Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 1955
- Nomor
- 25
- Tahun
- 1955
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 2
MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG MENGUBAH PERATURAN PEMERINTAH No. 9 TAHUN 1954. Pasal 1.
Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :
Apabila pada waktu itu dalam daerah pemungutan suara yang bersangkutan ada satu tempat pemberian suara atau lebih, yang tidak dapat mengadakan pemberian suara pada waktunya, maka untuk tempat/tempat-tempat pemberian suara itu pemungutan suara diadakan secepat mungkin.
Kalimat kedua dari pasal 78 ditambah dengan perkataan-perkataan: "selambat-lambatnya dua bulan sesudah tanggal tersebut dalam pasal 41 ayat (1)". Pasal 3. Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 September 1955. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. ttd SUKARNO MENTERI KEHAKIMAN, ttd. LOEKMAN WIRIADINATA MENTERI DALAM NEGERI, ttd. SUNARYO Diundangkan pada tanggal 14 September 1955 MENTERI KEHAKIMAN, ttd. LOEKMAN WIRIADINATA PENJELASAN Pelaksanaan pasal 65 Undang-undang yang diatur dalam pasal 41 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9/1954, menentukan tanggal 29 September sebagai hari pemungutan suara untuk seluruh Indonesia. Untuk daerah-daerah pemungutan suara yang tidak dapat mengadakan pemungutan suara pada waktu tersebut dalam pasal 41 ayat (1), maka pasal 43 telah memberi kelonggaran kepada Panitia Pemilihan Kabupaten untuk menetapkan tanggal pemberian suara untuk daerah pemungutan suara itu. Akan tetapi ketentuan pasal 43 itu hanya memberi kemungkinan untuk mengundurkan pemungutan suara, karena terlambatnya diterima surat-surat suara saja. Oleh karena sekarang kenyataan ada beberapa daerah yang belum selesai dengan persiapan-persiapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pemungutan suara karena pelbagai alasan, maka perlu diadakan perubahan dalam beberapa ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 9/1954. Perubahan itu dimaksudkan selain daripada untuk memberi kemungkinan kepada daerah pemungutan suara yang demikian untuk mengadakan pemungutan suara lagi sesudah 29 September, juga untuk menjaga supaya ketertiban dan kelancaran pemungutan suara terjamin sebaik mungkin. Karena alasan-alasan yang dimaksud adalah alasan yang tidak tercantum dalam Peraturan Pemerintah maka supaya penundaan itu dijalankan dengan tata tertib perlulah penundaan itu mendapat izin dari Pemerintah. Berhubung dengan itu diadakan ayat-ayat baru dalam pasal 43, yang mengharuskan adanya pernyataan Pemerintah untuk menentukan daerah pemungutan suara mana yang tidak akan mengadakan pemungutan suara sesudah tanggal yang ditetapkan pasal 41 ayat (1), selanjutnya ayat-ayat baru dari pasal 43 itu memuat ketentuan untuk menyerahkan penetapan tanggal pemungutan suara untuk daerah- daerah pemungutan suara yang demikian kepada Panitia Pemilihan Kabupaten. Selanjutnya perubahan itu mengatur pembatasan jangka waktu terakhir buat pemungutan suara sampai tanggal 29 Nopember 1955. LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1955 NOMOR 55 DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 861
Membuka PDF…
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)
Undang-Undang
Peraturan Pemerintah (PP)