DokumenPeraturan Pemerintah (PP)Berlaku

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025

Nomor: 24
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

PP ini mengatur mengenai penanganan secara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku. PP ini mempunyai ruang lingkup: 1) bentuk atas hak penanganan secara khusus yang diberikan kepada Saksi Pelaku; 2) bentuk penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh Saksi Pelaku; 3) tata cara permohonan dari tersangka, terdakwa, maupun terpidana untuk mendapatkan penanganan secara khusus dan penghargaan; 4) mekanisme koordinasi antara penyidik, penuntut umum, dan LPSK; 5) teknis pelaksanaan penanganan secara khusus dan teknis pemberian penghargaan bagi Saksi Pelaku dalam tahapan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan/atau pemidanaan; dan 6) mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan secara khusus sejak tahap penyidikan, penuntutan, di sidang pengadilan, dan/atau pemidanaan sesuai dengan kriteria yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah ini.

Isi peraturan

Menimbang

c.bahwa perlu khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi pelaku;
b.bahwa pengaturan mengenai mekanisme socara khusus dan pemberian penghargaan bagi saksi belum diatur secara komprehensif dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan; dimaksud dalam huruf a dan huruf b, unhrk ndangmelaksanalon ketentuan Pasal IOA Undang-U Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban scbagaimana telah dengan tentangUndang- Nomor 3l 20t4 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 perlutentang Saksi dan Korbarr, Perahrran Pemerintah tentang Penanganan Secara Khusus dan Pembcrian Pcnghargaan Bagi Saksi
l.Pasal 5 ayat (21 Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang. . . I D SK l{o 2:t5848 A EEFFIEIiN K INDONESIA
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Negara Republik Indonesia Tahun 2OO6 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3l Tahun 2Ol4 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

Menetapkan

MEMUTUSKAN: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENANGANAN SECARA KHUSUS DAN PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI SAKSI PELAKU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

l.Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama,
1. 2.I*mbaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai perlindungan saksi dan korban. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. 3 Pasal 3... K INDONESIA

Pasal 3

Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk: tempat penahanan atau tempat menjalania. pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak pidananya;

b.pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses dan penuntutan atas tindak pidana yang diungkapkannya; dan/ atau
c.memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya.

Pasal 4

Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan dalam bentuk:

a.keringanan penjatuhan pidana; atau
b.pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus narapidana.

BAB II

TATA CARA PENANGANAN SECARA KHUSUS TERSANGKA DAN TERDAKWA SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI TERDAKWA

Pasal 5

Untuk mendapatkan penangEman secara khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan kepada:

a.penyidik yang sedang memeriksa perkaranya;
b.penuntut umum yang sedang memeriksa perkaranya; atau
c.pimpinan LPSK. Pasal 6. . . Tfdrftl{Il K IND ESIA

Pasal 6

(l) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia.

(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) diajukan secara elektronik atau nonelektronik.

Pasal 7

(l) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus memenuhi persyaratan substantif dan administratif.

(2)Persyaratan substantif sebaeaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
1. a.sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh tersangka atau terdakwa dalam mengungkap suatu tindak pidana; dan
2. b.bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana yang diungkapkannya.
(3)Dalam hal terdapat aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tersangka atau terdakwa juga harus bersedia mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan.
(4)Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.identitas tersangka atau terdakwa;
2. b.surat pernyataan bukan pelaku utama;
3. c.surat pernyataan mengakui perbuatannya;
4. d.surat pernyataan bersedia bekerja sama dengan penyidik atau penuntut umum;
5. e.surat pernyataan bersedia mengungkap tindak pidana yang dilakukan dalam setiap tahap pemeriksaan; dan
6. f.surat pernyataan tidak melarikan diri.
(5)Dalam hal permohonan diajukan kepada pimpinan LPSK, selain melampirkan persyaratan ss[agaimana dimaksud pada ayat (4), tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya juga harus melampirkan salinan berita acara pemeriksaan atau berita acara persidangan.
(6)Dalam . . . UBLIK INDONESIA
(6)Dalam hal terdapat aset yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan, selain melampirkan persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya juga harus surat pernyataan kesediaan aset yang diperoleh dari tindak pidana.

Pasal 8

Terhadap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, penyidik, penuntut umum, atau pimpinan LPSK melakukan pemeriksaan administratif dan substantif.

Pasal 9

Pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilakukan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) Hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap oleh penyidik, penuntut umum, atau pimpinan LPSK. Pasal lO

(1)Dalam hal berkas permohonan dinyatakan tidak lengkap berdasarkan hasil pemeriksaan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, penyidik, penuntut umum, atau pimpinan LPSK memberitahukan secara elektronik atau nonelektronik kepada tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya untuk persyaratan administratif.
(2)Tersangka, terdakwa, atau kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) harus persyaratan administratif dalam jangka waktu paling lama 7 (tqluh) Hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan disampaikan.
(3)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat l2l tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya tidak melengkapi persyaratan administratif, permohonan dinyatakan ditolak.
(4)Terhadap permohonan yarrg dinyatakan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tersangka, terdakwa, atau kuasa hukumnya dapat mengajukan permohonan kembali sebelum tersangka atau terdakwa diperiksa sebagai saksi dalam persidangan. PRESTOEN UBLIK INDONESIA

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TATA CARA PENANGANAN SECARA KHUSUS TERSANGKA DAN TERDAKWA SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI TERDAKWA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

TATA CARA PENANGANAN SECARA KHUSUS TERSANGKA DAN TERDAKWA SERTA PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI TERDAKWA

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (3)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006