DokumenUndang-UndangDicabut

Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2006

Nomor: 13
Tahun: 2006
Ditetapkan: 11 Agustus 2006
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 89

Lembaga terkait

Ringkasan

1. KETENTUAN UMUM 2. PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN 3. LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 4. SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PERLINDUNGAN DAN BANTUAN 5. KETENTUAN PIDANA 6. KETENTUAN PERALIHAN 7. KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau Korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu;
c.bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan pidana;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban; Mengingat : 1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28G, Pasal 28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); Dengan … Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1.Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.
2.Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
3.Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.
4.Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak langsung, yang mengakibatkan Saksi dan/atau Korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana.
5.Keluarga ...
5.Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban.
6.Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Pasal 2

Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan.

Pasal 3

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan pada:

a.penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
b.rasa aman;
c.keadilan;
d.tidak diskriminatif; dan
e.kepastian hukum.

Pasal 4

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana.

BAB II

PERLINDUNGAN DAN HAK SAKSI DAN KORBAN

Pasal 5

(1)Seorang Saksi dan Korban berhak:
1. a.memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. b.ikut ...
3. b.ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
4. c.memberikan keterangan tanpa tekanan;
5. d.mendapat penerjemah;
6. e.bebas dari pertanyaan yang menjerat;
7. f.mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
8. g.mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
9. h.mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
10. i.mendapat identitas baru;
11. j.mendapatkan tempat kediaman baru;
12. k.memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
13. l.mendapat nasihat hukum; dan/atau
14. m.memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.
(2)Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.

Pasal 6

Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:

a.bantuan medis; dan
b.bantuan rehabilitasi psiko-sosial.

Pasal 7

(1)Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
1. a.hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
2. b.hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana.
(2)Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8

Perlindungan dan hak Saksi dan Korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 9

(1)Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam Ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa.
(2)Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut.
(3)Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Isi peraturan

Teks89PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (27)

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1A/PER.KOMNAS HAM/II/2014 Tahun 2014

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 4 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 2 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2021

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kayong Utara Nomor 13 Tahun 2014

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangkalan Nomor 4 Tahun 2020

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotawaringin Timur No. 3 Tahun 2015

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Barat No. 63 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Dasar hukum (1)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Peraturan turunan (27)

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 31 Tahun 2014

Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2012

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2020

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2025

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1A/PER.KOMNAS HAM/II/2014 Tahun 2014

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2026

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2011

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2012

Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 3 Tahun 2011

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang No. 5 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong No. 4 Tahun 2017

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat No. 4 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batubara No. 1 Tahun 2016

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Nomor 7 Tahun 2019

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Selatan No. 7 Tahun 2015

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 13 Tahun 2016