DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022

Nomor: 23
Tahun: 2022
Ditetapkan: 8 Juni 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

PP ini mengatur mengenai perubahan beberapa pasal dalam PP Nomor 45 Tahun 2005 dengan penambahan beberapa aturan baru yang akan dijadikan dasar hukum dalam pengelolaan BUMN antara lain mengenai ketentuan mengenai sistem pemilihan Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN dan karyawan BUMN. Salah satu yang diubah yaitu ketentuan dalam Pasal 27 ayat (2) yang diubah menjadi Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan. Setiap anggota Direksi tidak dapat dipertanggungiawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan: 1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; 2) telah melakukan Pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN; 3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan 4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan se yang baik terkait dengan pengurusan Badan Usaha Milik Negara, perlu Peraturan mendukung perekonomian nasional serta dengan dinamika pengelolaan Badan Usaha Milik Nega.ra sumber daya Badan prinsip tata kelola dimaksud Republik Pemcrintah Nomor 45 Tahun 2OOS tentang pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha I 2 dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan pemerintah tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO5 tentang Pendirian, Pengurusan, pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara; Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2OO3 tentang Keuangan Negara (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambahan Iembaran Negara Indonesia Nomor 4286);

3.Undang-Undang. . . REPUELIK TNDONESIA 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2OO3 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor 7O, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297); Undang-Undang Nomor 4O Tahun 2OO7 tentang Perseroan Terbatas (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756); Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO5 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan kmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556); 4 5 MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2OO5 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20O5 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor a556) diubah sebagai berikut: Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 disisipkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (la), ayat (lb), dan ayat (1c) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Pengangkatan dan pemberhentian anggota Direksi dilakukan oleh RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum. 1 (1a) Dalam . . . PRESTDEN REPUBLIK INDONES (1a) Dalam pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (l), Menteri menetapkan daftar dan rekam jejak.
(1b)Dalam daftar dan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a), Menteri dapat meminta masukan dari lembaga/instansi pemerintah terkait. Dalam pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RUPS/Menteri memperhatikan dan mempertimbangkan rekam jejak sebagaimana dimaksud pada ayat (1a). Pengangkatan Direksi, Menteri dapat meminta masukan dari Menteri Keuangan dan/ atau Menteri Teknis. ( 1c) (21

2.Penjelasan Pasal 17 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan pasal demi pasal.
3.Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal l7A Dalam berperilaku sehari-hari, Direksi harus memiliki sikap setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
4.Ketentuan ayat (1) Pasd 22 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Anggota Direksi dilarang menjadi pengurus partai politik dan/ atau calon/ anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/walil kepala daerah.
(2)Ketentuan... l2l Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diatur dengan Peraturafl Menteri.

5.Ketentuan ayat (21, ayat (3), ayat (4), dan ayat (7) Pasal 23 diubah, di antara ayat l2l dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), serta ayat (5) dihapus sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(l) Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum dengan menyebutkan alasannya. (21 Pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Direksi yang

a.tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen;
b.tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
c.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
d.terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/ atau keuangan negara;
e.melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan;
f.dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; atau g, mengundurkan diri.

(2a)Selain alasan pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi dapat diberhentikan berdasarkan alasan lain yang dinilai tepat oleh RUPS/Menteri demi kepentingan dan tujuan BUMN.
(3)Rencana . . .
(3)Rencana pemberhentian anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (i) diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya.
(4)Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pad a ay at (21 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(5)Dihapus.
(5a)Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
(6)Selama rencana pemberhentian masih dalam proses, maka anggota Direksi yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. l7l Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan huruf f, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.

6.Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian calon anggota Direksi, dan penyusunan daftar dan rekam jejak diatur dengan Peraturan Menteri.

7.Ketentuan ayat l2l dan ayat (3) Pasal 27 diubah dan di antara ayat (21 dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut: Pasal 2T

(1)Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.
(2)Setiap. . . 121 Setiap anggots Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(2a)Setiap anggota Direksi tidaf< dapat dipertanggungiawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
1. a.kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
2. b.telah melakukan Pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tqiuan BUMN;
3. c.tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan
4. d.telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanj utnya kerugian tersebut.
(3)Atas nama Perum, Menteri dapat mengqiukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perum.

8.Di antara Pasal 5O dan Pasal 5l disisipkan I (satu) pasal, yakni Pasal 50A sehingga berbunyi sebagai berikut: Pasal 5OA Dalam berperilaku sehari-hari, anggota Komisaris dan Dewan Pengawas harus memiliki sikap setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
9.Ketentuan . . .
9.Ketentuan ayat (1) Pasal 55 diubah sehingga berbunl sebagai berikut:

Pasal 55

(1)Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah. (21 Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri, 1O. Ketentuan ayat 12l., ayat (3), ayat (4), ayat (6), dan ayat (7) Pasal 56 diubah, di antara ayat (21 dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayatl2al, di antara ayat (5) dan ayat (6) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (5a), serta ayat (5) dihapus sehingga Pasal 56 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 56

(1)Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas sewal<tu- waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk Persero dan Menteri untuk Perum dengan menyebutkan alasannya. (21 Pemberhentian anggota Komisaris dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan
1. a.tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. b.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
3. c.terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/ atau keuangan negara;
4. d.melakukan tindakan yang melanggar etika dan/ atau kepatutan;
5. e.dinyatakan . . , REPUBLIK INDONES]A dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan/atau
6. f.mengundurkan diri, (2a) Disamping alasan pemberhentian anggota Komisaris dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (21, anggota Komisaris dan Dewan Pengawas dapat diberhentikan berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS/Menteri demi kepentingan dan tqjuan BUMN.
(3)Rencana pemberhentian anggota Komisaris dan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuknya. (41 Keputusan pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri.
(5)Dihapus.
(5a)Pemberian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada ayat (a) tidak diperlukan dalam hal yang bersangkutan tidak berkeberatan atas pemberhentian tersebut.
(6)Selama rencana pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih dalam proses, maka anggota Komisaris dan Dewan Pengawas yang bersangkutan wajib melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. l7l Pemberhentian karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf e, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat. e 11, Ketentuan. . . REPUELIK INDONESIA

11.Ketentuan ayat (21 dan ayat (3) Pasal 59 diubah dan di antara ayat (21 dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2al sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

(1)Komisaris dan Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN, (21 Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(2a)Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas tidak dapat dipertanggungiawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan: a telah melakukan Pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan/Perum dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan/ Perum;
1. b.tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan Pengurusan Direksi yang kerugian; dan telah memberikan nasihat kepada Direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. c.
(3)Atas nama Perum, Menteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perum.

12.Ketentuan . . .
12.Ketentuan Pasal 95 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (3) dan ayat (4) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 95

(1)Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan undangan di bidang ketenagakerjaan. (21 Bagi BUMN tidak berlaku segala ketentuan kepegawaian dan eselonisasi jabatan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil.
(3)Dalam sehari-hari, karyawan BUMN harus memiliki sikap setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Pemerintah.
(4)Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan/ atau meningkatkan kinerja BUMN, Direksi dapat merekrut profesional Qtrofessional hire) untuk menjadi karyawan dan/atau mengisi posisi/jabatan di bawah Direksi.

13.Ketentuan Pasal 96 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

(1)Dalam hal karyawan BUMN diangkat menjadi anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan, karyawan tersebut pensiun sebagai kar5rawan BUMN dengan pangkat tertinggi dan hak pensiun tertinggi dalam BUMN yang bersangkutan, terhitung sejak diangkat menjadi anggota Direksi.
(2)Ketentuan . . . REPUELIK !NDONESIA - tl- I (21 Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi kar5zawan yang telah mencapai usia 5O (lima puluh) tahun, baik pada saat pengangkatan maupun setelah diangkat menjadi anggota Direksi.
(3)Dalam hal karyawan tersebut diangkat menjadi anggota Direksi pada BUMN lain, yang bersangkutan dapat meminta pensiun setelah mencapai usia 5O (lima puluh) tahun, baik saat pengangkatan maupun setelah menjabat, dengan pangkat dan hak pensiun sesuai ketentuan yang berlaku di BUMN yang bersangkutan.
(4)Selama karyawan BUMN diangkat sebagai anggota Direksi sebagaimana dimaksud padaayat12) dan ayat
(3)dan belum pensiun, kepangkatan karyawan berjalan sesuai ketentuan pada BUMN yang bersangkutan.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai karyawan BUMN yang diangkat sebagai anggota Direksi pada BUMN yang bersangkutan sebogaimana dimaksud pada ayat
(1)dan karyawan BUMN yang diangkat menjadi anggota Direksi pada BUMN lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal II Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO5 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 117, Tambahan Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556) dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 2 Agar Agar setiap orzrng mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Pemerintah ini dengan dalam kmbaran Negara Indonesia. Ditetq.pkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni2022 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. JOKO WIDODO Diundangkan di Jakarta padatanlgat 8Juni2O2D MENTERI HUKUM DAN HAKASASI MANUSIA YASONNA H. I,AOLY LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 133 Salinan sesuai dengan aslinya KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA Perundang-undangan dan Hukum, ttd vanna Djaman PRES!DEN PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2STATIUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2OO5 TENTANG PENDIRIAN, PENGURUSAN, PENGAWASAN, DAN PEMBUBARAN BADAN USAHA MILIK NEGARA I. UMUM Sejalan dengan makin besarnya perEur BUMN sebagai agen pembangunan nasional khususnya dalam program Pemerintah dan dalam rangka mengakomodir perkembangan pengelolaan BUMN, perlu memperkuat sistem pemilihan Direksi dan manajemen talenta BUMN. Penguatan dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, antara lain yang berkaitan Pengurusan BUMN dan Pengawasan BUMN. BUMN sebagai agen pembangun€rn dan pencipta nilai dituntut untuk memiliki strategi yang kreatif dan inovatif dalam perkembangan iklim bisnis, politik, rnaupun budaya yang terjadi. Untuk itu, diperlukan talenta-talenta terbaik untuk menduduki posisi sebagai pengurus BUMN sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan menjaga keberlangsungan perusahaan. Selain itu, adanya kebutuhan restrukturisasi BUMN dan pengisian formasi jabatan yang berasal dari BUMN lain, diperlukan sarana peningkatan kepemimpinan, kompetensi dan tantangan bagi talenta BUMN, serta membuka peluang bagi talenta muda untuk berkarya dan menjaga keberlangsungan karirnya di lingkungan BUMN. Peraturan Pemerintah ini merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2OO5 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara dengan penambahan beberapa aturan baru yang akan diladikan dasar hukum dalam pengelolaan BUMN khususnya ketentuan mengenai sistem pemilihan Direksi dan Komisaris/ Dewan Pengawas BUMN dan karyawan BUMN. Dengan REPUELIK INDONESIA Dengan pengaturan yang komprehensif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diharapkan menjadikan BUMN sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai untuk mencapai kemandirian, kesejahteraan, keberlanjutan, pemerataan, dan kesetaraan BUMN. il. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 14

Ayat (1) Bagr Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, dan pemberhentian Direksi dapat dilakukan melalui keputusan Menteri selaku RUPS. Ayat (1a) Daftar dan rekam jejak antara lain daftar dan rekam jejak Direksi eksisting dan calon Direksi dengan kriteria dan tata cara yang diatur oleh Menteri. Ayat (1b) Yang dimaksud dengan "lembaga/instansi pemerintah terkait" antara lain kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan aparat penegak hukum. Ayat (1c) Cukup jelas. Ayat (2) Masukan dari Menteri Keuangan dan/atau Menteri Teknis dapat dimintakan oleh Menteri sehubungan dengan adanya pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (Public Seruie Obligation) oleh BUMN. Angka 2

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 14

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 59

Pasal 95

Pasal 96

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 14

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 25

Pasal 55

Pasal 56

Pasal 59

Pasal 95

Pasal 96

Pasal 14

Peraturan turunan (1)

Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023