Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1957
- Nomor
- 24
- Tahun
- 1957
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 5
MEMUTUSKAN: Dengan membatalkan segala ketentuan yang bertentangan dengan peraturan ini; Menetapkan: PERATURAN TENTANG PANGKAT-PANGKAT MILITER DALAM ANGKATAN PERANG
UMUM Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan :
Pasal 2. PENGGOLONGAN PANGKAT
Perwira, Bintara dan Prajurit.
RANGKAIAN PANGKAT-PANGKAT
Jenderal, Letnan Jenderal, Jenderal Mayor, Brigadir Jenderal, Kolonel, Letnan Kolonel, Mayor, Kapten, Letnan I dan Letnan 11.
Pembantu Letnan I, Pembantu Letnan Calon Perwira, Pembantu Letnan II, Sersan Mayor, Sersan Kepala, Sersan I dan Sersan II.
Kopral Kepala, Kopral I, Kopral II, Prajurit Kader, Prajurit I dan Prajurit II.
Laksamana, Laksamana Madya, Laksamana Muda, Komodor, Kolonel, Letnan Kolonel, Mayor, Kapten, Letnan dan Letnan Muda.
Pembantu Letnan, Ajudan, Sersan Mayor I, Sersan Mayor II, Sersan I dan Sersan II.
Kopral, Kelasi I, Kelasi II dan Kelasi III.
Laksamana Udara, Laksamana Madya Udara, Laksamana Muda Udara, Komodor Udara, Kolonel Udara, Letnan Kolonel Udara, Mayor Udara, Kapten Udara, Letnan Udara I, dan Letnan Udara II.
Letnan Muda Udara I, Letnan Muda Udara II, Sersan Mayor Udara, Sersan Udara I dan Sersan Udara II.
Kopral Udara I, Kopral Udara II, Prajurit Udara I dan Prajurit Udara II.
Kolonel, Letnan Kolonel dan Mayor.
JENJANG KEPANGKATAN. Rangkaian pangkat-pangkat tersebut dalam Pasal 3 ayat-ayat (1) huruf huruf a dan (3) huruf a, menentukan pula urutan tingkatan kepangkatan secara menurun dalam Angkatan masing-masing.
KESELARASAN PANGKAT-PANGKAT. Keselarasan pangkat-pangkat golongan perwira di antara Angkatan Darat, undangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Juni 1957. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, ttd. SUKARNO MENTERI PERTAHANAN, ttd. DJUANDA diundangkan pada tanggal 4 Juli 1957. MENTERI KEHAKIMAN, ttd. G.A. MAENGKOM LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1957 NOMOR 65
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Pemerintah (PP)