Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1973
- Nomor
- 24
- Tahun
- 1973
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 20
Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 10 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
MEMUTUSKAN : Mencabut : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1957 tentang Peraturan Pangkat-pangkat Militer;
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG KEPANGKATAN MILITER/POLISI DALAM ANGKATAN BERSENJATA
KETENTUAN UMUM Yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini dengan:
…
MAKSUD DAN TUJUAN Maksud dan tujuan-Peraturan Pemerintah ini adalah untuk mewujudkan suatu jiwa Korps yang homogeen diantara anggota- anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sehingga tercapai kesatuan jiwa dan kesatuan tindak dari pada seluruh warga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melalui sebutan-sebutan kepangkatan yang diseragamkan.
KEPANGKATAN (1). Golongan-golongan pangkat dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ialah Perwira, Bintara dan Tamtama. (2). Golongan Perwira terdiri atas Perwira Tinggi, Perwira Menengah dan Perwira Pertama. (3). Golongan Bintara terdiri atas Bintara Tinggi dan Bintara. (4). Golongan Tamtama terdiri atas Kopral dan Prajurit/Kelasi/Bhayangkara.
RANGKAIAN PANGKAT-PANGKAT Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah ini diadakan rangkaian pangkat-pangkat sebagai berikut:
KESELARASAN PANGKAT-PANGKAT Keselarasan pangkat-pangkat diantara Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian Republik Indonesia dicantumkan dalam daftar urutan pangkat sebagai berikut:
…
JENJANG KEPANGKATAN Rangkaian pangkat-pangkat tersebut dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah ini menentukan pula jenjang/urutan tingkat kepangkatan dari atas kebawah dalam Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian Republik Indonesia.
KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS (1). Jenis, bentuk dan warna tanda-tanda pangkat Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian Republik Indonesia serta cara pemakaiannya diatur oleh Menteri. (2). Untuk kepangkatan Perwira Tinggi pada Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, Laut, Udara ditambah sebutan- sebutan: "Tentara Nasional Indonesia" yang disingkat T.N.I. BRIGJEN - T.N.I. Darat - bagi T.N.I. Angkatan LAKSAMANA Pertama T.N.I. - bagi T.N.I. Angkatan Laut. BRIGJEN T.N.I. (KKO-AL) - bagi T.N.I. Angkatan Laut/KKO. MARSEKAL Pertama T.N.I. - bagiT.N.I. Angkatan Udara. Untuk kepangkatan PATI POLRI tetap berlaku tambahan sebutan POLRI dibelakang pangkatnya. BRIGJEN POL - bagi Kepolisian (3). Untuk … (3). Untuk kepangkatan Perwira Menengah dan Perwira Pertama pada TNI Angkatan Darat, Laut, Udara dan Kepolisian Republik Indonesia diadakan predikat Korps, yang diatur oleh masing-masing Kepala Staf Angkatan/Kepala Kepolisian (4). Untuk kepangkatan Bintara kebawah tidak diberi tambahan predikat Angkatan/POLRI dibelakang pangkatnya. KETENTUAN PENUTUP (1). Peraturan Pemerintah ini disebut "Peraturan Kepangkatan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia". (2). Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 1973 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO JENDERAL TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 1973 MENTERI/SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TNI. PENJELASAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1973 TENTANG KEPANGKATAN MILITER/POLISI DALAM ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA I. UMUM. Peraturan Pemerintah ini diadakan untuk mengatur kembali ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 65) tentang Pangkat-pangkat Militer dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1960 tentang Peraturan Tata Susunan Kepangkatan Kepolisian Negara (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 44). Bahwa pengaturan kembali kepangkatan Militer/POLRI tersebut adalah sesuai dengan integrasi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, sehingga oleh karena itu dalam Peraturan Pemerintah ini diatur pula hal-hal mengenai keselarasan pangkat, yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1957 dan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1960. Sesuai dengan ketentuan keselarasan pangkat Militer/Polisi dalam Peraturan Pemerintah ini terdapat perubahan-perubahan: PATI = Berubah sebagai berikut: - Sebutan Jenderal, Letnan Jenderal, Mayor Jenderal, Brigadir Jenderal untuk TNI-AD, KKO-AL dan bagi POLRI. - Sebutan … - Sebutan Laksamana,Laksamana Madya, Laksamana Muda, Laksamana Pertama untuk TNI-AL. - Sebutan Marsekal, Marsekal Madya, Marsekal Muda, Marsekal Pertama untuk TNI-AU. PAMEN = Sama sebutannya bagi semua Angkatan/POLRI; BATI = Sama sebutannya bagi semua Angkatan/POLRI; BINTARA = Sama sebutannya bagi semua Angkatan/POLRI; TAMTAMA = Kopral : Sama sebutannya bagi Angkatan/POLRI. Prajurit : Untuk TNI-AD, TNI-AL /KKO,TNI-AU. Kelasi : Untuk TNI - AL. Bhayangkara - Untuk Polisi. Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dititik beratkan pada integrasi kepangkatan dalam tubuh Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dengan maksud utama untuk mewujudkan suatu jiwa Korps yang homogeen diantara anggota- anggota ABRI sehingga tercapai kesatuan jiwa dan kesatuan tindak daripada seluruh warga Angkatan Bersenjata Republik Indonesia melalui sebutan-sebutan kepangkatan yang seragam. II. PASAL DEMI PASAL
Membuka PDF…
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)
Peraturan Pemerintah (PP)
Peraturan Presiden (Perpres)