.740.924.098 100,00 10.139.589.759 100,00 8.946.925.413 100,00 30.827.439.270 DINAS PEMADAM KEBAKARAN I.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 33.743.636.266 38.815.619.563 36.348.594.383 108.907.850.212 1 Program Pemberdayaan Sosial Persentase PSKS yang Terlatih dan Aktif dalam Penanganan PPKS % 30,38 9.827.145.684 65,19 9.628.954.036 100,00 9.581.151.172 100,00 29.037.250.892 DINAS SOSIAL 2 Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Persentase Masyarakat Miskin yang Tertangani % 27,45 4.094.248.248 58,82 4.411.401.762 100,00 4.607.215.028 100,00 13.112.865.038 DINAS SOSIAL 3 Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Persentase Warga Negara Migran yang Ditangani % 33,33 88.385.000 66,67 116.977.175 100,00 96.378.057 100,00 301.740.232 DINAS SOSIAL 4 Program Rehabilitasi Sosial Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM) % 31,37 2.187.373.822 65,69 4.862.913.998 100,00 4.756.582.059 100,00 11.806.869.879 DINAS SOSIAL 5 Program Penanganan Bencana Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota % 31,02 955.424.386 68,98 4.349.932.947 100,00 3.760.979.823 100,00 9.066.337.156 DINAS SOSIAL Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-154 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 6 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Persentase Taman Makam Pahlawan yang Berkondisi Baik % 33,33 718.151.162 66,67 837.947.912 100,00 759.014.683 100,00 2.315.113.757 DINAS SOSIAL 7 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 15.872.907.964 100,00 14.607.491.733 100,00 12.787.273.560 100,00 43.267.673.257 DINAS SOSIAL II. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR II.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 17.296.972.504 32.343.208.712 19.315.668.046 68.955.849.262 1 Program Perencanaan Tenaga Kerja Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja % 4,90 133.543.100 5,10 157.929.875 5,30 162.657.759 5,30 454.130.734 DINAS TENAGA KERJA 2 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Persentase Lulusan bersertifikat kompetensi % 95,63 1.355.042.848 96,15 16.625.348.108 97,00 3.478.469.261 97,00 21.458.860.217 DINAS TENAGA KERJA Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja % 64,11 65,36 65,88 65,88 DINAS TENAGA KERJA 3 Program Penempatan Tenaga Kerja Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja % 20,73 1.475.312.658 20,85 1.503.747.983 21,98 1.985.207.704 21,98 4.964.268.345 DINAS TENAGA KERJA 4 Program Hubungan Industrial Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/ PKR, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) % 8,31 1.330.210.080 9,14 1.564.165.021 10,05 1.877.251.457 10,05 4.771.626.558 DINAS TENAGA KERJA 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 13.002.863.818 100,00 12.492.017.725 100,00 11.812.081.865 100,00 37.306.963.408 DINAS TENAGA KERJA II.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 21.296.548.551 17.975.901.546 20.956.983.147 60.229.433.244 1 Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada Belanja Daerah % 30,00 1.512.373.654 32,50 316.555.346 35,00 1.132.418.829 35,00 2.961.347.829 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 Program Perlindungan Perempuan Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Rasio 260 : 100.000 755.515.322,00 250 : 100.000 757.472.059 230 : 100.000 687.610.405 230 : 100.000 2.200.597.786 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3 Program Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat pemenuhan ekonomi keluarga yang dikontribusi oleh perempuan % 2,53 222.112.500 2,78 239.023.475 3,06 221.429.464 3,06 682.565.439 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-155 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Tingkat pemanfaatan data gender dan anak % 55,56 430.862.386 83,95 369.271.168 100,00 334.685.619 100,00 1.134.819.173 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) Tingkat partisipasi lembaga pemenuhan hak anak % 30,00 310.532.954 60,00 339.037.823 100,00 328.540.660 100,00 978.111.437 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6 Program Perlindungan Khusus Anak Persentase anak korban kekerasan yang ditangani dan didampingi % 0,000034 1.361.492.886 0,000061 1.463.453.433 0,000070 1.460.627.445 0,000070 4.285.573.764 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 16.703.658.849 100,00 14.491.088.242 100,00 16.791.670.725 100,00 47.986.417.816 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA II.3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 16.803.732.000 20.445.227.106 17.587.552.070 54.836.511.176 1 Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Persentase infrastruktur kemandirian pangan yang terbangun % 11,25 1.787.564.676 18,75 2.191.922.039 26,25 1.896.231.867 26,25 5.875.718.582 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Persentase Ketersediaan Pangan (Tersedianya Cadangan Beras sesuai Kebutuhan) % 20,00 2.803.539.766 25,00 3.627.820.894 30,00 3.038.813.099 30,00 9.470.173.759 DINAS KETAHANAN PANGAN 3 Program Penanganan Kerawanan Pangan Persentase Desa Rawan Pangan yang ditangani % 8,30 715.593.193 16,60 2.033.806.109 25,00 1.759.445.768 25,00 4.508.845.070 DINAS KETAHANAN PANGAN 4 Program Pengawasan Keamanan Pangan Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Tidak Terindikasi Cemaran Zat Berbahaya % 65,00 1.062.195.005 70,00 1.678.481.498 75,00 1.452.054.429 75,00 4.192.730.932 DINAS KETAHANAN PANGAN 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 10.434.839.360 100,00 10.913.196.566 100,00 9.441.006.907 100,00 30.789.042.833 DINAS KETAHANAN PANGAN II.4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN 4.776.850.218 9.042.389.266 4.409.300.526 18.228.540.010 1 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Persentase Bidang Tanah Sengketa yang Terfasilitasi % 20,00 2.442.619.940 60,00 427.986.505 100,00 120.066.489 100,00 2.990.672.934 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Persentase Lahan Kosong yang Akan Diredistribusi % - - 60,00 164.297.230 100,00 120.066.489 100,00 284.363.719 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 3 Program Pengelolaan Tanah Kosong Persentase Tanah Kosong yang Teridentifikasi % 33,33 110.061.568 33,33 204.079.765 33,33 52.828.781 33,33 366.970.114 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-156 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Program Penatagunaan Tanah Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum % 12,99 2.224.168.710 43,51 8.246.025.766 43,51 4.116.338.768 43,51 14.586.533.244 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN II.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 155.742.168.743 215.534.074.410 103.829.498.166 475.105.741.319 1 Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Persentase Persetujuan Teknis yang diterbitkan % 50,00 4.575.634.682 75,00 5.527.780.217 100,00 2.521.396.264 100,00 12.624.811.163 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Persentase Luas Hutan Kota yang Terbangun % 48,45 686.286.350 62,59 15.964.047.100 100,00 7.203.989.326 100,00 23.854.322.776 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Persentase Pengelolaan B3 dan Limbah B3 % 20,00 343.341.572 40,00 1.514.907.750 40,00 1.275.074.413 100,00 3.133.323.735 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4 Program Perencanaan Lingkungan Hidup Tingkat keselarasan pengelolaan lingkungan hidup % 100,00 967.492.884 100,00 1.347.801.716 100,00 480.265.955 100,00 2.795.560.555 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan % 40,00 333.103.258 45,00 524.999.840,00 55,00 264.146.275 55,00 1.122.249.373 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 6 Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Persentase Orang/Kelompok yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup % 31,03 1.325.249.212 34,36 1.489.085.126 34,61 754.017.549 100,00 3.568.351.887 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 7 Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Cakupan Orang/Kelompok masyarakat yang mendapatkan apresiasi peduli lingkungan % 20,95 545.000.000 23,50 567.152.336 26,05 301.987.718 26,05 1.414.140.054 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 8 Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diselesaikan % 55,00 318.865.722 60,00 724.999.848 65,00 168.093.084 65,00 1.211.958.654 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 9 Program Pengelolaan Persampahan Persentase Volume Sampah yang Dikelola % 36,54 111.306.966.201 44,58 153.495.127.258 55,71 73.318.116.924 55,71 338.120.210.383 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 10 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 35.340.228.862 100,00 34.378.173.219 100,00 17.542.410.658 100,00 87.260.812.739 DINAS LINGKUNGAN HIDUP II.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 39.266.251.999 41.156.971.880 56.273.907.932 136.697.131.811 1 Program Pendaftaran Penduduk Cakupan penerbitan KTP % 99,89 5.694.666.730 99,91 8.802.053.548 100,00 15.706.181.442 100,00 30.202.901.720 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Cakupan perekaman data Biometrik % 99,91 99,92 100,00 100,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 Program Pencatatan Sipil Cakupan penerbitan akta kelahiran anak % 85,18 3.436.198.852 89,33 4.452.476.151 93,36 6.715.476.574 93,36 14.604.151.577 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun % 100,00 2.191.260.756 100,00 2.628.220.005 100,00 3.691.374.421 100,00 8.510.855.182 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 4 Program Pengelolaan Profil Kependudukan Ketersediaan profil perkembangan kependudukan % 100,00 53.500.000 100,00 50.567.500 100,00 91.512.961 100,00 195.580.461 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 27.890.625.661 100,00 25.223.654.676 100,00 30.069.362.533 100,00 83.183.642.870 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-157 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB II.7 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 36.315.396.109 36.273.583.507 34.322.283.347 106.911.262.963 1 Program Penataan Desa Persentase Desa Tertata melalui Program Samisade % 99,28 4.164.964.062 100,00 1.299.344.265 100,00 1.647.809.621 100,00 7.112.117.948 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 Program Administrasi Pemerintahan Desa Persentase Raperdes tentang APBDes yang Diklarifikasi % 100,00 14.883.942.782 100,00 17.277.859.477 100,00 15.901.362.844 100,00 48.063.165.103 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase Raperdes tentang RKPDes yang Diklarifikasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase Peningkatan Status BUMDes Mandiri % 50,00 33,33 37,50 37,50 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA Persentase aparatur desa yang mendapatkan fasilitasi sekolah pemerintahan desa % 9,62 13,22 14,42 37,26 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3 Program Peningkatan Kerjasama Desa Persentase desa yang melakukan kerjasama % 33,33 225.764.650 66,67 412.964.870 100,00 494.342.886 100,00 1.133.072.406 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4 Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif % 100,00 2.571.223.404 100,00 2.917.392.566 100,00 1.841.744.421 100,00 7.330.360.391 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 14.469.501.211 100,00 14.366.022.329 100,00 14.437.023.574 100,00 43.272.547.114 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA II.8 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 13.591.880.913 5.731.455.245 5.120.163.488 24.443.499.646 1 Program Pengendalian Penduduk Persentase Kebijakan yang disinergikan % 25,00 403.630.486 75,00 462.705.536 100,00 421.184.287 100,00 1.287.520.309 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) % 16,39 11.146.854.041 16,30 4.265.148.531 16,21 1.782.596.566 16,21 17.194.599.138 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) Persentase Pasangan Usia Subur Anggota Kelompok Ketahanan dan Keluarga sejahtera yang Ber- KB % 77,08 2.041.396.386 77,20 1.003.601.178 77,37 2.916.382.636 77,37 5.961.380.200 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Persentase Terbentuknya kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) % 85,00 92,50 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-158 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB II.9 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 107.173.236.508 136.797.367.190 214.399.990.896 458.370.594.594 1 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) Rasio Kinerja Jaringan Jalan v/c ratio 0,58 69.446.368.614 0,56 85.161.755.364 0,54 187.877.179.180 0,54 342.485.303.158 DINAS PERHUBUNGAN 2 Program Pengelolaan Perkeretaapian Persentase Pengelolaan Perlintasan Kereta Api % - - 50,00 299.999.710 100,00 411.952.405 100,00 711.952.115 DINAS PERHUBUNGAN 3 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 37.726.867.894 100,00 51.335.612.116 100,00 26.110.859.311 100,00 115.173.339.321 DINAS PERHUBUNGAN II.10 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 37.785.101.927 39.588.271.892 38.461.409.030 115.834.782.849 1 Program Informasi dan Komunikasi Publik Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, rnengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pernerintah daerah kabupaten/kota % 77,93 7.843.059.926 79,00 8.187.073.933 81,00 8.094.443.518 81,00 24.124.577.377 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 Program Aplikasi Informatika Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo % 100,00 14.052.220.798 100,00 13.740.180.422 100,00 13.678.598.704 100,00 41.470.999.924 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Persentase Layanan Publik yang Diselenggarakan Secara Online dan Terintegrasi % 70,00 72,72 81,81 81,81 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 3 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 15.889.821.203 100,00 17.661.017.537 100,00 16.688.366.808 100,00 50.239.205.548 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA II.11 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 19.720.181.241 48.770.516.438 26.973.507.200 95.464.204.879 1 Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) Persentase Usaha Mikro yang kapabel (yang berizin dan bermitra) % 0,41 3.272.511.490 0,49 4.915.193.143 0,56 2.986.654.938 0,56 11.174.359.571 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 Program Pengembangan UMKM Persentase Usaha Mikro Yang dikembangkan menjadi wirausaha % 0,114 991.372.176 0,118 2.478.495.039 0,123 4.284.305.015 0,123 7.754.172.230 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 3 Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang berizin % 29,00 562.865.336 29,87 2.065.000.000 31,17 1.868.616.110 31,17 4.496.481.446 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 4 Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Persentase Koperasi yang Berkualitas % 10,19 960.011.554 10,48 1.241.126.314 10,71 807.426.714 10,71 3.008.564.582 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 5 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Tingkat Produktivitas Koperasi % 85,17 1.500.815.486 85,56 5.143.213.001 85,62 1.812.590.583 85,62 8.456.619.070 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 6 Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Persentase Koperasi yang berpredikat Sehat % 25,97 160.834.036 28,14 409.990.956 30,30 428.430.502 30,30 999.255.494 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 7 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Persentase SDM Koperasi yang Dilatih % 4,16 931.414.948 4,32 627.832.213 4,49 700.319.089 4,49 2.259.566.250 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 8 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 11.340.356.215 100,00 31.889.665.772 100,00 14.085.164.248 100,00 57.315.186.235 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH II.12 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 28.948.545.033 60.613.605.321 20.528.610.185 110.090.760.539 1 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Persentase Peningkatan Investasi % 1,10 1.682.068.344 1,60 943.504.824 2,60 1.056.921.287 2,60 3.682.494.455 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-159 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2 Program Pelayanan Penanaman Modal Persentase Izin dan Non Izin yang Diterbitkan % 57,45 3.477.161.262 20,42 2.984.300.674 22,12 2.136.962.540 22,12 8.598.424.476 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3 Program Promosi Penanaman Modal Jumlah Investor Perusahaan 360 1.106.186.624 370 1.391.556.770 380 3.876.184.464 380 6.373.927.858 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Tingkat pengendalian perizinan % 25,00 1.132.025.823 33,33 1.132.023.458 41,67 984.545.208 100,00 3.248.594.489 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Persentase Permintaan Data yang Dipenuhi % 100,00 314.996.572 100,00 815.631.121 100,00 204.113.031 100,00 1.334.740.724 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 21.236.106.408 100,00 53.346.588.474 100,00 12.269.883.655 100,00 86.852.578.537 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU II.13 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 139.246.936.383 208.761.106.229 243.584.781.207 591.592.823.819 1 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Persentase peningkatan kapasitas daya saing pemuda % 0,019 16.532.395.220 0,027 31.000.000.000 0,031 28.095.154.041 0,031 75.627.549.261 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan % 5,34 5,44 5,55 5,55 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Peningkatan Prestasi Olahraga Medali 67 75.578.385.125 84 150.075.696.927 91 183.277.625.115 91 408.931.707.167 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan % 22,22 3.793.317.050 33,33 3.324.558.879 44,44 3.542.790.686 44,44 10.660.666.615 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 4 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 43.342.838.988 100,00 24.360.850.423 100,00 28.669.211.366 100,00 96.372.900.777 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA II.14 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK 328.411.664 759.996.708 751.397.933 1.839.806.305 1 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Persentase data statistik sektoral yang tersedia % 100,00 328.411.664 100,00 759.996.708 100,00 751.397.933 100,00 1.839.806.305 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA II.15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN 441.418.704 528.461.554 522.482.420 1.492.362.678 1 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah % 46,51 441.418.704 62,00 528.461.554 70,70 522.482.420 70,70 1.492.362.678 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA II.16 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 15.848.049.504 14.817.097.716 15.660.902.815 46.326.050.035 1 Program Pengembangan Kesenian Tradisional Kesenian tradisional yang dilestarikan Kesenian 44 564.821.900 46 562.615.600 48 482.516.039 48 1.609.953.539 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Persentase Situs dan Cagar Budaya yang terlestarikan % 47,22 1.332.358.750 48,61 1.339.427.286 50,00 1.125.762.197 50,00 3.797.548.233 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 Program Pengembangan Kebudayaan Kegiatan budaya yang diselenggarakan Upacara/ Penampilan 10 488.591.600 10 630.788.940 10 462.139.967 30 1.581.520.507 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-160 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 13.462.277.254 100,00 12.284.265.890 100,00 13.590.484.613 100,00 39.337.027.757 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA II.17 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 11.169.239.996 12.256.313.712 11.481.410.281 34.906.963.989 1 Program Pembinaan Perpustakaan Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat poin 53,20 653.151.076 53,39 1.939.327.999 53,58 1.997.277.084 53,58 4.589.756.159 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 2 Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Nusantara yang Dikelola dan Dilestarikan % 100,00 19.997.200 100,00 49.589.000 100,00 25.745.481 100,00 95.331.681 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 3 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 10.496.091.720 100,00 10.267.396.713 100,00 9.458.387.717 100,00 30.221.876.150 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN II.18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1.605.664.310 2.537.427.152 2.235.586.202 6.378.677.664 1 Program Pengelolaan Arsip Tingkat Ketersediaan Arsip Sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) % 82,77 1.386.559.610 88,00 1.955.077.802 90,00 1.818.716.501 90,00 5.160.353.913 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 2 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Tingkat Keberadaan dan Keutuhan Arsip Sebagai Bahan Pertanggungjawaban Setiap Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara untuk Kepentingan Negara, Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Rakyat % 80,88 219.104.700 82,00 532.349.350 83,00 334.479.220 83,00 1.085.933.270 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 3 Program Perizinan Penggunaan Arsip Cakupan layanan arsip bersifat tertutup % N/A - 100,00 50.000.000 100,00 82.390.481 100,00 132.390.481 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN III. URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN III.1 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 29.151.494.897 41.636.325.730 21.246.221.454 92.034.042.081 1 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Jumlah Total hasil tangkapan ikan di perairan umum Ton 95 549.096.744 104,50 1.047.228.234 110 445.203.659 110 2.041.528.637 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 2 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Kontribusi produksi benih Ikan terhadap target total % 33,00 3.574.872.446 33,33 11.119.448.064 33,67 2.008.335.257 33,67 16.702.655.767 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 3 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Persentase Usaha Perikanan Budidaya dan Tangkap di Perairan Umum % 22,22 271.178.208 33,33 498.123.008 44,44 349.535.401 44,44 1.118.836.617 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 4 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Jumlah Total Produksi Olahan Perikanan Ton 16.359 1.504.961.952 16.850 2.634.707.824 17.524 1.333.783.373 17.524 5.473.453.149 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 5 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 23.251.385.547 100,00 26.336.818.600 100,00 17.109.363.764 100,00 66.697.567.911 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN III.2 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 10.645.082.615 10.952.967.927 8.947.176.342 30.545.226.884 1 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PAD % 10,00 5.987.505.548 10,00 6.190.593.497 10,00 5.098.707.475 10,00 17.276.806.520 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Tingkat Hunian Akomodasi % 50,00 60,00 70,00 70,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-161 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2 Program Pemasaran Pariwisata Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke Kabupaten Bogor % 11,68 2.644.533.390 60,00 3.085.469.444 25,00 2.534.412.303 25,00 8.264.415.137 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Bogor % 11,68 60,00 25,00 25,00 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 3 Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan Sub Sektor 11 485.528.990 13 446.716.218 17 278.061.722 17 1.210.306.930 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 4 Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang Tersertifikasi Orang 80 1.527.514.687 100 1.230.188.768 120 1.035.994.843 300 3.793.698.298 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA III.3 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 70.804.031.101 83.947.664.430 69.838.833.923 224.590.529.454 1 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Produktivitas Pertanian Pangan per Hektar per Tahun ton/ha 6,78 9.216.184.440 6,80 8.360.326.927 6,82 7.576.924.931 6,82 25.153.436.298 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian Persentase Keterpenuhan Sarana Peternakan (Bibit Ternak) % 22,25 1.998.504.690 33,33 3.945.169.376 44,42 1.626.873.451 100,00 7.570.547.517 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 3 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase pemenuhan prasarana pertanian % 31,66 8.833.412.186 65,00 9.206.506.710 100,00 7.993.118.443 100,00 26.033.037.339 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 4 Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian Persentase Keterpenuhan Prasarana (Infrastruktur) Peternakan % 27,78 5.627.117.810 33,33 10.089.322.573 38,89 2.639.622.241 38,89 18.356.062.624 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 6 Program Perizinan Usaha Pertanian Tingkat pelayanan pemberian pertimbangan teknis ijin usaha pertanian % 32,75 103.194.568 66,09 2.226.666.491 100,00 2.736.166.865 100,00 5.066.027.924 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 7 Program Perizinan Usaha Pertanian Persentase Pembinaan dan pengawasan Perizinan Usaha Pertanian (Usaha Peternakan, Toko Obat Hewan di Tingkat Pengecer) % 20,00 17.797.600 30,00 148.025.348 40,00 70.321.886 40,00 236.144.834 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 8 Program Penyuluhan Pertanian Persentase peningkatan kemampuan kelas kelompok berdasarkan skor penilaian % 6,34 7.851.550.428 7,58 6.565.304.395 7,99 5.352.013.145 7,99 19.768.867.968 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 9 Program Penyuluhan Pertanian Persentase kenaikan kelas kelompok % 15,00 651.029.016 20,00 1.600.240.015 25,00 913.614.537 25,00 3.164.883.568 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 10 Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular % 55,00 1.822.446.518 60,00 3.302.335.172 70,00 1.915.848.372 70,00 7.040.630.062 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 10 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Persentase luas lahan pertanian yang diasuransikan untuk meminimalkan resiko bencana pertanian % 10,85 1.861.977.468 21,70 2.578.444.468 32,55 2.336.832.081 32,55 6.777.254.017 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 12 Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Jumlah penyakit yang dikendalikan Jenis N/A - 3 149.872.785 3 60.033.244 3 209.906.029 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 13 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 32.820.816.377 100,00 35.775.450.170 100,00 36.617.464.727 100,00 105.213.731.274 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN III.4 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 49.701.377.355 67.156.310.240 46.859.734.919 163.717.422.514 1 Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai dengan Ketentuan (IUPI/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) % 61,80 656.608.702 62,30 1.830.241.047 65,50 2.976.277.857 65,50 5.463.127.606 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-162 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan Persentase Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Distribusi Perdagangan % 33,33 32.955.387.829 33,33 23.671.377.323 33,34 14.366.840.135 100,00 70.993.605.287 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Persentase Kinerja Realisasi Pupuk % 70,00 406.781.050 80,00 10.200.868.469 90,00 11.785.340.387 90,00 22.392.989.906 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Indeks Harga Konsumen (IHK) Point 106,20 106,30 106,50 106,50 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 4 Program Pengembangan Ekspor Nilai Ekspor (Berdasarkan Registrasi SKA) USD 1.490.000.000 104.060.350 1.500.000.000 1.515.270.055 1.510.000.000 2.234.629.231 1.510.000.000 3.853.959.636 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 5 Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku % 78,99 1.465.906.100 79,17 2.814.999.191 79,37 4.201.914.534 79,37 8.482.819.825 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 6 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri Jumlah jenis produk dalam negeri yang dipasarkan Jenis - 13.460.550 5 2.474.998.813 5 844.502.431 5 3.332.961.794 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 7 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 14.099.172.774 100,00 24.648.555.342 100,00 10.450.230.344 100,00 49.197.958.460 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN III.5 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 757.310.176 9.393.618.227 3.390.368.296 13.541.296.699 1 Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten % 0,70 210.673.918 0,80 414.999.130 0,90 576.733.367 0,90 1.202.406.415 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Lndustri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait % 20,00 40,00 60,00 60,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKT) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2 Program Perencanaan dan Pembangunan Industri Persentase Pencapaian Sasaran Pembangunan Industri Termasuk Turunan Indikator Pembangunan Industri dalam RIPIN yang Ditetapkan dalam RPIP % 40,00 344.777.272 60,00 8.168.619.476 100,00 2.059.762.026 100,00 10.573.158.774 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 3 Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap dan Terkini Dokumen Profil Industri 1 201.858.986 1 809.999.621 1 753.872.902 1 1.765.731.509 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN III.6 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI 15.289.450 71.969.475 62.903.484 150.162.409 1 Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Terfasilitasinya Peserta Transmigrasi yang Ditempatkan % 100,00 15.289.450 100,00 71.969.475 100,00 62.903.484 100,00 150.162.409 DINAS TENAGA KERJA IV. UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN IV.1 SEKRETARIAT DAERAH 161.677.142.842 154.378.865.000 129.737.359.317 445.793.367.159 1 Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana % 100,00 40.995.688.892 100,00 45.830.982.372 100,00 38.515.574.187 100,00 125.342.245.451 SEKRETARIAT DAERAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-163 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Persentase kebijakan di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana % 100,00 100,00 100,00 100,00 SEKRETARIAT DAERAH Persentase kebijakan di bidang perundang-undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana % 100,00 100,00 100,00 100,00 SEKRETARIAT DAERAH 2 Program Perekonomian dan Pembangunan Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian dan SDA yang terlaksana % 100,00 12.551.759.392 100,00 10.918.035.996 100,00 9.175.330.827 100,00 32.645.126.215 SEKRETARIAT DAERAH Persentase kebijakan di bidang penyusunan program pengendalian program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana % 100,00 100,00 100,00 100,00 SEKRETARIAT DAERAH Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana % 100,00 100,00 100,00 100,00 SEKRETARIAT DAERAH 3 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Persentase Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Administrasi yang mencapai target % 100,00 108.129.694.558 100,00 97.629.846.632 100,00 82.046.454.303 100,00 287.805.995.493 SEKRETARIAT DAERAH Persentase Kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana % 100,00 10,00 12,00 12,00 SEKRETARIAT DAERAH Persentase kebutuhan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi % 100,00 100,00 100,00 100,00 SEKRETARIAT DAERAH Persentase Fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi tugas pimpinan yang terlaksana % 100,00 100,00 100,00 100,00 SEKRETARIAT DAERAH Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 100,00 100,00 100,00 SEKRETARIAT DAERAH IV.2 SEKRETARIAT DPRD 134.520.763.592 127.458.189.199 86.159.712.334 348.138.665.125 1 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Cakupan dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD % 100,00 49.575.340.611 100,00 46.066.633.690 100,00 32.865.673.562 100,00 128.507.647.863 SEKRETARIAT DPRD 2 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 84.945.422.981 100,00 81.391.555.509 100,00 53.294.038.772 100,00 219.631.017.262 SEKRETARIAT DPRD V. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN 30.078.570.562 35.724.318.242 32.376.781.420 98.179.670.224 1 Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tingkat Ketepatan Waktu Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan % 100,00 2.644.805.094 100,00 4.281.174.639 100,00 3.880.008.418 100,00 10.805.988.151 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat Kesuaian Substansi Dokumen Perencanaan pembangunan dengan Aturan % 100,00 2.493.830.813 100,00 4.946.484.753 100,00 4.482.975.842 100,00 11.923.291.408 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 3 Program Penelitian dan Pengembangan Daerah Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah % 100,00 2.268.590.968 100,00 2.276.509.471 100,00 2.063.189.815 100,00 6.608.290.254 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-164 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 22.671.343.687 100,00 24.220.149.379 100,00 21.950.607.345 100,00 68.842.100.411 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH VI. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN 1.728.785.444.597 1.251.757.906.767 1.529.014.946.185 4.509.558.297.549 1.559.453.145.126 1.066.616.003.049 1.369.593.938.532 3.995.663.086.707 1 Program Pengelolaan Keuangan Daerah Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD % -7,00 1.525.313.480.985 -6,00 1.027.114.251.929 -5,00 1.336.502.746.851 -5,00 3.888.930.479.765 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi Transfer Expenditures) Rasio 76,91 67,77 70,53 70,53 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rasio Belanja Pegawai di Luar Guru dan Tenaga Kesehatan Rasio 11,66 13,77 13,35 13,35 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya Rasio 10,00 8,00 6,00 6,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 2 Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Manajemen Aset Ya/Tidak Ya 2.417.938.979 Ya 2.261.817.969 Ya 2.125.674.411 Ya 6.805.431.359 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 3 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 31.721.725.162 100,00 37.239.933.151 100,00 30.965.517.270 100,00 99.927.175.583 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 169.332.299.471 185.141.903.718 159.421.007.653 513.895.210.842 1 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah Persentase Realisasi Pencapaian Target PAD % 100,00 26.149.745.813 100,00 29.189.512.839 100,00 27.407.889.162 100,00 82.747.147.814 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD % 4,00 5,00 6,00 6,00 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 143.182.553.658 100,00 155.952.390.879 100,00 132.013.118.491 100,00 431.148.063.028 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH VII. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN 130.197.418.676 167.756.045.714 148.581.139.049 446.534.603.439 1 Program Kepegawaian Daerah Nilai sistem merit aspek kepegawaian poin 197,50 12.986.993.025 244,00 14.675.262.795 285,00 12.997.846.084 285,00 40.660.101.904 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio 190,93 201,58 212,83 212,83 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) % 9,28 9,98 10,65 10,65 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA 3 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 117.210.425.651 100,00 153.080.782.919 100,00 135.583.292.964 100,00 405.874.501.534 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-165 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB VIII. UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 12.166.054.400 18.749.106.200 16.606.039.702 2 Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Nilai sistem merit aspek pengembangan SDM poin 19,00 12.166.054.400 27,00 18.749.106.200 38,50 16.606.039.702 38,50 47.521.200.302 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) % 5,23 18,52 18,59 18,59 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA Persentase Pemenuhan pengembangan kompertensi 20JP/Orang/Tahun % 16,16 18,91 21,45 21,45 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA IX. UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 34.138.230.363 34.314.048.000 35.768.434.156 104.220.712.519 1 Program Penyelenggaraan Pengawasan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan % 100,00 2.468.864.350 100,00 3.756.203.950 100,00 3.558.967.522 100,00 9.784.035.822 INSPEKTORAT DAERAH 2 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan % 100,00 416.934.450 100,00 470.451.550 100,00 445.748.390 100,00 1.333.134.390 INSPEKTORAT DAERAH Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di bidang pengawasan Dokumen 2 2 2 6 INSPEKTORAT DAERAH 3 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 31.252.431.563 100,00 30.087.392.500 100,00 31.763.718.244 100,00 93.103.542.307 INSPEKTORAT DAERAH X UNSUR KEWILAYAHAN X.1 KECAMATAN 287.345.804.421 396.374.362.100 202.363.869.679 886.084.036.209 48.071.375.788 62.970.700.000 7.078.485.915 118.120.561.703 1 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 150.000.000 100,00 136.304.775 100,00 79.423.982 100,00 365.728.757 KECAMATAN CIBINONG 2 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 820.834.554 55,00 729.786.171 60,00 462.809.203 60,00 2.013.429.928 KECAMATAN CIBINONG 3 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 21.108.123.342 85,00 26.884.295.651 90,00 230.737.258 90,00 48.223.156.251 KECAMATAN CIBINONG 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 803.719.500 100,00 853.997.131 100,00 423.446.049 100,00 2.081.162.680 KECAMATAN CIBINONG 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 1.454.718.434 90,00 459.104.047 95,00 263.157.558 95,00 2.176.980.039 KECAMATAN CIBINONG 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 23.733.979.958 100,00 33.907.212.225 100,00 5.618.911.864 100,00 63.260.104.047 KECAMATAN CIBINONG 5.688.562.634 6.012.761.000 4.582.575.736 16.283.899.370 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 67.034.000 55,00 258.264.579 60,00 15.844.454 60,00 341.143.033 KECAMATAN GUNUNGPUTRI 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 220.567.400 85,00 226.484.156 90,00 12.871.128 90,00 459.922.684 KECAMATAN GUNUNGPUTRI Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-166 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 72.000.000 100,00 46.130.550 100,00 34.579.149 100,00 152.709.699 KECAMATAN GUNUNGPUTRI 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 128.663.950 100,00 185.963.223 100,00 76.494.356 100,00 391.121.529 KECAMATAN GUNUNGPUTRI 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 225.540.050 90,00 540.145.933 95,00 120.546.755 95,00 886.232.738 KECAMATAN GUNUNGPUTRI 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 4.974.757.234 100,00 4.755.772.559 100,00 4.322.239.896 100,00 14.052.769.689 KECAMATAN GUNUNGPUTRI 11.984.518.436 21.796.033.000 8.194.108.148 41.974.659.584 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 303.783.750 55,00 400.483.841 60,00 176.541.143 60,00 880.808.734 KECAMATAN CITEUREUP 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 3.495.886.364 85,00 3.800.315.441 90,00 1.636.361.375 90,00 8.932.563.180 KECAMATAN CITEUREUP 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 53.999.350 100,00 105.687.923 100,00 31.380.200 100,00 191.067.473 KECAMATAN CITEUREUP 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 192.999.250 100,00 280.498.190 100,00 148.185.625 100,00 621.683.065 KECAMATAN CITEUREUP 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 228.448.650 90,00 410.160.438 95,00 150.503.952 95,00 789.113.040 KECAMATAN CITEUREUP 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 7.709.401.072 100,00 16.798.887.167 100,00 6.051.135.854 100,00 30.559.424.093 KECAMATAN CITEUREUP 5.645.646.883 6.522.000.000 5.961.881.411 18.129.528.294 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 155.092.750 55,00 257.927.795 60,00 99.541.952 60,00 512.562.497 KECAMATAN SUKARAJA 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 166.000.000 85,00 158.229.960 90,00 23.825.994 90,00 348.055.954 KECAMATAN SUKARAJA 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 43.000.000 100,00 83.793.240 100,00 18.363.449 100,00 145.156.689 KECAMATAN SUKARAJA 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 128.300.000 100,00 202.693.075 100,00 128.776.592 100,00 459.769.667 KECAMATAN SUKARAJA 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 124.692.550 90,00 205.757.850 95,00 72.461.560 95,00 402.911.960 KECAMATAN SUKARAJA 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 5.028.561.583 100,00 5.613.598.080 100,00 5.618.911.864 100,00 16.261.071.527 KECAMATAN SUKARAJA 12.626.173.976 5.021.534.000 4.178.608.325 21.826.316.301 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 136.387.800 55,00 239.862.801 60,00 65.498.428 60,00 441.749.029 KECAMATAN BABAKAN MADANG 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 114.245.350 85,00 136.581.515 90,00 18.655.931 90,00 269.482.796 KECAMATAN BABAKAN MADANG 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Presentase Penanganan Gangguan Trantib % 100,00 63.379.950 100,00 50.306.867 100,00 30.439.496 100,00 144.126.313 KECAMATAN BABAKAN MADANG 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 108.147.550 100,00 250.653.880 100,00 58.370.388 100,00 417.171.818 KECAMATAN BABAKAN MADANG 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 238.473.450 90,00 277.431.128 95,00 115.628.176 95,00 631.532.754 KECAMATAN BABAKAN MADANG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-167 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 11.965.539.876 100,00 4.066.697.809 100,00 3.890.015.906 100,00 19.922.253.591 KECAMATAN BABAKAN MADANG 5.238.880.871 5.434.122.000 6.647.411.307 17.320.414.178 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 104.247.518 55,00 161.527.000 60,00 108.372.071 60,00 374.146.589 KECAMATAN JONGGOL 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 234.519.568 85,00 182.460.631 90,00 162.769.186 90,00 579.749.385 KECAMATAN JONGGOL 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 92.247.268 100,00 37.202.785 100,00 48.810.359 100,00 178.260.412 KECAMATAN JONGGOL 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 383.999.686 100,00 346.803.240 100,00 124.823.643 100,00 855.626.569 KECAMATAN JONGGOL 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 274.767.118 90,00 438.809.833 95,00 151.500.194 95,00 865.077.145 KECAMATAN JONGGOL 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 4.149.099.713 100,00 4.267.318.511 100,00 6.051.135.854 100,00 14.467.554.078 KECAMATAN JONGGOL 5.244.610.755 6.098.140.500 5.761.914.748 17.104.666.003 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 380.027.500 55,00 218.081.780 60,00 168.969.370 60,00 767.078.650 KECAMATAN CILEUNGSI 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 107.903.850 85,00 268.815.900 90,00 134.917.887 90,00 511.637.637 KECAMATAN CILEUNGSI 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 57.119.000 100,00 82.231.500 100,00 42.162.711 100,00 181.513.211 KECAMATAN CILEUNGSI 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 105.967.300 100,00 119.674.150 100,00 86.103.343 100,00 311.744.793 KECAMATAN CILEUNGSI 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 189.269.898 90,00 252.770.323 95,00 143.073.561 95,00 585.113.782 KECAMATAN CILEUNGSI 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 4.404.323.207 100,00 5.156.566.847 100,00 5.186.687.875 100,00 14.747.577.929 KECAMATAN CILEUNGSI 5.356.053.034 5.578.454.000 4.723.316.479 15.657.823.513 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 276.175.316 55,00 289.079.872 60,00 76.068.844 60,00 641.324.032 KECAMATAN CARIU 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 269.487.179 85,00 145.208.464 90,00 113.081.516 90,00 527.777.159 KECAMATAN CARIU 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 20.449.300 100,00 30.459.600 100,00 11.883.534 100,00 62.792.434 KECAMATAN CARIU 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 96.348.950 100,00 111.311.850 100,00 55.990.476 100,00 263.651.276 KECAMATAN CARIU 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 246.813.908 90,00 338.892.612 95,00 144.052.213 95,00 729.758.733 KECAMATAN CARIU 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 4.446.778.381 100,00 4.663.501.602 100,00 4.322.239.896 100,00 13.432.519.879 KECAMATAN CARIU 4.518.309.862 4.996.705.200 4.726.977.631 14.241.992.693 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 245.999.970 55,00 187.626.255 60,00 16.561.739 60,00 450.187.964 KECAMATAN SUKAMAKMUR Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-168 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 170.067.700 85,00 158.912.155 90,00 57.524.099 90,00 386.503.954 KECAMATAN SUKAMAKMUR 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 27.926.150 100,00 30.799.840 100,00 16.228.495 100,00 74.954.485 KECAMATAN SUKAMAKMUR 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 155.497.050 100,00 55.148.175 100,00 38.933.447 100,00 249.578.672 KECAMATAN SUKAMAKMUR 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 468.110.723 90,00 277.761.595 95,00 275.489.957 95,00 1.021.362.275 KECAMATAN SUKAMAKMUR 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 3.450.708.269 100,00 4.286.457.180 100,00 4.322.239.896 100,00 12.059.405.345 KECAMATAN SUKAMAKMUR 4.454.598.933 4.940.359.100 4.148.030.682 13.542.988.715 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 174.460.273 55,00 198.739.150 60,00 22.336.172 60,00 395.535.595 KECAMATAN PARUNG 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 97.455.028 85,00 120.433.550 90,00 32.970.236 90,00 250.858.814 KECAMATAN PARUNG 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 20.413.250 100,00 35.716.000 100,00 13.615.974 100,00 69.745.224 KECAMATAN PARUNG 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 85.018.550 100,00 277.234.150 100,00 116.375.860 100,00 478.628.560 KECAMATAN PARUNG 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 137.014.012 90,00 150.828.400 95,00 72.716.534 95,00 360.558.946 KECAMATAN PARUNG 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 3.940.237.820 100,00 4.157.407.850 100,00 3.890.015.906 100,00 11.987.661.576 KECAMATAN PARUNG 4.785.553.100 13.485.666.000 4.705.917.461 22.977.136.561 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan 50,00 236.934.400 55,00 170.014.550 60,00 93.522.489 60,00 500.471.439 KECAMATAN GUNUNGSINDUR 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah 80,00 115.219.050 85,00 186.504.250 90,00 39.979.001 90,00 341.702.301 KECAMATAN GUNUNGSINDUR 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum 100,00 40.883.400 100,00 68.339.650 100,00 23.758.235 100,00 132.981.285 KECAMATAN GUNUNGSINDUR 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan 100,00 115.606.000 100,00 147.584.550 100,00 122.243.330 100,00 385.433.880 KECAMATAN GUNUNGSINDUR 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi 100,00 135.600.550 90,00 190.610.500 95,00 104.174.510 95,00 430.385.560 KECAMATAN GUNUNGSINDUR 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 4.141.309.700 100,00 12.722.612.500 100,00 4.322.239.896 100,00 21.186.162.096 KECAMATAN GUNUNGSINDUR 7.446.367.962 9.959.750.000 5.231.541.470 22.637.659.432 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 239.416.990 55,00 410.410.470 60,00 149.533.106 60,00 799.360.566 KECAMATAN KEMANG 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 1.129.190.643 85,00 1.658.537.293 90,00 59.928.048 90,00 2.847.655.984 KECAMATAN KEMANG 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 99.966.904 100,00 242.479.360 100,00 58.112.114 100,00 400.558.378 KECAMATAN KEMANG 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 114.023.336 100,00 303.420.555 100,00 87.162.270 100,00 504.606.161 KECAMATAN KEMANG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-169 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 72.825.368 90,00 304.281.860 95,00 48.133.977 95,00 425.241.205 KECAMATAN KEMANG 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 5.790.944.721 100,00 7.040.620.462 100,00 4.828.671.955 100,00 17.660.237.138 KECAMATAN KEMANG 8.852.698.755 8.860.893.000 5.206.436.919 22.920.028.674 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 297.985.040 55,00 339.050.059 60,00 164.882.349 60,00 801.917.448 KECAMATAN BOJONG GEDE 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 1.967.831.910 85,00 2.005.476.386 90,00 812.446.238 90,00 4.785.754.534 KECAMATAN BOJONG GEDE 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 64.684.000 100,00 90.999.850 100,00 37.589.283 100,00 193.273.133 KECAMATAN BOJONG GEDE 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 148.145.000 100,00 209.981.760 100,00 152.416.627 100,00 510.543.387 KECAMATAN BOJONG GEDE 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 270.463.618 90,00 274.206.686 95,00 149.086.516 95,00 693.756.820 KECAMATAN BOJONG GEDE 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 6.103.589.187 100,00 5.941.178.259 100,00 3.890.015.906 100,00 15.934.783.352 KECAMATAN BOJONG GEDE 5.670.103.577 5.659.742.000 4.997.231.038 16.327.076.615 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 45.256.800 55,00 250.391.100 60,00 22.394.878 60,00 318.042.778 KECAMATAN LEUWILIANG 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 82.708.200 85,00 79.831.850 90,00 74.127.415 90,00 236.667.465 KECAMATAN LEUWILIANG 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 137.056.250 100,00 84.794.000 100,00 40.399.619 100,00 262.249.869 KECAMATAN LEUWILIANG 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 71.556.250 100,00 99.619.250 100,00 35.291.570 100,00 206.467.070 KECAMATAN LEUWILIANG 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 111.081.600 90,00 103.894.600 95,00 70.553.670 95,00 285.529.870 KECAMATAN LEUWILIANG 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 5.222.444.477 100,00 5.041.211.200 100,00 4.754.463.885 100,00 15.018.119.562 KECAMATAN LEUWILIANG 5.139.662.800 13.700.000.300 6.060.155.710 24.899.818.810 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 230.658.104 55,00 447.552.164 60,00 131.920.453 60,00 810.130.721 KECAMATAN CIAMPEA 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 142.830.449 85,00 161.196.428 90,00 37.772.518 90,00 341.799.395 KECAMATAN CIAMPEA 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 69.877.100 100,00 99.235.680 100,00 24.693.929 100,00 193.806.709 KECAMATAN CIAMPEA 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 29.356.400 100,00 96.512.312 100,00 66.314.686 100,00 192.183.398 KECAMATAN CIAMPEA 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 323.241.618 90,00 316.903.766 95,00 180.542.261 95,00 820.687.645 KECAMATAN CIAMPEA 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 4.343.699.129 100,00 12.578.599.950 100,00 5.618.911.864 100,00 22.541.210.943 KECAMATAN CIAMPEA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-170 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 5.275.526.289 5.477.129.000 6.903.728.661 17.656.383.950 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 94.700.000 55,00 183.350.000 60,00 69.231.538 60,00 347.281.538 KECAMATAN CIBUNGBULANG 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 130.000.000 85,00 103.175.000 90,00 25.406.069 90,00 258.581.069 KECAMATAN CIBUNGBULANG 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 75.000.000 100,00 77.668.500 100,00 63.515.173 100,00 216.183.673 KECAMATAN CIBUNGBULANG 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 77.360.000 100,00 72.007.000 100,00 130.841.255 100,00 280.208.255 KECAMATAN CIBUNGBULANG 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 151.899.800 90,00 176.600.000 95,00 131.374.783 95,00 459.874.583 KECAMATAN CIBUNGBULANG 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 4.746.566.489 100,00 4.864.328.500 100,00 6.483.359.843 100,00 16.094.254.832 KECAMATAN CIBUNGBULANG 5.167.642.923 5.376.655.000 7.041.754.505 17.586.052.428 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 333.285.304 55,00 299.569.000 60,00 277.238.985 60,00 910.093.289 KECAMATAN PAMIJAHAN 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 115.000.000 85,00 223.552.700 90,00 11.622.436 90,00 350.175.136 KECAMATAN PAMIJAHAN 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 4.875.800 100,00 9.650.300 100,00 11.622.436 100,00 26.148.536 KECAMATAN PAMIJAHAN 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 27.657.100 100,00 134.321.600 100,00 106.766.458 100,00 268.745.158 KECAMATAN PAMIJAHAN 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 299.660.272 90,00 355.113.800 95,00 151.144.346 95,00 805.918.418 KECAMATAN PAMIJAHAN 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 4.387.164.447 100,00 4.354.447.600 100,00 6.483.359.843 100,00 15.224.971.890 KECAMATAN PAMIJAHAN 12.548.738.903 5.870.507.000 6.488.833.108 24.908.079.011 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 245.157.185 55,00 258.532.655 60,00 107.413.044 60,00 611.102.884 KECAMATAN RUMPIN 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 126.478.400 85,00 79.326.105 90,00 36.757.930 90,00 242.562.435 KECAMATAN RUMPIN 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 6.560.000 100,00 42.260.000 100,00 5.404.433 100,00 54.224.433 KECAMATAN RUMPIN 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 134.655.300 100,00 253.879.740 100,00 222.254.277 100,00 610.789.317 KECAMATAN RUMPIN 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 113.314.769 90,00 205.585.230 95,00 65.867.571 95,00 384.767.570 KECAMATAN RUMPIN 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 11.922.573.249 100,00 5.030.923.270 100,00 6.051.135.854 100,00 23.004.632.373 KECAMATAN RUMPIN 5.764.297.167 13.844.680.000 7.321.959.910 26.930.937.077 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 159.438.823 55,00 355.638.461 60,00 97.493.989 60,00 612.571.273 KECAMATAN JASINGA 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 132.471.500 85,00 131.056.000 90,00 36.181.316 90,00 299.708.816 KECAMATAN JASINGA 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 18.000.000 100,00 24.391.000 100,00 8.644.787 100,00 51.035.787 KECAMATAN JASINGA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-171 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 189.852.000 100,00 186.024.000 100,00 33.378.484 100,00 409.254.484 KECAMATAN JASINGA 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 403.905.615 90,00 479.225.208 95,00 230.677.501 95,00 1.113.808.324 KECAMATAN JASINGA 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 4.860.629.229 100,00 12.668.345.331 100,00 6.915.583.833 100,00 24.444.558.393 KECAMATAN JASINGA 4.762.578.200 4.936.189.000 5.185.773.070 14.884.540.270 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 135.711.950 55,00 136.351.700 60,00 78.316.623 60,00 350.380.273 KECAMATAN PARUNG PANJANG 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 122.500.000 85,00 118.140.000 90,00 22.460.939 90,00 263.100.939 KECAMATAN PARUNG PANJANG 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 24.637.000 100,00 30.046.300 100,00 20.606.579 100,00 75.289.879 KECAMATAN PARUNG PANJANG 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 106.500.000 100,00 150.981.300 100,00 210.216.745 100,00 467.698.045 KECAMATAN PARUNG PANJANG 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 175.830.000 90,00 182.383.050 95,00 99.708.298 95,00 457.921.348 KECAMATAN PARUNG PANJANG 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 4.197.399.250 100,00 4.318.286.650 100,00 4.754.463.885 100,00 13.270.149.785 KECAMATAN PARUNG PANJANG 4.871.746.139 5.590.000.000 5.185.773.070 15.647.519.209 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 65.575.000 55,00 291.714.005 60,00 78.316.623 60,00 435.605.628 KECAMATAN NANGGUNG 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 178.400.500 85,00 139.696.555 90,00 22.460.939 90,00 340.557.994 KECAMATAN NANGGUNG 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 35.460.000 100,00 36.731.505 100,00 20.606.579 100,00 92.798.084 KECAMATAN NANGGUNG 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 192.983.000 100,00 228.086.020 100,00 210.216.745 100,00 631.285.765 KECAMATAN NANGGUNG 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 171.579.000 90,00 168.589.525 95,00 99.708.298 95,00 439.876.823 KECAMATAN NANGGUNG 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 4.227.748.639 100,00 4.725.182.390 100,00 4.754.463.885 100,00 13.707.394.914 KECAMATAN NANGGUNG 5.280.546.963 5.667.967.000 2.861.348.229 13.809.862.192 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 217.091.240 55,00 433.699.885 60,00 133.939.091 60,00 784.730.216 KECAMATAN CIGUDEG 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 88.508.830 85,00 150.784.587 90,00 50.427.925 90,00 289.721.342 KECAMATAN CIGUDEG 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 43.447.550 100,00 75.008.040 100,00 19.210.638 100,00 137.666.228 KECAMATAN CIGUDEG 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 278.249.100 100,00 213.773.330 100,00 160.448.787 100,00 652.471.217 KECAMATAN CIGUDEG 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 306.490.650 90,00 266.414.835 95,00 145.670.884 95,00 718.576.369 KECAMATAN CIGUDEG 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 4.346.759.593 100,00 4.528.286.323 100,00 2.351.650.904 100,00 11.226.696.820 KECAMATAN CIGUDEG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-172 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4.155.367.324 4.629.481.000 4.158.001.033 12.942.849.357 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 197.868.350 55,00 125.270.700 60,00 88.557.310 60,00 411.696.360 KECAMATAN TENJO 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 128.861.300 85,00 134.818.600 90,00 16.747.666 90,00 280.427.566 KECAMATAN TENJO 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 16.300.000 100,00 14.126.190 100,00 8.307.881 100,00 38.734.071 KECAMATAN TENJO 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 117.036.750 100,00 202.114.750 100,00 110.180.046 100,00 429.331.546 KECAMATAN TENJO 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 120.322.500 90,00 79.782.050 95,00 44.192.224 95,00 244.296.774 KECAMATAN TENJO 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 3.574.978.424 100,00 4.073.368.710 100,00 3.890.015.906 100,00 11.538.363.040 KECAMATAN TENJO 5.539.112.750 5.889.000.000 5.918.179.337 17.346.292.087 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan ditingkat Kecamatan % 50,00 140.390.550 55,00 282.400.000 60,00 69.006.122 60,00 491.796.672 KECAMATAN CIAWI 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 139.813.450 85,00 96.968.700 90,00 26.102.539 90,00 262.884.689 KECAMATAN CIAWI 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 33.094.250 100,00 44.739.100 100,00 13.290.401 100,00 91.123.751 KECAMATAN CIAWI 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 131.090.450 100,00 125.799.600 100,00 109.457.459 100,00 366.347.509 KECAMATAN CIAWI 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 166.864.800 90,00 190.800.000 95,00 81.410.952 95,00 439.075.752 KECAMATAN CIAWI 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 4.927.859.250 100,00 5.148.292.600 100,00 5.618.911.864 100,00 15.695.063.714 KECAMATAN CIAWI 8.499.542.169 9.060.500.000 5.571.510.906 23.131.553.075 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan ditingkat Kecamatan % 50,00 100.605.520 55,00 235.953.015 60,00 82.134.896 60,00 418.693.431 KECAMATAN CISARUA 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 1.651.117.913 85,00 1.860.452.359 90,00 858.580.804 90,00 4.370.151.076 KECAMATAN CISARUA 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 37.802.150 100,00 94.830.195 100,00 18.922.140 100,00 151.554.485 KECAMATAN CISARUA 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 103.835.000 100,00 203.730.890 100,00 169.424.929 100,00 476.990.819 KECAMATAN CISARUA 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 218.214.000 90,00 190.215.415 95,00 120.208.242 95,00 528.637.657 KECAMATAN CISARUA 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 6.387.967.586 100,00 6.475.318.126 100,00 4.322.239.896 100,00 17.185.525.608 KECAMATAN CISARUA 4.828.241.231 5.053.725.000 5.655.020.869 15.536.987.100 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 237.342.486 55,00 352.150.936 60,00 95.077.244 60,00 684.570.666 KECAMATAN MEGAMENDUNG 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 110.039.450 85,00 184.922.935 90,00 73.090.079 90,00 368.052.464 KECAMATAN MEGAMENDUNG 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 72.135.650 100,00 40.293.825 100,00 61.578.420 100,00 174.007.895 KECAMATAN MEGAMENDUNG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-173 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 107.179.650 100,00 105.471.345 100,00 118.393.730 100,00 331.044.725 KECAMATAN MEGAMENDUNG 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 70,00 231.707.204 70,00 312.332.324 75,00 120.193.522 75,00 664.233.050 KECAMATAN MEGAMENDUNG 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 4.069.836.791 100,00 4.058.553.635 100,00 5.186.687.875 100,00 13.315.078.301 KECAMATAN MEGAMENDUNG 5.476.975.156 19.827.274.000 5.530.538.315 30.834.787.471 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 171.011.704 55,00 442.530.989 60,00 38.950.909 60,00 652.493.602 KECAMATAN CARINGIN 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 161.472.050 85,00 175.245.525 90,00 26.192.351 90,00 362.909.926 KECAMATAN CARINGIN 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 66.640.050 100,00 235.929.055 100,00 15.326.390 100,00 317.895.495 KECAMATAN CARINGIN 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 108.540.950 100,00 281.643.525 100,00 89.524.684 100,00 479.709.159 KECAMATAN CARINGIN 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 227.174.418 90,00 377.596.253 95,00 173.856.106 95,00 778.626.777 KECAMATAN CARINGIN 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 4.742.135.984 100,00 18.314.328.653 100,00 5.186.687.875 100,00 28.243.152.512 KECAMATAN CARINGIN 4.727.849.583 5.315.200.000 4.324.914.498 14.367.964.081 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 198.050.500 55,00 291.500.755 60,00 190.375.504 60,00 679.926.759 KECAMATAN CIJERUK 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 134.712.500 85,00 160.000.935 90,00 62.761.155 90,00 357.474.590 KECAMATAN CIJERUK 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 46.000.000 100,00 60.000.815 100,00 15.440.550 100,00 121.441.365 KECAMATAN CIJERUK 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 75.000.000 100,00 155.125.575 100,00 83.739.652 100,00 313.865.227 KECAMATAN CIJERUK 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 176.450.000 90,00 235.239.085 95,00 82.581.731 95,00 494.270.816 KECAMATAN CIJERUK 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 4.097.636.583 100,00 4.413.332.835 100,00 3.890.015.906 100,00 12.400.985.324 KECAMATAN CIJERUK 8.450.386.842 9.381.034.000 5.141.472.906 22.972.893.748 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 173.449.200 55,00 291.886.785 60,00 118.652.462 60,00 583.988.447 KECAMATAN CIOMAS 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 1.993.389.546 85,00 2.122.201.850 90,00 45.666.556 90,00 4.161.257.952 KECAMATAN CIOMAS 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 15.387.000 100,00 94.456.250 100,00 27.378.275 100,00 137.221.525 KECAMATAN CIOMAS 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 31.115.550 100,00 177.339.585 100,00 125.180.785 100,00 333.635.920 KECAMATAN CIOMAS 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 104.131.700 90,00 131.019.940 95,00 70.130.942 95,00 305.282.582 KECAMATAN CIOMAS 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 6.132.913.846 100,00 6.564.129.590 100,00 4.754.463.885 100,00 17.451.507.321 KECAMATAN CIOMAS Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-174 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4.839.936.362 14.076.796.000 4.732.231.337 23.648.963.699 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 162.760.000 55,00 345.738.350 60,00 111.435.917 60,00 619.934.267 KECAMATAN DRAMAGA 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 168.499.835 85,00 245.000.000 90,00 54.334.889 90,00 467.834.724 KECAMATAN DRAMAGA 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 98.919.104 100,00 76.853.000 100,00 37.919.548 100,00 213.691.652 KECAMATAN DRAMAGA 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 122.059.300 100,00 154.000.000 100,00 91.468.986 100,00 367.528.286 KECAMATAN DRAMAGA 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 197.732.398 90,00 360.017.250 95,00 114.832.101 95,00 672.581.749 KECAMATAN DRAMAGA 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 4.089.965.725 100,00 12.895.187.400 100,00 4.322.239.896 100,00 21.307.393.021 KECAMATAN DRAMAGA 5.751.726.700 6.183.722.000 3.885.283.929 15.820.732.629 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 249.550.000 55,00 267.840.160 60,00 124.430.906 60,00 641.821.066 KECAMATAN TAMANSARI 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 172.709.800 85,00 228.265.840 90,00 71.481.584 90,00 472.457.224 KECAMATAN TAMANSARI 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 62.442.400 100,00 88.504.170 100,00 39.711.991 100,00 190.658.561 KECAMATAN TAMANSARI 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 118.024.900 100,00 214.538.620 100,00 125.680.880 100,00 458.244.400 KECAMATAN TAMANSARI 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 111.950.000 90,00 155.507.615 95,00 66.186.652 95,00 333.644.267 KECAMATAN TAMANSARI 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 5.037.049.600 100,00 5.229.065.595 100,00 3.457.791.916 100,00 13.723.907.111 KECAMATAN TAMANSARI 5.523.428.503 8.244.476.000 4.537.826.290 18.305.730.793 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 337.483.840 55,00 525.007.580 60,00 131.757.185 60,00 994.248.605 KECAMATAN KLAPANUNGGAL 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 129.007.250 85,00 288.374.130 90,00 104.353.250 90,00 521.734.630 KECAMATAN KLAPANUNGGAL 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 132.452.550 100,00 269.776.455 100,00 138.565.658 100,00 540.794.663 KECAMATAN KLAPANUNGGAL 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 91.323.350 100,00 523.638.510 100,00 107.179.934 100,00 722.141.794 KECAMATAN KLAPANUNGGAL 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 178.452.200 90,00 350.713.890 95,00 107.179.934 95,00 636.346.024 KECAMATAN KLAPANUNGGAL 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 4.654.709.313 100,00 6.286.965.435 100,00 3.948.790.328 100,00 14.890.465.076 KECAMATAN KLAPANUNGGAL 4.487.617.789 4.806.640.000 4.649.973.580 13.944.231.369 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 167.599.404 55,00 260.998.665 60,00 119.635.546 60,00 548.233.615 KECAMATAN CISEENG 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 179.799.700 85,00 120.974.618 90,00 11.622.436 90,00 312.396.754 KECAMATAN CISEENG 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 18.999.350 100,00 20.726.395 100,00 17.433.654 100,00 57.159.399 KECAMATAN CISEENG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-175 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 105.198.700 100,00 139.999.030 100,00 93.909.284 100,00 339.107.014 KECAMATAN CISEENG 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 123.496.800 90,00 159.030.960 95,00 85.132.764 95,00 367.660.524 KECAMATAN CISEENG 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 3.892.523.835 100,00 4.104.910.332 100,00 4.322.239.896 100,00 12.319.674.063 KECAMATAN CISEENG 12.443.075.664 6.166.358.000 3.346.637.841 21.956.071.505 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 186.582.400 55,00 250.000.000 60,00 108.427.101 60,00 545.009.501 KECAMATAN RANCABUNGUR 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 127.000.000 85,00 214.971.430 90,00 30.218.334 90,00 372.189.764 KECAMATAN RANCABUNGUR 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 34.266.000 100,00 134.632.620 100,00 19.912.720 100,00 188.811.340 KECAMATAN RANCABUNGUR 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 189.422.000 100,00 340.000.000 100,00 119.375.204 100,00 648.797.204 KECAMATAN RANCABUNGUR 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 74.229.800 90,00 208.733.960 95,00 43.136.555 95,00 326.100.315 KECAMATAN RANCABUNGUR 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 11.831.575.464 100,00 5.018.019.990 100,00 3.025.567.927 100,00 19.875.163.381 KECAMATAN RANCABUNGUR 4.969.268.560 6.904.503.000 5.302.659.282 17.176.430.842 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 274.331.950 55,00 516.562.527 60,00 123.471.908 60,00 914.366.385 KECAMATAN SUKAJAYA 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 174.799.400 85,00 169.690.438 90,00 62.134.099 90,00 406.623.937 KECAMATAN SUKAJAYA 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 142.194.700 100,00 121.552.391 100,00 99.016.153 100,00 362.763.244 KECAMATAN SUKAJAYA 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 155.123.150 100,00 320.622.597 100,00 131.792.808 100,00 607.538.555 KECAMATAN SUKAJAYA 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 186.243.712 90,00 357.447.451 95,00 131.780.430 95,00 675.471.593 KECAMATAN SUKAJAYA 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 4.036.575.648 100,00 5.418.627.596 100,00 4.754.463.885 100,00 14.209.667.129 KECAMATAN SUKAJAYA 4.832.625.670 5.242.914.000 2.614.534.776 12.690.074.446 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 170.628.218 55,00 245.892.158 60,00 87.984.041 60,00 504.504.417 KECAMATAN TANJUNGSARI 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 182.146.018 85,00 148.398.535 90,00 61.894.586 90,00 392.439.139 KECAMATAN TANJUNGSARI 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 75.731.550 100,00 100.588.115 100,00 40.099.342 100,00 216.419.007 KECAMATAN TANJUNGSARI 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 174.745.800 100,00 240.276.368 100,00 121.632.640 100,00 536.654.808 KECAMATAN TANJUNGSARI 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 192.061.504 90,00 211.928.443 95,00 101.593.432 95,00 505.583.379 KECAMATAN TANJUNGSARI 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 4.037.312.580 100,00 4.295.830.381 100,00 2.201.330.736 100,00 10.534.473.697 KECAMATAN TANJUNGSARI Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-176 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4.583.453.703 14.418.951.000 3.391.150.463 22.393.555.166 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 113.860.450 55,00 220.889.340 60,00 100.387.659 60,00 435.137.449 KECAMATAN TAJURHALANG 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 141.800.150 85,00 143.380.065 90,00 18.264.164 90,00 303.444.379 KECAMATAN TAJURHALANG 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 26.686.900 100,00 78.276.890 100,00 18.884.018 100,00 123.847.808 KECAMATAN TAJURHALANG 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 28.948.500 100,00 140.206.650 100,00 159.711.042 100,00 328.866.192 KECAMATAN TAJURHALANG 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 119.721.250 90,00 127.806.935 95,00 68.335.653 95,00 315.863.838 KECAMATAN TAJURHALANG 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 4.152.436.453 100,00 13.708.391.120 100,00 3.025.567.927 100,00 20.886.395.500 KECAMATAN TAJURHALANG 5.151.798.920 15.361.500.000 4.208.974.633 24.722.273.553 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 282.659.700 55,00 296.810.215 60,00 47.909.948 60,00 627.379.863 KECAMATAN CIGOMBONG 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 107.139.350 85,00 208.668.900 90,00 18.570.735 90,00 334.378.985 KECAMATAN CIGOMBONG 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 34.928.750 100,00 77.066.260 100,00 17.840.439 100,00 129.835.449 KECAMATAN CIGOMBONG 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 125.296.550 100,00 206.276.000 100,00 98.032.605 100,00 429.605.155 KECAMATAN CIGOMBONG 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 272.537.750 90,00 269.489.500 95,00 136.605.000 95,00 678.632.250 KECAMATAN CIGOMBONG 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 4.329.236.820 100,00 14.303.189.125 100,00 3.890.015.906 100,00 22.522.441.851 KECAMATAN CIGOMBONG 4.059.055.829 14.334.301.000 3.838.558.621 22.231.915.459 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 12.644.200 55,00 372.635.490 60,00 73.398.154 60,00 458.677.844 KECAMATAN LEUWISADENG 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 - 85,00 193.190.320 90,00 25.406.069 90,00 218.596.389 KECAMATAN LEUWISADENG 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 11.245.900 100,00 101.961.400 100,00 6.539.654 100,00 119.746.954 KECAMATAN LEUWISADENG 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 233.113.050 100,00 307.380.150 100,00 160.895.107 100,00 701.388.307 KECAMATAN LEUWISADENG 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 267.171.250 90,00 510.370.260 95,00 114.527.720 95,00 892.069.230 KECAMATAN LEUWISADENG 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 3.534.881.429 100,00 12.848.763.380 100,00 3.457.791.925 100,00 19.841.436.734 KECAMATAN LEUWISADENG 4.632.147.716 13.678.000.000 2.362.637.526 20.672.785.242 1 Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan % 50,00 160.956.920 55,00 227.435.200 60,00 102.050.617 60,00 490.442.737 KECAMATAN TENJOLAYA 2 Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan Cakupan Keterlibatan Masyarakat Dalam Program Pembangunan Daerah % 80,00 141.826.518 85,00 140.029.165 90,00 52.850.776 90,00 334.706.459 KECAMATAN TENJOLAYA 3 Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase Penanganan Gangguan Trantibum % 100,00 61.265.990 100,00 97.713.280 100,00 29.887.189 100,00 188.866.459 KECAMATAN TENJOLAYA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-177 TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. TARGET Rp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 2021 2022 2023NO BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ UNSUR / PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) SATUAN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN KONDISI AKHIR (2023) PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan % 100,00 84.787.100 100,00 124.198.145 100,00 72.200.886 100,00 281.186.131 KECAMATAN TENJOLAYA 5 Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa Persentase Jumlah Desa Tertib Administrasi % 100,00 253.318.238 90,00 199.366.350 95,00 139.396.817 95,00 592.081.405 KECAMATAN TENJOLAYA 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 3.929.992.950 100,00 12.889.257.860 100,00 1.966.251.241 100,00 18.785.502.051 KECAMATAN TENJOLAYA XI. UNSUR PEMERINTAHAN UMUM XI.1 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 69.191.659.451 110.023.086.970 104.245.833.225 283.460.579.646 1 Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (TBIWK) % 0,31 1.772.429.872 0,44 5.465.532.612 0,57 5.178.540.664 0,57 12.416.503.148 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 2 Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E) % 0,21 54.402.766.334 0,22 74.127.373.375 0,23 70.234.984.448 0,23 198.765.124.157 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 3 Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Bina Ormas (TBO) % 0,05 1.612.506.786 0,08 10.794.391.169 0,12 10.227.583.433 0,12 22.634.481.388 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 4 Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (TBKE) % 0,07 285.896.204 0,08 2.518.643.620 0,09 2.386.390.984 0,09 5.190.930.808 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 5 Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Penanganan Potensi Konflik (TPPK) % 60,00 853.759.897 66,67 5.019.909.372 83,33 4.756.316.602 83,33 10.629.985.871 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 6 Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah % 100,00 10.264.300.358 100,00 12.097.236.822 100,00 11.462.017.094 100,00 33.823.554.274 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 8.929.584.350.843 8.142.939.011.669 7.343.431.474.834 24.368.433.637.053JUMLAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VII-178 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 1 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH Ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah tercermin dari pencapaian kinerja yang diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Secara definisi, indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dan dampak (impact). Hasil (outcome) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program. Dampak (impact) adalah kondisi yang ingin diubah berupa hasil pembangunan/layanan yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) beberapa program. Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah Kabupaten Bogor periode 2019-2023. Salah satu substansi yang disesuaikan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 adalah indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk tahun 2021-2023. Penyesuaian ini dilakukan dengan memedomani kebijakan nasional yang berkonsekuensi pada pertanggungjawabaan kinerja daerah, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan aturan dimaksud, kinerja daerah terbagi atas kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan, baik yang terkait dengan kinerja utama daerah, maupun kinerja utama perangkat daerah. Dengan demikian, terdapat perbedaan penyajian antara periode tahun tahapan yang telah dilalui yaitu tahun 2019-2020 dengan yang akan dilaksanakan, yaitu tahun 2021-2023. Di sisi lain, kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah telah disesuaikan dari aspek pencapaian target. Hal ini disebabkan oleh adanya penyesuaian terhadap kemampuan keuangan daerah serta penyesuaian- penyesuaian target program yang secara langsung diarahkan untuk mendukung pemulihan ekonomi daerah dan penanganan Covid-19. Oleh karena itu, gambaran penetapan kinerja tahun 2019-2023 diuraikan sebagai berikut : Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 2 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 8.1 Kinerja Makro Daerah Pemerintah telah menetapkan capaian kinerja makro daerah berdasarkan variabel-variabel kinerja sebagai berikut :
Baiknya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilihat dari sejauhmana masyarakat dapat mencapai kualitas hidup yang baik, dengan capaian poin IPM yang tinggi. Target pencapaian IPM Kabupaten Bogor tidah terlepas dari target pencapaian IPM Nasional dan Jawa Barat. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, ditargetkan IPM Nasional akan mencapai 75,54 poin pada tahun 2024. Adapun perbandingan target IPM komposit dijabarkan dalam Tabel 8.1 sebagai berikut : Tabel 8.1 Perbandingan Target IPM Nasional, Provinsi Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 URAIAN SATUAN 2021 2022 2023 Nasional Poin 72,78- 72,95 73,44-73,48 N/A Jawa Barat 72,19 72,57 73,05 Kab. Bogor 70,48 71,43 72,09 Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024 Perubahan RPJMD Prov Jawa Barat 2018-2023 PMDN No. 17 Tahun 2021 APBN 2021 Target pencapaian IPM Kabupaten Bogor tahun 2021-2023 lebih rendah dibandingkan dengan target yang ditetapkan nasional dan Jawa Barat. Namun, jika ditinjau secara peningkatan capaian dari tahun ke tahun, jika dibandingkan terhadap Jawa Barat, target peningkatan IPM Kabupaten Bogor tahun 2022 terhadap tahun 2021 sebesar 0,95 poin, sedangkan Jawa Barat hanya menargetkan 0,38 poin. Adapun tahun 2023 terhadap 2022, target IPM Kabupaten Bogor meningkat sebesar 0,66 poin, sedangkan Jawa Barat hanya meningkat sebesar 0,48 poin. Hal ini menunjukkan bahwa Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 3 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Kabupaten Bogor memiliki optimisme yang lebih baik dibandingkan dengan Jawa Barat dalam upaya meningkatkan kualitas hidup manusia. Demikian pula jika dibandingkan dengan target nasional, target Kabupaten Bogor tahun 2022 terhadap tahun 2021 lebih tinggi daripada target nasional, yaitu 0,01 poin di atas target nasional yang ditetapkan sebesar 0,53 poin jika dihitung dari rentang target maksimal nasional.
Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur dengan menggunakan indikator ini menunjukkan sejauhmana pemerintah Kabupaten Bogor dapat menurunkan angka kemiskinan, baik melalui regulasi, maupun belanja APBD. Target penurunan kemiskinan tidak terlepas dari target nasional dan Provinsi Jawa Barat. Memedomani RPJMN Tahun 2020-2024, diharapkan kemiskinan akan mencapai angka 6,0-7,0 persen di tahun 2024. Adapun target pencapaian dijabarkan dalam tabel 8.2. Tabel 8.2 Perbandingan Target Penurunan Angka Kemiskinan Nasional, Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 URAIAN SATUAN 2021 2022 2023 Nasional % 9,2-9,7 8,5-9,00 N/A Jawa Barat 7,77 7,67 7,54 Kab. Bogor 7,54 7,38 7,14 Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024 Perubahan RPJMD Prov Jawa Barat 2018-2023 PMDN No. 17 Tahun 2021 Target capaian angka kemiskinan di Kabupaten Bogor lebih tinggi di Kabupaten Bogor jika dibandingkan dengan Jawa Barat dan nasional. Hingga tahun 2023, jumlah penduduk miskin Kabupaten Bogor diharapkan akan lebih rendah dibandingkan dengan nasional dan Jawa Barat. Jika dibandingkan tahun 2022 terhadap 2021, targaet penurunan kemiskinan sebesar 0,16 persen dibandingkan Jawa Barat yang hanya menargetkan turun sebesar 0,1 persen. Selanjutnya, target tahun 2023 terhadap tahun 2022, Kabupaten Bogor menargetkan penurunan yang lebih tinggi, yaitu 0,24 persen Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 4 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR dibandingkan Jawa Barat yang menargetkan 0,13 persen. Namun, target penurunan Kabupaten Bogor masih lebih rendah dari target nasional yang mencapai 0,7 persen jika dihitung dari rentang target penurunan maksimal.
Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diukur dengan menggunakan indikator ini, akan menunjukkan sejauhmana Pemerintah Kabupaten Bogor dapat menekan angka pengangguran, baik secara regulasi maupun intervensi melalui belanja APBD. Berdasarkan RPJMN Tahun 2020-2024, pengangguran secara nasional ditargetkan dapat ditekan pada angka 3,6-4,3 persen di tahun 2024. Adapun perbandingan target penurunan angka pengangguran nasional, Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor, diuraikan pada tabel 8.3 sebagai berikut : Tabel 8.3 Perbandingan Target Angka Pengangguran Nasional, Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 URAIAN SATUAN 2021 2022 2023 Nasional % 7,70-9,10 6,24-5,52 N/A Jawa Barat 10,45 10,16 9,69 Kab. Bogor 12,22 11,64 11,05 Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024 Perubahan RPJMD Prov Jawa Barat 2018-2023 PMDN No. 17 Tahun 2021 APBN 2021 Angka pengangguran di Kabupaten Bogor ditargetkan masih lebih tinggi dibandingkan dengan target nasional dan Jawa Barat. Jika dilihat dari penurunan pertahun, tingkat penurunan tahun 2022 terhadap tahun 2021 Kabupaten Bogor sebesar 0,58 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan target Jawa Barat yang hanya menurun sebesar 0,29 persen. Demikian pula dengan tingkat penurunan angka pengangguran Kabupaten Bogor masih lebih tinggi daripada Jawa Barat pada tahun 2023 terhadap 2022, yakni sebesar 0,59 persen, sedangkan Jawa Barat sebesar 0,47 persen. Adapun secara nasional, tingkat penurunan pengangguran ditargetkan 2,18 persen, jauh di atas target daerah. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 5 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, terkait sejauhmana Pemerintah Kabupaten Bogor dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik melalui regulasi maupun intervensi pada belanja APBD. Secara nasional, RPJMN tahun 2020-2024 telah menargetkan bahwa di akhir tahun 2024, kondisi pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,7-6,00 persen. Adapun perbandingan target pertumbuhan ekonomi nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor dijabarkan pada Tabel 8.4 Tabel 8.4 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Jawa Barat, dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 URAIAN SATUAN 2021 2022 2023 Nasional % 5,20-5,80 5,40-6,00 6,00-6,30 Jawa Barat 3,15 3,92 4,25 Kab. Bogor 3,48 4,31 5,15 Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024 Perubahan RPJMD Prov Jawa Barat 2018-2023 PMDN No. 17 Tahun 2021 APBN 2021 Pertumbuhan ekonomi di era pandemi covid-19 merupakan pertumbuhan terberat, terutama di tingkat kabupaten/kota. Bahwa perekonomian tahun 2020 mengalami kontraksi di tiap level, baik nasional maupun daerah, namun upaya untuk kembali pada posisi sebelum pandemi akan lebih terasa berat di tingkat daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan laju pertumbuhan ekonomi yang moderat, namun tidak pesimis, mengingat target daerah tetap diupayakan untuk tidak negatif. Jika dilihat dari peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2022 terhadap 2021, Kabupaten Bogor masih berada di atas Jawa Barat, yaitu mampu meningkatkan LPE sebesar 0,83 persen, sedangkan Jawa Barat menargetkan sebesar 0,77 persen. Kemudian, target pada tahun 2023 terhadap 2022, dimana Kabupaten Bogor Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 6 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR menargetkan kenaikan sebesar 0,84 persen, sedangkan Jawa Barat hanya sebesar 0,33 persen. Adapun jika dibandingkan dengan target nasional, peningkatan LPE Kabupaten Bogor Tahun 2022 terhadap 2021 lebih besar daripada target nasional yang hanya sebesar 0,2 persen. Optimisme juga terjadi tahun 2023 terhadap 2022, dimana target nasional hanya sebesar 0,3 persen.
Baiknya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah ditunjukkan dari semakin meningkatnya pendapatan perkapita masyarakat. Secara nasional, pendapatan perkapita akan mengikuti besaran PDB terhadap jumlah penduduk. RPJMN tidak menentukan secara rinci pendapatan perkapita hingga akhir tahun 2024, karena hal tersebut menjadi representasi pemerintah daerah. Adapun perbandingan target pendapatan perkapita nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor disajikan dalam Tabel 8.5 Tabel 8.5 Perbandingan Target Pendapatan Perkapita Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 URAIAN SATUAN 2021 2022 2023 Nasional Juta Rp/Kapita/ Tahun, ADHB n/a n/a n/a Jawa Barat 44,02 46,48 49,29 Kab. Bogor 38,58 38,80 39,41 Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024 Perubahan RPJMD Prov Jawa Barat 2018-2023 PMDN No. 17 Tahun 2021 APBN 2021 Pendapatan perkapita Kabupaten Bogor dibandingkan dengan Jawa Barat masih lebih rendah. Kondisi pertumbuhan ekonomi pasca terkontraksi di tahun 2020 menyebabkan pendapatan perkapita masyarakat ikut menurun. Jika dibandingkan dengan target peningkatan tahun 2022 terhadap tahun 2021, Kabupaten Bogor hanya mampu meningkatkan pendapatan perkapita sebesar Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 7 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 0,3 juta rupiah per tahun, sedangkan Jawa Barat mampu meningkat hingga 2,46 juta rupiah per tahun. Demikian halnya dengan target peningkatan tahun 2023 terhadap 2022, dimana Kabupaten Bogor hanya mampu menargetkan peningkatan sebesar 0,61 juta rupiah per tahun, sedangkan Jawa Barat bisa menargetkan hingga 2,91 juta rupiah per tahun.
Kinerja penyelenggaraan pemerintahan bernilai baik dari sudut pandang indeks gini jika Pemerintah Kabupaten Bogor dapat menurunkan nilai indeks gini semakin mendekati angka nol. Berdasarkan target RPJMN Tahun 2020-2024, ditargetkan secara nasional, tingkat ketimpangan distribusi pendapatan di akhir tahun 2024 mencapai 0,382 poin. Adapun perbandingan target pencapaian indeks gini nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2021- 2023 dijabarkan dalam Tabel 8.6. Tabel 8.6 Perbandingan Target Pencapaian Indeks Gini Nasional, Jawa Barat dan Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 URAIAN SATUAN 2021 2022 2023 Nasional poin 0,377-0,379 0,376-0,378 n/a Jawa Barat 0,402 0,400 0,396 Kab. Bogor 0,40 0,38 0,37 Sumber : RPJMN Tahun 2020-2024 Perubahan RPJMD Prov Jawa Barat 2018-2023 PMDN No. 17 Tahun 2021 APBN 2021 Ketimpangan distribusi pendapatan di Kabupaten Bogor tahun 2021-2023 secara umum ditargetkan mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Jika ditinjau dari target penurunan ketimpangan tahun 2022 terhadap 2021, Kabupaten Bogor menargetkan sebesar 0,02 poin, sedangkan Jawa Barat hanya menargetkan penurunan sebesar 0,002 poin dan nasional hanya 0,001 poin. Selanjutnya, Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 8 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR untuk tahun 2023 terhadap 2022, Kabupaten Bogor menargetkan penurunan sebesar 0,01 poin, sedangkan Jawa Barat hanya menargetkan 0,004 poin. Secara umum, proyeksi capaian kinerja makro diprediksi optimis dapat dicapai, baik dalam capaian tahunan maupun hingga akhir periode. Beberapa penekanan yang harus diimplementasikan dalam pelaksanaan program pembangunan adalah khususnya terkait upaya dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan yang meningkat cukup tinggi akibat pandemi Covid-19. Kinerja makro daerah tahun 2019-2023 baik realisasi maupun target, disajikan dalam Tabel 8.7 sebagai berikut : 2019 2020 2021 2022 2023 1 Indeks Pembangunan Manusia poin 69,69 70,65 70,40 70,48 71,43 72,09 72,09 - Angka Harapan Hidup/AHH tahun 70,86 71,01 71,17 71,32 71,39 71,50 71,50 - Rata-rata lama sekolah/RLS tahun 7,88 8,29 8,30 8,31 8,50 8,61 8,61 - Harapan Lama Sekolah tahun 12,44 12,47 12,48 12,49 12,75 12,90 12,90 - Kemampuan daya beli masyarakat/Konsumsi riil per kapita/per tahun ribu Rp 10.323,00 10.683,00 10.317,00 10.315,00 10.746,42 11.087,55 11.087,55 2 Angka Kemiskinan % 7,14 6,66 7,69 7,54 7,38 7,14 7,14 3 Angka Pengangguran % 9,75 9,06 14,29 12,22 11,64 11,05 11,05 4 Pertumbuhan Ekonomi % 6,19 5,85 -1,77 3,48 4,31 5,15 5,15 5 Pendapatan perkapita - Atas dasar harga berlaku Juta Rp/Kapita/ Tahun 37,72 40,31 43,51 38,58 38,80 39,41 39,41 - Atas dasar harga konstan Juta Rp/Kapita/ Tahun 25,37 26,31 28,39 29,38 26,09 26,48 166,59 6 Ketimpangan Pendapatan (Indeks Gini) poin 0,42 0,40 0,38 0,40 0,38 0,37 0,37 Sumber : Hasil analisis, Badan Pusat Statistik, 2020 Target TABEL 8.7 INDIKATOR MAKRO KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018 - 2023 IndikatorNo Satuan Kondisi Akhir RealisasiKondisi Awal (Tahun 2018) Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 VIII-9 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 10 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 8.2 Kinerja Utama Daerah Kinerja utama daerah merupakan bagian dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi indikator terimplementasikannya visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah. Di samping itu, kinerja utama daerah merupakan manifestasi dari target tujuan dan sasaran yang diukur dengan indikator-indikator berskala daerah. Perubahan RPJMD merupakan salah satu wadah untuk melakukan penyesuaian kinerja utama daerah, sehingga dapat menjadi representasi bagi pelaporan kinerja kepala daerah sebagaimana amanat Permendagri Nomor 18 Tahun 2020. Beberapa indikator kinerja utama beserta target untuk tahun 2021-2023 telah disesuaikan dengan beberapa pertimbangan :
Selanjutnya penjabaran capaian kinerja utama daerah dari tahun 2019-2020, serta target kinerja dari tahun 2021-2023 yang telah disesuaikan dengan beberapa pertimbangan sebagaimana dimaksud disajikan pada Tabel 8.8 sebagai berikut : 2019 2020 2021 2022 2023 1 Indeks Pendidikan poin 60,82 62,27 62,33 63,01 63,74 64,53 64,53 2 RLS (Rata-rata Lama Sekolah) tahun 7,88 8,29 8,30 8,39 8,50 8,61 8,61 3 HLS (Harapan Lama Sekolah) tahun 12,44 12,47 12,48 12,61 12,75 12,90 12,90 4 Indeks Membaca poin 52,69 52,81 60,97 61,16 61,35 61,54 61,54 5 Indeks Kesehatan poin 78,25 78,48 78,72 78,88 79,05 79,23 79,23 6 Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) % 2,20 2,13 1,29 1,66 1,63 1,58 1,58 7 Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 70,86 71,01 71,17 71,27 71,39 71,50 71,50 8 Skor pola pangan harapan poin 86,18 83,40 84,70 80,96 81,12 81,29 81,29 9 Crude Birth Rate (CBR) % 25,59 24,80 19,55 19,10 18,65 18,21 18,21 10 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) % 6,19 5,85 -1,77 3,48 4,31 5,15 5,15 11 PDRB Perkapita (AHB) juta Rp 37,93 40,53 43,51 38,58 38,80 39,41 39,41 12 Tingkat kemiskinan % 7,14 6,66 7,69 7,54 7,38 7,14 7,14 13 Tingkat pengangguran terbuka % 9,75 9,06 14,29 12,22 11,64 11,05 11,05 14 PDRB atas dasar harga berlaku triliun Rp 219,24 237,20 236,15 238,81 244,05 251,80 251,80 15 Indeks Reformasi Birokrasi poin 61,37 64,90 67,03 69,00 72,00 75,00 75,00 16 Indeks Kepuasan Masyarakat poin 78,57 79,05 86,11 86,50 87,00 87,50 87,50 17 Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah predikat WTP WTP WTP WTP WTP WTP WTP predikat B B poin 65,14 66,17 19 Indeks Inovasi Daerah poin 4.280 6.420 13.144 60 65 70 70 20 Indeks Ketimpangan Williamson poin 0,96 0,93 0,99 0,98 0,96 0,93 0,93 21 Indeks Konektivitas Infrastruktur poin N/A N/A N/A 1,42 1,47 1,53 1,53 67,94 Realisasi 75,00 Target Tabel 8.8 Capaian dan Target Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 Nilai AKIP18 Kondisi Awal 2018 Kondisi Akhir No Indikator Satuan 69,00 72,00 75,00 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-11 2019 2020 2021 2022 2023 Realisasi TargetKondisi Awal 2018 Kondisi Akhir No Indikator Satuan 22 Indeks Desa Membangun poin N/A N/A 0,7001 0,7301 0,7362 0,7524 0,7524 23 Persentase kawasan permukiman layak % 99,54 99,60 99,65 99,72 99,86 100,00 100,00 24 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup poin 49,46 50,89 54,08 56,05 56,15 56,25 56,25 25 Indeks Risiko Bencana poin 152 150 133,75 136 134 132 132 26 Indeks Kebahagiaan poin 67,94 67,95 74,73 74,73-74,75 74,72-74,76 74,72-74,78 74,72-74,78 27 Indeks Pembangunan Gender poin 88,69 88,87 89,39** 89,63 90,09 90,56 90,56 28 Indeks Kerukunan Hidup Beragama poin 67,75 67,92 82,10 82,09-82,12 82,09-82,15 82,09-82,17 82,09-82,17 29 Tingkat Kepatuhan Perda dan Perkada Ketertiban Umum % N/A N/A N/A 74,36 82,05 92,31 92,31 30 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) poin 57,10 57,57 55,90 58,50 58,90 59,00 59,00 31 Persentase Kebudayaan yang dilestarikan % N/A 65,00 65,00 57,01 57,94 58,88 58,88 Sumber : Hasil analisis (Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Badan Pusat Statistik dan Institut Pertanian Bogor), 2021 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-12 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 13 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bogor adalah indeks pendidikan yang mencerminkan sejauh mana kualitas hidup masyarakat Kabupaten Bogor ditinjau dari aspek pendidikan. Semakin tinggi indeks pendidikan menunjukkan semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor. Hingga akhir periode, indeks pendidikan diharapkan bisa tercapai sebesar 64,53 poin, dengan target peningkatan sebesar 3,1 poin selama kurun waktu 5 (lima) tahun.
Rata-rata lama sekolah merupakan ukuran untuk melihat tingkat ketercapaian masyarakat dalam mengenyam pendidikan. Hingga akhir periode diharapkan rata-rata lama sekolah mencapai 8,61 tahun, dengan peningkatan sebesar 0,73 tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk Kabupaten Bogor mengenyam pendidikan sampai pada jenjang pendidikan menengah pertama kelas delapan. Jika dibandingkan dengan target nasional, dimana RPJMN menetapkan angka rata-rata lama sekolah sebesar 9,18 tahun dengan peningkatan sebesar 0,66 tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun, maka target peningkatan rata-rata lama sekolah di Kabupaten Bogor melebihi target peningkatan nasional.
Target harapan lama sekolah di Kabupaten Bogor hingga akhir periode adalah sebesar 12,9 tahun, meningkat sebesar 0,46 tahun selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Hal ini menunjukkan bahwa peluang anak mengenyam pendidikan di Kabupaten Bogor adalah selama lebih dari 12 tahun, atau dapat bersekolah hingga jenjang perguruan tinggi. Jika dibandingkan dengan target nasional yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024, pemerintah pusat menetapkan harapan lama sekolah sebesar 13,89 tahun dengan peningkatan sebesar 0,97 poin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, maka target peningkatan harapan lama sekolah di Kabupaten Bogor masih di bawah target peningkatan nasional.
Pada akhir periode, indeks membaca ditargetkan tercapai sebesar 61,64 poin, dengan target peningkatan sebesar 8,85 poin dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Jika dibandingkan dengan target Jawa Barat sebesar 64,00 poin, dimana Jawa Barat mengalami penurun target sebesar 4,5 poin, maka peningkatan indeks membaca di Kabupaten Bogor lebih baik dari Jawa Barat.
Pada akhir periode, indeks kesehatan ditarget tercapai sebesar 79,23 poin dengan peningkatan sebanyak 0,35 poin selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun target peningkatan tahun 2022 terhadap tahun 2021 diharapkan sebesar 0,17 poin, sedangkan untuk tahun 2023 terhadap tahun 2022 adalah sebesar 0,35 poin. Peningkatan tersebut ditargetkan lebih dari 100 persen.
Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan AHH berada pada 71,50 tahun. Artinya rata-rata bayi yang baru lahir di tahun 2023 diharapkan akan memiliki harapan hidup hingga 71,50 tahun. Target ini diharapkan meningkat sebesar 0,64 tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Adapun peningkatan harapan hidup tahun 2022 terhadap tahun 2021 adalah sebesar 0,12 tahun, sedangkan antara tahun 2023 terhadap tahun 2022 sebesar 0,11 persen.
Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah akan dinilai baik jika capaian LPP semakin rendah dengan kualitas kesehatan penduduk yang semakin meningkat. Kabupaten Bogor menargetkan laju pertumbuhan penduduk hingga akhir tahun 2023 adalah sebesar 1,58 persen. Target ini masih cukup tinggi dibandingkan dengan target akhir periode Jawa Barat yang ditetapkan sebesar 1,12 persen. Jika dilihat dari penurunan tiap tahunnya, tahun 2022 terhadap tahun 2021 ditergetkan turun sebesar 0,03 persen, masih lebih rendah jika dibandingkan dengan target penurunan Jawa Barat untuk tahun yang sama yaitu sebesar 0,05 persen. Adapun untuk tahun 2023 terhadap tahun 2022, penurunan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 16 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR LPP Kabupaten Bogor ditargetkan sebesar 0,05 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan Jawa Barat yang menargetkan penurunan sebesar 0,04 persen.
Semakin meningkat skor pola pangan harapan, menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara umum, target skor pola pangan harapan meningkat hingga akhir periode. Secara nasional, target pola pangan harapan ditetapkan sebesar 95,2 poin pada akhir tahun 2024, meningkat 8,8 poin selama 5 (lima) tahun periode 2020-2024. Kabupaten Bogor menargetkan skor pola pangan harapan hingga akhir periode sebesar 81,29 poin, dimana selama periode RPJMD diharapkan dapat meningkat 0,33 poin dari kondisi awal periode. Nilai ini lebih rendah dari target nasional juga target Jawa Barat yang menargetkan sebesar 85,6 poin pada akhir periode dengan peningkatan skor sebesar 1,6 poin selama 5 (lima) tahun. Jika dibandingkan kenaikan tahun 2022 terhadap 2021, peningkatan skor pola pangan harapan ditargetkan sebesar 0,16 poin, masih lebih rendah dibandingkan dengan target peningkatan Jawa Barat yang ditetapkan sebesar 0,80 poin. Demikian halnya dengan peningkatan tahun 2023 terhadap tahun 2022, Kabupaten Bogor menargetkan sebesar 0,17 poin, sedangkan Jawa Barat sebesar 0,8 poin.
Target CBR hingga akhir periode ditetapkan sebesar 18,21 persen, dengan total penurunan selama 5 (lima) tahun sebesar 6,59 persen. Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 17 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
Semakin tinggi pencapaian laju pertumbuhan ekonomi, menunjukkan semakin baiknya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor. Dengan dijadikannya LPE sebagai indikator kinerja utama daerah, menunjukkan besarnya perhatian Pemerintah Kabupaten Bogor dalam meningkatkan perekonomian daerah, baik secara regulasi yang mendorong geliat produksi dan bangkitnya kembali industri maupun dalam aspek belanja pemerintah daerah yang ditujukan untuk menstimulan sendi-sendi ekonomi daerah yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Akibat pandemi Covid-19, perekonomian Kabupaten Bogor mengalami kontraksi hingga mencapai angka laju pertumbuhan ekonomi yang negatif. Upaya untuk memperbaiki kondisi perekonmian daerah, tidak cukup optimis untuk mengembalikan laju pertumbuhan ekonomi seperti sediakala, jika kondisi riil tidak menunjukkan arah perubahan yang positif. Oleh karena itu, penetapan target LPE pada kondisi akhir periode sebesar 5,15 persen membutuhkan keseriusan dan keberpihakan semua pihak dalam mendukung pulihnya ekonomi daerah. Di sisi lain, target akhir tahun tersebut dapat tercapai jika pandemi Covid-19 mengalami penurunan yang signifikan hingga berakhir.
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 18 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Penetapan PDRB Perkapita pada target akhir periode sebesar 39,41 juta rupiah per orang per tahun dengan target peningkatan sebesar -1,12 persen dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ini merupakan konsekuensi dari menurunnya kondisi ekonomi daerah secara agregat. Dengan demikian, pulihnya ekonomi daerah tahun 2021-2023 memberikan harapan besar bagi meningkatnya target PDRB perkapita.
Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bogor dinilai baik jika dapat menurunkan tingkat kemiskinan pada posisi yang rendah. Pandemi covid-19 yang merebak di awal tahun 2020, menyebabkan peningkatan angka kemiskinan yang cukup tajam. Upaya untuk menurunkan angka kemiskinan hingga akhir periode ditargetkan sebesar 7,14 persen, masih belum mampu mengembalikan angka kemiskinan seperti saat belum terjadinya pandemi Covid-19. Dengan demikian, target penurunan angka kemiskinan sebesar 0,48 persen dalam jangka waktu 5 (lima) tahun membutuhkan pengendalian yang cukup intensif, baik secara regulasi maupun pelaksanaan program- program tepat sasaran untuk menurunkan tingkat kemiskinan.
Salah satu indikator yang digunakan sebagai ukuran kinerja utama daerah adalah tingkat pengangguran terbuka. Indikator ini juga dijadikan indikator makro yang diukur secara nasional maupun daerah serta menjadi barometer makro ekonomi. Tingkat pengangguran yang tinggi menunjukkan ketidakmampuan pemerintah daerah dalam menyediakan lapangan kerja bagi para Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 19 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR pencari kerja. Dengan demikian, agar kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor dinilai baik, tingkat pengangguran terbuka harus bisa ditekan pada angka yang rendah. Target pengangguran daerah hingga akhir periode ditetapkan sebesar 11,05 persen, dengan target penurunan sebesar 1,99 poin selama kurun waktu 5 (lima) tahun. Target penurunan ini cukup rendah mengingat dampak pandemi Covid-19 yang merebak di awal tahun 2020 menyebabkan angka pengangguran membengkak di tahun tersebut hingga mencapai 14,29 persen dari kondisi awal tahun 2018 sebesar 9,75 persen. Pengangguran dapat ditekan jika industri kembali berproduksi secara normal, sehingga penyediaan lapangan kerja dapat mengakomodir kebutuhan pasar kerja.
PDRB merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bogor akan dinilai baik apabila dapat menstimulus fungsi-fungsi perekonomian yang dapat meningkatkan PDRB. PDRB Kabupaten Bogor akhir periode ditargetkan sebesar 251,80 Triliun Rupiah, dengan total peningkatan sejak tahun 2019 sebesar 14,69 Triliun Rupiah. Jika dibandingkan peningkatan PDRB tahun 2021 terhadap tahun 2022, kenaikan PDRB ditargetkan mencapai 5,4 Triliun Rupiah, sedangkan jika dibandingkan antara tahun 2022-2023, terjadi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 20 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR kenaikan sebesar 7,75 Triliun Rupiah. Peningkatan PDRB tahun 2021- 2022 lebih rendah daripada tahun 2022-2023, karena tahun 2021 diprediksi geliat perekonomian belum menunjukkan perbaikan yang berarti setelah merebaknya pandemi Covid-19. Target lebih besar di tahun 2022-2023 ditetapkan dengan asumsi pemulihan ekonomi lebih membaik dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Indeks Reformasi Birokrasi adalah hasil evaluasi atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel dan birokrasi yang efektif dan efisien serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik. Indeks Reformasi Birokrasi yang semakin meningkat menunjukkan peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bogor. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam kurun waktu tahun 2022- 2023 telah menetapkan nilai IRB dengan mutu A, setelah di tahun 2021 menetapkan target IRB dengan mutu B. Jika dibandingkan dengan target pencapaian kondisi akhir periode, nilai IRB ditargetkan sebesar 75,0 atau dengan mutu B. Hal ini masih lebih rendah jika dibandingkan dengan target Jawa Barat. Namun, jika dilihat dari peningkatan pencapaian dari tahun ke tahun, tahun 2022 terhadap 2021, target IRB ditetapkan sebesar 1,97 poin, sedangkan tahun 2023 terhadap 2022, peningkatan poin ditargetkan sebesar 3,0 poin. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan tahun 2022-2023 lebih besar daripada target peningkatan tahun 2021-2022, yang berarti bahwa kinerja per tahun ditargetkan semakin meningkat, yang tercermin dari terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik dan meningkat.
Target IKM pada akhir periode ditetapkan sebesar 87,5 poin atau mutu pelayanan baik dengan peningkatan selama kurun waktu 5 (lima) tahun sebesar 8,93 poin. Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2022 terhadap 2021 ditargetkan meningkat sebesar 0,5 poin, sedangkan tahun 2023 terhadap 2022 ditargetkan meningkat sebesar 0,39 poin.
Opini ini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bogor yang baik dinilai dari perolehan opini BPK sebagai represntasi tata kelola yang baik, yaitu Wajar Tanpa Pengecualian atau unqualified opinion. Predikat ini menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Pemerintah Kabupaten Bogor telah menargetkan bahwa pada setiap tahun selama kurun waktu 2018-2023, status WTP harus diperoleh. Hal ini merupakan perwujudan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bogor yang terbaik dalam hal keuangan.
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 22 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR Nilai AKIP merupakan indikator yang dipergunakan untuk merepresentasikan sasaran yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif. Semakin tinggi nilai AKIP, menunjukkan semakin baik kinerja penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Bogor. Target pencapaian nilai AKIP pada akhir periode ditetapkan sebesar 75,0 poin, naik sebesar 7,06 poin dari tahun 2020. Setiap tahun diharapkan nilai AKIP mengalami peningkatan 3 poin berturut- turut, mulai dari tahun 2021 hingga tahun 2023.
Target pencapaian inovasi daerah hingga akhir periode ditetapkan sebesar 75,00 poin. Secara keseluruhan, mulai tahun 2021, dengan menggunakan rentang yang baru, Kabupaten Bogor diharapkan dapat berada pada posisi sangat inovatif.
Indeks ini digunakan untuk mengetahui ketimpangan pembangunan antar kecamatan. Semakin besar nilai ini, semakin besar terjadi ketimpangan. Pembangunan antar wilayah di Kabupaten Bogor memiliki ketimpangan yang sangat tinggi. Kondisi tersebut disebabkan oleh adanya beberapa kecamatan yang “Hyper PDRB perkapita”, dimana nilai realisasi PDRB perkapitanya lebih tinggi dibandingkan dengan nilai Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 23 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR realisasi Kabupaten Bogor dan kecamatan lainnya. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Bogor harus berupaya menurunkan angka ketimpangan tersebut hingga mencapai 0,93 poin pada akhir periode, dengan target penurunan tahun 2022 terhadap tahun 2021 sebesar 0,02 poin, dan tahun 2023 terhadap tahun 2022 sebesar 0,03 poin. Target indikator ini masih lebih tinggi dibandingkan dengan target yang ditetapkan oleh Jawa Barat pada akhir periode, yaitu sebesar 0,650 poin, serta memiliki target penurunan per tahun yang lebih besar.
Target akhir periode yang ditetapkan untuk indikator ini adalah 1,53 poin, dengan target peningkatan sebesar 0,11 poin selama kurun waktu 3 (tiga) tahun. Jika dibandingkan dengan target peningkatan pertahun, tahun 2022 terhadap tahun 2021 ditargetkan meningkat sebesar 0,05 poin, sedangkan target tahun 2023 terhadap tahun 2022 adalah sebesar 0,06 poin.
Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kesejahteraan masyarakat desa tercermin dari kemampuan desa secara mandiri membangun dan mengembangkan unsur-unsur Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 24 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR yang ada untuk mewujudkan kesejahteraan bersama diantara masyarakat. Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari otonomi daerah, mendorong terwujudnya desa membangun merupakan tugas pemerintah Kabupaten Bogor. Semakin tinggi nilai IDM, menunjukkan semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor. Target peningkatan IDM hingga akhir periode tahun 2023 ditetapkan sebesar 0,7524 poin, melebihi target Jawa Barat yang menetapkan sebesar 0,72 poin. Jika dilihat dari peningkatan tahun 2022 terhadap tahun 2021, IDM ditargetkan meningkat sebesar 0,0289 poin, lebih tinggi dari target paningkatan Jawa Barat tahun yang sama sebesdar 0,01 poin. Demikian halnya dengan target peningkatan IDM tahun 2023 terhadap 2022, dimana Kabupaten Bogor menetapkan target sebesar 0,0162 poin, lebih tinggi dari target Jawa Barat yang menetapkan sebesar 0,01 poin.
Indikator ini digunakan untuk mengukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam upaya penyediaan kawasan permukiman yang layak bagi masyarakat, terkait luasan kawasan permukiman yang telah ditangani kekumuhannya. Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni yang ditandai dengan ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. Capaian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam pengentasan kawasan kumuh mendukung pemenuhan penyediaan kawasan permukiman layak di Kabupaten Bogor. Semakin besar persentase kawasan permukiman yang layak, semakin menunjukkan baiknya kinerja penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bogor. Hingga tahun 2023, ditargetkan upaya pengentasan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 25 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR kawasan kumuh dapat diselesaikan hingga 100 persen dari 154,4 Ha kawasan kumuh yang ada.
Target akhir periode untuk penanganan bencana di Kabupaten Bogor adalah tercapainya Indeks Risiko Bencana sebesar 132 poin, dengan target penurunan sepanjang kurunwaktu 5 (lima) tahun sebesar 20 poin. Provinsi Jawa Barat juga menggunakan indikator ini sebagai kinerja utama, dengan menetapkan target sebesar 144 poin pada akhir periode.
2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, dan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 26 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR 10) kondisi keamanan. Semakin tinggi nilai indeks kebahagiaan, menunjukkan semakin baik kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Target akhir periode yang diharapkan akan dicapai berada pada rentang 74,72-74,78 poin.
Target pencapaian IPG di Kabupaten Bogor cukup tinggi, dimana pada akhir periode diharapkan akan mencapai 90,56 poin. Target ini secara kumulatif selama 5 (lima) tahun diharapkan meningkat sebesar 1,87 poin. Jawa Barat juga menjadikan IPG sebagai salah satu indikator kinerja utama, dengan target akhir periode diharapkan mencapai 8,64 poin.
Target akhir periode yang diharapkan dicapai adalah 82,09-82,17 poin. Target ini lebih tinggi dibandingkan dengan target Jawa Barat yang ditetapkan sebesar 69,60 poin.
Target IDG hingga akhir periode diharapkan akan tarcapai sebesar 59 poin. Adapun jika disandingkan dengan target Jawa Barat, IDG ditargetkan tercapai diakhir periode sebesar 90 persen. Dalam hal ini, Kabupaten Bogor harus meningkatkan partisipasi wanita dalam DPRD untuk meningkatkan IDG.
Dalam upaya pelestarian seni dan budaya, Pemerintah Kabupaten Bogor menjadikan kebudayaan yang dilestarikan sebagai indikator yang menunjukkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Target akhir periode yang diharapkan tercapai adalah 58,88 persen, dengan target peningkatan warisan budaya yang dilestarikan sebesar 1,87 persen selama tahun 2021-2023. 8.3 Kinerja Utama Perangkat Daerah Kinerja utama perangkat daerah menggambarkan kinerja yang diharapkan akan dicapai oleh perangkat daerah sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Kinerja utama perangkat daerah beserta targetnya telah disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta penetapan indikator kinerja secara nasional sebagai bahan penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun kinerja tahun 2018-2020 yang menggambarkan kondisi sebelum ditetapkannya Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII - 28 PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR indikator penilaian kinerja daerah dalam Permendagri 18 Tahun 2020, disajikan dalam Tabel 8.9a, sedangkan indikator kinerja tahun 2021- 2023 yang telah disesuaikan disajikan dalam Tabel 8.9b. TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 A PENDIDIKAN 1 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia 13-15 Tahun poin 867 880 1.724 892 736 736 DINAS PENDIDIKAN 2 Nilai rata-rata UN dari SD poin 74,6 77,98 71,06 81,36 N/A N/A DINAS PENDIDIKAN 3 Nilai rata-rata UN dari SMP poin 49,98 55,08 47,66 60,19 N/A N/A DINAS PENDIDIKAN 4 Persentase sekolah dasar (SD) yang terakreditasi minimal B % 78,17 82,53 97,40 86,90 97,25 97,25 DINAS PENDIDIKAN 5 Persentase sekolah menengah pertama (SMP) yang terakreditasi minimal B % 63,72 68,97 85,10 74,21 88,37 88,37 DINAS PENDIDIKAN 6 Guru yang memenuhi kualifikasi akademik S1/D4 % 82,97 85,39 76,90 87,83 79,05 79,05 DINAS PENDIDIKAN 7 Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) poin 43,33 45,48 68,58 47,75 42,62 42,62 DINAS PENDIDIKAN 8 Angka Partisipasi Kasar (APK) SD-MI-Paket A poin 97,45 97,46 138,53 97,47 95,87 95,87 DINAS PENDIDIKAN 9 Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP-MTs-Paket B poin 92,69 92,7 227,22 92,72 94,51 94,51 DINAS PENDIDIKAN 10 Angka Putus Sekolah (DO) SD-MI poin 0,098 0,094 0,06 0,09 0,30 0,30 DINAS PENDIDIKAN 11 Angka Putus Sekolah (DO) SMP-MTs poin 0,273 0,263 0,200 0,253 0,268 0,268 DINAS PENDIDIKAN B KESEHATAN 1 Cakupan persalinan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan % 87,73 92,8 88,87 92,80 85,56 85,56 DINAS KESEHATAN 2 Prevalensi stunting % 0,329 0,329 19,08 0,296 12,86 12,86 DINAS KESEHATAN 3 Cakupan keluarga bebas rokok % 50,08 52,5 50,37 55,00 52,10 52,10 DINAS KESEHATAN 4 Indeks Kepuasan Masyarakat poin 78,22 70 78,72 78,00 78,76 78,76 DINAS KESEHATAN 5 Cakupan Desa/Kelurahan UCI % 0,8710 0,8700 0,9001 0,8800 0,6506 0,6506 DINAS KESEHATAN C PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Persentase tingkat kondisi jalan kabupaten baik dan sedang % 86,41 85,00 83,37 85,10 82,15 82,15 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 2 Persentase cakupan pelayanan infrastruktur penyehatan lingkungan infrastruktur penyehatan lingkungan % N/A 58,15 51,33 58,62 51,03 51,03 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 3 Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik % 67,74 68,20 66,81 68,65 68,94 68,94 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Tabel 8.9 a Realisasi Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2019-2020 NO BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH) SATUAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 2019 2020 KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-29 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH) SATUAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 2019 2020 KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Persentase tersedianya 7 layanan informasi jasa konstruksi tingkat Kabupaten pada sistem informasi pembina jasa konstruksi (SIPJAKI) % N/A 45,00 0,00 70,00 0,00 0,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 5 Persentase luasan RTH Publik sebesar 20% terhadap luas wilayah kawasan perkotaan % 1,90 2,15 1,58 2,42 1,60 1,60 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG D PERUMAHAN RAKYAT / PERTANAHAN 1 Cakupan ketersediaan rumah layak huni % 93,61 94,15 94,64 94,79 94,99 94,99 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 2 Persentase lingkungan permukiman kumuh % 0,042 0,067 0,06 0,055 0,059 0,059 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN 3 Persentase jumlah bidang tanah/lahan terdaftar menjadi tanah/lahan bersertifikat % 71,95 75,00 75,00 78,00 78,55 78,55 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN E KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) poin 76,52 85,00 76,44 85,00 76,45 76,45 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 1 Persentase jumlah korban bencana yang selamat % N/A 100,00 99,98 100,00 99,98 99,98 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 2 Persentase masyarakat yang mendapat Rehabilitasi Rekonstruksi % N/A 100,00 88,09 100,00 59,23 59,23 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 1 Persentase kapasitas masyarakat Siap Siaga Kebakaran % N/A 11,67 9,08 16,67 11,49 11,49 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 2 Cakupan Pelayanan Bencana Kebakaran Kabupaten dan Perbatasan % N/A 27,98 51,56 28,26 47,69 47,69 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 3 Persentase inspeksi pengawasan dan proteksi kebakaran % N/A 10,00 10,00 15,00 14,67 14,67 DINAS PEMADAM KEBAKARAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-30 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH) SATUAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 2019 2020 KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB F SOSIAL 1 Persentase PMKS yang ditangani % N/A 14,21 0,42 14,34 0,80 0,80 DINAS SOSIAL 2 Persentase peningkatan kualitas dan kuantitas PSKS % 16,73 28,00 14,75 18,00 6,33 6,33 DINAS SOSIAL G TENAGA KERJA / TRANSMIGRASI 1 Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan % N/A 11,94 16,37 12,38 11,66 11,66 DINAS TENAGA KERJA H PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK / PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Swasta % 49,2 27,80 12,78 27,80 18,26 18,26 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 2 Persentase terbentuknya kecamatan layak anak % 25,00 12,00 15,00 12,00 10,00 10,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 3 Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu % N/A 80,00 100,00 80,00 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-31 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH) SATUAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 2019 2020 KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Cakupan Penyediaan data informasi data mikro keluarga di setiap desa % N/A 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 5 Persentase pemakaian kontrasepsi KB/Contraception Prevelance Rate (CPR) % 73,63 70,63 72,99 70,69 73,76 73,76 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 6 Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin Ber KB tidak terpenuhi (Unmet Need) % N/A 16,58 14,39 16,49 14,01 14,01 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 7 Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi (DO) % N/A 12,13 11,47 12,05 11,83 11,83 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA I PANGAN 1 Penanganan Desa Rawan Pangan desa N/A 19 19 40 40 40 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 Ketersediaan Energi Per Kapita % 102,26 102,50 104,11 102,80 103,90 103,90 DINAS KETAHANAN PANGAN 3 Ketersediaan Protein Per Kapita % 143,68 144,00 141,70 144,30 127,95 127,95 DINAS KETAHANAN PANGAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-32 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH) SATUAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 2019 2020 KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 4 Ketersediaan Pangan Utama % 63,00 38,33 43,88 37,63 58,00 58,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 5 Skor Angka Kecukupan Energi % 105,80 105,60 107,10 105,00 108,60 108,60 DINAS KETAHANAN PANGAN 6 Skor Angka Kecukupan Protein % 110,90 111,10 115,40 111,30 119,51 119,51 DINAS KETAHANAN PANGAN 7 Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan % 91,00 91,50 81,13 92,00 74,21 74,21 DINAS KETAHANAN PANGAN 8 Stabilitas Harga dan Pasokan Pangan % 91,00 91,50 85,71 92,00 92,86 92,86 DINAS KETAHANAN PANGAN 9 Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah % 95,02 100,00 95,70 100,00 100,00 100,00 DINAS KETAHANAN PANGAN 10 Keamanan Pangan Segar yang Diuji % N/A 87,00 74,30 88,00 89,93 89,93 DINAS KETAHANAN PANGAN J LINGKUNGAN HIDUP 1 Capaian Penanganan Pengelolaan Sampah % 28,21 36,18 19,00 52,60 28,73 28,73 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 2 Indeks Kualitas Udara poin 72,42 72,92 68,40 73,42 71,92 71,92 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 3 Indeks Kualitas Air poin 47,55 48,05 48,37 48,51 48,37 48,37 DINAS LINGKUNGAN HIDUP 4 Indeks Kualitas Tutupan Lahan poin 58,66 59,16 39,65 59,66 44,97 44,97 DINAS LINGKUNGAN HIDUP K ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 cakupan penerbitan KTP % 100,00 100,00 100,00 100,00 99,82 99,82 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 2 cakupan penerbitan akte kelahiran anak % 92,23 92,77 94,89 92,90 80,27 80,27 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 3 persentase permohonan dokumen administrasi kependudukan dan catatan sipil yang diterbitkan berbasis NIK % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-33 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH) SATUAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 2019 2020 KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB L PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Indek Desa Membangun (IDM) poin 0,6336 0,6337 0,6337 0,6338 0,7001 0,7001 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 2 Persentase desa yang tertib dalam pengelolaan keuangannya % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 3 Persentase desa yang tertib administrasi pemerintahan desa % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 4 Persentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa % 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 25,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 5 Persentase lembaga desa aktif % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6 Persentase program/kegiatan desa yang dilaksanakan melalui swadaya % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA M PERHUBUNGAN 1 Tingkat kinerja pelayanan lalu lintas (V/C rasio) % 0,82 0,80 0,82 0,78 0,82 0,82 DINAS PERHUBUNGAN 2 Persentase layanan angkutan darat % 0,58 0,60 0,65 0,65 0,65 0,65 DINAS PERHUBUNGAN N KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Indeks SPBE level 3,00 3,00 2,58 3,00 3,27 3,27 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 Diseminasi Informasi melalui Media % 70,00 70,00 88,24 70,00 88,24 88,24 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA O KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1 Persentase Koperasi Aktif dan sehat % 31,61 34,70 35,68 37,92 35,44 35,44 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-34 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH) SATUAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 2019 2020 KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 2 Jumlah Usaha Mikro yang dikembangkan menjadi Usaha Kecil unit N/A 100,00 88,00 120,00 20,00 20,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH P PENANAMAN MODAL 1 Jumlah Nilai Investasi PMA/ PMDN Trilyun Rp. 8,69 9,10 9,18 9,60 9,16 9,16 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 PMA Trilyun Rp. 5,05 5,29 4,76 5,58 2,86 2,86 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 3 PMDN Trilyun Rp. 3,64 3,81 4,41 4,02 6,30 6,30 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 4 Jumlah Investor Berskala Nasional PMA/PMDN perusahaan 331 340 328 350 357 357 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 5 PMA perusahaan 173 177 196 181 150 150 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 6 PMDN perusahaan 158 163 132 169 207 207 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 7 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja (Orang/Perusahaan) rasio 20,00 30,00 29,00 35,00 10,80 10,80 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 8 Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi Investasi PMDN % 98,40 4,70 21,10 5,50 42,86 42,86 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 9 Rata-rata waktu penyelesaian perizinan melalui OPTIMIS (Hari Kerja) hari 3-10 7 5 6 5 5 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 10 Perizinan Berstandar ISO izin 77 - - - - - DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 11 Perizinan Non OSS Berstandar ISO izin - 20 43 40 43 43 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-35 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH) SATUAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 2019 2020 KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB Q KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 Persentase pemuda binaan Dispora yang berwirausaha % N/A 2,00 2,00 2,00 0,98 0,98 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 Jumlah Atlet berpretasi atlit N/A 291 84 318 N/A N/A DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 3 Jumlah Sarana Prasarana Olahraga (GOM, Stadion, Vennue cabang olahraga dan Sport Center Karadenan) yang dibangun unit N/A 1 1 8 0 0 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA R KEBUDAYAAN / PARIWISATA 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan wisatawan 7.513.209 7.900.000 9.720.585 8.400.000 4.469.286 4.469.286 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA 2 Jumlah Warisan Budaya yang dilestarikan unit N/A 58 65 66 65 65 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA S PERPUSTAKAAN / ARSIP 1 Persentase Pengunjung perpustakaan % 1,30 1,81 1,31 1,84 0,68 0,68 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 2 Persentase Pengelolaan arsip secara baku berbasis TIK % 3,13 15,63 15,63 31,25 18,75 18,75 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN T KELAUTAN DAN PERIKANAN / PETERNAKAN 1 Produksi Perikanan ton 122.131,38 146.681 125.134,00 148.985 134.663,18 134.663,18 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN 2 Produksi Peternakan ton 182.198,04 254.500 274.202,62 261.017 515.707,39 515.707,39 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN U PERTANIAN 1 Produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Produksi padi Ton GKG 545.418 417.839 509.119 418.884 477.255 477.255 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-36 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH) SATUAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 2019 2020 KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB - Produksi Palawija Ton 162.190 151.715 150.076 151.867 144.424 144.424 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Produksi sayuran Ton 95.252 92.487 115.193 92.950 112.493 112.493 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Produksi buah-buahan Ton 131.369 59.972 123.135 60.572 106.555 106.555 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Produksi tanaman hias bunga Tangkai 4.389.308 4.150.786 5.358.377 4.192.294 4.060.663 4.060.663 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Produksi tanaman hias daun indah Pohon 527.119 411.380 860.198 415.494 750.257 750.257 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Produksi tanaman obat Ton 11.228 4.409 10.447 4.453 9.539 9.539 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Produksi tanaman perkebunan Ton 7.939 7.993 7.618 8.032 8.602 8.602 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 Produktivitas padi dan bahan pangan utama lainnya : DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Produktivitas padi sawah ku/ha 63,25 55,20 62,70 55,78 62,53 62,53 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Produktivitas padi gogo ku/ha 32,58 33,62 33,90 33,64 34,36 34,36 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-37 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH) SATUAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 2019 2020 KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB - Produktivitas palawija ku/ha 172,02 171,83 171,98 171,92 172,91 172,91 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN - Produktivitas sayuran ku/ha 116,05 116,11 134,39 116,17 128,32 128,32 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 3 Persentase rata-rata nilai tambah tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan % N/A 5,00 5,00 5,00 6,84 6,84 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 4 Jumlah kelembagaan kelompok tani yang terbentuk kelompok N/A 8 10 8 25 25 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN V PERDAGANGAN / PERINDUSTRIAN 1 Nilai Tambah Bruto (NTB) Perdagangan Juta Rp. 29.721.902 32.000.000 30.482.601 34.000.000 29.562.426 29.562.426 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN 2 Nilai Tambah Bruto (NTB) Industri Juta Rp. 117.985.635 126.000.000 128.122.216 135.000.000 127.407.557 127.407.557 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN W SEKRETARIAT DAERAH 1 Kontribusi BUMD terhadap penerimaan pembiayaan daerah % N/A 4,27 6,03 4,27 3,49 3,49 SEKRETARIAT DAERAH 2 Persentase rancangan kebijakan bidang perekonomian yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan % N/A 15,38 15,38 23,08 23,08 23,08 SEKRETARIAT DAERAH 3 Kualitas penyusunan LPPD Nilai 3,06 3,40 3,26 3,40 3,26 3,26 SEKRETARIAT DAERAH 4 Persentase penyelesaian kasus tanah % 70,00 70,25 50,00 79,07 79,07 79,07 SEKRETARIAT DAERAH 5 Jumlah DOB DOB 0 1 0 2 0 0,00 SEKRETARIAT DAERAH 6 Persentase peraturan perundang-undangan daerah yang diterbitkan % 119,17 100,00 100,00 100,00 111,19 111,19 SEKRETARIAT DAERAH 7 Persentase permasalahan hukum yang ditangani % 13,46 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 SEKRETARIAT DAERAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-38 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH) SATUAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 2019 2020 KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 8 Persentase rancangan kebijakan bidang kesejahteraan rakyat yang ditindaklanjuti menjadi kebijakan rasio 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 SEKRETARIAT DAERAH 9 Persentase evaluasi capaian kinerja yang ditindaklanjuti % 100,00 33,33 33,33 33,33 33,33 33,33 SEKRETARIAT DAERAH 10 Persentase kerjasama yang diimplementasikan % 161,11 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 SEKRETARIAT DAERAH 11 Persentase pengadaan barang/ jasa yang selesai sesuai permohonan dari PD % 97,49 98,00 99,22 98,00 97,26 97,26 SEKRETARIAT DAERAH 12 Rata-rata IKM perangkat daerah diatas 76,61 % 65,00 80,00 80,00 80,00 86,11 86,11 SEKRETARIAT DAERAH 13 Persentase implementasi hasil ANJAB dan ABK % 100,00 100,00 100,00 100,00 80,00 80,00 SEKRETARIAT DAERAH 14 Rata-rata nilai AKIP perangkat daerah diatas 60 % N/A 84,38 54,84 84,38 71,68 71,68 SEKRETARIAT DAERAH 15 Jumlah Kajian Strategis yang rekomendatif % N/A 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 SEKRETARIAT DAERAH 16 Persentase lembaga keagamaan yang dilayani % 100,00 100,00 100,00 100,00 90,63 90,63 SEKRETARIAT DAERAH X SEKRETARIAT DPRD 1 Persentase tingkat kepuasan pimpinan dan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD % 85,00 85,00 88,24 86,00 85,45 85,45 SEKRETARIAT DPRD Y PERENCANAAN 1 Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah % N/A 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH 2 Persentase Difusi Hasil Penelitian di Kabupaten Bogor % N/A 20,00 20,00 20,00 16,00 16,00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-39 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH) SATUAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 2019 2020 KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 3 Persentase Inovasi di Kabupaten Bogor % N/A 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Z KEUANGAN 1 Ketepatan Penetapan APBD Tepat/Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PD 72 72 72 72 72 72 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PD 72 72 72 72 72 72 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 Persentase PAD Terhadap Pendapatan Daerah % 38,28 34,19 38,89 36,22 36,72 36,72 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 2 Kesesuaian Target dan Realisasi Pendapatan Daerah % 103,59 100 106,24 100,00 98,80 98,80 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH 3 Persentase Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah % 70,47 68,32 70,97 67,50 65,68 65,68 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH AA KEPEGAWAIAN 1 Persentase Penataan ASN sesuai formasi dan kebutuhan % N/A 72,04 71,05 72,04 71,55 71,55 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2 Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan % N/A 11,00 15,76 9,68 9,32 9,32 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 3 Persentase ASN yang mempunyai penilaian prestasi kerja minimal baik % N/A 85,01 92,16 85,01 91,77 91,77 BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 2 Persentase PD yang Laporan Keuangannya sesuai SAP 3 Persentase PD yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-40 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH) SATUAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 2019 2020 KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB BB INSPEKTORAT DAERAH 1 Level Maturitas SPIP level 2 3 3 3 3 3 INSPEKTORAT 2 Level Kapabiltas APIP level 2 3 3 3 3 3 INSPEKTORAT CC KEWILAYAHAN 1 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 77,32 75,00 87,63 87,63 KECAMATAN CIBINONG 2 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 85,72 75,00 80,00 80,00 KECAMATAN GUNUNGPUTRI 3 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 80,61 75,00 80,61 80,61 KECAMATAN CITEUREUP 4 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 80,43 75,00 95,26 95,26 KECAMATAN SUKARAJA 5 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 74,89 75,00 79,90 79,90 KECAMATAN BABAKANMADANG 6 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 85,06 75,00 85,66 85,66 KECAMATAN JONGGOL 7 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 80,06 75,00 90,00 90,00 KECAMATAN CILEUNGSI 8 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 80,42 75,00 84,50 84,50 KECAMATAN CARIU 9 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 84,24 75,00 90,26 90,26 KECAMATAN SUKAMAKMUR 10 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 80,43 75,00 89,06 89,06 KECAMATAN PARUNG 11 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 78,99 75,00 72,50 72,50 KECAMATAN GUNUNGSINDUR 12 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 76,67 75,00 75,00 75,00 KECAMATAN KEMANG 13 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 75,42 75,00 64,00 64,00 KECAMATAN BOJONGGEDE 14 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 77,00 75,00 82,50 82,50 KECAMATAN LEUWILIANG 15 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 72,73 75,00 80,81 80,81 KECAMATAN CIAMPEA 16 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 81,30 75,00 83,93 83,93 KECAMATAN CIBUNGBULANG 17 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 72,57 75,00 90,00 90,00 KECAMATAN PAMIJAHAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-41 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH) SATUAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 2019 2020 KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 18 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 78,39 75,00 82,00 82,00 KECAMATAN RUMPIN 19 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 79,78 75,00 80,81 80,81 KECAMATAN JASINGA 20 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 82,42 75,00 86,00 86,00 KECAMATAN PARUNGPANJANG 21 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 80,43 75,00 80,00 80,00 KECAMATAN NANGGUNG 22 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 77,12 75,00 75,00 75,00 KECAMATAN CIGUDEG 23 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 74,79 75,00 85,00 85,00 KECAMATAN TENJO 24 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 78,12 75,00 98,00 98,00 KECAMATAN CIAWI 25 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 85,11 75,00 82,30 82,30 KECAMATAN CISARUA 26 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 81,11 75,00 83,14 83,14 KECAMATAN MEGAMENDUNG 27 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 82,50 75,00 83,22 83,22 KECAMATAN CARINGIN 28 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 81,92 75,00 82,17 82,17 KECAMATAN CIJERUK 29 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 76,98 75,00 80,62 80,62 KECAMATAN CIOMAS 30 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 80,11 75,00 84,00 84,00 KECAMATAN DRAMAGA 31 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 78,47 75,00 80,52 80,52 KECAMATAN TAMAN SARI 32 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 77,96 75,00 83,00 83,00 KECAMATAN KLAPANUNGGAL 33 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 82,74 75,00 90,00 90,00 KECAMATAN CISEENG 34 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 80,74 75,00 82,31 82,31 KECAMATAN RANCABUNGUR 35 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 75,77 75,00 78,46 78,46 KECAMATAN SUKAJAYA 36 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 82,58 75,00 86,40 86,40 KECAMATAN TANJUNGSARI 37 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 78,71 75,00 82,03 82,03 KECAMATAN TAJURHALANG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-42 TARGET REALISASI TARGET REALISASI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 NO BIDANG URUSAN / INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH (INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH) SATUAN KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD (2018) 2019 2020 KONDISI AKHIR PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB 38 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 82,50 75,00 83,00 83,00 KECAMATAN CIGOMBONG 39 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 82,47 75,00 82,97 82,97 KECAMATAN LEUWISADENG 40 Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan % N/A 72,00 80,37 75,00 78,56 78,56 KECAMATAN TENJOLAYA DD KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 Cakupan pembinaan kualitas kehidupan sosial % 0,4373 0,4878 0,4930 0,5384 0,5182 0,5182 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-43 2021 2022 2023 1 2 3 5 6 7 8 9 I URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR A URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN 1 Angka Partisipasi Kasar (APK) Jenjang PAUD dan Pendidikan Dasar % 86,64 87,68 88,72 88,72 DINAS PENDIDIKAN a Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartispasi dalam Pendidikan Dasar % 96,13 97,20 98,28 98,28 DINAS PENDIDIKAN b Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama % 74,69 75,80 76,92 76,92 DINAS PENDIDIKAN c Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi dalam PAUD % 41,03 43,53 46,15 46,15 DINAS PENDIDIKAN d Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartispasi dalam Pendidikan Kesetaraan % 5,18 5,23 5,29 5,29 DINAS PENDIDIKAN B URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN 1 Indeks Keluarga Sehat Poin 0,52 0,68 0,84 0,84 DINAS KESEHATAN a Cakupan Layanan Kesehatan Masyarakat % 68,00 70,00 72,00 72,00 DINAS KESEHATAN b Tingkat layanan rumah sakit % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS KESEHATAN c Cakupan Jaminan Kesehatan % 80,00 83,00 86,00 86,00 DINAS KESEHATAN Tabel 8.9 b Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tingkat Dampak/Impact Kabupaten Bogor Tahun 2021-2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-44 2021 2022 2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU C URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG 1 Persentase kualitas dan cakupan infrastruktur pekerjaan umum % 61,44 63,51 65,72 65,72 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG a Persentase Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten % 82,22 82,32 82,42 82,42 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG b Persentase daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik dan sedang % 70,00 72,00 74,00 74,00 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG c Persentase cakupan pelayanan infrastruktur sumber daya air % 22,5 27 31,5 31,5 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG d Persentase cakupan pelayanan air minum dan air limbah % 71,03 72,73 74,96 74,96 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG D URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 1 Persentase permukiman layak % 99,72 99,86 100,00 100,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN a Persentase penyediaan rumah layak huni % 18,42 27,09 35,84 35,84 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN b Persentase luas permukiman kumuh % 0,13 0,07 0,00 0,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN c Persentase penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-45 2021 2022 2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU E URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT 1 Tingkat Penyelesaian Gangguan Trantibum % 100,00 100,00 100,00 100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA a Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan % 100,00 100,00 100,00 100,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2 Indeks Ketahanan Daerah Poin 0,50 0,55 0,60 0,60 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH a Persentase mitigasi yang dilaksanakan % 35,00 40,00 45,00 45,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH b persentase jumlah korban yang selamat % 100,00 100,00 100,00 100,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH c Persentase Rekomendasi Perencanaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi % 100,00 100,00 100,00 100,00 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 3 Response Time pada Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) Menit 15 15 15 15 DINAS PEMADAM KEBAKARAN a Persentase pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN F URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL 1 Persentase PPKS yang ditangani % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS SOSIAL a Persentase PSKS yang Berkualitas % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS SOSIAL b persentase layanan SLRT dan puskesos desa % c Persentase masyarakat miskin yang tertangani % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS SOSIAL d Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang mendapat penanganan PPKS % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS SOSIAL e Persentase korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan penanganan PPKS % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS SOSIAL Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-46 2021 2022 2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU II URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR A URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA 1 Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi % 0,41 0,43 0,45 0,45 DINAS TENAGA KERJA a Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota % 20,73 20,85 21,98 21,98 DINAS TENAGA KERJA B URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 1 Persentase Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan % 7,82 7,28 6,81 6,81 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA a Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta % 27,85 27,90 27,95 27,95 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA b Persentase terbentuknya kecamatan layak anak % 72,50 85,00 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-47 2021 2022 2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU C URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN 1 Tingkat Kecukupan Energi per kapita % 102,80 102,20 101,60 101,60 DINAS KETAHANAN PANGAN a Ketersediaan Energi per kapita % 104,20 104,50 104,80 104,80 DINAS KETAHANAN PANGAN 2 Tingkat kecukupan protein per kapita % 109,60 109,90 110,20 110,20 DINAS KETAHANAN PANGAN a Ketersediaan Protein per kapita % 128,25 128,55 128,85 128,85 DINAS KETAHANAN PANGAN D URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN a Tingkat pelayanan unsur pertanahan % 54,02 77,01 100,00 100,00 DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN E URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP 1 Persentase peningkatan IKLH % 0,18 0,18 0,18 6,88 DINAS LINGKUNGAN HIDUP a Indeks Kualitas Air poin 48,47 48,57 48,67 48,67 DINAS LINGKUNGAN HIDUP b Indeks Kualitas Udara poin 71,89 71,99 72,09 72,09 DINAS LINGKUNGAN HIDUP c Indeks Kualitas Tutupan Lahan poin 39,75 39,85 39,95 39,95 DINAS LINGKUNGAN HIDUP d Persentase Peningkatan Pelayanan Pengelolaan Sampah % 7,81 8,04 11,13 27,50 DINAS LINGKUNGAN HIDUP F URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 1 Persentase kepemilikan dokumen kependudukan % 68,39 73,11 79,45 79,45 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL a Perekaman KTP elektronik % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL b Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA % 20,00 30,00 45,00 45,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-48 2021 2022 2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU c Kepemilikan akta kelahiran % 85,18 89,33 93,36 93,36 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL d Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama % 27,78 41,67 55,56 55,56 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL G URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 1 Persentase peningkatan status desa mandiri % 11,28 14,29 17,07 17,07 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA a Persentase Fasilitasi Penataan Desa % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA b Persentase swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan masyarakat % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA c Persentase desa yang terfasilitasi melakukan kerjasama % 2,40 4,81 7,21 7,21 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA H URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA 1 Rata-rata jumlah anak per keluarga poin 2,44 2,42 2,40 2,40 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA a Persentase pemakaian kontrasepsi KB/ Contraception Prevelance Rate (CPR) % 70,75 70,82 70,88 70,88 DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-49 2021 2022 2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU I URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 1 Persentase capaian kinerja jaringan jalan % 33,00 67,00 100,00 100,00 DINAS PERHUBUNGAN a Tingkat Ketersediaan Sarana dan prasarana % 53,00 60,00 66,00 66,00 DINAS PERHUBUNGAN J URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1 Indeks Keterbukaan Informasi Publik Persen 70,00 70,50 71,00 71,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a Persentase Diseminasi Informasi melalui Media Persen 91,67 91,67 100,00 100,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 2 Indeks SPBE Poin 3,27 3,50 3,60 3,60 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA a Persentase Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik Persen 88,89 88,89 100,00 100,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA K URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 1 Persentase Koperasi Aktif % 35,74 36,03 36,32 36,32 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH a Jumlah usaha koperasi yang melaksanakan RAT Unit 174,00 180,00 185,00 185,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH b Persentase KSP/USP Koperasi sehat % 9,84 10,57 11,29 11,29 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH 2 Laju Omset Usaha Mikro % 9,09 10,00 10,61 10,61 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH a Rata-rata Omset Usaha Mikro Rp 60.000.000,00 66.000.000,00 73.000.000,00 73.000.000,00 DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-50 2021 2022 2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU L URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 1 Persentase peningkatan investasi di Kabupaten % 1,10 1,60 2,60 2,60 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU a Jumlah nilai investasi PMA dan PMDN Triliun Rp 9,20 9,35 9,60 385,15 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 2 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan Poin 76,70 76,80 77 77 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU a Presentase jumlah jenis perizinan yang telah didelegasikan ke DPMPTSP % 100 100 100 100 DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU M URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA 1 Tingkat Partisipasi Pemuda % 5,44 5,46 5,49 5,49 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA a Persentase organisasi pemuda aktif % 17,44 23,26 29,07 29,07 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 2 Raihan Prestasi Olahraga Prestasi 77 914 1.011 1.011 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA a Prestasi Atlet % 4,74 25,03 35,18 35,18 DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA N URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK a Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-51 2021 2022 2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU O URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN Skor 300 400 456 456 Level II II+ III III P URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN 1 Jumlah Kebudayaan yang dilestarikan Kebudayaan 122 124 126 126 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA a Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilestarikan (Festival Budaya + Karya Budaya) Objek 54 56 58 58 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA b Jumlah cagar budaya yang dilestarikan Cagar Budaya 68 70 72 72 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA Q URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN 1 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat poin 15,30 18,46 19,00 19,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN a Persentase pengunjung perpustakaan % 1,86 1,89 1,93 1,93 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN R URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN 1 Persentase digitalisasi arsip % 54,47 59,39 64,72 64,72 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN a Persentase arsip vital yang dialihmediakan % 29,33 65,14 100,00 100,00 DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN a Indeks KAMI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-52 2021 2022 2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU III URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN A URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN 1 Total Produksi Perikanan Ton 143.439 145.201,5 147.159 147.159 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN a Jumlah Benih Ikan Konsumsi RE 5.770.238 5.827.940 5.886.220 5.886.220 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN B URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA 1 Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB % 4,98 5,03 5,08 5,08 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA a Jumlah Kunjungan Wisatawan Wisatawan 5.000.000 8.000.000 10.000.000 10.000.000 DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA C URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN 1 Produksi pertanian lokal yang berdaya saing Ton 738.076 739.401 740.728 740.728 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN a Produktivitas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Ton/Ha 6,95 6,96 6,97 6,97 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN b Persentase SDM pertanian yang meningkat kompetensinya % 1,51 1,62 1,73 1,73 DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN 2 Total Produksi Peternakan Ton 368.609 380.945 393.830 393.830 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN c Jumlah Populasi Ternak ekor 38.270.763 39.213.020 40.181.541 40.181.541 DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-53 2021 2022 2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU D URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN 1 Nilai Tambah Bruto (NTB) Perdagangan Rp. (Juta) 30.156.631 30.458.197 30.458.197 30.458.197 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN a Nilai ekspor % 1,00 1,00 1,00 1,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN b Cakupan wilayah tertib ukur % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN E URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN 1 Nilai Tambah Bruto (NTB) Perindustrian Rp. (Juta) 129.968.449 131.268.133 131.268.133 131.268.133 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN a Persentase pembangunan sentra industri yang sesuai dengan ketentuan % 40,00 60,00 100,00 100,00 DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN F URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI a Kebijakan transmigrasi pemerintah pusat yang ditindaklanjuti % 100,00 100,00 100,00 100,00 DINAS TENAGA KERJA IV UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN A SEKRETARIAT DAERAH 1 Perangkat daerah yang memiliki nilai AKIP minimal baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 SEKRETARIAT DAERAH a Perangkat daerah yang memiliki nilai minimal IKM Kategori Baik % 87,50 88,89 90,28 90,28 SEKRETARIAT DAERAH b Nilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Poin 3,45 3,50 3,55 3,55 SEKRETARIAT DAERAH c Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tepat waktu Tepat Waktu/Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu SEKRETARIAT DAERAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-54 2021 2022 2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU B SEKRETARIAT DPRD 1 Cakupan penyelenggaraan pelayanan administrasi dan dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD % 100,00 100,00 100,00 100,00 SEKRETARIAT DPRD a Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD selesai tepat waktu % 100,00 100,00 100,00 100,00 SEKRETARIAT DPRD V UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN A UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERENCANAAN 1 Tingkat keselarasan perencanaan pembangunan daerah dengan provinsi dan nasional % 100,00 100,00 100,00 100,00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH a Tingkat Konsistensi Perencanaan Pembangunan Daerah % 100,00 100,00 100,00 100,00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH b Persentase Rekomendasi hasil Penelitian dan Pengembangan dalam kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah yang diakomodir % 100,00 100,00 100,00 100,00 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH c Jumlah inovasi yang dihasilkan Perangkat Daerah dan Masyarakat di Kabupaten Bogor Inovasi 166 199 239 604 BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-55 2021 2022 2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU VI UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEUANGAN 1 Tingkat pemenuhan kriteria WTP Kriteria 4 4 4 4 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH a Ketepatan Penetapan APBD Tepat/Tidak Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu Tepat Waktu BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH b Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Keuangannya sesuai SAP % 100,00 100,00 100,00 100,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH c Persentase Perangkat Daerah yang Pengelolaan Barang Milik Daerahnya Baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH 1 Rasio PAD % 34,57 44,25 47,21 47,21 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH a Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah % 36,50 49,67 47,37 47,37 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH b Persentase Pajak Daerah tehadap Pendapatan Asli Daerah % 66,26 69,67 69,59 69,59 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH VII UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEGAWAIAN DAN UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 1 Indeks Profesionalitas ASN Poin 61 64 71 71 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA a Indeks Sistem Merit Poin 216,50 271,00 323,50 323,50 BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-56 2021 2022 2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU VIII UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN 1 Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) Level 3 3 3 3 INSPEKTORAT DAERAH a Level Kapabilitas Aparat Pengawasan Instern Pemerintah (APIP) Level 3 3 3 3 INSPEKTORAT DAERAH b Level Maturitas Resiko Level 1 1 2 2 INSPEKTORAT DAERAH IX UNSUR KEWILAYAHAN 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN CIBINONG a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CIBINONG b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CIBINONG 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN GUNUNG PUTRI a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN GUNUNG PUTRI b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN GUNUNG PUTRI 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN CITEUREUP a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CITEUREUP b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CITEUREUP Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-57 2021 2022 2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN SUKARAJA a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN SUKARAJA b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN SUKARAJA 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN BABAKANMADANG a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN BABAKANMADANG b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN BABAKANMADANG 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN JONGGOL a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN JONGGOL b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN JONGGOL 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN CILEUNGSI a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CILEUNGSI b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CILEUNGSI 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN CARIU a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CARIU Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-58 2021 2022 2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CARIU 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN SUKAMAKMUR a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN SUKAMAKMUR b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN SUKAMAKMUR 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN PARUNG a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN PARUNG b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN PARUNG 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN GUNUNGSINDUR a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN GUNUNGSINDUR b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN GUNUNGSINDUR 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN KEMANG a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN KEMANG b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN KEMANG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-59 2021 2022 2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN BOJONGGEDE a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN BOJONGGEDE b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN BOJONGGEDE 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN LEUWILIANG a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN LEUWILIANG b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN LEUWILIANG 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN CIAMPEA a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CIAMPEA b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CIAMPEA 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN CIBUNGBULANG a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CIBUNGBULANG b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CIBUNGBULANG 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN PAMIJAHAN a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN PAMIJAHAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-60 2021 2022 2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN PAMIJAHAN 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN RUMPIN a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN RUMPIN b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN RUMPIN 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN JASINGA a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN JASINGA b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN JASINGA 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN PARUNGPANJANG a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN PARUNGPANJANG b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN PARUNGPANJANG 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN NANGGUNG a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN NANGGUNG b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN NANGGUNG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-61 2021 2022 2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN CIGUDEG a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CIGUDEG b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CIGUDEG 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN TENJO a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN TENJO b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN TENJO 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN CIAWI a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CIAWI b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CIAWI 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN CISARUA a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CISARUA b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CISARUA 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN MEGAMENDUNG a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN MEGAMENDUNG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-62 2021 2022 2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN MEGAMENDUNG 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN CARINGIN a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CARINGIN b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CARINGIN 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN CIJERUK a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CIJERUK b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CIJERUK 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN CIOMAS a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CIOMAS b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CIOMAS 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN DRAMAGA a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN DRAMAGA b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN DRAMAGA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-63 2021 2022 2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN TAMAN SARI a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN TAMAN SARI b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN TAMAN SARI 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN KLAPANUNGGAL a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN KLAPANUNGGAL b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN KLAPANUNGGAL 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN CISEENG a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CISEENG b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CISEENG 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN RANCABUNGUR a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN RANCABUNGUR b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN RANCABUNGUR 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN SUKAJAYA a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN SUKAJAYA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-64 2021 2022 2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN SUKAJAYA 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN TANJUNGSARI a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN TANJUNGSARI b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN TANJUNGSARI 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN TAJURHALANG a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN TAJURHALANG b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN TAJURHALANG 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN CIGOMBONG a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CIGOMBONG b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN CIGOMBONG 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN LEUWISADENG a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN LEUWISADENG b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN LEUWISADENG Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-65 2021 2022 2023 NO URUSAN/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH SATUAN TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD PD PENGAMPU 1 Nilai Evaluasi Kecamatan (LKJ-IP) Poin 69,00 72,00 75,00 75,00 KECAMATAN TENJOLAYA a Persentase jenis pelayanan, fasilitasi dan koordinasi di kecamatan yang tertangani dengan baik % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN TENJOLAYA b Persentase Capaian Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan APBDes/ kegiatan DPA Kelurahan % 100,00 100,00 100,00 100,00 KECAMATAN TENJOLAYA X UNSUR PEMERINTAHAN UMUM A KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 1 Cakupan pembinaan kualitas kehidupan sosial % 0,65 0,85 1,12 1,12 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK a Potensi Konflik Sosial yang teratasi di Kabupaten Bogor Kasus 3 4 5 5 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 VIII-66 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IX - 1 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR BAB IX PENUTUP Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 disusun sebagai tindak lanjut dari adanya perubahan-perubahan kebijakan nasional serta dampak perubahan mendasar akibat pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia. Sebagai dokumen yang diacu dalam pencapaian target kinerja daerah, Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 memiliki peran penting dalam keberhasilan pelaksanaan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan daerah yang tertuang dalam program-program pembangunan daerah, baik dalam bentuk program strategis/program prioritas pembangunan daerah maupun program pembangunan seluruh perangkat daerah hingga akhir tahun 2023 mendatang. Dengan demikian, dokumen ini penting untuk dipedomani bersama oleh seluruh pemangku kepentingan dalam rangka menyinergikan seluruh target-target lintas sektoral yang bermuara pada terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman dan berkeadaban. Oleh karena itu, keberhasilan pencapaian seluruh indikator dan target daerah sangat ditentukan oleh tingkat ketaatan terhadap program-program yang telah ditentukan. Untuk itu, merujuk pada tujuan penyusunan dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 ini, kaidah yang perlu dipedomani bersama adalah :
Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018 - 2023 IX - 2 PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BOGOR Demikian dokumen ini disusun untuk dipergunakan dengan sebaik- baiknya dan sebenar-benarnya dengan penuh tanggung jawab. Semoga bermanfaat. VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan masyarakat yang berkualitas Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas Indeks Pendidikan Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas RLS (Rata-rata Lama Sekolah) Rata-rata lama sekolah adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 25 tahun ke atas dimana diasumsikan seseorang yang telah berumur 25 tahun, maka proses pendidikannya telah berakhir. Peningkatan pengelolaan pendidikan Membangun, merehabilitasi dan merevitalisasi sekolah Program Pengelolaan Pendidikan Peningkatan mutu dan kualitas pengelolaan pendidikan Angka kelulusan jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Masyarakat HLS (Harapan Lama Sekolah) Harapan lama sekolah adalah lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Penghitungan dilakukan pada penduduk yang berusia 7 tahun ke atas karena adanya kebijakan program wajib belajar untuk usia tersebut. Batas nilai harapan lama sekolah adalah minimum 0 dan maksimum 18 tahun. Menuntaskan rehabilitasi ruang kelas SD dan SMP Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini Memberikan penunjang pendidikan melalui penerbitan dan pemanfaatan Kartu Bodas untuk siswa SD dan SMP Persentase sekolah jenjang SD yang terakreditasi minimal B Meningkatkan layanan pendidikan multi metode berbasis kompetensi Persentase sekolah jenjang SMP yang terakreditasi minimal B Meningkatkan cakupan sekolah terakreditasi A dan B Meningkatkan pelayanan PKBM bagi pesantren salafiyah Mengembangkan sekolah inklusif di setiap kecamatan Meningkatkan Kualitas Pendidikan Melalui Bantuan Sekolah dan Guru Madrasah Menambahkan 4 (empat) Jam Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Peningkatan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Meningkatkan Kapasitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terpenuhinya jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Dasar Rasio guru/murid sekolah pendidikan dasar TABEL CASCADING DINAS PENDIDIKAN DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝐷𝐼𝐾𝐷𝐴𝑆 𝑑𝑎𝑛 𝐷𝐼𝐾𝑀𝐴𝑆 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑢𝑙𝑢𝑠 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑡𝑖𝑛𝑔𝑘𝑎𝑡 𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟 𝐷𝐼𝐾𝐷𝐴𝑆 𝑑𝑎𝑛 𝐷𝐼𝐾𝑀𝐴𝑆 𝑥 100% = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑖𝑠𝑤𝑎 𝑃𝐴𝑈𝐷 𝑃𝑁𝐹, 𝑇𝐾 𝑑𝑎𝑛 𝑅𝐴 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑢𝑠𝑖𝑎 5 − 6 𝑡𝑎ℎ𝑢𝑛 𝑥 100% = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑆𝐷 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝐵 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑆𝐷 𝑥 100% = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑀𝑃 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑠𝑖 𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 𝐵 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑒𝑛𝑗𝑎𝑛𝑔 𝑆𝑀𝑃 𝑥 100% = 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝐻𝐿𝑆 + 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑘𝑠 𝑅𝐿𝑆 2 = Jumlah Guru (SD/MI +SMP/MTs) Jumlah Murid (SD/MI+SMP/MTs) 𝑥 10000 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 1 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Meningkatkan Kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Mewujudkan kesalehan sosial Terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban Indeks Kebahagiaan Pelestarian Kebudayaan Persentase Kebudayaan yang dilestarikan Jumlah Kebudayaan yang dilestarikan (Festival Budaya + BCB + Kesenian tradisional) / Jumlah Kebudayaan yang terdata x 100% Perlindungan dan pembinaan seni dan budaya daerah Melestarikan Bahasa Sunda melalui Kemis Nyunda Program Pengembangan Bahasa dan Sastra Terwujudnya wawasan pendidik dan peserta didik terhadap Bahasa dan Sastra Presentase Sekolah Pendidikan Dasar yang Melaksanakan Program Pengembangan Bahasa dan Sastra Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah = 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑙𝑎𝑘𝑠𝑎𝑛𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚 𝐵𝑎ℎ𝑎𝑠𝑎 & 𝑆𝑎𝑠𝑡𝑟𝑎 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑥 100% Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 2 VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan masyarakat yang berkualitas Terwujudnya masyarakat Bogor sehat Indeks Kesehatan Meningkatnya kualitas kesehatan Angka Harapan Hidup Peningkatan upaya kesehatan masyarakat Menyediakan alat kesehatan, vaksinasi dan peningkatan pelayanan dalam rangka penanggulangan Covid-19 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Terpenuhinya fasilitas pelayanan kesehatan Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang terpenuhi Jumlah fasilitas yang direalisasikan/ jumlah fasilitas yang direncanakan x 100% Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan dasar dan rujukan Meningkatnya pengelolaan layanan kesehatan Persentase pemanfaatan layanan kesehatan Jumlah kunjungan/ ju mlah penduduk x 100% Meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pencegahan, pengendalian dan penanganan permasalahan kesehatan Meningkatkan kapasitas tenaga medis dan tenaga kesehatan dalam upaya peningkatan kualitas dan pelayanan kesehatan Memberikan kartu sehat (pembayaran JKN miskin) Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat Meningkatnya pengelolaan layanan kesehatan Persentase pemanfaatan layanan kesehatan Jumlah kunjungan/ ju mlah penduduk x 100% TABEL CASCADING DINAS KESEHATAN DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 3 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Memberikan pelayanan Bogor Siaga Membangun Rumah Sakit Parung Meningkatkan ketahanan pangan daerah Peningkatan ketersediaan dan diversifikasi konsumsi pangan yang aman Menggalakkan Gerakan Bogor Bebas Stunting Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia kesehatan Persentase jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan Jumlah SDM kesehatan yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/ Jumlah SDM kesehatan x 100% Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Tersedianya farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman Persentase fasyankes kefarmasian yang memenuhi persyaratan standar Jumlah fasyankes kefarmasian yang memenuhi persyaratan standar/ Total fasyankes kefarmasian x 100% Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Meningkatnya pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan Persentase kelompok potensial yang berperan serta dalam bidang kesehatan Jumlah kelompok potensial yang berperan serta dalam bidang kesehatan/ Jumlah kelompok potensial yang ada x 100% Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 4 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 5 VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya Daya Saing Daerah PDRB atas Dasar Harga Berlaku Peningkatan Produk Daerah yang Berdaya Saing Berkelanjutan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) meningkatnya luas daerah irigasi yang ditangani persentase luas daerah irigasi yang ditangani Luas irigasi kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan dipelihara (ha) / Luas daerah irigasi kewenangan kab/kota x 100% Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan Indeks ketimpangan wilayah (williamson) Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi Indeks Konektivitas Infrastruktur Persentase Kondisi Jalan Mantap/ Persentase Kinerja Jaringan Jalan Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi berkualitas Membangun, merekonstruksi, melebarkan, merehabilitasi dan memelihara jalan Program Penyelenggaraan Jalan meningkatnya jumlah panjang jalan yang ditangani Persentase panjang jalan kabupaten yang ditangani Jumlah panjang jalan kabupaten yang ditangani/panjang jalan kabupaten x 100% Menata jalur pedestrian pada ruas jalan Kandang Roda- Sentul, Tegar beriman dan kawasan GOR Pakansari Membangun jalan Poros Tengah Timur Membangun jalan Bojonggede- Kemang Membangun jalan lingkar Kebun Raya Cibinong Membuka akses lingkar jalan tambang Membangun jalan lingkar Gunungsindur Membangun Jalan Galuga- Rancabungur TABEL CASCADING PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 6 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Membangun jalan lingkar Dramaga 2 Menata kawasan simpang Parung Program Pengembangan Jasa Konstruksi Meningkatnya Kapasitas Pelayanan Jasa Konstruksi Persentase Tenaga Operator/Teknisi/ Analis/yang Memiliki Sertifikat Kompetensi jumlah tenaga operator/ teknis/analisis/ya ng memiliki sertifikat kompetensi tahunan / rata- rata jumlah proyek PU pertahun (600) x 100% Meningkatnya kualitas permukiman Persentase kawasan permukiman layak Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Menata kawasan permukiman kumuh Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase meningkatnya luas kawasan rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS kewenangan kab/kota (ha) ----- -x100% luas kawasan permukiman rawan banjir di WS kewenangan kab/kota (ha) Meningkatkan cakupan layanan air minum Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Meningkatnya Cakupan Akses Pelayanan Air Minum Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten x 100% Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 7 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Meningkatkan cakupan layanan air limbah Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah Meningkatnya Cakupan Akses Pelayanan Air Limbah Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD ----------- ---- x 100 % Jumlah rumah di Kabupaten A Program Penyelenggaraan Penataan Ruang Terwujudnya Ketaatan tertib administrasi penataan ruang Persentase pengawasan pemanfaatan ruang jumlah objek pengawasan yang sudah ditindaklanjuti dibagi jumlah objek yang dilakukan pengawasan x 100% Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 8 VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju,Nyaman dan Berkeadaban MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah WTP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Optimalisasi pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Tefasilitasinya sengketa tanah persentase bidang tanah sengketa yang terfasilitasi Jumlah bidang tanah sengketa yang terfasilitasi/target bidang tanah sengketa yang terfasilitasi x 100 Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee Terlaksananya redistribusi lahan kosong Persentase Lahan Kosong yang Diredistribusi Jumlah lahan kosong yang diredistribusi/Ju mlah target lahan kosong yang akan diredistribusi sd tahun 2023 Program Pengelolaan Tanah Kosong Teridentifikasinya tanah kosong Persentase Tanah Kosong yang Teridentifikasi Jumlah lahan kosong yang diidentifikasi/Jum lah target lahan kosong yang akan diidentifikasi sd tahun 2023 Program Penatagunaan Tanah Terlaksananya penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum Persentase Penetapan Tanah untuk Pembangunan Fasilitas Umum Jumlah bidang tanah Aset Pemda yang diproses pendaftaran hak pakainya/Jumlah target bidang tanah Aset Pemda yang diproses pendaftaran hak pakainya sd 2023 Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan Indeks ketimpangan wilayah williamson Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi Indeks Konektivitas Infrastruktur Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi berkualitas Merevitalisasi jembatan rawayan /jembatan gantung Program Pengembangan Permukiman Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur permukiman Persentase infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara / Target infrastruktur yang terbangun dan terpelihara sd 2023 x 100 TABEL CASCADING DINAS PERUMAHAN, KAWASAN, PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 9 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Meningkatnya kualitas permukiman Persentase Kawasan Permukiman Layak Peningkatan Kualitas Perumahan dan Kawasan Permukiman Menyediakan rumah layak huni Program Kawasan Permukiman Terehabilitasinya rumah tidak layak huni Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang Telah Direhabilitasi Jumlah rumah tidak layak huni yang terehabilitasi/Jum lah rumah tidak layak huni x 100 Meningkatkan kualitas desa melalui Bedah Kampung Program Kawasan Permukiman Tertatanya kawasan permukiman kumuh Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh yang tertangani Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani / Luas kawasan permukiman kumuh yang ditetapkan x 100 Menata kawasan permukiman kumuh Program Kawasan Permukiman Tertatanya kawasan permukiman kumuh Persentase Luas Kawasan permukiman kumuh yang tertangani Luas kawasan permukiman kumuh yang tertangani / Luas kawasan permukiman kumuh yang ditetapkan x 100 Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU) Meningkatnya PSU perumahan yang menjadi aset Pemda Persentase PSU perumahan yang telah menjadi aset Pemda Jumlah PSU perumahan yang telah serah terima fisik dari pengembang ke Pemda/jumlah PSU perumahan yang telah serah terima administrasi dari pengembang ke Pemkab Bogor x 100 Menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya Tertatanya bangunan dan lingkungan Persentase bangunan dan lingkungan yang dikendalikan dan ditata (Jumlah bangunan yang dikendalikan + jumlah jalur yang ditata)/(target bangunan yang dikendalikan+ target jalur yang ditata) x 100 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 10 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Program Penataan Bangunan Gedung Terbangunnya gedung Persentase bangunan gedung yang tertata Jumlah Bangunan Gedung yang ditata /target bangunan gedung yang ditata pada tahun n x 100 Menyediakan ruang terbuka publik Program Pengembangan Permukiman Terbangun dan terpeliharanya infrastruktur permukiman Persentase infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara Jumlah infrastruktur permukiman yang terbangun dan terpelihara / Target infrastruktur yang terbangun dan terpelihara sd 2023 x 100 Mengurangi risiko bencana Indeks Risiko Bencana Peningkatan penanggulangan bencana Meningkatkan layanan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana Program Pengembangan Perumahan Tersedianya rumah layak huni di lokasi bencana Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni di Lokasi Bencana (Jumlah hunian tetap yang terbangun + Jumlah rumah yang direhabilitasi) / Jumlah hunian yang terdampak bencana x 100 Mewujudkan Kesalehan Sosial Terwujudnya Masyarakat Bogor Berkeadaban Indeks Kebahagian Kehidupan Masyarakat Agamis, Harmonis, Nyaman, Tertib, dan Tidak Diskriminatif Indeks Kerukunan Hidup Beragama Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Revitalisasi Islamic Center Program Penataan Bangunan Gedung Terbangunnya gedung Persentase bangunan gedung yang tertata Jumlah Bangunan Gedung yang ditata /target bangunan gedung yang ditata pada tahun n x 100 Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 11 VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan Kesalehan sosial Terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban Indeks Kebahagiaan Kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif Tingkat Kepatuhan Perda dan Perkada Ketertiban Umum Jumlah Perda dan Perkada Tibum yang dipatuhi / Jumlah Perda dan Perkada Tibum yang memuat sanksi x 100% Pengendalian ketentraman dan ketertiban umum Menangani gangguan ketenteraman dan ketertiban umum Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum Persentase gangguan trantibum yang dapat diselesaikan =(Jumlah pengaduan yang ditangani / Jumlah pengaduan pelanggaran yang masuk) x 100% Menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Persentase Pemberdayaan Linmas =(Jumlah anggota linmas yang memperoleh pembinaan tahun ke n + akumulasi tahun n - 1 / Jumlah keseluruhan anggota linmas) x 100% Menggalakkan aksi Nobat "Nongol Babat" Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah TABEL CASCADING SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 12 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan Indeks ketimpangan wilayah williamson Iw = Nilai indeks Williamson yi = PDRB per kapita Kecamatan- i ȳ = PDRB per kapita Kabupaten ƒi = Jumlah penduduk kecamatan-i n = Jumlah penduduk kabupaten i = 1,2,3 . . . .,x Mengurangi Risiko bencana Indeks Risiko Bencana Peningkatan Penanggulangan Bencana Meningkatkan pelayanan kedaruratan bencana Program Penanggulangan Bencana Cakupan layanan informasi di daerah rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana jumlah warga yang mendapat sosialisasi komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana (/) Seluruh penduduk di kawasan rawan bencana sesuai bencana dikali 100% Meningkatkan Layanan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana jumlah warga yang mendapat layanan dan evakuasi (/) total korban bencana tahun berjalan dikali 100% Peningkatan mitigasi bencana Meningkatkan kewaspadaan dini bencana Cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana Jumlah kelompok masyarakat yang memahami pengurangan risiko bencana jumlah kelompok masyarakat yang memahami pengurangan risiko bencana (/) jumlah desa rawan bencana di Kabupaten Bogor Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi TABEL CASCADING BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju , Nyaman dan Berkeadaban y nfyyI iiiw )()( 2 y nfyyI iiiw )()( 2y nfyyI iiiw )()( 2 𝐼𝑤 = (𝑦𝑖𝑖 − 𝑦)2( 𝑓𝑖 𝑛 ) 𝑦 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 13 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan Indeks ketimpangan (wilayah williamson) Iw = Nilai indeks Williamson yi = PDRB per kapita Kecamatan- i ȳ = PDRB per kapita Kabupaten ƒi = Jumlah penduduk kecamatan-i n = Jumlah penduduk kabupaten i = 1,2,3 . . . .,x Mengurangi risiko bencana Indeks Risiko Bencana Peningkatan Penanggulangan Bencana Meningkatkan cakupan pelayanan kebakaran dan Non Kebakaran Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Cakupan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran Persentase pelayanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi kebakaran Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) Oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat daerah ------------------------------------- Jumlah kejadian kebakaran di Kab/Kota pada Tahun X di Kali 100% Layanan Pemadaman yang Dilakukan oleh Relawan Kebakaran (Rekar, Satlakar, dan atau Komunitas Masyarakat Lainnya) Jumlah layanan pemadaman di kabupaten/kota pada Tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time) Oleh Relawan Kebakaran yang dibentuk dan/atau dibawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ------------------------------------- Jumlah kejadian kebakaran di Kab/Kota pada Tahun X dikali 100% Layanan Penyelamatan dan Evakuasi pada Kondisi Membahayakan Manusia (Operasi Darurat Non Kebakaran) Jumlah dan Jenis layanan penyelamatan dan evakuasi pada kondisi membahayakan manusia (operasi darurat non kebakaran) oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan di kabupaten/kota dalam tahun X Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi TABEL CASCADING DINAS PEMADAM KEBAKARAN DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju , Nyaman dan Berkeadaban 𝐼𝑤 = (𝑦𝑖𝑖 − 𝑦)2( 𝑓𝑖 𝑛 ) 𝑦 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 14 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat Tingkat Kemiskinan Peningkatan pemberdayaan sosial masyarakat Membangun Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) dalam Penanganan PPKS (Graha Pancakarsa) Program Pemberdayaan Sosial Terwujudnya PSKS yang terlatih dan Aktif dalam Penanganan PPKS Persentase PSKS yang Terlatih dan Aktif dalam Penanganan PPKS Jumlah PSKS yang diberi pelatihan (254 Orang)/ Jumlah target PSKS yang diberi pelatihan dalam satu tahun anggaran (254 Orang) x 100% Peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial serta pemberian perlindungan dan jaminan sosial Meningkatkan fasilitasi bagi masyarakat beresiko sosial Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tertanganinya Maasyarakat Miskin Persentase Masyarakat Miskin yang Tertangani Jumlah masyarakat miskin yang tertangani (70 Orang)/ jumlah target masyarakat miskin yang ditangani dalam satu tahun anggaran (70 Orang) x 100% Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Tertanganinya Warga Negara Migran Persentase Warga Negara Migran yang Ditangani Jumlah target warga negara migran yang perlu ditangani (10 Orang) / jumlah warga negara migran yang ditangani (10 Orang) x 100% TABEL CASCADING DINAS SOSIAL DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju , Nyaman dan Berkeadaban Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 15 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Program Rehabilitasi Sosial Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti (Indikator SPM) Jumlah target penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang perlu dipenuhi kebutuhan dasarnya (1.303 Orang)/ jumlah penyandang disabilitas, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandangan pengemis yang dipenuhi kebutuhan dasarnya (1.303 Orang) x 100% Program Penanganan Bencana Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kab/Kota Jumlah korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (1.124 Orang)/ jumlah target korban bencana dalam satu tahun anggaran (1.124 Orang) x 100 % Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Optimalisasi Pengelolaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Terkelolanya taman makam pahlawan Persentase Taman Makam Pahlawan yang Berkondisi Baik Jumlah target taman makam pahlawan (7 Taman Makam Pahlawan) / jumlah taman makam pahlawan yang dikelola (7 Taman Makam Pahlawan) x 100% Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 16 VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat PDRB Perkapita Strategi Peningkatan kapasitas dan peluang ketenagakerjaan Meningkatkan kapasitas dan peluang kerja Program Perencanaan Tenaga Kerja Terwujudnya tata kelola tenaga kerja sesuai perencanaan Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu Ke Rencana Tenaga Kerja Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/ kota x 100 Tingkat Kemiskinan Membangun Career Center Program Penempatan Tenaga Kerja Terpenuhinya pencari kerja terdaftar yang Bekerja Persentase pencari kerja terdaftar yang Bekerja (Jumlah pencari kerja terdaftar yang bekerja dibagi jumlah pencari kerja terdaftar) x100% Tingkat pengangguran terbuka Membangun Lembaga Sertifikasi Profesi Ketenagakerjaan (LSP) Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja Meningkatnya cakupan Tenaga Kerja Bersertifikat Persentase Lulusan bersertifikat kompetensi Jumlah peserta yang mendapatkan sertifikat kompetensi / Jumlah peserta pelatihan berdasarkan klaster kompetensi x 100 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan) / Jumlah tenaga kerja x 100 Program Hubungan Industrial Diterapkannya Tata Kelola Kerja yang Layak bagi perusahaan (PP/ PKR, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) Persentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak (PP/ PKR, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan) Jumlah Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak / Jumlah Perusahaan x 100 TABEL CASCADING DINAS TENAGA KERJA DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 17 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi Transmigran ditempatkan sesuai kebijakan pemerintah pusat Terfasilitasinya Peserta Transmigrasi yang Ditempatkan Jumlah peserta yang ditempatkan / Jumlah total kuota transmigrasi x 100 (Jika tidak ada kuota, capaian 100%) Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 18 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan masyarakat yang berkualitas Terwujudnya masyarakat Bogor sehat Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Menurunnya Tingkat Pertumbuhan Penduduk Alami Crude Birth Rate (CBR) Pengendalian pertumbuhan penduduk Alami Meningkatkan Kepesertaan KB Program Pengendalian Penduduk Terwujudnya Sinergi Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk dengan kebijakan Provinsi Jawa Barat Persentase Kebijakan yang disinergikan Jumlah Kebijakan yang disusun tahun ke-n/target kebijakan yang disinergikan dengan provinsi sampai akhir periode x 100% Program Pembinaan Keluarga Berencana Menurunnya Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang tidak ber KB Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet need) Jumlah PUS yang tidak ber-KB / Jumlah PUS X 100 % Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera Meningkatnya kepesertaan KB bagi Pasangan Usia Subur (PUS) Anggota Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Persentase Pasangan Usia Subur Anggota Kelompok Ketahanan dan Keluarga sejahtera yang Ber- KB Jumlah PUS Anggota Kelompok Ketahanan dan keluarga sejahtera yang ber-KB / Jumlah PUS Anggota Kelompok Ketahanan Keluarga X 100 % Tingkat Pemberdayaan Ketahanan dan kesejahteraan Keluarga dalam Pendewasaan Usia Perkawinan Persentase Terbentuknya kelompok Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Jumlah Kelompok PIK Remaja yang terbentuk di Kecamatan/ Jumlah kecamatan X 100 % Mewujudkan Kesalehan Sosial Terwujudnya Masyarakat Bogor Berkeadaban Indeks Pembangunan Gender (IPG) Meningkatnya Peranan Wanita dalam Pembangunan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Peningkatan pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak Meningkatkan kompetensi perempuan dan pemenuhan hak anak Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Meningkatnya Pemberdayaan Perempuan melalui PUG Persentase Anggaran Responsif gender (ARG) pada Belanja Daerah Jumlah ARG pada Belanja Daerah/ Jumlah total Belanja Daerah x 100 % TABEL CASCADING DINAS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 19 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Program Perlindungan Perempuan Menurunnya jumlah Perempuan yang mengalami tindak kekerasan Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan / Jumlah penduduk perempuan x 100.000 Program Peningkatan Kualitas Keluarga Terwujudnya kesetaraan gender Tingkat pemenuhan ekonomi keluarga yang dikontribusi oleh perempuan Jumlah perempuan kepala keluarga yang bekerja / jumlah kepala keluarga X 100% Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak Tersajinya informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan Tingkat pemanfaatan data gender dan anak Jumlah pihak yang memanfaatkan data tahun berkenaan / jumlah target pihak yang memanfaatkan data hingga akhir periode X 100% Program Pemenuhan Hak Anak optimalnya peran lembaga pemenuhan hak anak Tingkat partisipasi lembaga pemenuhan hak anak Jumlah Lembaga pemenuhan hak anak yang berpartisipasi aktif / Jumlah Lembaga pemenuhan hak anak x 100 % Program Perlindungan Khusus Anak Menurunnya jumlah kekerasan terhadap anak Persentase anak korban kekerasan yang ditangani dan didampingi Jumlah anak (penduduk usia kurang dari 18 tahun) korban kekerasan yang ditangani dan didampingi / Jumlah Anak (Penduduk usia Kurang dari 18 tahun) x 100 % Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 20 VISI : MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan masyarakat yang berkualitas Terwujudnya masyarakat Bogor Sehat Indeks Kesehatan Meningkatnya ketahanan pangan daerah Skor Pola Pangan Harapan Data Komposit : Skor PPH = skor PPH kelompok padi – padian + ... + skor PPH kelompok lain Peningkatan ketersediaan dan diversifikasi konsumsi pangan yang aman Meningkatkan penguatan cadangan pangan dan penganekaragama n pola konsumsi pangan Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan Pembangunan infrastruktur pendukung kemandirian pangan terlaksana dengan baik Persentase infrastruktur kemandirian pangan yang terbangun Jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang dibangun / Jumlah target infrastruktur yang dibangun x 100% Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Tersedianya cadangan pangan daerah Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras sesuai kebutuhan ) Kemendagri 18/2020 (LPPD) : Jumlah cadangan pangan / Jumlah kebutuhan pangan X 100% Permentan 11 : Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (beras) / Jumlah Cadangan beras Kab. Bogor x 100% Program Penanganan Kerawanan Pangan Berkurangnya desa/kel rawan pangan Persentase Desa Rawan Pangan yang ditangani jumlah desa rawan pangan yang ditangani pada tahun ke-n / Jumlah desa rawan pangan x 100% Program Pengawasan Keamanan Pangan Meningkatnya Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang aman di masyarakat Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) yang Tidak Terindikasi Cemaran Zat Berbahaya jumlah PSAT yg tidak terindikasi zat berbahaya / jumlah PSAT yang diuji * 100% TABEL CASCADING DINAS KETAHANAN PANGAN DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 21 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten / kota Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 22 VISI : MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan Indeks ketimpangan wilayah williamson Meningkatkan kualitas lingkungan hidup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (0.376 x IKA) + (0.405 x IKU) + (0.219 x IKTL) Pengelolaan Lingkungan Hidup Mengendalikan Pencemaran Lingkungan Hidup Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Meningkatnya Pengelolaan B3 dan Limbah B3 Persentase Pengelolaan B3 dan Limbah B3 B3 dan Limbah B3 yang dikelola / Jumlah Kegiatan atau/Usaha yang memliki persetujuan lingkungan (2021- 2023) x 100% Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Terkendalinya air limbah dan emisi sesuai dengan Baku Mutu Persentase Persetujuan Teknis yang diterbitkan Jumlah Persetujuan Teknis yang diterbitkan/Jumla h Kegiatan atau/Usaha yang memliki persetujuan lingkungan (2021- 2023) Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang taat / Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi x 100% Program Perencanaan Lingkungan Hidup Terwujudnya keselarasan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup Tingkat keselarasan pengelolaan lingkungan hidup Jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun/jumlah dokumen perencanaan lingkungan hidup tahun rencana (2018-2023) x 100% Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup Terselesaikannya permasalahan lingkungan hidup Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Diselesaikan Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan/Juml ah pengaduan lingkungan hidup yang masuk x 100% TABEL CASCADING DINAS LINGKUNGAN HIDUP DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 23 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang lingkungan hidup Persentase Orang/Kelompok yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Jumlah Orang/Kelompok masyarakat yang memahami lingkungan hidup / target Orang/Kelompok masyarakat tahun rencana (2021- 2023) x 100% Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat Terwujudnya apresiasi terhadap kinerja Orang/Kelompok masyarakat peduli lingkungan Cakupan Orang/Kelompok masyarakat yang mendapatkan apresiasi peduli lingkungan Jumlah Orang/Kelompok masyarakat yang mendapatkan apresiasi peduli lingkungan / Jumlah Orang/Kelompok yang Berpartisipasi dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Melestarikan keanekaragaman hayati Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Berkurangnya tutupan lahan Persentase Luas Hutan Kota yang Terbangun Luas Hutan Kota yang Terbangun/ Target Luas Hutan Kota pada Periode Perencanaan (2018-2023)*100 Peningkatan kualitas pengelolaan persampahan Menyediakan sarana prasarana persampahan Program Pengelolaan Persampahan Tertanganinya sampah Persentase Volume Sampah yang Dikelola Volume sampah yang dikelola/Volume timbulan sampah x 100% Mewujudkan Bogor Antik “Asri Tanpa Plastik” Menangani sampah berbasis zonasi Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 24 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Nilai Indeks Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat Mengembangkan pelayanan administrasi kependudukan Program Pendaftaran Penduduk Terpenuhinya penerbitan KTP elektronik Cakupan penerbitan KTP Jumlah Kepemilikan KTP --------------------- x 100% Jumlah Wajib KTP berdasarkan data konsolidasi bersih Kemendagri Cakupan perekaman data biometrik Jumlah Penduduk Wajib KTP yang telah melakukan perekaman/ Jumlah Wajib KTP berdasarkan data konsolidasi bersih Kemendagri Program Pencatatan Sipil Meningkatnya cakupan penerbitan akta kelahiran anak Cakupan penerbitan akta kelahiran anak Jumlah anak yang memiliki akta kelahiran --------------------- x 100% Jumlah anak 0 - 18 tahun Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tersajinya data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun Penyajian data kependudukan skala Kabupaten dalam satu tahun Jumlah penyajian data kependudukan skala kabupaten kota dalam satu tahun (1) --------------------- x 100% (1)tahun TABEL CASCADING DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 25 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Program Pengelolaan Profil Kependudukan Tersusunnya profil perkembangan kependudukan Ketersediaan profil perkembangan kependudukan Jumlah profil kependuudkan yang tersedia dalam satu tahun ------------------- x 100% (1)tahun Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 26 VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya daya saing daerah PDRB atas Dasar Harga Berlaku Peningkatan kualitas pelaku usaha Optimalisasi dan Pengembangan BUMDes Melalui Peningkatan Manajemen Kelembagaan dan Unit Usaha BUMDes PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Terwujudnya administrasi pemerintahan yang sesuai ketentuan Persentase Peningkatan Status BUMDes Mandiri Jumlah BUMDes maju yang meningkat menjadi mandiri / Total BUMDes maju x 100% Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatnya Kualitas Pelayan Publik Indeks Kepuasan Masyarakat Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat Meningkatkan kualitas pelaku pembangunan melalui pemberian insentif bagi Ketua RT, Ketua RW, Linmas, Guru Ngaji, Amil, dan Kader Posyandu Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan desa aktif / Jumlah lembaga kemasyarakatan desa di Kab. Bogor x 100% Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Menyelenggarakan Sekolah Pemerintah Desa PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA Terwujudnya administrasi pemerintahan yang sesuai ketentuan Persentase aparatur desa yang mendapatkan fasilitasi sekolah pemerintahan desa jumlah aparatur desa yang mendapatkan fasilitasi sekolah pemerintahan desa pertahun / Total aparatur pemerintahan desa x 100% Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Persentase Raperdes tentang APBDes yang Diklarifikasi Jumlah APBDes yang diklarifikasi / jumlah desa x 100% Persentase Raperdes tentang RKPDes yang Diklarifikasi Jumlah Raperdes yang diklarifikasi / jumlah desa x 100% Program Peningkatan Kerjasama Desa Meningkatnya desa yang melakukan kerjasama Persentase desa yang melakukan kerjasama jumlah desa yang melaksanakan kerja sama / jumlah desa yang ada di Kab. Bogor x 100% TABEL CASCADING DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 27 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan Indeks Ketimpangan wiliayah (Williamson) Meningkatnya kualitas sarana prasana desa Indeks Desa Membangun Peningkatan kualitas infrastruktur desa Meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur desa yang berkualitas PROGRAM PENATAAN DESA Tertatanya desa Persentase Desa Tertata melalui Program Samisade Jumlah Desa yang terfasiltasi melalui Program Samisade / Total Jumlah Desa * 100 Betonisasi jalan desa Pengembangan Kehidupan Sosial Masyarakat Desa Meningkatkan Partisipsi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa Persentase lembaga kemasyarakatan desa aktif Jumlah lembaga kemasyarakatan desa aktif / Jumlah lembaga kemasyarakatan desa di Kab. Bogor x 100% Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 28 VISI : MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan Terwujudnya pembangunan Bogor yang berkelanjutan Indeks ketimpangan wilayah (williamson) Meningkatnya aksesibilitas konektivitas infrastruktur transportasi Indeks Konektivitas Infrastruktur Persentase Kondisi Jalan Mantap/ Peresentase Kinerja Jaringan Jalan Peningkatan infrastruktur jalan dan transportasi berkualitas Mengendalikan kinerja lalu lintas Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ) Meningkatnya kinerja jaringan jalan Rasio kinerja jaringan jalan volume lalu lintas/ kapasitas luas jalan Membangun Fasilitas Parkir yang Terintegrasi Program Pengelolaan Perkeretaapian Meningkatnya kapasitas perencanaan penanganan perlintasan kereta api Persentase pengelolaan perlintasan kereta api jumlah perlintasan yang direncanakan penangananya / target perlintasan kereta yang akan ditangani Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah TABEL CASCADING DINAS PERHUBUNGAN DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU NYAMAN DAN BERKEADABAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 29 VISI : MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Kualitas pelayanan publik meningkat Indeks kepuasan masyarakat (poin) Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan pelayanan informasi publik terintegrasi Program Informasi dan Komunikasi Publik Meningkatnya Masyarakat yang mengetahui kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah Kabupaten / Jumlah Penduduk x 100% Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Mengembangkan inovasi dan teknologi perangkat daerah dan masyarakat Program Aplikasi Informatika Tersedianya Infrastruktur Teknologi Informatika Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh diskominfo / jumlah OPD x 100% Meningkatnya Layanan Publik yang diselenggarakan secara elektronik Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi / Jumlah Layanan Publik x 100% Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral Tersedianya Data Statistik Sektoral Kabupaten Bogor Persentase data statistik sektoral yang tersedia Jumlah data statistik sektoral PD yang tersedia/Jumlah PD*100% Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Meningkatnya Keamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat keamanan informasi pemerintah Jumlah nilai per area keamanan informasi / jumlah area penilaian x 100% TABEL CASCADING DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU NYAMAN DAN BERKEADABAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 30 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terselenggaranya Urusan Penunjang Pemerintah Daerah dengan baik Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 31 VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya daya saing daerah PDRB atas dasar harga berlaku Peningkatan kualitas pelaku usaha Sertifikasi pelaku usaha Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Usaha Mikro dan Kecil Persentase Usaha Mikro yang kapabel (yang berizin dan bermitra) Jumlah usaha mikro yang berizin dan bermitra tahun ke-n / Jumlah seluruh usaha mikro x 100 Optimalisasi Kemitraan UMKM dengan dunia usaha Optimalisasi Promosi Investasi dan Pemasaran Produk Menggalakan Gerakan bela beli produk UMKM / IKM Peningkatan peluang investasi Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Peningkatan kualitas pelaku usaha Meningkatan Jumlah koperasi aktif Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Meningkatnya Koperasi yang berkualitas Prosentase Koperasi yang berkualitas Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT, volume usaha dan asset/ Jumlah seluruh koperasi x 100 Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi Meningkatnya Produktivitas Koperasi Tingkat Produktivitas Koperasi Jumlah Volume Usaha Tahun ke n / Jumlah Modal+asset Koperasi tahun ke-n x 100 TABEL CASCADING DINAS KOPERASI,USAHA KECIL DAN MENENGAH MENENGAH DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 Program Pengembangan UMKM Terfasilitasinya Peningkatan Level Usaha Mikro Persentase Usaha Mikro Yang dikembangkan menjadi wirausaha Jumlah usaha mikro yang menjadi wirausaha / Jumlah usaha mikro keseluruhan x 100 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 32 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Tersedianya data Tingkat Kesehatan Koperasi Persentase Koperasi yang berpredikat Sehat Jumlah koperasi yang sehat tahun ke-n / Jumlah seluruh koperasi KSP/USP x 100 Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Meningkatnya SDM Koperasi yang Dilatih Persentase SDM koperasi yang dilatih Jumlah SDM koperasi yang dilatih tahun ke-n / Jumlah seluruh anggota koperasi x 100 Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Kualitas pelayanan publik meningkat Indeks Kepuasan Masyarakat Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat Fasilitasi penerbitan izin usaha koperasi Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam Tertib Usaha Koperasi Persentase Koperasi Simpan Pinjam yang berizin Jumlah koperasi yang didorong mendapatkan izin usaha simpan pinjam tahun ke- n / Jumlah seluruh koperasi simpan pinjam x 100 Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 33 VISI : MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya daya saing daerah PDRB atas dasar harga berlaku Peningkatan peluang investasi Mengembangkan penanaman modal dan peta investasi Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal Terpenuhinya target peningkatan investasi di Kabupaten Bogor Persentase peningkatan investasi Jumlah nilai investasi tahun N - Jumlah nilai investasi tahun N- 1/Jumlah nilai investasi tahun N- 1*100 Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus Optimalisasi promosi investasi dan pemasaran produk Menyelenggarakan promosi investasi Program Promosi Penanaman Modal Meningkatnya jumlah investor di Kabupaten Bogor Jumlah investor Penanam modal PMA + Penanam modal PMDN Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks reformasi birokrasi Kualitas pelayanan publik meningkat Indeks Kepuasan Masyarakat Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat Mengoptimalkan pelayanan perizinan Program Pelayanan Penanaman Modal Terfasilitasinya permohonan untuk perizinan dan nonperizinan Presentase izin dan non izin yang diterbitkan Realisasi jumlah izin tahun N/Jumlah target keseluruhan*100 Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Terpenuhinya pengawasan terhadap perizinan Tingkat pengendalian perizinan Realisasi jumlah perusahaan yang diawasi di tahun N/Jumlah target keseluruhan *100 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Terlaksananya pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal Persentase permintaan data yang dipenuhi Jumlah permintaan data yang terpenuhi/Jumlah permintaan data*100 Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terpenuhinya kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah di perangkat daerah Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah TABEL CASCADING DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 34 VISI : MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan Terwujudnya Masyarakat Bogor Maju dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya Daya Saing Daerah PDRB atas dasar harga berlaku (triliun Rp.) Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Meningkatkan Kualitas Pemuda Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan Terwujudnya Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Persentase peningkatan kapasitas daya saing pemuda Jumlah pernuda (16-30 tahun) yang berwirausaha dibagi Jumlah pemuda (umur 16- 30 tahun) x 100% Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi. Sosial kemasyarakatan organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan dibagi jumlah pemuda ( umur 16-30 tahun) x 100% Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan Meningkatnya kapasitas pemuda dalam bidang kepramukaan Cakupan Pembinaan dan Pengembangan Kepramukaan Jumlah kegiatan kepramukaan yang dilaksanakan dibagi Jumlah kegiatan kepramukaan yang direncanakan x 100% Peningkatan Prestasi Olahraga Meningkatkan kualitas dan kuantitas insan olahraga Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan Meningkatnya Kapasitas insan olahraga Peningkatan Prestasi Olahraga Jumlah Perolehan Medali pada Event Olahraga Nasional dan Internasional Membangun GOM Kecamatan TABEL CASCADING DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU NYAMAN DAN BERKEADABAN Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 35 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 36 VISI : MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan kesalehan sosial Terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban Indeks Kebahagiaan Pelestarian Kebudayaan Persentase Kebudayaan yang dilestarikan Jumlah Kebudayaan yang dilestarikan (Festival Budaya + BCB + Kesenian tradisional) / Jumlah Perlindungan dan pembinaan seni dan budaya daerah Pengembangan dan pelestarian budaya Cimande Menyelenggarakan festival seni dan budaya Melestarikan Bahasa Sunda melalui Kemis Nyunda PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL Pengembangan upaya pelestarian kesenian tradisional Kesenian tradisional yang dilestarikan Jumlah kesenian tradisional yang dilestarikan PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Terseleneggranya kegiatan Budaya Kegiatan budaya yang diselenggarakan Jumlah Kegiatan budaya yang diselenggarakan Pengelolaan cagar budaya daerah PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Terlestarikannya Cagar Budaya Persentase Situs dan Cagar Budaya yang terlestarikan Jumlah Cagar Budaya yang Terlestarikan / Jumlah Cagar Budaya yg terdata x 100% Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya daya saing daerah PDRB atas dasar harga berlaku PDRB Kab Bogor atas dasar harga berlaku Peningkatan produk daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Mengembangkan destinasi pariwisata bertaraf nasional dan internasional Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD PAD Sektor Pariwisata tahun- n /PAD Kabupaten Bogor tahun ke-n x100% Pengembangan Geopark Pongkor Festival wisata desa PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA Pelestarian budaya melalui program Bogor Culture Night TABEL CASCADING DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban Terseleneggranya kegiatan Budaya Kegiatan budaya yang diselenggarakan Jumlah Kegiatan budaya yang diselenggarakan PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Tingkat hunian akomodasi Jumlah Kamar terjual per Jumlah kamar tersedia x 100% Bertambahnya Tingkat hunian akomodasi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 37 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke kabupaten Bogor Jumlah wisatawan mancanegara Tahun n dikurang (n-1) / (n-1) x 100% Meningkatnya perjalanan wisatawan Nusantara Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten Bogor Jumlah wisatawan nusantara Tahun n dikurang (n-1) / (n-1) x 100% Peningkatan kualitas pelaku usaha Sertifikasi pelaku usaha PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Meningkatnya Daya Saing SDM pariwisata dan Ekonomi Kreatif Melalui Sertifikasi Nasional Jumlah SDM Pariwisata dan ekraf yang Tersertifikasi Jml SDM Pariwisata dan ekraf tersertifikasi Peningkatan kualitas pelaku usaha Pengembangan ekosistem usaha ekonomi kreatif PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan JumlahSub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan Meningkatnya Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD PAD Sektor Pariwisata/PAD Kabupaten Bogor Meningkatnya Tingkat hunian akomodasi Tingkat hunian akomodasi Jumlah Kamar terjual per Jumlah kamar tersedia x 100% Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan yang datang ke Kabupaten Bogor Jumlah wisatawan mancanegara Tahun n dikurang (n-1) / (n-1) x 100% Peningkatan peluang investasi Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Meningkatkan upaya pemasaran dan promosi pariwisata melalui penyelenggaraan event tingkat lokal, regional, nasional dan internasional berbasis teknologi informasi Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 38 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Meningkatnya perjalanan wisatawan Nusantara Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten Bogor Jumlah wisatawan nusantara Tahun n dikurang (n-1) / (n-1) x 100% PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Berkembangnya Ekosistem Ekonomi Kreatif Sub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan JumlahSub Sektor Ekonomi Kreatif Yang Dikembangkan PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN Terseleneggranya kegiatan Budaya Kegiatan budaya yang diselenggarakan Jumlah Kegiatan budaya yang diselenggarakan Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 39 VISI : MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Perpustakaan Mewujudkan masyarakat yang berkualitas Terwujudnya masyarakat bogor cerdas indeks pendidikan Meningkatnya budaya literasi indeks membaca fasilitas membaca + indeks pemanfaatan bahan bacaan + indeks kebiasaan membaca masyarakat / 3 Peningkatan budaya membaca Mengembangkan layanan perpustakaan Program Pembinaan Perpustakaan Meningkatnya minat membaca masyarakat Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat Mengembangkan sarana dan multi media literasi/baca Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno terkelolanya koleksi naskah kuno dan koleksi muatan lokal daerah di kabupaten bogor Persentase Naskah Kuno dan Koleksi Budaya Nusantara yang Dikelola dan Dilestarikan jumlah naskah kuno dan koleksi muatan lokal daerah yang dialihmediakan / jumlah naskah kuno dan koleksi muatan lokal daerah yang terkoleksi * 100% Kearsipan Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Menerapkan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif dan terpadu Program Pengelolaan Arsip Terkelolanya arsip sesuai dengan NSPK Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawab an nasional (Pasal 40 dan Pasal 59 Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan) Persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip + persentase arsip in aktif yang telah dibuatkan daftar arsip + persentase arsip statis yang dibuatkan sarana temu balik + persentase jumlah arsip yang dimasukan dalam SIKN melalui JIKN / 4 Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban TABEL CASCADING DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 40 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Terjaganya kondisi fisk arsip yang bernilai guna Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawab an setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepetingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat tingkat kesesuaian kegiatan pemusnahan arsip dengan NSPK + tingakat kesesuaian perlindungan dan penyelamatan arsip dari bencana dengan NSPK + tingkat kesesuaian kegiatan penyelamatan arsip perangkat daerah yang di gabung dan/atau dibubarkan dengan NSPK + tingkat kesuaian kegiatan autentifikasi arsip statis dan arsip hasil alih media dengan NSPK + tingkat kesesuaian kegiatan pencarian arsip statis dengan NSPK + tingkat kesesuaian kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip yang bersipat tertutup dengan NSPK / 6 Program Perizinan Penggunaan Arsip Tersedianya informasi arsip yang bersifat tertutup Cakupan layanan arsip bersifat tertutup layanan arsip bersifat tertutup yang dilaksanakan / layanan arsip bersifat tertutup yang harus dilakukan * 100% Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 41 VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor termaju nyaman dan berkeadaban MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Meningkatnya daya saing daerah PDRB atas dasar harga berlaku Peningkatan produk daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Fasilitasi Sarana dan Prasarana Perikanan Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap Jumlah Total hasil tangkapan ikan di perairan umum Jumlah hasil tangkapan = ikan tangkapan sungai+ ikan tangkapan situ Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya Kontribusi Produksi Benih Ikan terhadap target total produksi benih ikan/jumlah total produksi ikan (th 2021-2023) x 100 Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Terjaminnya usaha budidaya dan penangkapan di perairan umum yang berkelanjutan Persentase Usaha Perikanan Budidaya dan Tangkap di Perairan Umum Jumlah pelaku usaha perikanan budidaya+tangkap thn N / total pelaku usaha perikanan budidaya+tangkap tahun 2021-2023Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Peningkatan Produksi Olahan Perikanan Jumlah Total Produksi Olahan Perikanan Produk olahan = jumlah olahan A + B+ dst Fasilitasi Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pertanian Program Penyediaan dan pengembangan sarana pertanian Terpenuhinya sarana Pertanian (Peternakan) persentase Keterpenuhan sarana Peternakan (Bibit Ternak) Rumus Jumlah Ternak = (Ternak Besar + Ternak Kecil+unggas)/tota l jumlah ternak TABEL CASCADING DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 42 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN Terpenuhinya infrastruktur pertanian (peternakan) persentase Keterpenuhan prasarana (infrastruktur) Peternakan = jumlah sarana yang tersedia/ jumlah sarana yang ditargetkan himgga akhir periode x 100 Mengendalikan penyakit hewan dan zoonosis Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Pengendalian dan penanganan penyakit hewan menular Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular = (Jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) − 𝑗 jumlah kejadian/ kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya)/(jml kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya (t-1) x 100% sama dg LPPD Mengendalikan dan Menanggulangi Bencana Pertanian Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Menurunnya risiko bencana akibat zoonosis Jumlah penyakit yang dikendalikan = jumlah jenis penyakit AI+Antrax+ Rabies Peningkatan Kualitas Pelaku Usaha Sertifikasi Pelaku Usaha Program Perizinan usaha pertanian Pembinaan dan pengawasan perizinan usaha pertanian (usaha peternakan, izin usaha obat hewan di tingkat pengecer) Persentase Pembinaan dan pengawasan pelaku usaha pertanian (usaha peternakan, toko obat hewan di tingkat pengecer) = jumlah usaha yang dibina(diawasi) / target pengawasan usaha selama 3 tahun x 100 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 43 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan petani Program Penyuluhan pertanian Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok (penyuluhan) peternakan persentasi kenaikan kelas kelompok '= (Jumlah kelompok peternakan yg dibina/jumlah klp yg ada di kab bogor)*100% Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 44 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Laju Pertumbuhan Ekonomi Meningkatnya daya saing daerah PDRB atas dasar harga berlaku Peningkatan produk daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Fasilitasi sarana dan prasarana infrastruktur pertanian Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian Produktivitas pertanian pangan per hektar per tahun (ton/ha) Produktivitas pangan per ha per tahun= ((Total produksi (ton))/(Luas panen (ha)) Meningkatkan produksi kopi Robusta terbesar di Jawa Barat Menggalakkan gerakan beli beras petani Bogor Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian Fasilitasi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian Terpenuhinya prasarana pertanian Persentase pemenuhan prasarana pertanian Rumus= (jumlah prasarana yang terpenuhi pada tahun berjalan/ target prasarana yang terpenuhi sampai akhir tahun 2023) x100% Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian Menurunnya resiko bencana pertanian Persentase luas lahan pertanian yang diasuransikan untuk meminimalkan resiko bencana pertanian Rumus = (Luas lahan pertanian yang diasuransikan/ dengan luas lahan pertanian di Kabupaten Bogor) x 100% TABEL CASCADING DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 45 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Program Perizinan Usaha Pertanian Terkendalinya ijin usaha pertanian Tingkat pelayanan pemberian pertimbangan teknis ijin usaha pertanian Rumus = (jumlah usaha pertanian yang dibina pelayanan pertimbangan teknis ijin usahanya pada tahun berjalan (n)/ total jumlah usaha pertanian yang dibina sampai dengan akhir 2023)) x 100% Peningkatan kualitas pelaku usaha Meningkatkan kualitas SDM dan kelembagaan petani Program Penyuluhan Pertanian Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyuluhan pertanian Persentase peningkatan kemampuan kelas kelompok berdasarkan skor penilaian Rumus= (Jumlah kelompok yang meningkat skor penilaian kelas kemampuan kelompoknya/ total jumlah kelompok tani di Kab Bogor data simulhtan tahun n) x 100% Fasilitasi Petani Millenial di Kabupaten Bogor Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah terfasilitasi dengan baik Terfasilitasinya pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 46 VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Meningkatnya daya saing daerah PDRB atas dasar harga berlaku Peningkatan produk daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan Meningkatkan stabilisasi harga bahan pokok dan barang penting PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Terkendalinya distribusi pupuk Persentase kinerja realisasi pupuk Realisasi/ RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani) x 100 Terjaminnya stabilitas harga barang, barang penting dan kebutuhan pokok Indeks Harga Konsumen (IHK) IHK Bahan Makanan (data BPS) Membangun dan merehabilitasi pasar PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana perdagangan Persentase peningkatan kualitas sarana dan prasarana distribusi perdagangan Jumlah sarana dan prasarana distribusi perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya / Total sarana dan prasarana distribusi perdagangan * 100 Peningkatan kualitas pelaku usaha Meningkatkan kualitas metrologi legal PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN Meningkatnya jumlah UTTP yang bersertifikat Presentase alat- alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang berlaku pada tahun berjalan ----------------- x 100% Jumlah UTTP Bertanda Tera Sah yang terdata Optimalisasi promosi investasi dan pemasaran produk Fasilitasi pemasaran produk PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI Meningkatnya omset penjualan produk daerah Jumlah jenis dan nilai produk dalam negeri yang di pasarkan Jumlah jenis dan nilai produk dalam negeri yang di pasarkan tahun ke-n PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Meningkatnya omset penjualan produk ekspor Nilai Ekspor Daerah (berdasarkan registrasi SKA) Nilai Ekspor Daerah (berdasarkan registrasi SKA) tahun ke-n TABEL CASCADING DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 47 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatnya Kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat Fasilitasi perizinan dan pendaftaran perusahaan PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN Meningkatnya jumah pelaku usaha perdagangan yang memperoleh rekomendasi teknis Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPI /SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM /IUTS/SIUP Toko Swalayan) Jumlah pelaku usaha yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ----------------- x 100% Jumlah pelaku usaha di wilayah Kab/Kota Menerbitkan rekomendasi teknis bahan perizinan PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA Meningkatnya pelaku usaha industri yang berijin Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah yang berijin Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah yang telah memiliki izin sesuai ketentuan ----------------- x 100% Jumlah pelaku usaha industri kecil dan menengah di wilayah Kab/Kota Menggalakkan gerakan bela beli produk UKM/IKM Persentase Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Lndustri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait Jumlah Hasil Pemantauan Dan Pengawasan -----------------x 100% Jumlah Izin Usaha Lndustri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan Dengan Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan -----------------x 100% Jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang Dikeluarkan oleh Instansi Terkait Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 48 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Persentase Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan dengan Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKT) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota Jumlah Hasil Pemantauan dan Pengawasan -----------------x 100% Jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKT) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang Lokasinya di Daerah Kabupaten/Kota Peningkatan Peluang Investasi Mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI Terwujudnya keselarasan antara perencanaan dengan implementasi pembangunan industri Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP Capaian Sasaran Pembangunan Industri dalam RIPIKA tahun ke-n ----------------------- ---------- x 100% Total Sasaran Pembangunan Industri dalam RIPIKA Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 49 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan pelayanan informasi publik terintegrasi PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL Tersedianya informasi industri Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7- 12 bulan - lnformasi produksi dan kapasitas produksi lnformasi bahan baku dan bahan penolong - lnformasi bahan bakar/ energi lnformasi tenaga kerja Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 50 VISI : TERWUJUDNYA KABUPATEN BOGOR TERMAJU, NYAMAN DAN BERKEADABAN MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Meningkatnya kualitas pelayanan publik Indeks Kepuasan Masyarakat Optimalisasi pelayanan prima terhadap masyarakat Fasilitasi dan koordinasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA Optimalnya tata laksana kelembagaan perangkat daerah, serta kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dan reformasi birokrasi Persentase Kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang terlaksana Jumlah Kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang ditetapkan / Total Kebijakan di bidang kelembagaan dan analisa jabatan, pelayanan publik dan tata laksana, serta bidang kinerja dan reformasi birokrasi yang direncanakan x 100 Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Terfasilitasinya kebutuhan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Persentase kebutuhan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi Jumlah kebutuhan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terfasilitasi / jumlah kebutuhan operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang direncanakan x 100 TABEL CASCADING SEKRETARIAT DAERAH DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 51 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Optimalnya penyelenggaraan kinerja pemerintah daerah lingkup Administrasi Persentase Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Administrasi yang mencapai target Jumlah penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Administrasi yang mencapai target / Jumlah seluruh penyelenggaraan pemerintah daerah lingkup Administrasi x 100 Fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi tugas pimpinan Persentase Fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi tugas pimpinan yang terlaksana Jumlah Fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi tugas pimpinan yang terlaksana / Jumlah Fasilitasi keprotokolan, komunikasi pimpinan dan dokumentasi tugas pimpinan yang direncanakan x 100 Nilai AKIP PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Persentase kebijakan di bidang perundang- undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana Jumlah kebijakan di bidang perundang- undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang terlaksana / Jumlah kebijakan di bidang perundang- undangan, bantuan hukum, dokumentasi dan informasi yang ditargetkan x 100 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 52 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Menggiatkan Boling (Bogor Keliling) /Saba Desa Persentase kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana Jumlah kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi dan kerjasama daerah yang terlaksana / Jumlah kebijakan di bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan, dan otonomi dan kerjasama daerah yang ditargetkan x 100 Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perekonomian dan pembangunan Persentase kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan SDA yang terlaksana Jumlah kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan SDA yang terlaksana / Jumlah kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan SDA yang ditargetkan x 100 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 53 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Persentase kebijakan di bidang penyusunan program pengendalian program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana Jumlah kebijakan di bidang penyusunan program pengendalian program, dan evaluasi, pelaporan yang terlaksana / Jumlah kebijakan di bidang penyusunan program pengendalian program, dan evaluasi, pelaporan yang ditargetkan x 100 Persentase kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana Jumlah kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang terlaksana / Jumlah kebijakan di bidang pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan secara elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa yang ditargetkan Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 54 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan Kesalehan Sosial Terwujudnya Masyarakat Bogor Berkeadaban Indeks Kebahagiaan Kehidupan Masyarakat Agamis, Harmonis, Nyaman, Tertib dan Tidak Diskriminatif Indeks kerukunan hidup beragama Pembinaan Kerukunan Umat Beragama Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi di bidang keagamaan PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT Meningkatnya kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah lingkup pemerintahan dan kesejahteraan rakyat Persentase kebijakan di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana Jumlah kebijakan di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang terlaksana / Jumlah kebijakan di bidang bina mental dan spiritual, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat yang ditargetkan x 100 Menggalakkan Gerakan Bogor Ngaos Menyelenggarakan Bedah Pesantren Memberikan Bantuan Legalitas Bagi Pondok Pesantren Meningkatkan Kualitas Keagamaan Melalui Program Hafizd Qur'an Peningkatan Keharmonisan dan Kualitas Kehidupan Sosial Politik di Masyarakat Menggiatkan Jumling Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 55 VISI : MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks reformasi birokrasi (poin) Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP (predikat/poin) Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Meningkatnya cakupan dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Cakupan dukungan Sekretariat DPRD terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Jumlah dukungan yang dilaksanakan : (dibagi) layanan yang seharusnya dilaksanakan x (dikali) 100% Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Perangkat Daerah “Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban”. TABEL CASCADING SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 56 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Nilai Indeks Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran terintegrasi Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Daerah yang Baik Terwujudnya Masyarakat Bogor Maju dan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah WTP Peningkatan Penerapan Reformasi Birokrasi Meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran terintegrasi Program Pengelolaan Keuangan Daerah Terkelolanya keuangan daerah dengan baik Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnva Nilai realisasi SiLPA/ total belanja anggaran tahun sebelumnva x 100 Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi transfer expenditures ) Jumlah belanja urusan pemerintahan - transfer expenditures / jumlah belanja APBD x 100 Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan Jumlah belanja pegawai diluar guru dan tenaga kesehatan/ Jumlah APBD x 100 Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Nilai absolut dari Total belanj a dalam realisasi/ total belanja APBD dikurangi satu x 100 TABEL CASCADING BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 58 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Optimalisasi pengelolaan dan pengamanan barang milik daerah Program Pengelolaan Barang Milik Daerah Terkelolanya barang milik daerah dengan baik Manajemen Aset 1. Apakah ada daftar asset tetap? (Ya/Tidak)
1)*100 Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah TABEL CASCADING BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 60 VISI : Terwujudnya Kabupaten Bogor yang Termaju, Nyaman, dan Berkeadaban MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Misi 3 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan kapasitas kinerja ASN Program Kepegawaian Daerah Meningkatnya kinerja pengelolaan kepegawaian daerah Nilai Sistem Merit aspek kepegawaian Jml. Nilai Aspek (Perencanaan Kebutuhuan + Pengadaan + Pengembangan Karier + Promosi dan Mutasi/Rotasi + Manajemen Kinerja + Penggajian, Penghargaan dan Disiplin + Perlindungan dan Pelayanan + Sistem Informasi) - Jml nilai Sub Aspek ( Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangkap peningkatan kapasitas ASN + Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan + Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai + pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching, counseling dan mentoring + Pelaksanaan Pelatihan Prajabatan/ Pelatihan Dasar bagi CALON PNS) Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Jml. PNS berpendidikan Tinggi (D1,D2,D3,S1,S2,S3) --------------------------------------------------------------- X 100% Jml. PNS berpendidikan (SD, SMP,SMA) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Rasio Pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Jml. PNS Fungsional ----------------------------------- X 100% Jml. PNS Kab.Bogor (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Meningkatnya kompetensi pegawai Nilai Sistem Merit aspek pengembangan sumber daya manusia Jml Nilai (Aspek Aspek Pengadaan Sub Aspek (Pelaksanaan LPJ (Pelatihan Prajabatan/ Pelatihan Dasar bagi CALON PNS)) + Nilai Aspek Pengembangan Karier Sub Aspek ( Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangkap peningkatan kapasitas ASN + Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan + Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai + pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching, counseling dan mentoring) Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Jml. PNS Fungsional Bersertikat kompetensi ------------------------------------------------------------- X 100% Jml. PNS Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Persentase Pemenuhan Pengembangan Kompetensi 20 JP / Orang / Tahun ASN Kab. Bogor Jml. ASN yang mengikuti PK >=20 Jp --------------------------------------------------- X 100% Jml. ASN Kab. Bogor TABEL CASCADING BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 61 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Bersih, dan Efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 62 VISI : MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks reformasi birokrasi (poin) Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP (predikat/poin) Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas pengawasan Program Penyelenggaraan Pengawasan Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pengawasan Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi hasil Pengawasan Jumlah tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan ------------------------ ---------- x 100% Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi Tersedianya Kebijakan teknis, dan fasilitasi Pendampingan dan Asistensi pengawasan Persentase Pendampingan dan Asistensi yang dapat diselesaikan Jumlah Pendampingan dan Asistensi Pengawasan yang dapat diselesaikan ------------------------ ---------- x 100% Jumlah total pendampingan dan asistensi Jumlah dokumen kebijakan Teknis di bidang pengawasan Jumlah kebijakan Teknis di bidang pengawasan Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah TABEL CASCADING INSPEKTORAT DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 63 VISI : MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Tercapaiannya Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan Persentase Pencapaian Program Pembangunan di Tingkat Kecamatan Jumlah Program pembangunan yang dilaksanakan pada tingkat kecamatan/ total Program pembangunan yang direncanakan pada tingkat kecamatan*100% Program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum Tertanganinya ganguan trantibum Persentase penanganan ganguan trantibum jumlah konflik sosial yang tertangani/ total laporan konflik sosial*100 Program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum Terfasilitasinya Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan Jumlah penyelenggaraan Tugas umum pemerintahan yang terfasilitasi/ Total penyelenggaraan tugas umum pemerintahan*100 %; Program pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan Tercakupnya keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan daerah Cakupan keterlibatan masyarakat dalam program pembangunan daerah Jumlah kelompok masyarakat yang terlibat dalam program pembangunan daerah/ total kelompok masyarakat yang terdata*100%; TABEL CASCADING KECAMATAN DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 Terwujudnya Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman Dan Berkeadaban Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 64 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Program pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Tertibnya administrasi desa persentase jumlah desa tertib administrasi Jumlah desa tertib administrasi Jumlah desa tertib administrasi/ total desa * 100 % Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 65 VISI : Mewujudkan Kabupaten Bogor Termaju, Nyaman dan Berkeadaban MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan masyarakat yang berkualitas Terwujudnya masyarakat Bogor cerdas Indeks Pendidikan Meningkatnya pelayanan pendidikan yang berkualitas RLS (Rata-rata Lama Sekolah) Peningkatan pengelolaan pendidikan Forkopimda Goes To School Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Meningkatnya Pemahaman tentang Politik serta Etika dan Budaya Politik Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E) HLS (Harapan Lama Sekolah) Mewujudkan Kesalehan Sosial Terwujudnya masyarakat Bogor berkeadaban Indeks Kebahagiaan Mewujudkan kehidupan masyarakat agamis, harmonis, nyaman, tertib dan tidak diskriminatif Indeks Kerukunan Umat Beragama Peningkatan keharmonisan dan kualitas kehidupan sosial politik di masyarakat Meningkatkan wawasan kebangsaan dan pembinaan politik Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Terciptanya Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Tingkat Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan (TBIWK) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Meningkatnya Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Tingkat Penanganan Potensi Konflik (TPPK) Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik Meningkatnya Pemahaman tentang Politik serta Etika dan Budaya Politik Tingkat Bina Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik (TBP2E) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Meningkatnya peran Organisasi Masyarakat dalam kehidupan demokrasi Tingkat Bina Ormas (TBO) Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya Mewujudkan Ketahanan Ekonomi,Sosial, Budaya dan agama Tingkat Bina Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama (TBKE) Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial Meningkatnya pembinaan kewaspadaan dini masyarakat, koordinasi intelijen daerah dan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial. Tingkat Penanganan Potensi Konflik (TPPK) TABEL CASCADING BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BOGOR TAHUN 2018-2023 TBIWK = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑎𝑛 𝐼𝑑𝑒𝑜𝑙𝑜𝑔𝑖 𝑃𝑎𝑛𝑐𝑎𝑠𝑖𝑙𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝐾𝑎𝑟𝑎𝑘𝑡𝑒𝑟 𝐾𝑒𝑏𝑎𝑛𝑔𝑠𝑎𝑎𝑛 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑈𝑠𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 x 100% TPPK = (1 − 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑘 𝑆𝑜𝑠𝑖𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑗𝑎𝑑𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑘 𝑆𝑜𝑠𝑖𝑎𝑙 ) x 100% TBP2E = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑖𝑘𝑎𝑛 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐸𝑡𝑖𝑘𝑎 𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝐵𝑢𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑈𝑠𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 x 100% TBO = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑎𝑛 𝑂𝑟𝑚𝑎𝑠 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑈𝑠𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 x 100% TBKE = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑡𝑎ℎ𝑎𝑛𝑎𝑛 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖, 𝑆𝑜𝑠𝑖𝑎𝑙, 𝐵𝑢𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝐴𝑔𝑎𝑚𝑎 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑈𝑠𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 x 100% TPPK = (1 − 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐾𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑘 𝑆𝑜𝑠𝑖𝑎𝑙 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑇𝑒𝑟𝑗𝑎𝑑𝑖 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖 𝐾𝑜𝑛𝑓𝑙𝑖𝑘 𝑆𝑜𝑠𝑖𝑎𝑙 ) x 100% TBKBP = 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑠𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎𝑎𝑛 𝐾𝑒𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑛𝑔𝑠𝑎 𝑑𝑎𝑛 𝑃𝑜𝑙𝑖𝑡𝑖𝑘 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑑𝑢𝑑𝑢𝑘 𝑈𝑠𝑖𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑓 x 100% Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 66 MISI TUJUAN INDIKATOR TUJUAN RUMUS SASARAN INDIKATOR SASARAN RUMUS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN PROGRAM CAPAIAN PROGRAM INDIKATOR RUMUS Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik Terwujudnya masyarakat Bogor maju dan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas Indeks Reformasi Birokrasi Tata kelola Pemerintahan yang baik, bersih dan efektif Nilai AKIP Peningkatan penerapan reformasi birokrasi Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Terfasilitasinya Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah Perubahan RPJMD Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 67
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen
Peraturan Daerah (Perda)