DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Dicabut

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1973

Nomor: 24
Tahun: 1973
Ditetapkan: 21 Mei 1973
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Presiden Republik Indonesia

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan tentang Kepangkatan Militer/Polisi yang dipergunakan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Pemerintah. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 84);
3.Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958, tentang Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 60);
4.Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958, tentang Wajib Militer (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 117) jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 40 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 125);
5.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961, tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245);
6.Peraturan …
6.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1958, tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 130);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1959 tentang Pangkat-pangkat Militer Khusus, Tituler dan Kehormatan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Mencabut : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1957 tentang Peraturan Pangkat-pangkat Militer;

2.Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1960 tentang Peraturan Tata Susunan Kepangkatan Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 44). Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPANGKATAN MILITER/POLISI DALAM ANGKATAN BERSENJATA

Pasal 1

KETENTUAN UMUM Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

a.Menteri, ialah Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
b.Kepala Staf Angkatan/POLRI ialah Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KASAD, KASAL, KASAU dan KAPOLRI.
c.Pangkat, ialah pangkat Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 2

…

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan-Peraturan Pemerintah ini adalah untuk mewujudkan suatu jiwa Korps yang homogeen diantara anggota- anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sehingga tercapai kesatuan jiwa dan kesatuan tindak dari pada seluruh warga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melalui sebutan-sebutan kepangkatan yang diseragamkan.

Pasal 3

KEPANGKATAN

(1). Golongan-golongan pangkat dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ialah Perwira, Bintara dan Tamtama.
(2). Golongan Perwira terdiri atas Perwira Tinggi, Perwira Menengah dan Perwira Pertama.
(3). Golongan Bintara terdiri atas Bintara Tinggi dan Bintara.
(4). Golongan Tamtama terdiri atas Kopral dan Prajurit/Kelasi/Bhayangkara.

Pasal 4

RANGKAIAN PANGKAT-PANGKAT Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini diadakan rangkaian pangkat-pangkat sebagai berikut:

a.Perwira Tinggi terdiri atas:
1. 1.Jenderal/Laksamana/Marsekal.
2. 2.Letnan Jenderal/Laksamana Madya/Marsekal Madya.
3. 3.Mayor Jenderal/Laksamana Muda/Marsekal Muda.
4. 4.Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama.
b.Perwira …
b.Perwira Menengah terdiri atas:
1. 1.Kolonel.
2. 2.Letnan Kolonel.
3. 3.Mayor.
c.Perwira Pertama terdiri atas:
1. 1.Kapten.
2. 2.Letnan Satu.
3. 3.Letnan Dua.
d.Bintara Tinggi terdiri atas:
1. 1.Calon Perwira.
2. 2.Pembantu Letnan Satu.
3. 3.Pembantu Letnan Dua.
e.Bintara terdiri atas:
1. 1.Sersan Mayor.
2. 2.Sersan Kepala.
3. 3.Sersan Satu.
4. 4.Sersan Dua.
f.Tamtama terdiri atas:
1. 1.Kopral Satu.
2. 2.Kopral Dua.
3. 3.Prajurit Satu/Kelasi Satu/Bhayangkara Satu.
4. 4.Prajurit Dua/Kelasi Dua/Bhayangkara Dua.

Pasal 5

KESELARASAN PANGKAT-PANGKAT Keselarasan pangkat-pangkat diantara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian Republik Indonesia dicantumkan dalam daftar urutan pangkat sebagai berikut:

Pasal 6

…

Pasal 6

JENJANG KEPANGKATAN Rangkaian pangkat-pangkat tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini menentukan pula jenjang/urutan tingkat kepangkatan dari atas kebawah dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 7

(1). Jenis, bentuk dan warna tanda-tanda pangkat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian Republik Indonesia serta cara pemakaiannya diatur oleh Menteri.
(2). Untuk kepangkatan Perwira Tinggi pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Laut, Udara ditambah sebutan- sebutan: "Tentara Nasional Indonesia" yang disingkat T.N.I. BRIGJEN - T.N.I. Darat - bagi T.N.I. Angkatan LAKSAMANA Pertama T.N.I. - bagi T.N.I. Angkatan Laut. BRIGJEN T.N.I. (KKO-AL) - bagi T.N.I. Angkatan Laut/KKO. MARSEKAL Pertama T.N.I. - bagiT.N.I. Angkatan Udara. Untuk kepangkatan PATI POLRI tetap berlaku tambahan sebutan POLRI dibelakang pangkatnya. BRIGJEN POL - bagi Kepolisian
(3). Untuk …
(3). Untuk kepangkatan Perwira Menengah dan Perwira Pertama pada TNI Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian Republik Indonesia diadakan predikat Korps, yang diatur oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan/Kepala Kepolisian
(4). Untuk kepangkatan Bintara kebawah tidak diberi tambahan predikat Angkatan/POLRI dibelakang pangkatnya.
(1). Peraturan Pemerintah ini disebut "Peraturan Kepangkatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia".
(2). Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 1973 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO JENDERAL TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 1973 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TNI. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1973 TENTANG KEPANGKATAN MILITER/POLISI DALAM ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA I. UMUM. Peraturan Pemerintah ini diadakan untuk mengatur kembali ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 65) tentang Pangkat-pangkat Militer dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1960 tentang Peraturan Tata Susunan Kepangkatan Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 44). Bahwa pengaturan kembali kepangkatan Militer/POLRI tersebut adalah sesuai dengan integrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga oleh karena itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula hal-hal mengenai keselarasan pangkat, yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1957 dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1960. Sesuai dengan ketentuan keselarasan pangkat Militer/Polisi dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat perubahan-perubahan: PATI = Berubah sebagai berikut: - Sebutan Jenderal, Letnan Jenderal, Mayor Jenderal, Brigadir Jenderal untuk TNI-AD, KKO-AL dan bagi POLRI. - Sebutan … - Sebutan Laksamana,Laksamana Madya, Laksamana Muda, Laksamana Pertama untuk TNI-AL. - Sebutan Marsekal, Marsekal Madya, Marsekal Muda, Marsekal Pertama untuk TNI-AU. PAMEN = Sama sebutannya bagi semua Angkatan/POLRI; BATI = Sama sebutannya bagi semua Angkatan/POLRI; BINTARA = Sama sebutannya bagi semua Angkatan/POLRI; TAMTAMA = Kopral : Sama sebutannya bagi Angkatan/POLRI. Prajurit : Untuk TNI-AD, TNI-AL /KKO,TNI-AU. Kelasi : Untuk TNI - AL. Bhayangkara - Untuk Polisi. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dititik beratkan pada integrasi kepangkatan dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dengan maksud utama untuk mewujudkan suatu jiwa Korps yang homogeen diantara anggota- anggota ABRI sehingga tercapai kesatuan jiwa dan kesatuan tindak daripada seluruh warga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melalui sebutan-sebutan kepangkatan yang seragam. II. PASAL DEMI PASAL

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengaturan tentang Kepangkatan Militer/Polisi yang dipergunakan dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Pemerintah. Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1954 Nomor 84);
3.Undang-undang Nomor 19 Tahun 1958, tentang Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 60);
4.Undang-undang Nomor 66 Tahun 1958, tentang Wajib Militer (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 117) jo Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 40 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 125);
5.Undang-undang Nomor 13 Tahun 1961, tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 245);
6.Peraturan …
6.Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1958, tentang Ikatan Dinas dan Kedudukan Hukum Militer Sukarela (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 130);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1959 tentang Pangkat-pangkat Militer Khusus, Tituler dan Kehormatan.

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Mencabut : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1957 tentang Peraturan Pangkat-pangkat Militer;

2.Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1960 tentang Peraturan Tata Susunan Kepangkatan Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 44). Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPANGKATAN MILITER/POLISI DALAM ANGKATAN BERSENJATA

Pasal 1

KETENTUAN UMUM Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:

a.Menteri, ialah Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia;
b.Kepala Staf Angkatan/POLRI ialah Kepala Staf Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat KASAD, KASAL, KASAU dan KAPOLRI.
c.Pangkat, ialah pangkat Militer/Polisi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.

Pasal 2

…

Pasal 2

Pasal 3

KEPANGKATAN

(1). Golongan-golongan pangkat dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ialah Perwira, Bintara dan Tamtama.
(2). Golongan Perwira terdiri atas Perwira Tinggi, Perwira Menengah dan Perwira Pertama.
(3). Golongan Bintara terdiri atas Bintara Tinggi dan Bintara.
(4). Golongan Tamtama terdiri atas Kopral dan Prajurit/Kelasi/Bhayangkara.

Pasal 4

RANGKAIAN PANGKAT-PANGKAT Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini diadakan rangkaian pangkat-pangkat sebagai berikut:

a.Perwira Tinggi terdiri atas:
1. 1.Jenderal/Laksamana/Marsekal.
2. 2.Letnan Jenderal/Laksamana Madya/Marsekal Madya.
3. 3.Mayor Jenderal/Laksamana Muda/Marsekal Muda.
4. 4.Brigadir Jenderal/Laksamana Pertama/Marsekal Pertama.
b.Perwira …
b.Perwira Menengah terdiri atas:
1. 1.Kolonel.
2. 2.Letnan Kolonel.
3. 3.Mayor.
c.Perwira Pertama terdiri atas:
1. 1.Kapten.
2. 2.Letnan Satu.
3. 3.Letnan Dua.
d.Bintara Tinggi terdiri atas:
1. 1.Calon Perwira.
2. 2.Pembantu Letnan Satu.
3. 3.Pembantu Letnan Dua.
e.Bintara terdiri atas:
1. 1.Sersan Mayor.
2. 2.Sersan Kepala.
3. 3.Sersan Satu.
4. 4.Sersan Dua.
f.Tamtama terdiri atas:
1. 1.Kopral Satu.
2. 2.Kopral Dua.
3. 3.Prajurit Satu/Kelasi Satu/Bhayangkara Satu.
4. 4.Prajurit Dua/Kelasi Dua/Bhayangkara Dua.

Pasal 5

Pasal 6

…

Pasal 6

Pasal 7

(1). Jenis, bentuk dan warna tanda-tanda pangkat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian Republik Indonesia serta cara pemakaiannya diatur oleh Menteri.
(2). Untuk kepangkatan Perwira Tinggi pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Laut, Udara ditambah sebutan- sebutan: "Tentara Nasional Indonesia" yang disingkat T.N.I. BRIGJEN - T.N.I. Darat - bagi T.N.I. Angkatan LAKSAMANA Pertama T.N.I. - bagi T.N.I. Angkatan Laut. BRIGJEN T.N.I. (KKO-AL) - bagi T.N.I. Angkatan Laut/KKO. MARSEKAL Pertama T.N.I. - bagiT.N.I. Angkatan Udara. Untuk kepangkatan PATI POLRI tetap berlaku tambahan sebutan POLRI dibelakang pangkatnya. BRIGJEN POL - bagi Kepolisian
(3). Untuk …
(3). Untuk kepangkatan Perwira Menengah dan Perwira Pertama pada TNI Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian Republik Indonesia diadakan predikat Korps, yang diatur oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan/Kepala Kepolisian
(4). Untuk kepangkatan Bintara kebawah tidak diberi tambahan predikat Angkatan/POLRI dibelakang pangkatnya.
(1). Peraturan Pemerintah ini disebut "Peraturan Kepangkatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia".
(2). Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 1973 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO JENDERAL TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 1973 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TNI. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1973 TENTANG KEPANGKATAN MILITER/POLISI DALAM ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA I. UMUM. Peraturan Pemerintah ini diadakan untuk mengatur kembali ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 65) tentang Pangkat-pangkat Militer dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1960 tentang Peraturan Tata Susunan Kepangkatan Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 44). Bahwa pengaturan kembali kepangkatan Militer/POLRI tersebut adalah sesuai dengan integrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga oleh karena itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula hal-hal mengenai keselarasan pangkat, yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1957 dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1960. Sesuai dengan ketentuan keselarasan pangkat Militer/Polisi dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat perubahan-perubahan: PATI = Berubah sebagai berikut: - Sebutan Jenderal, Letnan Jenderal, Mayor Jenderal, Brigadir Jenderal untuk TNI-AD, KKO-AL dan bagi POLRI. - Sebutan … - Sebutan Laksamana,Laksamana Madya, Laksamana Muda, Laksamana Pertama untuk TNI-AL. - Sebutan Marsekal, Marsekal Madya, Marsekal Muda, Marsekal Pertama untuk TNI-AU. PAMEN = Sama sebutannya bagi semua Angkatan/POLRI; BATI = Sama sebutannya bagi semua Angkatan/POLRI; BINTARA = Sama sebutannya bagi semua Angkatan/POLRI; TAMTAMA = Kopral : Sama sebutannya bagi Angkatan/POLRI. Prajurit : Untuk TNI-AD, TNI-AL /KKO,TNI-AU. Kelasi : Untuk TNI - AL. Bhayangkara - Untuk Polisi. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dititik beratkan pada integrasi kepangkatan dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dengan maksud utama untuk mewujudkan suatu jiwa Korps yang homogeen diantara anggota- anggota ABRI sehingga tercapai kesatuan jiwa dan kesatuan tindak daripada seluruh warga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melalui sebutan-sebutan kepangkatan yang seragam. II. PASAL DEMI PASAL

Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1973

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1978

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1974

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 6

Pasal 7

Peraturan turunan (2)

Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 1978

Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1974